POLA PENANGANAN
DRAINASE PERKOTAAN
Literatur:
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Materi IDrainase LingkunganDosen: Putu Ika Wahyuni
Perundangan Dalam Bidang Drainase Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang mengatur zero delta Q Policy
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Drainase Kota.
KONDISI EKSISTING DRAINASE
Rumah tangga yang mempunyaiakses ke saluran drainase
Rumah tangga yang tidakmempunyai akses ke salurandrainase
Rumah tangga yang mempunyaisistem drainase dalam keadaantergenang atau alirannya lambatdengan kapasitas aliran yangkurang memadai
Sumber: RPJMN Bappenas, 2010
KONSEP PENANGANAN DRAINASE
Perubahan Paradigma
KONSEP LAMA PEMATUSAN mengalirkan airsecepatnya ke badan air penerima terdekat
KONSEP BARU DRAINASE BERWAWASAN LINGKUNGAN
air limpasan ditampung, dan diresapkan terlebihdahulu kemudian kelebihan air dialirkan ke badan air
penerima dengan memelihara kualitasnya
KONSEP PENANGANAN DRAINASE
SKEMA SISTEM DRAINASE PERKOTAAN
Penanganan Drainase
akibat genangan air
hujan
Wilayah Perkotaan
Pengendalian Banjir(Flood Control)Penanganan banjirlimpasan sungai
limpasan sungai
Badan air penerimaDaerah sempadan
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DRAINASEKEBIJAKAN - 1
Pengembangan Sistem Pengelolaan Drainase Perkotaan diarahkan pada pemantapan keterpaduan pengelolaan drainase perkotaan berwawasan lingkungan
STRATEGI :
o Mewujudkan pengelolaan drainase perkotaan melalui penyiapan rencana induk sistem yang komprehensif dengan memperhatikan aspek-aspek rencana tata ruang kota, kondisi DAS/Sub DAS, perubahan iklim global, kondisi lingkungan, sosial, ekonomi serta kearifan lokal.
o Mewujudkan pengelolaan drainase perkotaan melalui pendekatan eco drainage dengan memperhatikan konservasi sumber daya air
o Mewujudkan keterpaduan pengelolaan drainase pengelolaan prasarana drainase dengan prasarana dan sarana perkotaan.
KEBIJAKAN-2
Pengembangan Sistem Pengelolaan Drainase Perkotaan diutamakan pada optimalisasi fungsi
prasarana dan sarana drainase yang sudah terbangun
STRATEGI :
• Mewujudkan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase
• Mengurangi /membebaskan gangguan terhadap fungsi sistem drainase
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DRAINASEKEBIJAKAN-3
Dilakukan pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan
pengelolaan drainase perkotaan
STRATEGI
o Penyusunan Peraturan Perundangan tentang drainase perkotaan sebagai acuan bagi pengelolaan draninase
o Sosialisasi peraturan perundangan terkait dengan perudang-undangan pengelolaan drainase perkotaan
o Penerapan Peraturan Perundangan tentang drainase perkotaan sebagai acuan bagi pengelolaan draninase
KEBIJAKAN - 4
Dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan
drainase
STRATEGI
o Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola drainase perkotaan di daerah
o Meningkatkan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah administrasi
o Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola drainase perkotaan di daerah
o Mendorong peningkatan kemauan politik (political will) para pemangku kepentingan dalam memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan drainase perkotaan.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DRAINASEKEBIJAKAN-5Pengembangan Sistem Pengelolaan Drainase Perkotaan diikuti dengan peningkatan pembiayaan pengelolaan drainase perkotaanSTRATEGI• Menciptakan peluang alternatif pembiayaan dalam pengelolaan drainase perkotaan• Penetapan kebijakan satuan standar biaya pengelolaan teknis drainase perkotaan
KEBIJAKAN-6Perlu dilakukan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha / swasta dalam pengelolaan drainase perkotaanSTRATEGI• Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya
pengelolaan drainase• Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase pada tahap
penyusunan master plan, studi kelayakan, detail disain, pembangunan, dan operasi - pemeliharaan drainase perkotaan.
• Mendorong peran serta dunia swasta dalam pengelolaan drainase melalui kerjasama Pemerintah-Swasta (Public Private Partnership).
READINESS CRITERIAINFRASTRUKTUR DRAINASE PERKOTAAN
Lokasi : Kota-kota yang sudah memiliki Master Plan Drainase Perkotaan dan DED Kawasan-kawasan permukiman dan strategis di perkotaan (Metropolitan/Kota Besar) yang rawan genanganLingkup Kegiatan : Pembangunan saluran drainase primer, pembangunan kolam retensi serta bangunan pelengkap utama lainnya(pompa, saringan sampah, dsb) Pembangunan saluran drainase sekunder dan tersier, oleh pemerintah kab.kota Sosialisasi/diseminasi/ kampanye NSPM pengelolaan saluran drainase termasuk kegiatan pembersihansampah di sekitar saluran drainase Produk materi penyuluhan/promosi kepada masyarakat Penyediaan media komunikasi (brosur, pamflet, baliho, iklan layanan masyarakat, pedoman dan lainsebagainya)Kriteria Penanganan : Sudah memiliki RPIJM dan SSK/Memorandum Program atau sudah mengirim surat minat untuk mengikutiPPSP Dilaksanakan dalam rangka pengurangan lokasi genangan di perkotaan Terintegrasi dengan dengan sistem pengendali banjir Sudah terdapat institusi yang nantinya menerima dan mengelola prasarana yang dibangun Tidak ada permasalahan lahan (lahan sudah dibebaskan, milik Pemkot/kab) Pemerintah kab./kota bersedia menyediakan alokasi dana untuk biaya operasi dan pemeliharaan Pemerintah Kabupaten/Kota akan melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat
PROSES DESAIN :Langkah-langkah pokok yang DIPERLUKAN :1. Survey ukur tanah sepanjang saluran drainase (pengalir)
yang ada dan yang akan diperbaiki atau yang akan dibangun;2. Penyelidikan tanah untuk mendapatkan parameter desain
bagi tebing saluran dan bangunan air/bangunan pelengkap;3. Analisis hidrologi (dilakukan untuk menentukan debit
aliran rencana dari beberapa penyalir yang harus diperbaiki/dibangun);
4. Desain hidrolik dan penentuan dimensi dari penyalir yang diusulkan untuk diperbaiki/dibangun (menyesuaikan saran yang diutarakan dalam tahap Rencana Induk atau tahap persiapan sub-proyek, disesuaikan dengan data survey ukur tanah serta keadaan lapangan sesungguhnya);
5. Desain struktur (yang menyangkut desain bangunan pelengkap seperti: gorong-gorong, lantai pengeras untuk mencegah erosi, bak pengendap dari penyalir beton serta pasangan batu termasuk juga penutup, manholes sebagaimana yang diperlukan)
6. Penyiapan gambar-gambar desain;
SURVEY UKUR TANAH
Data yang didapatkan dari hasil survey ukur tanah adalah lay-out bentuk tanah maupun bentuk permukaan tanah di sekitar dan sepanjang bangunan drainase yang ada maupun yang diusulkan.Desain detail tidak mungkin dilakukantanpa ada data Ukur Tanah
PENYELIDIKAN TANAH
Penyelidikan tanah perlu dilakukan untuk menentukan parameter desain dari bangunan seperti berikut ini: Stabilitas lereng dan tebing saluran. Desain dari bangunan-bangunan yang berkaitan. Desain dari bangunan-bangunan drainase. Penyesuaian (modifikasi) dari bangunan yang ada.
ANALISIS HIDROLOGI1. Penentuan banjir rencana yang mencakup:– Pengecekan atau mengkaji ulang daerah tangkapan
yang telah ditentukan pada tahap rencana induk– Pengkajian kategori tata guna lahan yang digunakan
untuk menetapkan nilai koefisien limpasan C.– Penentuan periode ulang rencana.– Pemilihan rumus limpasan dan penggunaannya
untuk menghitung ulang perkiraan debit rencana yang digunakan dalam Rencana Induk
2. Kriteria Desain:Pemilihan kriteria desain terdiri dari:– Koefisien limpasan– Periode ulang rencana– Waktu konsentrasi.
KALA ULANGKala ulang yang digunakan ditentukan berdasarkan luas daerah pengaliran saluran, dan tipologi kota yang aka direncanakan sistem drainasenya.
DESAIN HIDROLIKADesain hydraulik mencakup penentuan lay-out jaringandrainase, jenis saluran, dimensi, ukuran dan kemiringannya.Kajiannya mencakup :1. Perkiraan kecepatan rencana dengan
mempertimbangkan penggerusan dan pengendapan di saluran tanpa perkerasan.
2. Desain kondisi peralihan dan pengamanan terhadap penggerusan di jembatan dan gorong-gorong yang diusulkan maupun yang ada.
3. Penetapan kemiringan rencana saluran, dan penghitungan dimensi yang diperlukan agar aliran rencana dapat disalurkan tanpa melimpas.
4. Perhitungan kehilangan energi yang dilakukan sepanjang aliran dan pada tempat-tempat terjadi perubahan arah atau perubahan aliran.
5. Desain dari lubang-lubang masuk (inlet) dan saluran yang diberi penutup.
DESAIN STRUKTURDesain bangunan mencakup desain detail, detail lokasi dan penentuan ukuran unsur-unsur bangunan dari sistem drainase.Hal-hal tersebut mencakup:1. Saluran drainnase, lantai dan dinding2. Gorong-gorong3. Sistem Polder4. Waduk, kolam retensi/detensi5. Jembatan6. Penutup saluran
DESAIN STRUKTURYang Perlu diperhatikan :• Standar atau Codes yang digunakan• Pemilihan bahan dan cara membangun didasarkan
pada analisis ekonomi• Desain penutup dari saluran di pinggir jalan:
• Bila diperlukan• Keadaan pembebanan• Penutup yang dapat diangkat (bagaimana
mengangkutnya, berapa orang yang diperlukan, alat apa yang diperlukan)
• Jenis gorong-gorong• Bangunan khusus.
• Penyesuaian bangunan penahan bahan dari jembatan yang ada ke jembatan baru.
• Penggunaan data tanah untuk menentukan parameter teknik yang diperlukan untuk desain detail
PENYIAPAN GAMBAR-GAMBAR DESAIN
Penggambaran detail dibuat untuk:
• Pembuatan spesifikasi teknik
• Memperkirakan biaya pelaksanaan dari pekerjaan
drainase (dibaca bersama dengan spesifikasi
teknik)
• Melaksanakan pekerjaan drainase sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan oleh perencana.
PENYIAPAN GAMBAR-GAMBAR DESAINSkala yang umum digunakan adalah sebagai berikut:(a) Gambar pelaksanaan:
o Tata letak = 1 : 1.000o Penampang memanjang = Horizontal 1 : 500
atau 1 :1.000o Penampang melintang = Vertikal 1 : 50 atau 1 :
100(b) Bangunan
o Tata Letak = 1 : 100 atau 1 : 50o Penampang = 1 : 100 atau 1 : 50o Detail = 1 : 10
OPSI TEKNOLOGI SEKTOR DRAINASE
Memperhatikan konsep dasar pengembangan drainase berkelanjutan, yang dilakukan dengan meningkatkan daya guna air, memininalkan kerugian, serta memperbaiki dan melakukan konservasi lingkungan1.Drainase Berwawasan Lingkungan (Ecodrain)Konsep pematusan diubah melalui paradigma baru yaitu
drainase ramah lingkungan : Menampung, Meresapkan, Mengalirkan dan Memelihara kualitas air
2.Drainase Berbasis MasyarakatPelibatan peran serta masyarakat mulai tahap persiapan,
perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengelolaan
DRAINASE BERWAWASANLINGKUNGAN
SKALA PERSIL
SKALA KAWASAN/WILAYAH
PILIHAN TEKNOLOGIDRAINASE BERBASIS
MASYARAKAT
Tipe A daerah tidak terdampak limpasan badan
penerima air
Tipe B daerah terdampak permanen limpasan
badan penerima air
Tipe C daerah terdampak pada kondisi M.A. badan
penerima air maksimum/pasang
TARGET CAPAIAN DRAINASE
SASARAN RPJMN 2010-2014(Perpres No. 5 Tahun 2010) Pengurangan genangan/banjir di 100 kawasan
strategis perkotaan seluas 22.500 Ha.
SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN PU 2010-2014(Permen PU No. 02 Tahun 2010) Pengurangan genangan di 50 Kab/Kota seluas 4.600 Ha
STANDAR PELAYANAN MINIMAL(Permen PU No. 14 Tahun 2010) Tersedianya sistem jaringan drainase skala
kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun
CAPAIAN KINERJA DRAINASE (s/d TA 2013)
CONTOH PENANGANAN
DRAINASE PERKOTAAN
PENANGANAN GENANGAN KOTA JAKARTAManfaat (Benefit) :
Penanganan genangan di Jakarta yang dilkasanakan TA 2013-TA 2014, untukmengurangi genangan seluas 2.250 Ha
Manfaat (Outcome) :• mengurangi frekuensi dan tingkat banjir di Jakarta melalui pengerukan saluran
air utama dan waduk banjir (waduk),• menerapkan metode yang baik dalam kegiatan pengerukan saluran di provinsi
DKI Jakarta• investasi terhadap pihak - pihak yang bertanggung jawab dalam penanagan
banjir di provinsi DKI Jakarta• untuk mengurangi kerugian biaya ekonomi dan sosial yang diakhibatkan oleh
banjir dengan memulihkan kapasitas sistem pengendalian banjir kota ke kapasitas semula.Serta diharapkan bahwa proyek ini akan bermanfaat bagi penduduk yang kurang mampu, yang tinggal di daerah rawan banjir dan yang paling rentan terhadap dampak langsung dari banjir termasuk hilangnya pendapatan, biaya medis, serta biaya infrastruktur, bisnis dan perbaikan rumah.
PENANGANAN GENANGAN DKI JAKARTA 2013-2014
PENANGANAN GENANGAN DKI JAKARTA 2013-2014
Konstruksi Pompa Pasar Ikan
PENANGANAN GENANGAN KOTA SEMARANG (LOAN IP-534)
Manfaat (Benefit) : Mengeringkan bagian wilayah Kota Semarang dari genangan,
sehingga tidak menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan infrastruktur terbangun dan kerugian lainnya.
Membangun Kolam retensi dengan luas 6,8 Ha, untuk menyimpan air 170.000 m3.
Mengurangi genangan seluas : 668 Ha.
Manfaat (Outcome) : Menahan rob dan mengurangi genangan; Memberikan jaminan kelancaran aktivitas masyarakat. Mengurangi kerusakan infrastruktur terbangun akibat genangan
dan penurunan tanah di berbagai wilayah utara Kota Semarang Memperbaiki kondisi lingkungan wilayah sekitar sungai dan area
perkotaan; Meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat di sekitar proyek
Konstruksi Component C:
PENANGANAN GENANGAN KOTA SURABAYAManfaat (Benefit) :• Menghilangkan genangan di kawasan Kec. Sawahan, Kec. Tandes dan
Kec. Wonokromo (sub Das Balong 130.20 Ha dan Sub Das Greges 214 Ha)
• Luas Genangan yang diatasi : 334,2 Ha. dengan tinggi genangan ± 10 – 70 cm dan lama genangan 1- 6 jam
Manfaat (Outcome) :• Membebaskan genangan untuk meningkatkan perekonomian Kota
Surabaya, mengingat kawasan Surabaya Barat merupakan kawasan pertokoan, perkantoran, dan pergudangan.
• Selain fungsi utamanya sebagai saluran drainase, Saluran Gunungsari didesain juga untuk mengurai kemacetan disepanjang Jl. Raya Sukomanunggal, Raya Tandes dan Jl. Raya Banjar Sugihan.
X 1.000.000
Kegiatan pembangunan sistem drainase Gunungsari mulai dilaksanakan pada TA. 2009-TA 2013 .Dengan Anggaran APBD sebesar Rp. 379.724.994.126,- dengan panjang saluran 2.697 meter,Dengan Anggaran APBN s/d TA 2013 sepanjang 2.305 meter.
Konstruksi Banyu Urip
PEKERJAAN BOX CULVERT SALURAN GUNUNGSARI (BANYU URIP-1)
PEKERJAAN SALURAN YANGSUDAH SELESAI
Top Related