PE
RE
NC
AN
AA
N D
AN
PE
NG
AN
GG
AR
AN
1. Pendahuluan
- Pengantar
- Tujuan
- Definisi
3. Pendekatan Prestasi Kerja
(Anggaran Kinerja)
2. Perencanaan dan Penganggaran
1. Pendahuluan
1.1 Pengantar
Keberhasilan dalam perencanaan dan pengendalian
sebagai fungsi elementer manajemen keuangan publik. Dalam
penyusunan anggaran program-program diterjemahkan sesuai
dengan tanggung jawab dari tiap kepala satuan kerja,
pertanggung jawaban sebagai pelaksana program atau bagian
dari program. Penyusunan anggaran adalah proses penentuan
peran setiap kepala satuan kerja dalam pelaksanaan program
atau bagian program. Disisi lain, penganggaran diartikan
sebagai bagian dari proses manajemen strategis, dengan
demikian penentuan program dan aktivitas tidak berdiri sendiri.
Anggaran kinerja adalah sistem anggaran yang lebih
menekankan pada pendayagunaan dana yang tersedia untuk
mencapai hasil yang optimal. Penganggaran kinerja mencoba
mengaitkan anggaran dengan kinerja dari setiap suatu anggaran
yang dikeluarkan.
1.2 Tujuan
Penguasaan materi dalam modul ini, yang dirancang
sebagai landasan dasar anggaran, akan dapat : menjelaskan
pengertian dan konsep tentang perencanaan, penganggaran
dan pendekatan prestasi kerja (anggaran kinerja) serta prinsip-
prinsip anggaran berbasis kinerja.
1.3 Definisi
• Anggaran merupakan titik fokus dari persekutuan antara
proses perencanaan dan pengendalian.
• Penganggaran adalah proses penerjemahan rencana
aktivitas kedalam rencana keuangan (budget). Dalam makna
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
DR. TJAHJANULIN DOMAI, MS
Lab. Politik dan Tata Pemerintahan, Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Brawijaya
MODUL
UBDistanceLearning ���� ����
[88]
Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012
yang lebih luas, penganggaran meliputi penyiapan, pelaksanaan, pengendalian,
dan pertanggung jawaban anggaran yang biasa dikenal dengan siklus
anggaran.
• Dengan demikian, penganggaran perlu adanya standarisasi dalam berbagai
formulir, dokumen, instruksi, dan prosedur karena menyangkut dan terkait
dengan operasional satuan kerja pemerintah.
• Dalam satuan kerja pemerintah, penganggaran boleh jadi merupakan proses
yang terus menerus. Hal tersebut terjadi karena ketika beberapa bulan
anggaran tahun berjalan mulai diimplementasikan, tim anggaran telah bekerja
kembali untuk Menyiapkan anggaran tahun berikutnya.
• Anggaran merupakan dokumen formal dan sangat terinci, untuk itu, perlu waktu
yang lama dalam Menyiapkan suatu anggaran agar tersedia tepat di awal tahun
berikutnya dan disetujui semua pihak.
• Ketaatan terhadap alokasi anggaran menjadi perhatian utama. Begitu pula
dengan pelaporan dan pertanggung jawaban.
2. Anggaran
Gambar Landasan Pemikiran
Esensi dari landasan pemikiran pemerintah daerah yaitu :
Bagaimana wewenang hak dan kewajiban daerah ditopang oleh manajemen
keuangan “modern”.
Perlu PP tentang Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan,
Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan daerah.
[89]
Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012
Gambar Desain Pengelolaan Keuangan Daerah
Gambar Hirarki Perencanaan
Pasal 150 ayat (3)
Perencanaan Pembangunan Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
(Pasal 153)
Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
(Pasal 154)
Gambar Produk Perencanaan
[90]
Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012
Pendekatan Perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang
terdapat pada PP No. 21 Tahun 2004 dan PP No. 28 Tahun 2005 adalah:
a. Kerangka pengeluaran jangka menengah
b. Penganggaran terpadu
c. Penganggaran berbasis kinerja
Adapun tujuan dari kerangka pengeluaran jangka menengah (MTEF) yaitu:
(a) memelihara kelanjutan fiskal (fiscal sustainability) dan disiplin fiscal secara
berkelanjutan; (b) meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan
penganggaran; dan (c) menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
Metode yang digunakan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah :
a. Estimasi pengeluaran di masa datang atas dasar pendekatan baseline, seperti
pengeluaran perawatan aset fisik yang telah selesai dibangun.
b. Estimasi pengeluaran akibat adanya penghematan (saving) dari program/
kegiatan yang tidak lagi dianggap prioritas, sehingga tersedia dana untuk
program/ kegiatan yang tinggi prioritasnya.
c. Estimasi pengeluaran untuk program/ kegiatan baru yang sudah mendapatkan
sumber pendanaan yang pasti seperti: dari pinjaman atau hibah.
d. Estimasi pengeluaran dengan memasukkan seluruh program/ kegiatan baru
yang belum mendapatkan kepastian pendanaan.
Penganggaran terpadu. Penyusunan rencana keuangan tahunan yang
dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan
kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi
dana. Tidak lagi mengenal anggaran belanja rutin dan pembangunan, belanja
aparatur dan belanja publik.
Penganggaran berbasis kinerja meliputi : Pendekatan dengan keluaran/ hasil
dari kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Setiap alokasi dana yang
direncanakan harus terkait dengan tingkat pelayanan dan hasil yang dapat dicapai
[91]
Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012
dan penyusunan anggaran didasarkan capaian kinerja, analisis standar belanja,
standar satuan harga, standar pelayanan minimal.
Tabel Dokumen Perencanaan Daerah Sesuai UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25
Tahun 2004 dan UU No. 32 Tahun 2004
UU No. 25 Tahun 2004 Jangka Waktu
Jangka
Panjang
(20 tahun)
• RPJP
(Nasional dan Daerah)
• 20 TAHUN
Ditetapkan 6 bulan setelah pelantikan
presiden. Daerah menyusun RPJP
nasional ditetapkan
Jangka
Menengah
(5 tahun)
• RPJM
• RENSTRA SKPD
• 5 TAHUN
RPJM ditetapkan 3 bulan setelah Kdh
terpilih dilantik dan dituangkan ke dalam
Perda sedangkan Renstra SKPD
ditetapkan dalam bentuk SK KDH.
Jangka
Pendek
(1 tahun)
• RKPD
• RENJA SKPD
• APBD
• DPA
• 1 TAHUN
Peraturan Kepala Daerah
Tabel Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah
SELAMA INI PERIODE
(Tahun) KEDEPAN
Poldas
Propeda / Renstra
Renstra Dinas / UK
-
AKU-SP / Repetada
RASK
RAPBD / APBD
DASK
20
5
5
1
1
1
1
1
RPJP Daerah
RPJM Daerah
Renstra SKPD
Kebijakan Umum APBD RKPD
Renja SKPD
RKA SKPD
RAPBD / APBD
DPA-SKPD
Gambar Penyusunan Dan Penetapan Perda APBD
[92]
Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012
3. Pendekatan Prestasi Kerja (Anggaran Kinerja)
Pendekatan prestasi kerja merupakan suatu sistem anggaran yang
mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dari perencanaan alokasi
biaya (input) yang ditetapkan. Input (masukan) adalah besarnya sumber-sumber
seperti dana, sumber daya manusia, material, waktu dan teknologi yang digunakan
untuk melaksanakan program atau kegiatan sesuai dengan (input) yang digunakan.
Output (keluaran) menunjukkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari
program atau kegiatan sesuai dengan (input) yang digunakan. Kinerja tersebut
ditunjukkan oleh adanya hubungan antara input (masukan dengan output
(keluaran). Indikator kinerja meliputi masukan (input) keluaran (output) dan hasil
(income).
Tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari
keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. Target kinerja adalah
hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu
kegiatan.
Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menilai hasil yang diharapkan
dari suatu kegiatan dengan menetapkan tolak ukur kinerja berupa indikator sebagai
berikut :
• Masukan (input) adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkatan atau besaran
sumber dana, SDM, material, waktu, teknologi dan sebagainya yang digunakan
untuk melaksanakan program dan kegiatan.
• Keluaran (output) adalah tolak ukur kinerja berdasarkan produk yang dihasilkan
dari program dan kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.
[93]
Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012
• Hasil (outcome) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan
yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah
dilaksanakan.
• Manfaat (benefit) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan
yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah
daerah dari hasil.
• Dampak (impact) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap
kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat.
Gambar Contoh Kegiatan
Standar analisis belanja pemerintah daerah terdiri dari a) Dalam sistem
anggaran kinerja setiap usulan program, kegiatan dan anggaran dinilai
kewajarannya; b) Standar analisa belanja adalah standar atau pedoman yang
digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program
atau kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran; c) Penilaian
kewajiban dalam standar analisis belanja; dan d) mencakup dua hal yaitu
kewajaran beban kerja dan kewajaran biaya.
Penilaian kewajaran beban kerja :
• Kaitan logis antara program/kegiatan yang diusulkan dengan strategi dan
prioritas APBD
• Kesesuaian antara program/ kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok dan
fungsi satuan kerja yang bersangkutan
• Kapasitas satuan kerja untuk melaksanakan program/ kegiatan pada tingkat
pencapaian yang diinginkan dan dalam jangka waktu satu tahun anggaran
[94]
Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012
Sedangkan dalam penilaian kewajaran biaya :
• Kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja
(standar biaya)
• Kaitan antara standar biaya dengan harga yang berlaku
• Kaitan antara biaya yang dianggarkan, target pencapaian kinerja dengan sumber
dana
Gambar Penilaian Kewajaran Biaya
Contoh dari penilaian kewajaran biaya :
KEGIATAN KINERJA TARGET
Diklat Anggaran Kinerja 100 Peserta Terlatih
ANGGARAN BELANJA BIAYA
Belanja Pegawai/ Personalia
Belanja Barang/ Jasa
Belanja Perjalanan Dinas
STANDAR
Belanja Rata-Rata Per
Peserta
HARGA SATUAN
Honor Fasilitator
Biaya Makan & Minum
Biaya Penggandaan
Biaya Transport
3.1 Prinsip-Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja
a. Transparansi
Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan
pelaksanaan dan pelaporan evaluasi anggaran. Dengan demikian setiap
[95]
Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012
anggota masyarakat mempunyai hak dan akses yang sama untuk
mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan
kepentingan masyarakat, terutama dalam hal jaminan terpenuhinya
kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.
b. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang mengandung
arti bahwa proses penganggaran benar-benar dapat dipertanggung-
jawabkan kepada masyarakat dan lembaga perwakilannya. Masyarakat
mempunyai hak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana dan
implementasi anggaran. tersebut. Akuntabilitas berlandaskan asas
efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
c. Value for Money
Proses penganggaran menerapkan prinsip ekonomis, efisien dan efektif.
Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam
jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang paling murah. Efisien
berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (public money) dapat
menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Sedangkan efektif
adalah penggunaan anggaran tersebut hares mencapai target/tujuan
pelayanan publik. Implementasi prinsip value for money memberikan
manfaat: pertama, efektifitas pelayanan publik dalam arti tepat sasaran;
kedua, meningkatkan mutu pelayanan publik; ketiga, penghematan biaya
pelayanan karena berkurangnya inefisiensi dan penghematan sumber
daya; keempat, alokasi pembiayaan berorientasi pada kepentingan publik;
dan kelima, meningkatkan kesadaran penghargaan terhadap publik (public
cost awareness) sebagai akar pelaksanaan pertanggungjawaban publik.
Prinsip-prinsip pokok di atas bersifat mendasar bagi penyusunan
anggaran. Berikut im prinsip-prinsip pokok yang sebaiknya digunakan dalam
penganggaran dan manajemen keuangan daerah (World Bank 1998 dalam
Mardiasmo, 2002) :
a. Komprehensif dan disiplin
Anggaran daerah merupakan salah satu instrumen yang menjamin
terciptanya disiplin pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah. Oleh
karena itu anggaran daerah hares bersifat komprehensif, yaitu
menggunakan pendekatan yang holistik dalam mendiagnosa masalah
yang dihadapi, analisis antar masalah yang mungkin muncul, evaluasi
kapasitas kelembagaan yang dipunyai dan mencari cara-cara terbaik untuk
memecahkannya.
b. Fleksibilitas
Pemerintah pusat perlu memberikan ruang yang lebih memadai bagi
pemerintah daerah untuk menganalisa informasi, potensi sumber daya,
permasalahan dan rencana kegiatan/program yang akan disusun dalam
anggaran. “Intervensi” pemerintah pusat hanya bersifat masukan dan
[96]
Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012
dilakukan dengan hati-hati tanpa mematikan prakarsa, inisiatif dan
kemampuan inovasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
c. Terprediksi
Prinsip ini menekankan terpenuhinya semua informasi yang berkaitan
dalam pelaksanaan kegiatan/program yang didanai oleh anggaran daerah
agar dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Dengan terpenuhinya
informasi, maka segala hal yang mungkin terjadi di masa yang akan
datang dapat diperkirakan dan dipersiapkan langkah-langkah
antisipasinya. Dengan demikian setiap penyusunan anggaran baru dapat
ditingkatkan kualitas implementasinya.
d. Kejujuran
Kejujuran dalam anggaran daerah tidak hanya menyangkut persoalan etika
atau moral pelaksana anggaran, namun juga berhubungan dengan
kemampuan dalam memproyeksikan penerimaan dan pengeluaran yang
mempunyai kemungkinan terjadinya bias. Sumber bias yang memunculkan
ketidakjujuran ini dapat berasal dari aspek teknis dan politis dalam
pelaksanaan anggaran nantinya. Proyeksi yang terlalu optimis akan
mengesampingkan kendala-kendala yang akan muncul, sehingga
kemungkinan implementasi anggaran yang tidak efisien dan efektif akan
terjadi.
e. Informasi
Informasi adalah basis kejujuran dan proses pengambilan keputusan yang
baik. Karenanya, pelaporan yang teratur dan validitasnya terpercaya
tentang input, output, outcome dan pelaporan benefit serta impact suatu
kebijakan (anggaran) adalah sangat penting artinya.
Gambar Value for Money
A. Manfaat:
1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang
diberikan tepat sasaran
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik dan menurunkan biaya
pelayanan publik karena terjadinya penghematan dan berkurangnya
in-efisiensi
3. Alokasi belanja lebih berorientasi pada kepentingan publik
4. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (public cost awareness)
[97]
Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012
B. Ekonomis :
• Perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan
moneter atau
• Sejauhmana organisasi publik mampu meminimalisasi “Input
Resources” dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak
Produktif
C. Efisiensi :
Pencapaian output maksimum dengan input tertentu atau dengan input
minimum untuk mencapai output tertentu
D. Efektivitas :
Tingkat pencapaian program dengan target yang ditetapkan atau
perbandingan outcome dengan output
E. Input
Resources yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan
F. Output :
Hasil yang dicapai suatu aktifitas
G. Outcome :
Dampak yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan
REFERENSI
Domai, Tjahjanulin. (2011). Bahan Ajar Kekuasaan Pemimpin Dalam Pengelolaan
Keuangan Publik. LPTP. FIA. UB.
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta.
Yowono, S., Indra, T.A., Hariyadi. (2005). Penganggaran Sektor Publik. Bayu Media.
Malang.
PROPAGASI
A. Diskusi
1. Latihan penyusunan APBN dan APBD
2. Penyusunan anggaran berbasis kinerja
B. Pertanyaan
1. Apa yang dimaksudkan dengan anggaran
2. Apa yang dimaksudkan dengan anggaran berbasis kinerja
3. Gambarkan hirarki perencanaan!
4. Gambarkan produk perencanaan!
5. Gambarkan contoh kegiatan anggaran berbasis kinerja!
6. Jelaskan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja!
7. Gambarkan model value for money!
C. Pertanyaan Multiple Choice
[98]
Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012
1. Anggaran merupakan titik fokus dari persekutuan antara proses perencanaan
dan pengendalian.
a. Benar
b. Salah
c. Ragu-ragu
2. Penganggaran adalah proses penerjemahan rencana aktivitas kedalam rencana
keuangan
a. Salah
b. Benar
c. Ragu-ragu
3. Rencana pembangunan jangka panjang nasional lamanya
a. 20 tahun
b. 10 tahun
c. 5 tahun
4. Salah satu prinsip anggaran berbasis kinerja adalah
a. Akuntabilitas
b. Akunting
c. a dan b benar
5. Value for money terdiri dari
a. Ekonomis
b. Ekonomis, efektif
c. Ekonomis, efisiensi, efektivitas
6. Dokumen rencana terdiri dari
a. Dimensi waktu dan administratif
b. Dimensi 5 tahun
c. Dimensi 1 tahun
7. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggung jawaban publik yang mengandung arti
bahwa proses penganggaran benar-benar dapat dipertanggung jawabkan
kepada
a. Negara
b. Pemerintah
c. Masyarakat dan DPR/ DPRD
Top Related