PERAN ADVOKASI ORGANISASI DIFABEL PASCA PENGESAHAN UU 8-2016 MUHAMMAD JONI YULIANTO SASANA INKLUSI & GERAKAN ADVOKASI DIFABEL (SIGAB) INDONESIA DALAM DISKUSI PUBLIK PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS 8 SEPTEMBER 2017
PANDUAN PERTANYAAN
• Bagaimana peran organisasi difabel dalam upaya
advokasi isu-isu difabel di tingkat daerah?
• Bagaimana peran organisasi difabel dalam mengawal
terbentuknya KND dan aturan pelaksana UU Disabilitas
yang sesuai dengan kebutuhan difabel?
• Bagaimana strategi organisasi difabel dalam melakukan
sinergi dan koordinasi dengan pemerintah dan lembaga
terkait lainnya?
HARUS ADA PERGESERAN DARI ‘MENUNTUT HAK’ KE ‘PEMENUHAN HAK’
• Telah muncul sejumlah Peraturan Daerah - Yogya,
JATENG, JABAR, JATIM, Bali dst - inisiatif DPO
• Telah dimulai sejumlah rintisan - peradilan yang
aksesibel, bantuan hukum, desa inklusi, kota
inklusi, tim advokasi daerah, pemilihan umum
yang aksesibel, Jaminan Kesehatan Khusus -
atas pengawalan ketat & kolaborasi DPO &
dukungan mitra pembangunan
PR PASCA PENGESAHAN UU 8-2016
• Penyiapan aturan pelaksana (PP, PERPRES dan
PERMEN), due 2018.
• Penyiapan KND sebagai mesin pemantauan &
evaluasi pemenuhan hak difabel, due 2019
• Harmonisasi regulasi (pusat dan daerah)
• Memastikan terimplementasi dalam program,
anggaran & layanan
KONTRIBUSI DPO DALAM PERCEPATAN ATURAN PELAKSANA UU 8-2016
• Setelah Pertemuan DPO - pemerintah pada 11
Agustus, telah dilakukan sejumlah konsultasi u-
memetakan peran & kontribusi DPO dalam
penyusunan PP
Judul PP DPO Pengawal
Perencanaan
penyelenggaraan
dan evaluasi
- CIQAL
Yogyakarta
- Tim POKJA
Akomodasi yang
layak dalam
peradilan
- SIGAB Indonesia
- PSHK
- PUSHAM UII
Pendidikan Inklusif
- PPRBM Solo
- PLD UIN SUKA
- PLD UB
- Wahana Inklusi
- Tim POKJA
Unit Layanan
Disabilitas
- PPRBM Solo
- ….
Kesejahteraan
sosial dan
penanggulangan
bencana
- SAPDA
Yogyakarta
- YAKKUM
- Tim POKJA
Aksesibilitas
sarana publik dan
permukiman
- OHANA
- Tim POKJA
Konsesi Tim POKJA
KND SEBAGAI INFRASTRUKTUR PENGUAT IMPLEMENTASI CRPD - UU 8-16
• Amanat UU 8-16
• Penting mempertimbangkan keberadaan Komisi HAM lainnya -
• hindari duplikasi peran,
• hindari pelimpahan tugas & tanggungjawab
• Penting mempertimbangkan lokalitas & perkembangan situasi
daerah:
• Beberapa daerah telah memiliki komite disabilitas -
sinkronisasi
BEBERAPA REKOMENDASI BENTUK IDEAL KND
• Lembaga non-struktural & independent
• Tidak mengambil-alih peran lembaga HAM yang sudah ada
• Mempunyai fungsi MONEV, edukasi & enabling, kerjasama,
menerima aduan & investigasi (afirmasi), serta kajian & &
mengeluarkan rekomendasi yang bersifat mengikat
• Ada sinkronisasi dengan keberadaan komite di tingkat
daerah
Top Related