Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126
Halaman 1
Silakan kunjungi My Website www.mnj.my.id
PREDIKSI SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER I
TAHUN 2015/2016
MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Disusun oleh
MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN
NPM. 151000126
KELAS D
Muh_Nur_Jamal
D070AF70
081223956738
16jamal
muh.jamal08
muh.nurjamaluddin
UNIVERSITY
KADER HmI KOMHUK
UNPAS-BANDUNG
KETUPLAK LK I/2016-II
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126
Halaman 2
Silakan follow ya
muhnurjamaluddin.blogspot.co.id
mnurjamaluddin.blogspot.co.id
creativityjamal.blogspot.co.id
SAAT INI
Jalan PH. Hasan Mustapa Nomor 23, Gang Senang Raharja,
RT 02, RW 15, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul,
Kode POS 40124, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia
ASAL
Kampung Pasir Galuma, RT 02, RW 06, Desa Neglasari,
Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut,
Provinsi Jawa Barat, Indonesia
Muhammad Nur Jamaluddin
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126
Halaman 3
Renungan
Ya Tuhan, saya lupa
Saya benar-benat lupa, padahal sudah belajar dan menghafalnya
Ingat:
Ingatlah Aku, maka akan Ku ingatkan pula semua yang kamu lupa?
Ya Tuhan, karena saya lupa
Izinkan saya untuk melihat pekerjaan temanku
Izinkan pula saya untuk menyontek melalui Hand Phone
Atau melalui buku yang sudah saya bawa ini
Atau melalui catatan kecil yang sudah saya siapkan ini
Ingat:
Bukankah Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui?
Bukankah Aku lebih dapat melihat apa yang kamu sembunyikan itu?
Ya Tuhan, karena saya ingin mendapat nilai terbaik
Supaya dapat membanggakan diriku, kelurgaku dan juga yang
lainnya
Izinkan saya mengahalalkan semua cara ini
Ingat:
Bukankah yang memberikan nilai terbaik itu Aku?
Dosen hanyalah sebagai perantara saja dariku?
Jikalau kamu ingin mendapatkan kebahagian di dunia
Dan juga kebahagiaan di akhirat
Jangan pernah menghalalkan semua yang telah Aku haramkan
Ingat:
Kebahagian di dunia itu hanya bersifat sementara bagimu
Aku akan siapkan 99% lagi kebahagiaan untukmu kelak di akhirat
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126
Halaman 4
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
FAKULTAS HUKUM
Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung 40261
UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2015/2016
MATA KULIAH : PENGANTAR HUKUM IDONESIA
HARI, TANGGAL : KAMIS, 14 JANUARI 2016
KELAS/SEMESTER : A-B-C-D-E-F-G-H-I/I
WAKTU : 90 MENIT
DOSEN : TIM DOSEN
SIFAT UJIAN : CLOSE BOOK
PELAJARI KEMBALI CATATAN MASING-MASING!
INI HANYA SEBAGAI SATU BAGIAN REFERENSI SAJA DARI SAYA
1. Sebutkan kronologis kasus yang terjadi kepada Nikita Mirzani! Kemudian bagaimana proses
hukum yang akan diproses dan dipertanggungjawabkan olehnya?
Pembahasan:
Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya
secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang
kronologis dan proses hukum serta pertanggungjawaban kasus yang terjadi kepada
Nikita Mirzani.
Jawaban:
Kronologis kasus yang terjadi bahwa Nikita ada janji dengan seseorang bernama Cici untuk
membicarakan pekerjaan. Kemudian Nikita inisiatif ambil kunci kamar, karena pertemuannya
diadakan di kamar hotel. Selanjutnya beberapa saat kemudian Bareskrim Polri menggerebek
aktivitas prostitusi di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (11/12/2015) sekitar pukul 21.00 WIB.
Nikita Mirzani dan model berinisial PR yang diduga menjadi pekerja seks diamankan dalam
penggerebekan itu.
Polisi juga menangkap O yang diduga sebagai germo dan F, manajer Nikita. Keduanya ditetapkan
sebagai tersangka karena dianggap telah menjual NM. Adapun NM dianggap sebagai korban.
Belakangan, penyidik juga menetapkan seorang pria berinisial A sebagai tersangka. A disebut
polisi bos F dan O.
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126
Halaman 5
Penyidik telah menetapkan A sebagai buron. F dan O sendiri dikenakan Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman
minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara.
Berdasarkan keterangan yang diberikan kuasa hukumnya, Cici merupakan orang yang bekerja di
bidang asuransi dan EO. Mereka merencanakan pertemuan di Hotel Indonesia Kempinski,
Jakarta Pusat.
Adapun proses hukum serta pertanggungjawaban kasus yang terjadi kepada Nikita Mirzani, yaitu:
Beberapa pakar hukum pidana dan kriminolog berpendapat bahwa Nikita pada dasarnya
tak termasuk sebagai korban. Nikita seharusnya menjadi bagian dari tindak kejahatan itu
sendiri.
Kepala Subdirektorat III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes (Pol) Umar
Surya Fana menjelaskan, pada dasarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak
Pidana Perdagangan Orang (TPPO) hanya mengenal dua objek, pelaku dan korban.
Objek pelaku, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU TPPO adalah"setiap orang yang melakukan
perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran
atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang
lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah NKRI".
Adapun objek korban diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU yang sama.
Bunyinya, "korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual,
ekonomi dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang".
Dalam perkara ini, O yang diduga sebagai mucikari serta F, manajer Nikita, telah memenuhi
unsur sebagai pelaku tindak pidana perdagangan manusia.
"Pelaku bertujuan mengeksploitasi korbannya, yakni Nikita. Dalam bagian penjelasan UU itu juga,
salah satu jenis eksploitasi adalah prostitusi.
"Dilihat dari perkembangan kasusnya, teman-teman penyidik memutuskan untuk menerapkan
dua undang-undang, yakni tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana pencucian uang.
Yang jelas, dalam pengembangannya, penyidik juga menemukan unsur pencucian uang oleh para
pelaku, yakni mentransferkan, membayarkan serta membelanjakan harta kekayaannya yang
diduga merupakan hasil tindak pidana.
"Ada bukti pengiriman atau pentransferan via rekening bank. Pengiriman uang semacam itu
memenuhi unsur pencucian uang. Nanti akan dilihat dulu peredaran uang itu berdasarkan
petunjuk yang diperoleh. Salah satunya dari ponsel.
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126
Halaman 6
2. Perkawinan Jessica Iskandar (WNI) dan Ludwig (WNA) menimbulkan polemik hukum dan
mengandung kontroversi. Aspek hukum apakah yang timbul dari perkawinan Jessica Iskandar
tersebut. Uraikan secara jelas dan singkat!
Pembahasan:
Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya
secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang
aspek hukum yang timbul dari perkawinan Jessica Iskandar berdasarkan kasus di
atas.
Jawaban:
Perkawinan Jessica Iskandar (WNI) dan Ludwig (WNA) menimbulkan polemik hukum dan
mengandung kontroversi, yaitu diawali dengan kasus gugatan pembatalan pernikahan yang
diajukan oleh Ludwig kepada Jessica tersebut adalah termasuk ke dalam kasus Hukum Perdata
Internasional, karena terdapat unsur asing berupa faktor personal yaitu status kewarganegaraan
dimana Ludwig adalah seorang warga negara Jerman sedangkan Jessica adalah warga Indonesia.
Pernikahan mereka dilakukan di Indonesia. Dimana fokus kasus ini adalah tentang perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Jessica yakni berupa pembuatan akta nikah
berdasarkan bukti-bukti surat palsu.
Adapun aspek yang timbul adalah dari perkawinan Jessica Iskandar berdasarkan kasus di atas
adalah perbuatan melawan hukum/lex loci delicti commisi (pernikahan dianggap tidak pernah
terjadi).
3. A bertentangan dengan B. Sewaktu A akan berlibur ke Singapura ia menitipkan kunci ke B. B
melakukan pengurusan terhadap rumah tersebut, bahkan memperbaiki rumah B karena bocor
kena hujan dan angin puting beliung.
Apabila dari penitipan di atas ternyata B mengeluarkan biaya Rp500.000,00, uang tersebut
diperuntukan untuk membeli genting dan semen. Ketika A pulang diperjanjian kepada B
sebulan kemudian akan dibayar. Tetapi kemudian setelah sebulan A ingkar janji. Alasannya A
tidak punya uang karena habis uangnya ketika wisata ke Singapura.
Perjanjian apakah yang terjadi antara A dam B? Uraikan bagaimana akibat hukumnya? Berikan
ulasan dan kajian saudara terhadap kasus di atas dan bagaimana akibat hukumnya (hak dan
kewajiban, serta tanggungjawabnya)!
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126
Halaman 7
Pembahasan:
Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya
secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang:
a. Perjanjian yang terjadi antara A dam B
b. Akibat hukum dari perjanjian yang terjadi antara A dam B
c. Penjelasan terhadap kasus di atas berdasarkan akibat hukumnya (hak dan
kewajiban, serta tanggungjawabnya)
Jawaban:
a. Perjanjian yang terjadi antara A dan B
Berdasarkan kasus di atas bahwa perjanjian yang terjadi A dan B adalah penjanjian riil.
Adapun pengertian dari perjanjian riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan
perbuatan atau tindakan nyata.
b. Akibat hukum dari perjanjian yang terjadi antara A dan B
Akibat hukum dari perjanjian yang terjadi antara A dan B adalah adanya kewajiban dari A
untuk segara membayar kepada B. Kemudian B berhak untuk menagih pembayaran kepada
A secepatnya.
c. Penjelasan terhadap kasus di atas berdasarkan akibat hukumnya (hak dan kewajiban, serta
tanggungjawabnya)
Berdasarkan kasus di atas bahwa akibat hukum yang terjadi adalah harus bertanggungjawabnya
A kepada B yaitu berupa kewajiban dari A untuk segara membayar kepada B. Kemudian B
berhak untuk menagih pembayaran kepada A secepatnya. Penjelasan lebih lanjut yaitu apabila
A masih dapat diharapkan pemenuhannya berupa pembayaran kepada B, maka A dianggap
memenuhi perjanjian tetapi tidak tepat waktunya.
4. Dikarenakan A tidak membayar, lalu B mengambil motor A untuk dijadikan jaminan. Ternyata
motornya leasing yang belum lunas. Kemudian B mengetahui hal tersebut, lalu motor tersebut dijual ke
C, sehingga B dituduh penggelapan dan C penadah.
a. Jenis delik apakah dalam kasus di atas?
Pembahasan:
Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya secara
utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang jenis delik
dalam kasus di atas.
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126
Halaman 8
Jawaban:
Jenis delik yang dilakukan berdasarkan kasus di atas ialah delik komisi. Adapun pengertian dari delik
komisi adalah delik yang karena rumusan undang-undang bersifat larangan untuk dilakukan. Maksud
dari larangan yang terdapat dalam undang-undang yaitu kasus di atas bertentangan dengan pasal 362
KUHP tentang pencurian yang berbunyi:
“Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang
lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian,
dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus
rupiah.”
Penjelasan lebih lanjut bahwa B bermaksud akan memiliki motor A tanpa sepengtahuannya, yaitu
ditandai dengan menjual motor tersebut kepada C, sehingga hal tersebut bertentangan dengan pasal
362 KUHP tentang pencurian dan hal tersebut pula termasuk jenis delik komisi.
b. Bagaimana proses hukum acara yang dilakukan terhadap kasus di atas, baik berdasarkan Hukum
Acara Pidana atau Hukum Acara Perdata?
Pembahasan:
Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya secara
utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang proses hukum
acara yang dilakukan terhadap kasus di atas, baik berdasarkan Hukum Acara Pidana
atau Hukum Acara Perdata.
Jawaban:
Proses hukum acara yang dilakukan terhadap kasus di atas, baik berdasarkan Hukum Acara Pidana
atau Hukum Acara Perdata yaitu melalui tahapan, yaitu:
1) Pertama laporan dan pengaduan yang dilakukan oleh A.
2) Kemudian penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, bantuan hukum, prapenuntutan
dan penuntutan, praperadilan, dan sidang pengadilan oleh pihak yang berwenang.
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126
Halaman 9
5. Bagaimana tanggapan saudara terhadap pengumuman “tanah ini dimiliki oleh negara”? Apakah
hukum pertahanan di Indonesia masih meganut “Dualisme Hukum”, berikan alasan dan
penjelasannya? Bagaimana pengaturan jenis-jenis hak atas tanah setelah berlakunya UUPA.
Jawab secara jelas dan singkat!
Pembahasan:
Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya
secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang:
a. Tanggapan terhadap pengumuman “tanah ini dimiliki oleh negara”
b. Hukum pertahanan di Indonesia masihkah meganut “Dualisme Hukum”
c. Pengaturan jenis-jenis hak atas tanah setelah berlakunya UUPA
Jawaban:
a. Tanggapan terhadap pengumum “tanah ini dimiliki oleh negara”
Tanah ini dimiliki oleh negara sesuai dengan pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945,
dikatakan bahwa bumi air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung
didalamnya itu pada tingkatan tertinggi oleh negara.
Kemudian atas dasar hak menguasi atau juga dimiliki dan atau juga memiliki tanah oleh
negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dalam Undang-undang Pokok Agraria
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat
diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan
orang lain serta badan-badan hukum.
Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria pasal 4 ayat (1) bahwa wewenang
untuk wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh
bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang
langsung berhubungan dengan penggunaan tanag itu dalam batas-batas menurut undang-
undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126
Halaman 10
b. Hukum pertanahan di Indonesia masihkah meganut “Dualisme Hukum”
Pada masa sebelum berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, hukum tanah Indonesia
masih terkandung corak dualisme. Namun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5
Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang sifatnya sebagai peraturan
dasar bagi hukum agraria yang baru, maka yang dimuat didalamnya asas-asas serta soal-soal
dalam garis besarnya meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan
dalam hukum pertanahan Indonesia yang non-dualisme.
c. Pengaturan jenis-jenis hak atas tanah setelah berlakunya UUPA
Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan
adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat
diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-
sama dengan orang lain serta badan-badan hukum (UUPA, pasal 4 ayat 1).
pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian
pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk
kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-
batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
Adapun jenis-jenis hak atas tanah, yaitu:
1) Hak Milik
a) Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang
atas tanah.
b) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
c) Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
d) Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik
dan syarat-syaratnya (bank negara, perkumpulan koperasi pertanian, badan keagamaan
dan badan sosial)
e) Terjadinya hak milik, karena hukum adat dan penetapan pemerintah, serta karena
ketentuan undang-undang.
f) Hak milik, setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak lain, harus
didaftarkan di kantor pertanahan setempat. Pendaftaran dimaksud merupakan
pembuktian yang kuat.
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126
Halaman 11
2) Hak Guna Usaha
a) Adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, guna
perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan dengan jangka waktu 35 tahun dan
dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Sesudah jangka waktu
dan perpanjangannya berakhir ke pemegang hak dapat diberikan pembaharuan hak
guna usaha di atas tanah yang sama.
b) Diberikan paling sedikit luasnya 5 hektar, jika lebih dari 25 hektar harus dikelola
dengan investasi modal yang layak dengan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan
perkembangan zaman.
c) Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
d) Hak guna usaha dapat dipunyai warga negara Indonesia, dan badan hukum yang
didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
e) Tanah yang dapat diberikan dengan hak guna usaha adalah tanah negara.
f) Hak guna usaha terjadi karena penetapan pemerintah.
g) Hak guna usaha setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak lain,
harus didaftarkan di kantor pertanahan setempat. Pendaftaran dimaksud merupakan
pembuktian yang kuat.
h) Hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.
3) Hak Guna Bangunan
a) Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, yang dapat berupa tanah negara,
tanah hak pengelolaan, tanah hak milik orang lain dengan jangka waktu paling lama 30
tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Setelah berakhir jangka waktu
dan perpanjangannya dapat diberikan pembaharuan baru hak guna bangunan di atas
tanah yang sama.
b) Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
c) Hak guna bangunan dapat dipunyai warga negara Indonesia, dan badan hukum yang
didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
d) Hak guna bangunan terjadi karena penetapan pemerintah.
e) Hak guna bangunan setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak lain,
harus didaftarkan di kantor pertanahan setempat. Pendaftaran dimaksud merupakan
pembuktian yang kuat.
f) Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak
Tanggungan.
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126
Halaman 12
4) Hak Pakai
a) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang
dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan
kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang
berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang
bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal
tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang.
Hak pakai dapat diberikan:
Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan
untuk keperluan yang tertentu.
Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.
Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-
unsur pemerasan.
Yang dapat mempunyai hak pakai ialah:
Warga negara Indonesia.
Orang asing yang berkedudukan di Indonesia.
Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia.
Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
b) Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara maka hak pakai hanya
dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin penjabat yang berwenang.
c) Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, ji
ka hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.
5) Hak Sewa
a) Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak
mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan
membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.
Pembayaran uang sewa dapat dilakukan:
satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu;
sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan;
perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh dis
ertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126
Halaman 13
ang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah:
warga negara Indonesia;
orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia;
badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
6) Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan
a) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga
negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah.
b) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya
diperoleh hak milik atas tanah itu.
TAMBAHAN MATERI
Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena
1. Jual beli
2. Tukar menukar
3. Penyertaan dalam modal
4. Hibah
5. Pewarisan
Hapusnya Hak Atas Tanah
1. Jangka waktu yang berakhir
2. Dibatalkan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat yang tidak dipenuhi
3. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegan haknya sebelum jangka waktunya berakhir
4. Dicabut untuk kepentingan umum
5. Diterlantarkan
6. Tanahnya musnah
7. Beralih ke warganegara asing (khusus Hak Milik) atau badan hukum asing (khusus HGU
dan HGB)
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126
Halaman 14
6. Sekarang ini Indonesia, banyak dibanjiri oleh produk luar negeri. Salah satunya produk Cina.
Uraikan secara jelas, bagaimana pengaruh masuknya barang impor dari Cina ke Indonesia?
Bagaimana berlakunya Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional dalam kaitannya dengan
pemberlakuan CAFTA? Uraikan secara jelas, dalam kasus di atas bagaimana hubungan antara
HI dengan HN? Kemudian upaya apa yang harus dilakukan Indonesia untuk melakukan
antisipasi dumping. Bagaimana akibat hukum dari pemberlakuan Hukum Internasional?
Pembahasan:
Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya
secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang:
a. Pengaruh masuknya barang impor dari Cina ke Indonesia
b. Berlakunya Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional dalam kaitannya
dengan pemberlakuan CAFTA
c. Hubungan anatara HI dengan HN berdasarkan kasus di atas
d. Upaya yang harus dilakukan Indonesia untuk melakukan antisipasi dumping
berdasarkan kasus di atas
e. Akibat hukum dari pemberlakuan Hukum Internasional berdasarkan kasus di
atas
Jawaban:
a. Pengaruh masuknya barang impor dari Cina ke Indonesia
CAFTA membawa dampak terhadap industri-industri domestik dalam negeri hal ini
membawa pengaruh terhadap stabilitas Indonesia. Dapat dilihat dari dua sektor industri yang
penulis teliti yaitu industri tekstil dan alas kaki. Impor Indonesia dari Cina untuk barang-
barang tekstil dan alas kaki mengalami peningkatan yang cukup signifikan, penyebabnya
adalah harga yang murah dan lebih beragam. Hal ini mengakibatkan pasar domestik dikuasai
oleh barang-barang Cina sehingga barang buatan dalam negeri tidak mampu bersaing.
Banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian CAFTA ini membawa pemerintah
melakukan strategi demi menyelamatkan industri-industri dalam negeri salah satunya dengan
melakukan peningakatan daya saing, memproteksi produk dalam negeri sehingga produk-
produk impor tidak menguasai pasar dalam negeri sehingga mampu tercipta peluang yang
lebih besar untuk produk-produk dalam negeri menguasai pasar sendiri serta mengambil
kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi Indonesia.
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126
Halaman 15
Selain itu walaupun CAFTA banyak membawa pengaruh negatif terhadap industri-industri
dalam negeri akan tetapi Indonesia masih bisa mendapatkan peluang yaitu dengan
meningkatkan ekspor produk-produk unggulan dalam negeri, Indonesia harus jeli melihat
peluang yanga ada agar dapat mengambil keuntungan yang mampu menopang perekonomian
indoensia. Sementara itu, tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam bidang
perdagangan luar negeri adalah bagaimana meningkatkan daya saing terhadap ekonomi
negara-negara kawasan yang makin meningkat pertumbuhan dan produktifitasnya.
b. Berlakunya Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional dalam kaitannya dengan
pemberlakuan CAFTA
Pentingnya hukum nasional pada masing-masing negara dalam konstelasi politik dunia dewasa
ini, dengan sendirinya penting pula persoalan berlakunya hukum nasional itu
dengan hukum internasional. Berlakunya Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional
dalam kaitannya dengan pemberlakuan CAFTA sesuai dengan teori atau dua pandangan
tentang hukum internasional, yaitu:
1) Pandangan yang dinamakan voluntarisme yang mendasarkan berlakunya hukum
internasional ini pada kemauan negara.
2) Pandangan yang objektivitas yang menganggap ada dan berlakunya hukum internasional
ini pada kemauan negara.
Selain itu pula berlakunya Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional dalam kaitannya
dengan pemberlakuan CAFTA tercantum pula pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014
Tentang Perdagangan.
c. Hubungan antara HI dengan HN berdasarkan kasus di atas
Hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Kemudian
hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk
urusan luar negeri. Selanjutnya hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum
internasional. Berdasarkan kasus di atas bahwa hubungan internasional dengan hukum
nasional memiliki hubungan yang saling berkaitan untuk mengurus hubungan lintas negara
disegala sektor kehidupan seperti politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya, maka sangat
diperlukan hukum yang diharap bisa menuntaskan segala masalah yang timbul dari hubungan
antar negara, yaitu khususnya hubungan Indonesia dengan Cina dalam urusan di didang
perdangan atau industrial.
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126
Halaman 16
d. Upaya yang harus dilakukan Indonesia untuk melakukan antisipasi dumping berdasarkan
kasus di atas
Pengertian dumping dalam konteks hukum perdagangan internasional adalah suatu bentuk
diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara
pengekspor, yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri
dibandingkan di pasar dalam negeri sendiri, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan
atas produk ekspor tersebut.
Adapun upaya yang harus dilakukan Indonesia untuk melakukan antisipasi dumping
berdasarkan kasus di atas, yaitu:
1) Melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya barang dumping dan atau mengandung
barang subsidi yang menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri barang sejenis.
2) Mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti dan informasi yang mengenai dugaan
adanya barang dumping dan atau barang mengandung subsidi.
3) Mengusulkan pengenaan bea masuk anti dumping dan atau bea masuk imbalan kepada
Menperindag.
4) Menyusun laporan pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada Menperindag.
e. Akibat hukum dari pemberlakuan Hukum Internasional berdasarkan kasus di atas
Adapun akibat hukum dari pemberlakuan hukum internasional berdasarkan kasus di atas
diatur dalam Pasal 1 ayat (3) PP Nomor 34 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea
Masuk Imbalan adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis
dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik negara pengekspor untuk tujuan
konsumsi.
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126
Halaman 17
7. Pajak pemungutannya harus didasarkan Undang-undang untuk melegalkannya. Terdapat
beberapa teori tentang pemungutan pajak. Uraikan teori-teori tersebut. Kemudian teori manakah
yang menurut saudara lebih mendekati kebenarang terhadap pemungutan pajak pengahasilan
warga negara Indonesia. Uraikan pula disertai dengan contohnya fungsi-fungsi dari pengenaan
pajak!
Pembahasan:
Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya
secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan dan
membrikan contoh tentang:
a. Teori-teori tentang pemungutan pajak
b. Teori pemungutan pajak pengahasilan warga negara Indonesia
c. Fungsi-fungsi dari pengenaan pajak
Jawaban:
a. Teori-teori tentang pemungutan pajak
Adapun teori tentang pemungutan pajak, yaitu;
1) Teori Asuransi
Teori ini memiliki tugas untuk melindungi warganya dari kepentingan baik keselamatan
jiwanya maupun keselamatan harta bendanya.
2) Teori Kepentingan
Teori yang berdasarkan dari kepentingan masing-masing warga negara termasuk
kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan dalam
perlindungan maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.
3) Teori Gaya Pikul
Teori yang didasarkan pada letak kemampuan (gaya pikul) membayar pajak bagi wajib
pajak. Pajak harus dibayar sesuai dengan gaya pikul (kemampuan) seseorang. Untuk
mengukur gaya pikul seseorang, perlu diketahui hal-hal berikut ini:
a) penghasilan;
b) kekayaan;
c) pengeluaran (belanja);
d) tanggungan keluarga.
Semakin banyak tanggungan keluarga maka semain kecil kemampuan (gaya pikul)
seseorang untuk membayar pajak, sekalipun penghasilannya banyak.
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126
Halaman 18
4) Teori Bakti
Menurut teori ini yang didasarkan letak hubungan antara rakyat dengan negara. Rakyat
memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Pembayaran pajak dari rakyat
kepada negara merupakan bentuk ungkapan bakti rakyat kepada negaranya sehingga teori
ini disebut teori kewajiban pajak mutlak.
5) Teori Asas Gaya Beli
Teori yang berdasarkan dari adanya manfaat pajak yaitu pajak yang dipungut dari rumah
tangga ada di masyarakat masuk ke rumah tangga negara kemudian disalurkan kembali ke
masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, sudah
sepantasnya negara sebagai penyelenggara kepentingan masyarakat memungut pajak
kepada masyarakat.
b. Teori pemungutan pajak penghasilan warga negara Indonesia
Teori yang cocok dan ditetapkan dalam pemungutan pajak penghasilan warga Indonesia, yaitu
teori gaya pikul. Adapun penjelasan lebih lanjut tentang teori tersebut:
Teori gaya pikul didasarkan pada letak kemampuan (gaya pikul) membayar pajak bagi wajib
pajak. Pajak harus dibayar sesuai dengan gaya pikul (kemampuan) seseorang. Untuk
mengukur gaya pikul seseorang, perlu diketahui hal-hal berikut ini:
a) penghasilan;
b) kekayaan;
c) pengeluaran (belanja);
d) tanggungan keluarga.
Semakin banyak tanggungan keluarga maka semain kecil kemampuan (gaya pikul) seseorang
untuk membayar pajak, sekalipun penghasilannya banyak.
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126
Halaman 19
c. Fungsi-fungsi dari pengenaan pajak
Ada beberapa fungsi pajak, yaitu:
1) Fungsi pajak yang pertama adalah sebagai fungsi anggaran atau penerimaan (budgetair),
yaitu pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah
dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari
sektor perpajakan dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada
APBN.
2) Fungsi pajak yang kedua adalah sebagai fungsi mengatur (regulerend), yaitu pajak sebagai
alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan
ekonomi. Contohnya adalah pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah dan
minuman keras.
3) Fungsi pajak yang ketiga adalah sebagai fungsi stabilitas, yaitu pajak sebagai penerimaan
negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya
adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara
mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang
lebih efisien dan efektif.
4) Fungsi pajak yang keempat adalah fungsi redistribusi pendapatan, yaitu penerimaan
negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan
nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat.
8. Soalnya, yaitu:
a. Uraikan secara jelas, dan singkat pengertian Hukum Tata Negara menurut para ahli dan
bagaimana ruang lingkup Hukum Tata Negara menurut Undang-undang Dasar 1945 hasil
amandemen ke-4?
Pembahasan:
Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya
secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan tentang:
a. Pengertian Hukum Tata Negara menurut para ahli
b. Ruang lingkup tentang Hukum Tata Negara menurut Undang-undang Dasar
1945 hasil amandemen ke-4.
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126
Halaman 20
Jawaban:
a. Pengertian Hukum Tata Negara menurut para ahli
1) Menurut Van der Pot
Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang
diperlukan, wewenang masing-masing badan, hubungan antar badan yang satu dengan
yang lain, serta hubungan antara badan-badan itu dengan individu-individu di dalam
suatu negara.
2) Van Vollen Hoven
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan
dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan masing-masing masyarakat
hukum itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya dan menentukan badan-badan
serta fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam masyarakat hukum itu, serta
menentukan susunan dan wewenang dari badan-badan tersebut.
3) Logemann
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Menurut Prof.
Logemann adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan
kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat.
4) Mac Iver
Menurut Mac Iver bahwa negara itu sebagai suatu political orgaization,harus di
bedakan dari masyarakat. Negara itu suatu Organisasi politik yang ada di dalam
masyarakat, tetapi negara itu bukan bentuk dari masyarakat. Negara itu organisasi
dalam masyarakat, yaitu organisatie-kapstok.
5) Prof. Kusumadi Pudjosewojo, S. H.
Dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia menyebutkan bahwa
Hukum Tata Negara ialah hukum yang mengatur tata negara (kesatuan atau federal),
dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukan masyarakat-
masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatan
(hierarchie), yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari
masyarakat hukum itu dan akhirnya akhirnya menunjukan perlengkapan dari
masyarakat hukum itu sendiri.
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126
Halaman 21
b. Ruang lingkup tentang Hukum Tata Negara menurut Undang-undang Dasar 1945 hasil
amandemen ke-4.
Mengenai ruang lingkup hukum tata negara, ada beberapa hal yang meliputinya seperti
betuk pemeritahan, bentuk negara, sistem pemerintahan, sistem pendelegasian kekuasaan
negara, corak pemerintahan, wilayah negara, garis besar organisasi pelaksana, hubungan
rakya dan negara, cara rakyat dalam hak ketatanegaraan, ciri-ciri kepribadian negara serta
dasar negara. Selain tentang pemerintahan dan badan-badan ketatanegaraan, ada pula
konsep pengaturan tentang kehidupan politik rakyat yang meliputi penggolongan, jenis,
serta jumlah parpol (partai politik) dalam sebuah negara dan ketentuan-ketentuan lain
yang mengatur negara tersebut, kekutaan politik dan pemilu (pemilihan umum),
hubungan antara badan ketatanegaraan dan partai politik, kedudukan penting dalam
sebuah golongan, arti kedudukan serta peranan golongan penekan, langkah kerjasama
antar kekuatan politik, pencerminan pejabat, dan lain sebagainya.
9. Soalnya, yaitu:
a. Uraikan secara jelas dan singkat asas-asas penyelenggaraan negara yang baik, dan apakah
Indonesia sudah menjalankan asas-asas penyelenggaraan negara yang baik?
Pembahasan:
Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya
secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan tentang:
a. Asas-asas penyelenggaraan negara yang baik
b. Indonesia sudahkah menjalankan asas-asas penyelenggaraan negara yang
baik
Jawaban:
a. Asas-asas penyelenggaraan negara yang baik
Asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik terdapat di dalam Undang-undang
Nomor 28 tahun 1999, yang terdiri atas:
1) Asas Kepastian Hukum
Asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, keputusan dan
keadilan dalam setiap penyelengara negara. Contoh:
a) Pungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang undangan, jika tidak
dapat dikatakan pemerasan.
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126
Halaman 22
b) Ketika membuat suatu kebijakan, harus berdasar pada peraturan perundang
undangan, misalkan membelanjakan uang negara jika tidak dapat dikatakan
Korupsi.
2) Asas Tertib Penyelenggara Negara
Asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan dan keseimbangan dalam
pengabdian penyelenggara negara. Contoh:
a) Antara penyelenggara negara harus saling menghormati dan menghargai guna
terciptanya suasana kerja yang kondusif.
b) Penyelenggara negara yang satu dan yang lain berjalan bersamaan guna terciptanya
tujuan negara.
3) Asas Kepentingan Umum
Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif
dan kolektif. Contoh:
a) Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
b) Menampung dan melaksanakan aspirasi rakyat.
4) Asas Keterbukaan
Asas yang mendasarkan bahwa penyelenggara negara harus membuka diri terhadap
hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak
diskriminatif. Contoh:
a) Memberikan informasi yang benar jika masyarakat memintanya.
b) Tidak membohongi masyarakat dengan informasi informasi palsu.
c) Tidak membeda bedakan suku dan golongan ketika memberikan informasi.
Asas ini sekarang ditegaskan dalam Undang-udang Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbuakaan Informasi Publik.
5) Asas Proporsionalitas
Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara
negara. Contoh:
a) Gaji anggota DPR besar karena tugasnya yang berat.
b) Penyelenggara negara harus benar benar dalam menyelesaikan tugas, karena dia
telah dibayar dengan gaji yang besar oleh negara.
6) Asas Profesionalitas
Asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan
peraturan perundang undangan yang berlaku. Contoh:
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126
Halaman 23
a) Seseorang yang ingin menjadi anggota TNI harus memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.
b) Jabatan kerja penyelenggara negara disesuaikan dengan keahliannya, misalkan
hukum di bidang hukum.
7) Asas Akuntabilitas
Asas penyelenggara negara yang menyatakan bahwa kebijakan kebijakan yang
dilakukan oleh penyelenggara negara harus bisa dipertanggungjawabkan pada
masyarakat umum. Contoh:
a) APBN dipergunakan untuk apa saja.
b) APBD digunakan untuk apa saja.
c) Dalam tender harus dibuat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan pada
masyarakat.
b. Indonesia sudahkah menjalankan asas-asas penyelenggaraan negara yang baik
Belum semaksimal atau sesuai dengan harapan atau belum juga sesuai dengan teori yang
sudah diajarkan. Indonesia saat ini sedang mengimplementasikan secara bertahap dan
berkembang menuju yang lebih baik dengan cara menerapkan asas-asas penyelenggaraan
negara yang baik dalam berbagai bidang meliputi bidang ilmu politik, ekonomi, sosial
budaya, pertahanan dan keamanan.
10. Apa yang saudara ketahui tentang Mahkamah Konstitusi? Coba sebutkan dan jelaskan tugas,
wewenang, dan fungsi Mahkamah Konstitusi!
Pembahasan:
Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya
secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang
Mahkamah Konstitusi dilengkapi dengan tugas dan wewenangnya.
Jawaban:
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan
keadilan. Kemudian Mahkamah Konstitusi terdiri atas 9 anggota hakim konstitusi meliputi 3
orang diusulkan oleh Mahkamah Agus, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan 3 orang oleh
Presiden. Selanjutnya Ketua dan Wakil Mahkamah Konstitusi dipilih Hakim Konstitusi.
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126
Halaman 24
Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
b. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
c. Memutus pembubaran partai politik, dan
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Fungsi Mahkamah Konstitusi tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk menangani
perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, hal ini dilakukan dalam rangka menjaga konstitusi agar
dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan cita-cita demokrasi dan kehendak rakyat.
Keberadaan mahkamah konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya suatu pemerintahan
negara yang stabil dan sebagai koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa
lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi.
11. Apa yang saudara ketahui tentang Mahkamah Agung? Coba sebutkan dan jelaskan tugas,
wewenang, dan fungsi Mahkamah Agung!
Pembahasan:
Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya
secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang
Mahkamah Agung dilengkapi dengan tugas dan wewenangnya.
Jawaban:
Mahkamah Agung merupakan tinggi negara sebagaimana yang tercantum dalam Ketetapam
Majelis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 dan merupakan
Lembaga Peradilan tertinggi dari semua lembaga peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya
terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Mahkamah Agung membawai
4 badan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan
Tata Usaha Negara. Sejak Amandemen Ke-3 UUD 1945 kedudukan Mahkamah Agung tidak lagi
menjadi satu-satunya puncak kekuasaan kehakiman, dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi
pada tahun 2003 puncak kekuasaan kehakiman menjadi 2, Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi, namun tidak seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi tidak membawahi
suatu badan peradilan.
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126
Halaman 25
Menurut UU Nomor 14 Tahun 1985 (30 Desember 1985), Mahkamah Agung bertugas dan
berwewenang untuk memeriksa dan memutuskan:
a. Permohonan Kasasi
Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan
pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan
lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam
perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 UU No. 8
Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
b. Sengketa Tentang Kewenangan Mengadili
Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan
pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga
pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak
berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan,
sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya
menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena
tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.
c. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap
Permohonan peninjauan kembali ini diatur dalam uu no. 14 tahun 1985 MA yang akan
dilampirkan pada makalah ini.
Fungsi Mahkamah Agung (MA), yaitu:
a. Fungsi Peradilan
1) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi
yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi
dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh
wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
2) Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/
menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal
apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan
dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14
Tahun 1985).
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126
Halaman 26
b. Fungsi Pengawasan
1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua
lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan
diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa
dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok
Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).
2) Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pengadilan dan
tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal
menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan
kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis
peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa
mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang undang Mahkamah Agung Nomor14
Tahun 1985). Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut
peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
c. Fungsi Mengatur
1) Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran
penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam
Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan
atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan
(Pasal 27 Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun
1985).
2) Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk
mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.
d. Fungsi Nasihat
1) Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam
bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah
Agung No. 14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden
selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-
undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-
undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan
kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara
selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126
Halaman 27
mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang
mengatur pelaksanaannya.
2) Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada
pengadilan disemua lingkunga peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25
Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
e. Fungsi Administratif
1) Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang
No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih
berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-
undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.
2) Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi
dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman.
f. Fungsi Lain-Lain
Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun
1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat
diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.
Top Related