1
PERAN TNI DALAM MENDUKUNG TERCIPANYA STABILITAS KEAMANAN
DAN KETERTIBAN MENYONGSONG PILKADA SERENTAK TAHUN 2020
NAMA : M. BAHRODIN
PKT/NRP : LETKOL INF/ 11980044320276
TTL LAHIR : SEMARANG, 9 FEB 1976
AGAMA : ISLAM
JABATAN : KASREM 101/ANT
STATUS : K/2
ALAMAT : KOMPLEK PAMEN
SL. KESETIAAN VIII THN
SL. KESETIAAN XVI THN
SL. DARMA NUSA
LATMA SAFKAR INDOPURA 2015 SINGAPURA
IRIAN JAYA 2000 JAYAPURA
ACEH DARMIL I 2002 ACEH BARAT
ACEH DARMIL II 2004 ACEH SELATAN
2
SD TH 1988
SMP TH 1991
SMA TH 1994
PT TH 2016
AKMIL 1998
SUSARCAB IF 1999
SELAPA IF 2009
SESKOAD 2016
PARA 1997
COMBAT INTEL 1999
RAIDER 2003
MOBUD 2003
DANKIPAN 2007
PABUNG DIM 0310/SLWD 2010
KASIPAM RINDAM I/BB 2011
KASDIM 0303/BKLS 2012
DANDENMA BRIGIF 7/RR DAM I/BB 2014
KASI SARPRAS & WASLAT BAGLAT
RINDAM VI/MLW 2016
DANSECABA RINDAM VI/MLW 2018
DANDIM 0901/SMD 2019
KASREM 101/ANT 2019
3
KAYA ALAM DAN BUDAYA 4
1.128 suku dan 731 bahasa daerah
dengan jumlah keseluruhannya 238 juta,
5
REFORMASI
YG
BERLEBIHAN
KEHIDUPAN NASIONAL
KEHILANGAN ARAH
ABAIKAN EFEK
ANCAMAN
SUMBER KEKAYAAN ALAM IDEOLOGI
POLITIK EKONOMI BUDAYA
PERTAHANAN 6
TAHUN 1998
7
HAK POLITIK MASA ORDE BARU
HAK PILIH ABRI TDK DIBERIKAN
DIWADAHI FRAKSI ABRI DI DPR/MPR
M’DASARI PELAKS DWIFUNGSI ABRI (ABRI SBG KEKUATAN HANKAM &
ABRI SBG KEKUATAN SOSPOL)
OTOMATIS ABRI TDK NETRAL (ABRI MJD ALAT PENGUASA)
7
8
UU RI NO 34/2004
TTG TNI PSL 2 D
TNI NETRAL
TENTARA PROFESIONAL IALAH TENTARA YG TDK BERPOLITIK PRAKTIS
PENDAHULUAN
8
9
UU RI NO 3 / 2002 TTG HANNEG
BUKU SAKU NETRALITAS TNI TAHUN 2008
UU RI NO 15 / 2011 TTG PNYELENGGARAAN PEMILU
UU RI NO 8 / 2015 TTG PERUBAHAN UU NO 1 / 2015 TTG
PERPPU NO 1/2014 TTG PEMILIHAN GUB, BUP & WALIKOTA
MENJADI UU
UU RI NO 34 / 2004 TTG TNI
DASAR
ST KASAD NO ST/ 243 / 2016 TGL 26 JAN 2016 TTG TATA
CARA PELAKS PEMILU LEGISLATIF & PILKADA KPD
SELURUH ANGG TNI & PNS TNI AD & JAJ
9
10
BERSIKAP NETRAL DLM KEHIDUPAN POLITIK DAN TDK MELIBATKAN DIRI PD GIAT POLITIK PRAKTIS SESUAI AMANAH
REFORMASI INTERNAL TNI DLM UU NO 34 TH 2004
NETRALITAS TNI
10
11
TNI AD TIDAK MEMIHAK/MENDUKUNG SALAH
SATU PARTAI MANAPUN
11
12
IMPLEMENTASI NETRALITAS TNI
NETRAL DGN TDK MEMIHAK & M’BERIKAN DUKUNGAN KPD SALAH SATU KONTESTAN PEMILU/PEMILUKADA
M’AMANKAN GAR PEMILU/PEMILUKADA SESUAI DGN TGS & FUNGSI BANTUAN TNI KPD POLRI
PRAJURIT TNI TDK GUNAKAN HAK PILIH BAIK DLM PEMILU/PEMILUKADA
1
4
2
3
KHUSUS BG KELUARGA PRAJURIT TNI, HAK MEMILIH MERUPAKAN HAK INDIVIDU SELAKU WARGA NEGARA, INSTITUSI/SATUAN DILARANG BERI ARAHAN DLM MENENTUKAN PELAKS HAK PILIH TSB
12
13
UU NO 25/2014 (TEGURAN, PENAHANAN RINGAN & PENAHANAN BERAT)
13
14
1. BERI KOMANTAR, PENILAIAN, DISKUSI, PENGARAHAN ATAUPUN BERKAITAN DGN KONTESTAN PEMILU KPD KELUARGA/MASY
2. SCR P’ORANGAN/FASILITAS BERADA DI ARENA TEMPAT PENYELENGGARAAN PEMILU/PILKADA
3. MENYIMPAN, MENEMPEL DOKUMEN, ATRIBUT, BENDA LAIN YG GAMBARKAN IDENTITAS PESERTA PEMILU DI INSTANSI PEMUNGUTAN SUARA
4. BERADA DI ARENA + 100 M DARI TEMPAT SAAT PELAKS PEMUNGUTAN SUARA
5. SCR PERORANGAN/SATUAN/ INSTANSI TERLIBAT DLM GIAT PEMILU DLM BENTUK APAPUN DI LUAR TUGAS & FUNGSI TNI
6. SCR PERORANGAN/SATUAN/ INSTANSI B’KAMPANYE, BERI BANTUAN DLM BTK APAPUN & UTK KEPENTINGAN APAPUN KPD KONTESTAN
7. MELAKUKAN TINDAKAN DAN/ATAU PERNYATAAN APAPUN YG DILAKUKAN SCR RESMI YG BERTUJUAN ATAU B’SIFAT PENGARUHI KEPUTUSAN KPU & PANWASLU
8. SCR PERORANGAN/SATUAN/ INSTANSI MENYAMBUT & MENGANTAR PESERTA KONTESTAN
9. MJD ANGGOTA KPU, PANWASLU, PANITIA PEMILIH, PANITIA PENDAFTAR PEMILIH, PESERTA DAN/ATAU JURU KAMPANYE
14
15
10. T’LIBAT & IKUT CAMPUR DLM MENENTUKAN MENETAPKAN PESERTA PEMILU
11 MEMOBILISASI ORG SOS, AGAMA & EKONOMI UTK KEPENTINGAN PARPOL/CALON
12. TDK BERIKAN KOMENTAR, PENILAIAN & MENDISKUSIKAN MAUPUN ARAHAN APAPUN TTG KONTESTAN KPD PRAJURIT, KELUARGA ATAUPUN MASY
13. TDK MENYIMPAN/MENEMPEL DOKUMEN/ ATRIBUT/BENDA-BENDA LAIN YG GAMBARKAN IDENTITAS PESERTA PEMILU DI INSTANSI/PERALATAN MILIK TNI
14. TDK BERADA DI AREA TPS PD SAAT PELAKS PEMUNGUTAN SUARA DGN ALASAN APAPUN
15. SETIAP PRAJURIT TNI TDK BERIKAN BANTUAN DLM BENTUK/ KEPENTINGAN GIAT APAPUN DI LUAR TUGAS & FUNGSI TNI
16. TDK MELAKUKAN TINDAKAN DAN/ATAU MEMBUAT PERNYATAAN APAPUN YG B’SIFAT MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KPUD & PANWASLIH
17. SETIAP PRAJURIT TNI WAJIB SELALU UTK WASPADAI SETIAP BANG SIT DI LINGK SERTA MELAKS TEMU CEPAT & LAPOR CEPAT SCR HIRARKI APABILA ADA KEJADIAN ATAU GIAT YG BERINDIKASI MENGARAH KPD HAMBAT, GANGGU ATAU LANGKAH MENGGAGALKAN PEMILU
Lanjutan...
15
16
MELAKUKAN TINDAK PIDANA (UU RI NO 8 / 2012)
PASAL 86 TTG LARANGAN DLM KAMPANYE
ANGG TNI & POLRI DILARANG MENGIKUTI GIAT
KAMPANYE
PASAL 103 TTG PERANAN PEMERINTAH, TNI & POLRI DLM KAMPANYE PD (2) TNI & POLRI DILARANG MELAKUKAN TINDAKAN YG M’UNTUNGKAN / MERUGIKAN PELAKS KAMPANYE PEMILU
16
Sekian dan Terima Kasih
Top Related