1
PIMPINAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 170/04/KEP/DPRD/2018
TENTANG REKOMENDASI DPRD KABUPATEN INDRAMAYU
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI INDRAMAYU TAHUN 2017
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Ayat (1), (2) dan (3) dan pasal 73 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban kepada DPRD dan DPRD mempunyai Tugas dan wewenang meminta Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Masyarakat;
b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati
Indramayu Tahun 2017 yang telah dilakukan pembahasan,
pengkajian serta penelaahan secara seksama baik melalui, Rapat Fraksi, Rapat Komisi-komisi maupun Rapat Panitia
Khusus DPRD Kabupaten Indramayu bersama Tim Asistensi Eksekutif Kabupaten Indramayu, perlu mendapatkan
Rekomendasi DPRD Kabupaten Indramayu ;
c. bahwa Penetapan Rekomendasi DPRD terhadap Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu Tahun 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tersebut
diatas, perlu mendapatkan Legitimasi Keputusan Politik dari DPRD Kabupaten Indramayu;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, maka perlu
ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
2
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003,
tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/kota;
3
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara / Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah 17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu
Tahun 2011 – 2031); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2016 – 2021);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Indramayu;
Memperhatikan : 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu;
2. Surat Bupati Indramayu Nomor : 131.04/64/otda, tanggal 9 Januari 2018 perihal Permohonan Penjadwalan
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu Tahun Anggaran 2017;
3. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Indramayu
tanggal 8 Februari 2018 dalam rangka Penjadwalan
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Bupati Indramayu Tahun 2017;
4. Hasil Rapat Panitia Khusus 1 (satu) DPRD Kabupaten
Indramayu dalam rangka Pemilihan Pimpinan dan Anggota
Panitia Khusus 1 (satu) pada tanggal 26 Maret 2018;
5. Mendengarkan Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus 1 (satu)
DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu Tahun 2017,
pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Rekomendasi DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu Tahun
2017;
KEDUA : Rekomendasi DPRD Kabupaten Indramayu merupakan hasil
pembahasan dan pengkajian Panitia Khusus 1 (satu) terhadap :
1. Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah. Arah
Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah Memuat Visi, Misi,
Strategi, Kebijakan dan Prioritas Daerah;
4
2. Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Makro, Termasuk
Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi. Penyelenggaraan
Urusan Desentralisasi Memuat Penyelenggaraan Urusan
Wajib dan Urusan Pilihan;
4. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan meliputi Tugas Pembantuan Yang Diterima dan
Tugas Pembantuan Yang Diberikan;
5. Penyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan.
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Sekurang-
kurangnya menjelaskan:
A. Kebijakan dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan
kegiatan;
B. Permasalahan dan Solusi.
KETIGA : Rekomendasi DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu Tahun
2017, merupakan Catatan-catatan strategis yang dimuat dalam
lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Keputusan ini;
KEEMPAT : Rekomendasi DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu Tahun
2017, disampaikan kepada Bupati Indramayu untuk perbaikan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 16 April 2018
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU,
TAUFIK HIDAYAT
Ketua
TEMBUSAN :
1.Yth. Bupati Indramayu;
2.Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
5
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 170 /04/KEP/DPRD/2018 TANGGAL : 16 APRIL 2018
TENTANG : REKOMENDASI DPRD KABUPATEN INDRAMAYU TERHADAP LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNG- JAWABAN BUPATI INDRAMAYU TAHUN
2017.
ADAPUN CATATAN-CATATAN STRATEGIS KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT :
I. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
BERDASARKAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH YANG TELAH
DITETAPKAN, DIRUMUSKAN KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM-PROGRAM
PEMBANGUNAN YANG AKAN DILAKSANAKAN, DISERTAI DENGAN TARGET
KINERJA YANG AKAN DICAPAI UNTUK 5 TAHUN KEDEPAN. KEBIJAKAN UMUM
DAN POGRAM-PROGRAM DAERAH TERSEBUT DIMAKSUDKAN UNTUK
MELAKSANAKAN MISI DAN PRIORITAS DAERAH YANG DITUANGKAN KE
DALAM PELAKSANAAN SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG
MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN INDRAMAYU BAIK URUSAN WAJIB
MAUPUN URUSAN PILIHAN. UNTUK ITU KEBIJAKAN YANG DITUANGKAN
DALAM SEBUAH DOKUMEN SEBAGAI ALAT PENGENDALI PERLU TERUS
DIEVALUASI DAN DIKEMBANGKAN IMPLEMENTASINYA SEHINGGA
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAPAT LEBIH OPTIMAL DAN EFESIEN DALAM
PENGALOKASIAN ANGGARAN.
TERKAIT DENGAN HAL TERSEBUT DPRD Kabupatn Indramayu MEMINTA
KEPADA PEMERINTAH DAERAH AGAR KEBIJAKAN SEBAGAIMANA YANG
TERTUANG DALAM RPJMD 2016-2021 YANG TIAP-TIAP TAHUNNYA
DIJABARKAN DALAM BENTUK RKPD HARUS KONSISTEN DENGAN
PELAKSANAAN DARI SELURUH PROGRAM KEGIATAN DENGAN
BERPEDOMAN PADA VISI MISI BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU YAITU
TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDRAMAYU YANG RELIGIUS, MAJU, MANDIRI,
DAN SEJAHTERA SERTA TERCIPTANYA KEUNGGULAN DAERAH.
6
II. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
1. DIBIDANG PENDAPATAN DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN 2017
DIANGGARKAN SEBESAR RP.3.444.631.244.478,00 DAPAT
DIREALISASIKAN SEBESAR RP. 3.279.980.014.168,00 ATAU 95,22 %.
DARI PENDAPATAN POS RETRIBUSI DIANGGARKAN SEBESAR RP.
32.219.892.000,00 HANYA MAMPU DIREALISASIKAN SEBESAR RP.
24.613.203.678,00 ATAU 76,39 %. CAPAIAN DARI POS RETRIBUSI
TERSEBUT HENDAKNYA UNTUK TERUS DITINGKATKAN SEBAGAIMANA
KITA MAKLUMI BERSAMA BAHWA FILOSOFI KEMANDIRAN SUATU
DAERAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH ADALAH SALAH SATU
INDIKATORNYA YAITU KEMAMPUAN UNTUK MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SEBESAR-BESARNYA. DALAM
TATARAN PELAKSANAANYA MASIH RENDAHNYA KETAATAN DAN
KEPATUTAN WAJIB PAJAK / WAJIB RETRIBUSI, KURANGNYA SARANA
DAN PRASARANA SERTA KURANGNYA PETUGAS PEMUNGUT PAJAK /
RETRIBUSI ADALAH BAGIAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI TIDAK
OPTIMALNYA CAPAIAN TARGET PENDAPATAN.
UNTUK ITU PERLU DILAKUKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :
1.1. PENINGKATAN KINERJA APARATUR DALAM
MENGKOORDINASIKAN DENGAN STEAKHOLDERS MASIH
RENDAH, SERTA KEBIJAKAN YANG TIDAK KONSISTEN DENGAN
RPJMD HARUS DIEVALUASI SECARA MENYELURUH, AGAR TARGET
PENDAPATAN MENINGKAT DAN LINIER DENGAN KEBUTUHAN
MASYARAKAT. DAN YANG LEBIH PENTING LAGI PERLU
DILAKUKAN SOSIALISASI / PENYADARAN UNTUK MENUMBUHKAN
KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK / WAJIB RETRIBUSI. KERJASAMA
DENGAN PIHAK KETIGA ( APRASIAL ) PERLU UNTUK DITERUSKAN,
SEHINGGA PENETAPAN TARGET ANGGARAN TIDAK SEMATA-
MATA DIDASARKAN ESTIMASI NAMUN BENAR-BENAR
DIDASARKAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM YANG ADA.
1.2. PERLU DILAKUKAN LANGKAH-LANGKAH KONKRIT DAN
PENDEKATAN SECARA PERSUASIF DAN INTENSIF BERKAITAN
DENGAN SUMBER PENDAPATAN BAIK YANG BERASAL DARI
BANTUAN PROPINSI MAUPUN DANA ALOKASI KHUSUS MAUPUN
TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT. KARENA
INFORMASI PENDAPATAN YANG UNDER ESTIMATE AKAN
BERDAMPAK PADA PEMBIAYAAN BELANJA DAERAH YANG TIDAK
TEPAT JUGA. KECERMATAN DAN KETEPATAN OPD DALAM
MENGAWAL SUMBER PENDAPATAN AKAN MENJADI
PERFORMACE APBD YANG LEBIH STABIL.
7
1.3. PERLU DIMANTAPKAN KEMBALI PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN
MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH SEHINGGA
PENDAPATAN DAPAT TERUS MENINGKAT. PENERAPAN PAJAK
E-FILLING YANG SUDAH DIBERLAKAN 2 TAHUN KEBELAKANG
PERLU DIDUKUNG DAN DIIMPLEMENTASIKAN SEBAGAIMANA
MESTINYA, SEHINGGA HARAPAN UNTUK MEWUJUDKAN GOOD
GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERMEN DAPAT
DIREALISASIKAN SEBAGAIMANA HARAPAN KITA BERSAMA.
1.4. DIPERLUKAN KOMITMEN JAJARAN DIREKSI BUMD UNTUK TERUS
MENJADIKAN BUMD-BUMD MILIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU UNTUK MENJADI SEHAT. DENGAN
HARAPAN PERAN BUMD DALAM RANGKA MENDUKUNG
PENGUATAN KEUANGAN DAERAH DAPAT DIREALISASIKAN
SESUAI FILOSOFI DIBENTUKANYA BUMD.
B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH
BELANJA DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN 2017 TERANGGARKAN
SEBESAR RP. 3.474.198.415.372,00. REALISASI SEBESAR RP.
3.304.746.611.184,00 ATAU 95,12 %. SEMESTINYA PENGELUARAN
PEMERINTAH MENJADI BAGIAN DARI KEBIJAKAN FISKAL YANG
KOMPREHENSIF YAITU UNTUK MENDORONG JALANNYA PEREKONOMIAN
DENGAN CARA MENENTUKAN BESARNYA PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN PEMERINTAH PADA TAHUN ANGGARAN 2017 SECARA
KREDIBEL DAN AKUNTABEL. SEBAB TUJUAN DARI KEBIJAKAN FISKAL INI
ADALAH UNTUK MEMASTIKAN TINGKAT KESEJAHTERAAN WARGA DENGAN
CARA MENSTIMULUS ATAU MENDORONG LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
SECARA SIGNIFIKAN.
TERHADAP HAL DEMIKIAN, BEBERAPA YANG HARUS MENJADI PERHATIAN :
1) PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU TERUS MENGUPAYAKAN DAN
MENGINTENSIFKAN SECARA BERKALA SUPERVISI, MONITORING DAN
EVALUASI ATAS ARAH DAN SASARAN PROGRAM SERTA KEGIATAN
YANG DILAKSANAKAN
2) DALAM PENYUSUNAN APBD, IDEALNYA BELANJA LANGSUNG HARUS
LEBIH BESAR DARI BELANJA TIDAK LANGSUNG. DIKARENAKAN BELANJA
LANGSUNG BENAR-BENAR SANGAT DIBUTUHKAN SEKALI DAN
BERSENTUHAN LANGSUNG MANFAATNYA BAGI MASYARAKAT. UNTUK ITU
DITAHUN-TAHUN MENDATANG DALAM PROSES PENYUSUNAN APBD
KIRANYA BELANJA LANGSUNG SECARA GRADUAL UNTUK TERUS
DITINGKATKAN. DENGAN DEMIKIAN PENYUSUNAN APBD YANG BERBASIS
PRO RAKYAT LAMBAT LAUN DAPAT DIREALISASIKAN SEBAGAIMANA
MESTINYA DAN PENUH KESEIMBANGAN.
8
3) TERHADAP BELANJA LANGSUNG CAPAIANNYA 92,72 %. PADA APBD
TAHUN ANGGARAN 2017 TERANGGARKAN RP.1.730.755.701.300,00
TEREALISASI RP.1.604.686.078,00. UNTUK ITU AGAR KEDEPAN
DIUPAYAKAN DAPAT TEREALISASI MENDEKATI 100 %, KARENA BELANJA
LANGSUNG BERSENTUHAN LANGSUNG DENGAN KEBUTUHAN
MASYARAKAT DAN SANGAT DIBUTUHKAN SEKALI.
4) TERHADAP BEBERAPA KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DI REALISASIKAN
ATAU TIDAK DAPAT MEMENUHI CAPAIAN TARGETNYA MAKA DI
SARANKAN UNTUK SEGERA MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH EVALUASI
MULAI DARI PROSES PERENCANAANNYA SAMPAI PELAKSANAAN AGAR
PERMASALAHAN SECARA DINI DAPAT DIKETAHUI SEHINGGA DAPAT
DICARIKAN SOLUSI DENGAN HARAPAN TIDAK TERULANG LAGI DI MASA
MENDATANG.
C. PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN SEBESAR RP.50.167.170.894,00. PEMBIAYAAN INI
BERSUMBER DARI SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN YANG LALU YANG
DIGUNAKAN UNTUK MENUTUP DEFISIT DAN PENYERTAAN MODAL PADA
BUMD SEBESAR RP. 12 MILYAR.
SECARA UMUM, PEMBIAYAAN INVESTASI DAN PENYERTAAN MODAL
KEPADA BUMD TIDAK DISERTAI DENGAN TARGET YANG JELAS DAN
TERUKUR, SEHINGGA MASIH ADA BUMD YANG MENGALAMI KERUGIAN.
PD.BWI YANG DALAM KINERJANYA MEMILIKI KECENDERUNGAN MENJADI
PENYEDOT APBD, DAN TIDAK MEMBERIKAN IMPLIKASI PERBAIKAN
KEUANGAN DAERAH, DPRD KABUPATEN INDRAMAYU MENDORONG
KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN SEPERTI :
MELAKUKAN AKUISISI, DIMARGER DENGAN BUMD LAIN, ATAU PERLU
DITINJAU ULANG, SELANJUTNYA DIBENTUK BADAN USAHA BARU DENGAN
COOR BISNIS YANG TERENCANA, TERUKUR DAN BERSIH.
II. PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1. URUSAN PENDIDIKAN
URUSAN PENDIDIKAN SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM RPJMD
KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2016-2021, MENYEBUTKAN BAHWA
KEBIJAKAN UMUM PADA URUSAN PENDIDIKAN DIARAHKAN PADA
MENINGKATKAN TARAF PENDIDIKAN MELALUI (1) MENINGKATKAN MUTU
PENDIDIKAN DAN (2) MENINGKATKAN LAYANAN PENDIDIKAN.
9
PADA TAHUN ANGGARAN 2017 DINAS PENDIDIKAN MENDAPATKAN
ALOKASI ANGGARAN SEBESAR RP.255.638.905.000,00 DENGAN
CAPAIAN REALISASI SEBESAR RP. 250.884.968.583,00 ATAU 98,14 %.
PROSENTASE CAPAIAN YANG SUDAH BAIK, MENDEKATI 100 %. ALOKASI
ANGGARAN SEBESAR ITU DIPERGUNAKAN UNTUK PENDANAAN 12
PROGRAM, 59 KEGIATAN.
TERKAIT DENGAN HAL ITU, PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU AGAR
MEMPERHATIKAN :
1) PERLU DILAKUKAN INVENTARISASI GEDUNG-GEDUNG SEKOLAH / RKB
YANG SUDAH RUSAK BERAT DAN SARANA LAINNYA SEPERTI KAMAR
KECIL (WC) YANG SUDAH TIDAK MEMADAI, SEBAGAI SKALA
PRIORITAS DALAM MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN PADA
TAHUN BERIKUTNYA.
2) PERLU SEGERA DICARI SOLUSI / PEMECAHAN MASALAH ATAS NASIB
GURU-GURU HONORER YANG SAMPAI DENGAN SAAT SEKARANG
BELUM BISA DIBERIKAN PENGHASILAN YANG LAYAK, SETIDAKNYA
PEMERINTAH DAERAH HARUS BISA MEMIKIRKAN DAN MAMPU
MEMBERIKAN PENGHASILAN SESUAI DENGAN UPAH MINIMAL
KABUPATEN. DPRD KABUPATEN INDRAMAYU MEMINTA DALAM
WAKTU YANG RELATIF TIDAK CUKUP LAMA HARUS ADA SOLUSI,
SUPAYA TIDAK MENJADI TERKATUNG-KATUNG, KARENA INI
MENYANGKUT NASIB PARA GURU HONORER BERIKUT
KELUARGANYA.
3) PROGRAM KEGIATAN YANG TIDAK MENYENTUH LANGSUNG UNTUK
KEBUTUHAN PENDIDIKAN SEPERTI HALNYA ACARA-ACARA
SEREMONIAL YANG TIDAK BEGITU URGEN SEBAIKNYA DIALIHKAN
KEPADA PROGRAM KEGIATAN LAINNYA YANG SANGAT
DIBUTUHKAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN.
2. URUSAN KESEHATAN
BAHWA DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA
YANG BERMUTU DAPAT TERCAPAI APABILA DERAJAT KESEHATAN
MASYARAKAT MENINGKAT, HAL ITU DIWUJUDKAN APABILA MUTU DAN
JANGKAUAN LAYANAN KESEHATAN TERFASILITASI DENGAN BAIK DALAM
ARTI MUDAH, REPRESENTATIF DAN MUDAH DIAKSES, SERTA
MENGEMBANGKAN PERILAKU HIDUP BAIK DAN SEHAT DI MASYARAKAT.
KAMI MENGHARGAI UPAYA-UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DALAM MEMPERLUAS AKSES DAN
KUALITAS LAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT, NAMUN DEMIKIAN
BEBERAPA HAL YANG PATUT MENDAPATKAN PERHATIAN DAN DILAKUKAN
LANGKAH-LANGKAH OLEH PEMERINTAH DAERAH ADALAH SEBAGAI
BERIKUT :
10
1) MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN BEROPERASINYA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRANGKENG, SEHINGGA MASYARAKAT
KABUPATEN INDRAMAYU WILAYAH TIMUR DAPAT TERLAYANI DENGAN
MAKSIMAL DIBIDANG KESEHATAN.
2) DIPERLUKAN PENYERAPAN ANGGARAN YANG LEBIH MAKSIMAL LAGI.
MONITORING TERHADAP PUSKESMAS – PUSKESMAS YANG ADA DI
WILAYAH KABUPATEN INDRAMAYU UNTUK TERUS DITINGKATKAN,
SEHINGGA DIPASTIKAN PELAYANAN DAN FASILITAS DI TIAP PUSKESMAS
SESUAI DENGAN SOP YANG ADA. KEMUDAHAN MASYARAKAT DALAM
MENGAKSES KEBUTUHAN AKAN PELAYANAN KESEHATAN DAPAT
TERLAYANI DENGAN BAIK.
3) DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA SEBAGAI
PELAYANAN KESEHATAN, RSUD MA SENTOT MOHON UNTUK TIDAK
HANYA TERFOKUS PADA PENINGKATAN AKREDITASI SAJA, SEHINGGA
BERDAMPAK PADA KONDISI KEUANGAN YANG TIDAK STABIL (LAYANAN
BLUD), AKAN TETAPI LAYANAN KESEHATAN DAN FASILITAS YANG BAIK
JUGA LEBIH PENTING DAN MENJADI HARAPAN MASYARAKAT.
4) PERLU DILAKUKAN EVALUASI TERHADAP PROGRAM KEGIATAN YANG
SERAPANNYA TIDAK MAKSIMAL, KARENA BERDAMPAK TIDAK
TERCAPAIANYA TARGET YANG DITETAPKAN.
5) PERLU KESERIUSAN DAN PRIORITAS DALAM PENANGANAN ANGKA
KEMATIAN IBU DAN ANAK, POTENSI GIZI BURUK DAN PENYAKIT
MENULAR.
3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1) PROGRAM DAN KEGIATAN TIDAK HANYA TERFOKUS PADA
PENINGKATAN DAN REHABILITASI JALAN SAJA, AKAN TETAPI UNTUK
DIPIKIRKAN PEMBUATAN SODETAN JALAN BARU YANG TERINTEGRASI
DENGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BARU ATAU DAPAT
MENJADI STIMULAN PADA MENINGKATKANYA LAJU PERTUMBUHAN
EKONOMI.
2) PERLU DIUSULKAN PENINGKATAN STATUS JALAN HAURGEULIS –
KARANGTUMARITIS MENJADI JALAN PROPINSI.
3) PERLU DIMAKSIMALKAN JALAN POROS MENJADI JALAN KABUPATEN.
4) PERLU PENATAAN DAN PEMBENAHAN SISTEM DRAINASE DI WILAYAH
PERKOTAAN, SEHINGGA MASALAH BANJIR YANG SERING TERJADI
KETIKA MUSIM HUJAN TIBA DAPAT TERATASI DENGAN BAIK. DISAMPING
ITU AGAR DIPRIORITASKAN PENATAAN TROTOAR DI JALAN-JALAN
PROTOKOL, AGAR TERLAKSANA SECARA BAIK, SEPERTI HALNYA JALAN
MT. HARYONO YANG PROSES PEKERJAANYA MASIH BELUM TUNTAS.
5) MASIH ADANYA 1,89 % PERMUKAAN JALAN KABUPATEN BERJENIS
KERIKIL ATAU BATU, AGAR SEGERA DITINGKATKAN, MENJADI PALING
TIDAK HOTMIX.
11
4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1) PROGRAM KEGIATAN TERTATANYA KAWASAN PERMUKIMAN
DITARGETKAN DALAM RPJMD 59,1 % TEREALISASI 52,80 %, KIRANYA
MASIH PERLU KERJA KERAS UNTUK DITINGKATKAN.
2) PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SANITIASI SEBARANNYA
MASIH PERLU PEMERATAAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN DESA-DESA
YANG MEMBUTUHKAN.
5. URUSAN SOSIAL
PROGRAM KEGIATAN PENANGGULANGAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL AGAR TERUS DIMAKSIMALKAN, UNTUK ITU PERLU
SUPORTING ANGGARAN YANG MEMADAI, SEHINGGA DIHARAPKAN TIAP
TAHUN LAMBAT LAUN PMKS DAPAT TERKURANGI. TARGET TAHUN 2017 DARI
SEBANYAK 1690 PMKS HANYA TERTANGANI 470 ATAU 27,8 %. SOLUSI LAIN
YANG HARUS DILAKUKAN ADALAH KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHA
MELALUI PROGRAM CSR BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL. CAKUPAN
KERJANYA HARUS MENJANGKAU PERDESAAN SAMPAI DENGAN PESISIR.
PENANGANAN URUSAN SOSIAL INI TIDK BISA DISELESAIKAN OLEH DINAS
SOSIAL SAJA, AKAN TETAPI HARUS MELIBATKAN LINTAS OPD.
B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
1. URUSAN TENAGA KERJA
1) PERLU DILAKUKAN VERIFIKASI DATA ULANG MENGINGAT PROGRAM
KEGIATAN PENANGANAN PENGANGGURAN TERBUKA HANYA
MENCAPAI 89,76 %.
2) TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA BUKAN HANYA DIUKUR
DARI KELULUSAN, AKAN TETAPI HARUS JUGA MENGAKOMODIR USIA
PRODUKTIF.
3) MASIH LEMAHNYA AKSELERASI PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA
SEKTOR INDUSTRI, MAKA PERLU DICARIKAN SOLUSI DALAM
MENGAKOMODIR PENYERAPAN TENAGA KERJA LOKAL YANG
TIDAK SEIRING DENGAN PERTUMBUHAN LAPANGAN KERJA. HAL INI
DAPAT DILIHAT DARI DATA JUMLAH SERAPAN TENAGA KERJA YANG
MENGHITUNG DIDALAMNYA TENAGA KERJA LUAR NEGERI DAN
PEKERJA SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN.
4) PADA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS
TENAGA KERJA YANG VOLUME FISKALNYA BELUM TERCUKUPI DAN
OUTPUTNYA MASIH RENDAH, DINAS TENAGA KERJA KIRANYA
DAPAT MENGGANDENG PERUSAHAAN SWASTA UNTUK
MELAKUKAN KERJASAMA DALAM PELATIHAN TENAGA SKILL, HAL
INI BISA DILAKUKAN MELALUI DANA CSR PERUSAHAAN ATAU
KERJASAMA ANTAR KEPALA DAERAH DENGAN PERUSAHAAN YANG
MENGINVESTASIKAN DANANYA DI KABUPATEN INDRAMAYU.
12
2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DALAM HAL SEORANG PEREMPUAN, TIDAK SAJA MENSEJAJARKAN DIRI
DENGAN LAKI-LAKI ATAU KESETARAAN GENDER, AKAN TETAPI SEORANG
PEREMPUAN BERHAK JUGA UNTUK MEMPEROLEH PEKERJAAN
SEBAGAIMANA LAYAKNYA SEORANG LAKI-LAKI. AKSES MEMPEROLEH
PEKERJAAN YANG SEMPIT BAGI PEREMPUAN KHUSUSNYA DIDAERAH
MENYEBABKAN BANYAK PEREMPUAN DI INDRAMAYU MEMILIH BEKERJA
SEBAGAI TKI DAN PEKERJA INFORMAL YANG DISINYALIR RENTAN RESIKO
DIKARENAKAN TIDAK MEMPUNYAI KEAHLIAN ATAU SKILL DIBIDANGNYA,
SEHINGGA BEKERJA TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA. INI BISA DILIHAT
DARI DATA DAN FAKTA ADANYA PEREMPUAN YANG BERASAL DARI
KABUPATEN INDRAMAYU YANG TERKENA PENYAKIT SEPERTI HIV/AIDS.
PADA KASUS TKI, PEREMPUAN TKI SERING MENGALAMI TEKANAN
MENTAL YANG MENYEBABKAN RENTAN TERJADINYA TIDAK ASUSILA DAN
GANGGUAN KEJIWAAN. UNTUK ITU PERLU DIANTISIPASI PENANGANAN
PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI
PROGRAM KEGIATAN PADA OPD YANG MEMBIDANGI.
3. URUSAN PANGAN
1) MASIH BELUM MAKSIMALNYA SOSIALISASI DAN KEGIATAN YANG
MENGARAH PADA PERUBAHAN POLA KONSUMSI PANGAN YANG
MENYEBABKAN MASIH RENDAHNYA SKOR POLA PANGAN HARAPAN
DIDASARKAN PADA SUMBANGAN ENERGI DARI KELOMPOK PANGAN
UTAMA PADA TINGKAT KETERSEDIAAN MAUPUN KONSUMSI PANGAN
MASIH BELUM TERCAPAI
2) PADA KEGIATAN PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK
PENGEMBANGAN MASIH BELUM TERUKUR OUTPUT PROGRAM
SEBAGAI UPAYA PENUNJANG BAGI KEBUTUHAN PANGAN
4. URUSAN PERHUBUNGAN
1) SERAPAN ANGGARAN URUSAN PERHUBUNGAN SEBENARNYA MASUK
DALAM KATAGORI TINGGI, MESKIPUN BANYAK PERSOALAN YANG
HARUS DILAKUKAN PERBAIKAN DALAM PENGELOLAAN PERHUBUNGAN
DI KABUATEN INDRAMAYU. DARI 10 PROGRAM DAN 26 KEGIATAN,
MASIH BANYAK PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TIDAK MEMPUNYAI
KORELASI DENGAN RPJMD 2016-2021. MISKORELASI ITULAH CERMINAN
DARI LEMAHNYA PERENCAAN DAN PENGAWASAN, PERSOALAN SEPERTI
ALIH FUNGSI TERMINAL MENJADI TEMPAT PARKIR TOSERBA YOGYA
YANG TIDAK JELAS RETRIBUSINYA DAN SEMRAWUTNYA PENGELOLAAN
PERPARKIRAN, DISEBABKAN KARENA KEGIATAN PELATIHAN DAN
PEMBINAAN PETUGAS PARKIR TIDAK DILAKUKAN. UNTUK KIRANYA
MENJADI PERHATIAN.
13
2) PERLU DIFUNGSIKAN DAN DITERTIBKAN KEMBALI TERMINAL-
TERMINAL YANG ADA, YANG SELAMA INI TIDAK DIFUNGSIKAN
SECARA MAKSIMAL, SALAH SATUNYA TERMINAL JATIBARANG. RUTE
ANGKUTAN JATIBARANG – KARANGAMPEL, FAKTANYA PARA
AWAK ANGKUTAN BERADA PADA TERMINAL BAYANGAN.
C. URUSAN PILIHAN
1. URUSAN PERDAGANGAN
1) DALAM RANGKA MENGANTISIPASI LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
DAN JUMLAH PENDUDUK DI KABUPATEN INDRAMAYU, KEBUTUHAN
AKAN PASAR TRADISIONAL TIDAK BISA DIHINDARI. UNTUK ITU
PEMERINTAH DAERAH TIAP TAHUN HARUS BISA MENGANGGARKAN (
INVESTASI PEMBELIAN TANAH ) SECARA BERTAHAP.
2) MELALUI USULAN TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT
KHUSUS UNTUK PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN
DALAM NEGERI, KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI
DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN PASAR DAERAH TERUS
DILAKUKAN UPAYA PENDEKATAN PERSUASIF DAN INTENSIF. DENGAN
DEMIKIAN 13 PASAR DAERAH YANG BELUM DIREVITALISASI, SECARA
BERTAHAP DAPAT TERSELESAIKAN DENGAN TEKNIS BANGUNAN
BERSTANDAR DESAIN PROTOTYPE PASAR DAERAH.
3) URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN.
URUSAN INI TAHUN ANGGARAN 2017 EMPEROLEH ANGGARAN
SEBESAR RP.4.091.453.000,00 DENGAN CAPAIAN REALISASI SEBESAR
RP. 3.894.967.882,00 ATAU 95,20 %. ANGGARAN TERSEBUT UNTUK
MENDANAI 5 PROGRAM 28 KEGIATAN.
TERKAIT DENGAN HAL TERSEBUT BEBERAPA HAL YANG HARUS
DIPERHATIKAN :
1) DALAM RANGKA PENGANGKATAN JABATAN STRUKTURAL
KHUSUSNYA PADA ESSELON II PERLU DILAKUKAN OPEN BIDING
YANG TERBUKA, SEHINGGA PERSONALIA YANG AKAN MENDUDUKI
JABATAN TERSEBUT BENAR-BENAR DIPASTIKAN MEMPUNYAI
KEMAMPUAN DIBIDANGNYA.
2) PERLU DIEVALUASI DALAM PENEMPATAN JABATAN, SEHINGGA
PERSONALIA YANG MENDUDUKI JABATAN TERSEBUT BENAR-BENAR
SESUAI DENGAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI BIDANGNYA.
3) TINGGINYA ANGGARAN UNTUK MENDANAI KEGIATAN
PENGUATAN DAN KAPASITAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,
AGAR OUTCAMENYA BENAR-BENAR SESUAI YANG DIHARAPKAN.
TIDAK SEBALIKNYA MALAH TERJADI PENURUNAN KINERJA.
14
2. URUSAN PERTANIAN
1) SESUAI KOMITMEN YTH. BUPATI INDRAMAYU YANG AKAN
MEMPERTAHANKAN KABUPATEN INDRAMAYU SEBAGAI LUMBUNG
PADI NASIONAL PATUT KITA APRESIASI. PRODUKTIVITAS KOMODITI
PERTANIAN DIHARAPKAN UNTUK TERUS SELALU MENINGKAT.
PENINGKATAN TERSEBUT SEMESTINYA SECARA PARALEL DAN SISTEMIK
HARUS DIBARENGI OLEH POLA DASAR YANG BAIK TERHADAP
KOMODITI PERTANIAN MASYARAKAT KITA, BAIK DARI SISI HARGA
MAUPUN JARINGAN PEMASARANNYA. APABILA KONDISI INI TIDAK
DIBARENGI MAKA AKAN BERPENGARUH MENGAKIBATKAN
MENURUNNYA MOTIVASI PARA PETANI UNTUK BERGERAK DI SEKTOR
PERTANIAN, TERHADAP HAL INI KIRANYA PEMERINTAH DAERAH PERLU
BERPERAN AKTIF DAN PROAKTIF, JIKA DIPERLUKAN ADA INTERVENSI
PEMERINTAH DAERAH MEMBANGUN JARINGAN PASAR KEPADA
KONSUMEN TERHADAP HASIL PERTANIAN MASYARAKAT KITA.
SASARAN DAN OUTCAME DALAM MEMBUAT PROGRAM KEGIATAN
HARUS TEPAT YANG MENGARAH KEPADA KEBUTUHAN PARA PETANI,
DENGAN DEMIKIAN INDRAMAYU YANG DITETAPKAN SEBAGAI
LUMBUNG PADI TIDAK SAJA UNTUK DIPERTAHANKAN, AKAN TETAPI
LEBIH UNTUK DITINGKATKAN LAGI.
2) PERLU SEGERA DITUNTASKAN PEMBAYARAN / UPAH BAGI TENAGA
HARIAN LEPAS PPL YANG SAMPAI DENGAN SAAT SEKARANG MASIH
BELUM ADA KEJELASAN. SELANJUTNYA PEMBAYARAN / UPAH
TERSEBUT AGAR SETIAP BULANNYA HARUS DIBAYARKAN TEPAT WAKTU.
III. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
SECARA KESELURUHAN PELAKSAAN KEGIATAN DARI ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH (OPD) SEBAGAI PENERIMA BANTUAN DAPAT TEREALISASIKAN
DENGAN BAIK. HAL INI DAPAT DILIHAT DARI REALISASI KEUANGAN TARGET
SEBESAR RP. 8.450.000.000,00 TEREALISASI SEBESAR RP.8.243.643.253,00 ATAU
SEBESAR 97,56 %.
TUGAS PEMBANTUAN TERSEBUT DITERIMA DALAM 2 URUSAN, YAITU :
1. URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN YAITU PROGRAM PENGELOLAAN
RUANG LAUT DENGAN KEGIATAN PENATAAN DAN PEMANFAATAN JASA
KELAUTAN DENGAN DENGAN ALOKASI ANGGARAN RP. 2.450.000.000,
DENGAN REALISASI ANGGARAN SEBESAR RP. 2.383.796.753,00 ATAU 97,30
%.
15
2. URUSAN PERDAGANGAN YAITU PROGRAM PENGEMBANGAN
PERDAGANGAN DALAM NEGERI DENGAN KEGIATAN PENGEMBANGAN
SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DAN KAPASITAS LOGISTIK
PERDAGANGAN DENGAN ALOKASI ANGGARAN SEBESAR RP.
6.000.000.000,00 REALISASI ANGGARAN MENCAPAI RP.5.859.846.500 ATAU
97,66 %.
PROSENTASE PELAKSANAAN TUGAS BANTUAN TERSEBUT DAPAT
DILAKSANAKAN DENGAN BAIK.
NAMUN DEMIKIAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU BERHARAP AGAR
SOPD YANG BERPOTENSI MENDAPAT TUGAS PEMBANTUAN DARI
PEMERINTAH PUSAT, KIRANYA TERUS MELAKUKAN TEROBOSAN KEPADA
PEMERINTAH PUSAT BAIK MELALUI USULAN TUGAS PEMBANTUAN MAUPUN
USULAN DAK.
SARAN MASUKAN KEPADA PEMERINTAH PUSAT JUGA HARUS TERUS
DIBANGUN DAN TERKOMUNIKASI DENGAN BAIK SEHINGGA PROGRAM
DAN JENIS KEGIATAN YANG DIBERIKAN BERSINERGI DENGAN PRIORITAS
DAERAH DENGAN HARAPAN DANA DAN JENIS PROGRAM KEGIATAN
YANG DI KELOLA TERUS MENINGKAT.
HASIL KONSULTASI DPRD KABUPATEN INDRAMAYU KE KEMENTERIAN
PERDANGAN DAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, DIDAPATKAN
INFORMASI BAHWA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2018 DIBIDANG
PERDAGANGAN MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN
DALAM NEGERI, KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI
DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN PASAR KANDANGHAUR
TERALOKASIKAN ANGGARAN SEBESAR RP.6.000.000.000,00. DPRD
KABUPATEN INDRAMAYU MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH ATAS UPAYA
DAN TEROBOSAN YANG DILAKUKAN OLEH YTH. BUPATI INDRAMAYU.
IV. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
TERHADAP PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN TAHUN 2017
ADALAH :
1) KERJASAMA ANTAR DAERAH
KERJASAMA ANTAR DAERAH INI DIBIDANG PENEMPATAN TRANSMIGRASI
DI PROPINSI KALIMANTAN TENGAH YAITU KABUPATEN KATINGAN DAN
KABUPATEN KAPUAS.
DPRD KABUPATEN INDRAMAYU MENDUKUNG LANGKAH-LANGKAH YANG
DILAKSANAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN HARAPAN KOORDINASI
ANTAR DAERAH ASAL DENGAN DAERAH PENEMPATAN AGAR LEBIH
DITINGKATKAN LAGI.
16
2) KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
KERJASAMA INI MELIPUTI KERJASAMA DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN
PUBLIK, KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN ASSET UNTUK MENINGKATKAN
NILAI TAMBAH YANG MEMBERIKAN PENDAPATAN BAGI DAERAH.
DPRD KABUPATEN INDRAMAYU PADA PRINSIPNYA SEPAKAT DAN
MENDUKUNG DENGAN SOLUSI : PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR
PENGELOLA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA UNTUK MENINGKATKAN
SINERGI DAN HARMONISASI PROGRAM YANG INGIN DICAPAI DAN PERLU
DILAKUKAN PEMANTAUAN DAN PELAPORAN EVALUASI ATAS
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
TERSEBUT.
3) KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH
KERJASAMA INI DIANTARANYA ADALAH PENANGANAN NARKOBA DAN
SEJENISNYA YANG SEKARANG SEDANG MARAK DI WILAYAH NKRI. DPRD
KABUPATEN INDRAMAYU MENDUKUNG LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH
DAERAH DENGAN HARAPAN PEMECAHAN MASALAH PERLU ADANYA
KOMUNIKASI DAN KOORDINASI YANG INTENSIF ANTAR INSTANSI.
SEHINGGA PENANGANAN NARKOBA KHUSUSNYA DAPAT DI TANGKAL
SEDINI MUNGKIN.
4) PEMBINAAN BATAS WILAYAH
KEGIATAN PEMBINAAN BATAS WILAYAH INI MERUPAKAN PEMBINAAN
BATAS WILAYAH ANTAR KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA /
KELURAHAN.
DPRD KABUPATEN INDRAMAYU MENDORONG KAITAN DENGAN BATAS-
BATAS WILAYAH YANG MASIH DALAM PERMASALAHAN YAITU
DIANTARANYA PABRIK GULA JATITUJUH MOHON UNTUK SEGERA
DISELESAIKAN DENGAN BAIK.
5) PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
KEGIATAN INI DIMAKSUDKAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
BENCANA ALAM.
DPRD KABUPATEN INDRAMAYU MENDORONG UNTUK SEGERA
MENUNTASKAN TERKAIT DENGAN BOCORNYA SUMBER MIGAS DI WILAYAH
KECAMATAN TUKDANA.
17
6) PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS YANG MENJADI KEWENANGAN
DAERAH
KEGIATAN INI DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN FUNGSI
PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT KHUSUS BAGI KEPENTINGAN NASIONAL.
DPRD KABUPATEN INDRAMAYU MENDORONG SOLUSI YANG HARUS
DITEMPUH ADALAH TINGKATKAN KOORDINASI DENGAN PEMERITNAH
PROPINSI SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA.
7) PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KONDISI DAN KEAMANAN DI KABUPATEN INDRAMAYU, ALHAMDULILLAH
BISA DIKATAKAN CUKUP BAIK. NAMUN DEMIKIAN JIKA DIRASAKAN ADA
GEJALA-GEJALA YANG SUDAH MENGARAH ANARKIS, KIRANYA UNTUK
SEGERA DIANTISIPASI MELALUI PENDEKATAN PERSUASIF.
PADA KESEMPATAN INI JUGA KAMI SAMPAIKAN CATATAN STRATEGIS
LAINNYA BAHWA SEHUBUNGAN TERJADINYA:
1. PERUBAHAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
2. PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
INDRAMAYU
3. PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH
PROPINSI MAUPUN MELIHAT KONDISI RIIL KEKINIAN DI LAPANGAN
MAKA ATAS DASAR HAL-HAL TERSEBUT DIATAS SEBAGAI KONSEKWENSI
LOGIS AKAN BERDAMPAK PADA CAPAIAN KINERJA YANG TELAH
DITETAPKAN DALAM RPJMD KABUPATEN INDRAMAYU 2016-2021.
OLEH KARENANYA DPRD KABUPATEN INDRAMAYU MEMBERIKAN CATATAN
STRATEGIS KEPADA PEMERINTAH DAERAH AGAR KIRANYA KEPALA
DAERAH SEGERA MELAKUKAN REVIEW TERHADAP RPJMD KABUPATEN
INDRAMAYU 2016-2021 TERSEBUT.
SEBELUM MENGAKHIRI PENYAMPAIAN LAPORAN PANSUS 1 INI, PERLU
JUGA KAMI SAMPAIKAN BAHWA LEMAHNYA SERAPAN ANGGARAN
MENUNJUKKAN LEMAHNYA PERENCANAAN, HAL INI TERCERMIN DARI
BANYAKNYA PERENCANAAN YANG BERSIFAT PENANGGULANGAN,
KONVENSIONAL DAN MINIM INOVASI, SEHINGGA TIDAK MENCERMINKAN
SEBAGAI PENUNTUN ARAH AGAR PEMBANGUNAN BERJALAN DENGAN
KEPASTIAN, MEMINIMALISASI INEFISIENSI SUMBER DAYA, SERTA PENETAPAN
STANDAR PEMBANGUNAN DALAM HAL PENGAWASAN. DALAM KONTEKS
INI, BAPPEDA YANG MERUPAKAN LEMBAGA YANG BERTUGAS
MENGKOORDINASIKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINTAS SOPD
DAN SELURUH STEAKHOLDER, TELAH MENGALAMI GAGAL FUNGSI.
MENYIKAPI PROSES PERJALANAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2017 INI,
18
DPRD KABUPATEN INDRAMAYU MEMINTA KEPADA BAPPEDA KIRANYA
DITAHUN-TAHUN MENDATANG BAPPEDA YANG MERUPAKAN GARDA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG DIDALAMNYA ADALAH PELOPOR
DALAM PEMBUATAN RPJMD MEMPUNYAI BEBAN MORAL MANAKALA
DALAM TATARAN PELAKSANAANNYA ADA TARGET-TARGET YANG BELUM
TERCAPAI SECARA MAKSIMAL. OLEH KARENANYA KOORDINASI DAN
KOMUNIKASI LINTAS OPD TERUS DITINGKATKAN, SEHINGGA ARAH DAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN INDRAMAYU SESUAI VISI DAN
MISINYA DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK.
KETERBUKAAN DAN DEMOKRATISASI DALAM SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN HENDAKNYA HARUS MELIBATKAN SEMUA PIHAK. KARENA
KITA TAHU KEGAGALAN PEMBANGUNAN BERSUMBER DARI KEGAGALAN
PERENCANAAN, OLEH KARENANYA JIKA PERENCANAAN YANG MANDUL,
MAKA AKIBAT YANG DITIMBULKAN KABUPATEN INDRAMAYU TIDAK BISA
MENANGKAP POTENSI PEMBANGUNAN NASIONAL.
AKIBAT LAIN YANG DITIMBULKAN JUGA SEPERTI BELUM TERANTISIPASINYA
PENANGGULANGAN EKONOMI SEBAGAI DAMPAK PEMBANGUNAN
JALAN TOL CIPALI, LEMAHNYA PENENTUAN KAWASAN RESAPAN AIR DAN
KAWASAN INDUSTRI, YANG MENGAKIBATKAN LESUNYA INVESTASI DI
WILAYAH KABUPATEN INDRAMAYU.
DITETAPKAN DI INDRAMAYU
PADA TANGGAL 16 APRIL 2018
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
TAUFIK HIDAYAT.
Top Related