7/26/2019 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang
1/9
PERATURANKEPALA KEPOLISIANNEGARA REPUBLIKINDONESIA
NO.
POL :
TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAANPSIKOLOGIBAGICALON PEMEGANG
SENJATAAPIORGANIKKEPOLISIANNEGARAREPUBLIK INDONESIA
DANNON - ORGANIKTENTARANASIONALINDONESIA/
KEPOLISIANNEGARAREPUBLIK INDONESIA
DENGANRAHMATTUHANYANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIANNEGARA,REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa dalam rangka pemberian izin pemakaian dan penggunaan senjata
api organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan non organik
Tentara Nasional IndonesiaiKepolisian Negara Republik Indonesia
diperlukan pemeriksaan psikologi untuk mencegah adanya
penyalahgunaan senjata api organik Kepolisian Negara Republik.
Indonesia dan non-organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian
NegaraRepublikIndonesia;
b. bahwa untuk mendapatkan pelayanan pemberian izin pemakaian dan
penggunaan senjataapiyang optimal harus dijamin kescragarnan dalam
pelaksanaan pemeriksaan psikologi calon pemegang senjata api organik
KepolisianNegaraRepublikIndonesiadannon-organikTentaraNasional
Indonesia/KepolisianNegaraRepublikIndonesia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn hurufa
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara
RepublikIndonesia tentangTata Cara Pemeriksaan Psikologi BagiCalon
Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan Non-Organik Tentara Nasional ludonesia/Kepolisian Negara
RepublikIndonesia;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor2,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesianomor4168);
I
7/26/2019 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang
2/9
2
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan
Pemberian IzinPemakaian SenjataApi(BeritaNegara 1948 Nomor ]7);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun2002 tanggal
10Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara
RepublikIndonesia;
4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indones ia No. Pol.:
Kep/53/X/2002 tanggal 17
Oktobe
r 2002 tentang
Or
ganisasi dan
Tat
a
Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar
Kepolisian
Negara Republik Indonesiadanperubahannya;
5. Keputu san Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.:
Kep 54 X 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tar
Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara
Republi k Indonesia Daerah (Polda)dan
perubahannya;
6. Surat Keputusan Kapolri No.
Pol:
Skep/82 /2004 tanggal 18Februari
2004 tentang Pengawasan dan Pengend alian Senjat a pi Non-Organik
TNIIPolr i;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDON ESIA TENTAN G TATA CARA PEMERIKSAAN PSIKOLOGI
BAGI CALON PEMEGANG SENJATA API ORGANIK KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONES IA DAN NON -ORGAN IK TENTARA
NASIONAL rNDONESIA/KEPOLlS IAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA.
BAB
KETENTUA NUMUM
Pasal 1
Dalam Peraturaniniyang dimaksuddengan :
1. Kepoli sian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat
negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepadamasyara katdalam rangka terpeliharanyakeamananda!amnegeri.
7/26/2019 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang
3/9
3
2. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya
dise ut
TNI adalah alat negara yang
berperandalampertahanan negara.
3. Pemeriksaan psikologi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan,
pengolahan, dan evaluasi data psikologi untuk mengungkap karakteristik individual
berdasarkannilaidanpersyaratanyangditetapkan.
4. Calon pemegang senjata api organik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
adalah anggota Polriyangditunjuk oleh kesatuannya untuk mendapatkan izinpinjam
pakaisenjata apiorganik.
5. Calon pemegang senjataapinon-organikTentara Nasional IndonesiaJPolri (TNIIPolri)
adalah perorangan/pejabat yaitu pejabat pemerintah/pcjabat swastaJpejabat TNI atau
Polrilpurnawirawan TNI atau Polri/profesi yang diberikan izin untuk memiliki dan
menggunakansenjataapi.
6. Senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan ke luar satu atau sejumlah
proyektil denganbanruanbahanpeledak.
7. Senjataapi organik Polri adalahsenjataapimilikd inasPolri .
8. Senjataapinon-organikTNIIPoiriadalah senjata apiyanghanyadiizinkanbagipejabat
tertentu secara selektifdikaitkan dengan hakikat ancaman yang dihadapi dan hanya
dibatasi kepada pejabat pemerintah/pejabat swastaJpejabat TNIIPori/purnawirawan
TNIIPoi riyangmemilikijabatanpentingdipemerintahan/instansi swasta .
9. Aspek psikologi adalah komponen psikologi yang ditetapkan untuk diukur dalam
pemeriksaanpsikologi tertentu.
10. Sistem penilaian adalah cara atau metode yang digunakan untuk menetapkan hasil
pemeriksaan psikologisecarakualitatif dankuantitatif.
11. Psikolog adalah Sarjana Psikologi yang memiliki kornpetensi untuk melakukan
diagnosa, prognosa, dan perlakuan
treatment)
sebagai upaya untuk menyelesaikan
rnasalahpsikologis.
12. Tester adalah seseorang yang sudah mendapat pelatihan-pelatihan tester atau telah
mengikuti pendidikan kejuruan tester psikologi dengan pengendalian dan pengawasan
psikolog Polri untuk melakukan administrasi tes psikologi termasuk koreksi hasil
pemeriksaanpsikologi.
13. Panduan wawancara adalah pedoman yang digunakan sebagai panduan dalam
melakukanwawancara .
7/26/2019 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang
4/9
4
14.
Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan PsikoJogi yang
sela.ijutnya
disebut (SKHPP)
adalah surat keterangan hasil pemeriksaan psikologi yang dikeluarkan sebagai bukti
bahwa yang bersangkutan sudah rnengikuti tes psikologi.
BAB II
PERSIA PAN PEMERIKSAAN PSIKOL OGI
Bagian Kesatu
Pemohon dan Persyaratannya
Pasal2
(I ) Pemohon senjata api dibedakan menjadi :
a. anggota Polri untuk senjata api organik Polri; dan
b. masyarakat urr urn untuk senjata api non-organik TNIIPoin.
(2) Anggota Polri yang akan mengikuti pemeriksaan psikologi dipersyaratkan membawa
surat permohonan pemeriksaan psikologi dari Kepala Satuan Kerja pemohon .
(3) Masyarakat umum yang akan mengikuti pemeriksaan psikologi dipersyaratkan
membawa surat permohonan dari Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian
Negara Republik Indonesia atau Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah.
Bagian Kedua
Aspek Psikologi dan Instrumen
PasaI 3
( I) Aspek psikologi yang diungkap dalarn pemeriksaan psikoiogi bagi cajon pemegang
senjata api organik Polri dan non-organik TNI/Polri meliput i:
a. aspek pencetus; dan
b. aspek penghambat.
(2) Aspek psikologi pencetus sebagairnana dimaksud pada ayat I) huruf a adalah:
a. impulsif atau tidak mampu menahan dorongan untuk bertindak;
b. mudah tersinggung;
c. agresif atau dorongan menyakiti orang lain;
d. dorongan meluka i diri sendiri;
e. pamer;
f mempunyai prasangka yang tinggi terhadap orang lain;
7/26/2019 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang
5/9
5
g. lalai atau
kecenderungan
berperilakumemperbolehkanbarang-barangnyayang
khusus
dipinjam
orang lain dan meletakkan barang-barang di sembarang
tempat;dan
h.
mempunyai masalah
yangseriusdalamrumahtangga.
(3)
Aspek
psikologi
penghambat
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)
hurufb
adalah:
a.
penyesuaian
diri
yang
baik;
b. pengendali andiri;
c. superego
yang kuat
atau menghargainilai-nilai/aturan-aturan
yang
berlaku;
d.
dorongan humanisme
yangtinggi;
e. altematif
pemecahan
masalahatau
mampu memilih
alternatif
yang
tepatdalam
menyelesaikan permasalahan;dan
f.
dayatahan
terhadap
stres.
Pasal
(1) Instrumen untuk mengungkap aspek-aspek psikologi
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal3ayat(1)
dibedakan
:
a.
calon pemegang
senjataapiorganikPolri;dan
b.
calon pemegang
senjataapinonorganikTNI/Polri.
(2) Instrumen
untuk calon pemegang
senjata api organik Polri seb
agaiman
a dim aksud
padaayat(1)
huruf
aadalah:
a . bateraites kepribadian;
b. bateraites
sikap
kerja;
dan
c.
panduan wawancara
dan observasi.
(3) Instrumen untuk calon
pemegang
senjata api non-organik TNIlPolri sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
hurufb
adalah:
a. bateraites
kecerdasan
;
b. baterai tes kepribadian;
c. bateraites sikapkerja;dan
d. panduan wawancara dan observasi.
BagianKetiga
PetugasPelaksana
Pasal5
(1) Petugas
Pelaksana
terdiridari:
a. psikolog;dan
b. tester.
7/26/2019 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang
6/9
6
(2) Psikolog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
a. mengambil data; dan
b. mengevaluasi data-data hasil pemeriksaan psikologi.
(3) Tester sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas membantu psikolog
dalam :
a. mengambiJ data;
b. mengoreksi hasil psikotes ; dan
c. administrasi .
BAB III
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PSIKOLOGI
Bagian Kesatu
Metode Pemeriksaan Psikologi
Pasal 6
(I) Metode yang digunakan untuk mengungkap
dimaksud dalam Pasal
3
ayat (1) adalah:
a. psikotes;
b. wawancara ;
c. observasi; dan
d. dokumentasi.
aspek-aspck psikologi sebagairnana
(2)
Psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah baterai tes kecerdasan,
kepribadian, dan sikap kerja yang ditujukan untuk rnengungkap aspek-aspek yang
dimaksud dalam Pasal3 ayat (I).
(3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah metode yang
dimaksudkan untuk mengungkap aspek-aspek yang dimaksud dalam Pasal
3
ayat (1)
yang tidak dapat diungkap melalui metode lain.
(4) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah metode yang
dimaksudkan untuk mengungkap aspek-aspek yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1')
melalui pengamatan terhadap perilaku selama pemeriksaan psikologi .
(5)
Dokumentasi sebagairnana dimaksud pada ayat (I) hmuf d adalah metode yang
dimaksudkan untuk mengungkap aspek-aspek yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
melalui penggunaan data-data tertulis yang sudah ada.
7/26/2019 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang
7/9
7
BagianKedua
Evaluasi
Pas
al7
(I)
Evaluasi dilakukan untuk menilai aspek-aspek pencetus dan penghambat yang
mempengaruhi perilaku pemegangsenjataapi.
(2) Evaluasi terhadapaspek-aspekpencetusdan penghambatsebagaimanadimaksud pada
ayat
(1)
adalah menilai ada tidaknya aspek pencetus dan kuat tidaknya aspek
penghambat.
Pasal8
(I) Hasilevaluasi sebagaimanadimaksuddalamPasa! 7adalah:
a, Memenuhi Syarat; dan
b. TidakMemenuhiSyarat.
(2) Memenuhi Syarat seba gaiman a dimaksud pada ayat I ) huruf a adalah j ika aspe k
penghambatmendap at nilai minimal Cukup dan aspek pencetus tidak ada.
(3) Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (I ) huruf b adalah j ika aspek
penghambatada yangmendapatnilaiKurangatauadaaspekpencetus .
BagianKetiga
Konsultasi
Pasal9
(I)
Konsultasi diberikan kepada cajon pemegang senjata api organik Polri dan non
organikTNI/Polriyang MemenuhiSyaratdanyangTidakMemenuh iSyarat.
(2) Konsultasi diberikan untuk pembinaan kepada calon pemegang senjaia api organik
Polridannon-organik TNJ/Polri .
BagianKeempat
SuratKeterangan HasilPemeriksaanPsikologi
Pasal 10
'I I ' ik ik I d t k d 1 bentuk psikograrn sebagai dasar
pembuatanSuratKeteranganBa silPemeriksaanPsikolcgi.
H
aS eva
uasi
pernen saan
pS
0
ogi
I uang an a am
7/26/2019 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang
8/9
8
B Brv
ADMINISTRASI
Pasal
(1) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi diterbitkan sebagai tanda bahwa yang
bersangkutan sudah mengikuti tes psikologi dan dikategorikan Memenuhi atau Tidak
Memenuhi Syarat sebagai pemohon/calon pemegang senjata api organik Polri dan non
organik TNIIPolri.
(2) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi diberikan 3 (tiga) hari setelah
pelaksanaan pemeriksaan psikologi untuk pemeriksaan yang dilakukan secara
individual dan 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan pemeriksaan psikologi untuk
pemeriksaan yang dilaksanakan secara klasikal.
(3) Surat Keterangan Hasil Perneriksaan Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku untukjangka
waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggai dikeluarkannya Surat
Keterangan Hasil Pemcriksaan Psikologi dimaksud.
rasa! 12
(1) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi dibuat rangkap dua, lembar pertama
dikirimkan kepada Kepala Satuan Kerja pemohon untuk senjata api organik Polri dan
Kepala Badan Intelijen Kearnanan Polri, untuk senjata api non-organik TNIlPolri,
lembar kedua untuk arsip .
(2) Pengiriman hasil untuk tingkat Markas Besar dilakukan oleh Biro Psikologi Polri
dengar. Surat Pengantar dari Kepala Biro Psikologi Polri, sedangkan untuk tingkat
Kepolisian Daerah dikirim kepada Kepala Satuan Kerja pemohon dengan disertai
surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Biro Personel Kepolisian Daerah .
(3) Pernberian Surat Keterangan Hasil Perneriksaan Psikologi pada tingkat Markas Besar
diawasi dan dikendalikan oleh Kepala Biro Psikologi Polri.
(4) Pemberian Surat Keterangan Hasil Perneriksaan Psikologi pada tingkat Kepolisian
Daerah diawasi dan dikendalikan oleh Kepala Biro Personel Kepolisian Daerah.
7/26/2019 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang
9/9
9
I3t\B V
KETENTUANPENU P
sal 3
Pad saat Peraturan ini berlaku, maka:
Surat Keputusan KepaJa Kep lisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Skcp1l 381/IXl1998
tanggal 15
September 1998 dan Buku Petunjuk Teknis P mcriksaan Psikologi Calon
Pcrnegang Senjata Api
Organik dan
Surat Keputusan Kepala Kepoli ian Negara
Republik
Indonesia No. Pol.: Skep/998/VI200 1 tanggal 31 Mei 200 I tentang Petunjuk Teknis
Pemeriksaan Psikologi Calon Pemcgang Senjata Api Or
anik Polri dan Non-Organik
TNIIPolri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
s l 4
leraturan Kcpala Kepolisian
Ncgara Republik Indonesia ini bcrlaku pada tangga l ditctapkan.
Top Related