RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 1
PERATURAN DAERAH KABUPAEN MIMIKA
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MIMIKA
Menimbang : a. bahwa guna sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mimika Tahun 2005 – 2025.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten otonom di Propinsi Irian Jaya Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 2
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 3
Dearah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
dan
BUPATI MIMIKA
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2005 -2025
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Bupati adalah Bupati Mimika.
3. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Mimika.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di daerah dan masyarakat.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 4
8. Visi adalah rumusan untuk mengenai keadaan yang diingikan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
11. Program adalah Instrumen kebijakan yang diberi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat MUSREMBANG adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Daerah.
BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
Pasal 2 (1) Program Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika Periode 2005-2025
dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kabupaten Mimika.
(2) Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mimika memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
Pasal 4 RPJPD Kabupaten Mimika menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Mimika yang memuat Visi, Misi dan Program Pembangunan Kepala Daerah.
BAB III PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN
Pasal 5 (1) Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Mimika dilakukan dengan urutan
sebagai berikut : a. Penyiapan Rancangan Awal Pembangunan; b. Musyarawah Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan.
(2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika menyiapkan Rancangan RPJPD
(3) Rancangan RPJPD Kabupaten Mimika menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Mimika yang memuat Visi, Misi dan Program Pembangunan Kepala Daerah.
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 5
Pasal 6 (1) Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP Daerah
Kabupaten Mimika yang diikuti oleh unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Mimika dan melibatkan masyarakat.
(2) Kepala Bappeda bertanggungjawab menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mimika.
Pasal 7 Kepala Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJP Daerah Kabupaten Mimika berdasarkan hasil Musrenbang Janka Panjang Daerah.
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8 RPJM Daerah Kabupaten Mimika yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJPD Kabupaten Mimika yang telah disesuaikan dengan RPJP Nasional paling lambat 6 (enam) bulan.
Pasal 9 RPJP Daerah Kabupaten Mimika Tahun 205-2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.
Diundangkan di Timika Pada tanggal, 11 September 2009
BUPATI MIMIKA CAP/TTD
KLEMEN TINAL, SE.MM
Diundangkan di Timika Pada tanggal, 14 September 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
Drs. W. HAURISSA PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19510513 197710 1 001
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 20009 NOMOR 3
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 6
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumberdaya yang tersedia. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana–rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara
dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen
perencanaan untuk periode 20 tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Mimika Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan daerah yang
disusun untuk menciptakan percepatan pembangunan daerah yang berisi visi,
misi, dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mimika 20 tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mimika
disusun secara sistematis, metodis, terpadu, menyeluruh, dan tanggap
terhadap perubahan daerah yang merupakan mata rantai dari RPJP Nasional
dan RPJPD Provinsi Papua, dimana RPJPD Kabupaten Mimika lebih
disesuaikan dengan karakteristik dan potensi Kabupaten Mimika.
Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi
sumberdaya alam berlimpah, namun kondisi masyarakatnya relatif belum
mencapai kesejahteraan yang layak. Dengan kondisi demikian, Pemerintah
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua sebagai pengakuan dan pemberian kewenangan
Khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Papua
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak–hak dasar
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 7
masyarakat Papua. Ini merupakan babak baru bagi Provinsi Papua secara
umum dan lebih khusus bagi Kabupaten Mimika, untuk menata dan
membangun dirinya berdasarkan nilai-nilai adat istiadat dan sesuai dengan
potensi yang dimiliki.
Oleh karena itu, RPJPD Kabupaten Mimika Tahun 2005-2025
merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang
bersifat strategis untuk menjadi komitmen pemerintah daerah dan seluruh
pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menata dan memanfaatkan
seluruh potensi yang ada untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain.
RPJPD Kabupaten Mimika juga merupakan dokumen perencanaan
pembangunan yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama masa empat
periode berikutnya.
B. PENGERTIAN
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Mimika adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten yang
merupakan penjabaran dari tujuan Nasional, yang tercantum dalam
pembukaan Undang–Undang Dasar 1945 dalam upaya percepatan
pembangunan serta pemberian hak-hak dasar masyarakat asli Papua
sebagaimana tertuang dalam Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Selanjutnya dalam rangka
penataan perencanaan pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), maka RPJPD Kabupaten Mimika untuk
masa 20 tahun yang dimulai dari tahun 2005-2025 dituangkan dalam bentuk
visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Mimika Tahun 2005-2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan
kabupaten, dimaksudkan untuk menjadi arah dan pedoman dalam
pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan. Sedangkan tujuannya
adalah untuk mewujudkan konsistensi dan keterkaitan dalam perencanaan
pembangunan bagi seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Mimika
untuk mewujudkan cita–citanya. Selain itu dokumen ini juga ditujukan untuk
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 8
memberikan konsistensi dalam pencapaian pembangunan jangka panjang
dan memberikan gambaran tentang pentahapan pembangunan secara jelas
dan sistematis, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
memberikan kontribusi terhadap pencapaian cita-cita dan tujuan pemba-
ngunan nasional.
D. LANDASAN
Landasan idiil dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Mimika adalah
Pancasila dan landasan konstitusional adalah Undang–Undang Dasar 1945.
Selanjutnya landasan operasional yang digunakan sebagai acuan adalah:
1. Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa
Depan;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Mimika, Puncak Jaya,
Paniai dan Kota Sorong sebagai daerah Otonom.
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 35 tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008;
8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 9
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksa-
naan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 Tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
E. SISTEMATIKA
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Mimika Tahun 2005-2025 disusun dengan sistematika, sebagai berikut:
Bab I : PENDAHULUAN
Bab II : GAMBARAN UMUM KABUPATEN MIMIKA
Bab III : ANALISIS ISSU STRATEGIS
Bab IV : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN MIMIKA
TAHUN 2005-2025
Bab V : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI
PEMBA-NGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN
MIMIKA TAHUN 2005-2025
Bab VI : KAIDAH PELAKSANAAN
BAB II
GAMBARAN UMUM KABUPATEN MIMIKA
A. KONDISI UMUM
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 10
Mimika adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Pantai Selatan
Provinsi Papua dan dibentuk sebagai kabupaten administratif dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 tanggal 13 Agustus 1996
tentang Pembentukan Kabupaten Mimika di wilayah Provinsi Daerah Tk I Irian
Jaya. Kemudian berubah statusnya menjadi Daerah Otonom berdasarkan
Undang–Undang Nomor 45 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999, yang
diresmikan pada tanggal 18 Maret 2000. Pembentukan Kabupaten Mimika
bersamaan dengan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.
Wilayah Administratif Kabupaten Mimika pada awalnya hanya
mencakup wilayah Kecamatan Mimika Timur yang merupakan bagian dari
wilayah administratif Kabupaten Fakfak. Setelah menjadi kabupaten
administratif Mimika wilayahnya dimekarkan menjadi 4 (empat) kecamatan
yaitu; Kecamatan Mimika Timur, Mimika Barat, Agimuga, dan Kecamatan
Mimika Baru. Setelah menjadi daerah otonom, wilayah Kabupaten Mimika
dibagi menjadi 12 (dua belas) Distrik yaitu; Distrik Mimika Timur, Mimika
Barat, Agimuga, Mimika Baru, Kuala Kencana, Mimika Tengah, Mimika Timur
Jauh, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Jita, Jila, dan Tembagapura.
Dari 12 distrik di atas, Distrik Mimika Barat Jauh memiliki wilayah terluas yaitu
3.315 Km² atau 14,67% dari luas wilayah Kabupaten Mimika, dan Distrik
Kuala Kencana memiliki luas wilayah terkecil yaitu 511 Km² dari keseluruhan
wilayah Kabupaten Mimika.
1. Letak Geografis dan Batas Wilayah
Kabupaten Mimika dengan ibukota di Timika memiliki luas wilayah
21.522 Km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2005 sebanyak 150.753
jiwa, dan terletak antara 134º45’-137º45’ BT dan 4º00’-5º10’ LS. (BPS
Kabupaten Mimika, 2005).
Secara administrasi wilayah Kabupaten Mimika berbatasan dengan:
Sebelah Utara : Kabupaten Nabire, Paniai dan Puncak Jaya;
Sebelah Selatan : Laut Arafura;
Sebelah Timur : Kabupaten Yahukimo dan Asmat;
Sebelah Barat : Kabupaten Kaimana.
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 11
2. Kondisi Topografi dan Iklim
Kondisi topografi Kabupaten Mimika cukup beragam yang ditandai
dengan wilayah pantai dan berawa, serta dataran rendah, perbukitan dan
pegunungan yang diselimuti salju abadi. Kemiringan lahan berkisar antara
1-3% dan > 45%.
Wilayah laut berada di bagian selatan Kabupaten Mimika termasuk
perairan Arafuru dengan panjang garis pantai 340 Km. Wilayah pantai dan
rawa ditumbuhi hutan bakau (mangrove) dan hutan sagu (metroxylon
sagoo). Daerah dataran tinggi merupakan kawasan hutan hujan tropika
dengan tingkat keragaman flora yang tinggi.
Suhu udara rata-rata minimum mutlak mencapai 22,4ºC dan
maksimum mutlak mencapai 34,6ºC. Pada wilayah dataran tinggi suhu
udara rata-rata mencapai 6ºC (Grasberg). Kelembaban udara rata–rata
mencapai 87%, dan kecepatan angin rata-rata mencapai 5 Knot. Rata-rata
tekanan udara minimum mutlak mencapai 1.005 Mbs dan maksimum
mutlak mencapai 1.014 Mbs, serta rata–rata curah hujan mencapai 382,9
mm (BMG Kabupaten Mimika, 2005).
3. Kondisi Hidrologi, Jenis Tanah dan Batuan
Wilayah Kabupaten Mimika terdapat beberapa sungai besar antara
lain; sungai Ombo, Ajikwa, Minajerwi, Otakwa, Agimuga dan Cemara yang
semuanya bermuara di perairan Arafuru. Lebar sungai rata-rata berkisar
antara 100–150 m dengan kedalaman pada musim kemarau antara 3–6 m
dan pada musim hujan antara 5–8 m.
Jenis tanah di Kabupaten Mimika umumnya merupakan tanah hasil
lapukan batuan kasar sebagai residual soil dan transported soil. Tanah di
wilayah ini juga dapat di kelompokkan menjadi tanah alluvial dengan tekstur
halus hingga kasar, di beberapa tempat terdapat tanah gambut. Jenis tanah
terbanyak adalah podsilik merah kuning yang penyebarannya hampir
merata di seluruh wilayah Kabupaten Mimika.
Satuan batuan wilayah ini umumnya berumur prakambium recent
yang didapat dari batuan sedimen, yaitu batuan pasir, batuan lempeng,
batuan gamping, batuan terobosan, batuan hubahan, dan batuan hasil
perombakan, yang semuanya tersebar di wilayah pegunungan dan sungai.
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 12
4. Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Mimika terdiri dari lahan
permukiman, jasa/perkantoran, tegalan/ladang, perkebunan, peternakan,
perikanan, dan lain-lain. Sebagaimana diuraikan pada tabel 2.1 dan tabel
2.2 di bawah ini:
Tabel 2.1
Luas wilayah menurut Distrik
NO
DISTRIK
LUAS WILAYAH
(Km²)
PERSENTASE
(%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MIMIKA BARAT
MIMIKA BARAT TENGAH
MIMIKA BARAT JAUH
MIMIKA TIMUR
MIMIKA TIMUR TENGAH
MIMIKA TIMUR JAUH
MIMIKA BARU
KUALA KENCANA
TEMBAGAPURA
AGIMUGA
JILA
JITA
2.914
2.356
3.315
1.789
726
1.049
2.216
511
1.280
1.772
1.097
1.014
14,87
12,03
14,64
9,13
3,71
5,35
11,31
2,61
6,53
9,04
5,60
5,18
J u m l a h 20.039 100
Sumber: BPN Kabupaten Mimika 2005
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 13
Tabel 2.2
Luas Lahan Bukan Sawah menurut Penggunaan Tanah
NO
JENIS PENGGUNAAN TANAH
LUAS (Ha)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Perumahan Kampung
Jasa/Perkantoran
Tegalan/Ladang
Perkebunan
Peternakan
Perikanan
Kehutunan
Lain-lain
29.397,00
517,00
14.579,00
1.475,00
2,25
1,15
1.296.034,00
688.811,00
J u m l a h 2.029.678,00
Sumber: BPN Kabupaten Mimika 2005
B. KEADAAN PEREKONOMIAN
1. Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor
Pertumbuhan PDRB berdasarkan harga berlaku di Kabupaten
Mimika pada tahun 2005 dengan sub sektor pertambangan sebesar
115,58%, sedangkan tanpa sub sektor pertambangan sebesar 17,65%.
Berdasarkan harga konstan dengan sub sektor pertambangan tingkat
pertumbuhan PDRB 60,44%, sedangkan tanpa sub sektor pertambangan
sebesar 8,91%. Selanjutnya PDRB perkapita atas dasar harga berlaku
dengan sub sektor pertambangan adalah sebesar 117,47 juta rupiah dan
tanpa sub sektor pertambangan 6,48 juta rupiah.
Pertumbuhan Nilai Tambah Akhir Bruto PDRB Kabupaten Mimika
pada Tahun 2005, tanpa sub sektor pertambangan adalah sebagai berikut:
sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 13,73%, sektor
perdagangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar 10,62%, sektor
bangunan sebesar 10,18%, sektor industri pengolahan 8,06%, sektor
pertambangan dan penggalian sebesar 7,07%, sektor listrik dan air minum
sebesar 7,00%, sektor pertanian sebesar 4,37%, sektor keuangan,
perseroan dan jasa perusahaan 2,33%, dan sektor jasa–jasa sebesar
0,69%.
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 14
Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa kontribusi sektor pertambangan berperan penting
dalam perekonomian Kabupaten Mimika. Kontribusi sektor pertambangan
dan penggalian yang mencapai nilai sebesar 96,92% berdasarkan harga
berlaku tahun 2005 menyebabkan peran sektor pertambangan sangat
dominan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yang hanya
memberikan kontribusi sebesar 3,08%.
Sebagai daerah yang memiliki kekayaan sumberdaya alam
melimpah, maka perlu adanya kebijakan pemerintah daerah untuk
melakukan tranformasi kontribusi dari sektor pertambangan ke sektor
ekonomi lainnya artinya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika tidak
hanya bergantung pada sektor pertambangan, namun masih banyak
alternatif-alternatif sumberdaya lainnya yang dapat dimanfaatkan dan
dikembangkan dalam menggeser peran sektor pertambangan, antara lain
sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, serta jasa dan
industri yang juga memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Mimika, sebagaimana tertera pada tabel 2.3 berikut ini:
Tabel 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten MImika Tahun 2005
S e k t o r
Pertumbuhan atas dasar harga konstan (%)
Tanpa Tambang
Dengan Tambang
1.
2. Pertanian
3. Pertambangan dan penggalian
4. Industri Pengolahan
5. Listrik dan air Minum
6. Bangunan
7. Perdag, Hotel dan restoran
8. Pengangkutan dan komunikasi
9. Keu, perseroan dan jasa perusahaan
10. Jasa – jasa
4,37
7,07
8,06
7,00
10,18
10,62
13,73
2,33
0,69
4,37
64,14
8,06
7,06
10,18
10,62
13,73
2,33
0,69
PDRB 8,91 60,44
Sumber : Mimika Dalam Angka 2005
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 15
2. Pertanian
Sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Mimika adalah ladang
yaitu seluas 13.637 ha yang menyebar di Distrik Mimika Baru dan Distrik
Mimika Timur, sedangkan lahan pertanian sawah relatif kecil, yaitu lahan
seluas 144 ha. Secara keseluruhan lahan pertanian di Distrik Mimika Timur
seluas 5.733 ha, di Distrik Mimika Baru seluas 5.719 ha, dan di Distrik
Mimika Barat seluas 549 ha. Jenis-jenis produksi tanaman pertanian adalah
petatas, keladi, singkong, sedangkan produksi padi sangat terbatas. Selain
tanaman pangan umbi-umbian dan padi juga terdapat sagu yang
dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok.
Selain itu juga dikembangkan tanaman hortikultura yang terdiri dari
sayuran dan buah-buahan seperti kol, sawi, kacang panjang, kacang tanah,
wortel, tomat, lombok, salak, rambutan, matoa, alpukat, pisang, jeruk, dan
lain-lain.
3. Peternakan
Jenis ternak yang dibudidayakan di Kabupaten Mimika antara lain
terdiri dari; sapi, kambing, babi, ayam buras, dan itik. Berdasarkan data
Mimika Dalam Angka Tahun 2005 menunjukkan jumlah populasi sapi
sebanyak 442 ekor, kambing sebanyak 536 ekor, babi sebanyak 7.065
ekor, dan ayam buras sebanyak 64.400 ekor.
4. Perkebunan
Berdasarkan data Mimika Dalam Angka Tahun 2005 menunjukkan
bahwa jenis-jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan adalah kopi,
kelapa, kakao, karet dan pala. Ketiga jenis komoditas yaitu kopi, kelapa dan
kakao terdapat di Distrik Mimika Timur. Sedangkan tanaman karet dan pala
terdapat di Distrik Mimika Barat dan Distrik Agimuga.
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 16
5. Perikanan dan Kelautan
Produksi sektor perikanan dan kelautan pada tahun 2005 mencapai
6.195 ton, yang terdiri dari ikan, udang, kepiting dan kerang. Sedangkan
sub sektor perikanan darat mencapai 250 ton. Sehingga jumlah
keseluruhan produksi perikanan dan kelautan mencapai 6.445 ton.
Produksi kepiting (karaka) terutama terdapat di Distrik Mimika Timur,
Mimika Tengah, dan Mimika Barat. Sedangkan udang banyak terdapat di
Distrik Mimika Barat, Mimika Barat Tengah dan Mimika Barat Jauh.
6. Kehutanan
Klasifikasi kawasan hutan di wilayah ini terdiri dari Kawasan
Pelestarian Alam (KPA), hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan
produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Luas keseluruhan
kawasan hutan 1.296.034 ha, dimana areal terluas terdapat pada Distrik
Tembagapura yaitu seluas 385.484 ha. Secara keseluruhan, luas areal
hutan Kabupaten Mimika mengalami penyusutan dari tahun ke tahun yang
disebabkan oleh adanya praktek penebangan liar (illegal logging).
Penyusutan areal hutan juga disebabkan oleh pembukaan lahan untuk
wilayah permukiman, perkebunan, dan perladangan, serta adanya kegiatan
penambangan dan penggalian. Selanjutnya hutan suaka alam dan hutan
lindung relatif tidak mengalami perubahan sebab keseriusan pemerintah
serta keterlibatan masyarakat untuk mencegah penggundulan hutan. Jenis
tumbuhan yang terdapat di wilayah ini antara lain kayu besi, matoa, gaharu,
kayu putih, kayu cina, dan kayu dragon serta berbagai jenis rotan. Jenis
kayu yang diproduksi untuk kebutuhan ekonomi meliputi kayu besi dan
kayu cina yang banyak terdapat di Distrik Mimika Timur dan Distrik Mimika
Baru.
7. Industri dan Perdagangan
Kabupaten Mimika menghasilkan beberapa jenis kerajinan patung
walaupun dalam jumlah yang relatif terbatas, disamping beberapa souvenir
dan tikar, juga terdapat industri meubel, penggergajian kayu, pengolahan
ikan asin, pembuatan batako, pengolahan kerupuk, beberapa industri jasa
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 17
(perbengkelan, periklanan, wartel, persewaan kendaraan dan sebagainya),
koperasi, toko, serta usaha kios yang merupakan unit usaha yang paling
dominan. Industri yang terdapat di wilayah ini umumnya masih berskala
kecil yang secara keseluruhan berjumlah 1.516 unit usaha, sebagian besar
terkonsentrasi di Distrik Mimika Baru sebanyak 1.221 unit usaha.
Perkembangan industri dan perdagangan di Kabupaten Mimika
berkembang dengan pesat yang merupakan dampak langsung dari
kegiatan penambangan tembaga, emas, dan perak oleh PT. Freeport
Indonesia. Pada Distrik Mimika Baru, Distrik Mimika Timur dan Distrik
Agimuga sudah terdapat industri berskala menengah dan besar, tetapi
jumlahnya sangat terbatas di bawah 10%. Pasar merupakan salah satu
sarana penting penggerak roda perekonomian, yang secara keseluruhan
terdapat sebanyak 14 (empat belas) buah pasar, dimana sebanyak 9
(sembilan) buah pasar diantaranya berada di Distrik Mimika Baru, dan juga
terdapat pasar-pasar tradisional yang dkembangkan pada daerah Satuan
Permukiman (SP) oleh para transmigran. Kondisi pasar hingga tahun 2005
sangat beragam, ada yang tidak bisa digunakan, ada yang sedang dalam
proses pembangunan, dan juga sebagian mengalami kerusakan.
8. Lembaga Keuangan
Jumlah lembaga keuangan di Kabupaten Mimika, bertambah secara
signifikan dari tahun ke tahun sejalan dengan dinamika pertumbuhan
ekonomi daerah. Sebagian besar lembaga-lembaga keuangan baik yang
bersifat mikro, menengah maupun lembaga perbankan tersebar di Kota
Timika. Lembaga-lembaga keuangan perbankan semuanya terpusat pada
Kota Timika yaitu 3 (tiga) Bank Pemerintah, 2 (dua) Bank Swasta dan 19
(sembilan belas) koperasi.
9. Tenaga Kerja
Dalam tahun 2005 jumlah pencari kerja (pencaker) sebanyak 16.862
orang (laporan disnaker). Bila dirinci berdasarkan jenis kelamin adalah pria
sebanyak 13.198 orang dan wanita sebanyak 3.664 orang. Bila dilihat dari
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 18
kontribusi sektor-sektor selain sektor pertambangan, maka sektor pertanian
juga memberikan kontribusi yang cukup besar terutama dalam hal
penyerapan tenaga kerja. Sektor pertambangan menyerap jumlah tenaga
kerja sebanyak 21% dari 16.862 tenaga pencaker dan sektor pertanian
menyerap tenaga kerja sebanyak 41% dari 16.862 tenaga pencaker. Hal ini
menunjukan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap penyerapan
tenaga kerja sangat tinggi, dibanding sektor pertambangan, sebagaimana
tertera pada gambar 2.1 berikut ini:
Gambar.2.1.
Banyaknya Sektor Ekonomi Pekerjaan Utama Per Rumah Tangga Kab. Mimika
Sumber: Mimika Dalam Angka 2005
10. Pertambangan
Pertumbuhan sektor pertambangan memegang peranan penting
dalam perekonomian Kabupaten Mimika. Kabupaten Mimika memiliki
kekayaan sumberdaya alam, yakni penambangan tembaga, emas dan
perak yang dikelola oleh perusahaan berskala internasional PT. Freeport
Indonesia. Sektor pertambangan menjadi sektor yang sangat dominan
dalam mendukung keberhasilan pembangunan secara umum di Kabupaten
Mimika, yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan mempunyai prospek yang
sangat baik dimasa mendatang bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat Mimika.
C. KEPENDUDUKAN, SOSIAL DAN BUDAYA
1. Kependudukan
Jumlah penduduk pada tahun 2005 sebesar 150.753 jiwa (Mimika
Dalam Angka 2005), yang terdiri dari laki–laki sebanyak 91.262 jiwa dan
perempuan sebanyak 59.491 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak
terkonsentrasi pada Distrik Mimika Baru yaitu sebanyak 84.894 jiwa,
dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 10,54% per tahun.
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 19
Kepadatan penduduk Kabupaten Mimika pada tahun 2005 sebesar 7,52
jiwa per km². Distrik Mimika Baru merupakan distrik dengan penduduk
terpadat yaitu sebanyak 34 jiwa per km².
2. Struktur Penduduk
Berdasarkan komposisi umur dan jenis kelamin, maka struktur
penduduk Kabupaten Mimika dapat dikategorikan kedalam penduduk
berusia muda yaitu sebagian besar berada pada usia 15-35 tahun. Struktur
penduduk ini nampaknya berimbang antara jenis kelamin laki-laki dan
perempuan. Secara keseluruhan kondisi struktur penduduk di Kabupaten
Mimika ditunjukkan pada gambar 2.2 berikut ini:
Gambar.2.2
Banyaknya Penduduk Laki-laki Dan Perempuan Menurut Umur di Kabupaten Mimika Tahun 2005
Sumber: Mimika Dalam Angka 2005
3. Pendidikan
Pada tahun 2005 Kabupaten Mimika memilki 156 sekolah dengan
perincian 38 sekolah taman kanak–kanak (TK), 79 sekolah dasar (SD), 24
sekolah menengah pertama (SMP), 8 sekolah menengah atas (SMA), 5
sekolah kejuruan dan 2 sekolah tinggi. Taman kanak-kanak terdapat di 6
(enam) distrik yaitu Mimika Barat, Mimika Timur, Mimika Timur Tengah,
Mimika Baru, Kuala Kencana, dan Tembagapura. Diantara keenam distrik
tersebut, Distrik Mimika Baru merupakan distrik dengan konsentrasi
penduduk terpadat sebanyak 25 sekolah Taman Kanak-kanak. Untuk SD
seluruh distrik memiliki SD dengan jumlah yang berbeda, distrik yang
- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000
0 - 4
5 - 9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 +
Laki-Laki
-2,0004,0006,0008,00010,000
Perempuan
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 20
memilki jumlah SD terkecil yaitu Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Jita,
Distrik Mimika Barat. Distrik Mimika Baru memiliki 24 Sekolah Dasar. Untuk
SMP Distrik Mimika Baru memiliki 10 SMP dan sisanya dimiliki oleh distrik–
distrik lain. Untuk SMA Distrik Mimika Baru memiliki 5 SMA, dan 5 sekolah
kejuruan terdapat di Distrik Kuala Kencana, Distrik Mimika Baru, dan Distrik
Mimika Timur. Jumlah guru TK sebanyak 116 orang, dengan murid
sebanyak 2.262 orang, untuk guru SD sebanyak 793 orang, dengan jumlah
murid sebanyak 7.548 orang. Untuk SMP jumlah guru sebanyak 326 orang,
dengan jumlah murid 4.775 orang, dan untuk SLTA jumlah guru sebanyak
294 orang, dengan jumlah murid sebanyak 2.407 orang.
Penyelenggaraan pendidikan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah,
tetapi juga oleh pihak swasta. Peran pihak swasta dengan yayasan telah
membantu pendidikan dan pengajaran anak–anak di kampung pedalaman
yang secara geografis susah dijangkau. Untuk SLTP dan SLTA mengalami
peningkatan jumlah sekolah yang signifikan. Pada jenjang pendidikan
tinggi, fasilitas pendidikan baru terdapat di ibukota kabupaten. Pada tahun
2005 terdapat kurang lebih 300 mahasiswa yang terdaftar di 2 (dua)
perguruan tinggi yang ada. Sebagaimana terlihat pada tabel 2.4 berikut ini:
Tabel 2.4
Keadaan Persebaran Sekolah di Kabupaten Mimika
DISTRIK JUMLAH
TK SD SLTP UMUM KEJURUAN PT
Mimika Baru
Kuala Kencana
Tembagapura
Mimika Timur
Mímika Timur Tengah
Mímika Timur Jauh
Mimika Barat
Mimika Barat Tengah
Mimika Barat Jauh
Agimuga
Jila
Jita
25
8
1
2
1
-
1
-
-
-
-
-
24
10
4
8
5
3
3
6
5
4
4
3
10
4
2
1
1
-
1
1
1
1
1
1
5
2
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
2
2
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah 38 79 24 8 5 2
Sumber: Mimika Dalam Angka 2005
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 21
4. Kesehatan
Kabupaten Mimika memiliki 1 (satu) unit Rumah Sakit Umum Daerah
Tipe C Plus, 1 (satu) unit Rumah Sakit Ibu dan Anak, dan 3 (tiga) unit
rumah sakit swasta. Disamping itu juga terdapat 3 (tiga) unit Puskesmas
Rawat Inap, 11 (sebelas) unit Puskesmas dan 38 (tiga puluh delapan) unit
Puskesmas Pembantu.
Jumlah tenaga dokter di Kabupaten Mimika sebanyak 23 (dua puluh
tiga) orang, diantaranya 15 (lima belas) dokter umum, 2 (dua) dokter
spesialis dan 6 (enam) dokter gigi. Jumlah perawat sebanyak 151 (seratus
lima puluh satu) orang dan bidan sebanyak 60 (enam puluh) orang,
sedangkan tenaga non paramedis sebanyak 98 (sembilan puluh delapan)
orang. Jumlah apotik sebanyak 10 (sepuluh) unit, toko obat sebanyak 12
(dua belas) unit, dan gudang farmasi sebanyak 1 (satu) unit.
Jumlah angka kelahiran pada tahun 2005 tercatat sebanyak 225
(dua ratus dua puluh lima) kelahiran yang dibantu tenaga kesehatan dan
tenaga dukun terlatih, jumlah bayi meninggal tercatat sebanyak 44 (empat
puluh empat) jiwa. Sedangkan kematian ibu hamil pada saat bersalin atau
nifas sebanyak 3 (tiga) jiwa (MDA, 2005). Prevalensi sepuluh penyakit
utama di Kabupaten Mimika pada tahun 2005 tercatat sebanyak 113.358
(seratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh delapan) kasus, dengan
prevalensi tertinggi yaitu penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA)
33,62%, penyakit malaria 30,68%, penyakit pada sistem otot 7,52% dan
diare 7,25%, selebihnya yaitu infeksi kulit dan lain-lain berada dibawah 5%.
Sedangkan penyakit menular seksual yang tertinggi adalah HIV/AIDS,
tercatat hingga tahun 2006 adalah sebanyak 1.176 kasus. Keadaan
sepuluh penyakit utama di Kabupaten Mimika hingga akhir Desember 2005,
sebagai berikut:
1. Infeksi akut lain pada saluran pernapasan bagian atas (ISPA)
sebanyak 38.112 (33,62%);
2. Malaria sebanyak 34.735 (30,68%);
3. Penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat sebanyak 8.527
(7,52%);
4. Diare (termasuk tersangka kolera) sebanyak 8.224 (7,25%);
5. Penyakit kulit infeksi sebanyak 6.072 (5,36%);
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 22
6. Penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal sebanyak 5.088 (4,49%);
7. Kecelakaan dan Ruda Paksa sebanyak 3.414 (3,01%);
8. Penyakit kulit alergi sebanyak 3.153 (2,78%);
9. Penyakit kulit karena jamur sebanyak 3.063 (2,70%);
10. Penyakit lain pada saluran pernapasan bagian atas sebanyak 2.970
(2,62%);
11. Penyakit lain sebanyak 3.813 (3,25%).
5. Sosial
Jumlah penyandang cacat di Kabupaten Mimika pada tahun 2005
tercatat sebanyak 289 orang yang terdiri atas, tuna netra sebanyak 56
orang, cacat tuna rungu sebanyak 42 orang. Sedangkan jumlah
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebanyak 947 orang
yang terdiri dari anak terlantar sebanyak 656 orang, jompo sebanyak 126
orang dan anak nakal atau jalanan sebanyak 168 orang. Jumlah komunitas
adat terpencil sebanyak 281 orang, fakir miskin dan keluarga miskin
sebanyak 11.906 orang, dan masyarakat yang tinggal menetap di daerah
rawan bencana sebanyak 404 orang.
6. Agama
Mayoritas penduduk Kabupaten Mimika pada tahun 2005 beragama
Kristen Protestan sebanyak 54.955 jiwa, Khatolik berjumlah 53.174 jiwa,
Islam sebanyak 41.521 jiwa, Budha berjumlah 669 jiwa, dan Hindu
berjumlah 434 jiwa. Untuk tempat ibadah Kristen Protestan sebanyak 132
unit gereja, mushola dan mesjid sebanyak 102 unit, Khatolik sebanyak 70
unit, kopel sebanyak 4 unit, pura dan wihara masing–masing sebanyak 1
unit. Sebagaimana digambarkan pada gambar 2.3 di bawah ini:
Gambar.2.3
Jumlah Sarana Peribadatan Kabupaten Mimika Tahun 2005
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 23
Sumber: Mimika Dalam Angka 2005
D. SARANA DAN PRASARANA
1. Perhubungan Darat
a. Jalan
Total panjang jalan di Kabupaten Mimika adalah 492,40 km
yang terdiri dari jalan provinsi sepanjang 42,50 km dan jalan
kabupaten sepanjang 449,90 km. Total jalan ini belum termasuk
panjang jalan yang berada di areal pertambangan PT. Freeport Indo-
nesia. Salah satu ruas jalan strategis yang menghubungkan kota
Timika dengan pelabuhan Poumako sepanjang 42,50 Km. Sebagai-
mana ditunjukkan pada tabel 2.5 di bawah ini:
Tabel 2.5 Pajang Jalan Kabupaten Mimika dirinici Menurut Status, Kondisi
Dan Permukaan Jalan (Km2) Tahun 2003-2005 Uraian 2003 2004 2005
1. Jalan Negara - - -
2. Jalan Propinsi 42,50 42,50 42,50
3. Jalan Kabupaten 426,85 426,90 449,90
469,35 469,40 492,40
Kondisi Jalan
1. Baik 142,55 79,82 59,33
2. Sedang 131,34 96,88 85,97
3. Rusak 195,46 292,69 347,09
469,35 469,40 492,40
Permukaan Jalan
1.Aspal 73,39 76,65 79,00
2. Kerikil 133,07 145,01 184,86
3. Tanah dan Lainnya 262,89 247,73 228,52
469,35 469,40 492,40
Permukaan Jalan
1.Aspal 73,39 76,65 79,00
Sumber: Mimika Dalam Angka 2005
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 24
b. Jembatan
Kabupaten Mimika memiliki beberapa jembatan antara lain:
- Jembatan Poumako I dengan bentangan 180 M;
- Jembatan Poumako II dengan bentangan 170 M;
- Jembatan Poumako III dengan bentangan 60 M;
- Jembatan Kaoga dengan bentangan 140 M.
2. Perhubungan Laut
Kabupaten Mimika memiliki beberapa pelabuhan, antara lain adalah:
- Pelabuhan khusus Amamapare berkapasitas 3 sampai 5 kapal
berbobot mati 20.000 DWT, yang dikelola oleh pihak swasta;
- Pelabuhan Poumako dengan panjang 50 m dan lebar 8 m, merupakan
Pelabuhan Nusantara yang disiapkan oleh pemerintah daerah sebagai
pelabuhan penumpang, petikemas, dan industri;
- Pelabuhan Perikanan atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di
muara Poumako disiapkan oleh pemerintah untuk menampung dan
mengolah hasil perikanan.
3. Perhubungan Udara
Kabupaten Mimika memiliki Bandar udara Khusus Internasional
yaitu; Bandar udara Moses Kilangin, dengan panjang landasan pacu
2.390 m dan lebar 45 m yang saat ini masih dikelola oleh PT. Freeport
Indonesia, dan direncanakan akan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten
Mimika pada masa akan datang. Bandar udara ini mampu didarati oleh
pesawat berbadan lebar jenis Boeing 737 dan Airbus. Adapun
perusahaan penerbangan yang telah beroperasi yaitu Suants, Airfast
Indonesia, Garuda Indonesia, Merpati Nusantara Airlines, Airefata dan
Trigana Air, AMA dan MAF (milik perusahaan swasta).
Disamping adanya Bandar udara Khusus Internasional, terdapat 6
(enam) Bandar udara perintis, yang berada pada distrik-distrik yaitu:
1) Bandar udara Kokonao di Distrik Mimika Barat, panjang landasan 600
m, lebar 18 m (milik UPT Pusat);
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 25
2) Bandar udara Jita di Distrik Jita, panjang landasan 600 m, lebar 15 m
(milik pemda);
3) Bandar udara Jila di Distrik Jila, panjang landasan 540 m, lebar 15 m
(milik pemda);
4) Bandar udara Agimuga di Distrik Agimuga, panjang landasan 600 m,
lebar 18 m (milik AMA);
5) Bandar udara Potawaiburu di Distrik Mimika Barat Jauh, panjang
landasan 700 m, lebar 18 m (milik PT.Djayanti);
6) Bandar udara Alama di Distrik Jila, panjang landasan 440 m, lebar
landasan 18 m (milik AMA).
E. POLITIK DAN HUKUM
1. Politik
Jumlah peserta Pemilu Kabupaten Mimika sebanyak 21 partai politik.
Anggota legislatif Kabupaten Mimika terdiri dari fraksi pembangunan 14
anggota dan fraksi gabungan 11 anggota. Berdasarkan jumlah pemilih
yang berada di Kabupaten MImika, maka kontribusi masing-masing suara
untuk DPR RI sebanyak 33.407 suara (6,20%), DPRP Provinsi Papua
sebanyak 90.504 suara (9,47%). Komposisi perolehan suara untuk DPRD
Kabupaten Mimika adalah:
Daerah Pemilihan I sebanyak 42.361 suara (44,09%);
Daerah Pemilihan II sebanyak 18.491 suara (19,25%);
Daerah Pemilihan III sebanyak 35.216 suara (36,66%).
2. Hukum
Berdasarkan data Pengadilan Negeri Timika pada tahun 2004
tercatat 928 perkara atau turun 52,14% dari Tahun 2003. Dari 928
perkara, sebanyak 858 perkara adalah pidana denda, 78 perkara telah
mendapat putusan tetap pengadilan negeri.
Penegakan hukum dalam bidang penanganan kecelakaan lalu lintas
yang terjadi di Kabupaten Mimika selama 5 (lima) tahun terakhir telah
ditangani dengan baik oleh aparat kepolisian. Pada tahun 2005 terdapat
sebanyak 60 kasus kecelakaan atau naik 25% dibanding tahun 2004,
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 26
dengan jumlah korban meninggal sebanyak 24 orang atau naik 26,3%
dibanding tahun 2004.
F. MODAL DASAR
Modal dasar pembangunan Kabupaten Mimika adalah keseluruhan
kekuatan dan peluang daerah yang dimiliki dan dapat digunakan untuk
mendukung pembangunan Kabupaten Mimika yang dicita-citakan, yakni:
1. Letak Strategis;
Letak Kabupaten Mimika yang strategis merupakan gerbang
Kawasan Pegunungan Tengah dan Kawasan Selatan Papua (PTSP)
serta berada dalam konstelasi regional dan internasional, sehingga
sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi pusat
pertumbuhan dan kawasan tumbuh cepat baik di tingkat regional,
nasional dan internasional. Dengan luas wilayah 21.522 Km², dan
jumlah penduduk sebesar 150.753 jiwa, maka Kabupaten Mimika masih
memiliki berbagai peluang pembangunan dan pertumbuhan di masa
mendatang.
2. Sumberdaya Alam;
Sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati terdapat di darat
dan laut merupakan kekayaan yang dapat dikelola sepanjang masa,
dalam upaya pemenuhan kebutuhan peningkatan kesejahteraan
masyarakat melalui pembangunan daerah.
Ketersediaan sumberdaya alam (pertambangan) yang mampu
berkembang dengan pengelolaan penambangan tembaga, emas, dan
perak, dalam mengembangkan investasi berskala internasional, dengan
prinsip-prinsip kemitraan yang saling menguntungkan.
3. Investasi berskala Internasional;
Kehadiran kegiatan penambangan PT. Freeport Indonesia mem-
berikan kontribusi yang sangat besar dari sektor pertambangan
terhadap pertumbuhan dan pembangunan di Kabupaten Mimika.
Investasi ber-skala Internasional ini tumbuh sebagai suatu primadona
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 27
yang berkem-bang dengan pesat dan memberikan lapangan kerja dan
peluang usaha bagi seluruh komponen masyarakat di Kabupaten
Mimika.
4. Pertumbuhan Penduduk yang tinggi;
Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa dengan adanya ke-
giatan penambangan tersebut, maka tingkat pertumbuhan penduduk di
Kabupaten Mimika sangat pesat dengan jumlah penduduk pada Tahun
2005 sebanyak 150.753 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata mencapai
10,54% pertahun dan kepadatan penduduk sebesar 7,52 jiwa per km².
Hal ini tentunya memberikan peluang bagi perkembangan Kabupaten
Mimika, namun tentunya harus di tata dalam suatu sistem kependu-
dukan yang baik.
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus
bagi Provinsi Papua, sebagai bentuk pengakuan terhadap hak-hak
dasar orang asli Papua dan pemberian Kewenangan yang lebih besar
kepada daerah, serta menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten
Mimika untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan
merata.
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 28
BAB III
ANALISIS ISSU-ISSU STRATEGIS
A. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL
1. Potensi Geografis
Kondisi topografi yang sebagian besar berlereng mencapai hingga
lebih 40%, dengan curah hujan yang sangat tinggi berkisar antara 2.109
mm-5.035 mm atau rata–rata mencapai 3.525 mm/tahun, merupakan salah
satu kendala utama dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten
ini. Kondisi topografi yang demikian menyebabkan sulitnya pembangunan
sarana dan prasarana sehingga menyebabkan aksesibilitas pelayanan
pemerintah sulit menyentuh kepada masyarakat, terutama yang berada di
daerah pedalaman. Kondisi topografi ini juga menyebabkan mahalnya
biaya transportasi atau perhubungan (high cost) baik perhubungan laut,
darat dan udara.terhadap jasa angkutan barang, dan jasa penumpang.
Secara geografis, letak Kabupaten Mimika sangat strategis di
kawasan regional yang dapat dijangkau dari berbagai arah dengan
transportasi darat, udara, dan laut. Oleh karena itu, dengan posisi seperti
ini, merupakan suatu kekuatan bagi terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan
baru yang dapat menyanggah kawasan-kawasan sekitarnya. Kondisi
tersebut, dapat me-ningkatkan minat investor local, regional, dan
mancanegara, untuk ber-usaha di Kabupaten Mimika, dengan
pertimbangan resiko biaya yang lebih kompetitif dibandingkan dengan
kabupaten lainnya.
2. Kondisi Penduduk
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 29
Berdasarkan kondisi kependudukan, maka jika dilihat dari aspek
kuantitasnya, di mana dengan jumlah sebesar 150.753 jiwa dengan rata-
rata pertumbuhan penduduk sebesar 10,54% per tahun serta Kepadatan
sebesar 7,52 jiwa per km², dipandang sebagai faktor pendukung yang
sangat penting. Sementara itu, mencermati potensi penduduk sebagai
sumber potensial tenaga kerja, dapat diketahui kontribusinya terutama di
sektor pertambangan sebesar 21 % dan disektor pertanian sebesar 41 %.
Hal ini menunjukan bahwa kontribusi potensi penduduk untuk mengakses
pekerjaan di sektor stratgis : pertambangan dan pertanian sangat tinggi.
Sebagaimana diketahui bahwa kedua sektor tersebut meru-pakan sektor
unggulan yang terus dikembangkan. Dengan demikian, dengan kondisi
kependudukan tersebut, dapat dipandang sebagai suatu faktor kekuatan.
Apalagi saat ini, perkembangan penduduk yang cukup tinggi. Akan menjadi
kelemahan, manakala aspek kependudukan dihampiri dari segi kualitasnya
dan persebarannya. Dari sisi kualitas, dapat dikemu-kakan bahwa rata-rata
tingkat pendidikan masyarakat masih berada pada jenjang sekolah dasar (7
tahun). Sedangkan tingkat persebarannya tidak merata, karena lebih dari
50 % penduduknya bermukin di Distrik Mimika Baru, sebagai wilayah
ibukota Kabupaten.
Dengan jumlah dan kualitas penduduk yang kian meningkat dari
tahun ke tahun, disertai dengan tingkat mobilitasnya yang tinggi,
merupakan signal penting bagi terwujudnya suatu potensi kuat. Dinamika
penduduk yang tinggi dapat menjadi indikasi bagi terwujudnya transfer
teknologi yang mengarah kepada peningkatan kapasitas sumberdaya
manusia. Peluang ke arah itu, sangat terbuka oleh karena tersedianya
sejumlah regulasi baik di tingkat Provinsi Papua maupun secara nasional,
yang dapat diadaptasikan. Di lain pihak, Kebijakan pengembangan
sumberdaya manusia berskala nasional dalam rangka peningkatan
kapasitas anak didik sejak usia dini hingga lainjutan, merupakan salah satu
contoh peluang kebijakan yang kontributif dalam konteks ini.
3. Kondisi Sosial Masyarakat
Dilihat dari aspek sosial, kondisi masyarakat Mimika, ternyata sangat
kontributif terhadap dinamika perkembangan eksternal. Dalam arti, bahwa
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 30
masyarakat memiliki sifat keterbukaan dalam berinteraksi dengan dunia
luar. Responsivitas yang demikian itu, mengindikasikan fleksibilitas sosial
yang mendukung perkembangan pembangunan. Tingginya mobilitas pen-
duduk – sirkuler dan permanen -- tinggi dewasa ini, merupakan bukti kuat
bagi keterbukaan masyarakat.
Pada aspek lainnya, dapat dikatakan bahwa sifat kegotongroyongan
dengan model Taparu, menjadi pendorong kuat bagi tumbuh dan berkem-
bangnya partisipasi dalam pembangunan. Walaupun derajat pendidikan
dan derajat kesehatan rata-rata masyarakat masih tergolong rendah, tetapi
ada kecenderungan kuat secara signifikat yang kian meningkat dari tahun
ke tahun, sehingga mendorong meningkatnya rasionalitas untuk melakukan
interaksi sosial yang semakin menunjukkan intensitasnya yang memadai.
Hal ini didukung pula dengan respon positif dari struktur adat-istiadat, di
mana telah banyak konsesii yang diberikan oleh adat bagi berkembangnya
kelompok masyarakat lainnya dalam suasana kebersaman.
Kelemahan yang teridentifikasi dalam hal ini adalah masih tingginya
potensi konflik horizontal yang lebih banyak dipicu oleh faktor kemiskinan
dan marginalisasi terhadap penguasaan sumberdaya alam potensial. Masih
sering dijumpai kelompok-kelompok masyarakat yang saling curiga, bahkan
kurang merespon kinerja pemerintah daerah.
4. Potensi Sumberdaya Alam
Kabupaten Mimika sebagai bagian dari Tanah Papua memiliki potensi
sumberdaya alam potensial yang kaya, baik di bidang pertambangan,
maupun pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hal ini menjadi kekuatan
modal alamiah yang sangat besar untuk dapat dimanfaatkan mendukung
proses pembangunan. Kekayaan alamnya sangat melimpah, baik di darat
maupun di laut. Salah satu sumberdaya alam yang hingga saat ini sudah
dikelola dan dimanfaatkan secara optimal adalah mineral berupa tembaga,
emas dan perak, yang memberikan kontribusi terbesar dalam perekono-
mian Kabupaten Mimika. Selain itu, Kabupaten Mimika juga masih memiliki
sumberdaya mineral lainnya seperti, bahan galian golongan C berupa pasir
dan batu. Demikian halnya dengan kekayaan alam hayati. Kondisi tersebut,
di mana tersedia sangat memadai potensi dasar dalam rangka penyediaan
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 31
bahan baku industri di bidang tambang migas dan non-migas menjadi
faktor penting sebagai penguat yang cukup besar dalam menunjang
pencapaian tujuan pembangunan berbasis jasa dan industri global yang
berwawasan lingkungan. Namun demikian, sumber daya mineral tersebut
akan habis terpakai, maka kelemahan yang perlu diantisipasi adalah
adanya peman-faatan sumberdaya alternatif lainnya yang mampu menjaga
kesinambungan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pendapatan per kapita. Selain itu, pihak-pihak tertentu yang bermaksud
untuk mengeksplorasi kekayaan alam Kabupaten Mimika secara tidak
bertanggung jawab perlu di eliminasi dan dikenai sanksi yang berat.
Kelemahan lainnya yang mengendala adalah belum memadainya
eksplorasi dan pengelolaan sumberdaya alam. Juga, masih seringnya
terjadi pengelolaan tidak resmi (illegal) yang sangat merugikan pemerintah
dan masyarakat Mimika.
5. Kapasitas Pemerintahan
Kapasitas pemerintahan dipandang belum memadai baik dari segi
kelembagaan, aparat, maupun sistem manajemennya. Dari segi kelemba-
gaan, cenderung belum teringrasi secara utuh beradasarkan hirarki organi-
sasi hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Demikian halnya dengan
hubungan kelembahaan antar satuan organisasi vertikal dilingkungan
pemerintahan Kabupaten Mimika. Tampak bahwa ukuran besarnya
organisasi pemerintahan belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan
memenuhi tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan
publik. Ditinjau dari segi aparaur, tampak belum memadai baik dari segi
kualitas maupun kuantitasnya. Dari segi kualitas, pada umumnya aparatur
rata-rata hanya bperpendidikan SLTA, sementara aparatur yang berpen-
didkkan sarjana dan magister masih terbatas. Demikian pula dengan
aparatur yang memiliki keterampilan fungsional dan penjenjangan masih
sangat terbatas. Sementara, dari segi kuantitasnya, ternyata masih banyak
satuan organisasi yang kekurangan aparat, termasuk pada lingkup distrik.
Dari sisi manajemen pemerintahan, tampak belum memadai, Pelayanan
publik masih sering terkendala oleh sistem administrasi dan manajemen
yang rumit, lamban, dan tertutup. Hal ini berimplikasi lebih jauh pada aspek
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 32
kepemimpinan yang belum berkontibusi memadai terhadap suksesnya
prosesi pembangunan dan pelayanan publik.
6. Prasarana dan Sarana
Kepemilikan prasarana dan sarana yang memadai adalah suatu
kondisi prasyarat bagi kelancaran proses pembangunan. Terkait dengan
itu, peluang yang dapat dimanaafaatkan oleh Kabupaten Mimika adalah
meningkatnya animo para investor dalam pembangunan di Kabupaten ini.
Melalui program kemitraan dengan swasta nasional ataupun trans-nasional,
maka upaya pengembangan prasara dan sarana pemerintahan dan
pembangunan dapat dioptimalisasikan. Selain itu, adanya kebijakan
pemerintah Provinsi Papua untuk mewujudkan jalur perhubungan trans-
Papua menjadi kredit point tersendiri untuk memperbesar peluang yang
dapat diraih dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana secara
memadai. Salah satu kelemahan dalam pembangunan sarana dan
prasarana adalah keterbatasan alokasi dana secara nasional mapun
provinsi. Hal ini antara lain ditandai dengan kuatnya kompetitor antar
kabupaten/kota di Indonesia untuk bersaing merebut alokasi dana nasional
dan bantuan luar negeri
B. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL
1. Globalisasi dan Iptek
Tantangan yang dihadapi ke depan, terutama berkenaan dengan
kian meningkatnya kompetisi penguasaan ipteks berskala nasional dan
internasional. Di mana perspektif manusia unggul dan mandiri telah
menjadi pusat perhatian antar kabupaten/kota, antar provinsi, dan bahkan
antar negara. Tantangan lainnya, berkenaan dengan pasar kerja di mana
kesemnpatan kerja secara nasional lebih menekankan pada kompotensi
keunggulan di setiap bidang pembangunan. Hal ini menuntut upaya kerja
keras dalam menyiapkan sumberdaya manusia Kabupaten Mimika yang
profesional dan kompetitif.
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 33
Ilmpu pengetahuan dan teknologi berkoherensi secara ketat dengan
informasi dan komunikasi. Maka peluang yang dapat diraih adalah pengu-
asaan informasi dan komunikasi untuk mereduksi tantangan global.
Dengan menguasai informasi maka sumberdaya organisasi pemerintahan
menjadi bertambah. Nilai tambah tersebut, dapat dieliminasi untuk
digunakan bagi sebesar-besar keuntungan masyarakat.
2. Perkembangan ekonomi dunia
Ketidak stabilan ekonomi dunia, berdampak kepada pertumbuhan
ekonomi nasional dan daerah. Fakta membuktikan bahwa pada akhir orde
baru dan dimulainya era reformasi, tata ekonomi dunia yang berombang-
ambing telah menerpa pilar-pilar ekonomi nasional yang turut berdampak
pada pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, tidak bisa lain, kecuali
terus melakukan pembenahan ekonomi riil dengan memajukan usaha kecil
dan menengah. Tantangan ini harus dapat diantisipasi dengan penguatan
ekonomi daerah, memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan sumber-
daya manusia secara optimal. Peluang ke arah itu sangat terbuka karena
didukung dengan sistem desentralisasi pemerintahan. Dengan sistem
desentralisasi tersebut, maka Kabupaten Mimika berpeluang besar untuk
mengatur sendiri strategi dan kebijakan pengembangan ekonominya. Apa-
lagi dengan hadirnya undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Papua,
semakin memperkuat posisi Kabupaten Mimika menuju ke kemandiriannya.
3. Sistem Penerapan Regulasi
Berbagai regulasi di semua sektor pembangunan dapat dikategori-
kan ke dalam faktor peluang dan faktor tantangan. Sebagai faktor peluang
adalah regulasi yang memberikan kemungkinan besar bagi Kabupaten
Mimika untuk melakukan inovasi dan kreasi membangun daerah,
sementara faktor tantangannya adalah sejumlah regulasi yang cenderung
masih bernafas sentralistis sehingga tidak memberikan kesempatan bagi
daerah untuk melakukan terobosan pembangunan. Selain itu, berbagai
aturan yang selalu berganti-ganti menjadi faktor penghalang karena adanya
ketidak jelasan penerapannya.
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 34
4. Pertumbuhan Kabupaten Tetangga
Berdasarkan prinsip kompetitif, maka sesungguhnya kabupaten
tetangga adalah pesaing. Oleh karena itu kemajuan kabupaten tetangga
menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Mimika dalam merebut pasar
lokal, regional, dan global, terutama berkenaan dengan pemasaran
komoditi unggulan. Peluang yang dapat dimainkan secara optimal adalah
dengan memanfaatkan posisi strategis Kabupaten Mimika yang
mengandung implikasi resiko biaya murah, sehingga terdapat peluang yang
besar untuk dapat menguasai kompetisi tersebut. Peluang lainnya yang
dapat dilakukan adalah terbukanya kesempatan yang luas untuk
melakukan terobosan dengan prinsip ”one distrik one product” ke arah
peningkatan produk unggulan yang berdaya saing tinggi.
C. Issu-Issu Strategis
Menarik disimak lebih lanjut mengenai perkembangan issu-issu mutakhir
di Kabupaten Mimika sebagai bagian dari dimensi penting perubahan tata
pemerintahan. Sebagai bagian dari agenda pemerintahan Kabupaten Mimika,
reformasi birokrasi telah digaungkan ke seluruh pelosok. Tetapi selama 5
tahun terakhir ini, dampak yang ditimbulkan belum bermakna secara
signifikan. Berbagai kendala yang dihadapi, tampaknya belum dapat diatasi
dengan baik. Bahkan, belum diposisikan sebagai acuan strategis yang optimal
di dalam analisis SWOT. Issu-issu menonjol terkait dengan hal ini adalah :
1. Belum memadainya Kapasitas Kelembagaan
Aspek kelembagaan pemerintahan Kabupaten Mimika sedang
diperha-dapkan pada permasalahans serius. Selain, restruktruisasi
organisasi belum dapat dituntaskan, juga disebabkan oleh sistem
rekruitmen dan promosi jabatan yang masih cenderung belum mengarah
pada pentingnya kompetensi dan kapasitas profesionalitasnya.
Komparasi kinerja atas penyesuaian tersebut dibandingkan dengan
kondisi sebelumnya, ternyata tidak cukup mencerminkan adanya
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 35
perubahan signifikan terhadap perbaikan budaya organisasi pro aktif
dalam memaknai semangat otsus.
Issu reformasi birokrasi berhubungan erat dengan dualisme sistem
pemerintahan yang karena adanya konflik kewengan antara provinsi dan
kabupaten. Refromasi birokrasi, merujuk pada kehendak membangun
pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta menerapkan Tata
Pemerintahan yang baik pada semua jajaran dan tingkatan. Sejalan
dengan itu akan dilakukan pula penataan terhadap kehidupan politik dan
kemasya-rakatan yang demokratis, dewasa dan bermutu, berdasarkan
UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Oleh karena itu, unsur-unsur negatif yang mengandung sikap dan perilaku
KKN hendaknya dapat dicegah seoptimal mungkin, seiring dengan
penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan mitra kerjanya.
2. Keterbatasan Akses Pelayanan Publik Bagi Penduduk Asli Mimika
Issu ini ditandai dengan adanya keterbatasan (marginal) bagi Pendu-
duk Asli Mimika dalam hal mengakses pelayanan publik, khususnya di
bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan. Biaya peng-
obatan dan biaya pendidikan yang relative tidak terjangkau menjadi salah
satu sasaran keluhan bagi mereka. Demikian halnya dengan
keterbatasan penyediaan tenaga medis, prasarana dan sarana medis
hingga ke daerah terpencil yang masih sangat minim. Di bidang
pendidikan, tercatat adanya pendidikan dasar yang tidak memiliki tenaga
guru yang cukup. Pungutan biaya pendidikan di luar tarif resmi seringkali
dikeluhkan oleh masyarakat Mimika. Di bidang ekonomi, tampaknya
pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah masih setengah hati. Di
mana, hampir semua program pember-dayaan tidak berkelanjutan, hanya
bersifat temporer saja. Pengawalan, monitoring, dan evaluasi kegiatan
pengembangan ekonomi kerakyatan tidak dijalankan dengan baik.
Kebanyakan data hasil monitoring dan evaluasi tidak dapat dijadikan
acuan yang terpercaya, karena hanya bersifat lipstick belaka.
Dengan kondisi yang demikian, praktis pelayanan publik hanya
dapat dinikmati oleh segelintir Penduduk Kabupaten Mimika yang mampu
saja, yang berduit, yang berdomisili di perkotaan saja.. Tampaknya sulit
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 36
disentuh oleh program pembangunan dalam rangka terapi jangka
panjangnya. Demi-kian halnya, dengan penduduk Mimika yang buta
aksara, bertebaran di berbagai kampung.
3. Pemerataan Pembangunan hingga ke wilayah terpencil
Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, perlu digalakkan program
Pembangunan Kampung yang dikemas dalam berbagai bentuk
bentuknya. Idenya adalah menciptakan pusat-pusat pertumbuhan hingga
ke wilayah terpencil. Pengalaman menunjukkan bahwa selama ini,
pembangiunan itu hanya terjadi di kawasan perkotaan sehingga sebagian
besar penduduk Kabupaten Mimika yang berdiam dipedesaan tak dapat
mengakses dampak dan manfaatnya. Hal ini telah menimbulkan
disparitas atau kesenjangan antar perkotaan dan perdesaan. Walaupun
telah dijalankan berbagai program perbedayaan, tetapi belum mencapai
hasil yang maksimal.
4. Manajemen Pembangunan
Penajaman Issu marginalisasi Penduduk Asli Papua di berbagai
bidang dan sektor pembangunan. yang perlu mendapatkan sentuhan
perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara tepat guna dapat
menolong Penduduk Asli Papua di Kabupaten Mimika keluar dari
keterpurukan dan kemiskinan, dikaitkan dengan standar pelayanan publik
dan kemampuan penduduk asli mengakses pelayanan tersebut.
Dipastikan bahwa hal ini sangat membutuhkan kapasitas perencanaan
dan monev pembangunan yang secara tepat dan memadai.
Dalam kerangka pembangunan, prinsip-prinsip manajemen tidak
diterapkan secara konsisten. Akibatnya, mekanisme perencanaan pemba-
ngunan masih bersifat instan, tidak mengakomodasi kebutuhan nyata
masyarakat, tetapi lebih cenderung berorientasi pada kepentingan
perencana atau pelaksana pembangunan di jajaran pemerintahan. Di
dalam manajemen pembangunan terdapat 3-pilar utama yang
seyogyanya saling bersinergi, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi. Ketiganya, diimplemen-tasikan hanya secara simultan bukan
dalam kerangka umum yang tertata dengan baik
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 37
5. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup tampang
belum optimal termanfaatkan sebesar-besar kemakmuran masyarakat
mimika. Masih menjamurnya pengusaha illegal menjadi factor krusial
yang merugikan Di lain pihak kewenangan pemerintah Kabupaten Mimika
belum juga dapat dioptimalkan karena masih terbatasnya penguasaan
iptek yang dapat digunakan untuk mengelola sumberdaya alam dan
lingkungan hidup. Sementara itu, dalam banyak hal potensi pengelolaan
sumberdaya alam justru memperoleh konsesi dari pemerintah atasan.
6. Issu Penuntasan Pelanggaran HAM
Penanganan kasus pelanggaran HAM, tampak sangat lamban. Hal
ini dapat dipahami oleh karena masih adanya keterbatasan kapasitas
perangkat hukum yang dimiliki. Sementara itu, adanya politisasi
pelanggaran HAM justru dapat memperburuk situasi dan kondisi
keamanan dan ketertiban masyarat, sehingga mengurangi konsentrasi
membangun.
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 38
BAB III
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2005–2025
A. VISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
Mengacu pada kondisi Kabupaten Mimika saat ini dan tantangan yang
dihadapi dalam 20 tahun ke depan, serta memperhitungkan modal dasar yang
dimiliki Kabupaten Mimika, maka Visi Kabupaten Mimika Tahun 2005–2025
adalah:
“ PADA TAHUN 2025, MIMIKA MENJADI PUSAT PELAYANAN JASA DAN
INDUSTRI GLOBAL BERWAWASAN LINGKUNGAN
MENUJU MASYARAKAT MADANI”
Visi tersebut mengarah pada pengembangan potensi Kabupaten Mimika
yang bertumpu pada sektor jasa dan industri guna terwujudnya Masyarakat
Mimika yang Madani. Karakteristik sumberdaya alam Kabupaten Mimika
sangat prospektif sebagai kekayaan daerah yang dapat dikelola dan dikem-
bangkan secara optimal. Keragaman sumberdaya alam yang kaya potensi
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 39
tersebut dapat diekspolorasi dan dikembangkan menjadi suatu produk industri
dalam rangka memasuki pasar global.
Sebagai Pusat Pelayanan Jasa, dimaksudkan agar Kabupaten Mimika
memiliki kemampuan mengembangkan suatu perangkat sistem pelayanan jasa
berorientasi pengembangan ekonomi di kawasan Papua, nasional, dan fasifik.
Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan suatu sistem pelayanan prima yang
mudah, murah, ramah, dan terjangkau serta memiliki standar pelayanan
minimum terutama berkenaan dengan pelayanan dasar, yaitu pelayanan
pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, dan komunikasi, dan jasa
lainnya.
Kondisi yang diharapkan adalah terwujudnya sistem pelayanan jasa
yang dikelola secara bersama oleh 3 pilar, yaitu : pemerintah, swasta dan
masyarakat. Sementara itu, sebagai Pusat Industri Global, dimaksudkan agar
Kabupaten Mimika memiliki kapasitas yang memadai dalam mengoptimalkan
pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang dimiliki untuk menggapai posisi
strategis dalam konstelasi regional, nasional dan global. Optimalisasi kapasitas
dimaksud di-maksudkan untuk tumbuh dan berkembangnya keunggulan
komparatif ke arah keunggulan kompetitif dalam produksi barang dan jasa.
Melalui pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan,
Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Mimika harus menjaga dan meles-
tarikan fungsi-fungsi ekologis sebagai upaya menciptakan suatu kerangka
pembangunan yang berkelanjutan dan menjamin kelangsungan
pembangunan. Dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan
lingkungan dan ber-kelanjutan, diupayakan terciptanya kondisi masyarakat
madani yang beradab, berkeadilan, demokratis, dan partisipatif, di mana:
Pertama, Individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat terintegrasi
secara total dan kohesif ke dalam masyarakat secara utuh. Kedua, Tumbuh
dan berkembangnya diver-sifikasi kewenangan yang menyebar secara meluas
di tengah masyarakat dalam rangka pembentukan modal manusia dan modal
masyarakat yang kuat dan mandiri; Ketiga, Berkembangnya kapasitas
masyarakat dalam berparti-sipasi mengembangkan program-program
pembangunan yang menunjukkan adanya kebersamaan, serta tiada
diskriminasi dalam berbagai bidang pem-bangunan karena terbukanya akses
terhadap berbagai pelayanan sosial; Keempat, Meluasnya kesetiaan (loyality)
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 40
dan kepercayaan (trust) sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya
dengan orang lain sebagai satu kesatuan.
Masyarakat madani yang beradab merupakan ciri penting dari suatu
masyarakat sipil yang memiliki keterbukaan, saling menghargai, saling meng-
hormati, mengakui adanya kebersamaan dan semua aspek kehidupan, dan
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Perwujduan masya-
rakat berperadaban mensyaratkan penegakan hukum yang adil, demokratis,
dan tulus. Ketulusan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keimanan dan
saling memper-cayai antar sesama. Perwujudan masyarakat madani yang
demokratis menunjuk-kan adanya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak
dan kewa-jibannya sebagai warga negara dalam memperjuangkan
kepentingan dan kebutuhannya. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten
Mimika memberikan akses yang luas dan memfasilitasi pengembangan
kreatifitas masyarakat dalam mewujudkan program-program pembangunan di
wilayahnya.
Dalam masyarakat madani, kehidupan demokratis merupakan hal yang
penting dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang harus menonjolkan
adanya supremasi hukum, di mana pemerintah dan masyarakat harus tunduk
kepada hukum yang berlaku sebagaimana cita-citanya untuk melindungi
kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Implikasinya adalah
bahwa seluruh warga masyarakat berpartisipasi di dalam berbagai kehidupan
dan pembangunan di Kabupaten Mimika. Oleh karena masyarakat madani,
adalah perwujudan dari suatu kondisi masyarakat yang sejahtera lahir dan
bathin, di mana masyarakat memiliki kemampuan dan kesetaraan sebagai
subyek pem-bangunan, maka tumpuan utama pembangunan diarahkan pada
terwujudnya masyarakat yang berkemampuan mengarahkan Kabupaten
Mimika sebagai Pusat Pelayanan Jasa dan Industri Global berwawasan
lingkungan
B. MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
Guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mimika tersebut,
terdapat 5 (lima) misi pembangunan daerah yang diemban, sebagai berikut:
1. MEWUJUDKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA, yaitu :
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 41
Untuk menghantarkan masyarakat Kabupaten Mimika ke suatu kondisi
masyarakat yang madani berperadaban dan berkeadilan berdasarkan
prinsip kesetaraan, diperlukan upaya-upaya seperti : pemenuhan kebu-
tuhan dasar individu dan keluarga, berkembangnya modal manusia
(human capital) dan modal sosial (social capital) yang kondusif bagi
terbentuknya kapasitas masyarakat dan terjalinya kepercayaan dan relasi
sosial antar kelompok.; adanya kohesifitas antar kelompok dalam
masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan dan
saling percaya; terselenggaranya tata pemerintahan yang memungkinkan
lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif
dan berkeadilan sosial.
Dengan upaya-upaya tersebut, kapasitas sumberdaya manusia dan
ma-syarakat dapat ditumbuhkan dan dikembangkan sehingga dapat me-
nguasai IPTEK, memiliki ketahanan IMTAQ, mampu mewujudkan potensi-
nya dalam menciptakan lapangan kerja untuk menghasilkan pendapatan
yang layak dalam rangka mencukupi kebutuhan dasar kehidupan, serta
dapat mengakses dan memanfaatkan fasilitas pelayanan publik.
2. MEWUJUDKAN KUALITAS SISTEM PELAYANAN PRIMA, yaitu;
Pemerintah Kabupaten Mimika harus memiliki kapabilitas yang
mumpuni dalam menyediakan pelayanan publik di berbagai bidang
dengan mengedepankan keberdayaan masyarakat sebagai subyek
pembangunan. Manajemen pembangunan diselenggarakan secara
sistematis dan terarah berdasarkan pedoman baku dengan standar
pelayanan minimal. Tercipta-nya iklim usaha dan investasi yang kondusif
sangat diperlukan sebagai basis pengembangan ekonomi daerah yang
bertumpu dari kekuatan lokal. Jaring kemitraan internal dan eksternal
dalam kerangka kerjasama yang saling menguntungkan terus dipupuk dan
ditumbuhkan bagi kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Mimika.
Sistem pelayanan prima, sangat terkait dengan kapasitas pemerint-
ahan sebagai aktor penyedia pelayanan publik, tak terkecuali berkenaan
dengan regulasi diberbagai bidang. Oleh karena itu, sangat penting me-
nyediakan sistem regulasi yang mampu membuka akses dan peluang bagi
masyarakat dan investor dalam menerima pelayanan di berbagai bidang,
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 42
terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, air dan listrik,
serta perekonomian.
3. MEWUJUDKAN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK, yaitu;
Untuk mendukung pengembangan sumberdaya manusia dan
pengem-bangan pelayanan prima kepada masyarakat melalui, penerapan
prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance). Dalam
kaitan itu didorong terciptanya paradigma baru dalam pemerintahan yaitu
peme-rintah yang melayani masyarakat bukan dilayani masyarakat serta
pemerintah yang lebih berpihak pada masyarakat dengan lebih meng-
utamakan prinsip-prinsip pembangunan manusia secara partisipatif.
Cerminan tata pemerintahan yang baik, terindikasikan oleh suatu
kondisi, di mana terdapat kemampuan mewujudkan saluran komunikasi
yang partisipatif sebagai instrument multiarah. Di dalamnya terdapat
saluran aspirasi masyarakat dan informasi kinerja pemerintah. Dengan
demikian, maka tercipta trust secara timbal balik antara masyarakat dan
pemerintah. Selain itu, prinsip keadilan, dijunjung tinggi dengan member-
kan peluang sama bagi setiap anggota masyarakat dalam meningkatkan
kesejahteraannya, tanpa ada pembedaan dengan segala dimensinya. Hal
ini telah menjadi bagian integral dari cita-cita Pemerintah Kabupaten
Mimika melalui proses pembangunan berbasis kemasyarakatan yang peka
terhadap aspirasi masyarakat.
Dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut,
pemanfaatan seluruh potensi daerah dilakukan secara efektif dan efisien,
transparan, akuntabel, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan
yang ada, serta menggalakkan sistem pengawasan masyarakat secara
intensif. Dengan demikian, ke depan citra pemerintahan menjadi
professional, berwibawa dan bermoral, serta bebas dari praktek penyalah
gunaan kekuasaan.
4. MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBERDAYA ALAM
SECARA SELEKTIF, KOMPETITIF DAN BERKESINAMBUNGAN, yaitu;
Pengembangan sumberdaya alam dilakukan secara selektif yaitu
dengan memperhatikan dan memperhitungkan serta memilah-milah cara-
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 43
cara pengelolaannya terutama terhadap sumberdaya alam yang tidak
terbaharui (unrenewable resources). Sejalan dengan itu maka pengelolaan
sumberdaya alam juga dilakukan dengan cara-cara kompetitif yaitu
dengan memper-hitungkan tingkat kelangkaan dan permintaan akan
sumberdaya alam yang tersedia. Secara keseluruhan pertimbangan-
pertimbangan terhadap peman-faatan sumberdaya alam adalah dalam
rangka menjaga kelangsungan ketersediaannya, mengelola dalam batas-
batas daya dukung bagi sumberdaya yang dapat diperbaharui (renewable
resources) dan mengelola dengan pentahapan yang jelas dan
menguntungkan bagi sumberdaya alam yang tidak terbaharui.
Dengan demikian sumberdaya alam yang dikelola secara optimal ber-
hoherensi dengan kapasitas manusia dan masyarakat yang madani,
terakumulasi sebagai potensi daerah yang unggul dalam lingkungan yang
sehat, sehingga dapat ikut serta berpanetrasi di tingkat regional, nasional
maupun internasional. Data saing daerah yang merupakan agregasi dari
optimalisasi seluruh potensi dan modal daerah secara totalitas, terangkat
ke permukaan untuk mencitrakan keunggulan Kabupaten Mimika yang
berdayasaing tinggi. Keunggulan dimaksud, terutama sekali berbasiskan
jasa dan industri yang mendukung sektor lainnya. Dalam hal ini, perlu
adanya kondisi prasyarat yang dapat menjamin terpeliharanya pertum-
buhan ekonomi yang seimbang dengan memperkuat landasan ekonomi
sektor riil menuju penguatan ekonomi makro.
5. MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM, PERADILAN DAN HAM, yaitu;
Dalam memajukan Kabupaten Mimika, landasan tekad untuk me-
wujudkan masyarakat madani dengan bertumpu pada kegiatan-kegiatan
pelayanan jasa dan industri, maka dimensi-dimensi penegakan hukum,
pelaksanaan peradilan yang memperhatikan rasa keadilan masyarakat
dan menjunjung Hak Azasi Manusia, harus memperoleh garansi permanen
dalam rangka mem-berikan perlindungan masyarakat terdapat segala
bentuk rasa tidak aman dan rasa tidak nyaman. Pemerintah sangat
memahami urgensi dari kesetaraan antara kesejahteraan dan keamanan
sebagai bagian dari tujuan pemba-ngunan yang harus diwujudkan secara
seiring, harmonis, dan seimbang. Adalah komitmen Pemerintah Kabupaten
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 44
Mimika, untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya tata hukum
nasional serta mempertahankan dan melestarikan eksistensi hukum adat
sebagai bagian dari tata hukum masyarakat yang harus dihormati dan
dijaga kemurniannya.
BAB IV
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
IMPLEMENTSI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Mimika dalam Rencana Pemba-
ngunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mimika Tahun 2005–2025,
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 45
dilaksanakan untuk mewujudkan Masyarakat Mimika yang Madani, serta Mimika
Menjadi Pusat Pelayanan Jasa dan Industri Global Berwawasan Lingkungan.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dilaksanakan misi pembangunan
daerah yang selanjutnya dijabarkan ke dalam hal-hal sebagai berikut:
A. ARAH KEBIJAKAN
1. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA.
Pengembangan sumberdaya manusia merupakan investasi jangka
panjang yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Dalam kerangka pembangunan upaya-upaya pengembangan
sumberdaya manusia bersifat intengible sehingga sering kurang mendapat
perhatian dibandingkan dengan pembangunan fisik lainnya. Oleh karena itu,
dari masa ke masa persoalan pengembangan sumberdaya manusia tidak
pernah terselesaikan.
a. Permasalahan
Dalam konteks pembangunan jangka panjang Kabupaten
Mimika, maka yang dimaksudkan dengan pengembangan sumberdaya
manusia adalah berkaitan dengan masalah-masalah mental spiritual,
derajat kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta rendahnya profesionalisme aparat.
Permasalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1) Rendahnya kualitas iman dan taqwa masyarakat;
2) Tingginya angka kematian ibu hamil dan balita;
3) Tingginya angka penderita HIV/AIDS;
4) Rendahnya derajat kesehatan masyarakat;
5) Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat;
6) Rendahnya pendapatan masyarakat;
7) Rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
8) Rendahnya motivasi dan kesadaran masyarakat terhadap nilai
budaya dan kearifan lokal;
9) Tingginya penyakit sosial masyarakat (miras dan narkoba);
10) Terbatasnya peluang lapangan kerja produktif;
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 46
11) Tingginya resiko rawan pangan;
12) Tingginya angka migrasi Unskill ke Timika.
b. Sasaran
Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi
sebagaimana diuraikan di atas, maka sasaran pembangunan jangka
panjang peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah:
1) Meningkatnya kualitas iman dan taqwa;
2) Menurunnya angka kematian ibu hamil dan balita;
3) Menekan lajunya angka penderita HIV/AIDS;
4) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
5) Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
6) Meningkatnya pendapatan masyarakat;
7) Meningkatnya pemahaman dan penguasaan iptek;
8) Meningkatnya motivasi dan kesadaran masyarakat terhadap nilaii
budaya dan kearifan lokal;
9) Menurunnya angka penyakit sosial masyarakat;
10) Meningkatnya peluang lapangan kerja produktif;
11) Menurunnya resiko rawan pangan;
12) Menurunnya angka migrasi unskiill (tidak trampil).
c. Arah kebijakan
Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi dan sasaran
pembangunan jangka panjang Kabupaten Mimika dalam peningkatan
kualitas sumberdaya manusia yang akan dicapai, maka ditetapkan arah
kebijakan sebagai berikut:
1) Sektor Agama;
a. Mengembangkan kesadaran umat beragama dalam rangka
pembangunan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa;
b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan umat
beragama;
c. Meningkatkan dan mengembangkan toleransi antar umat ber-
agama;
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 47
d. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana
peribadatan;
e. Mengembangkan dan mendukung aktifitas organisasi
keagamaan yang bekerja pada masyarakat;
2) Sektor Kesehatan;
a. Meningkatkan pemahaman terhadap kesadaran pemeliharaan
kehamilan dan persalinan;
b. Meningkatkan gizi ibu hamil dan balita;
c. Meningkatkan dan mengembangkan pos pelayanan terpadu;
d. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat;
e. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana
kesehatan masyarakat;
f. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup
sehat;
g. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
h. Meningkatkan dan mengembangkan serta menempatkan
tenaga kesehatan sesuai kebutuhan;
i. Meningkatkan dan mengembangkan sumber-sumber pangan
dan gizi masyarakat;
j. Meningkatkan upaya-upaya terhadap pemberantasan
penyakit menular (HIV/AIDS) dan penyakit endemik;
k. Pencegahan pengaruh miras dan narkoba dalam masyarakat
Mimika;
3) Sektor Pendidikan;
a. Mengembangkan pendidikan anak usia dini;
b. Meningkatkan angka partisipasi belajar anak usia sekolah;
c. Mengembangkan sistem pendidikan untuk mengatasi angka
putus sekolah dan menuntaskan buta aksara hingga ke
daerah terpencil;
d. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana
pendidikan yang memadai;
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 48
4) Sektor Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja;
a. Mengembangkan dan menciptakan kesempatan kerja;
5) Sektor Pengembangan Investasi;
a. Mengembangkan dan menciptakan iklim yang kondusif dalam
pengembangan peluang usaha dan investasi;
b. Mengembangkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber
keuangan;
c. Mengembangkan regulasi proteksi terhadap sumber-sumber
pendapatan masyarakat lokal;
d. Mengembangkan sumber-sumber pendapatan masyarakat
melalui peningkatan nilai tambah sumberdaya yang dikuasai;
6) Sektor Hukum;
a. Meningkatkan kesadaran hukum dan kehidupan demokrasi
masyarakat;
b. Mencegah terjadinya konflik horizontal dan meningkatkan
rasa keamanan dan ketertiban masyarakat.
7) Sektor Iptek dan Statistik;
a. Mengembangkan dan memperkenalkan ilmu pengetahuan
dan teknologi sejak dini;
b. Meningkatkan dan mengembangkan teknologi informatika
dalam berbagai aktifitas masyarakat;
c. Mengembangkan sumber data informasi berbasis teknologi;
d. Mengembangkan inovasi iptek pada masyarakat;
8) Sektor Budaya, Seni dan Olahraga;
a. Meningkatkan dan mengembangkan karakter masyarakat
(caracter building);
b. Peningkatan pembinaan organisasi, seni dan olahraga.
2. MEWUJUDKAN KUALITAS SISTEM PELAYANAN PRIMA.
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 49
Sebagaimana dikemukakan dalam modal dasar pembangunan
jangka panjang Kabupaten Mimika adalah letak strategis daerah yang
merupakan pintu gerbang Kawasan Pegunungan Tengah dan Selatan
Papua serta berada pada suatu konstalasi strategis secara regional,
nasional maupun internasional, maka ke depan Kabupaten Mimika dapat
memposisikan diri sebagai pusat pelayanan jasa dan industri global
terdepan di Tanah Papua.
Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah nyata yang
sistematis dan strategis sehingga Kabupaten Mimika dapat berperan
sebagai pusat pelayanan jasa dan industri global.
a. Permasalahan
Sehubungan dengan upaya-upaya pencapaian misi tersebut
diatas, maka beberapa permasalahan umum yang dihadapi adalah
terbatas dan belum berkembangnya suatu sistem pelayanan prima,
dan iklim investasi yang kondusif, terbatasnya fasilitas, dan regulasi
maupun minimnya ketersediaan sumberdaya manusia. Secara rinci
permasalahan-permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai
berikut:
1) Belum berkembangnya sistem pelayanan prima publik yang
memiliki standar pelayanan minimum;
2) Iklim investasi yang tidak kondusif;
3) Terbatasnya sarana dan prasarana kewilayahan;
4) Belum jelasnya pemetaan Hak ulayat masyarakat.
b. Sasaran
Guna menyelesaikan permasalahan sebagaimana diuraikan di
atas, maka sasaran pembangunan jangka panjang dalam
mewujudkan sistem pelayanan prima di Kabupaten Mimika adalah
sebagai berikut:
1) Terlaksananya sistem pelayanan prima;
2) Terciptanya iklim investasi yang kondusif;
3) Tersedianya sarana dan prasarana kewilayahan;
4) Terciptanya pemetaan hak ulayat masyarakat.
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 50
c. Arah Kebijakan
Dalam rangka penyelesaian permasalahan dan upaya-upaya
pencapaian sasaran dalam mewujudkan sistem pelayanan prima di
Kabupaten Mimika, maka ditetapkan arah pembangunan jangka
panjang sebagai berikut:
1) Sektor Aparatur Pemerintahan;
a. Mengembangkan regulasi yang mendukung penerapan
sistem pelayanan prima;
b. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung
pelaksanaan pelayanan prima;
2) Sektor Pengembangan Investasi;
a. Meningkatkan upaya-upaya jaminan keamanan bagi
pengembangan investasi;
b. Mengembangkan kepastian penggunaan ruang dan
sumberdaya dalam berinvestasi;
c. Meningkatkan perilaku aparat pemerintah daerah yang
mendukung upaya-upaya penciptaan iklim investasi yang
kondusif;
d. Mengembangkan industri yang berbasis pada
pengelolaan sumberdaya alam yang tersedia;
3) Sektor Kewilayahan dan Kekuatan Rakyat;
a. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan pra-
sarana transportasi untuk membuka akses kewilayahan;
4) Sektor Pelayanan Infrastruktur Dasar;
a. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasa-
rana energi listrik;
b. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasa-
rana air bersih;
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 51
c. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasa-
rana kebersihan dan sanitasi lingkungan permukiman;
d. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasa-
rana telekomunikasi.
3. MEWUJUDKAN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.
Salah satu fungsi pemerintahan adalah memberikan pelayanan yang
baik kepada masyarakat. Sejak era reformasi paradigma kepemerintahan
lebih menekankan pada melayani masyarakat ketimbang dilayani oleh
masyarakat. Dalam kaitan itu, maka penerapan tata kepemerintahan yang
baik merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah
Kabupaten Mimika dalam mengembangkan paradigma baru pemerintahan.
Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya nyata dan konsisten dalam
perubahan perilaku birokrat, kelembagaan dan struktur pemerintahan serta
alokasi anggaran pembangunan daerah yang lebih berpihak kepada
masyarakat.
a. Permasalahan
Berkenaan dengan upaya-upaya penciptaan tata
kepemerintahan yang baik di Kabupaten Mimika, ditemukan
beberapa permasalahan pokok yang dihadapi antara lain masih
adanya perilaku aparat yang masih mempertahankan paradigma
lama, struktur dan kelembagaan pemerintahan yang tidak
proporsional dan terjadi inefisiensi anggaran sehingga tidak
memperlihatkan keberpihakan kepada masyarakat. Permasalahan
pokok dimaksud adalah sebagai berikut:
1) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia aparatur
pemerintahan;
2) Rendahnya sarana dan prasarana pemerintahan;
3) Rendahnya kinerja birokrasi dalam pelayanan publik;
4) Kelembagaan pemerintahan yang kaya struktur dan miskin
fungsi;
5) Belum adanya konsep strategi implementasi pembangunan;
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 52
6) Alokasi anggaran pembangunan daerah yang cenderung
kurang berpihak kepada masyarakat;
7) Belum terlaksananya sistem manajemen kependudukan;
8) Belum terciptanya sistem carrier planning aparatur
pemerintahan;
9) Rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur pemerintahan.
b. Sasaran
Dalam rangka penyelesaian permasalahan tata
kepemerintahan sebagaimana diuraikan di atas, maka sasaran
pembangunan jangka panjang Kabupaten Mimika adalah:
1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia
aparatur pemerintahan;
2) Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan;
3) Meningkatnya kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan
publik;
4) Terbentuknya kelembagaan pemerintahan daerah yang miskin
struktur dan kaya fungsi;
5) Adanya strategi implementasi pembangunan;
6) Meningkatnya alokasi anggaran pembangunan daerah yang
lebih berpihak kepada pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat;
7) Terciptanya sistem manajemen kependudukan;
8) Terciptanya sistem carrier planning aparatur pemerintahan;
9) Meningkatnya kesejahteraan aparatur pemerintahan.
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 53
c. Arah Kebijakan
Dalam rangka pencapaian misi mewujudkan tata kepemerin-
tahan yang baik, maka dilakukan upaya-upaya penyelesaian ma-
salah dan pencapaian sasaran yang dirumuskan dalam arah
kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Mimika sebagai
berikut:
1) Sektor Aparatur Pemerintahan;
a. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan
kuantitas sumberdaya manusia aparatur pemerintahan;
b. Mengembangkan sistem tata kepemerintahan sesuai
prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good
governance);
c. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan
prasarana pemerintahan;
d. Meningkatkan kemitraan dalam mendukung pelayanan
publik;
e. Restrukturisasi kelembagaan pemerintahan daerah pada
semua tingkatan Pemerintahan;
f. Mengembangkan analisa jabatan sehingga sesuai
dengan kebutuhan kelembagaan pemerintah pada
semua tingkatan pemerintahan;
g. Mengembangkan unit-unit pelaksanaan fungsional untuk
mendukung pelaksanaan pelayanan publik;
h. Meningkatkan dan mengembangkan sistem mikro
spasial;
i. Meningkatkan dan mengembangkan sistem makro
sektoral;
j. Meningkatkan dan mengembangkan sinkronisasi sistem
sumberdaya manusia;
k. Mengembangkan sistem penganggaran yang berbasis
kinerja dengan memperhatikan standar pelayanan
minimum;
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 54
l. Meningkatkan proporsi alokasi anggaran yang lebih
berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
m. Mengembangkan sistem hibah secara penuh untuk
alokasi dana ke distrik dan kampung sesuai dengan
variabel anggaran.
n. Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintahan.
4. MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM
SECARA SELEKTIF, KOMPETITIF DAN BERKESINAMBUNGAN.
Tanah Papua pada umumnya dan Kabupaten Mimika khususnya
memiliki sumberdaya alam yang berlimpah. Kekayaan tersebut seharusnya
dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika. Oleh karena itu perlu
adanya cara-cara pemanfaatan sumberdaya alam secara selektif,
kompetitif dan berkesinambungan.
a. Permasalahan
Secara umum permasalahan pembangunan yang dihadapi
adalah rendahnya kemampuan pengelolaan sumberdaya alam
sehingga mengakibatkan degradasi lingkungan, punahnya flora dan
fauna endemik serta hilangnya plasma nutfah. Oleh karena itu,
upaya-upaya pengelolaan sumberdaya alam adalah salah satu
upaya dalam mengembangkan potensi yang tersedia. Beberapa
permasalahan pengelolaan sumberdaya alam di Kabupaten Mimika
dapat dikemukakan sebagai berikut:
1) Rendahnya ketahanan pangan masyarakat;
2) Rendahnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam;
3) Tingginya ancaman terhadap kepunahan sumberdaya hayati;
4) Rendahnya efek multiplier terhadap perekonomian daerah;
5) Rendahnya investasi pemanfaatan potensi sumberdaya alam;
6) Belum terciptanya konsep One District One Product;
7) Rendahnya pemanfaatan sumberdaya alam yang memberikan
Nilai tambah tinggi.
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 55
b. Sasaran
Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan diatas dan
dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka panjang
tentang pengembangan potensi sumberdaya alam di Kabupaten
Mimika, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:
1) Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat;
2) Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam;
3) Terlindunginya sumberdaya hayati;
4) Meningkatnya efek multiplier terhadap peningkatan perekono-
mian daerah;
5) Meningkatnya investasi pemanfaatan potensi sumberdaya
alam;
6) Terlaksananya penerapan konsep One District One Product;
7) Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam yang mem-
berikan Nilai Tambah Tinggi.
c. Arah Kebijakan
Untuk mengembangkan potensi sumberdaya alam di Kabu-
paten Mimika dan juga dalam rangka penyelesaian permasalahan-
permasalahan yang dihadapi serta pencapaian sasaran yang d-
iharapkan, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan jangka
panjang Kabupaten Mimika sebagai berikut:
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 56
1) Sektor Tenaga Kerja;
a. Meningkatkan pemahaman terhadap pengelolaan SDA;
2) Sektor Tata Ruang:
a. Mengembangkan pemetaan sumberdaya alam dalam
rangka mendukung pelaksanaan obligasi daerah;
3) Sektor Ketahanan Pangan;
a. Meningkatkan sumber-sumber lokal ketahanan pangan m-
syarakat;
b. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sumber-
daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui;
c. Mengembangkan sistem pengawasan berbasis masya-
rakat secara berkesinambungan;
d. Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi k-
kayaan sumberdaya hayati;
e. Mengembangkan kawasan-kawasan konservasi dalam
rangka pelestarian sumberdaya hayati (plasma nutfah);
f. Meningkatkan dan mengembangkan konsep One Distrik
One Product.
g. Peningkatan pengelolaan SDA yang menghasilkan produk
bernilai tambah tinggi.
5. MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM, PERADILAN DAN HAM.
Pengembangan bidang hukum, peradilan dan Hak Azasi Manusia
(HAM) di Kabupaten Mimika merupakan bagian penting dalam pemba-
ngunan jangka panjang untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban serta
menciptakaan rasa keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Berkaitan
dengan penegakan hukum, peradilan dan HAM, maka perlu adanya suatu
persepsi dan platform yang sama diantara pelaku pembangunan
(stakeholders). Oleh karena itu, penegakan hukum, peradilan dan HAM
harus dijadikan sebagai landasan utama pembangunan Kabupaten Mimika
ke depan.
a. Permasalahan
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 57
Berkaitan dengan upaya-upaya penegakan hukum, peradilan
dan HAM, maka beberapa permasalahan pokok yang dihadapi
antara lain:
1) Tingginya tingkat kesenjangan dalam masyarakat;
2) Rendahnya rasa keadilan di dalam masyarakat;
3) Tingginya pelanggaran Hak Azasi Manusia;
4) Rendahnya rasa kebersamaan dalam menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat.
b. Sasaran
Untuk mewujudkan misi penegakan hukum, peradilan dan
HAM dalam pembangunan jangka panjang di Kabupaten Mimika,
maka sasaran yang akan dicapai adalah:
1) Menurunnya tingkat kesenjangan dalam masyarakat;
2) Meningkatnya rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat;
3) Menurunnya pelanggaran Hak Azasi Manusia;
4) Meningkatnya rasa kebersamaan dalam menjaga keamanan
dan ketertiban masyarakat.
c. Arah Kebijakan
Dalam rangka pencapaian misi pembangunan jangka panjang
Kabupaten Mimika untuk mewujudkan penegakan hukum, peradilan
dan HAM, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
1) Sektor Hukum;
a. Mengembangkan sistem peradilan yang memberikan
kepastian hukum;
b. Mengembangkan sistem peradilan yang mampu
mengadopsi sistem peradilan adat;
c. Meningkatkan dan mengembangkan pemahaman ter-
hadap HAM;
d. Mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan
yang berperan dalam penegakan HAM;
e. Menciptakan dan mengembangkan rasa kebersamaan
dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 58
2) Sektor Peranan Wanita;
a. Mengembangkan sistem yang mendukung pengarusuta-
maan gender;
3) Sektor Budaya dan Seni;
a. Mengembangkan regulasi tentang hak cipta orang
Mimika.
B. STRATEGI IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN
1. Pendekatan Mikro Spasial;
Pendekatan mikro spasial lebih diarahkan pada peningkatan
dan pengembangan pelayanan dasar masyarakat yaitu, pendidikan
dan kesehatan. Pendekatan mikro spasial dilaksanakan untuk pem-
berdayaan kampung dan distrik yang diarahkan pada sasaran utama
yaitu manusia, dimana pelayanan mikro spasial memiliki ruang
pelayanan yang sangat terbatas (man to man), sehingga diharapkan
pelayanan tersebut mampu meningkatkan pendapatan
kesejahteraan masyarakat di tingkat kampung dan distrik.
2. Pendekatan Makro Sektoral;
Pendekatan makro sektoral lebih diarahkan pada kegiatan-
kegiatan sektor yang berskala besar dengan mengembangkan dan
memanfaatkan potensi sumberdaya yang tersedia. Hal ini dilakukan
untuk percepatan pembangunan daerah dalam mengejar keterting-
galan, sehingga terciptanya efek multiplier bagi peningkatan penda-
patan kesejahteraan masyarakat secara besar (Big push).
3. Pendekatan Sinkronisasi Sumberdaya Manusia;
Pendekatan sinkronisasi sistem sumberdaya manusia
lebih diarahkan pada peningkatan pembangunan sistem infrastruktur
dan sistem produksi artinya, pembangunan sistem infrastruktur
harus dapat mendukung terciptanya sistem produksi. Hal ini
dimaksudkan bahwa kesiapan sumberdaya manusia harus disiapkan
dan menjadi peranan penting dalam mendukung pembangunan
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 59
sistem infra-struktur dan sistem produksi. Kesiapan sumberdaya
manusia lebih diutamakan bagi masyarakat asli Papua yang memiliki
kemampuan untuk dipersiapkan dalam menangani sistem produksi
dan sistem infrastruktur sesuai kebutuhan pasar.
C. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS
Sebagai upaya untuk mencapai sasaran pokok pembangunan jangka
panjang Kabupaten Mimika, dibutuhkan adanya pentahapan dan skala
prioritas yang tercermin dari rumusan arah kebijakan periodek lima tahunan
sesuai kurun waktu berlakunya masa RPJMD Kabupaten Mimika. Setiap
tahapan mencerminkan urgensi permasalahan yang ingin diselesaikan dalam
kurun periodisasinya, sehingga penekanannya menjadi berbeda dari satu
period eke periode berikutnya, tetapi saling terhubung secara berkesinam-
bungan. Adapun pentahapannya sebagai berikut :
1. RPJMD Periode Pertama (2005 – 2009)
Mengacu pada hasil pembangunan periode sebelumnya, maka pada
periode RPJMD Kabupaten Mimika untuk masa 5 tahun pertama (2005 –
2009), diarahkan pada pengembangan kualitas sumberdaya manusia, baik
secara individual maupun kelompok masyarakat, melalui pengembangan
kepribadian yang utuh menuju terwujudnya masyarakat madani. Dalam
hubungan itu, berbagai dimensi arah kebijakan merujuk pada pemupukan
dan penumbuhan moralitas keagamaan melalui peningkatan integritas
pribadi manusia dan masyarakat yang sehat lahir dan bathin,
penggalangan potensi masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran
beragama sesuai kepercayaan-nya masing-masing, pengembangan
suasana kehidupan keagamaan dalam kebesamaan yang rukun. Didukung
dengan peningkatan mutu sarana dan prasarana peribadatan dan
mendorong tumbuhnya dinamika aktifitas lembaga dan yayasan
keagamaan yang bekerja pada masyarakat.
Di lain pihak, secara lahiriah, kebijakannya diarahkan pada pening-
katan pemahaman terhadap kesadaran pemeliharaan kehamilan dan per-
salinan, gizi ibu hamil dan balita, setelah terlebih dahulu difasilitasi
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 60
penyiapan sarana dan prasarana kesehatan yang bermutu hingga ke
kampung dan distrik terpencil dan pos pelayanan kesehatan terpadu hingga
ke kampung terpencil, peningkatan kualitas dan kuantitas petugas kese-
hatan. Meningkatkan upaya-upaya terhadap pemberantasan penyakit
menular (HIV/Aids) dan penyakit endemik lainnya serta mendorong dan
memfasilitasi penumbuhan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup
sehat dan upaya perbaikan lingkungan permukiman yang berkualitas,
perbaikin gizi masyarakat.
Di bidang pendidikan, difasilitasi pengembangan pendidikan anak usia
dini, meningkatkan angka partisipasi belajar anak usia sekolah, pengem-
bangan sistem pendidikan untuk mengatasi angka putus sekolah dan
menuntaskan buta aksara hingga ke daerah terpencil, sistem insentif bagi
tenaga guru di daerah terpencil, seiring dengan peningkana
profesionalisme guru semua bidang studi, peningkatan sarana dan
prasarana pendidikan yang memadai. Sementara di bidang perekono-mian,
didorong dan difasilitasi terciptanya iklim usaha dan investasi yang
kondusif, dan perluasan kesem-patan kerja, meningkatkan akses
masyarakat terhadap sumber-sumber keuangan. Faktor lainnya adalah
memfasilitasi penyediaan regulasi yang memproteksi sumber-sumber
pendapatan masyarakat local, pengembangan sumber-sumber pendapatan
masyarakat melalui peningkat-an nilai tambah sumberdaya yang dikuasai.
Guna menguatkan sumberdaya manusia dalam rangka penumbuhan
dan pengembangan karakter masyarakat (caracter building) yang tangguh,
didorong dan difasilitasi ke arah pengenalan ipteks sejak dini dan inovasi,
pengembangan teknologi informatika dalam berbagai aktifitas masyarakat,
pengembangan sumber data informasi berbasis teknologi. Demikian halnya
dengan peningkatan kualitas pengetahuan dan penguasaan teknologi bagi
aparatur pemerintahan daerah, pengembangan sistem karier aparatur pe-
merintahan daerah, fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pemerin-
tahan daerah, dan mendorong upaya-upaya peningkatan kesejahteraan
aparatur pemerintahan daerah.
Prioritisasi tersebut, didukung dengan penyiapan sistem pelayanan
prima dengan mempersiapkan regulasi yang mendukung penerapan sistem
pelayanan prima, memfasilitasi pengembangan regulasi hak ulayat yang
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 61
kontributif terhadap sistem adat istiadat masyarakat adat, memfasilitasi
penyiapan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan
prima, meningkatkan situasi kondisi yang aman dan damai bagi pengem-
bangan investasi dan jaminan kepastian penggunaan ruang dan sumber-
daya dalam berinvestasi. Tak luput untuk diberi perhatian terhadap pem-
binaan perilaku aparat pemerintahan daerah untuk mendukung penciptaan
iklim investasi yang kondusif dan penyiapan kerangka pengembangan
industri berbasis penge-lolaan sumberdaya alama lokal yang tersedia, serta
fasilitasi peningkatan sarana prasarana transportasi untuk membuka akses
kewilayahan, energi listrik, telekomunikasi, air bersih, pengairan, dan
peningkatan sarana dan prasarana kebersihan dan sanitasi lingkungan.
Faktor penting dan urgen lainnya yang perlu dipersiapkan untuk men-
dukung prioritas pengembangan kualitas sumberdaya manusia adalah pe-
ngembangan tata pemerintahan yang baik. Dalam hal ini difasiitasi
pengem-bangan tata kepemerintahan sesuai prinsip-prinsip tata
kepemerintahan yang baik (good governance). Kebijakannya diarahkan
pada peningkatan jaringan kemitraan dalam mendukung pelayanan publik,
peningkatan ke-amanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif,
strukturisasi kelem-bagaan pemerintah daerah pada semua tingkatan
pemerintahan, ditunjang dengan upaya-upaya pengembangan analisa
jabatan sehingga sesuai dengan kebutuhan kelem-bagaan pemerintah di
semua tingkatan pemerin-tahan. Demikian halnya dengan upaya
pengembangan unit-unit pelaksana fungsional untuk men-dukung
pelaksanaan pelayanan publik, peningkatan sarana dan prasarana
pemerintahan distrik dan kampung. Terkait pula dengan pengembangan
sistem penganggaran yang berbasis kinerja dengan memperhatikan
standar pelayanan minimum, peningkatan alokasi anggaran yang lebih
berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara
proporsional, dan pengem-bangan sistem hibah secara penuh untuk
alokasi dana ke distrik dan kampung.
Untuk mengarahkan kapasitas masyarakat sebagai subyek pemba-
ngunan, maka Pemerintah Kabupaten Mimika, memfasilitasi pengem-
bangan potensi sumberdaya alam secara selektif, kompetitif, dan berkesi-
nambungan, antara lain mellalui upaya-upaya peningkatan pemahaman
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 62
masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya alam, fasilitasi pengem-
bangan pemetaan sumberdaya alam dalam rangka mendukung pelak-
sanaan obligasi daerah, fasilitasi peningkatan pemahaman masyarakat
terhadap sumberdaya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui, fasi-
litasi pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat secara
berkesinambungan, fasilitasi peningkatan dan pengembangan sistem infor-
masi kekayaan sumberdaya hayati, serta fasilitasi pengembangan kawasan
konservasi dalam rangka pelestarian sumberdaya hayati (plasma nutfah).
Dari sudut lainnya, upaya penegakan hukum peradilan dan HAM turut
diperhatikan dalam kerangka memberikan jaminan kepastian masyarakat
yang aman dan damai. Pada konteks ini, Pemerintah Kabupaten Mimika,
memfasilitasi pengembangan sistem peradilan yang memberikan kepastian
hukum, pengembangan sistem peradilan adat yang mampu bersinergi
dengan sistem peradilan formal, peningkatan pemahaman masyarakat
terhadap HAM dan memfasilitasi pengembangan peran organisasi sosial
kemasyarakatan dalam penegakan HAM, pengembangan sistem
manajemen yang mendukung pengarusutamaan gender, serta pemberian
perlindungan terhadap hak cipta Orang Mimika.
2. RPJMD Periode Kedua (2010 – 2014)
Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan
RPJMD Periode Pertama, maka Periode RPJMD Periode ke-2 (2010-2014)
ditujukan untuk lebih meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang
didukung dengan pembenahan tata pemerintahan yang baik dan sistem
pelayanan prima, serta Melanjutkan fasilitasi pengembangan potensi
sumberdaya alam secara selektif, kompetitif, secara berkesinambungan,
serta peningkatan upaya penegakan hukum peradilan dan HAM. Kehadiran
tata pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang kian menunjukkan
keprimaannya, menjadi prasyarat mutlak bagi terselenggaranya dimensi-
dimensi pembangunan yang mampu mengembangkan sumberdaya alam
lokal dalam situasi dan kondisi aman dan damai.
Sejalan dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, res-
ponsivitas kritis masyarakat terhadap kehadiran suatu lembaga
pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas, akan semakin
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 63
menjadi intens. Hal ini merupakan pres-tasi dan keberhasilan
pembangunan yang perlu dipelihara dan ditingkatnya dalam suasana
demokratis. Posisi penting Kabupaten Mimika dalam konteks hubungan
antar daerah, menggiring ke arah situasi kondusif bagi kemajuan
masyarakat dan daerah ini. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang
telah difasilitasi pada periode sebelumnya secara utuh, lahir dan bathin,
ditunjukkan dengan munculnya fenomena positif bagi tumbuh dan
berkembangnya mobilitas dan status sosial-ekonomi. Kondisi ini didukung
dengan mulai tampaknya motivasi dan gairah masyarakat dalam
mengeksplorasi sumberdaya alam yang berdaya saing dan berwawasan
lingkungan.
Daya saing daerah, mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan di
mana pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya alam
yang dapat dan tidak dapat diperbaharui semakin memadai. Demikian
halnya terhadap peningkatan dan pengembangan sistem informasi keka-
yaan sumberdaya hayati dan pengembangan kawasan konservasi dalam
rangka pelestarian sumberdaya hayati (plasma nutfah). Sementara itu,
pada aspek penegakan hukum peradilan dan HAM, terus dilanjutkan
fasilitasi pengembangan sistem peradilan yang memberikan kepastian
hukum seiring dengan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat
terhadap HAM dan semakin berkembangnya peran organisasi sosial
kemasyarakatan serta terus mengembangkan sistem peradilan adat yang
mampu bersinergi dengan sistem peradilan formal dan upaya-upaya
pemberian perlindungan terhadap hak cipta Orang Mimika.
3. RPJMD Periode Ketiga (2015 – 2019)
Mengacu pada tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan sebagai keberlanjutan RPJMD periode Kedua, maka
dalam kurun waktu pelaksanaan RPJMD ketiga (2015-2019) ditujukan
untuk lebih meman-tapkan pembangunan Kabupaten Mimika secara
menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada upaya-upaya
pencapaian daya saing yang tinggi dan kompetitif berlandaskan
keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta
kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 64
Dengan demikian, pada periode ini penekanan kebijakan lebih di-
arahkan pada upaya peningkatan dan pemantapan daya saing berbasis
jasa dan industri yang ditunjang dengan menguatnya kapasitas dan
kapabilitas tata pemerintahan dan sistem pelayanan prima, disertai
dengan potensi sumberdaya manusia yang telah kian berkualitas dalam
menguasai dan menerapkan, serta menginovasi kemajuan iptek. Oleh
karena itu, dimensi-dimensi kebijakan pada periode ini mengarah pada
pemantapan fasilitasi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap
pengelolaan sumberdaya alam, pemetaan sumberdaya alam dalam rangka
mendukung pelaksanaan obligasi daerah, peningkatan pemahaman
masya-rakat terhadap sumberdaya alam yang dapat dan tidak dapat
diperbaharui, pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat
secara ber-kesinambungan, pengembangan sistem informasi kekayaan
sumberdaya hayati, serta pemantapan pengembangan kawasan konservasi
dalam rangka pelestarian sumberdaya hayati (plasma nutfah). Tujuan yang
ingin dicapai adalah mulai munculnya tanda-tanda peran dan kontribusi
Kabu-paten Mimika sebagai Kabu-paten yang unggul di kawasan regional
dan nasional serta mulai menunjukkan kemampuan awal dalam
berkompetisi di tingkat internasional. Untuk mendukung ke arah itu, tentu
saja semakin dibutuhkan adanya penegakan hukum dan HAM yang
semakin baik dan memuaskan semua pihak di dalam dan di luar negeri.
Oleh karena itu, seluruh segmen pembangunan hukum dan HAM semakin
dimantapkan.
4. RPJMD Periode Keempat (2020 – 2024)
Merujuk pada prestasi pembanguinan yang telah dicapai pada
periode-periode sebelumnya, maka pada tahaun akhir dari peiode
RPJPD Kabupaten Mimika (2020 – 2024) ini, ditujukan untuk
mewujudkan masyarakat Mimika yang madani didukung dengan kemajuan
yang berarti sebagai pusat jasa dan industri berwawasan lingkungan. Ciri
utama yang ingin diwujudkan pada konteks ini adalah lahirnya suatu kondisi
akhir, mencitrakan kemajuan masyarakat Mimika yang sejahtera, mandiri,
dan bermartabat.
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 65
Untuk itu, seluruh segmen pembangunan dan pemerintahan harus
mampu mewujudkan kondisi kontributif secara mapan dan pofesional, baik
lembaga pemerintahan sendiri, maupun lembaga politik dan lembaga
hukum, ditandai dengan semakin kokohnya sistem demokrasi dan semakin
mantapnya kesadaran politik rakyat serta dicapainya supremasi hukum dan
penegakan HAM secara memadai. Dengan demikian, kapasitas agregat
Kabupaten Mimika, akan menghantarkannya ke suatu arena percaturan
ekonomi-sosial-budaya-politik dalam berbagai forum dalam dan luar negeri.
Kondisi tersebut sangat memungkinkan tercapai oleh karena adanya
kemamapuan mewujudkan sumberdaya manusia madani yang berper-
adaban dan berkeadilan berdasarkan prinsip kesetaraan, di mana tercipta
suatu kondisi keberagamaan dengan derajat keimanan dan ketaqwaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi, kerukunan umat beragama
yang harmonis, diserta peran aktif lembaga dan yayasan keagamaan
dalam menfasilitasi kegiatan keagamaan. Demikian halnya dengan
ketangguhan fisik masyarakat yang sehat karena terwujudnya sistem
pelayanan kese-hatan dan gizi masyarakat secara prima. Sementara itu,
kapasitas pe-nguasaan dan inovasi iptek yang maju karena capaian
prestasi pemba-ngunan pendidikan sejak usia dini hingga lanjutan.
Kemajuan tersebut berlaku secara menyeluruh ke seluruh pelosok wilayah
Kabupaten Mimika.
Beberapa aspek lainnya yang terkondisikan menjadi prestasi pemba-
ngunan, harus dapat dilanjutkan dalam periode ini dalam rangka mewujud-
kan sistem kualitas pelayanan prima, di mana tersedia sistem regulasi yang
terstandarisasi dengan baik dan layak, tersedia secara memadai instrumen
pendukung atas terlaksananya pelayanan prima, tersedianya Menyediakan
regulasi hak ulayat yang kontributif terhadap sistem adat istiadat masya-
rakat adat, terwujudnya situasi dan kondisi yang mantap, aman dan damai
untuk mendorong pengembangan investasi dan kepastian penggunaan
ruang dan sumberdaya dalam berinvestasi, perilaku positif dan kondusif
aparat pemerintahan daerah yang mendukung upaya-upaya penciptaan
iklim investasi, pengelolaan industri berbasis pengelolaan sumberdaya
alama lokal yang tersedia, serta tersedianya sarana prasarana transportasi
yang bermutu untuk membuka akses kewilayahan dan sarana dan
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 66
prasarana dasar lainnya (energy listrik, komunikasi, air bersih dan sanitasi
lingkungan) secara optimal. Selain itu, harus mampu mewujudkan pene-
rapan tata pemerintahan yang baik yang mampu menerapkan prinsip-
prinsipnya secara memadai, efektif, efisien, transparan, akuntabel, demo-
kratis, partisipatif, professional dan memiliki visi pengembangan ber-
kelanjutan.
Perlu pula diberikan penekanan terhadap pentingnya keberdayaan riil
Orang Asli Papua asal Kabupaten Mimika, di mana tercipta kesetaraan dan
keharmonisan kapasitas sehingga kemandirian yang bermartabat,
sungguh-sungguh dapat diwujudkan. Hal ini membutuhkan prioritas
kebijakan yang diarahkan pada pelestarian dan pengembangan adat
istiadat, peradilan adat, dan hak cipta orang Mimika. Sementara itu,
pembangunan hukum harus mampu disetarakan secara harmonis dengan
manyandingkan posisi dan kedudukan hukum adat dalam kerangka tata
hukum nasional secara proporsional, disertai dengan kemampuan
mewujudkan sistem penanganan pelanggaran HAM secara arif, beradab,
dan berkeadilan.
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 67
BAB V
KAIDAH PELAKSANAAN
Dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Mimika, maka
diterapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparansi, akuntabilitas dan
partisipatif dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dalam rangka
pencapaian visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mimika Tahun
2005-2025. Pelaksanaan kebijakan pembangunan baik dalam pentahapan
lima tahunan harus memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar
kebijakan sebagaimana tercantum dalam RPJPD kurun waktu 20 tahun ke
depan.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Mimika Tahun 2005-2025 merupakan pedoman atau acuan bagi Pemerintah
Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha dalam pelaksanaan
program pembangunan di Kabupaten Mimika, sehingga tercapai sinergisitas
antar pelaku pembangunan (stakeholders) dalam rangka pencapaian visi
Kabupaten Mimika. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan,
sebagai berikut:
1. Setiap Kepala Daerah yang terpilih untuk menjalankan pemerintahan 5
(lima) tahunan serta masyarakat dan dunia usaha berkewajiban untuk
melaksanakan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RPJPD
Kabupaten Mimika;
2. Sebagai implementasi pelaksanaan RPJPD, maka Pemerintah
Kabupaten Mimika wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahunan;
3. RPJPD Kabupaten Mimika merupakan pedoman bagi Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) untuk penyusunan Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yang selanjutnya dijabarkan
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 68
kedalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan kebijakan-kebijakan pembangunan jangka panjang, maka
seluruh pelaku pembangunan (stakeholders) hendaknya senantiasa
mengawasi dan memberikan informasi dalam penyusunan RPJMD agar
mengacu pada RPJPD Kabupaten Mimika Tahun 2005-2025;
4. Masyarakat termasuk dunia usaha dapat berperan serta dalam pe-
rancangan dan perumusan kebijakan, yang nantinya akan dituangkan
dalam produk Peraturan Daerah. Berkaitan dengan pendanaan pemba-
ngunan masyarakat termasuk dunia usaha diharapkan dapat berperan
serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui, program-program
pembangunan berdasarkan rencana peranserta masyarakat dalam
kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku. Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan dan
pengawasan kebijakan program-program pemba-ngunan;
5. Pada akhir periode pemerintahan 5 (lima) tahun maka Pemerintah
Kabupaten Mimika wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang
meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kebijakan yang
ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan program-program pemba-
ngunan 5 (lima) tahun yang dijabarkan dari arah kebijakan jangka
panjang yang telah ditetapkan;
6. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan kebijakan dan program di
lingkungan Pemerintahan, maka Pemerintah Kabupaten Mimika wajib
melakukan pemantauan, pelaksanaan kebijakan serta tindakan koreksi
yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasilnya kepada Gubernur
Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“EME NEME YAUWARE”
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 69
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 70
SATU MIMIKA, SERIBU MASA DEPAN Dalam udara kemerdekaan Matahari dikening waktu Bercahaya dalam pelukan Bergetar nurani rakyat Bersulam adat dan tradisi Membangun negeri tercinta Satu Mimika, seribu masa depan Matahari di wajah bangsa Dalam kabut derita Nestapa yang sunyi Menikam kesepian Kutulis namamu dalam kalbu Satu Mimika, seribu masa depan Sekarang waktu untuk bangkit Bersinar matahari Tanahmu terbaring Menguak cakrawala Dari tangan kemenangan Membangun tanah keluhur Satu Mimika, seribu masa depan Menatap langit Puncak gunung selimut salju Menari di pangkuan bumi Menggenggam adat dan tradisi Dalam harkat dan martabat Nurani dengan senyuman Satu Mimika. seribu masa depan Sekarang ulurkan tangan Demi kehormatan Menggarap tanah warisan Tanah rakyat Tanah untuk rakyat Tanah air tanah harapan Satu Mimika, seribu masa depan Lewati gerbang kemerdekaan Menyatakan pikiran jernih Tanah Papua tercinta Sepotong sorga di timur Indonesia Saat berbenah diri Menggapai puncak harapan Satu Mimika, seribu masa depan.
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 71
MATRIKS I. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
NO M I S I M A S A L A H S A S A R A N A R A H K E B I J A K A N
1
Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia
Rendahnya Kualitas Iman Dan Taqwa Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Iman Dan Taqwa
1. 1. Mengembangkan kesadaran umat beragama dalam rangka pembangunan iman dan taqwa kepada tuhan yang maha esa
2. Meningkatkan dan mengembangkan toleransi antar umat beragama
3. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana peribadatan
4. Mengembangkan dan mendukung aktifitas lembaga dan yayasan keagamaan yang bekerja pada masyarakat
Tingginya Angka Kematian Ibu Hamil Dan Balita (44/225 Kematian Per Kelahiran)
Menurunnya Angka Kematian Ibu Dan Balita
1. Meningkatkan pemahaman terhadap kesadaran 2. Pemeliharaan kehamilan dan persalinan 3. Meningkatkan gizi ibu hamil dan balita 4. Meningkatkan dan mengembangkan pos 5. Pelayanan terpadu 6. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
masyarakat
Tingginya Angka Penderita Hiv/Aids
Terkendalinya penyebaran dan ter-tanggulanginya penderita hiv/aids
Meningkatkan upaya-upaya terhadap pemberantasan penyakit menular (hiv/aids)
Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat 2. Meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana
kesehatan masyarakat 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku
hidup sehat 4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman 5. Meningkatkan dan mengembangkan serta 6. Menempatkan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan 7. Meningkatkan dan mengembangkan sumber-sumber
pangan bagi gizi masyarakat 8. Meningkatkan upaya-upaya terhadap pemberantasan
penyakit endemi
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 72
Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
1. Mengembangkan pendidikan anak usia dini 2. Meningkatkan angka partisipasi belajar anak usia
sekolah 3. Mengembangkan sistem pendidikan untuk mengatasi
angka putus sekolah dan menuntaskan buta aksara hingga ke daerah terpencil
4. Mengembangkan sistem insentif bagi tenaga guru di daerah terpencil
5. Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme tenaga guru
6. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai
Rendahnya pendapatan masyarakat
Meningkatnya pendapatan masyarakat
1. Mengembangkan Dan Menciptakan Iklim Yang Kondusif Dalam Pengembangan Peluang Usaha Dan Investasi
2. Mengembangkan Akses Masyarakat Terhadap Sumber-Sumber Keuangan
3. Mengembangkan Regulasi Proteksi Terhadap Sumber-Sumber Pendapatan Masyarakat Lokal
4. Mengembangkan Sumber-Sumber Pendapatan Masyarakat Melalui Peningkatan Nilai Tambah Sumberdaya Yang Dikuasai
Rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
Meningkatnya pemahaman dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
1. Mengembangkan dan memperkenalkan ilmu pengetahuan dan teknologi sejak dini
2. Meningkatkan dan mengembangkan teknologi informatika dalam berbagai aktifitas masyarakat
3. Mengembangkan sumber data informasi berbasis teknologi
4. Mengembangkan inovasi iptek pada masyarakat
Rendahnya motivasi dan kesadaran masyarakat terhadap nilai budaya dan kearifan lokal
Meningkatnya motivasi dan kesadaran masyarakat terhadap nilai budaya dan kearifan lokal
1. Membangun karakter masyarakat (caracter building) 2. Peningkatan pembinaan organisasi, seni dan olahraga
Tingginya penyakit sosial ma-syarakat (miras dan narkoba)
Menurunnya angka penyakit sosial masyarakat
1. Pencegahan pengaruh miras dan narkoba dalam . masyarakat mimika 2. Meningkatkan kesadaran hukum dan kehidupan demokrasi masyarkat 3. Mencegah terjadinya konflik horizontal dan Meningkatkan rasa keamanan dan ketertiban masy
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 73
2
Terbatasnya peluang lapangan kerja produktif
Meningkatnya peluang lapangan kerja produktif
Mengembangkan dan menciptakan peluang kesempatan kerja
Tingginya resiko rawan pangan
Menurunnya resiko rawan pangan
Meningkatkan ketahanan pangan
Tingginya angka migrasi unskill ke timika
Menurunnya angka migrasi unskill ke timika
Meningkatkan pengelolaan manajemen kependudukan
Mewujudkan Kualitas Sistem Pelayanan Prima
Belum berkembangnya sistem pelayanan publik yang memiliki standar pelayanan minimum
Terlaksananya sistem pelayanan prima
1. Mengembangkan regulasi yang mendukung penerapan sistem pelayanan prima 2. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan prima
Iklim investasi yang tidak kondusif
Terciptanya iklim investasi yang kondusif
1. Meningkatkan upaya-upaya jaminan keamanan bagi pengembangan investasi 2. Mengembangkan kepastian penggunaan ruang dan sumberdaya dalam berinvestasi 3. Meningkatkan perilaku aparat pemerintahan daerah yang mendukung upaya-upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif 4. Mengembangkan industri yang berbasis pada pengelolaan sda tersedia
Terbatasnya sarana dan prasarana kewilayahan
Tersedianya sarana dan prasarana kewilayahan
1. Meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana transportasi untuk membuka akses kewilayahan
2. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana energi listrik
3. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana air bersih
4. Meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana pengairan
5. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana kebersihan dan sanitasi lingkungan permukiman
6. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana telekomunikasi
Belum jelasnya pengakuan dan pendayagunaan hak ulayat
Terciptanya pengakuan dan pendayagunaan hak ulayat
Mengembangkan regulasi hak ulayat
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 74
3
Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik
Rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur pemerintahan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur pemerintahan
1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintahan 2. Meningkatkan dan mengembangkan sistem karier aparatur pemerintahan daerah
Rendahnya sarana dan Prasarana pemerintahan
Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan
Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan
Rendahnya kinerja Birokrasi dalam Pelayanan publik
Meningkatnya kinerja birokrasi dalam pelayanan publik
1. Mengembangkan sistem tata kepemerintahan sesuai prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) 2. Meningkatkan kemitraan dalam mendukung Pelayanan publik
Kelembagaan pemerintahan Yang kaya struktur dan Miskin fungsi
Terbentuknya kelembagaan pemerintahan daerah yang miskin struktur dan kaya fungsi
1. Restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah pada semua tingkatan pemerintahan 2. Mengembangkan analisa jabatan sehingga sesuai Dengan kebutuhan kelembagaan pemerintah Di semua tingkatan pemerintahan 3. Mengembangkan unit-unit pelaksana fungsional Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik
Belum adanya strategi Implementasi pembangunan
Adanya strategi implementasi pembangunan
1. Meningkatkan dan mengembangkan sistem mikro spasial 2. Meningkatkan dan mengembangkan sistem Makro sektoral 3. Meningkatkan dan mengembangkan sinkronisasi sistem sumberdaya manusia
Alokasi penganggaran yang cenderung kurang berpihak kepada masyarakat
Meningkatnya alokasi pengang-garan pembangunan daerah yang lebih berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
1. Mengembangkan sistem penganggaran yang berbasis kinerja dengan memperhatikan standar pelayanan minimum 2. Meningkatkan proporsi alokasi anggaran yang lebih berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat 3. Mengembangkan sistem hibah secara penuh untuk alokasi dana ke distrik dan kampung.sesuai dengan variabel anggaran
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 75
Belum terlaksananya sistem manajemen kependudukan
Terciptanya sistem manajemen kependudukan
Meningkatkan sistem manajemen ependudukan
Belum adanya sistem karir planning aparatur pemerintahan
Terciptanya sistem karir planning aparatur pemerintah
Meningkatkan dan mengembangkan sistem karir planning aparatur pemerintahan
Rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah
Meningkatnya esejahteraan aparatur pemerintahan
Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintahan
4
Mewujudkan Pengem-bangan Potensi Sumber-daya Secara Selektif Kompetitif Dan Berkesinambungan
Rendahnya ketahanan pangan masyarakat
Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat
1. Meningkatkan pemahaman masyarakat pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam
2. Mengembangkan pemetaan sumberdaya alam dalam rangka mendukung obligasi daerah
3. Meningkatkan sumber-sumber lokal ketahanan pangan masyarakat
4. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sumberdaya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui
5. Mengembangkan sistem pengawasan berbasis 6. Masyarakat secara berkesinambungan
Tingginya ancaman terhadap kepunahan sumberdaya hayati
erlindunginya sumberdaya hayati
1. Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi kekayaan sumberdaya hayati 2. Mengembangkan kawasan-kawasan konservasi dalam rangka pelestarian sumberdaya hayati (plasma nutfah)
Rendahnya efek multiplier Terhadap perekonomian Daerah
Meningkatnya efek multiplier terhadap perekonomian daerah
Meningkatkan dan mengembangkan potensi sumberdaya lama terhadap perekonomian daerah
belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam
meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam
Mengembangkan investasi potensi sda berskala besar
Belum terciptanya konsep one district one product
Terlaksananya konsep one district one product
Meningkatkan dan mengembangkan konsep one distrik one product
Rendahnya pemanfaatan dumberdaya yang bernilai tambah tinggi
Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang bernilai tambah tinggi
Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan sumber-daya alam yang menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 76
MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM PERADILAN DAN HAM
Tingginya kesenjangan dalam masyarakat
Menurunya tingkat kesenjangan dalam masyarakat
Menuunkan derajat kesenjangan dalam masyarakat
Rendahnya rasa keadilan di masyarakat
Meningkatnya rasa keadilan di masyarakat
1. Meningkatkan dan mengembangkan pemahaman terhadap ham 2. Mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan yang berperan dalam penegekan ham 3. Mengembangkan sistem peradilan adat yang mampu bersinergi dgn sistem peradilan formal 4. Mengembangkan sistem yang mendukung pengarusutamaan gender 5. Mengembangkan perlindungan terdahap tentang hak cipta masyarkat lokal
tingginya pelanggaran hak azasi manusia
Menurunnya pelanggaran hak azasi manusia
1. Meningkatkan dan mengembangkan pemahaman terhadap ham 2. Mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan yang berperan dalam penegakan ham
Rendahnya rasa kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
Meningkatnya rasa kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
Mengembangkan dan menciptakan rasa kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 77
MATRIKS II. SASARAN 5 TAHUNAN RPJP KABUPATEN MIMIKA
Nomor TAHUN 2005-20025 5 TAHUN - I (2005-2009) 5 TAHUN - II (2010-2014) 5 TAHUN - III (2015-2019) 5 TAHUN - IV (2020-2024)
A. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
Semakin tumbuhnya integritas pribadi manusia dan masyarakat yang sehat lahir dan bathin
Menguatnya kapasitas individual dan masyarakat yang mulai mandiri
Semakin berkembangnya kapasitas individual dan masyarakat ke arah ter-wujudnya sumberdaya manusia madani
Terwujudnya sumberdaya manusia madani yang berperadaban dan berke-adilan berdasarkan prinsip kesetaraan
1 Meningkatnya kualitas iman dan taqwa
Tumbuhnya kondisi kualitas iman dan taqwa
Berkembangnya kondisi kualitas iman dan taqwa
Meningkatnya kondisi kualitas iman dan taqwa
Terwujudnya kondisi kualitas iman dan taqwa
2 Menurunnya angka kematian ibu dan balita
Menurunnya angka kematian ibu dan balita
Semakin menurunnya angka kematian ibu dan balita
Semakin mantapnya penurunan angka kematian ibu dan balita
Terwujudnya penurunan angka kematian ibu dan balita hingga pada titik terendah
3
Terkendalinya penyebaran dan tertanggulanginya penderita HIV/Aids
Terfasilitasinya upaya pencegahan penyebaran dan penangulangan penderita HIV/Aids
Semakin intesifnya upaya pencegahan penyebaran dan penanggulangan penderita HIV/Aids
Semakin terkendalinya penyebaran dan meningkatnya capaian penanggulangan penderita HIV/Aids
Terkendalinya penyebaran dan tertanggulanganinya penderita HIV/Aids
4 Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat
Terfasilitasinya sistem pelayanan kesehatan Masyarakat
Terfasilitasinya peningkatan derajat kesehatan Masyarakat
Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat
Terwujudnya derajat kesehatan Masyarakat yang tinggi
5 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
Terfasilitasinya sistem pelayanan pendidikan Masyarakat
Terfasilitasinya peningkatan derajat pendidikan Masyarakat
Meningkatnya derajat pendidikan Masyarakat
Terwujudnya derajat pendidikan Masyarakat yang tinggi
6 Meningkatnya pendapatan masyarakat
Terfasilitasinya peningkatan pendapatan masyarakat
Intensifnya fasilitasi peningkatan pendapatan masyarakat
Meningkatnya pendapatan masyarakat
Terwujudnya tingkat pendapatan masyarakat yang tinggi
7
Meningkatnya pemahaman dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
Terfasilitasinya peningkatan pemahaman dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
Intensifnya fasilitasi peningkatan pemahaman dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
Meningkatnya pemahaman dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
Terwujudnya tingkat pemahaman dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 78
Nomor TAHUN 2005-20025 5 TAHUN - I (2005-2009) 5 TAHUN - II (2010-2014) 5 TAHUN - III (2015-2019) 5 TAHUN - IV (2020-2024)
8
Meningkatnya motivasi dan kesadaran masyarakat terhadap nilai budaya dan kearifan lokal
Terfasilitasnya peningkatan motivasi dan kesadaran masyarakat terhadap nilai budaya dan kearifan lokal
Intensifnya fasilitasi peningkatan motivasi dan kesadaran masyarakat terhadap nilai budaya dan kearifan lokal
Meningkatnya motivasi dan kesadaran masyarakat terhadap nilai budaya dan kearifan lokal
Terwujudnya apresiasi masyarakat terhadap nilai budaya dan kearifan lokal
9
Menurunnya angka penyakit sosial masyarakat
Terfasilitasinya penurunan angka penyakit sosial masyarakat
Intensifnya fasilitasi penurunan angka penyakit sosial masyarakat
Menurunnya angka penyakit sosial masyarakat
Terkendalinya penyakit sosial masyarakat
10 Meningkatnya peluang lapangan kerja produktif
Terfasilitasinya peningkatan peluang lapangan kerja produktif
Intensifnya fasilitasi peningkatan peluang lapangan kerja produktif
Meningkatnya peluang lapangan kerja produktif
Terwujudnya peningkatan lapangan kerja produktif
11 Menurunnya resiko rawan pangan
Terfasilitasinya penurunan resiko rawan pangan
Intensifnya fasilitasi penurunan resiko rawan pangan
Menurunannya resiko rawan pangan
Terkendalinya resiko rawan pangan
12 Menurunnya angka migrasi "unskill" ke Mimika
Terfasilitasinya penurunan angka migrasi "uni-skill" ke Mimika
Intensifnya fasilitasi penurunan angka migrasi "uni-skill" ke Mimika
Terfasilitasinya penurunan angka migrasi "uni-skill" ke Mimika
Terkendalinya migrasi "uni-skill" ke Mimika
B. Mewujudkan sistem kualitas pelayanan prima
Terfasilitasinya pengembangan sistem pelayanan prima yang kerkualitas
Meningkatnya fasilitasi pengembangan sistem pelayanan prima yang kerkualitas
Mantapnya pengembangan sistem pelayanan prima yang kerkualitas
Terwujudnya sistem pelayanan prima yang kerkualitas
1 Terlaksananya sistem pelayanan prima
Terfasilitasinya pelaksanaan sistem pelayanan prima
Intensifnya pelaksanaan sistem pelayanan prima
Mantapnya pelaksanaan sistem pelayanan prima
Terwujudnya sistem pelayanan prima secara konsisten
2 Terciptanya iklim investasi yang kondusif
Terfasilitasinya penciptaan iklim investasi yang kondusif
Meningkatnya fasilitasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
Mantapnya iklim investasi yang kondusif
Terwujudnya iklim investasi yang kondusif
3 Tersedianya sarana dan prasarana kewilayahan
Terfasilitasinya penyediaan sarana dan prasarana kewilayahan
Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana kewilayahan yang bermutu
Mantapnya ketersediaan sarana dan prasarana kewilayahan yang bermutu
Tersedianya sarana dan prasarana kewilayahan yang bermutu
4
Terciptanya pengakuan dan pendayagunaan hak ulayat
Terlaksananya pemetaan dan regulasi tentang hak ulayat
Meningkatnya pengakuan dan pendayagunaan hak ulayat
Mantapnya pengakuan dan pendayagunaan hak ulayat
Terwujudnya pengakuan dan pendayagunaan hak ulayat secara optimal
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 79
Nomor TAHUN 2005-20025 5 TAHUN - I (2005-2009) 5 TAHUN - II (2010-2014) 5 TAHUN - III (2015-2019) 5 TAHUN - IV (2020-2024)
C. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik
Terfasilitasinya pengembangan tata pemerintahan yang baik
Intensifnya fasilitasi pengembangan tata pemerintahan yang baik
Mantapnya pengembangan tata pemerintahan yang baik
Terwujudnya tata pemerintahan yang baik
1
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumberdaya aparatur Pemerintahan
Terfasilitasinya peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumberdaya aparatur Pemerintahan
Intensifnya peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumberdaya aparatur Pemerintahan
Mantapnya peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumberdaya aparatur Pemerintahan
Terwujudnya Kualitas dan Kuantitas Sumberdaya aparatur Pemerintahan yang handal
2 Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Pemerintahan
Terfasilitasinya peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintahan
Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Pemerintahan
Mantapnya peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintahan
Terwujudnya Sarana Dan Prasarana Pemerintahan yang lengkap dan bermutu
3 Meningkatnya kinerja birokrasi dalam pelayanan publik
Terfasilitasinya peningkatan kinerja birokrasi dalam pelayanan publik
Meningkatnya fasilitasi pengembangan kinerja birokrasi dalam pelayanan publik
Mantapnyanya fasilitasi pengembangan kinerja birokrasi dalam pelayanan publik
Terwujudnya kinerja birokrasi dalam pelayanan publik secara memadai
4
Terbentuknya kelembagaan pemerintahan daerah yang miskin struktur dan kaya fungsi
Terfasilitasinya restruturisasi kelembagaan pemerintahan daerah yang berpola "miskin struktur dan kaya fungsi"
Meningkatnya fasilitasi restruturisasi kelembagaan pemerintahan daerah yang berpola "miskin struktur dan kaya fungsi"
Mantapnya strutur kelembagaan pemerintahan daerah yang berpola "miskin struktur dan kaya fungsi"
Terciptanya sutruktur kelembagaan pemerintahan daerah yang berpola "miskin struktur dan kaya fungsi"
5
Meningkatnya alokasi penganggaran pembangunan daerah yang lebih berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
Terfasilitasinya peningkatan alokasi anggaran pembangunan daerah yang lebih berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
Meningkatnya fasilitasi peningkatan alokasi anggaran pembangunan daerah yang lebih berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
Mantapnya alokasi anggaran pembangunan daerah yang lebih berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
Terpenuhinya alokasi anggaran pembangunan daerah yang lebih berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
6
Adanya Strategi Implementasi Pembangunan
Terfasilitasinya perumusan dan implementasi Strategi Pembangunan
Meningkatnya Implementasi strategi Pembangunan
Mantapnya Implementasi strategi Pembangunan
Terlaksananya Implementasi strategi Pembangunan yang berkelanjutan
7
Terciptanya Sistem Manajemen Kependudukan
Terfasilitasinya penciptaan Sistem Manajemen Kependudukan
Meningkatnya penerapan Sistem Manajemen Kependudukan
Mantapnya penerapan Sistem Manajemen Kependudukan
Terlaksananya penerapan Sistem Manajemen Kependudukan yang berkelanjutan
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 80
Nomor TAHUN 2005-20025 5 TAHUN - I (2005-2009) 5 TAHUN - II (2010-2014) 5 TAHUN - III (2015-2019) 5 TAHUN - IV (2020-2024)
8
Terciptanya Sistem Karir Planning Aparatur Pemerintah
Terfasilitasinya penciptaan Sistem Karir Planning Aparatur Pemerintah
Meningkatnya penerapan Sistem Karir Planning Aparatur Pemerintah
Mantapnya penerapan Sistem Karir Planning Aparatur Pemerintah
Terlaksananya penerapan Sistem Karir Planning Aparatur Pemerintah yang berkelanjutan
9
Meningkatnya Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan
Terfasilitasinya peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan
Meningkatnya Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan
Mantapnya Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan
Terwujudnya Aparatur Pemerintahan yang sejahtera
D.
Mewujudkan pegembangan potensi sumberdaya alam secara selektif, kompetitif, dan berkesinambungan
Terfasilitasinya pengembangan potensi sumberdaya alam secara selektif, kompetitif, dan berkesinambungan
Meningkatnya intensitas pengembangan potensi sumberdaya alam secara selektif, kompetitif, dan berkesinambungan
Mantapnya pengembangan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam secara selektif, kompetitif, dan berkesinambungan
Terwujudnya sistem pengembangan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam secara selektif, kompetitif, dan berkesinambungan
1 Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam
Terfasilitasinya peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam
Meningkatnya intensitas fasilitasi pengelolaan sumberdaya alam yang berkualitas
Mantapnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkualitas
Terwujudnya sistem pengelolaan sumberdaya alam yang berkualitas
2 Terlindunginya sumberdaya hayati
Terfasilitasinya pengembangan sistem perlindungan sumberdaya hayati
Meningkatnya intensitas fasilitasi pengembangan sistem perlindungan sumberdaya hayati
Mantapnya pengembangan sistem perlindungan sumberdaya hayati
Terwujudnta sistem perlindungan sumberdaya hayati yang memadai
3
Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat
Terfasilitasinya peningkatan ketahanan pangan masyarakat
Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat
Mantapnya ketahanan pangan masyarakat
Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat yang tangguh
4
Meningkatnya efek multiplier terhadap perekonomian daerah
Terfasilitasinya peningkatan efek multiplier terhadap perekonomian daerah
Meningkatnya efek multiplier terhadap perekonomian daerah
Meningkatnya efek multiplier terhadap perekonomian daerah
Tingginya kontribusi efek multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
5
Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam potensial untuk investasi
Terfasilitasinya pemanfaatan sumberdaya alam potensial untuk investasi
Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam potensial untuk investasi
Intensifnya pemanfaatan sumberdaya alam potensial untuk investasi
Optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam potensial untuk investasi
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 81
Nomor TAHUN 2005-20025 5 TAHUN - I (2005-2009) 5 TAHUN - II (2010-2014) 5 TAHUN - III (2015-2019) 5 TAHUN - IV (2020-2024)
6
Terlaksananya konsep “one district one product”
Terfasilitasinya penerapan konsep “one district one product”
Terlaksananya “one district one product”
Intensifnya penerapan “one district one product”
Terwujdunya diversifikasi produk khas distrik yang beroreintasi pasar
7
Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang bernilai tambah tinggi
Terfasilitasinya pengelolaan sumberdaya alam yang bernilai tambah tinggi
Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang bernilai tambah tinggi
Mantapnya pengelolaan sumberdaya alam yang bernilai tambah tinggi
Optimalnya pengelolaan sumberdaya alam yang bernilai tambah tinggi
E. Mewujudkan penegakan hukum peradilan dan HAM
Terfasilitasinya upaya penegakan hukum peradilan dan HAM
Meningkatnya upaya penegakan hukum peradilan dan HAM
Memantapnya penegakan hukum peradilan dan HAM yang berkeadilan
Terwujudnya tata hukum dan tata peradilan serta penanganan HAM yang berkeadilan
1 Meningkatnya rasa keadilan di masyarakat
Terfasilitasinya penumbuhan rasa keadilan di masyarakat
Meningkatnya fasilitasi penumbuhan rasa keadilan di masyarakat
Mantapnya rasa keadilan di masyarakat
Terciptanya rasa keadilan di masyarakat
2 Menurunnya pelanggaran hak azasi manusia
Terfasilitasnya penanganan pelanggaran hak azasi manusia yang transparan dan berkeadilan
Meningkatnya fasilitasi penanganan pelanggaran hak azasi manusia yang transparan dan berkeadilan
Mantapnya pola penanganan pelanggaran hak azasi manusia yang transparan dan berkeadilan
Terwujudnya pola dan sistem penanganan pelanggaran hak azasi manusia yang transparan dan berkeadilan
3 Menurunya tingkat kesenjangan dalam masyarakat
Terfasilitasinya penurunan tingkat kesenjangan dalam masyarakat
Intensifnya penurunan kesenjangan dalam masyarakat
Menyempitnya tingkat kesenjangan dalam masyarakat
Rendahnya tingkat kesenjangan dalam masyarakat
4 Meningkatnya rasa kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
Terfasilitasinya peningkatan rasa kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
Intensifnya peningkatan rasa kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
Mantapnya rasa kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
Terwujudnya rasa kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 82
MATRIKS III : ARAH KEBIJAKAN 5 TAHUNAN RPJP KABUPATEN MIMIKA
Nomor TAHUN 2005-20025 5 TAHUN - I (2005-2009) 5 TAHUN - II (2010-2014) 5 TAHUN - III (2015-2019) 5 TAHUN - IV (2020-2024)
A. Meningkatkan kualitas sumber kualitas sumberdaya manusia
Memupuk dan menumbuhkan integritas pribadi manusia dan masyarakat yang sehat lahir dan bathin
Meningkatkan dan memperkuat kapasitas individual dan masyarakat yang mulai mandiri
Lebih mengembangkan kapasitas individual dan masyarakat ke arah ter-wujudnya sumberdaya manusia madani
Mewujudkan sumberdaya manusia madani yang berperadaban dan berke-adilan berdasarkan prinsip kesetaraan
1 Mengembangkan kesadaran umat beragama dalam rangka pembangunan iman dan taqwa Kepada Tuhan yang maha esa
Menggalang potensi masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran beragama sesuai kepercayaannya masing-masing
Meningkatkan pembinaan masyarakat dalam rangka ketaatan beragama sesuai keyakinannya masing-masing
Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan umat beragama
Mewujudkan kondisi keberagamaan dengan derajat keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi
2 Meningkatkan dan mengembangkan toleransi antar umat beragama
Mengembangkan suasana kehidup-an keagamaan dalam kebesamaan yang rukun
Memantapkan suasana kehidupan keagamaan dalam kebesamaan rukun
Lebih memantapkan suasana kerukunan hidup umat beragama
Mewujudkan kerukunan umat beragama yang harmonis
3 Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana peribadatan
Meningkatkan mutu sarana dan prasarana peribadatan
Meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana peribadatan
Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana peribadatan
Mencapai kondisi pemenuhan prasarana dan sarana peribadatan yang bermutu dan menyeluruh
4 Mengembangkan dan mendukung aktifitas lembaga dan yayasan keagamaan yang bekerja pada masyarakat
Mendorong tumbuhnya dinamika aktifitas lembaga dan yayasan keagamaan yang bekerja pada masyarakat
Mendorong dan memfasilitasi aktifitas lembaga dan yayasan keagamaan yang bekerja pada masyarakat
Meningkatkan fasilitasi aktifitas lembaga dan yayasan keagamaan yang bekerja pada masyarakat
Mewujdukan peran aktif lembaga dan yayasan keagamaan dalam menfasilitasi kegiatan keagamaan
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 83
Nomor TAHUN 2005-20025 5 TAHUN - I (2005-2009) 5 TAHUN - II (2010-2014) 5 TAHUN - III (2015-2019) 5 TAHUN - IV (2020-2024)
5 Meningkatkan pemahaman terhadap kesadaran pemeliharaan kehamilan dan persalinan
Meningkatkan pemahaman terhadap kesadaran pemeliharaan kehamilan dan persalinan
Memantapkan pemahaman terhadap kesadaran pemeliharaan kehamilan dan persalinan
Lebih memantapkan pemahaman terhadap kesadaran pemeliharaan kehamilan dan persalinan
Mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan kehamilan dan persalinan
6 Meningkatkan gizi ibu
hamil dan balita Meningkatkan gizi ibu hamil dan balita
Memantakan peningkatan gizi ibu hamil dan balita
Lebih memantakan peningkatan gizi ibu hamil dan balita
Mencapai kondisi ibu hamil dan balita bergizi tinggi
7 Meningkatkan dan mengembangkan pos pelayanan terpadu
Meningkatkan pos pelayanan kesehatan terpadu hingga ke kampung terpencil
Memantapkan pengembangan pos pelayanan kesehatan terpadu di kampung terpencil dan diperkotaan
Lebih Memantapkan pengembangan pos pelayanan kesehatan terpadu di kampung terpencil dan diperkotaan
Mencapai kondisi pelayanan kesehatan secara terpadu di semua distrik dan kampung
8 Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan hingga ke wilayah kampung terpencil
Meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan hingga ke kampung dan distrik terpencil
Meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana kesehatan hingga ke kampung dan distrik terpencil
Memantapkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana kesehatan hingga ke kampung dan distrik terpencil
Mewujudkan mutu sarana dan prasarana kesehatan secara merata di semua kampung dan distrik
9 Meningkatkan upaya-upaya terhadap pemberantasan penyakit menular (HIV/Aids)
Meningkatkan upaya-upaya terhadap pemberantasan penyakit menular (HIV/Aids)
Memantapkan upaya-upaya pengendalian dan pemberantasan penyakit menular (HIV/Aids)
Lebih Memantapkan upaya-upaya pengendalian dan pemberantasan penyakit menular (HIV/Aids)
Mewujudkan kondisi masyarakat yang bebas dari penyakit menular (HIV/Aids)
10 Meningkatkan kualitas
dan kuantitas pelayanan kesehatan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan
Memantapkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan
Lebih memantapkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan
Mencapai kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan secara memadai
11 Meningkatkan upaya-upaya terhadap pemberantasan penyakit endemik
Menyiapkan dan menerapkan langkah-langkah pemberantasan penyakit endemik
Meningkatkan pemberantasan penyakit endemik
Memantapkan pemberantasan penyakit endemik
Mewujudkan kondisi ketahanan kesehatan masyarakat terhadap penyaklit endemik
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 84
Nomor TAHUN 2005-20025 5 TAHUN - I (2005-2009) 5 TAHUN - II (2010-2014) 5 TAHUN - III (2015-2019) 5 TAHUN - IV (2020-2024)
12 Meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana kesehatan masyarakat
Meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana kesehatan masyarakat
Meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana kesehatan masyarakat
Meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana kesehatan masyarakat
Meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana kesehatan masyarakat
13 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat
Mendorong dan memfasilitasi penumbuhan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat
Meningkatkan fasilitasi pengembangan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat
Memantapkankan fasilitasi pengembangan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat
Mewujudkan kesadaran masyarakatyang bverperilaku hidup sehat
14 Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sehat
Meningkatkan upaya perbaikan lingkungan permukiman yang sehat dan berkualitas
Memantapkan upaya perbaikan lingkungan permukiman yang sehat dan berkualitas
Lebih memantapkan upaya perbaikan lingkungan permukiman yang sehat dan berkualitas
Mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat dan berkualitas
15 Meningkatkan dan mengembangkan serta menempatkan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan berkualitas sesuai kebutuhan
Memantapkan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan berkualitas dan mencukupi
Lebih memantapkan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan berkualitas dan mencukupi
Mewujudkan pemenuhan kebutuhan riil tenaga kesehatan berkualitas
16 Meningkatkan dan mengembangkan sumber-sumber pangan bagi gizi masyarakat
Meningkatkan sumber-sumber pangan bagi gizi masyarakat
Meningkatkan dan mengembangkan sumber-sumber pangan bagi gizi masyarakat
Memantapkan pengembangan sumber-sumber pangan bagi gizi masyarakat
Mewujudkan kemampuan menyediakan sumber-sumber pangan bagi gizi masyarakat
17 Mengembangkan
pendidikan anak usia dini Memfasilitasi pengembangan pendidikan anak usia dini
Memfasilitasi pengembangan pendidikan anak usia dini
Memantapkan pengembangan pendidikan anak usia dini
Mencapai kondisi pendidikan anak usia dini secara memadai
18 Meningkatkan angka partisipasi belajar anak usia sekolah
Meningkatkan angka partisipasi belajar anak usia sekolah
Memantapkan tingkat partisipasi belajar anak usia sekolah
Lebih Memantapkan tingkat partisipasi belajar anak usia sekolah
Meeujudkan angka partisipasi belajar anak usia sekolah yang lebih tinggi
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 85
Nomor TAHUN 2005-20025 5 TAHUN - I (2005-2009) 5 TAHUN - II (2010-2014) 5 TAHUN - III (2015-2019) 5 TAHUN - IV (2020-2024)
19 Mengembangkan sistem pendidikan untuk mengatasi angka putus sekolah dan menuntaskan buta aksara hingga ke daerah terpencil
Memfasilitasi pengembangan sistem pendidikan untuk mengatasi angka putus sekolah dan menuntaskan buta aksara hingga ke daerah terpencil
Meningkatkan fasilitasi pengembangan sistem pendidikan untuk mengatasi angka putus sekolah dan menuntaskan buta aksara hingga ke daerah terpencil
Memantapkan sistem pendidikan untuk mengatasi angka putus sekolah dan menuntaskan buta aksara hingga ke daerah terpencil
Menwujudkan sistem pendidikan yangriil dan tuntas terhadap anak putus sekolah dan buta aksara hingga ke daerah terpencil
20 Mengembangkan sistem insentif bagi tenaga guru di daerah terpencil
Mengembangkan sistem insentif bagi tenaga guru di daerah terpencil
Memantapkan pengembangan sistem insentif bagi tenaga guru di daerah terpencil
Lebih memantapkan pengembangan sistem insentif bagi tenaga guru di daerah terpencil
Mewujudkan sistem insentif bagi tenaga guru di daerah terpencil
21 Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme tenaga guru
Meningkatkan profesionalisme guru semua bidang studi
Memantapkan profesionalisme guru semua bidang studi
Meningkatkan profesionalisme guru pada semua bidang studi dengan prioritas MIPA dan Bahasa Inggeris
Mewujudkan profesional guru yang memiliki kompetensi handal disemua bidang studi terutama MIPA dan Bahasa Inggersi
22 Meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana pendidikan yang memadai
Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai
Meningkatkan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai
Memantapkan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai
Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai
23 Mengembangkan dan menciptakan iklim yang kondusif dalam pengembangan peluang usaha dan investasi
Mendorong dan memfasilitasi terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif
Meningkatkan upaya penciptaan iklim yang kondusif dalam pengembangan peluang usaha dan investasi
Memantapkankan upaya penciptaan iklim yang kondusif dalam pengembangan peluang usaha dan investasi
Mewujudkan iklim yang kondusif dalam pengembangan peluang usaha dan investasi
24 Mengembangkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber keuangan
Meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber keuangan
Memantapkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber keuangan
Lebih memantapkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber keuangan
Mewujudkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber keuangan
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 86
Nomor TAHUN 2005-20025 5 TAHUN - I (2005-2009) 5 TAHUN - II (2010-2014) 5 TAHUN - III (2015-2019) 5 TAHUN - IV (2020-2024)
25 Mengembangkan regulasi proteksi terhadap sumber-sumber pendapatan masyarakat lokal
Memfasilitasi penyediaan regulasi yang memproteksi sumber-sumber pendapatan masyarakat lokal
Memantapkan regulasi proteksi terhadap sumber-sumber pendapatan masyarakat lokal
Lebih memantapkan regulasi proteksi terhadap sumber-sumber pendapatan masyarakat lokal
Mnyediakan sistem regulasi untuk memproteksi sumber-sumber pendapatan masyarakat lokal secara berkeadilan
26 Mengembangkan sumber-sumber pendapatan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah sumberdaya yang dikuasai
Memfasilitasi pengembangan sumber-sumber pendapatan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah sumberdaya yang dikuasai
Memantapkan pengembangan sumber-sumber pendapatan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah sumberdaya yang dikuasai
Lebih memantapkan pengembangan sumber-sumber pendapatan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah sumberdaya yang dikuasai
Mewujudkan sumber-sumber pendapatan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah sumberdaya yang dikuasai
27 Mengembangkan dan memperkenalkan ilmu pengetahuan dan teknologi sejak dini
Mendorong dan memfasilitasi pengenalan ipteks sejak dini dan inovasi
Meningkatkan penguasaan teknologi tepat guna dan pengembangan inovasi iptek
Memantapkan penguasaan teknologi tepat guna dan meningkatkan inovasi dan penerapan iptek
Mewujudkan kemampuan menguasai dan menerapkan iptek teknologi modern dan tepat guna
28 Meningkatkan dan mengembangkan teknologi informatika dalam berbagai aktifitas masyarakat
Memfasilitasi pengembangan teknologi informatika dalam berbagai aktifitas masyarakat
Meningkatkan dan mengembangkan teknologi informatika dalam berbagai aktifitas masyarakat
Memantapkan pengembangan teknologi informatika dalam berbagai aktifitas masyarakat
Mewujudkan teknologi informatika sebagai bagian terpenting dalam berbagai aktifitas masyarakat
29 Mengembangkan sumber data informasi berbasis teknologi
Memfasilitasi pengembangan sumber data informasi berbasis teknologi
Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber data informasi berbasis teknologi
Memantapkan penyediaan dan pemanfaatan sumber data informasi berbasis teknologi
Mewujudkan tersedianya sumber data informasi berbasis teknologi yang dapat dimanfaatkan secara optimal
30 Mengembangkan Inovasi Iptek pada Masyarakat
Memfasilitasi pengembangan Iptek pada masyarakat
Meningkatkan fasilitasi pengembangan Iptek pada masyarakat
Memantapkan pengembangan Iptek pada masyarakat
Mewujudkan pengembangan Iptek pada masyarakat
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 87
Nomor TAHUN 2005-20025 5 TAHUN - I (2005-2009) 5 TAHUN - II (2010-2014) 5 TAHUN - III (2015-2019) 5 TAHUN - IV (2020-2024)
31 Membangun karakter masyarakat (caracter building)
Menumbuhkan dan mengembang-kan karakter masyarakat (caracter building) yang tangguh
Meningkatkan upaya penumbuhan karakter masyarakat (caracter building) yang tangguh
Memantapkan upaya penumbuhan karakter masyarakat (caracter building) yang tangguh
Mewujudkan karakter masyarakat (caracter building) yang tangguh
32 Meningkatkan pembinaan organisasi kepemudaan, olahraga dan seni
Menumbuhkan dan mengembangkan organisasi kepemudaan, olahraga dan seni
Mengintensifkan pengembangan organisasi kepemudaan, olahraga dan seni
Memantapkan pembinaan organisasi kepemudaan, olahraga dan seni
Mewujudkan organisasi kepemudaan, olahraga dan seni yang handal
33 Menurunkan pengaruh miras dan narkoba
Meningkatkan langkah-langkah pencegahan keterpangaruhan masyarakat pada miras dan narkoba
Mengintensifkan langkah-langkah pencegahan keterpangaruhan masyarakat pada miras dan narkoba
Memantapkan langkah-langkah pencegahan keterpangaruhan masyarakat pada miras dan narkoba
Menurunnya keterpangaruhan masyarakat pada miras dan narkoba
34 Meningkatkan kesadaran hukum dan pengembangan kehidupan demokrasi
Memfasilitasi peningkatan kesadaran hukum dan pengembangan kehidupan demokrasi
Mengintensifkan peningkatan kesadaran hukum dan pengembangan kehidupan demokrasi
Memantapkan peningkatan kesadaran hukum dan pengembangan kehidupan demokrasi
Mewujudukan kesadaran hukum dan pengembangan kehidupan demokrasi
35 Mencegah terjadinya konflik horizontal serta peningkatan rasa keamanan dan ketertiban masyarakat
Memfasilitasi dan memediasi pencegahan konflik horizontal serta peningkatan rasa keamanan dan ketertiban masyarakat
Mengintensifkan langkah-langkah fasilitasi dan memediasi pencegahan konflik horizontal serta peningkatan rasa keamanan dan ketertiban masyarakat
Mengintensifkan langkah-langkah fasilitasi dan memediasi pencegahan konflik horizontal serta peningkatan rasa keamanan dan ketertiban masyarakat
Mewujudkan rasa aman dan tertib tanpa konflik horizontal
36 Mengembangkan dan menciptakan kesempatan kerja
Mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja
Mengembangkan kondisi bagi terbukanya peluang dan kesempatan kerja yang lebih luas
Memantapkan upaya peningkatan peluang dan kesempatan kerja yang lebih luas
Mewujudkan penyediaan lapangan kerja yang memadai
37 Peningkatan ketahanan
pangan Memfasilitasi peningkatan ketahanan pangan
Mengintensifkan peningkatan ketahanan pangan
Memantapkan peningkatan ketahanan pangan
Mewujudkan ketahanan pangan
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 88
Nomor TAHUN 2005-20025 5 TAHUN - I (2005-2009) 5 TAHUN - II (2010-2014) 5 TAHUN - III (2015-2019) 5 TAHUN - IV (2020-2024)
38 Meningkatkan pengelolaan sistem manajamen kependudukan
Memfasilitasi pengembangan sistem manajamen kependudukan
Mengintensifkan pengembangan sistem manajamen kependudukan
Memantapkan pengembangan sistem manajamen kependudukan
Mewujudkan sistem manajamen kependudukan yang komprehensif
B. Mewujudkan sistem kualitas pelayanan prima
Memfasilitas penyiapan sistem pelayanan prima
Meningkatkan dan pengembangkan sistem pelayanan prima
Mengembangkan dan Memantapkan sistem pelayanan prima
Mewujudkan sistem kualitas pelayanan prima
1 Mengembangkan regulasi yang mendukung penerapan sistem pelayanan prima
Mempersiapkan regulasi yang mendukung penerapan sistem pelayanan prima
Meningkatkan regulasi yang mendukung penerapan sistem pelayanan prima
Memantapkan regulasi yang mendukung penerapan sistem pelayanan prima
Meningkatkan dan memantapkan regulasi yang mendukung penerapan sistem pelayanan prima secara konsisten
2 Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan prima
Memfasilitasi penyiapan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan prima
Meningkatkan fasilitasi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan prima
Memantapkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan prima
Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan prima secara memadai
3 Meningkatkan upaya-upaya jaminan keamanan bagi pengembangan investasi
Meningkatkan situasi kondisi yang aman dan damai bagi pengembangan investasi
Memantapkan situasi dan kondisi yang aman dan damai bagi pengembangan investasi
Lebih memantapkan situasi dan kondisi yang aman dan damai bagi pengembangan investasi
Mewujudkan situasi dan kondisi yang mantap, aman dan damai untuk mendorong pengembangan investasi
4 Mengembangkan kepastian penggunaan ruang dan sumberdaya dalam berinvestasi
Meningkatkan jaminan kepastian penggunaan ruang dan sumberdaya dalam berinvestasi
Memantapkan jaminan kepastian penggunaan ruang dan sumberdaya dalam berinvestasi
Lebih memantapkan jaminan kepastian penggunaan ruang dan sumberdaya dalam berinvestasi
Mewujudkan kepastian penggunaan ruang dan sumberdaya dalam berinvestasi
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 89
Nomor TAHUN 2005-20025 5 TAHUN - I (2005-2009) 5 TAHUN - II (2010-2014) 5 TAHUN - III (2015-2019) 5 TAHUN - IV (2020-2024)
5 Meningkatkan perilaku aparat pemerintahan daerah yang mendukung upaya-upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif
Meningkatkan pembinaan perilaku aparat pemerintahan daerah untuk mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif
Memantapkan pembinaan perilaku aparat pemerintahan daerah untuk mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif
Lebih memantapkan pembinaan perilaku aparat pemerintahan daerah untuk mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif
Mewujudkan perilaku positif dan kondusif aparat pemerintahan daerah yang mendukung upaya-upaya penciptaan iklim investasi
6 Mengembangkan industri yang berbasis pada pengelolaan sda tersedia
Menyiapkan kerangka pengembangan industri berbasis pengelolaan sumberdaya alama lokal yang tersedia
Meningkatkan pengelolaan industri berbasis pengelolaan sumberdaya alama lokal yang tersedia
Memantapkan pengelolaan industri berbasis pengelolaan sumberdaya alama lokal yang tersedia
Mewujudkan pengelolaan industri berbasis pengelolaan sumberdaya alama lokal yang tersedia
7 Meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana transportasi untuk membuka akses kewilayahan
Memfasilitasi peningkatan sarana prasarana transportasi untuk membuka akses kewilayahan
Meningkatkan penyediaan sarana prasarana transportasi yang bermutu untuk membuka akses kewilayahan
Memantapkan penyediaan sarana prasarana transportasi yang bermutu untuk membuka akses kewilayahan
Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana transportasi yang bermutu untuk membuka akses kewilayahan
8 Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana energi listrik
Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana energi listrik
Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana energi listrik yang bermutu
Memantapkan penyediaan sarana dan prasarana energi listrik yang bermutu
Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana energi listrik yang bermutu
9 Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana air bersih
Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana air bersih
Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana air bersih yang bermutu
Memantapkan penyediaan sarana dan prasarana air bersih yang bermutu
Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana air bersih yang bermutu
10 Meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana pengairan
Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana pengairan
Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengairan yang bermutu
Memantapkan penyediaan sarana dan prasarana pengairan yang bermutu
Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana pengairan yang bermutu
11 Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana kebersihan dan sanitasi lingkungan permukiman
Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana kebersihan dan sanitasi lingkungan
Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan dan sanitasi lingkungan yang bermutu
Memantapkan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan dan sanitasi lingkungan yang bermutu
Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan dan sanitasi lingkungan yang bermutu
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 90
Nomor TAHUN 2005-20025 5 TAHUN - I (2005-2009) 5 TAHUN - II (2010-2014) 5 TAHUN - III (2015-2019) 5 TAHUN - IV (2020-2024)
12 Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana telekomunikasi
Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana telekomunikasi
Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi yang bermutu
Memantapkan penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi yang bermutu
Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana telekomunikasi yang bermutu
13 Mengembangkan regulasi hak ulayat
Memfasilitasi pengembangan regulasi hak ulayat yang kontributif terhadap sistem adat istiadat masyarakat adat
Meningkatkan dan mengembangkan regulasi hak ulayat yang kontributif terhadap sistem adat istiadat masyarakat adat
Memantapkan pengembangan regulasi hak ulayat yang kontributif terhadap sistem adat istiadat masyarakat adat
Menyediakan regulasi hak ulayat yang kontributif terhadap sistem adat istiadat masyarakat adat
C. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik
Memfasilitasi kerangka pengembangan tata pemerintahan yang baik
Meningkatkan instrumen dan penerapan tata pemerintahan yang baik
Memantapkan penerapan tata pemerintahan yang baik
Mewujudkan penerapan tata pemerintahan yang baik
1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintahan daerah
Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintahan daerah
Meningkatkan dan mengembangkan kualitas aparatur pemerintahan daerah
Memantapkan peningkatan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah
Mewujudkan aparatur pemerintahan daerah yang profesional
2 Meningkatkan dan mengembangkan sistem karier aparatur pemerin-tahan daerah
Meningkatkan dan mengembangkan sistem karier aparatur pemerintahan daerah
Memantapkan peningkatan dan pengembangan sistem karier aparatur pemerintahan daerah
Lebih memantapkan peningkatan dan pengembangan sistem karier aparatur pemerintahan daerah
Mewujudkan sistem karier aparatur pemerintahan daerah yang profesional
3 Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintahan daerah
Mendorong upaya-upaya peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintahan daerah
Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintahan daerah dengan sistem insentif berbasis kinerja
Memantapkan kesejahteraan aparatur pemerintahan daerah dengan sistem insentif berbasis kinerja
Mewujudkan kesejahteraan aparatur pemerintahan daerah berbasis kinerja
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 91
Nomor TAHUN 2005-20025 5 TAHUN - I (2005-2009) 5 TAHUN - II (2010-2014) 5 TAHUN - III (2015-2019) 5 TAHUN - IV (2020-2024)
4 Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pemerintahan daerah
Memfasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pemerintahan daerah
Meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana pemerintahan daerah secara memadai
Memantapkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana pemerintahan daerah secara memadai
Mencapai pemenuhan sarana dan prasarana pemerintahan daerah secara memadai
5 Mengembangkan sistem tata kepemerintahan sesuai prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance)
Memfasilitasi pengembangan tata kepemerintahan sesuai prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik
Meningkatkan instrumen dan penerapan tata kepemerintahan sesuai prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik
Memantapkan penerapan tata kepemerintahan sesuai prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance)
Mewujdukan penerapan tata kepemerintahan sesuai prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance)
6 Meningkatkan kemitraan dalam mendukung pelayanan publik
Memfasilitasi peningkatan jaringan kemitraan dalam mendukung pelayanan publik
Meningkatkan upaya-upaya menjalin kemitraan dalam mendukung pelayanan publik
Memantapkan upaya-upaya menjalin kemitraan dalam mendukung pelayanan publik yang saling menguntungkan
Mewujudkan jalinan kemitraan dalam mendukung pelayanan publik yang saling menguntungkan
7 Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat
Memfasilitasi peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif
Meningkatkan upaya penciptaan situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif
Memantapkan upaya penciptaan situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif
Mewujudkan situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif
8 Restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah pada semua tingkatan pemerintahan
Memfasilitasi strukturisasi kelembagaan pemerintah daerah pada semua tingkatan pemerintahan
Melanjutkan fasilitasi strukturisasi kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien pada semua tingkatan pemerintahan
Memantapkan strukturisasi kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien pada semua tingkatan pemerintahan
Mewujudkan tata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien pada semua tingkatan pemerintahan
9 Mengembangkan analisa jabatan sehingga sesuai dengan kebutuhan kelembagaan pemerintah di semua tingkatan pemerintahan
Memfasilitasi pengembangan analisa jabatan sehingga sesuai dengan kebutuhan kelembagaan pemerintah di semua tingkatan pemerintahan
Melanjutkan fasilitasi pengembangan analisa jabatan sehingga sesuai dengan kebutuhan kelembagaan pemerintah di semua tingkatan pemerintahan
Memantapkan analisa jabatan sehingga sesuai dengan kebutuhan kelembagaan pemerintah di semua tingkatan pemerintahan
Mewujudkan kebutuhan kelembagaan pemerintah di semua tingkatan pemerintahan berdasarkan hasil analisa jabatan secara riil
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 92
Nomor TAHUN 2005-20025 5 TAHUN - I (2005-2009) 5 TAHUN - II (2010-2014) 5 TAHUN - III (2015-2019) 5 TAHUN - IV (2020-2024)
10 Mengembangkan unit-unit pelaksana fungsional untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik
Memfasilitasi pengembangan unit-unit pelaksana fungsional untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik
Melanjutkan fasilitasi pengembangan unit-unit pelaksana fungsional untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik
Memantapkan penyediaan unit-unit pelaksana fungsional untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik
Mewujudkan ketersediaan unit-unit pelaksana fungsional untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik
11 Meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana distrik dan kampung
Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan distrik dan kampung
Melanjutkan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan distrik dan kampung
Memantapkan penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan distrik dan kampung
Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan distrik dan kampung secara memadai
12 Mengembangkan sistem penganggaran yang berbasis kinerja dengan memperhatikan standar pelayanan minimum
Memfasilitasi pengembangan sistem penganggaran yang berbasis kinerja dengan memperhatikan standar pelayanan minimum
Melanjutkan fasilitasi pengembangan sistem penganggaran yang berbasis kinerja dengan memperhatikan standar pelayanan minimum
Memantapkan sistem penganggaran yang berbasis kinerja dengan memperhatikan standar pelayanan minimum
Mewujudkan sistem penganggaran yang berbasis kinerja dengan memperhatikan standar pelayanan minimum
13 Meningkatkan proporsi alokasi anggaran yang lebih berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Meningkatkan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara proporsional
Melanjutkan peningkatan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara proporsional
Melanjutkan peningkatan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara riil dan proporsional
Mewujudkan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara riil dan proporsional
14 Mengembangkan sistem hibah secara penuh untuk alokasi dana ke distrik dan kampung sesuai dengan variabel anggaran.
Memfasilitasi pengembangan sistem hibah secara penuh untuk alokasi dana ke distrik dan kampung
Melanjutkan fasilitasi sistem hibah secara penuh untuk alokasi dana ke distrik dan kampung
Menyediakan hibah secara penuh untuk alokasi dana ke distrik dan kampung disertai mekanisme pengelolaannya secara transparan dan akuntabel
Mewujudkan sistem hibah secara penuh dan alokasi dana ke distrik dan kampung secara transparan dan akuntabel
15 Meningkatkan dan mengembangkan sistem Mikro spasial
Mempersiapkan pengembangan pendekatan sistem Mikro spasial
Menerapkan pendekatan sistem Mikro spasial
Memantapkan penerapan pendekatan sistem Mikro spasial
Berkembangnya penerapan pendekatan sistem Mikro spasial secara konsisten
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 93
Nomor TAHUN 2005-20025 5 TAHUN - I (2005-2009) 5 TAHUN - II (2010-2014) 5 TAHUN - III (2015-2019) 5 TAHUN - IV (2020-2024)
16 Meningkatkan dan mengembangkan sistem Makro sektoral
Mempersiapkan pengembangan pendekatan sistem Makro sektoral
Menerapkan pendekatan sistem Makro sektoral
Memantapkan penerapan pendekatan sistem Makro sektoral
Berkembangnya penerapan pendekatan sistem Makro sektorall secara konsisten
17 Meningkatkan dan mengembangkan sinkronisasi Sistem sumberdaya manusia
Mendorong peningkatan dan pengembangan sinkronisasi sistem sumberdaya manusia
Meningkatkan dan mengembangkan sinkronisasi sistem sumberdaya manusia
Memantapkan peningkatan dan pengembangan sinkronisasi sistem sumberdaya manusia
Berkembangnya sinkronisasi sistem sumberdaya manusia
18 Mengembangkan sistem penganggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan standar pelayanan minimum
Memfasilitasi pengembangan dan penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan standar pelayanan minimum
Meningkatkan penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan standar pelayanan minimum
Memantapkan penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan standar pelayanan minimum
Mewujudkan sistem penganggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan standar pelayanan minimum
19 Meningkatkan proporsi alokasi anggaran yang lebih berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
Memfasilitasi peningkatan proporsi alokasi anggaran yang lebih berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
Mengintensifkan peningkatan proporsi alokasi anggaran yang lebih berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
Mengintensifkan peningkatan proporsi alokasi anggaran yang lebih berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
Mewujudkan keterpenuhan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara proporsional
20 Mengembangkan sistem hibah secara penuh untuk alokasi dana ke distrik dan kampung.sesuai dengan variabel anggaran
Memfasilitasi pengembangan sistem hibah secara penuh untuk alokasi dana ke distrik dan kampung.sesuai dengan variabel anggaran
Mengembangkan dan menerapkan sistem hibah secara penuh untuk alokasi dana ke distrik dan kampung.sesuai dengan variabel anggaran
Meningkatkan penerapan sistem hibah secara penuh untuk alokasi dana ke distrik dan kampung.sesuai dengan variabel anggaran
Berkembangnya konsistensi penerapan sistem hibah secara penuh untuk alokasi dana ke distrik dan kampung.sesuai dengan variabel anggaran
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 94
Nomor TAHUN 2005-20025 5 TAHUN - I (2005-2009) 5 TAHUN - II (2010-2014) 5 TAHUN - III (2015-2019) 5 TAHUN - IV (2020-2024)
D.
Mewujudkan pegembangan potensi sumberdaya alam secara selektif, kompetitif, dan berkesinambungan
Memfasilitasi pengembangan potensi sumberdaya alam secara selektif, kompetitif, dan berkesinambungan
Melanjutkan fasilitasi pegembangan potensi sumberdaya alam secara selektif, kompetitif, dan berkesinambungan
Memantapkan pengembangan potensi sumberdaya alam secara selektif, kompetitif, dan berkesinambungan
Mewujudkan pegembangan potensi sumberdaya alam secara selektif, kompetitif, dan berkesinambungan
1 Meningkatkan pemahaman terhadap pengelolaan sumberdaya alam
Memfasilitasi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya alam
Melanjutkan fasilitasi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya alam
Memantapkan fasilitasi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya alam
Mewujudkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya alam yang positif
2 Mengembangkan pemetaan sumberdaya alam dalam rangka mendukung pelaksanaan obligasi daerah
Memfasilitasi pengembangan pemetaan sumberdaya alam dalam rangka mendukung pelaksanaan obligasi daerah
Melanjutkan fasilitasi pengembangan pemetaan sumberdaya alam dalam rangka mendukung pelaksanaan obligasi daerah
Memantapkan pemetaan sumberdaya alam dalam rangka mendukung pelaksanaan obligasi daerah
Mewujudkan peta sumberdaya alam dalam rangka mendukung pelaksanaan obligasi daerah
Meningkatkan sumber-sumber Lokal bagi ketahanan pangan pangan masyarakat
Memfasilitasi peningkatan sumber-sumber Lokal bagi ketahanan pangan pangan masyarakat
Mengintensifkan peningkatan sumber-sumber Lokal bagi ketahanan pangan pangan masyarakat
Memantapkan peningkatan sumber-sumber Lokal bagi ketahanan pangan pangan masyarakat
Tersedianya sumber-sumber Lokal bagi ketahanan pangan pangan masyarakat yang berkecukupan
3 Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sumberdaya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui
Memfasilitasi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sumberdaya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui
Melanjutkan fasilitasi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sumberdaya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui
Memantapkan fasilitasi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sumberdaya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui
Mewujudkan pemahaman positif masyarakat terhadap sumberdaya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui
4 Mengembangkan sistem pengawasan berbasis masyarakat secara berkesinambungan
Memfasilitasi pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat secara berkesinambungan
Melanjutkan fasilitasi pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat secara berkesinambungan
Memantapkan fasilitasi pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat secara berkesinambungan
Mewujudkan sistem pengawasan berbasis masyarakat secara berkesinambungan
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 95
Nomor TAHUN 2005-20025 5 TAHUN - I (2005-2009) 5 TAHUN - II (2010-2014) 5 TAHUN - III (2015-2019) 5 TAHUN - IV (2020-2024)
5 Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi kekayaan sumberdaya hayati
Memfasilitasi peningkatan dan pengembangan sistem informasi kekayaan sumberdaya hayati
Melanjutkan fasilitasi peningkatan dan pengembangan sistem informasi kekayaan sumberdaya hayati
Memantapkan pengembangan sistem informasi kekayaan sumberdaya hayati
Mewujudkan sistem informasi kekayaan sumberdaya hayati
6 Mengembangkan kawasan-kawasan konservasi dalam rangka pelestarian sumberdaya hayati (plasma nutfah)
Memfasilitasi pengembangan kawasan konservasi dalam rangka pelestarian sumberdaya hayati (plasma nutfah)
Melanjutkan fasilitasi pengembangan kawasan konservasi dalam rangka pelestarian sumberdaya hayati (plasma nutfah)
Memantapkan pengembangan kawasan konservasi dalam rangka pelestarian sumberdaya hayati (plasma nutfah)
Mewujudkan penyediaan kawasan konservasi dalam rangka pelestarian sumberdaya hayati (plasma nutfah)
7 Meningkatkan dan mengembangkan potensi sumberdaya alam terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
Memfasilitasi peningkatan dan pengembangan potensi sumberdaya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah
Mengintensifkan penggunaan potensi sumberdaya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah
Memantapkan penggunaan potensi sumberdaya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah
Berkembangnya penggunaan potensi sumberdaya alam secara meluas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah
8 Mengembangkan investasi potensi sumberdaya alam berskala besar
Memfasilitasi pengembangan investasi potensi sumberdaya alam berskala besar
Mengintensifkan pengembangan investasi potensi sumberdaya alam berskala besar
Memantapkan pengembangan investasi potensi sumberdaya alam berskala besar
Berkembangnya investasi potensi sumberdaya alam berskala besar
9 Meningkatkan dan mengembangkan konsep one distrik one product
Memfasilitasi peningkatan dan pengambangan konsep dan penerapan one distrik one product
Meningkatkan dan mengembangkan penerapan one distrik one product
Memantappkan penerapan one distrik one product
Terwujudnya one distrik one product yang bersifat khas dan berorientasi pasar
10 Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan sumberdaya alam yang menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi
Memfasilitasi peningkatan pengelolaan sumberdaya alam yang menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi
Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan sumberdaya alam yang menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi
Memantapkani peningkatan pengelolaan sumberdaya alam yang menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi
Berkembangnya pengelolaan sumberdaya alam yang menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 96
Nomor TAHUN 2005-20025 5 TAHUN - I (2005-2009) 5 TAHUN - II (2010-2014) 5 TAHUN - III (2015-2019) 5 TAHUN - IV (2020-2024)
E. Mewujudkan penegakan hukum peradilan dan HAM
Memfasilitasi upaya penegakan hukum peradilan dan HAM
Meningkatkan upaya penegakan hukum peradilan dan HAM
Memantapkan penegakan hukum peradilan dan HAM yang berkeadilan
Mewujudkan tata hukum dan tata peradilan serta penanganan HAM yang berkeadilan
1 Menurunkan derajat kesenjangan dalam masyarakat
Memfasilitasi penurunan tingkat kesenjangan dalam masyarakat
Mengintensifkan upaya penurunan kesenjangan dalam masyarakat
Meneruskan upaya penurunan kesenjangan dalam masyarakat
Terwujudnya tingkat kesenjangan dalam masyarakat yang rendah
2 Mengembangkan sistem peradilan yang memberikan kepastian hukum
Memfasilitasi pengem-bangan sistem peradilan yang memberikan kepastian hukum
Melanjutkan fasilitasi pe-ngembangan sistem per-adilan yang memberikan kepastian hukum
Memantapkan sistem per-adilan yang memberikan kepastian hukum
Pengembangan sistem peradilan yang memberikan kepastian hukum
3 Mengembangkan sistem peradilan adat yang mampu bersinergi dengan sistem peradilan formal
Mengembangkan sistem peradilan adat yang mampu bersinergi dengan sistem peradilan formal
Mengembangkan sistem peradilan adat yang mampu bersinergi dengan sistem peradilan formal
Mengembangkan sistem peradilan adat yang mampu bersinergi dengan sistem peradilan formal
Mewujudkan sistem peradilan adat yang mampu bersinergi dengan sistem peradilan formal
4 Perlindungan terhadap hak cipta Orang Mimika
Memfasilitasi upaya-upaya pemberian perlindungan terhadap hak cipta Orang Mimika
Melanjutkan fasilitasi upaya-upaya pemberian perlindungan terhadap hak cipta Orang Mimika
Memantapkan fasilitasi upaya-upaya pemberian perlindungan terhadap hak cipta Orang Mimika
Mewujudkan Perlindungan terhadap hak cipta Orang Mimika
5 Meningkatkan pemahaman terhadap HAM
Memfasilitasi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap HAM
Melanjutkan fasilitasi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap HAM
Memantapkan pemahaman masyarakat terhadap HAM
Mewujudkan derajat pemahaman terhadap HAM secara optimal
6 Mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan yang berperan dalam penegekan HAM
Memfasilitasi pengembangan peran organisasi sosial kemasyarakatan dalam penegakan HAM
Melanjutkan fasilitasi pengembangan peran organisasi sosial kemasyarakatan dalam penegakan HAM
Memantapkan peran aktif organisasi sosial kemasyarakatan dalam penegakan HAM
Mewujudkan peran aktif organisasi sosial kemasyarakatan dalam penegakan HAM
7 Mengembangkan sistem yang mendukung pengarusutamaan gender
Memfasilitasi pengembangan sistem manajemen yang mendukung pengarusutamaan gender
Melanjutkan fasilitasi pengembangan sistem manajemen yang mendukung pengarusutamaan gender
Memantapkan sistem manajemen yang mendukung pengarusutamaan gender
Mewujudkan sistem manajemen yang mendukung pengarusutamaan gender
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 97
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2005 – 2025
I. U M U M Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab keapda Daerah. Pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah membutuhkan koordinasi dan kerja sama yang baik antara seluruh komponen masyarakat dan pemerintah untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas
BUPATI MIMIKA CAP/TTD
KLEMEN TINAL, SE.MM Diundangkan di Timika Pada Tanggal 14 September 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
Drs. W. HAURISSA PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19510513 197710 1 001
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2009 NOMOR 1
RPJPD KABUPATEN MIMIKA 2005-2025 98
Top Related