i
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI KE LUAR
NEGERI OLEH BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP3TKI)
JAWA TENGAH
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana
Adika Putraga Sembiring
NIM: 31 2011 804
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
Mei 2014
ii
Lembar Persetujuan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI KE LUAR NEGERI OLEH
BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA (BP3TKI) JAWA TENGAH
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana
Adika Putraga Sembiring
NIM: 31 2011 804
Pembimbing
Jumiarti, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
Mei 2014
iii
Lembar Pengujian
Komisi Penguji
Penguji III
Jumiarti, S.H., M.Hum.
Diuji pada tanggal 14 Mei 2014
Mengesahkan,
iv
LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI
Salatiga, 14 Mei 2014
.
Nama : Adika Putraga Sembiring NIM : 31 2011 804
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap TKI Ke Luar Negeri Oleh
Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BP3TKI) Jawa Tengah
Penguji I : RES Fobia, S.H., MIDS.
Catatan:
1. Jelaskan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis apa pentingnya dari
perlindungan hukum TKI.
2. Eksplore secara lebih mendalam kasus-kasus nyata.
v
LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI
Salatiga, 14 Mei 2014
Nama : Adika Putraga Sembiring NIM : 31 2011 804
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap TKI Ke Luar Negeri Oleh
Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BP3TKI) Jawa Tengah
Penguji II : Arie Siswanto, S.H., M.Hum.
Catatan:
1. Hasil wawancara harus dimuat dalam catatan kaki sebagai referensi
2. Pustaka yang dijadikan referensi perlu diperkaya.
3. Judul tabel II perlu diubah, tahunnya perlu dieksplisitkan.
vi
LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI
Salatiga, 14 Mei 2014
Penguji III
Jumiarti, S.H., M.Hum.
Nama : Adika Putraga Sembiring NIM : 31 2011 804
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap TKI Ke Luar Negeri Oleh
Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BP3TKI) Jawa Tengah
Penguji III : Jumiarti, S.H., M.Hum.
Catatan:
1. Belum mengeksplor masalah yang terjadi.
2. Kekayaan literature belum tampak.
3. BP3TKI Jawa Tengah
4. Analisis : masih sangat normative
5. Validitas dan objektivitas = perlu wawancara dengan TKI
6. Info-info tentang kenyataan perlindungan TKI perlu dilihat.
vii
Lembar Pernyataan Orisinalitas Skripsi
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Adika Putraga Sembiring
NIM : 31 2011 804
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap TKI Ke Luar Negeri
Oleh Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jawa Tengah
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.
Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.
viii
UCAPAN TERIMAKASIH
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
hanya dengan berkah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan
skripsi ini. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan dalam dunia
perguruan tinggi pada umumnya dan Fakultas Hukum UKSW pada khususnya,
guna memperoleh gelar kesarjanaan.
Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua
pihak, baik moril maupun material, penulisan skripsi ini tidak mungkin
diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis
menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang
telah membantu penulis selama studi di Fakultas Hukum UKSW Salatiga, yaitu:
1. Kedua orangtua saya, keluarga kakak dan adik tercinta: terimakasih untuk
semua cinta, kasih sayang, semangat, pengorbanan, kepercayaan, dan
saran yang telah diberikan kepada penulis. Tiada yang dapat penulis
berikan untuk membalas kasih sayang yang telah diberikan, selain hormat
dan doa kiranya.
2. Ibu Jumiarti, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang dengan penuh
kesabaran telah membantu dan membimbing penulis hingga dapat
diselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UKSW yang telah mengasuh
penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UKSW.
4. Teman-teman Gereja GBKP Rg. Yogyakarta yang telah memberikan
dukungan spiritual dalam penulisan skripsi ini.
ix
5. Teman-teman kos “BADUT LIAR” (H. Karwanes) beserta partisipannya,
yang telah memberi dorongan dan motivasi kepada penulis selama
menempuh studi di Salatiga dan untuk semua suka dukanya yang dilalui
bersama seperti keluarga.
6. Teman-teman seperjuangan mahasiswa UKSW (Bastian Turnip, Osvaldo
Seba Jr, Elsa br Tarigan, Paviolita T, Luli S, dkk) terimakasih untuk semua
dukungan dan semangat yang diberikan.
7. Cafeteria UKSW yang selalu siap sedia memberikan asupan mineral dan
protein selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah
banyak memberikan bantuan selama penyusunan skripsi ini.
Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kasih karuniaNya kepada semua
pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis
menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis
mengharapkan kritik dan saran yang mengarah untuk kesempurnaan skripsi ini.
Akhir kata, penulis mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan.
Salatiga, 14 Mei 2014
Penulis
x
KATA PENGANTAR
Menjadi tenaga kerja di luar negeri tidaklah selamanya mudah dan
menyenangkan. Banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri
meraih sukses, namun tidak sedikit pula yang pulang dengan tangan hampa. Ada
banyak masalah yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada masa pra
penempatan dan masa penempatan. Perlunya adanya perlindungan hukum
terhadap permasalahan yang dialami oleh calon TKI/ TKI yang dilakukan oleh
Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BP3TKI).
Pada penulisan skipsi ini penulis melakukan penelitian pada BP3TKI Jawa
Tengah karena tingginya jumlah pengangguran di Indonesia khususnya dalam
Provinsi Jawa Tengah serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang
disediakan dan kondisi perekonomian yang kurang menarik di Negara/ daerahnya
sendiri telah menjadi pemicu tersendiri bagi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja
di luar negeri dengan penghasilan yang cukup besar dan tampak lebih menarik di
negara tujuan. Dengan adanya masalah yang dialami calon TKI/ TKI maka
muncul permasalahan tentang bagaimana upaya-upaya pencegahan dan bagimana
menangani masalah-masalah yang timbul dalam melakukan perlindungan hukum
kepada TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan dan selama penempatan oleh
Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa Tengah.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya pencegahan dan
penanganan masalah-masalah yang timbul dalam melakukan perlindungan hukum
kepada TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan dan selama penempatan yang
dilakukan oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI)
Jawa Tengah.
Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja
pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dalam Pasal 31 Undang-
Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa “Setiap
tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih,
xi
mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak
didalam atau diluar negeri.” Dalam penjelasan Undang-undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa “Penempatan
tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil,
dan setara tanpa diskriminasi.
Untuk melindungi TKI yang bekerja di luar negeri, pemerintah telah
menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan
perlindungan TKI di Luar Negeri dan peraturan pelaksanaannya. Tujuan dari
perlindungan TKI menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah
memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan
manusiawi; menjamin dan melindungi calon TKI/ TKI sejak di dalam negari, di
negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia; meningkatkan
kesejahteraan TKI dan keluarganya. Dalam penempatan dan perlindungan TKI di
luar negeri, pemerintah memilki tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan,
dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar
negeri, dimana dalam melaksanakan tugas tersebut Pemerintah dapat
melimpahkan sebagian wewenangnya dan/ atau tugas perbantuan kepada
pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BP3TKI) Jawa Tengah mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan
pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian
masalah Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah
kerja masing-masing BP3TKI. Bidang tugas masing-masing Instansi Pemerintah
tersebut, meliputi ketenagakerjaan, keimigrasian, verifikasi dokumen
kependudukan, kesehatan, kepolisian, dan bidang lain yang dianggap perlu.
Upaya pencegahan yang dilakukan oleh BP3TKI Jawa Tengah dimulai
pada saat pra penempatan. Upaya pencegahan pra penempatan ini dilakukan untuk
mempersiapkan TKI yang akan bekerja keluar negeri dengan memberikan
pengarahan, pembekalan serta pemeriksaan kelengkapan dokumen-dokumen yang
ada guna melakukan perlindungan terhadap TKI di luar negeri. Sedangkan upaya
xii
pencegahan selama masa penempatan adalah setiap TKI wajib melaporkan
kedatangannya di luar negeri kepada Perwakilan Republik Indonesia di negera
tujuan. Hal ini bertujuan untuk mendata dan membantu TKI yang bekerja di
negara penempatan jika suatu saat TKI tersebut mengalami masalah dan
membutuhkan upaya perlindungan dari pemerintah Indonesia maupun BP3TKI.
Dalam rangka upaya penanganan masalah-masalah yang timbul untuk
melakukan perlindungan hukum kepada TKI ke luar negeri pada saat pra
penempatan dan selama penempatan, Balai Pelayanan Penempatan dan
Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa Tengah melakukan upaya perlindungan hukum
sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan oleh undang-undang maupun yang
telah tertuang dalam SOP (Standard Operating Prosedure) BNP2TKI yang berada
di pusat. Prosedur penanganan masalah yang dilakukan BP3TKI Jawa Tengah
adalah memberikan bantuan dalam hal konsultasi hukum untuk masalah-masalah
yang bukan merupakan pelanggaran dan fasilitasi untuk masalah-masalah yang
merupakan pelanggaran.
Salatiga, Mei 2014
Adika Putraga Sembiring
xiii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i
LEMBAR PERSETUJUAN ............................................................................ ii
LEMBAR PENGUJIAN ................................................................................. iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ............................... vii
UCAPAN TERIMAKASIH ........................................................................ .... viii
KATA PENGANTAR .................................................................................... x
DAFTAR ISI ................................................................................................... xiii
DAFTAR TABEL ........................................................................................... xvii
DAFTAR BAGAN………………………………………………………….. xviii
ABSTRAK ...................................................................................................... xix
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
1. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1
2. Pembatasan Masalah ........................................................................ 10
3. Rumusan Masalah ........................................................................... 10
4. Tujuan Penelitian ............................................................................. 11
5. Manfaat Penelitian ............................................................................ 12
xiv
6. Metode Penelitian ............................................................................ 13
6.1. Metode Pendekatan .................................................................. 13
6.2. Jenis Penelitian ......................................................................... 13
6.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data ........................... 13
6.3.1. Data Primer ....................................................................... 13
6.3.2. Data Sekunder ................................................................... 14
BAB II PEMBAHASAN ................................................................................ 15
A. Kerangka Teori ....................................................................................... 15
1. Asas-asas Penempatan TKI .............................................................. 15
2. Perlindungan Hukum TKI di Luar Negri ........................................ 17
2.1. Pengertian Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ......... 17
2.2. Landasan Hukum Perlindungan TKI ........................................ 20
3. Alasan Diadakannya Perlindungan Hukum TKI
(UU No. 39 Tahun 2004) ................................................................. 41
B. Hasil Penelitian ....................................................................................... 44
1. Gambaran Umum Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jawa Tengah. ............................. 44
1.1. Tugas, Fungsi, Kewenangan, Instansi dan Lembaga Terkait, dan
Ruang Lingkup BP3TKI Jawa Tengah ...................................... 45
xv
1.2. Organisasi dan Manajemen BP3TKI ........................................ 50
1.3. Bagan Organisasi ...................................................................... 52
2. Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan Balai Pelayanan Penempatan
dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa Tengah dalam
melakukan perlindungan TKI ke luar negri pada saat pra penempatan
dan selama penempatan ..................................................................... 53
2.1. Upaya Pencegahan Pada saat Pra Penempatan ........................... 54
2.2. Upaya pencegahan Selama Masa Penempatan ........................... 62
3. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI)
Provinsi Jawa Tengah dalam menangani masalah-masalah
yang timbul untuk melakukan perlindungan hokum
kepada TKI ke luar negri pada saat pra penempatan
dan selama penempatan ..................................................................... 62
C. Analisis….. ............................................................................................. 71
1. Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan Balai Pelayanan
Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa Tengah
dalam melakukan perlindungan TKI ke luar negri pada saat
pra penempatan dan selama penempatan. .......................................... 71
2. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI)
Jawa Tengah dalam menangani masalah-masalah yang timbul
untuk melakukan perlindungan hukum kepada TKI ke luar
negri pada saat pra penempatan dan selama penempatan .................. 75
BAB III PENUTUP ......................................................................................... 80
A. KESIMPULAN ............................................................................. 80
xvi
B. SARAN ......................................................................................... 82
DAFTAR BACAAN ....................................................................................... 83
xvii
DAFTAR TABEL
Tabel
1. Masalah yang dihadapi TKI pada pra penempatan (dalam negeri),
Selama penempatan (luar negeri) dan purna
penempatan (kembali ke Indonesia). ..................................................... 7
2. Permasalahan TKI yang dilaporkan ke BP3TKI dan telah
diselesaikan pada tahun 2008-2009 ....................................................... 10
xviii
DAFTAR BAGAN
Bagan
1. Struktur Organisasi BP3TKI Jawa Tengah ................................................ 52
xix
ABSTRAK
Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri
maupun untuk masyarakat. Ada banyak masalah yang dialami oleh Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) khususnya Provinsi Jawa Tengah selama masa pra penempatan
dan masa penempatan, seperti TKI gagal berangkat, penipuan peluang kerja, gaji
tidak dibayar, potongan gaji melebihi ketentuan, dan lain sebagainya.
Permasalahan tersebut hanyalah sedikit contoh yang menggambarkan perlunya
perlindungan hukum oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia (BP3TKI) Jawa Tengah yang bertugas untuk memberikan
kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan
dan penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan
terintegrasi di wilayah kerja masing-masing BP3TKI. Untuk melindungi TKI
yang bekerja di luar negeri, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dan
peraturan pelaksanaannya. Tujuan penempatan dan perlindungan calon TKI/ TKI
ialah untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal
dan manusiawi; menjamin dan melindungi calon TKI/ TKI sejak di dalam negeri,
di Negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia; serta meningkatkan
kesejahteraan TKI dan keluarganya.
Permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini ada dua yaitu
bagaimana upaya-upaya pencegahan yang dilakukan Balai Pelayanan Penempatan
dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan
TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan dan selama penempatan dan
bagaimana Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa
Tengah menangani masalah-masalah yang timbul dalam melakukan perlindungan
hukum kepada TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan dan selama
penempatan.
Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis mempergunakan tehnik
pengumpulan data wawancara dan mempelajari buku-buku literatur. Wawancara
merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara
langsung dengan pihak terkait. Sebagai pihak yang diwawancara adalah Kepala
Seksi perlindungan dan pemberdayaan TKI di BP3TKI Jawa Tengah.
Pengumpulan data juga diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari
buku-buku literatur, dokumen serta peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti. Terhadap data yang diperoleh, penulis
menganalisanya dengan metode yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang
diterapkan adalah berupa penelitian eksploratoris yang tujuan untuk mengetahui
perlindungan hukum serta pencegahan maupun penindakan yang dilakukan
BP3TKI Jawa Tengah dalam menangani masalah TKI selama pra penempatan
maupun masa penempatan (di luar negeri).
Dalam upaya pencegahan yang dilakukan BP3TKI Provinsi Jawa Tengah
untuk melakukan perlindungan TKI di luar negeri pada masa pra penempatan dan
xx
selama penempatan dibutuhkan adanya kesadaran TKI sebagai langkah awal
untuk mengikuti prosedur yang benar dan resmi guna bekerja di luar negeri.
Penanganan yang dilakukan BP3TKI Jawa Tengah adalah seperti melakukan
peninjauan ulang, mengevaluasi, dan mengawasi PPTKIS untuk kelengkapan
data-data diri para TKI serta menjamin kembali keberangkatan TKI melalui
prosedur resmi ketika TKI telah dideportasi dari negara tujuan.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum TKI, BP3TKI Jawa Tengah.
Top Related