RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
0
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
0
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
0
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
1
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
BAB. I
PENDAHULUAN
A. Executive Summary
PT.Pembangunan Dumai didirikan pada 10 Oktober 2002 oleh Pemerintah Kota Dumai,
yang disahkan oleh notaris Fhifi Alfhian Ronie, SH dengan SK Departemen Kehakiman dan
Hak Azazi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor C-21583HT.01.01.Tahun
2002.Tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, PT. Pembangunan Dumai
yang ditandatangani oleh Zulkarnain Yunus, SH.MH.
Berdasarkan SK No.312/pereko/2011yang ditandatangani oleh Bapak Walikota Dumai H.
Khairul Anwar, SH memutuskan Zulfadli Karim, SE sebagai Direktur Utama dan
Drs.Khairul, Ak.MM sebagai Direktur Operasional dan Keuangan pada tanggal 20
Desember 2011 yang disahkan oleh notaris Siswandi, SH dengan No.89 tanggal 20
Desember 2011 untuk mengelola PT. Pembanguan Dumai.
PT.Pembangunan Dumai merupakan perusahaan Dagang dan Jasa.Selama ini hanya
fokus menjalankan jasa Impor.Untuk itu, Direktur yang berkewajiban mengelola BUMD
PT.Pembangunan Dumai berkeinginan mengembangkan usaha demi mengembangkan
perusahaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Dumai.
B. Visi dan Misi PT.Pembangunan Dumai
1. VisiMewujudkan Badan Usaha Milik Daerah yang SEHAT 2015 (Sejahtera, Harmonis,
Aman dan Tertib)dan MANDIRI sejalan dengan visi Kota Dumai Sebagai Pusat
Pelayanan “PENGANTIN” (Pelabuhan, Perdagangan, Tourism dan Industri) yang
“BERSERI” (Bersih, Semarak, Rukun dan Indah) di Kawasan Pantai Timur Sumatera
Sebagai Penggerak Kemajuan Ekonomi berbudaya Melayu yang Agamis menuju
Dumai 2020.
2. MISIMenjadikan BUMD - PT. Pembangunan Dumai sebagai :
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
1
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
BAB. I
PENDAHULUAN
A. Executive Summary
PT.Pembangunan Dumai didirikan pada 10 Oktober 2002 oleh Pemerintah Kota Dumai,
yang disahkan oleh notaris Fhifi Alfhian Ronie, SH dengan SK Departemen Kehakiman dan
Hak Azazi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor C-21583HT.01.01.Tahun
2002.Tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, PT. Pembangunan Dumai
yang ditandatangani oleh Zulkarnain Yunus, SH.MH.
Berdasarkan SK No.312/pereko/2011yang ditandatangani oleh Bapak Walikota Dumai H.
Khairul Anwar, SH memutuskan Zulfadli Karim, SE sebagai Direktur Utama dan
Drs.Khairul, Ak.MM sebagai Direktur Operasional dan Keuangan pada tanggal 20
Desember 2011 yang disahkan oleh notaris Siswandi, SH dengan No.89 tanggal 20
Desember 2011 untuk mengelola PT. Pembanguan Dumai.
PT.Pembangunan Dumai merupakan perusahaan Dagang dan Jasa.Selama ini hanya
fokus menjalankan jasa Impor.Untuk itu, Direktur yang berkewajiban mengelola BUMD
PT.Pembangunan Dumai berkeinginan mengembangkan usaha demi mengembangkan
perusahaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Dumai.
B. Visi dan Misi PT.Pembangunan Dumai
1. VisiMewujudkan Badan Usaha Milik Daerah yang SEHAT 2015 (Sejahtera, Harmonis,
Aman dan Tertib)dan MANDIRI sejalan dengan visi Kota Dumai Sebagai Pusat
Pelayanan “PENGANTIN” (Pelabuhan, Perdagangan, Tourism dan Industri) yang
“BERSERI” (Bersih, Semarak, Rukun dan Indah) di Kawasan Pantai Timur Sumatera
Sebagai Penggerak Kemajuan Ekonomi berbudaya Melayu yang Agamis menuju
Dumai 2020.
2. MISIMenjadikan BUMD - PT. Pembangunan Dumai sebagai :
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
1
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
BAB. I
PENDAHULUAN
A. Executive Summary
PT.Pembangunan Dumai didirikan pada 10 Oktober 2002 oleh Pemerintah Kota Dumai,
yang disahkan oleh notaris Fhifi Alfhian Ronie, SH dengan SK Departemen Kehakiman dan
Hak Azazi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor C-21583HT.01.01.Tahun
2002.Tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, PT. Pembangunan Dumai
yang ditandatangani oleh Zulkarnain Yunus, SH.MH.
Berdasarkan SK No.312/pereko/2011yang ditandatangani oleh Bapak Walikota Dumai H.
Khairul Anwar, SH memutuskan Zulfadli Karim, SE sebagai Direktur Utama dan
Drs.Khairul, Ak.MM sebagai Direktur Operasional dan Keuangan pada tanggal 20
Desember 2011 yang disahkan oleh notaris Siswandi, SH dengan No.89 tanggal 20
Desember 2011 untuk mengelola PT. Pembanguan Dumai.
PT.Pembangunan Dumai merupakan perusahaan Dagang dan Jasa.Selama ini hanya
fokus menjalankan jasa Impor.Untuk itu, Direktur yang berkewajiban mengelola BUMD
PT.Pembangunan Dumai berkeinginan mengembangkan usaha demi mengembangkan
perusahaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Dumai.
B. Visi dan Misi PT.Pembangunan Dumai
1. VisiMewujudkan Badan Usaha Milik Daerah yang SEHAT 2015 (Sejahtera, Harmonis,
Aman dan Tertib)dan MANDIRI sejalan dengan visi Kota Dumai Sebagai Pusat
Pelayanan “PENGANTIN” (Pelabuhan, Perdagangan, Tourism dan Industri) yang
“BERSERI” (Bersih, Semarak, Rukun dan Indah) di Kawasan Pantai Timur Sumatera
Sebagai Penggerak Kemajuan Ekonomi berbudaya Melayu yang Agamis menuju
Dumai 2020.
2. MISIMenjadikan BUMD - PT. Pembangunan Dumai sebagai :
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
2
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
Badan Usaha yang tangguh dengan pelayanan yang prima bagi
kelangsungan Pertumbuhan Kota Dumai.
Meningkatkan nilai investasi yang unggul dan aman bagi investor.
Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya
dan berprestasi.
Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial.
Menjadikan acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang
baik.
C. Profil Company
1. Data Perusahaan
Nama Badan Usaha : Badan Usaha Milik Daerah PT.Pembangunan Dumai
Bidang Usaha : Perdagangan Barang dan Jasa
Alamat : Jl. Kapitan Pattimura No. 58 Kota Dumai – Riau
Indonesia
Telepon / Fax : (0765) 33302 / (0765) 33302
Email : [email protected]
Website : www.bumddumai.com
Bank Perusahaan : Bank Riau Kepri
Tahun Berdiri : 2002
D. Dasar Hukum
Dasar Hukum Pendirian BUMD PT.Pembangunan Dumai adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
2. Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah
3. Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
2
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
Badan Usaha yang tangguh dengan pelayanan yang prima bagi
kelangsungan Pertumbuhan Kota Dumai.
Meningkatkan nilai investasi yang unggul dan aman bagi investor.
Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya
dan berprestasi.
Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial.
Menjadikan acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang
baik.
C. Profil Company
1. Data Perusahaan
Nama Badan Usaha : Badan Usaha Milik Daerah PT.Pembangunan Dumai
Bidang Usaha : Perdagangan Barang dan Jasa
Alamat : Jl. Kapitan Pattimura No. 58 Kota Dumai – Riau
Indonesia
Telepon / Fax : (0765) 33302 / (0765) 33302
Email : [email protected]
Website : www.bumddumai.com
Bank Perusahaan : Bank Riau Kepri
Tahun Berdiri : 2002
D. Dasar Hukum
Dasar Hukum Pendirian BUMD PT.Pembangunan Dumai adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
2. Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah
3. Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
2
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
Badan Usaha yang tangguh dengan pelayanan yang prima bagi
kelangsungan Pertumbuhan Kota Dumai.
Meningkatkan nilai investasi yang unggul dan aman bagi investor.
Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya
dan berprestasi.
Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial.
Menjadikan acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang
baik.
C. Profil Company
1. Data Perusahaan
Nama Badan Usaha : Badan Usaha Milik Daerah PT.Pembangunan Dumai
Bidang Usaha : Perdagangan Barang dan Jasa
Alamat : Jl. Kapitan Pattimura No. 58 Kota Dumai – Riau
Indonesia
Telepon / Fax : (0765) 33302 / (0765) 33302
Email : [email protected]
Website : www.bumddumai.com
Bank Perusahaan : Bank Riau Kepri
Tahun Berdiri : 2002
D. Dasar Hukum
Dasar Hukum Pendirian BUMD PT.Pembangunan Dumai adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
2. Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah
3. Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
3
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
5. Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Permendagri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis pengelolaan barang milik
daerah.
7. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah.
8. Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2006 Investasi tentang Pengelolaan barang milik
Negara/Daerah
9. Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Dumai No. 10 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Pembentukan Perusahaan Daerah
11. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Dumai No. 12 Tahun 2002 Tentang Penyertaan
Modal Daerah Pada Pihak Ke Tiga
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
3
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
5. Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Permendagri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis pengelolaan barang milik
daerah.
7. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah.
8. Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2006 Investasi tentang Pengelolaan barang milik
Negara/Daerah
9. Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Dumai No. 10 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Pembentukan Perusahaan Daerah
11. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Dumai No. 12 Tahun 2002 Tentang Penyertaan
Modal Daerah Pada Pihak Ke Tiga
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
3
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
5. Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Permendagri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis pengelolaan barang milik
daerah.
7. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah.
8. Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2006 Investasi tentang Pengelolaan barang milik
Negara/Daerah
9. Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Dumai No. 10 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Pembentukan Perusahaan Daerah
11. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Dumai No. 12 Tahun 2002 Tentang Penyertaan
Modal Daerah Pada Pihak Ke Tiga
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
4
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
BAB II
RENCANA MEMBUKA ALURPELAYARAN WILAYAH BARAT KOTA DUMAI
A. Dumai Lintasan Perdagangan Dunia
Kota Dumai terletak di antara 1010 23’ 37’ - 1010 8’ 13’ Bujur Timur dan 10 23’ 23’ -
10 24’ 23’ Lintang Utara dengan luas wilayahnya adalah 1.727.385 km2. Berbatasan
wilayahnya di sebelah timur berbatas dengan kecamatan Bukit Batu, kabupaten Bengkalis,
di sebelah barat berbatas dengan kecamatan Tanah Putih dan kecamatan Bangko
Kabupaten Rokan Hilir, di sebelah utara berbatas dengan Selat Rupat, dan di sebelah
Selatan berbatas dengan kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis.
Gambar : Peta Lokasi Rencana Pengerukan
Dilihat dari letak daerah yang sangat strategis kota Dumai di jalur lintas perdagangan
dunia merupakan sebuah daerah incaran bagi kaum capitalis dan tanpa dibuat kajian para
pelaku bisnis baik swasta nasional maupun investor asing sangat tertarik berinvestasi di
kota Dumai. Ini terbukti dengan banyaknya perusahaan lokal maupun perusahaan asing
yang telah memiliki usaha sepanjang garis pesisir pantai laut kota Dumai, seperti
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
4
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
BAB II
RENCANA MEMBUKA ALURPELAYARAN WILAYAH BARAT KOTA DUMAI
A. Dumai Lintasan Perdagangan Dunia
Kota Dumai terletak di antara 1010 23’ 37’ - 1010 8’ 13’ Bujur Timur dan 10 23’ 23’ -
10 24’ 23’ Lintang Utara dengan luas wilayahnya adalah 1.727.385 km2. Berbatasan
wilayahnya di sebelah timur berbatas dengan kecamatan Bukit Batu, kabupaten Bengkalis,
di sebelah barat berbatas dengan kecamatan Tanah Putih dan kecamatan Bangko
Kabupaten Rokan Hilir, di sebelah utara berbatas dengan Selat Rupat, dan di sebelah
Selatan berbatas dengan kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis.
Gambar : Peta Lokasi Rencana Pengerukan
Dilihat dari letak daerah yang sangat strategis kota Dumai di jalur lintas perdagangan
dunia merupakan sebuah daerah incaran bagi kaum capitalis dan tanpa dibuat kajian para
pelaku bisnis baik swasta nasional maupun investor asing sangat tertarik berinvestasi di
kota Dumai. Ini terbukti dengan banyaknya perusahaan lokal maupun perusahaan asing
yang telah memiliki usaha sepanjang garis pesisir pantai laut kota Dumai, seperti
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
4
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
BAB II
RENCANA MEMBUKA ALURPELAYARAN WILAYAH BARAT KOTA DUMAI
A. Dumai Lintasan Perdagangan Dunia
Kota Dumai terletak di antara 1010 23’ 37’ - 1010 8’ 13’ Bujur Timur dan 10 23’ 23’ -
10 24’ 23’ Lintang Utara dengan luas wilayahnya adalah 1.727.385 km2. Berbatasan
wilayahnya di sebelah timur berbatas dengan kecamatan Bukit Batu, kabupaten Bengkalis,
di sebelah barat berbatas dengan kecamatan Tanah Putih dan kecamatan Bangko
Kabupaten Rokan Hilir, di sebelah utara berbatas dengan Selat Rupat, dan di sebelah
Selatan berbatas dengan kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis.
Gambar : Peta Lokasi Rencana Pengerukan
Dilihat dari letak daerah yang sangat strategis kota Dumai di jalur lintas perdagangan
dunia merupakan sebuah daerah incaran bagi kaum capitalis dan tanpa dibuat kajian para
pelaku bisnis baik swasta nasional maupun investor asing sangat tertarik berinvestasi di
kota Dumai. Ini terbukti dengan banyaknya perusahaan lokal maupun perusahaan asing
yang telah memiliki usaha sepanjang garis pesisir pantai laut kota Dumai, seperti
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
5
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
perusahan pengolahan migas, pengolahan minyak kelapa sawit CPO( refinery), Bulking,
Bio Diesel, Packing Semen dan lain sebagainya.
Berdirinya perusahaan-perusahaan swasta Nasional dan asing di kota Dumai yang
ditandai dengan berdirinya beberapa Pelabuhan yang menjalani kegiatan operasionalnya,
seperti ; Pelabuhan Umum, Pelabuhan Khusus ( Pelsus ) Migas dan pelabuhan Khusus
yang berada di wilayah kawasan Industri ( KID ) di Pelintung kecamatan Medang Kampai,
Pelabuhan Lubuk Gaung kecamatan Sungai Sembilan serta pelabuhan-pelabuhan lainnya
adalah disebabkan keunggulan yang dimiliki kota Dumai.
Adapun keunggulan yang dimiliki oleh kota Dumai memiliki keunggulan sebagai
berikut :
1. Kota Dumai berada ditengah pulau sumatera, tepatnya dipesisir Pantai Timur
yang berhadapan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura.
2. Kota Dumai berada pada lintas Tol perdagangan dunia.
3. Karakteristik laut Dumai memiliki kedalaman yang dapat disinggahi kapal – kapal
besar yang memiliki bobot kapasitas ribuan Ton.
4. Luas wilayah Pelabuhan Dumai 134 KM dan luas Wilayah Tata Ruangnya
terbesar di Indonesia, setelah Manokwari terpecah wilayah pemekarannya.
5. Masyarakat kota Dumai miniaturnya Indonesia karena bermacam tingkat
heterogen berbilang suku dan budaya.
Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki Kota Dumai sangat berpeluang PT.
Pembangunan Dumai, mempersiapkan diri untuk mampu bersaing dalam menggali potensi
dan asset daerah sehingga pada akhirnya siap menjadi sentral kemitraan bisnis yang
menghasilkan profit.
Guna untuk menggali potensi daerah sebagai salah satu tujuan berdirinya
perusahaan maka PT.Pembangunan Dumai, membuat berbagi kebijakan dan strategi
bisnis atas potensi untuk dapat dijadikan peluang yang terbentang didepan mata dimana
kebijakan dan strategi yang dilakukan harus mendapat dukungan dari Pemerintah.
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
5
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
perusahan pengolahan migas, pengolahan minyak kelapa sawit CPO( refinery), Bulking,
Bio Diesel, Packing Semen dan lain sebagainya.
Berdirinya perusahaan-perusahaan swasta Nasional dan asing di kota Dumai yang
ditandai dengan berdirinya beberapa Pelabuhan yang menjalani kegiatan operasionalnya,
seperti ; Pelabuhan Umum, Pelabuhan Khusus ( Pelsus ) Migas dan pelabuhan Khusus
yang berada di wilayah kawasan Industri ( KID ) di Pelintung kecamatan Medang Kampai,
Pelabuhan Lubuk Gaung kecamatan Sungai Sembilan serta pelabuhan-pelabuhan lainnya
adalah disebabkan keunggulan yang dimiliki kota Dumai.
Adapun keunggulan yang dimiliki oleh kota Dumai memiliki keunggulan sebagai
berikut :
1. Kota Dumai berada ditengah pulau sumatera, tepatnya dipesisir Pantai Timur
yang berhadapan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura.
2. Kota Dumai berada pada lintas Tol perdagangan dunia.
3. Karakteristik laut Dumai memiliki kedalaman yang dapat disinggahi kapal – kapal
besar yang memiliki bobot kapasitas ribuan Ton.
4. Luas wilayah Pelabuhan Dumai 134 KM dan luas Wilayah Tata Ruangnya
terbesar di Indonesia, setelah Manokwari terpecah wilayah pemekarannya.
5. Masyarakat kota Dumai miniaturnya Indonesia karena bermacam tingkat
heterogen berbilang suku dan budaya.
Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki Kota Dumai sangat berpeluang PT.
Pembangunan Dumai, mempersiapkan diri untuk mampu bersaing dalam menggali potensi
dan asset daerah sehingga pada akhirnya siap menjadi sentral kemitraan bisnis yang
menghasilkan profit.
Guna untuk menggali potensi daerah sebagai salah satu tujuan berdirinya
perusahaan maka PT.Pembangunan Dumai, membuat berbagi kebijakan dan strategi
bisnis atas potensi untuk dapat dijadikan peluang yang terbentang didepan mata dimana
kebijakan dan strategi yang dilakukan harus mendapat dukungan dari Pemerintah.
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
5
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
perusahan pengolahan migas, pengolahan minyak kelapa sawit CPO( refinery), Bulking,
Bio Diesel, Packing Semen dan lain sebagainya.
Berdirinya perusahaan-perusahaan swasta Nasional dan asing di kota Dumai yang
ditandai dengan berdirinya beberapa Pelabuhan yang menjalani kegiatan operasionalnya,
seperti ; Pelabuhan Umum, Pelabuhan Khusus ( Pelsus ) Migas dan pelabuhan Khusus
yang berada di wilayah kawasan Industri ( KID ) di Pelintung kecamatan Medang Kampai,
Pelabuhan Lubuk Gaung kecamatan Sungai Sembilan serta pelabuhan-pelabuhan lainnya
adalah disebabkan keunggulan yang dimiliki kota Dumai.
Adapun keunggulan yang dimiliki oleh kota Dumai memiliki keunggulan sebagai
berikut :
1. Kota Dumai berada ditengah pulau sumatera, tepatnya dipesisir Pantai Timur
yang berhadapan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura.
2. Kota Dumai berada pada lintas Tol perdagangan dunia.
3. Karakteristik laut Dumai memiliki kedalaman yang dapat disinggahi kapal – kapal
besar yang memiliki bobot kapasitas ribuan Ton.
4. Luas wilayah Pelabuhan Dumai 134 KM dan luas Wilayah Tata Ruangnya
terbesar di Indonesia, setelah Manokwari terpecah wilayah pemekarannya.
5. Masyarakat kota Dumai miniaturnya Indonesia karena bermacam tingkat
heterogen berbilang suku dan budaya.
Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki Kota Dumai sangat berpeluang PT.
Pembangunan Dumai, mempersiapkan diri untuk mampu bersaing dalam menggali potensi
dan asset daerah sehingga pada akhirnya siap menjadi sentral kemitraan bisnis yang
menghasilkan profit.
Guna untuk menggali potensi daerah sebagai salah satu tujuan berdirinya
perusahaan maka PT.Pembangunan Dumai, membuat berbagi kebijakan dan strategi
bisnis atas potensi untuk dapat dijadikan peluang yang terbentang didepan mata dimana
kebijakan dan strategi yang dilakukan harus mendapat dukungan dari Pemerintah.
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
6
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
1. Peran Kota Dumai
Untuk Kota Dumai, fungsi dan peranan kota didasarkan kepada kebijakan Nasional
dan daerah Propinsi Riau. Hal ini dimaksudkan agar dalam pembangunan Kota Dumai
dapat mendorong pertumbuhan nasional. Disamping itu agar ada kesinambungan
antara perencanaan pusat dengan daerah.
a. Kawasan KESR IMS-GT
Kerjasama ekonomi Sub Regional (KESR) merupakan kegiatan ekonomi lintas
batas yang secara intensif dan ekstensif memanfaatkan komplementaritas
ekonomi sub-Wilayah yang berbatasan untuk mempercepat pembangunan
ekonomi mulai arus masuk investasi, pengembangan sumber daya alam,
pengembangan infrastruktur dan industri bagi kepentingan ekspor.
Selain diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, kerjasama
sub regional juga diarahkan untuk mempercepat upaya pemerataan. Untuk itu
pada tahun 1995 dibentuk kawasan sub regional Indonesia, Malaysia, Singapore
Growth Triangle (IMS-GT). Wilayah yang tercakup dalam kerjasama ekonomi sub
regional tersebut adalah sebagai berikut:
• Indonesia : Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi,
Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat
• Malaysia : Negara Bagian Johor, dan Penang
• Singapura
b. Ditetapkannya Kota Dumai sebagai salah satu kawasan MP3EI di Sumatera
sebagai Daerah Cluster Sawit
Kota Dumai mempunyai 5 (lima) Kabupaten hinterland yang sangat potensial, yaitu
Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Rokan Hulu, Siak Indrapura, dan Kampar.
Karakteristik wilayah kabupaten hinterland ini sangat menunjang kegiatan jasa,
perdagangan, transportasi, dan industri di Kota Dumai apalagi aktivitas pelabuhan
samudera yang merupakan pintu gerbang bagian timur Pulau Sumatera.
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
6
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
1. Peran Kota Dumai
Untuk Kota Dumai, fungsi dan peranan kota didasarkan kepada kebijakan Nasional
dan daerah Propinsi Riau. Hal ini dimaksudkan agar dalam pembangunan Kota Dumai
dapat mendorong pertumbuhan nasional. Disamping itu agar ada kesinambungan
antara perencanaan pusat dengan daerah.
a. Kawasan KESR IMS-GT
Kerjasama ekonomi Sub Regional (KESR) merupakan kegiatan ekonomi lintas
batas yang secara intensif dan ekstensif memanfaatkan komplementaritas
ekonomi sub-Wilayah yang berbatasan untuk mempercepat pembangunan
ekonomi mulai arus masuk investasi, pengembangan sumber daya alam,
pengembangan infrastruktur dan industri bagi kepentingan ekspor.
Selain diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, kerjasama
sub regional juga diarahkan untuk mempercepat upaya pemerataan. Untuk itu
pada tahun 1995 dibentuk kawasan sub regional Indonesia, Malaysia, Singapore
Growth Triangle (IMS-GT). Wilayah yang tercakup dalam kerjasama ekonomi sub
regional tersebut adalah sebagai berikut:
• Indonesia : Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi,
Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat
• Malaysia : Negara Bagian Johor, dan Penang
• Singapura
b. Ditetapkannya Kota Dumai sebagai salah satu kawasan MP3EI di Sumatera
sebagai Daerah Cluster Sawit
Kota Dumai mempunyai 5 (lima) Kabupaten hinterland yang sangat potensial, yaitu
Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Rokan Hulu, Siak Indrapura, dan Kampar.
Karakteristik wilayah kabupaten hinterland ini sangat menunjang kegiatan jasa,
perdagangan, transportasi, dan industri di Kota Dumai apalagi aktivitas pelabuhan
samudera yang merupakan pintu gerbang bagian timur Pulau Sumatera.
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
6
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
1. Peran Kota Dumai
Untuk Kota Dumai, fungsi dan peranan kota didasarkan kepada kebijakan Nasional
dan daerah Propinsi Riau. Hal ini dimaksudkan agar dalam pembangunan Kota Dumai
dapat mendorong pertumbuhan nasional. Disamping itu agar ada kesinambungan
antara perencanaan pusat dengan daerah.
a. Kawasan KESR IMS-GT
Kerjasama ekonomi Sub Regional (KESR) merupakan kegiatan ekonomi lintas
batas yang secara intensif dan ekstensif memanfaatkan komplementaritas
ekonomi sub-Wilayah yang berbatasan untuk mempercepat pembangunan
ekonomi mulai arus masuk investasi, pengembangan sumber daya alam,
pengembangan infrastruktur dan industri bagi kepentingan ekspor.
Selain diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, kerjasama
sub regional juga diarahkan untuk mempercepat upaya pemerataan. Untuk itu
pada tahun 1995 dibentuk kawasan sub regional Indonesia, Malaysia, Singapore
Growth Triangle (IMS-GT). Wilayah yang tercakup dalam kerjasama ekonomi sub
regional tersebut adalah sebagai berikut:
• Indonesia : Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi,
Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat
• Malaysia : Negara Bagian Johor, dan Penang
• Singapura
b. Ditetapkannya Kota Dumai sebagai salah satu kawasan MP3EI di Sumatera
sebagai Daerah Cluster Sawit
Kota Dumai mempunyai 5 (lima) Kabupaten hinterland yang sangat potensial, yaitu
Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Rokan Hulu, Siak Indrapura, dan Kampar.
Karakteristik wilayah kabupaten hinterland ini sangat menunjang kegiatan jasa,
perdagangan, transportasi, dan industri di Kota Dumai apalagi aktivitas pelabuhan
samudera yang merupakan pintu gerbang bagian timur Pulau Sumatera.
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
7
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
2. Fungsi Utama Kota Dumai
Kota Dumai merupakan salah satu kota hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, Saat ini Kota Dumai terdiri
atas 5 Kecamatan (dahulu 3 Kecamatan). Kelima Kecamatan tersebut adalah
Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Bukit Kapur,Medang
Kampai, dan Sungai Sembilan.Jumlah kelurahan yang ada di Kota Dumai sebanyak 30
kelurahan.
Kota Dumai mempunyai fungsi sebagai kota pelabuhan, perdagangan dan jasa,
memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah secara langsung maupun fidak
langsung sebagai sumber penerimaan untuk mendanai percepatan kegiatan
pembangunan serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai Kota Pelabuhan, Kota Dumai didukung dengan fasilitas di sejumlah
pelabuhan baik pelabuhan Samudera maupun antar pulau ditambah dengan prasarana
jalan yang menghubungkan sentra produksi sektor agroindustri dan industri lainnya,
serta mendorong tumbuhnya sejumlah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha
perdagangan, jasa, dan perbankan. Hal ini telah mendorong sektor pengangkutan dan
komunikasi sebagai lokomotif perekonomian Kota Dumai. Sektor tersebut merupakan
sektor yang paling dominan selama kurun waktu 7 tahun sejak tahun 1993 sampai
dengan 1999, dengan tingkat kontribusi rata-rata sebesar 29,79 persen, diikuti sektor
perdagangan sebesar 26,70 persen, dan terakhir sektor bangunan sebesar 16,82
persen terhadap pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Kota Dumai atas dasar
harga konstan 1993.
Sesuai dengan letaknya yang strategis, yakni sebagai pintu gerbang dari pantai timur
Sumatera dan sebagai pusat perdagangan, Kota Dumai harus dapat menciptakan iklim
yang mampu mendukung bagi upaya menumbuh-kembangkan kegiatan usaha kecil,
menengah dan koperasi secara terpadu, melalui penyediaan tempat usaha, bimbingan
manajemen, akses terhadap informasi pasar, modal dan teknologi serta mendorong
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
7
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
2. Fungsi Utama Kota Dumai
Kota Dumai merupakan salah satu kota hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, Saat ini Kota Dumai terdiri
atas 5 Kecamatan (dahulu 3 Kecamatan). Kelima Kecamatan tersebut adalah
Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Bukit Kapur,Medang
Kampai, dan Sungai Sembilan.Jumlah kelurahan yang ada di Kota Dumai sebanyak 30
kelurahan.
Kota Dumai mempunyai fungsi sebagai kota pelabuhan, perdagangan dan jasa,
memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah secara langsung maupun fidak
langsung sebagai sumber penerimaan untuk mendanai percepatan kegiatan
pembangunan serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai Kota Pelabuhan, Kota Dumai didukung dengan fasilitas di sejumlah
pelabuhan baik pelabuhan Samudera maupun antar pulau ditambah dengan prasarana
jalan yang menghubungkan sentra produksi sektor agroindustri dan industri lainnya,
serta mendorong tumbuhnya sejumlah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha
perdagangan, jasa, dan perbankan. Hal ini telah mendorong sektor pengangkutan dan
komunikasi sebagai lokomotif perekonomian Kota Dumai. Sektor tersebut merupakan
sektor yang paling dominan selama kurun waktu 7 tahun sejak tahun 1993 sampai
dengan 1999, dengan tingkat kontribusi rata-rata sebesar 29,79 persen, diikuti sektor
perdagangan sebesar 26,70 persen, dan terakhir sektor bangunan sebesar 16,82
persen terhadap pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Kota Dumai atas dasar
harga konstan 1993.
Sesuai dengan letaknya yang strategis, yakni sebagai pintu gerbang dari pantai timur
Sumatera dan sebagai pusat perdagangan, Kota Dumai harus dapat menciptakan iklim
yang mampu mendukung bagi upaya menumbuh-kembangkan kegiatan usaha kecil,
menengah dan koperasi secara terpadu, melalui penyediaan tempat usaha, bimbingan
manajemen, akses terhadap informasi pasar, modal dan teknologi serta mendorong
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
7
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
2. Fungsi Utama Kota Dumai
Kota Dumai merupakan salah satu kota hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, Saat ini Kota Dumai terdiri
atas 5 Kecamatan (dahulu 3 Kecamatan). Kelima Kecamatan tersebut adalah
Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Bukit Kapur,Medang
Kampai, dan Sungai Sembilan.Jumlah kelurahan yang ada di Kota Dumai sebanyak 30
kelurahan.
Kota Dumai mempunyai fungsi sebagai kota pelabuhan, perdagangan dan jasa,
memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah secara langsung maupun fidak
langsung sebagai sumber penerimaan untuk mendanai percepatan kegiatan
pembangunan serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai Kota Pelabuhan, Kota Dumai didukung dengan fasilitas di sejumlah
pelabuhan baik pelabuhan Samudera maupun antar pulau ditambah dengan prasarana
jalan yang menghubungkan sentra produksi sektor agroindustri dan industri lainnya,
serta mendorong tumbuhnya sejumlah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha
perdagangan, jasa, dan perbankan. Hal ini telah mendorong sektor pengangkutan dan
komunikasi sebagai lokomotif perekonomian Kota Dumai. Sektor tersebut merupakan
sektor yang paling dominan selama kurun waktu 7 tahun sejak tahun 1993 sampai
dengan 1999, dengan tingkat kontribusi rata-rata sebesar 29,79 persen, diikuti sektor
perdagangan sebesar 26,70 persen, dan terakhir sektor bangunan sebesar 16,82
persen terhadap pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Kota Dumai atas dasar
harga konstan 1993.
Sesuai dengan letaknya yang strategis, yakni sebagai pintu gerbang dari pantai timur
Sumatera dan sebagai pusat perdagangan, Kota Dumai harus dapat menciptakan iklim
yang mampu mendukung bagi upaya menumbuh-kembangkan kegiatan usaha kecil,
menengah dan koperasi secara terpadu, melalui penyediaan tempat usaha, bimbingan
manajemen, akses terhadap informasi pasar, modal dan teknologi serta mendorong
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
8
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
keterkaitan usaha melalui kemitraan yang bersifat saling menguntungkan, saling
membutuhkan dan saling mendukung.
3. Arah dan Sasaran Rencana
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai adalah :
a. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara terpadu dalam pengaturan sumber
daya alam dan sumber daya buatan.
b. Membangun dan melengkapi infrastruktur pendukung guna mendorong dan
memperlancar percepatan aktivitas ekonomi.
c. Mengembangkan dan melengkapi sarana dan fasilitas perkotaan guna
pemerataan pembangunan.
d. Mewujudkan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Sasaran yang akan dicapai adalah :
a. Terwujudnya kota pelabuhan dan industri yang terpadu sebagai pusat kegiatan
berskala intemasional dengan mendorong pembangunan fisik secara terkendali.
b. Terwujudnya pusat-pusat pelayanan yang terstruktur dengan daya jangkau optimal
baik pusat primer maupun sekunder, sehingga dapat mendukung sistem perkotaan
yang tersusun secara hirarkis, serta mendorong kawasan-kawasan yang relatif
kurang berkembang.
c. Berkembangnya kegiatan jasa dan perdagangan sebagai pendukung kegiatan
utama.
d. Berkembangnya kegiatan pendidikan dan pariwisata yang berwawasan
lingkungan.
e. Berkembangnya kawasan permukiman yang layak dan nyaman bagi masyarakat.
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
8
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
keterkaitan usaha melalui kemitraan yang bersifat saling menguntungkan, saling
membutuhkan dan saling mendukung.
3. Arah dan Sasaran Rencana
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai adalah :
a. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara terpadu dalam pengaturan sumber
daya alam dan sumber daya buatan.
b. Membangun dan melengkapi infrastruktur pendukung guna mendorong dan
memperlancar percepatan aktivitas ekonomi.
c. Mengembangkan dan melengkapi sarana dan fasilitas perkotaan guna
pemerataan pembangunan.
d. Mewujudkan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Sasaran yang akan dicapai adalah :
a. Terwujudnya kota pelabuhan dan industri yang terpadu sebagai pusat kegiatan
berskala intemasional dengan mendorong pembangunan fisik secara terkendali.
b. Terwujudnya pusat-pusat pelayanan yang terstruktur dengan daya jangkau optimal
baik pusat primer maupun sekunder, sehingga dapat mendukung sistem perkotaan
yang tersusun secara hirarkis, serta mendorong kawasan-kawasan yang relatif
kurang berkembang.
c. Berkembangnya kegiatan jasa dan perdagangan sebagai pendukung kegiatan
utama.
d. Berkembangnya kegiatan pendidikan dan pariwisata yang berwawasan
lingkungan.
e. Berkembangnya kawasan permukiman yang layak dan nyaman bagi masyarakat.
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
8
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
keterkaitan usaha melalui kemitraan yang bersifat saling menguntungkan, saling
membutuhkan dan saling mendukung.
3. Arah dan Sasaran Rencana
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai adalah :
a. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara terpadu dalam pengaturan sumber
daya alam dan sumber daya buatan.
b. Membangun dan melengkapi infrastruktur pendukung guna mendorong dan
memperlancar percepatan aktivitas ekonomi.
c. Mengembangkan dan melengkapi sarana dan fasilitas perkotaan guna
pemerataan pembangunan.
d. Mewujudkan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Sasaran yang akan dicapai adalah :
a. Terwujudnya kota pelabuhan dan industri yang terpadu sebagai pusat kegiatan
berskala intemasional dengan mendorong pembangunan fisik secara terkendali.
b. Terwujudnya pusat-pusat pelayanan yang terstruktur dengan daya jangkau optimal
baik pusat primer maupun sekunder, sehingga dapat mendukung sistem perkotaan
yang tersusun secara hirarkis, serta mendorong kawasan-kawasan yang relatif
kurang berkembang.
c. Berkembangnya kegiatan jasa dan perdagangan sebagai pendukung kegiatan
utama.
d. Berkembangnya kegiatan pendidikan dan pariwisata yang berwawasan
lingkungan.
e. Berkembangnya kawasan permukiman yang layak dan nyaman bagi masyarakat.
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
9
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
B. Rencana Pembukaan Alur pelayaran Wilayah Barat Kota Dumai
1. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4725);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentangPelayaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor 4849);
c. Undang-Un dang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5059);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentangRencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4833);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentangKepelabuhanan (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5070);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentangKenavigasian (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 8 Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5093);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentangAngkutan di Perairan
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 26,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108)sebagaimana telah
diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5208);
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
9
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
B. Rencana Pembukaan Alur pelayaran Wilayah Barat Kota Dumai
1. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4725);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentangPelayaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor 4849);
c. Undang-Un dang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5059);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentangRencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4833);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentangKepelabuhanan (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5070);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentangKenavigasian (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 8 Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5093);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentangAngkutan di Perairan
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 26,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108)sebagaimana telah
diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5208);
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
9
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
B. Rencana Pembukaan Alur pelayaran Wilayah Barat Kota Dumai
1. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4725);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentangPelayaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor 4849);
c. Undang-Un dang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5059);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentangRencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4833);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentangKepelabuhanan (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5070);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentangKenavigasian (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 8 Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5093);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentangAngkutan di Perairan
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 26,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108)sebagaimana telah
diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5208);
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
10
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
h. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentangPerlindungan Lingkungan
Maritim (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
i. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara;
j. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian NegaraSerta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
IKementerian Negara;
k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun2010 tentang Organisasi dan
Tata KeIja KementerianPerhubungan;
l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor UnitPenyelenggara Pelabuhan;
m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun2010 tentang Organisasi dan
Tata KeIja Kantor OtoritasPelabuhan;
n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun2010 tentang Organisasi dan
Tata KeIja KantorSyahbandar;
o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 52 Tahun 2012 Tentang Pengerukan
dan Reklamasi
2. Pengelompokan Rencana Pembukaan Alur Pelayaran
a. Alur Pelayaran
Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas
hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal
di laut, sungai atau danau. Alur pelayaran dicantumkan dalam peta Navigasi dan
buku petunjuk-pelayaran serta diumumkan oleh instansi yang berwenang. Alur
pelayaran digunakan untuk mengarahkan kapal dilintasan sungai atau
danau..Penguasa alur berkewajiban untuk melakukan perawatan terhadap alur
pelayaran, perambuan dan pengendalian penggunaan alur. Persyaratan
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
10
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
h. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentangPerlindungan Lingkungan
Maritim (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
i. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara;
j. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian NegaraSerta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
IKementerian Negara;
k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun2010 tentang Organisasi dan
Tata KeIja KementerianPerhubungan;
l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor UnitPenyelenggara Pelabuhan;
m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun2010 tentang Organisasi dan
Tata KeIja Kantor OtoritasPelabuhan;
n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun2010 tentang Organisasi dan
Tata KeIja KantorSyahbandar;
o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 52 Tahun 2012 Tentang Pengerukan
dan Reklamasi
2. Pengelompokan Rencana Pembukaan Alur Pelayaran
a. Alur Pelayaran
Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas
hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal
di laut, sungai atau danau. Alur pelayaran dicantumkan dalam peta Navigasi dan
buku petunjuk-pelayaran serta diumumkan oleh instansi yang berwenang. Alur
pelayaran digunakan untuk mengarahkan kapal dilintasan sungai atau
danau..Penguasa alur berkewajiban untuk melakukan perawatan terhadap alur
pelayaran, perambuan dan pengendalian penggunaan alur. Persyaratan
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
10
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
h. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentangPerlindungan Lingkungan
Maritim (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
i. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara;
j. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian NegaraSerta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
IKementerian Negara;
k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun2010 tentang Organisasi dan
Tata KeIja KementerianPerhubungan;
l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor UnitPenyelenggara Pelabuhan;
m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun2010 tentang Organisasi dan
Tata KeIja Kantor OtoritasPelabuhan;
n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun2010 tentang Organisasi dan
Tata KeIja KantorSyahbandar;
o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 52 Tahun 2012 Tentang Pengerukan
dan Reklamasi
2. Pengelompokan Rencana Pembukaan Alur Pelayaran
a. Alur Pelayaran
Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas
hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal
di laut, sungai atau danau. Alur pelayaran dicantumkan dalam peta Navigasi dan
buku petunjuk-pelayaran serta diumumkan oleh instansi yang berwenang. Alur
pelayaran digunakan untuk mengarahkan kapal dilintasan sungai atau
danau..Penguasa alur berkewajiban untuk melakukan perawatan terhadap alur
pelayaran, perambuan dan pengendalian penggunaan alur. Persyaratan
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
11
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
perawatan harus menjamin: keselamatan berlayar, kelestarian lingkungan, tata
ruang perairan dan tata pengairan untuk pekerjaan di sungai dan danau.
Perencanaan Alur Pelayaran sangat penting untuk menjaga keselamatan
pelayaran.Perencanaan alur pelayaran yang baik dapat mempercepat
produktivitas bongkar muat di pelabuhan, lancarnya pergerakan kapal dan dan
yang paling utama adalah faktor keselamatan kapal yang berlayar. Data-data yang
diperlukan dan harus diketahui untuk mengetahui kondisi hidrografi alur pelayaran
perairan daratan adalah:
Kedalaman alur
Pasang surut
Lebar alur
Perubahan geometri/alignment alur
Ruang bebas diatas permukaan air
b. Terusan
Untuk memperpendek jarak antara daerah satu dan lainnya dibangun terusan atau
kanal yang dalam bahasa setempat disebut antasan atau anjir. Antasan dibangun
terutama untuk memperpendek jarak dengan cara menghubungkan dua saluran
air, sungai atau danau yang sudah ada sebelumnya.
Berbeda dengan alur pelayaran alam, terusan atau yang dikenal sebagai canal
merupakan alur pelayaran buatan yang digunakan untuk mempercepat pelayaran
kapal.Tanpa melewati terusan, kapal harus berlayar mengelilingi daratan yang
jauh jaraknya.Terusan dapat berupa sungai yang dimodifikasi atau kanal khusus
yang dibangun dari awal untuk keperluan tersebut.
Syarat suatu kanal untuk dapat dipakai sebagai terusan adalah kanal tersebut
harus memiliki kedalaman yang cukup dengan jenis kapal yang melewati kanal
tersebut, minimal 5 m (16,4 kaki). Tujuan dari terusan adalah:
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
11
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
perawatan harus menjamin: keselamatan berlayar, kelestarian lingkungan, tata
ruang perairan dan tata pengairan untuk pekerjaan di sungai dan danau.
Perencanaan Alur Pelayaran sangat penting untuk menjaga keselamatan
pelayaran.Perencanaan alur pelayaran yang baik dapat mempercepat
produktivitas bongkar muat di pelabuhan, lancarnya pergerakan kapal dan dan
yang paling utama adalah faktor keselamatan kapal yang berlayar. Data-data yang
diperlukan dan harus diketahui untuk mengetahui kondisi hidrografi alur pelayaran
perairan daratan adalah:
Kedalaman alur
Pasang surut
Lebar alur
Perubahan geometri/alignment alur
Ruang bebas diatas permukaan air
b. Terusan
Untuk memperpendek jarak antara daerah satu dan lainnya dibangun terusan atau
kanal yang dalam bahasa setempat disebut antasan atau anjir. Antasan dibangun
terutama untuk memperpendek jarak dengan cara menghubungkan dua saluran
air, sungai atau danau yang sudah ada sebelumnya.
Berbeda dengan alur pelayaran alam, terusan atau yang dikenal sebagai canal
merupakan alur pelayaran buatan yang digunakan untuk mempercepat pelayaran
kapal.Tanpa melewati terusan, kapal harus berlayar mengelilingi daratan yang
jauh jaraknya.Terusan dapat berupa sungai yang dimodifikasi atau kanal khusus
yang dibangun dari awal untuk keperluan tersebut.
Syarat suatu kanal untuk dapat dipakai sebagai terusan adalah kanal tersebut
harus memiliki kedalaman yang cukup dengan jenis kapal yang melewati kanal
tersebut, minimal 5 m (16,4 kaki). Tujuan dari terusan adalah:
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
11
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
perawatan harus menjamin: keselamatan berlayar, kelestarian lingkungan, tata
ruang perairan dan tata pengairan untuk pekerjaan di sungai dan danau.
Perencanaan Alur Pelayaran sangat penting untuk menjaga keselamatan
pelayaran.Perencanaan alur pelayaran yang baik dapat mempercepat
produktivitas bongkar muat di pelabuhan, lancarnya pergerakan kapal dan dan
yang paling utama adalah faktor keselamatan kapal yang berlayar. Data-data yang
diperlukan dan harus diketahui untuk mengetahui kondisi hidrografi alur pelayaran
perairan daratan adalah:
Kedalaman alur
Pasang surut
Lebar alur
Perubahan geometri/alignment alur
Ruang bebas diatas permukaan air
b. Terusan
Untuk memperpendek jarak antara daerah satu dan lainnya dibangun terusan atau
kanal yang dalam bahasa setempat disebut antasan atau anjir. Antasan dibangun
terutama untuk memperpendek jarak dengan cara menghubungkan dua saluran
air, sungai atau danau yang sudah ada sebelumnya.
Berbeda dengan alur pelayaran alam, terusan atau yang dikenal sebagai canal
merupakan alur pelayaran buatan yang digunakan untuk mempercepat pelayaran
kapal.Tanpa melewati terusan, kapal harus berlayar mengelilingi daratan yang
jauh jaraknya.Terusan dapat berupa sungai yang dimodifikasi atau kanal khusus
yang dibangun dari awal untuk keperluan tersebut.
Syarat suatu kanal untuk dapat dipakai sebagai terusan adalah kanal tersebut
harus memiliki kedalaman yang cukup dengan jenis kapal yang melewati kanal
tersebut, minimal 5 m (16,4 kaki). Tujuan dari terusan adalah:
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
12
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
Sebagai jalan singkat dan menghindari rute pelayaran yang lebih jauh.
Sebagai jalan antara dua buah laut atau danau yang tertutup oleh daratan.
Sebagai sarana akses ke lautan bagi kota yang berada jauh di daratan
3. Hal yang perlu diperhtikan dalam pembukaan alur adalah :
a. Kedalaman Alur Pelayaran
Untuk mendapatkan kondisi operasi yang ideal kedalaman air di alur pelayaran
harus cukup besar untuk memungkinkan pelayaran pada muka air terendah (LWL)
dengan kapal bermuatan maksimum atau kedalaman alur harus lebih besar
dibandingkan dengan batas muatan kapal terbesar yang melewatinya, disamping
itu kedalam alur Pelayaran harus memperhatikan jarak toleransi dari gerakan
kapal yang disebabkan oleh gelombang, angin dan arus.
Kedalaman alur pelayaran secara umum dapat ditentukan dengan menggunakan
rumus sebagai berikut :
H = d + G + R + P + S + K
Dimana:
H = Kedalaman alur, m
d = draft kapal, m
G = gerak vertikal kapal karena gelombang dan squat, m
R = ruang kebebasan bersih untuk:
Kolam 7%-15% dari draft kapal & Alur 10%-15% dari draft kapal
P = Ketelitian pengukuran, m
S = Pengendapan sedimen antara dua pengerukan, m
K = toleransi pengerukan, m
b. Pasang Surut
Data pasang surut merupakan perubahan naik turunnya permukaan air atau
fluktuasi muka air dalam periode tertentu.Untuk mengetahui pasang surut nya
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
12
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
Sebagai jalan singkat dan menghindari rute pelayaran yang lebih jauh.
Sebagai jalan antara dua buah laut atau danau yang tertutup oleh daratan.
Sebagai sarana akses ke lautan bagi kota yang berada jauh di daratan
3. Hal yang perlu diperhtikan dalam pembukaan alur adalah :
a. Kedalaman Alur Pelayaran
Untuk mendapatkan kondisi operasi yang ideal kedalaman air di alur pelayaran
harus cukup besar untuk memungkinkan pelayaran pada muka air terendah (LWL)
dengan kapal bermuatan maksimum atau kedalaman alur harus lebih besar
dibandingkan dengan batas muatan kapal terbesar yang melewatinya, disamping
itu kedalam alur Pelayaran harus memperhatikan jarak toleransi dari gerakan
kapal yang disebabkan oleh gelombang, angin dan arus.
Kedalaman alur pelayaran secara umum dapat ditentukan dengan menggunakan
rumus sebagai berikut :
H = d + G + R + P + S + K
Dimana:
H = Kedalaman alur, m
d = draft kapal, m
G = gerak vertikal kapal karena gelombang dan squat, m
R = ruang kebebasan bersih untuk:
Kolam 7%-15% dari draft kapal & Alur 10%-15% dari draft kapal
P = Ketelitian pengukuran, m
S = Pengendapan sedimen antara dua pengerukan, m
K = toleransi pengerukan, m
b. Pasang Surut
Data pasang surut merupakan perubahan naik turunnya permukaan air atau
fluktuasi muka air dalam periode tertentu.Untuk mengetahui pasang surut nya
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
12
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
Sebagai jalan singkat dan menghindari rute pelayaran yang lebih jauh.
Sebagai jalan antara dua buah laut atau danau yang tertutup oleh daratan.
Sebagai sarana akses ke lautan bagi kota yang berada jauh di daratan
3. Hal yang perlu diperhtikan dalam pembukaan alur adalah :
a. Kedalaman Alur Pelayaran
Untuk mendapatkan kondisi operasi yang ideal kedalaman air di alur pelayaran
harus cukup besar untuk memungkinkan pelayaran pada muka air terendah (LWL)
dengan kapal bermuatan maksimum atau kedalaman alur harus lebih besar
dibandingkan dengan batas muatan kapal terbesar yang melewatinya, disamping
itu kedalam alur Pelayaran harus memperhatikan jarak toleransi dari gerakan
kapal yang disebabkan oleh gelombang, angin dan arus.
Kedalaman alur pelayaran secara umum dapat ditentukan dengan menggunakan
rumus sebagai berikut :
H = d + G + R + P + S + K
Dimana:
H = Kedalaman alur, m
d = draft kapal, m
G = gerak vertikal kapal karena gelombang dan squat, m
R = ruang kebebasan bersih untuk:
Kolam 7%-15% dari draft kapal & Alur 10%-15% dari draft kapal
P = Ketelitian pengukuran, m
S = Pengendapan sedimen antara dua pengerukan, m
K = toleransi pengerukan, m
b. Pasang Surut
Data pasang surut merupakan perubahan naik turunnya permukaan air atau
fluktuasi muka air dalam periode tertentu.Untuk mengetahui pasang surut nya
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
13
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
permukaan air diperlukan pencatatan yang dapat dilakukan secara manual,
mekanik ataupun elektronik. Pencatatan dilakukan terutama pada tempat-tempat:
Sungai atau terusan, pada setiap alur yang padat lalu lintasnya dan perioritas
pada sungai atau terusan utama serta dermaga sungai dan tempat-tempat
yang rawan terhadap hambatan alur pelayaran.
Danau atau waduk.
c. Kecepatan Arus
Data kecepatan arus permukaan yang dapat membahayakan keselamatan
pelayaran dalam batas kecepatan arus sampai dengan kedalaman 5 meter untuk
alur pelayaran pedalaman. Pengukuran dilakukan dengan cara manual, mekanis
ataupun elektronik. Tempat pengukuran diutamakan pada lokasi-lokasi yang
rawan terhadap kecelakaan, diukur dibagian tengah, kiri dan kanan alur
pelayaran.Pengukuran dilakukan sekali dalam sebulan atau sewaktu terjadi
kenaikan muka air diatas normal, khususnya dimusim hujan ataupun hujan terjadi
dibagian hulu sungai.
d. Lebar Alur
Lebar alur pelayaran diukur pada posisi air surut terendah (LWS). Lebar alur yang
dianjurkan sekurang-kurangnya 24 m. Perubahan geometri/alignment alur adalah
perubahan arah alur yang disebabkan :
sedinentasi/erosi atau banjir,
perubahan permukaan air karena berkurangnya debet air,
data perubahan alur yang diperlukan adalah data perubahan mengenai,
kedalaman alur,
lebar ulur,
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
13
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
permukaan air diperlukan pencatatan yang dapat dilakukan secara manual,
mekanik ataupun elektronik. Pencatatan dilakukan terutama pada tempat-tempat:
Sungai atau terusan, pada setiap alur yang padat lalu lintasnya dan perioritas
pada sungai atau terusan utama serta dermaga sungai dan tempat-tempat
yang rawan terhadap hambatan alur pelayaran.
Danau atau waduk.
c. Kecepatan Arus
Data kecepatan arus permukaan yang dapat membahayakan keselamatan
pelayaran dalam batas kecepatan arus sampai dengan kedalaman 5 meter untuk
alur pelayaran pedalaman. Pengukuran dilakukan dengan cara manual, mekanis
ataupun elektronik. Tempat pengukuran diutamakan pada lokasi-lokasi yang
rawan terhadap kecelakaan, diukur dibagian tengah, kiri dan kanan alur
pelayaran.Pengukuran dilakukan sekali dalam sebulan atau sewaktu terjadi
kenaikan muka air diatas normal, khususnya dimusim hujan ataupun hujan terjadi
dibagian hulu sungai.
d. Lebar Alur
Lebar alur pelayaran diukur pada posisi air surut terendah (LWS). Lebar alur yang
dianjurkan sekurang-kurangnya 24 m. Perubahan geometri/alignment alur adalah
perubahan arah alur yang disebabkan :
sedinentasi/erosi atau banjir,
perubahan permukaan air karena berkurangnya debet air,
data perubahan alur yang diperlukan adalah data perubahan mengenai,
kedalaman alur,
lebar ulur,
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
13
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
permukaan air diperlukan pencatatan yang dapat dilakukan secara manual,
mekanik ataupun elektronik. Pencatatan dilakukan terutama pada tempat-tempat:
Sungai atau terusan, pada setiap alur yang padat lalu lintasnya dan perioritas
pada sungai atau terusan utama serta dermaga sungai dan tempat-tempat
yang rawan terhadap hambatan alur pelayaran.
Danau atau waduk.
c. Kecepatan Arus
Data kecepatan arus permukaan yang dapat membahayakan keselamatan
pelayaran dalam batas kecepatan arus sampai dengan kedalaman 5 meter untuk
alur pelayaran pedalaman. Pengukuran dilakukan dengan cara manual, mekanis
ataupun elektronik. Tempat pengukuran diutamakan pada lokasi-lokasi yang
rawan terhadap kecelakaan, diukur dibagian tengah, kiri dan kanan alur
pelayaran.Pengukuran dilakukan sekali dalam sebulan atau sewaktu terjadi
kenaikan muka air diatas normal, khususnya dimusim hujan ataupun hujan terjadi
dibagian hulu sungai.
d. Lebar Alur
Lebar alur pelayaran diukur pada posisi air surut terendah (LWS). Lebar alur yang
dianjurkan sekurang-kurangnya 24 m. Perubahan geometri/alignment alur adalah
perubahan arah alur yang disebabkan :
sedinentasi/erosi atau banjir,
perubahan permukaan air karena berkurangnya debet air,
data perubahan alur yang diperlukan adalah data perubahan mengenai,
kedalaman alur,
lebar ulur,
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
14
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
lebar sungai pada kedalaman air pasang tertinggi/banjir,
kecepatan arus, serta
faktor-faktor penyebab perubahan.
Untuk keselamatan dan kelancaran pelayaran, data perubahan geomatri/alignment
alur diprioritaskan pada alur yang perlu segera penanganan terutama yang padat
lalu lintusnya.
e. Ruang Bebas
Data perubahan ruang bebas diatas permukaan alur pelayaran perairan daratan
yang diperlukan adalah :
data ruang bebas antara muka air yang tertinggi dengan bangunan yang
terendah yang menyilang alur,
data mengenai adanya rencana pembangunan bangunan yang menyilang alur
(jembatan, waduk, kabel listrik/jaringan pipa),
data ruang bebas di atas permukaan air diwaktu pasang tertinggi, dan
data penyebab perubahannya.
C. Faktor Pendukung Rencana Pengerukan Alur Pelayaran Baru Wilayah Barat
1. Faktor Umum
a. Berkembangnya Pelabuhan – Pelabuhan baru diwilayah barat Kota Dumai
b. Menghindari antrian kapal yang keluar masuk Kota Dumai melalui Tanjung Jati
yang dalam tahun ke tahun semakin meningkat
c. Memanfaatkan alur wilayah barat yang belum dimanfaatkan sebagai alur
pelayaran.
d. Mempunyai keunggulan menjadi sentral kawasan industri di Provinsi Riau.
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
14
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
lebar sungai pada kedalaman air pasang tertinggi/banjir,
kecepatan arus, serta
faktor-faktor penyebab perubahan.
Untuk keselamatan dan kelancaran pelayaran, data perubahan geomatri/alignment
alur diprioritaskan pada alur yang perlu segera penanganan terutama yang padat
lalu lintusnya.
e. Ruang Bebas
Data perubahan ruang bebas diatas permukaan alur pelayaran perairan daratan
yang diperlukan adalah :
data ruang bebas antara muka air yang tertinggi dengan bangunan yang
terendah yang menyilang alur,
data mengenai adanya rencana pembangunan bangunan yang menyilang alur
(jembatan, waduk, kabel listrik/jaringan pipa),
data ruang bebas di atas permukaan air diwaktu pasang tertinggi, dan
data penyebab perubahannya.
C. Faktor Pendukung Rencana Pengerukan Alur Pelayaran Baru Wilayah Barat
1. Faktor Umum
a. Berkembangnya Pelabuhan – Pelabuhan baru diwilayah barat Kota Dumai
b. Menghindari antrian kapal yang keluar masuk Kota Dumai melalui Tanjung Jati
yang dalam tahun ke tahun semakin meningkat
c. Memanfaatkan alur wilayah barat yang belum dimanfaatkan sebagai alur
pelayaran.
d. Mempunyai keunggulan menjadi sentral kawasan industri di Provinsi Riau.
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
14
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
lebar sungai pada kedalaman air pasang tertinggi/banjir,
kecepatan arus, serta
faktor-faktor penyebab perubahan.
Untuk keselamatan dan kelancaran pelayaran, data perubahan geomatri/alignment
alur diprioritaskan pada alur yang perlu segera penanganan terutama yang padat
lalu lintusnya.
e. Ruang Bebas
Data perubahan ruang bebas diatas permukaan alur pelayaran perairan daratan
yang diperlukan adalah :
data ruang bebas antara muka air yang tertinggi dengan bangunan yang
terendah yang menyilang alur,
data mengenai adanya rencana pembangunan bangunan yang menyilang alur
(jembatan, waduk, kabel listrik/jaringan pipa),
data ruang bebas di atas permukaan air diwaktu pasang tertinggi, dan
data penyebab perubahannya.
C. Faktor Pendukung Rencana Pengerukan Alur Pelayaran Baru Wilayah Barat
1. Faktor Umum
a. Berkembangnya Pelabuhan – Pelabuhan baru diwilayah barat Kota Dumai
b. Menghindari antrian kapal yang keluar masuk Kota Dumai melalui Tanjung Jati
yang dalam tahun ke tahun semakin meningkat
c. Memanfaatkan alur wilayah barat yang belum dimanfaatkan sebagai alur
pelayaran.
d. Mempunyai keunggulan menjadi sentral kawasan industri di Provinsi Riau.
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
15
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
e. Terletak dan dikelilingi oleh kawasan hinterland yang kaya di Provinsi Riau yang
memerlukan produk jasa yang dimiliki oleh Kota Dumai.
f. Merupakan pintu gerbang lintas perdagangan Dunia.
g. Memiliki tingkat stabilitas keamanan yang tinggi dan didukung oleh nilai budaya
masyarakat bagi mendukung kelancaran aktivitas pembangunan.
h. Memiliki kawasan industri yang dapat memfasilitasi para investor untuk
menanamkan sahamnya di Dumai.
i. Potensi sepanjang zaman kontribusi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kota Dumai
j. Peluang terbukanya kota baru pesisir pantai wilayah barat Kota Dumai
2. Faktor Teknis
a. Mempersingkat jarak yang menghemat biaya dan waktu bagi kapal – kapal yang
masuk diwilayah Eropa dan Asia Tengah.
Post Dumai lt. 01 – 41 3N / bu
101 – 27.8 E Titik temu lt . 03 – 06. 8 N / bu. 100 – 34. OE luar selat Malaka
Jarak Dumai ke titik temu lewat Morong 172 mil. Jarak Dumai ke titik temu lewat
selat wilayah barat 102 mil. Selisih jarak tempuh 70 mil atau 5 sampai dengan 7
jam perjalanan kapal ( Sumber : PT.Olivia Pertama Jaya )
D. Tahapan dan Pelaku Kegiatan Keruk Alur Pelayaran
1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Ada beberapa tahapan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rencana Pembuatan Alur,
yakni :
a. Tahap Persiapan
Tahapan persiapan ini meliputi rencana pelaksanaan yang terintegrasi untuk
melaksanaan kajian oleh konsultan yang membidangi pengerukan dalam berbagai
aspek ( Feasibility Study ).
b. Administrasi dan Perizinan
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
15
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
e. Terletak dan dikelilingi oleh kawasan hinterland yang kaya di Provinsi Riau yang
memerlukan produk jasa yang dimiliki oleh Kota Dumai.
f. Merupakan pintu gerbang lintas perdagangan Dunia.
g. Memiliki tingkat stabilitas keamanan yang tinggi dan didukung oleh nilai budaya
masyarakat bagi mendukung kelancaran aktivitas pembangunan.
h. Memiliki kawasan industri yang dapat memfasilitasi para investor untuk
menanamkan sahamnya di Dumai.
i. Potensi sepanjang zaman kontribusi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kota Dumai
j. Peluang terbukanya kota baru pesisir pantai wilayah barat Kota Dumai
2. Faktor Teknis
a. Mempersingkat jarak yang menghemat biaya dan waktu bagi kapal – kapal yang
masuk diwilayah Eropa dan Asia Tengah.
Post Dumai lt. 01 – 41 3N / bu
101 – 27.8 E Titik temu lt . 03 – 06. 8 N / bu. 100 – 34. OE luar selat Malaka
Jarak Dumai ke titik temu lewat Morong 172 mil. Jarak Dumai ke titik temu lewat
selat wilayah barat 102 mil. Selisih jarak tempuh 70 mil atau 5 sampai dengan 7
jam perjalanan kapal ( Sumber : PT.Olivia Pertama Jaya )
D. Tahapan dan Pelaku Kegiatan Keruk Alur Pelayaran
1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Ada beberapa tahapan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rencana Pembuatan Alur,
yakni :
a. Tahap Persiapan
Tahapan persiapan ini meliputi rencana pelaksanaan yang terintegrasi untuk
melaksanaan kajian oleh konsultan yang membidangi pengerukan dalam berbagai
aspek ( Feasibility Study ).
b. Administrasi dan Perizinan
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
15
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
e. Terletak dan dikelilingi oleh kawasan hinterland yang kaya di Provinsi Riau yang
memerlukan produk jasa yang dimiliki oleh Kota Dumai.
f. Merupakan pintu gerbang lintas perdagangan Dunia.
g. Memiliki tingkat stabilitas keamanan yang tinggi dan didukung oleh nilai budaya
masyarakat bagi mendukung kelancaran aktivitas pembangunan.
h. Memiliki kawasan industri yang dapat memfasilitasi para investor untuk
menanamkan sahamnya di Dumai.
i. Potensi sepanjang zaman kontribusi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kota Dumai
j. Peluang terbukanya kota baru pesisir pantai wilayah barat Kota Dumai
2. Faktor Teknis
a. Mempersingkat jarak yang menghemat biaya dan waktu bagi kapal – kapal yang
masuk diwilayah Eropa dan Asia Tengah.
Post Dumai lt. 01 – 41 3N / bu
101 – 27.8 E Titik temu lt . 03 – 06. 8 N / bu. 100 – 34. OE luar selat Malaka
Jarak Dumai ke titik temu lewat Morong 172 mil. Jarak Dumai ke titik temu lewat
selat wilayah barat 102 mil. Selisih jarak tempuh 70 mil atau 5 sampai dengan 7
jam perjalanan kapal ( Sumber : PT.Olivia Pertama Jaya )
D. Tahapan dan Pelaku Kegiatan Keruk Alur Pelayaran
1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Ada beberapa tahapan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rencana Pembuatan Alur,
yakni :
a. Tahap Persiapan
Tahapan persiapan ini meliputi rencana pelaksanaan yang terintegrasi untuk
melaksanaan kajian oleh konsultan yang membidangi pengerukan dalam berbagai
aspek ( Feasibility Study ).
b. Administrasi dan Perizinan
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
16
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
Persyaratan administrasi dan teknis permohonan Surat Izin Kerja Keruk ( SIKK )
Surat Permohonan meliputi : Maksud dan tujuan, volume, lokasi kegiatan (
Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi )
Rekomendasi PEMDA sehubungan dengankegiatan pengerukan terkait
kesesuaian dengan Tata Ruang.
Rekomendasi ADPEL / KAKANPEL setempat berkaitan dengan keselamatan
pelayaran
Sesuai pasal 104 nomor 5 Tahun 2010 tentang kenavigasian, persyaratan
perusahaan yang mengajukan izin pengerukan sebagai berikut :
- Berbadan Hukum
- Memiliki NPWP
- Memiliki Akta Pendirian Perusahaan yang disyahkan oleh instansi
berwenang
- Memiliki keterangan domisili Perusahaan
- Memiliki Peralatan Pengerukan
- Memiliki Tenaga Ahli Bidang Pengerukan
Persyaratan Teknis sebagai berikut :
- Gambar Predredge lokasi Sounding ( Pemeruman awal ), skala 1 : 2 : 500
dan kolam 1 : 1 : 00
- Peta Laut lokasi koordinat geografis areal yang akan dikeruk dan tempat
pembuangan material keruk ( Dumping Area )
- Persetujuan Study lingkungan dari instansi yang berwenang yang
menerangkan tentang pengerukan
- Metoda Pelaksanaan
- Daftar Peralatan
- Jadwal Rencana Kerja
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
16
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
Persyaratan administrasi dan teknis permohonan Surat Izin Kerja Keruk ( SIKK )
Surat Permohonan meliputi : Maksud dan tujuan, volume, lokasi kegiatan (
Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi )
Rekomendasi PEMDA sehubungan dengankegiatan pengerukan terkait
kesesuaian dengan Tata Ruang.
Rekomendasi ADPEL / KAKANPEL setempat berkaitan dengan keselamatan
pelayaran
Sesuai pasal 104 nomor 5 Tahun 2010 tentang kenavigasian, persyaratan
perusahaan yang mengajukan izin pengerukan sebagai berikut :
- Berbadan Hukum
- Memiliki NPWP
- Memiliki Akta Pendirian Perusahaan yang disyahkan oleh instansi
berwenang
- Memiliki keterangan domisili Perusahaan
- Memiliki Peralatan Pengerukan
- Memiliki Tenaga Ahli Bidang Pengerukan
Persyaratan Teknis sebagai berikut :
- Gambar Predredge lokasi Sounding ( Pemeruman awal ), skala 1 : 2 : 500
dan kolam 1 : 1 : 00
- Peta Laut lokasi koordinat geografis areal yang akan dikeruk dan tempat
pembuangan material keruk ( Dumping Area )
- Persetujuan Study lingkungan dari instansi yang berwenang yang
menerangkan tentang pengerukan
- Metoda Pelaksanaan
- Daftar Peralatan
- Jadwal Rencana Kerja
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
16
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
Persyaratan administrasi dan teknis permohonan Surat Izin Kerja Keruk ( SIKK )
Surat Permohonan meliputi : Maksud dan tujuan, volume, lokasi kegiatan (
Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi )
Rekomendasi PEMDA sehubungan dengankegiatan pengerukan terkait
kesesuaian dengan Tata Ruang.
Rekomendasi ADPEL / KAKANPEL setempat berkaitan dengan keselamatan
pelayaran
Sesuai pasal 104 nomor 5 Tahun 2010 tentang kenavigasian, persyaratan
perusahaan yang mengajukan izin pengerukan sebagai berikut :
- Berbadan Hukum
- Memiliki NPWP
- Memiliki Akta Pendirian Perusahaan yang disyahkan oleh instansi
berwenang
- Memiliki keterangan domisili Perusahaan
- Memiliki Peralatan Pengerukan
- Memiliki Tenaga Ahli Bidang Pengerukan
Persyaratan Teknis sebagai berikut :
- Gambar Predredge lokasi Sounding ( Pemeruman awal ), skala 1 : 2 : 500
dan kolam 1 : 1 : 00
- Peta Laut lokasi koordinat geografis areal yang akan dikeruk dan tempat
pembuangan material keruk ( Dumping Area )
- Persetujuan Study lingkungan dari instansi yang berwenang yang
menerangkan tentang pengerukan
- Metoda Pelaksanaan
- Daftar Peralatan
- Jadwal Rencana Kerja
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
17
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
Pelaksanaan Pengerukan
Pelaksanaan Pengerukan dilakukan oleh perusahan yang membidangi
pengerukan dan reklamsi atas pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
/ Perusahaan Daerah sebagai Pengelola.
Pengelolaan
Perusahaan daerah bekerjasama dengan Investor / Funding mengelola
pengerukan dan reklamasi dari pekerjaan awal sampai pada pengelolaan alur
pelayaran atas fee yang diterima dari kapal yang melewati alur pelayaran
berdasarkan aturan – aturan.
2. Pelaku Kegiatan
Dalam menjalankan kegiatan rencana pembukaan alur baru pelayaran wilayah barat
kota Dumai, ada beberapa pelaku kegiatan menjalankan kegiatannya, yaitu :
PT. Pembangunan Dumai selaku pengelola sebagai perpanjangan tangan
Pemerintah Kota Dumai
Investor sebagai Mitra kerjasama perusahaan Daerah dalam melaksanakan
kegiatan perencanaan, kajian, pelaku kegiatan, dan pengelolaan.
Pengelola Pelabuhan (ADPEL = Administrator Pelabuhan)Pihak/institusi yang
ditetapkan sebagai penanggung jawab keselamatan dan keamanan pelayaran.
Navigasi
Adalah institusi yang bertugas memberikan informasi, data posisi dan kedudukan
kapal atau tempat tertentu di kawasan pelabuhan ketika kapal masih berada di laut
lepas.Informasi ini dapat berupa cuaca, kecepatan angin, koordinat letak.
Perusahaan Kepanduan
Adalah institusi yang bertugas membantu menunjukkan alur pelayaran kapal
sewaktu hendak memasuki areal pelabuhan, hingga membantu proses sandar
kapal.
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
17
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
Pelaksanaan Pengerukan
Pelaksanaan Pengerukan dilakukan oleh perusahan yang membidangi
pengerukan dan reklamsi atas pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
/ Perusahaan Daerah sebagai Pengelola.
Pengelolaan
Perusahaan daerah bekerjasama dengan Investor / Funding mengelola
pengerukan dan reklamasi dari pekerjaan awal sampai pada pengelolaan alur
pelayaran atas fee yang diterima dari kapal yang melewati alur pelayaran
berdasarkan aturan – aturan.
2. Pelaku Kegiatan
Dalam menjalankan kegiatan rencana pembukaan alur baru pelayaran wilayah barat
kota Dumai, ada beberapa pelaku kegiatan menjalankan kegiatannya, yaitu :
PT. Pembangunan Dumai selaku pengelola sebagai perpanjangan tangan
Pemerintah Kota Dumai
Investor sebagai Mitra kerjasama perusahaan Daerah dalam melaksanakan
kegiatan perencanaan, kajian, pelaku kegiatan, dan pengelolaan.
Pengelola Pelabuhan (ADPEL = Administrator Pelabuhan)Pihak/institusi yang
ditetapkan sebagai penanggung jawab keselamatan dan keamanan pelayaran.
Navigasi
Adalah institusi yang bertugas memberikan informasi, data posisi dan kedudukan
kapal atau tempat tertentu di kawasan pelabuhan ketika kapal masih berada di laut
lepas.Informasi ini dapat berupa cuaca, kecepatan angin, koordinat letak.
Perusahaan Kepanduan
Adalah institusi yang bertugas membantu menunjukkan alur pelayaran kapal
sewaktu hendak memasuki areal pelabuhan, hingga membantu proses sandar
kapal.
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
17
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
Pelaksanaan Pengerukan
Pelaksanaan Pengerukan dilakukan oleh perusahan yang membidangi
pengerukan dan reklamsi atas pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
/ Perusahaan Daerah sebagai Pengelola.
Pengelolaan
Perusahaan daerah bekerjasama dengan Investor / Funding mengelola
pengerukan dan reklamasi dari pekerjaan awal sampai pada pengelolaan alur
pelayaran atas fee yang diterima dari kapal yang melewati alur pelayaran
berdasarkan aturan – aturan.
2. Pelaku Kegiatan
Dalam menjalankan kegiatan rencana pembukaan alur baru pelayaran wilayah barat
kota Dumai, ada beberapa pelaku kegiatan menjalankan kegiatannya, yaitu :
PT. Pembangunan Dumai selaku pengelola sebagai perpanjangan tangan
Pemerintah Kota Dumai
Investor sebagai Mitra kerjasama perusahaan Daerah dalam melaksanakan
kegiatan perencanaan, kajian, pelaku kegiatan, dan pengelolaan.
Pengelola Pelabuhan (ADPEL = Administrator Pelabuhan)Pihak/institusi yang
ditetapkan sebagai penanggung jawab keselamatan dan keamanan pelayaran.
Navigasi
Adalah institusi yang bertugas memberikan informasi, data posisi dan kedudukan
kapal atau tempat tertentu di kawasan pelabuhan ketika kapal masih berada di laut
lepas.Informasi ini dapat berupa cuaca, kecepatan angin, koordinat letak.
Perusahaan Kepanduan
Adalah institusi yang bertugas membantu menunjukkan alur pelayaran kapal
sewaktu hendak memasuki areal pelabuhan, hingga membantu proses sandar
kapal.
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
18
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
BAB IIIPENUTUP
1. Kesimpulan
Tantangan pasar global dan ekonomi dunia pada era millenium ketiga memaksa
masing – masing daerah dalam wilayah NKRI untuk mampu seatle dalam
berbagai aspek global, maka melihat potensi Kota Dumai Khususnya sebagai
sentra pengembangan berbagai jasa usaha, dagang dan pertaniandengan
karakteristik pelabuhan, sudah sepantasnya lewat usaha ekonomi daerah
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) – PT. Pembangunan Dumai,
mempersiapkan diri untuk Go International, sebuah Kota Baru, kota
komperhensip seperti Singapura dan Hongkong, mampu bersaing dalam
menggali potensi – potensi menjadi peluang bisnis dan menghasilkan profit yang
berguna untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan masuk dalam rangking
papan atas BUMD yang tangguh dan disegani.
Semua memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Khususnya mendukung
konsep Pemerintah Kota Dumai mewujudkan Dumai Kota “Pengantin Berseri”,
dalam arti ekonomi, keserasian, kepantasan yang abadi.
BUMD – PT. Pembangunan Dumai, siap mengaplikasikan segala potensi yang
diamanatkan Pancasila dan UUD 1945, untuk pencapaian masyarakat yang adil
dan makmur.
2. Saran Pemecahan Masalah
Adapun upaya strategis pemecahan masalah tersebut adalah :
a. Meningkatkan kecermatan perencanaan agar rencana kegiatan yang dibuat
dapat berdaya guna secara maksimal.
b. Meningkatkan disiplin penggunaan anggaran yang mencakup pada ketaatan
terhadap ketentuan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku
serta ketetapan waktu pelaksanaan.
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
18
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
BAB IIIPENUTUP
1. Kesimpulan
Tantangan pasar global dan ekonomi dunia pada era millenium ketiga memaksa
masing – masing daerah dalam wilayah NKRI untuk mampu seatle dalam
berbagai aspek global, maka melihat potensi Kota Dumai Khususnya sebagai
sentra pengembangan berbagai jasa usaha, dagang dan pertaniandengan
karakteristik pelabuhan, sudah sepantasnya lewat usaha ekonomi daerah
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) – PT. Pembangunan Dumai,
mempersiapkan diri untuk Go International, sebuah Kota Baru, kota
komperhensip seperti Singapura dan Hongkong, mampu bersaing dalam
menggali potensi – potensi menjadi peluang bisnis dan menghasilkan profit yang
berguna untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan masuk dalam rangking
papan atas BUMD yang tangguh dan disegani.
Semua memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Khususnya mendukung
konsep Pemerintah Kota Dumai mewujudkan Dumai Kota “Pengantin Berseri”,
dalam arti ekonomi, keserasian, kepantasan yang abadi.
BUMD – PT. Pembangunan Dumai, siap mengaplikasikan segala potensi yang
diamanatkan Pancasila dan UUD 1945, untuk pencapaian masyarakat yang adil
dan makmur.
2. Saran Pemecahan Masalah
Adapun upaya strategis pemecahan masalah tersebut adalah :
a. Meningkatkan kecermatan perencanaan agar rencana kegiatan yang dibuat
dapat berdaya guna secara maksimal.
b. Meningkatkan disiplin penggunaan anggaran yang mencakup pada ketaatan
terhadap ketentuan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku
serta ketetapan waktu pelaksanaan.
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
18
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
BAB IIIPENUTUP
1. Kesimpulan
Tantangan pasar global dan ekonomi dunia pada era millenium ketiga memaksa
masing – masing daerah dalam wilayah NKRI untuk mampu seatle dalam
berbagai aspek global, maka melihat potensi Kota Dumai Khususnya sebagai
sentra pengembangan berbagai jasa usaha, dagang dan pertaniandengan
karakteristik pelabuhan, sudah sepantasnya lewat usaha ekonomi daerah
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) – PT. Pembangunan Dumai,
mempersiapkan diri untuk Go International, sebuah Kota Baru, kota
komperhensip seperti Singapura dan Hongkong, mampu bersaing dalam
menggali potensi – potensi menjadi peluang bisnis dan menghasilkan profit yang
berguna untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan masuk dalam rangking
papan atas BUMD yang tangguh dan disegani.
Semua memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Khususnya mendukung
konsep Pemerintah Kota Dumai mewujudkan Dumai Kota “Pengantin Berseri”,
dalam arti ekonomi, keserasian, kepantasan yang abadi.
BUMD – PT. Pembangunan Dumai, siap mengaplikasikan segala potensi yang
diamanatkan Pancasila dan UUD 1945, untuk pencapaian masyarakat yang adil
dan makmur.
2. Saran Pemecahan Masalah
Adapun upaya strategis pemecahan masalah tersebut adalah :
a. Meningkatkan kecermatan perencanaan agar rencana kegiatan yang dibuat
dapat berdaya guna secara maksimal.
b. Meningkatkan disiplin penggunaan anggaran yang mencakup pada ketaatan
terhadap ketentuan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku
serta ketetapan waktu pelaksanaan.
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
19
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
c. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan tanggung jawab manajemen
terhadap pelaksanaan kegiatan agar mencapai sasaran dan tujuan kegiatan,
yang dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah
ditetapkan.
d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan secara ketat, guna mencegah
terjadinya penyimpangan dan kebocoran anggaran.
e. Mendayagunakan secara optimal SDM yang sesuai dengan keahlian
dibidangnya sebagai motor penggerak dan pelaku bisnis.
f. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.
g. Menjaga nilai tatanan sosial dan ketahanan mentalitas individu dan
organisasi dalam perkembangan zaman dan teknologi.
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
19
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
c. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan tanggung jawab manajemen
terhadap pelaksanaan kegiatan agar mencapai sasaran dan tujuan kegiatan,
yang dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah
ditetapkan.
d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan secara ketat, guna mencegah
terjadinya penyimpangan dan kebocoran anggaran.
e. Mendayagunakan secara optimal SDM yang sesuai dengan keahlian
dibidangnya sebagai motor penggerak dan pelaku bisnis.
f. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.
g. Menjaga nilai tatanan sosial dan ketahanan mentalitas individu dan
organisasi dalam perkembangan zaman dan teknologi.
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
19
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
c. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan tanggung jawab manajemen
terhadap pelaksanaan kegiatan agar mencapai sasaran dan tujuan kegiatan,
yang dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah
ditetapkan.
d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan secara ketat, guna mencegah
terjadinya penyimpangan dan kebocoran anggaran.
e. Mendayagunakan secara optimal SDM yang sesuai dengan keahlian
dibidangnya sebagai motor penggerak dan pelaku bisnis.
f. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.
g. Menjaga nilai tatanan sosial dan ketahanan mentalitas individu dan
organisasi dalam perkembangan zaman dan teknologi.
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
20
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
Lampiran 1
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
20
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
Lampiran 1
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
20
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
Lampiran 1
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
21
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
21RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
21
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
21RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
21
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
21
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
22
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
22
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
22
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
23
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
23
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
23
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
24
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
24
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
24
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
25
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
25
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
25
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
26
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
26
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
26
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
27
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
27
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
27
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
28
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
28
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
28
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
29
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
29
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
29
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
30
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
30
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
30
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
31
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
31
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
RENCANA PENGERUKAN ALUR PELAYARAN BARUWILAYAH BARAT KOTA DUMAI
31
BUMDPT. PEMBANGUNAN DUMAI
Top Related