5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
1/89
PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 4 AYAT(2),PASAL 15 ,PASAL 22,PASAL 23 DAN PASAL 26
SOEWITO
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
2/89
PENGHASILAN KENA PAJAK
PENGH DALAM NEGERI PENGH LUAR NEGERI
PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK
BAYAR
SENDIRI
PEMO
TONGAN
PEMU
NGUTAN
PAJAK ATAS PENGHASILAN
DI LN
DIHITUNG KEMBALI DG
UU PPh
PPh
PSL 25
PPh
PSL
21/23
PPh
PSL 22
TIDAK
TERMASUK
PENGHASILAN
YG PENGENAAN
PAJAKNYA
BERSIFAT FINAL
MERUPAKAN KREDIT PAJAK THD PPh TERUTANG
PPh
PSL 24
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
3/89
PAJAK PENGHASILAN
PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN
MEMBAYAR
SENDIRI
PEMOTONG
AN
PEMUNGUT
AN
PASAL 21 / 23 PASAL 22
PASAL 25
PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN DAPAT DIKREDITKAN THD PPhTERUTANG UNTUK TAHUN PAJAK YBS,
KECUALI PPh ATAS PENGHASILAN YG PENGENAAN PAJAKNYA BERSIFAT FINAL.
PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 ,KHUSUS PPh PASAL 22 IMPOR BARANG, PENYETORAN
PPh PASAL 22 NYA DAPAT DILAKSANAKAN OLEH IMPORTIR YBS ATAU OLEH DJBC
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
4/89
SIFAT PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK
TIDAK FINAL FINAL
PASAL 4 (2)
PASAL 26
PASAL 22
PASAL 15PASAL 25 PASAL 19
PASAL 17 (2c)
PASAL 24
PASAL 21 /23
PPh PASAL 21 TIDAK FINAL,KECUALI PENGHASILAN ISTRI SEMATA-MATA DARI SATU
PEMBERI KERJA BERSIFAT FINAL ; PPh PASAL 22 TIDAK FINAL,KECUALI PENJUALAN BBM
KPD PENYALUR/AGEN BERSIFAT FINAL ; PASAL 26 FINAL ,KECUALI WP LN BERUBAH
STATUS MENJADI WP DN, BERSIFAT TIDAK FINAL
NORMA
KHUSUS
DIVIDEN YG
DITERIMA WP OP
PENGHASILAN
TERTENTU
PENILAIAN KEMBALI
AKTIVA TETAP
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
5/89
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 4 AYAT (2)
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
6/89
PENGHASILAN DI BAWAH INI DAPAT DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL:
a. PENGHASILAN BERUPA BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN LAINNYA,
BUNGA OBLIGASI DAN SURAT UTANG NEGARA, DAN BUNGA SIMPANAN
YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG
PRIBADI;
b. PENGHASILAN BERUPA HADIAH UNDIAN;
c. PENGHASILAN DARI TRANSAKSI SAHAM DAN SEKURITAS LAINNYA,TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA, DAN TRANSAKSI
PENJUALAN SAHAM ATAU PENGALIHAN PENYERTAAN MODAL PADA
PERUSAHAAN PASANGANNYA YANG DITERIMA OLEH PERUSAHAAN MODAL
VENTURA;
d. PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENGALIHAN HARTA BERUPA TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN, USAHA JASA KONSTRUKSI, USAHA REAL ESTATE,
DAN PERSEWAAN TANAH DAN BANGUNAN; DAN
e. PENGHASILAN TERTENTU LAINNYA,
YANG DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH.
PASAL 4 AYAT (2) UU PPH
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
7/89
a. PENGHASILAN BERUPA BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA
DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
b. PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI
c. PENGHASILAN BERUPA BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH
KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADId. PENGHASILAN BERUPA HADIAH UNDIAN
e. PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
f. PENGHASILAN DARI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO
TERTENTU
g. PENGHASILAN TRANSAKSI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN
h. PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
i. PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
JENIS PENGHASILAN
YANG DIKENAI PPh PASAL 4 AYAT (2) UU PPh
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
8/89
PAJAK PENGHASILAN
ATAS
BUNGA DEPOSITO DAN
TABUNGAN
SERTA DISKONTO SBI
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
9/89
o PP NO. 131 TAHUN 2000 TANGGAL 15 DESEMBER 2000 TENTANG PAJAKPENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA
DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
o KMK NO. 51/KMK.04/2001 TANGGAL 01 FEBRUARI 2001 TENTANG
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN
TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
PERATURAN PELAKSANAAN TERKAIT
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
10/89
PEMOTONG PAJAK
BANK YANG DIDIRIKAN
ATAU BERTEMPAT
KEDUDUKAN DI
INDONESIA
CABANG BANK LN
DI INDONESIA
BANK INDONESIA
OBJEK PEMOTONGAN PAJAK
BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA
DISKONTO SBI TERMASUK
BUNGA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI
DEPOSITO DAN TABUNGAN YANG DITEMPATKAN DI
LN MELALUI
BANK YANG DIDIRIKAN ATAU BERTEMPAT
KEDUDUKAN DI INDONESIA ATAU CABANG BANK LN
DI INDONESIA.
DEPOSITO : DEPOSITO DGN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN, TERMASUK
DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN DEPOSIT ON CALL BAIK DLM
RUPIAH /DLM VALAS YG DITEMPATKAN PADA ATAU DITERBITKAN OLEH BANK.
TABUNGAN : SIMPANAN PADA BANK DENGAN NAMA APAPUN, TERMASUK GIRO,YANG PENARIKANNYA DILAKUKAN MENURUT SYARAT-SYARAT TERTENTU YANG
DITETAPKAN OLEH MASING-MASING BANK.
TERMASUK PENGERTIAN DEPOSITO DAN TABUNGAN : DEPOSITO DAN TABUNGAN
DALAM RUPIAH MAUPUN VALAS YANG DITEMPATKAN DI LN MELALUI BANK YANG
DIDIRIKAN DI INDONESIA ATAU CABANG BANK LN DI INDONESIA.
PPH ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SBI
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
11/89
BUKTI PEMOTONGAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS BUNGADEPOSITO DAN TABUNGAN , DISKONTO SBI SERTA JASA GIRO YANG
DIBUAT OLEH PEMOTONG PAJAK DALAM RANGKAP 2, YAITU:
LEMBAR KESATU UNTUK WAJIB PAJAK
LEMBAR KEDUA UNTUK PEMOTONG PAJAK
TARIF PAJAK PPh PASAL 4 AYAT (2)
20% DARI JUMLAH BRUTO,
TARIF P3B YANG BERLAKU.
20% DARI JUMLAH BRUTO,
BUKTI POTONG
TERHADAP WP DN DAN BUT.
TERHADAP WP LN. ATAU
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
12/89
PENYETORAN - PELAPORAN PAJAK
PENYETORAN PAJAK MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) RANGKAP 4:
o LEMBAR KE-1 : UNTUK ARSIP WAJIB PAJAK
o LEMBAR KE-2 : UNTUK KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA(KPPN)
o LEMBAR KE-3 : UNTUK DILAPORKAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN
PAJAK
o LEMBAR KE-4 : UNTUK ARSIP KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN
PENYETORAN PALING LAMA TGL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAKBERAKHIR
PELAPORAN PALING LAMA 20 SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR.
Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran, batas akhir pelaporan
pajak ,bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional,pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya
Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan
Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
13/89
a. BUNGA DARI DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO
SERTIFIKAT BANK INDONESIA SEPANJANG JUMLAH DEPOSITO DAN
TABUNGAN SERTA SERTIFIKAT BANK LNDONESIA TERSEBUT TIDAKMELEBIHI RP 7.500.000,00 DAN BUKAN MERUPAKAN JUMLAH YANG
DIPECAH-PECAH;
b. BUNGA DATA DISKONTO YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BANK
YANG DIDIRIKAN DI INDONESIA ATAU CABANG BANK LN DI INDON.
c. BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT
BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN
YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
SEPANJANG DANANYA DIPEROLEH DARI SUMBER PENDAPATAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 29 UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN;
d. BUNGA TABUNGAN PADA BANK YANG DITUNJUK PEMERINTAH
DALAM RANGKA PEMILIKAN RUMAH SEDERHANA DAN SANGAT
SEDERHANA, KAVELING SIAP BANGUN UNTUK RUMAH SEDERHANA
DAN SANGAT SEDERHANA, ATAU RUSUN SEDERHANA SESUAI
DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU, UNTUK DIHUNI SENDIRI.
DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN:
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
14/89
PAJAK PENGHASILAN
ATAS
BUNGA SIMPANAN
ANGGOTA KOPERASI ORANG
PRIBADI
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
15/89
o PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15
TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA
SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA
ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI
o PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 112/PMK.03/2010
TANGGAL 14 JUNI 2010 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA
ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI
PERATURAN PELAKSANAAN TERKAIT
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
16/89
KOPERASI YANG
DIDIRIKAN DI
INDONESIA
IMBALAN BERUPA BUNGA SIMPANAN
YANG DITERIMA ANGGOTA KOPERASI
ORANG PRIBADI DARI DANA YANG
DISIMPAN ANGGOTA KOPERASIORANG PRIBADI PADA KOPERASI
TEMPAT ORANG PRIBADI TERSEBUT
MENJADI ANGGOTA.
PPH ATAS BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI
BUNGA SIMPANAN YANG DITERIMA ANGGOTA KOPERASI
ORANG PRIBADI
YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI SISA HASIL USAHA.
PEMOTONG PAJAK OBJEK PEMOTONGAN PAJAK
TIDAK
TERMASUK
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
17/89
TARIF PAJAK PPH PASAL 4 AYAT (2)
BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI
PENGHASILAN BERUPA
BUNGA SIMPANAN SAMPAI
DENGAN RP 240.000,00 PER
BULAN
0 %
10 % DARI JUMLAH BRUTO
BUNGA
PENGHASILAN BERUPA
BUNGA SIMPANAN LEBIH
DARI RP 240.000,00 PER
BULAN.
PAJAK PENGHASILAN WAJIB DIPOTONG OLEH
KOPERASI YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN BUNGA SIMPANAN KEPADA
ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI
PADA SAAT PEMBAYARAN.
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
18/89
BUKTI POTONG DIBUAT OLEH PEMOTONG PAJAK
DALAM RANGKAP 3 (TIGA), YAITU:
o LEMBAR KESATU UNTUK WAJIB PAJAK
o LEMBAR KEDUA UNTUK KANTOR PELAYANAN
PAJAK
o LEMBAR KETIGA UNTUK PEMOTONG PAJAK
PEMOTONGAN PPH PASAL 4 AYAT (2),BERSIFAT
FINAL, ARTINYA PPH YANG TELAH DIPOTONG
TERSEBUT TIDAK DAPAT DIPERHITUNGKAN
SEBAGAI KREDIT PAJAK DALAM SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG
SIFAT PEMOTONGAN PPH PASAL 4 AYAT (2)
BUKTI POTONG
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
19/89
PENYETORAN - PELAPORAN PAJAK
PENYETORAN PAJAK MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) RANGKAP 4:
o LEMBAR KE-1 : UNTUK ARSIP WAJIB PAJAK
o LEMBAR KE-2 : UNTUK KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA(KPPN)
o LEMBAR KE-3 : UNTUK DILAPORKAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN
PAJAK
o LEMBAR KE-4 : UNTUK ARSIP KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN
PENYETORAN PALING LAMA TGL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAKBERAKHIR
PELAPORAN PALING LAMA 20 SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR.
Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran, batas akhir pelaporan
pajak ,bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional,pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya
Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan
Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
20/89
PAJAK PENGHASILAN
ATASHADIAH UNDIAN
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
21/89
o PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 132 TAHUN 2000 TANGGAL
15 DESEMBER 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS
HADIAH UNDIAN
o KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
395/PJ/2001 TANGGAL 13 JUNI 2001 TENTANG PENGENAAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH DAN PENGHARGAAN
PERATURAN PELAKSANAAN TERKAIT
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
22/89
PEMOTONG PAJAK OBJEK PEMOTONGAN PAJAK
PPh ATAS HADIAH UNDIAN
ORANG PRIBADI, BADAN,
KEPANITIAAN, ORGANISASI
(TERMASUK ORGANISASI
INTERNASIONAL) ATAU
PENYELENGGARA LAINNYA
TERMASUK PENGUSAHA YANGMENJUAL BARANG ATAU JASA YANG DIMAKSUD DENGAN HADIAH
UNDIAN ADALAH HADIAH DENGAN
NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN
YANG DIBERIKAN MELALUI UNDIAN.YANG MEMBERIKAN HADIAH
DENGAN CARA DIUNDI.
HADIAH UNDIAN YANG
DIBAYARKAN ATAU DISERAHKAN KEPADA
ORANG PRIBADI ATAU BADAN
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
23/89
PENGERTIAN NILAI HADIAH
ADALAHNILAI UANG ATAU NILAI PASAR
APABILA HADIAH TERSEBUT DISERAHKAN DALAM BENTUK NATURA
MISALNYA MOBIL.
TARIF PAJAK PPh PASAL 4 AYAT (2) HADIAH UNDIAN
YANG DITERIMA ATAU
DIPEROLEH ORANG PRIBADI
DAN BADAN BAIK DALAM
NEGERI MAUPUN LUAR
NEGERI
25%
DARI JUMLAH BRUTO
NILAI HADIAH
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
24/89
BUKTI POTONG DIBUAT OLEH PEMOTONG PAJAK
DALAM R ANGKAP 3 (TIGA), YAITU:
o LEMBAR KESATU UNTUK PENERIMA HADIAH
UNDIAN
o LEMBAR KEDUA UNTUK KANTOR PELAYANAN
PAJAK
o LEMBAR KETIGA UNTUK PENYELENGGARA
HADIAH UNDIAN
PEMOTONGAN PPH PASAL 4 AYAT (2),BERSIFAT
FINAL, ARTINYA PPH YANG TELAH DIPOTONG
TERSEBUT TIDAK DAPAT DIPERHITUNGKAN
SEBAGAI KREDIT PAJAK DALAM SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG
SIFAT PEMOTONGAN PPH PASAL 4 AYAT (2)
BUKTI POTONG
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
25/89
PENYETORAN - PELAPORAN PAJAK
PENYETORAN PAJAK MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) RANGKAP 4:
o LEMBAR KE-1 : UNTUK ARSIP WAJIB PAJAK
o LEMBAR KE-2 : UNTUK KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA(KPPN)
o LEMBAR KE-3 : UNTUK DILAPORKAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN
PAJAK
o LEMBAR KE-4 : UNTUK ARSIP KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN
PENYETORAN PALING LAMA TGL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAKBERAKHIR
PELAPORAN PALING LAMA 20 SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR.
Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran, batas akhir pelaporan
pajak ,bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional,pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya
Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan
Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
26/89
PAJAK PENGHASILAN
ATAS
PENGHASILAN DARI TRANSAKSI
PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
27/89
o PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1994
TANGGAL 23 DESEMBER 1994 TENTANG PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGANPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1997
o KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
282/KMK.04/1997 TANGGAL 20 JUNI 1997
TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARITRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
PERATURAN PELAKSANAAN TERKAIT
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
28/89
PENYELENGGARAAN
BURSA EFEK
MELALUI
PERANTARA
PEDAGANG EFEK.
TRANSAKSI
PENJUALAN SAHAM
DI BURSA EFEK
PPh ATAS PENGHASILAN
DARITRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
PEMOTONG PAJAK OBJEK PEMOTONGAN PAJAK
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
29/89
TARIF PAJAK PPH ATAS PENGHASILAN DARI
TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
PENGHASILAN YANG
DITERIMA ATAU
DIPEROLEH ORANG
PRIBADI ATAU BADANDARI DARI TRANSAKSI
PENJUALAN SAHAM DI
BURSA EFEK
0,1% DARI JUMLAH BRUTONILAI TRANSAKSI PENJUALAN.
0,5% DARI NILAI SAHAM
PERUSAHAAN PADA SAAT
PENAWARAN UMUM
PERDANA.
PEMILIK SAHAM PENDIRI
PENDIRI ADALAH ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG NAMANYA
TERCATAT DALAM DAFTAR PEMEGANG SAHAM PT ATAU TERCANTUM
DALAM ANGGARAN DASAR PT SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN
YANG DIAJUKAN KEPADA BAPEPAM DALAM RANGKA PENAWARAN
UMUM PERDANA (IPO) MENJADI EFEKTIF.
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
30/89
BUKTI POTONG DIBUAT OLEH PEMOTONG PAJAK
DALAM R ANGKAP 3 (TIGA), YAITU:
o LEMBAR KESATU UNTUK WAJIB PAJAK YANGDIPOTONG
o LEMBAR KEDUA UNTUK PENYELENGGARA
BURSA EFEK
LEMBAR KETIGA UNTUK PEMOTONG PAJAK
PEMOTONGAN PPH PASAL 4 AYAT (2),BERSIFAT
FINAL, ARTINYA PPH YANG TELAH DIPOTONG
TERSEBUT TIDAK DAPAT DIPERHITUNGKAN
SEBAGAI KREDIT PAJAK DALAM SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG
SIFAT PEMOTONGAN PPH PASAL 4 AYAT (2)
BUKTI POTONG
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
31/89
PENYETORAN
SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 20
SETIAP BULAN ATAS TRANSAKSI
PENJUALAN SAHAM YANG DILAKUKAN
DALAM BULAN SEBELUMNYA.
PELAPORAN
SELAMBAT-LAMBATNYA
TANGGAL 25 PADA
BULAN YANG SAMA DENGAN
BULAN PENYETORAN
PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 4 AYAT (2)
DALAM HAL TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN /PENYETORAN PAJAK
ATAU BATAS AKHIR PELAPORAN BERTEPATAN DENGAN HARI LIBUR
TERMASUK HARI SABTU ATAU HARI LIBUR NASIONAL,
PEMBAYARAN / PENYETORAN PAJAK ATAU PELAPORAN DAPAT DILAKUKAN
PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
32/89
PAJAK PENGHASILAN
ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI
PEREDARAN BRUTO TERTENTU
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
33/89
o PP NO. 46 TH 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
o PER MENKEU NOMOR 107/PMK.011/2013 TENTANG TATA CARA
PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAKPENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG
DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI
PEREDARAN BRUTO TERTENTU.
o SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE - 42/PJ/2013
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
PERATURAN PELAKSANAAN TERKAIT
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
34/89
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU WAJIB PAJAK BADAN
TIDAK TERMASUKBENTUK USAHA TETAP
DAN
MENERIMA, PENGHASILAN DARI USAHA,
TIDAK TERMASUK
PENGHASILAN DARI JASA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN BEBAS,
DENGAN PEREDARAN BRUTO TIDAK MELEBIHI RP 4.800.000.000,00
DALAM 1 TAHUN PAJAK.
DIKENAI PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL.
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
35/89
o TENAGA AHLI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS, YANG TERDIRI DARI
PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI,DAN AKTUARIS;
o PEMAIN MUSIK, PEMBAWA ACARA, PENYANYI, PELAWAK, BINTANG FILM,
BINTANG SINETRON, BINTANG IKLAN, SUTRADARA, KRU FILM, FOTO MODEL,
PERAGAWAN/PERAGAWATI, PEMAIN DRAMA, DAN PENARI;
o OLAHRAGAWAN;
o PENASIHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PENYULUH,
DAN MODERATOR;
o PENGARANG, PENELITI, DAN PENERJEMAH;.
o AGEN IKLAN;
o PENGAWAS ATAU PENGELOLA PROYEK;
o PERANTARA;o PETUGAS PENJAJA BARANG DAGANGAN;
o AGEN ASURANSI; DAN
o DISTRIBUTOR PERUSAHAAN PEMASARAN BERJENJANG (MULTILEVEL
MARKETING) ATAU PENJUALAN LANGSUNG (DIRECT SELLING) DAN
KEGIATAN SEJENIS LAINNYA.
JASA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN BEBAS
MELIPUTI
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
36/89
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG
MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
PERDAGANGAN DAN/ATAU JASA
YANG DALAM USAHANYA:
MENGGUNAKAN SARANA ATAU
PRASARANA YANG DAPAT DIBONGKAR
PASANG BAIK YANG MENETAP MAUPUN
TIDAK MENETAP;
DANMENGGUNAKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH
TEMPAT UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG
TIDAK DIPERUNTUKKAN BAGI
TEMPAT USAHA ATAU BERJUALAN.
WAJIB PAJAK BADAN YANG
BELUM
BEROPERASI SECARA
KOMERSIAL;ATAU
WAJIB PAJAK BADAN YANG
DALAM JANGKA WAKTU 1
(SATU) TAHUN SEJAK
BEROPERASI SECARAKOMERSIAL MEMPEROLEH
PEREDARAN BRUTO
MELEBIHI RP
4.800.000.000,00
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI WAJIB PAJAK BADAN
TIDAK TERMASUK WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PPh
BERSIFAT FINAL BERDASARKAN PP 46 TH 2013
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
37/89
PENGENAAN PPH DIDASARKAN PADA PEREDARAN BRUTO
DARI USAHA DLM 1 TAHUN DARI TAHUN PAJAK TERAKHIR
SEBELUM TAHUN PAJAK YBS
PEREDARAN BRUTO YANG TIDAK MELEBIHI RP4.800.000.000, DITENTUKANBERDASARKAN PEREDARAN BRUTO DARI USAHA SELURUHNYA TERMASUK
DARI USAHA CABANG, TIDAK TERMASUK PEREDARAN BRUTO DARI:
o JASA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN BEBAS;
o PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI LUAR NEGERI;
o
USAHA YANG ATAS PENGHASILANNYA TELAH DIKENAI PAJAKPENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN TERSENDIRI; DAN
o PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK.
DALAM HAL PEREDARAN BRUTO KUMULATIF
WP YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTUPADA SUATU BULAN
TELAH MELEBIHI JUMLAH RP 4.800.000.000
DALAM SUATU TAHUN PAJAK,
WP TETAP DIKENAI TARIF PPh YANG BERSIFAT FINAL 1%
SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN PAJAK YBS.
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
38/89
DALAM HAL PEREDARAN BRUTO WP TELAH MELEBIHI JUMLAH RP
4.800.000.000 PADA SUATU TAHUN PAJAK, ATAS PENGHASILAN YANG
DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK PADA TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
DIKENAI PPH BERDASARKAN TARIF UMUM UU PPH.
BESARNYA ANGSURAN PPH PASAL 25 UU PPH TAHUN PAJAK PERTAMADIATUR
KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:
a. BAGI WP SBGMN DIMAKSUD PASAL 25 AYAT (7) HURUF b DAN HURUF c UU
PPH, BESARAN ANGSURAN PAJAK ADALAH SESUAI DENGAN BESARNYA
ANGSURAN PAJAK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PMK YANG MENGATUR
MENGENAI BESARNYA ANGSURAN PAJAK BAGI WP TSB;b. BAGI WP SELAIN WP PADA HURUF a, PENGHITUNGAN BESARNYA
ANGSURAN PAJAK DIBERLAKUKAN SEPERTI WP BARU PASAL 25 AYAT (7)
HURUF a UUPPH.
PASAL 25 AYAT (7) UU PPH BERBUNYI :MENTERI KEUANGAN MENETAPKAN
PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK BAGI :a. WAJIB PAJAK BARU,
b. BANK, BUMN, BUMD, WP MASUK BURSA, DAN WP LAINNYA YANG
BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HARUS
MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA ;
c. WP ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU DENGAN TARIFF PALING
TINGGI 0,75 % DARI PEREDARAN USAHA .
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
39/89
a.PENGHASILAN NETO BLN YBS. XXb. PENGHS. a DISETAHUNKAN (12 X) XX
c. PKP XX
d. PPh TERUTANG XX
e.PPh PSL 25.BLN YBS 1/12 X d XX
WP BARU BADAN
NO.255/PMK.03/2008
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
40/89
a.PENGHASILAN NETO BLN YBS. XX
b. PENGHS. a DISETAHUNKAN (12 X) XXc. PTKP (XX)
d. PKP XX
e. PPh TERUTANG XX
f.PPh PSL 25.BLN YBS 1/12 X e XX
WP BARU OP
PEMBUKUAN
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
41/89
a.PENJUALAN BLN YBS. XX
b. % NPPN MIS: R%
c.PENGHASILAN NETO (a x b) XX
d. PENGHS. c DISETAHUNKAN (12 X) XX
e. PTKP (XX)
f. PKP XX
g. PPh TERUTANG XX
h.PPh PSL 25.BLN YBS 1/12 X g XX
WP BARU OP
NORMA PENGHITUNGAN
PENGHASILAN NETO
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
42/89
WP OP PENGUSAHA TETENTU
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN
USAHA SEBAGAI PEDAGANG PENGECER YANG MEMPUNYAI 1
(SATU) ATAU LEBIH TEMPAT USAHA.
NO.208/PMK.03/2009
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
43/89
ANGSURAN PPh Ps 25 BAGI
WP OP PENGUSAHA TERTENTU
SETIAP BULAN ADALAH :0,75% DARI JUMLAH PEREDARAN BRUTO
MASING-MASING TEMPAT USAHA
NO.255/PMK.03/2008
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
44/89
A.L-R FISK LAP KEU TRIW TERAKHIR XX
B.(A) DISETHNKAN ( 4X) XX
C, PPh TERUTANG XX
D.DIKURANGI PPh 24 XXE.PPh YG DIBYR SENDIRI XX
F.PPh PASAL 25 :1/12 X E XX
W P BANK
DAN
SGU HAK OPSI
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
45/89
A.L-R FISK RKAP TH.YBS (RUPS) XX
B.PPh TERUTANG XX
C.DIKURANGI DGN PPh 22,23,24 XX
D.PPh YG DIBYR SENDIRI XXE.PPh PASAL 25 :1/12 X D XX
BUMN/BUMD
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
46/89
PAJAK PENGHASILAN
ATAS
PENGHASILAN BUNGA OBLIGASI
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
47/89
o PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2009 TANGGAL 9
PEBRUARI 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI STDTD PP NO.100 TH
2013 TGL. 31 DESEMBER 2013
o PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.03/2011TANGGAL 23 MEI 2011 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
BUNGA OBLIGASI
o PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 07/PMK.011/2012
TANGGAL 13 JANUARI 2012 TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.03/2011
TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA OBLIGASI
PERATURAN PELAKSANAAN TERKAIT
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
48/89
BUNGA OBLIGASI
ADALAH IMBALAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
PEMEGANG OBLIGASI DALAM BENTUK
BUNGA DAN/ATAU DISKONTO.
OBLIGASI
ADALAH SURAT UTANG DAN SURAT UTANG NEGARA,
YANG BERJANGKA WAKTU LEBIH DARI 12 (DUA BELAS) BULAN.
PENGERTIAN
PPh ATAS PENGHASILAN BUNGA OBLIGASI
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
49/89
PEMOTONG PAJAK OBJEK PEMOTONGAN PAJAK
PPh ATAS PENGHASILAN BUNGA OBLIGASI
BUNGA DAN/ATAU DISKONTO YANG
DITERIMA ATAU DIPEROLEHPEMEGANG OBLIGASI DENGAN
KUPON PADA SAAT JATUH TEMPO
BUNGA OBLIGASI; DAN
DISKONTO YANG DITERIMA ATAU
DIPEROLEH PEMEGANG OBLIGASITANPA BUNGA PADA SAAT JATUH
TEMPO OBLIGASI;
BUNGA DAN/ATAU DISKONTO OBLIGASI
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PENJUALOBLIGASI PADA SAAT TRANSAKSI;
PENERBIT OBLIGASI(EMITEN) ATAU
KUSTODIAN
SELAKU AGEN
PEMBAYARAN YANG
DITUNJUK
PERUSAHAAN EFEK,
DEALER, BANK, DANA
PENSIUN, DAN
REKSADANA,
SELAKU
PEMBELI OBLIGASI
LANGSUNG TANPA
MELALUI PERANTARAPERUSAHAAN EFEK, DEALER, ATAU BANK,
SELAKU PERANTARA,
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
50/89
TARIF PAJAK PPH PASAL 4 AYAT (2) ATAS
PENGHASILAN BUNGA OBLIGASI
ATAS BUNGA OBLIGASI
DENGAN KUPON20% ATAU SESUAI TARIF P3B
BAGI WP LN SELAIN BUT
ATAS DISKONTO OBLIGASI
DENGAN KUPON
15% BAGI WP DN DAN BUT
15% BAGI WP DN DAN BUT
20% ATAU SESUAI TARIF P3B
BAGI WP LN SELAIN BUT
DARI JUMLAH BRUTO BUNGA SESUAI DENGAN
MASA KEPEMILIKAN) OBLIGASI
DARI SELISIH LEBIH HARGA JUAL PADA SAAT TRANSAKSI ATAU
NILAI NOMINAL PADA SAAT JATUH TEMPO OBLIGASI DI ATAS
HARGA PEROLEHAN OBLIGASI, TIDAK TERMASUK BUNGA BERJALAN
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
51/89
TARIF PAJAK PPH PASAL 4 AYAT (2) ATAS
PENGHASILAN BUNGA OBLIGASI
ATAS DISKONTO OBLIGASI
TANPA BUNGA20% ATAU SESUAI TARIF P3B
BAGI WP LN SELAIN BUT
ATAS BUNGA DAN/ATAU
DISKONTO OBLIGASI YANG
DITERIMA DAN/ATAU
DIPEROLEH WAJIB PAJAK
REKSADANA YANG
TERDAFTAR PADA BADAN
PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
15% BAGI WP DN DAN BUT
PP NO.16 TH 2009
0% : UNTUK TH 2009 SD TH 2010
5% : UNTUK TH 2011 SD TH 2013
15%: UNTUK TH 2014 DST.
DARI SELISIH LEBIH HRG JUAL PADA SAAT TRANSAKSI ATAU NILAI NOMINAL
PADA SAAT JATUH TEMPO OBLIGASI DI ATAS HRGA PEROLEHAN OBLIGASI;
PP NO.100 TH 2013
5% : UNTUK TH 2014 SD TH 2020
10%: UNTUK TH 2021 DST.
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
52/89
PEMOTONG PAJAK WAJIB MEMBERIKAN BUKTIPEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)
KEPADA ORANG PRIBADI ATAU BADAN
YANG MEMPEROLEH PENGHASILAN BERUPA
BUNGA OBLIGASI.
TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK
BUKTI POTONG MENGGUNAKAN FORMULIR BUKTI
PEMOTONGAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS BUNGA DAN
ATAU DISKONTO OBLIGASI DAN SURAT BERHARGA NEGARA,
YANG DIBUAT OLEH PEMOTONG PAJAKDALAM RANGKAP 4 :
LEMBAR KE 1: UNTUK WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG
LEMBAR KE 2: UNTUK PENYELENGGARA BURSA EFEK
LEMBAR KE 3: ARSIP PEMOTONG PAJAK
LEMBAR KE 4: UNTUK PEMBELI/PEMEGANG OBLIGASI
PENYETORAN - PELAPORAN PAJAK
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
53/89
PENYETORAN PAJAK MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) RANGKAP 4:
o LEMBAR KE-1 : UNTUK ARSIP WAJIB PAJAK
o LEMBAR KE-2 : UNTUK KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA(KPPN)
o LEMBAR KE-3 : UNTUK DILAPORKAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN
PAJAK
o LEMBAR KE-4 : UNTUK ARSIP KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN
PENYETORAN PALING LAMA TGL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK
BERAKHIR
PELAPORAN PALING LAMA 20 SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR.
Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran, batas akhir pelaporan
pajak ,bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional,pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya
Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan
Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
54/89
PAJAK PENGHASILAN
ATAS
PENGALIHAN HAK
ATAS
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
PERATURAN PELAKSANAAN TERKAIT
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
55/89
o PP NO. 48 THN 1994 TGL 27 DESEMBER 1994 TENTANG PEMBAYARAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN STDTD PP NO. 71 TAHUN 2008
TGL 4 NOPEMBER 2008
o KEP. MEN.KEU NO. 635/KMK.04/1994 TGL 29 DESEMBER 1994
TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN STDTD PER. MEN.KEU NO.
243/PMK.03/2008 TGL 31 DESEMBER 2008
o PER. DIRJEN PAJAK NO. PER - 28/PJ/2009 TENTANG PELAKSANAAN
KETENTUAN PERALIHAN PP NO.71 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PP NO.48 TAHUN 1994 PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATASTANAH DAN/ATAU BANGUNAN
o PER. DIRJEN PAJAK NO. 30/PJ/2009 TGL 27 APRIL 2009 TENTANG TATA
CARA PEMBERIAN PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN
ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
56/89
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN
o PENJUALAN, TUKAR-MENUKAR,
PERJANJIAN PEMINDAHAN HAK,
PELEPASAN HAK, PENYERAHAN HAK,
LELANG, HIBAH, ATAU CARA LAIN YANG
DISEPAKATI DENGAN PIHAK LAIN SELAIN
PEMERINTAH;
o PENJUALAN, TUKAR-MENUKAR,PELEPASAN HAK, PENYERAHAN HAK, ATAU
CARA LAIN YANG DISEPAKATI DENGAN
PEMERINTAH GUNA PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN, TERMASUK
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN
UMUM YANG TIDAK MEMERLUKAN
PERSYARATAN KHUSUS;
o PENJUALAN, TUKAR-MENUKAR, PELEPASAN HAK, PENYERAHAN HAK, ATAU CARA
LAIN KEPADA PEMERINTAH GUNA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM YANG MEMERLUKAN PERSYARATAN KHUSUS.
PEMENUHAN KEWAJIBAN
PAJAK
DIBAYAR SENDIRI OLEH
OP/BDN YANG MELAKUKAN
PHTB SEBELUM DOKUMEN
TRANSAKSI PHTB DITANDA
TANGANI OLEH PEJABAT YANG
BERWENANG.
DIPUNGUT OLEH BENDAHARA
ATAU PEJABAT YANG
MELAKUKAN PEMBAYARAN
ATAU PEJABAT YANG
MENYETUJUI TUKAR MENUKAR
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
57/89
PENJUALAN, TUKAR-MENUKAR, PERJANJIAN PEMINDAHAN HAK,
PELEPASAN HAK, PENYERAHAN HAK, LELANG, HIBAH, ATAU CARA LAIN
YANG DISEPAKATI DENGAN PIHAK LAIN SELAIN PEMERINTAH;
o MENANDA TANGANI DOKUMEN
TRANSAKSI ATAS PHTB APABILA
OP/BD DIMAKSUD TELAH
MENYERAHKAN FC SSP YBS DG
MENUNJUKAN ASLINYA
o WAJIB MENYAMPAIKAN
LAPORAN BULANAN
MENGENAI PENERBITAN
DOKUMEN TRANSAKSI ATAS
PHTB KPD DJP.
o PEJABAT YANG BERWENANG :NOTARIS, PPAT, CAMAT, PEJABAT LELANG,ATAU PEJABAT LAIN YANG DIBERI WEWENANG SESUAI DG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
DOKUMEN TRANSAKSI TSB BERUPA AKTA, KEPUTUSAN, PERJANJIAN, KESEPAKATAN
ATAU RISALAH LELANG
PEJABAT YANG BERWENANG
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
58/89
PENJUALAN, TUKAR-MENUKAR, PELEPASAN HAK, PENYERAHAN HAK,
ATAU CARA LAIN YANG DISEPAKATI DENGAN PEMERINTAH GUNA
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, TERMASUK PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM YG TIDAK MEMERLUKAN PERSYARATAN KHUSUS
WAJIB MENYETOR PPH YG
TELAH DIPUNGUT SEBELUM
MELAKUKAN PEMBAYARAN
KPD OP/BD YANG BERHAK
MENERIMANYA ATAU
SEBELUM TUKAR-MENUKARDILAKSANAKAN.
PENYETORAN PAJAK
DILAKUKAN DENGAN
MENGGUNAKAN SSP AN
OP/BD YANG MENERIMA
PEMBAYARAN ATAU YANG
MELAKUKAN TUKAR-MENUKAR.
WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN MENGENAI PHTB KPD DJP.
BENDAHARA ATAU PEJABAT YANG BERWENANG
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
59/89
TARIF PPH
JUMLAH
BRUTO NILAI
PENGALIHAN
KECUALI
PENGALIHAN HAK ATAS
RSS YANG DILAKUKAN OLEH
WP YANG USAHA POKOKNYA
MELAKUKAN PENGALIHAN
HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN
5 %
1%
NILAI PENGALIHAN
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
60/89
NILAI JUAL OBJEK PAJAK ADALAH NILAI JUAL OBJEK PAJAK MENURUT SURATPEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN YANG
BERSANGKUTAN ATAU DALAM HAL SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
DIMAKSUD BELUM TERBIT, ADALAH NILAI JUAL OBJEK PAJAK MENURUT SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG TAHUN PAJAK SEBELUMNYA.
NILAI YANG TERTINGGI ANTARA NILAI BERDASARKAN AKTA PENGALIHAN HAK DG
NILAI JUAL OBJEK PAJAK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YBS BERSANGKUTAN
KECUALI PENGALIHAN HAK:
KEPADA PEMERINTAH MELALUI LELANG
NILAI BERDASARKAN
KEPUTUSAN PEJABAT YANG
BERSANGKUTAN;
NILAI MENURUT RISALAH
LELANG TERSEBUT.
NILAI PENGALIHAN
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
61/89
Dibayar sendiri oleh pihak yang melakukan pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan.
PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan, wajib dibayar sendiri
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP),
sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau
risalah lelang ditanda tangani oleh pejabat yang
berwenang. Pada SSP wajib dicantumkan nama, alamat, dan NPWP
dari orang pribadi atau badan yang bersangkutan.
PEMENUHAN PAJAK
PEMENUHAN PAJAK
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
62/89
Dipungut oleh bendahara atau pejabat yang melakukan pembayaran
atau pejabat yang menyetujui tukar menukar.
PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
orang pribadi atau badan dari penjualan, tukar-menukar, pelepasan
hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan
pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk
pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan
persyaratan khusus , dipungut oleh bendahara atau pejabat yang
melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar.
Bendahara atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat
yang menyetujui tukar menukar memungut PPh yang terutang dan
menyetorkannya ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan
menggunakan SSP, sebelum pembayaran kepada orang pribadi atau
badan atau sebelum tukar menukar dilaksanakan.
Pada SSP wajib dicantumkan nama, alamat, dan NPWP dari orang
pribadi atau badan yang menerima pembayaran atau yang melakukan
tukar menukar.
PEMENUHAN PAJAK
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
63/89
o ORANG PRIBADI PENGHASILAN DIBAWAH PTKP YANG MELAKUKAN PENGALIHANHAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN JUMLAH BRUTO
PENGALIHANNYA KURANG DARI RP 60.000.000,00 DAN BUKAN MERUPAKAN
JUMLAH YANG DIPECAH-PECAH;
o ORANG PRIBADI ATAU BADAN PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN KEPADA PEMERINTAH GUNA PELAKSANAANPEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG MEMERLUKAN
PERSYARATAN KHUSUS;
DIKECUALIKAN DARI
KEWAJIBAN PEMBAYARAN ATAU PEMUNGUTAN PPH
o ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PENGALIHAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DENGAN CARA HIBAH KEPADA KELUARGA SEDARAH DALAM GARIS KETURUNAN
LURUS SATU DERAJAT, BADAN KEAGAMAAN, BADAN PENDIDIKAN, BADAN SOSIALTERMASUK YAYASAN, KOPERASI ATAU ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN
USAHA MIKRO DAN KECIL YANG KETENTUANNYA DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN, SEPANJANG HIBAH TERSEBUT TIDAK ADA
HUBUNGAN DENGAN USAHA, PEKERJAAN, KEPEMILIKAN, ATAU PENGUASAAN
ANTARA PIHAK-PIHAK YANG BERSANGKUTAN;
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
64/89
o BADAN YANG MELAKUKAN PENGALIHAN TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN DENGAN CARA HIBAH KEPADA BADAN KEAGAMAAN,
BADAN PENDIDIKAN, BADAN SOSIAL TERMASUK YAYASAN
KOPERASI ATAU ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA
MIKRO DAN KECIL, YANG KETENTUANNYA DIATUR LEBIH LANJUT
DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN,SEPANJANG HIBAH
TERSEBUT TIDAK ADA HUBUNGAN DENGAN USAHA, PEKERJAAN,
KEPEMILIKAN, ATAU PENGUASAAN ANTARA PIHAK-PIHAK YANG
BERSANGKUTAN; ATAU
o PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KARENA
WARISAN.
DIKECUALIKAN DARI
KEWAJIBAN PEMBAYARAN ATAU PEMUNGUTAN PPH
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
65/89
PAJAK PENGHASILAN
ATAS
PERSEWAAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
66/89
o PP NOMOR 29 TAHUN 1996 TANGGAL 18 APRIL 1996 TENTANG
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN S.T.D.D PP NOMOR 5
TAHUN 2002
o KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 394/KMK.04/1996
TANGGAL 05 JUNI 1996 TENTANG TENTANG PELAKSANAAN
PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN S.T.D.D
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 120/KMK.03/2002TANGGAL 01 APRIL 2002
PERATURAN PELAKSANAAN TERKAIT
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
67/89
DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF
PENGHASILAN DARI PERSEWAAN
TANAH DAN ATAU BANGUNAN
JUMLAH BRUTO NILAI PERSEWAANTANAH DAN ATAU BANGUNAN
DAN BERSIFAT FINAL.
DITERIMA /DIPEROLEH WP OP/BD
TARIF 10%
JUMLAH BRUTO NILAI PERSEWAAN ADALAH
SEMUA JUMLAH YANG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG OLEH PENYEWA
DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN
JUGA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DISEWA
TERMASUK
BIAYA PERAWATAN, BIAYA PEMELIHARAAN, BIAYA KEAMANAN, BIAYA FASILITAS
LAINNYA DAN "SERVICE CHARGE" BAIK YANG PERJANJIANNYA
DIBUAT SECARA TERPISAH MAUPUN YANG DISATUKAN."
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
68/89
PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PAJAK
BAYAR SENDIRI
PPH
WAJIB MOTONG
ORANG PRIBADI ATAU BUKAN SUBJEK
PAJAK PENGHASILAN
BADAN PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK
BADAN DN, PENYELENGGARAKEGIATAN, BUT, KSO, PERWAKILAN
PERUSAHAAN LN LAINNYA, DAN
ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN
OLEH DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
PENYEWA
TIDAK WAJIB
MOTONG
WP OP/BD YGMENYEWAKAN
DIPOTONG PPH
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
69/89
MELALUI PEMOTONGAN
Apabila penyewa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri,
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan
perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pajak, Pajak Penghasilan yang terutang wajib dipotong oleh penyewa.
Penyewa berkewajiban untuk:a. memotong Pajak Penghasilan pada saat pembayaran atau terutangnya sewa;
b. Pemotong Pajak wajib memberikan bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2)
kepada orang atau badan yang menyewakan pada saat dilakukannya
pemotongan Pajak Penghasilan;
PEMENUHAN PAJAK MELALUI PEMOTONGAN DAN MEMBAYAR SENDIRI
PAJAK YANG TERUTANG
Bukti potong rangkap 3 (tiga), yaitu:
Lembar ke 1 : Untuk yang menyewakan
Lembar ke 2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke 3 : Untuk penyewa
MELALUI PEMOTONGAN MEMBAYAR SENDIRI
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
70/89
o menyetorkan Pajak Penghasilan
yang telah dipotong dengan
menggunakan SSP pada bank
persepsi atau Kantor Pos dan Giro,selambat-lambatnya tanggal 10
bulan berikutnya setelah bulan
pembayaran atau terutangnya sewa;
o melaporkan Pajak Penghasilan yang
telah dipotong dan disetor kepada
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
tempat penyewa terdaftar sebagai
Wajib Pajak, selambat-lambatnya
tanggal 20 bulan berikutnya setelah
bulan pembayaran atau terutangnya
sewa.
o Pihak yang menyewakan wajib
membayar Pajak Penghasilan
dengan menggunakan SSP Final
pada bank persepsi atau KantorPos dan Giro, selambat-
lambatnya tanggal 15 bulan
berikutnya setelah bulan diterima
atau diperolehnya sewa.
o Pihak yang menyewakan wajib
menyampaikan Surat
Pemberitahuan Masa paling lama
20 hari setelah Masa Pajak
berakhir.
SSP dibuat dalam rangkap 4, dengan peruntukan sebagai berikut:
Lembar ke-1 : untuk arsip Wajib Pajak
Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
Lembar ke-3 : untuk dilaporkan Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-4 : untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
71/89
PAJAK PENGHASILAN
ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA
JASA KONSTRUKSI
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
72/89
o PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 TANGGAL 20 JULI
2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA
JASA KONSTRUKSI STDTD PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN
2009 TANGGAL 4 JULI 2009
o PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/PMK.03/2008 TANGGAL
20 NOPEMBER 2008 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN,
PENYETORAN, PELAPORAN, DAN PENATAUSAHAAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
STDTD PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
153/PMK.03/2009
PERATURAN PELAKSANAAN TERKAIT
PENGERTIAN (1)
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
73/89
PENGERTIAN (1)
JASA KONSTRUKSI ADALAH LAYANAN JASA :
o KONSULTANSI PERENCANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSIo PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI, DAN
o KONSULTANSI PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI.
PEKERJAAN KONSTRUKSI ADALAH KESELURUHAN ATAU SEBAGIAN RANGKAIAN
KEGIATAN PERENCANAAN DAN/ATAU PELAKSANAAN BESERTA PENGAWASANYANG MENCAKUP PEKERJAAN
ARSITEKTURAL, SIPIL, MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN TATA LINGKUNGAN
MASING-MASING BESERTA KELENGKAPANNYA
UNTUK MEWUJUDKAN
SUATU BANGUNAN ATAU BENTUK FISIK LAIN.
PERENCANAAN KONSTRUKSI ADALAH PEMBERIAN JASA OLEH
ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG DINYATAKAN AHLI YANG PROFESIONAL
DI BIDANG PERENCANAAN JASA KONSTRUKSI
YANG MAMPU MEWUJUDKAN PEKERJAAN DALAM BENTUK
DOKUMEN PERENCANAAN BANGUNAN FISIK LAIN.
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
74/89
PENGERTIAN (2)
PELAKSANAAN KONSTRUKSI ADALAH
PEMBERIAN JASA OLEH ORANG PRIBADI ATAU BADAN
YANG DINYATAKAN AHLI YANG PROFESIONAL
DI BIDANG PELAKSANAAN JASA KONSTRUKSI
YANG MAMPU MENYELENGGARAKAN KEGIATANNYA UNTUKMEWUJUDKAN SUATU HASIL PERENCANAAN MENJADI
BENTUK BANGUNAN ATAU BENTUK FISIK LAIN,
TERMASUK DI DALAMNYA PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI
YAITU PENGGABUNGAN FUNGSI LAYANAN DALAM MODEL
PENGGABUNGAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PEMBANGUNAN(ENGINEERING, PROCUREMENT AND CONSTRUCTION) SERTA MODEL
PENGGABUNGAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
(DESIGN AND BUILD).
PENGERTIAN (3)
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
75/89
PENGAWASAN KONSTRUKSI ADALAH PEMBERIAN JASA
OLEH ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG DINYATAKAN AHLI YANG
PROFESIONAL DI BIDANG PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI,
YANG MAMPU MELAKSANAKAN PEKERJAAN PENGAWASAN
SEJAK AWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
SAMPAI SELESAI DAN DISERAHTERIMAKAN.
PENGGUNA JASA ADALAH
ORANG PRIBADI ATAU BADAN TERMASUK BENTUK USAHA TETAP
YANG MEMERLUKAN LAYANAN JASA KONSTRUKSI.
PENYEDIA JASA ADALAH
ORANG PRIBADI ATAU BADAN TERMASUK BENTUK USAHA TETAP,
YANG KEGIATAN USAHANYA MENYEDIAKAN LAYANAN JASA KONSTRUKSIBAIK SEBAGAI PERENCANA KONSTRUKSI, PELAKSANA KONSTRUKSI DAN
PENGAWAS KONSTRUKSI MAUPUN SUB-SUBNYA.
NILAI KONTRAK JASA KONSTRUKSI ADALAH
NILAI YANG TERCANTUM DALAM SATU KONTRAK JASA KONSTRUKSI
SECARA KESELURUHAN.
PENGERTIAN (3)
TARIF DAN DASAR PENGENAAN PPh
USAHA JASA KONSTRUKSI
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
76/89
USAHA JASA KONSTRUKSI
PENGHASILAN JASA KONSTRUKSI
DARI JUMLAH PEMBAYARAN ATAU JUMLAH PENERIMAAN YG
MERUPAKAN BAGIAN NILAI KONTRAK TIDAK TERMASUK PPN
DIKENAI PPh YG BERSIFAT FINAL
YG MEMILIKI
KUALIFIKASI USAHA
MENENGAH ATAU
KUALIFIKASI BESAR
JASA PELAKSANAAN
2% 4% 3%
YG TIDAK
MEMILIKI
KUALIFIKASI
USAHA
YG MEMILIKI
KUALIFIKASI
USAHA KECIL
TARIF DAN DASAR PENGENAAN PPh
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
77/89
TARIF DAN DASAR PENGENAAN PPh
USAHA JASA KONSTRUKSI
PENGHASILAN JASA KONSTRUKSI
DARI JUMLAH PEMBAYARAN ATAU JUMLAH PENERIMAAN YG
MERUPAKAN BAGIAN NILAI KONTRAK TIDAK TERMASUK PPN
DIKENAI PPh YG BERSIFAT FINAL
JASA PERENCANAAN & PENGAWASAN
4% 6%
YG TIDAK MEMILIKI
KUALIFIKASI
USAHA
YG MEMILIKI
KUALIFIKASI
USAHA
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
78/89
PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK
BAYAR SENDIRI
PPH
WAJIB MOTONG
ORANG PRIBADI ATAU BUKAN SUBJEK
PAJAK PENGHASILAN
BADAN PEMERINTAH, SUBJEK PAJAKBADAN DN, BUT, DAN ORANG
PRIBADI YANG DITETAPKAN OLEH
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
PENGGUNA JASA
TIDAK MOTONG
PENYEDIA JASA
DIPOTONG PPH
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
79/89
PENYETORAN
PALING LAMA TANGGAL 10 BULANBERIKUTNYA SETELAH
MASA PAJAK BERAKHIR
PELAPORAN
PALING LAMA 20 HARISETELAH MASA PAJAK BERAKHIR,
PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 4 AYAT (2)
PENGGUNA JASA
(PEMOTONG PPh)
PENYEDIA JASA
(BAYAR SENDIRI)
PENYETORAN
PALING LAMA TANGGAL 15 BULANBERIKUTNYA SETELAH
MASA PAJAK BERAKHIR ,
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
80/89
PAJAK PENGHASILAN
ATAS
DIVIDEN YANG DITERIMA OLEH WAJIB PAJAKORANG PRIBADI DALAM NEGERI
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
81/89
o PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19
TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DALAM NEGERI
o PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.03/2010
TANGGAL 14 JUNI 2010 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DALAM NEGERI
PERATURAN PELAKSANAAN TERKAIT
PEMOTONG PPH PASAL 4 AYT (2) DAN DPP
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
82/89
PIHAK YANG MEMBAYAR ATAU
PIHAK LAIN YANG DITUNJUK
SELAKU PEMBAYAR DIVIDEN
PEMOTONG PPH PASAL 4 AYT (2) DAN DPP
TARIF
10%
DARI JUMLAH
BRUTO DAN
BERSIFAT FINAL.
DIVIDEN ADALAH DIVIDEN, DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN,
TERMASUK DIVIDEN DARI PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA PEMEGANG POLIS, DAN
PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA KOPERASI
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN DILAKUKAN PADA SAAT DIVIDEN
DISEDIAKAN UNTUK DIBAYARKAN.
DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WP OP DN DIKENAI PPH BERSIFAT FINAL.
PEMOTONGAN DAN PENYETORAN :
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
83/89
Bukti Pemotongan Rangkap 3 :Ke-1 :WP Yang Dipotong
Ke-2:KPP lamp SPT Masa PPh Psl 4 ay (2)
Ke-3 :Arsip Pemotong Pajak
SSP Rangkap 4 :
Ke-1 : Arsip WP (Pemotong)
Ke-2 : KPPN
Ke-3 : Dilaporkan Oleh WP Ke KPP
Ke-4 : Arsip Kantr Penerima Pembayaran,
KEWA
JIBAN
PEMO
TONG
PAJAK
MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPH PSL 4 AYT (2) KPD WP YANG
DIPOTONG
MENYETOR PPH YG TERUTANG KE BANK PERSEPSI /KANTOR POS DAN
GIRO PALING LAMA TANGGAL 10 BULAN BERIKUTNYA
MELAPORKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH KE KPP PALING
LAMA TANGGAL 20 (DUA PULUH) BULAN BERIKUTNYA
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
84/89
PAJAK PENGHASILAN
ATAS
PENGHASILAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA
DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM ATAUPENGALIHAN PENYERTAAN MODAL
PADA
PERUSAHAAN PASANGAN USAHANYA
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
85/89
o PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1995 TANGGAL 08
MARCH 1995 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI
TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM ATAU PENGALIHAN
PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN PASANGAN
USAHANYA
o KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 250/KMK.04/1995
TANGGAL 02 JUNI 1995 TENTANG PERUSAHAAN KECIL DAN
MENENGAH PASANGAN USAHA DARI PERUSAHAAN MODAL
VENTURA DAN PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENYERTAAN
MODAL PERUSAHAAN MODAL VENTURA
o SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-33/PJ.4/1995
TANGGAL 21 JUNI 1995 TENTANG PERUSAHAAN KECIL DAN
MENENGAH PASANGAN USAHA MODAL VENTURA DAN
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENYERTAAN MODAL
PERUSAHAAN MODAL VENTURA
PERATURAN PELAKSANAAN TERKAIT
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
86/89
PERUSAHAAN MODAL VENTURA
ADALAH SUATU PERUSAHAAN
YANG KEGIATAN USAHANYA
MEMBIAYAI
BADAN USAHA (SEBAGAI PASANGAN USAHA)
DALAM BENTUK PENYERTAAN MODALUNTUK SUATU JANGKA WAKTU TERTENTU.
PENGERTIAN
PASANGAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA (MV)
ADALAH
PERUSAHAAN KECIL DAN MENENGAH ,
YANG PADA SAAT PERUSAHAAN MV MELAKUKAN PENYERTAAN MODALNYA ,
PENJUALAN BERSIH PERUSAHAAN KECIL DAN MENENGAH
PADA TAHUN PAJAK SEBELUMNYA TIDAK MELEBIHI RP. 5.000.000.000,00 SETAHUN.
TARIF DAN DASAR PENGENAAN PAJAK
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
87/89
TARIF DAN DASAR PENGENAAN PAJAK
TRANSAKSI
PENJUALAN SAHAM
ATAU PENGALIHAN
PENYERTAAN MODALTSB DILAKUKAN
MELALUI BURSA
EFEK,
0,1% DARI
JUMLAH BRUTO NILAITRANSAKSI
PENJUALAN SAHAM
ATAU PENGALIHAN
PENYERTAAN MODAL.
TRANSAKSI
PENJUALAN SAHAMATAU PENGALIHAN
PENYERTAAN MODAL
PADA PERUSAHAAN
PASANGN USAHANYA
SESUAI PERATURAN
TENTANG PAJAK
PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARITRANSAKSI
PENJUALAN SAHAM
DI BURSA EFEK.
PENG
HASIL
AN
PERU
SAHA
AN
MO
DAL
VEN
TURA
TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM ATAU PENGALIHAN
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
88/89
PENYETORAN
PALING LAMA TGL 15 BULAN
BERIKUTNYA SETELAHMASA PAJAK BERAKHIR
PELAPORAN
PALING LAMA 20 HARI
SETELAH MASA PAJAKBERAKHIR
PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 4 AYAT (2)
DALAM HAL TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN /PENYETORAN PAJAKATAU BATAS AKHIR PELAPORAN BERTEPATAN DENGAN HARI LIBUR
TERMASUK HARI SABTU ATAU HARI LIBUR NASIONAL, PEMBAYARAN /
PENYETORAN PAJAK ATAU PELAPORAN DAPAT DILAKUKAN PADA HARI KERJA
BERIKUTNYA
PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN PASANGN USAHANYA
TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM ATAU PENGALIHAN
PENYERTAAN MODAL TSB DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK
5/19/2018 PPh PASAL 4 AYT 2.pptx
89/89
PENYETORAN
SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 20
SETIAP BULAN ATAS TRANSAKSI
PENJUALAN SAHAM YANG DILAKUKANDALAM BULAN SEBELUMNYA.
PELAPORAN
SELAMBAT-LAMBATNYA
TANGGAL 25 PADA
BULAN YANG SAMA DENGANBULAN PENYETORAN
PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 4 AYAT (2)
DALAM HAL TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN /PENYETORAN PAJAK
ATAU BATAS AKHIR PELAPORAN BERTEPATAN DENGAN HARI LIBURTERMASUK HARI SABTU ATAU HARI LIBUR NASIONAL,
PEMBAYARAN / PENYETORAN PAJAK ATAU PELAPORAN DAPAT DILAKUKAN
PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
PENYERTAAN MODAL TSB DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK
Top Related