TAKE HOME EXAMINATION
PERENCANAAN WILAYAH
“PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH PESISIR”
OLEH :
RAHEL LASMARIA SIMBOLON
05101001085
JURUSAN AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2013
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Ruang merupakan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,
termasuk ruang didalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelansungan hidupnya.
Sementara tata ruang merupakan kegiatan menata ruang untuk kehidupan agar sesuai
kebutuhan.
Berbagai konsep nomenklatur wilayah seperti “wilayah”, “kawasan”, “daerah”,
“regional”, “area”, “ruang” dan istilah-istilah sejenis banyak dipergunakan dan saling
dapat di pemahaman yang berbeda-beda. Ketidakkonsistenan istilah tersebut kadang
menimbulkan kerancuan pemahaman dan sering membingungkan. Menurut Undan-
undang No. 26/2007, wilayah merupakan ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan aspek fungsional.
Menurut FE UI, perencanaan merupakan suatu proses yang cukup kompleks
dalam pengambilan keputusan dimana melibatkan berbagai aktivitas, meliputi berbagai
ruang di tingkat pelaksana. Secara singkat dapat dikatakan bahwa perencanaan terdiri atas
dua unsur yaitu keinginan yang ingin dicapai dan cara untuk mencapainya. Produk dari
perencanaan tersebut merupakan sesuatu yang dapat digunakan agar dapat menyajikan
output dalam berbagai bentuk, seperti dokumen, proposal, dan sebagainya.
Jika ketiga definisi diatas digabungkan maka dapat disimpulkan bahwasannya
perencanaan tata ruang wilayah merupakan perencanaan penggunaan dan pergerakan
ruang tersebut, dimana dalam aktivitasnya menetapkan tujuan dan memilih langkah-
langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pengertian akan perencanaan
ini menjadi penting mengingat dalam pelaksanaannya turut terlibat pihak-pihak lain
seperti politisi, administrator, dan masyarakat umum.
Sebagai sumber daya, ruang memiliki karakteristik yakni dapat dimanfaatkan
untuk kesejahteraan manusia, dimana terdapat permintaan dan teknologi untuk
memanfaatkannya. Pesisir merupakan sumber daya alam yang sangat penting, dimana
hampir seluruh aktivitas sosial dan ekonomi memerlukan lokasi pesisir. Ada begitu
banyak lokasi pesisir yang memiliki nilai lansekap, habitat alam, dan sejarah yang tinggi
yang patut untuk dijaga dari berbagai kerusakan baik yang disengaja maupun tidak
disengaja.
Perencanaan tata ruang wilayah pesisir sangat berperan dalam penyelarasan
kebutuhan pembangunan wilayah dengan kebutuhan akan perlindungan, pelestarian, dan
peningkatan kualitas lingkungan, lansekap, habitat flora dan fauna, serta pembangunan
kawasan rekreasi pantai. Sehingga selain untuk melestarikan keindahan pantai,
perencanaan tata ruang wilayah pesisir juga diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan
yang dapat dikaji antara lain :
1. Bagaimana kondisi wilayah pesisir saat ini?
2. Apa yang mendasari timbulnya ide untuk menata ruang wilayah pesisir?
3. Apa saja kebijakan yang patut diterapkan untuk menata ruang wilayah pesisir?
C. Tujuan Penulisan
Sejalan dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan ini adalah :
1. Mengetahui kondisi wilayah pesisir saat ini
2. Mengetahui hal yang mendasari timbulnya ide untuk menata ruang wilayah pesisir
3. Mengetahui kebijakan yang patut diterapkan untuk menata ruang wilayah pesisir
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Kondisi Wilayah Pesisir Saat Ini
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia, wilayah
perairan Indonesia mencakup :
1. Laut territorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut diukur dari garis
pangkal kepulauan Indonesia,
2. Perairan Kepulauan, adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis
pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jarak dari pantai,
3. Perairan Pedalaman adalah semua peraiaran yang terletak pada sisi darat dari garis air
rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk didalamnya semua bagian dari perairan
yang terletak pada sisi darat pada suatu garis penutup
Wilayah laut dan pesisir beserta sumberdaya alamnya memiliki makna strategis bagi
pengembangan ekonomi Indonesia, karena dapat diandalkan sebagai salah satu pilar ekonomi
nasional. Disamping itu, fakta-fakta yang telah dikemukakan beberapa ahli dalam berbagai
kesempatan, juga mengindikasikan hal yang serupa. Fakta-fakta tersebut antara lain adalah :
1. Secara sosial, wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 110 juta jiwa atau 60% dari
penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai.
Dapat dikatakan bahwa wilayah ini merupakan cikal bakal perkembangan urbanisasi
Indonesia pada masa yang akan dating.
2. Secara administratif kurang lebih 42 Daerah Kota dan 181 Daerah Kabupaten berada
di pesisir, dimana dengan adanya otonomi daerah masing-masing daerah otonomi
tersebut memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pengolahan dan pemanfaatan
wilayah pesisir.
3. Secara fisik, terdapat pusat-pusat pelayanan sosial-ekonomi yang tersebar mulai dari
Sabang hingga Jayapura, dimana didalamnya terkandung berbagai asset sosial (Social
Overhead Capital) dan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi dan financial yang
sangat besar.
4. Secara ekonomi, hasil sumberdaya pesisir telah memberikan kontribusi terhadap
pembentuka PDB nasional sebesar 24% pada tahun 1989. Selain itu, pada wilayah ini
juga terdapat berbagai sumber daya masa depan (future resources) dengan
memperhatikan berbagai potensinya yang pada saat ini belum dikembangkan secara
optimal, antara lain potensi perikanan yang saat ini baru sekitar 58,5% dari potensi
lestarinya yang termanfaatkan.
5. Wilayah pesisir di Indonesia memiliki peluang untuk menjadi produsen (exporter)
sekaligus sebagi simpul transportasi laut di Wilayah Asia Pasifik. Hal ini
menggambarkan peluang untuk meningkatkan pemasaran produk-produk sektor
industri Indonesia yang tumbuh cepat (4%-9%)
6. Selanjutnya, wilayah pesisir juga kaya akan beberapa sumber daya pesisir dan lauatan
yang potensial dikembangkan lebih lanjut meliputi (a) pertambangan dengan
diketahuinya 60% cekungan minyak, (b) perikanan dengan potensi 6,7 juta ton/tahun
yang tersebar pada 9 dari 17 titik penangkapan ikan di dunia, (c) pariwisata bahari
yang diakui duniadengan keberadaan 21 spot potensial, dan (d) keanekaragaman
hayati yang sangat tinggi (natural biodiversity) sebagai daya tarik bagi pengembangan
kegiatan “ecotaurism”.
7. Secara biofisik, wilayah pesisir di Indonesia merupakan pusat biodiversity laut tripis
dunia kerena hamper 30% hutan bakau dan terumbu karang dunia terdapat di
Indonesia.
8. Secara politik dan hankam, wilayah pesisir merupakan kawasan perbatasan antar
Negara maupun antar daerah yang sensitive dan memiliki implikasi terhadap
pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Berdasarkan pengalaman hingga saat ini, kebanyakan wilayah pesisir Indonesia belum
digali potensinya secara utuh, terutama wilayah pesisir yang dihuni oleh para nelayan.
Kebanyakan nelayan hanya memanfaatkan hasil laut seperti ikan, rumput laut, terumbu
karang, dan sebagainya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga
potensi pesisir yang sebenarnya besar hanya diberdayakan untuk mencukupi kebutuhan fisik
masyarakat saja. Mereka belum banyak melakukan pemanfaatan terhadap potensi pesisir
secara besar-besaran guna mendapatkan keuntungan dan meningkatkan pertumbuhan
perekonomian. Pada umumnya hanya Kabupaten dan Kota yang memanfaatkan pesisir
sebagai usaha ekonomi dalam skala besar, dimana pemanfaatan lebih cenderung kepada
sektor pariwisata. Namun, wewenang untuk mengelola bidang kelautan ini masih termasuk
wewenang baru bagi daerah sehingga belum sepenuhnya dilakukan oleh Kabupaten dan Kota
di wilayah pesisir.
2.2 Hal yang Mendasari Timbulnya Ide untuk Menata Ruang Wilayah Pesisir
Sebagian besar pemanfaatan potensi wilayah pesisir yang dilakukan masyarakat
belum memenuhi ketentuan secara lestari dan berkelanjutan. Jika terus-menerus dilanjutkan,
maka dapat berpengaruh terhadap kelestarian pesisir dan lingkungannya. Penyebab degradasi
kondisi daerah pesisir secara tidak langsung juga disebabkan oleh pengelolaan sumber daya
alam di hulu yang berpengaruh terhadap muara di pesisir.
Kebijakan reklamasi yang tidak berdasarkan kepada analisa dampak lingkungan pada
beberapa daerah juga berpengaruh terhadap ekosistem wilayah pesisir. Perizinan
pengembangan usaha bagi kelangan dunia usaha selama ini sebagian besar menjadi
kewenangan pusat. Kadangkala dalam hal ini pemberian izin tersebut tanpa memperhatikan
kepentingan daerah dan masyarakat setempat.
Jika kita perhatikan berbagai permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan dan
pengelolaan daerah pesisir dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
Pemanfaatan dan pengelolaan daerah belum diatur dengan peraturan perundang-
undangan yang jelas, seingga daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan sesuatu
kebijakan.
Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir cendrung bersifat sektoral, sehingga
kadangkala melahirkan kebijakan yang tumpang tindih satu sama lain.
Pemanfatan dan pengelolaan daerah pesisir belum memperhatikan konsep daerah
pesisir sebagai suatu kesatuan ekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah
administratif pemerintahan, sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan
antar daerah.
Kewenangan daerah dalam rangka otonomi daerah belum dipahami secara
komprehensif oleh para stakeholders, sehingga pada setiap daerah dan setiap sektor
timbul berbagai pemahaman dan penafsiran yang berbeda dalam pemanfaatan dan
pengelolaan daerah pesisir.
Wilayah pesisir harus dilindungi dengan sistem perencanaan tata ruang dan harus
dikelola secara bijak oleh pemerintah daerah, pemilik lahan dan instansi pengendali
lingkungan. Rencana tata ruang harus menentukan wilayah pesisir di setiap daerah. Pada
wilayah ini, kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan tunduk pada peraturan yang
khusus, yang perlu dibuat oleh setiap pemda dengan berpedoman pada peraturan nasional
yang berlaku. Masyarakat perlu memahami bahwa pembangunan di wilayah pesisir sering
menimbulkan dampak terhadap wilayah lepas pantai (offshore). Suatu kegiatan masyarakat
dapat berdampak pada ketersediaan ikan dan keberadaan terumbu karang dan dengan
demikian juga mempengaruhi mata pencaharian masyarakat nelayan setempat. Pemda harus
memperhatikan hal demikian pada saat membuat keputusan perencanaan. Demikian juga,
ketika mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan yang
dilakukan di luar wilayah pesisir, pemda perlu mempertimbangkan pengaruh atas wilayah
pesisir tersebut.
Kegiatan yang berlokasi di bawah wilayah pesisir juga harus dikendalikan. Setiap
kegiatan harus memenuhi ketentuan yang berlaku seperti misalnya dalam hal pengeboran
minyak bumi dan gas, navigasi, penelitian dasar laut, reklamasi, dan sebagainya. Sebelum
memulainya, terlebih dahulu harus dilakukan konsultasi publik dan penyusunan andal secara
benar. Kebijakan khusus perlu diterapkan pada sejumlah wilayah pesisir yang memiliki nilai
pemandangan, konservasi alamiah, atau kandungan ilmiah yang tinggi. Pemerintah dan
pemda perlu menyusun peraturan agar wilayah pesisir yang memiliki kualitas khusus ini tidak
hancur karena ketidaktahuan atau kesengajaan. Pemerintah Pusat dan Pemda dapat
menetapkan bahwa kegiatan yang berlokasi di kawasan yang memiliki karakter khusus ini
harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan tersebut.
2.3 Kebijakan Tata Ruang Wilayah Pesisir
Ada beberapa kebijakan yang dapat diterapkan untuk menata ruang wilayah pesisir,
diantaranya kebijakan konservasi lingkungan alam, kebijakan pencegahan bencana alam, dan
kebijakan rehabilitasi lingkungan.
1. Kebijakan Konservasi Lingkungan Alam
Kebijakan ini memprioritaskan perlindungan dan peningkatan kekayaan karakter
alam wilayah pesisir yang tidak untuk dikembangkan. Pembangunan wilayah pesisir yang
memiliki pemandangan alam indah dan nilai sejarah, sebisa mungkin harus dibatasi,
terutama aktivitas pembangunan berskala besar seperti pembangunan perumahan tepi
pantai. Pembangunan seperti itu hanya akan mengancam terjadinya kerusakan lingkungan
yang seharusnya dikonservasi.
Wilayah pesisir menyediakan banyak habitat bagi alam, dimana perannya sangat
penting bagi dunia nasional maupun internasional. Karena itu, wilayah pesisir harus
dilindungi dan dilestarikan. Selain itu, wilayah pesisir juga memiliki kawasan pertanian
subur. Pertimbangan yang matang sangat diperlukan untuk menentukan keputusan
pembangunan di wilayah pesisir tersebut.
Muara yang terdapat di wilayah pesisir memiliki pengaruh atas pembangunan,
dimana aktivitas perikanan dan terumbu karang ditemukan pada bagian ini. Untuk
merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan, perlu pemahaman yang detail atas
wilayah pesisir tersebut, dimana terdapat hubungan antara mata pencaharian penduduk,
sumber daya pantai, keindahan panorama, dan diversifikasi kehidupan liar. Selain itu,
masih terdapat beberapa wilayah pesisir yang memiliki nilai sejarah yang baik, seperti
monumen peninggalan zaman dahulu, prasasti, dan sebagainya.
2. Kebijakan Pencegahan Bencana Alam
Wilayah pesisir memiliki potensi bencana yang cukup besar, dimana sering sekali
terjadi banjir, abrasi pantai, erosi, tsunami, dan tanah longsor. Tentu dengan adanya
peringatan ini, kebijakan yang dibuat haruslah mampu menghindari wilayah pesisir
tersebut dari terjadinya bencana alam. Secara khusus, pembangunan di wilayah yang
berpotensi tinggi terhadap bencana tidak diperbolehkan. Karena itu, pemerintah daerah
harus mampu meminimalkan pembangunan di wilayah yang mengandung ancaman
bencana alam yang cukup tinggi, dengan terlebih dahulu mengindentifikasi jenis bencana
yang sering terjadi dan upaya pencegahan yang sekiranya dapat dilakukan. Analisis resiko
harus dilakukan secara cermat dan pemerintah daerah harus tegas dalam membatasi
pembangunan di wilayah yang tidak stabil, wilayah yang berdataran rendah, dan wilayah
yang dekat dengan pemukiman. Pada intinya, kebijakan yang diterapkan di wilayah
pesisir harus mampu mencegah terjadinya bencana alam.
3. Kebijakan Rehabilitasi Lingkungan
Menonjolkan keindahan alam dan ekologi pantai bisa dijadikan sebagai upaya
untuk memperbaiki lingkungan fisik, misalnya dengan memindahkan bagian yang
mengganggu lingkungan dan merusak pemandangan. Untuk merehabilitasi wilayah
pesisir tersebut, baik pemerintah maupun swasta harus terlebih dahulu mengajukan usulan
rehabilitasi kepada instansi yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut. Kebanyakan
kasus yang terjadi, inisiatif untuk merehabilitasi wilayah pesisir berasal dari pemerintah
lokal. Beberapa kawasan yang membutuhkan rehabilitasi seringkali berada di wilayah
yang sudah terbangun, seperti pelabuhan tempat rekreasi pantai. Karena itu, perencanaan
tata ruang wilayah pesisir harus meliputi usaha peningkatan daya tarik wilayah tersebut
sebagai tempat peristirahatan dan menambahkan fungsi serta aktivitas baru bagi kawasan
pelabuhan yang sempat “mati”. Guna meningkatkan kualitas lingkungan, perlu dilakukan
rehabilitasi fungsi bagi garis pantai yang mengalami kerusakan akibat pembangunan
industri, pertambangan, dan pembuangan limbah.
BAB III
PENUTUP
Perencanaan wilayah pesisir merupakan masalah strategis karena terkait dengan
proses alam yang ekstensif dan sering melampaui batas-batas kewenangan dan kemampuan
pemerintah daerah dan pusat. Dalam upaya memperbaikinya, tidak hanya pemerintah daerah
saja yang harus berperan aktif tapi juga masyarakat yang notabenenya lebih mengetahui
keadaan pesisir yang dihuninya. Masyarakat lokal dengan pengetahuan, keterampilan dan
kesadarannya dapat meningkatkan peranannya dalam perlindungan sumber daya alam
sekitarnya. Karena itu, salah satu upaya untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam
pengelolaan sumber daya alam dan wilayah pesisir dan laut adalah dengan meningkatkan
pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk berbuat sesuatu demi melindungi
sumber daya alam. Pengetahuan dan keterampilan tersebut tidak harus berkaitan langsung
dengan upaya-upaya penanggulangan masalah kerusakan sumber daya alam tetapi juga hal-
hal yang berkaitan dengan usaha ekonomi, terutama dalam rangka membekali masyarakat
dengan usaha ekonomi alternatif sehingga tidak merusak lingkungan.
Di pihak pemerintah, kebijakan pembangunan perlu dirumuskan untuk wilayah yang
berdekatan dengan wilayah pesisir. Pembangunan dalam wilayah suatu pesisir dapat
mengurangi nilai konservasi dan keindahan alami pantai di wilayah pesisir lainnya.
Keputusan mengenai pembangunan baru dapat menimbulkan resiko atas wujud pemanfaatan
ruang seperti pelabuhan, pertahanan laut, perlindungan pantai. Pembangunan fasilitas rekreasi
dapat mengubah proses erosi dan pengendapan atau merusak kawasan konservasi alam yang
berharga.
Karena itulah, pemerintah Pusat perlu mendukung kerjasama pemerintah daerah
dalam menyiapkan rencana tata ruang wilayah pesisir secara bersama. Pemerintah Pusat juga
perlu menekankan adanya kebutuhan untuk melibatkan pihak-pihak lain, khususnya
masyarakat dan organisasi yang terkait dengan pantai.
DAFTAR PUSTAKA
Hdarwanto. 2007. Perencanaan Wilayah Pesisir. (http://hdarwanto.blogspot.com/2007/09/
perencanaan-wilayah-pesisir.htm l ). Diakses pada 9 Oktober 2013.
Nurlila. 2013. Materi Perencanaan Wilayah. Universitas Sriwijaya : Indralaya
The Indonesian Coral Reef Foundation. Ekosistem Pesisir. (http://www.terangi.or.id/index.
php?option=com_content&view=article&id=153:ekosistem). Diakses pada 9 Oktober
2013.
Top Related