8/7/2019 PERSPEKTIF PENGAWASAN (Polda)
1/16
Eddy DkkEddy Dkk
PERSPEKTIFPERSPEKTIFPENGAWASANPENGAWASAN KEUANGAN NEGARAKEUANGAN NEGARA
Dalam Mendorong TerwujudnyaDalam Mendorong Terwujudnya
GOOD GOVERNANCEGOOD GOVERNANCE
Drs. Eddy Rachman, M.M., Ak.Drs. Eddy Rachman, M.M., Ak.
8/7/2019 PERSPEKTIF PENGAWASAN (Polda)
2/16
8/7/2019 PERSPEKTIF PENGAWASAN (Polda)
3/16
GUBERNURGUBERNUR
BUPATIBUPATI
WALIKOTAWALIKOTA
SETDASETDA
DINASDINASSET DPRDSET DPRD
BADANBADAN
DPRD PROVDPRD PROV
DPRD KABDPRD KAB
Pemerintah Daerah ProvinsiPemerintah Daerah ProvinsiPemerintah Daerah ProvinsiPemerintah Daerah Provinsi
PERANGKAT DAERAHPERANGKAT DAERAHPERANGKAT DAERAHPERANGKAT DAERAH
PERANGKAT DAERAHPERANGKAT DAERAHPERANGKAT DAERAHPERANGKAT DAERAH
S K PS K P DD
TransaksiTransaksi
8/7/2019 PERSPEKTIF PENGAWASAN (Polda)
4/16
MandatMandat
PPJk PanjangPPJk Panjang
UU No.25/2004UU No.25/2004
Pemegang Otonomi DaerahPemegang Otonomi Daerah
UU NoUU No3232 ThTh 20042004
UU No.33 Th 2004UU No.33 Th 2004
RPJMRPJM
((PePerr PressPress
No.7/ 20005 )No.7/ 20005 )
RPJM/RPJM/RENSTRARENSTRA
PP.No.PP.No. 58 /200558 /2005
PP no 79/2005PP no 79/2005
RKPDRKPD
APBDAPBDLAKIPLAKIP
LPJLPJ
LAP.Keu DaLAP.Keu Da
ImplementasImplementasii
UUNo.17dan1 Tahun2004UUNo.17dan1 Tahun2004
Permendagri No 13/2006Permendagri No 13/2006
AuditAudit
LKPJ
8/7/2019 PERSPEKTIF PENGAWASAN (Polda)
5/16
LPJLPJ
Pengwasan
Fungsional
RASK
DASK
LAPKEULPA, LAK,
NERACA
LAKIP
PEMDA
MEKANISMEPENGAWASAN/PENGELOLAANMEKANISMEPENGAWASAN/PENGELOLAANKEUANGAN DAERAHKEUANGAN DAERAH
RENSTRAPEMDA
KU APBD
STRATAS
RAPBD
APBD
RENSTRASATKER
RENJARENJAPEMDA
RENJA
SATKER
LAKIP
SATKER
8/7/2019 PERSPEKTIF PENGAWASAN (Polda)
6/16
LPJLPJ
PROSES AUDIT
RASK
DASK
LAPKEULPA, LAK,
NERACA
LAKIP
PEMDA
MEKANISMEPENGAWASAN/PENGELOLAANMEKANISMEPENGAWASAN/PENGELOLAANKEUANGANDAERAHKEUANGANDAERAH
RPJMPEMDA
KU APBD
STRATAS
RAPBD
APBD
RENSTRASATKER
RENJARKPDPEMDA
RENJA
SATKER
LAKIP
SATKER
Lap Keu SKPDLap Keu SKPD
Dinas/UPTDDinas/UPTD
8/7/2019 PERSPEKTIF PENGAWASAN (Polda)
7/16
Media publik
Bentuk Opini BPKBentuk Opini BPK
Unqualified OpinionUnqualified Opinion
Qualified OpinionQualified Opinion
DisclaDisclaiimer Opinionmer Opinion
Adversed OpinioAdversed Opinionn
Penilaian KinerjaPenilaian Kinerja akan disampaikanakan disampaikan
Dalam bentuk rekomendasi /tindakDalam bentuk rekomendasi /tindak
Lanjut dan pelimpahan TPK padaLanjut dan pelimpahan TPK pada
Instansi penyidikInstansi penyidik
OkeyOkey
8/7/2019 PERSPEKTIF PENGAWASAN (Polda)
8/16
Expertise &ProfessionallExpertise &Professionall
Check ad BalanceCheck ad Balance
Deccetion SuportSystemDeccetion SuportSystem
MitigationRiskMitigationRisk
Internal &Forensik AuditInternal &Forensik Audit
Strategy FocusStrategy Focus
Optimalisasi PerformanceOptimalisasi Performance
Kepala DaerahKepala Daerah
8/7/2019 PERSPEKTIF PENGAWASAN (Polda)
9/16
MODUSOPERANDIMODUSOPERANDI
PENYIMPANGANANGGARANPENYIMPANGANANGGARAN
1.1. MarkMark uupp kkegiatanegiatan ppengadaanengadaan bbarang danarang dan jjasaasa
2.2. KegiatanKegiatanffiktifiktifdalam kemasan duplikatifdalam kemasan duplikatif
3.3. PenyimpanganPenyimpangan ppembayaranembayaran kkegiatan berkaitanegiatan berkaitandengan prestasi kegiatandengan prestasi kegiatan
4.4. Pajak dihitung ganda dalam item kontrakPajak dihitung ganda dalam item kontrak
5.5. PembebananPembebananaanggarannggaran kkegiatanegiatan dduplikasiuplikasi
6.6. Hasil pengadaanassettidakHasil pengadaanassettidak bbermanfaatermanfaat
7.7. Penggunaan DAUtidak effektifPenggunaan DAUtidak effektif
8.8. Penerimaan Negara/Daerahtidak dipungut/setorPenerimaan Negara/Daerahtidak dipungut/setor
9.9. Diskresi keputusan pimpinanDiskresi keputusan pimpinan
8/7/2019 PERSPEKTIF PENGAWASAN (Polda)
10/16
OperandiKhususMarkOperandiKhususMark UUpp
PengadaanBarangdanJasaPengadaanBarangdanJasa
1.1. PenetapanHargaPerkiraan SendiriPenetapanHargaPerkiraan Sendiri
2.2. Mark up dalam kemasan block grandMark up dalam kemasan block grand
3.3. Pelelangan danPelelangan dan sseleksieleksi rrekananekanan
4.4. Penawaran diantara grup rekananPenawaran diantara grup rekanan
5.5. Mark up anggaran via specttechnisMark up anggaran via specttechnis
6.6. Manuver informasi pengadaan brg/jasaManuver informasi pengadaan brg/jasa
7.7. Expertise palsu dalam jasa konsultasiExpertise palsu dalam jasa konsultasi
8/7/2019 PERSPEKTIF PENGAWASAN (Polda)
11/16
PENGADAAN FIKTIFPENGADAAN FIKTIF
DALAM KEMASAN DUPLIKATIFDALAM KEMASAN DUPLIKATIF
PERENCANAANPERENCANAAN
PENGADAANPENGADAAN
BABAPENYELESAIANPENYELESAIAN
NO FINDINGNO FINDING
Penanggung jwbPenanggung jwb
KegiatanKegiatan
Hendw@
AUDITAUDITGdGdAPBNAPBN
/Loan/Loan
MbMb
APBDAPBDMbMb
AUDITAUDIT
AUDITAUDIT
Amaann
8/7/2019 PERSPEKTIF PENGAWASAN (Polda)
12/16
8/7/2019 PERSPEKTIF PENGAWASAN (Polda)
13/16
MalPraktekProfesiAuditorMalPraktekProfesiAuditor
1.1. Aktivitas profesi tanpa surattugasAktivitas profesi tanpa surattugas
2.2. Pelaksanaaudittidak ditunjang kapabilitasPelaksanaaudittidak ditunjang kapabilitas
3.3. Loss Planning Working paperLoss Planning Working paper
4.4. Kesimp tanpa dukungananalis/kajianmendalamKesimp tanpa dukungananalis/kajianmendalam5.5. Konfirmasi tidak cukupKonfirmasi tidak cukup
6.6. Menerima/menjanjikan sesuatu dalam jabatanMenerima/menjanjikan sesuatu dalam jabatan
7.7. Terlibatkonflik interest/tidak independenTerlibatkonflik interest/tidak independen
8.8. Penyampaian infPublik hasiltemuanauditPenyampaian infPublik hasiltemuanaudit
9.9. Sengajatidak mengemukakanfaktaauditSengajatidak mengemukakanfaktaaudit
10.10. Konflik sejawatdantidak konfirmasi atas auditorKonflik sejawatdantidak konfirmasi atas auditor
Organisasi sejenisOrganisasi sejenis
8/7/2019 PERSPEKTIF PENGAWASAN (Polda)
14/16
SiapaSiapa
Pressiden Pasca SBY/JKPressiden Pasca SBY/JK
??????????????
8/7/2019 PERSPEKTIF PENGAWASAN (Polda)
15/16
8/7/2019 PERSPEKTIF PENGAWASAN (Polda)
16/16
Eddy DkkEddy Dkk
TERIMA KASIHTERIMA KASIHWassallamualaikum WrWbWassallamualaikum WrWb
Drs.Drs. Eddy RachmanEddy Rachman,,MMMM.. AkAk..
Kepala Perwakilan BPKPKepala Perwakilan BPKP
Provinsi PapuaProvinsi Papua
Top Related