8/18/2019 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.doc
1/23
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 93/PUU-X/2012
A. Penda!"!anDalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan syariah tidak
menutup kemungkinan munculnya sengketa perbankan syariah,
meskipun sejak dini sudah diantisipasi, bahkan setiap pelaku
usaha perbankan syariah tidak menginginkan adanya sengketa.
Sengketa yang timbul bila tidak diselesaikan dengan baik akan
berpotensi merugikan nasabah dan/atau bank.
Upaya penyelesaian sengketa perbankan syariah telah
ditetapkan dalam Pasal 55 UU No. 2 !ahun 2""# !entang
Perbankan Syariah. Namun dalam penerapannya terjadi polemik
baik bagi para akademisi maupun bagi praktisi perbankan
syariah, karena dalam Pasal 55 tersebut terdapat dualisme
lembaga litigasi yang ditunjuk yaitu Pengadilan $gama %Pasal
55 ayat & dan Pengadilan Negeri %Penjelasan Pasal 55 ayat 2&.
Polemik seputar ke'enaangan penyelesaian sengketa
perbankan syariah sudah sering dikaji dalam berbagai diskusi,
seminar, penelitian dan jurnal. Namun sejak adanya Putusan
(ahkamah )onstitusi %()& Nomor* +/PUU-/2"2 tanggal 2+
$gustus 2" tidak ada lagi dualisme penyelesaian sengketa
perbankan syariah. (ayoritas hakim () sepakat menyatakan bah'a
penjelasan Pasal 55 ayat 2 UU No. 2/2""# bertentangan dengan
konstitusi secara keseluruhan, sehingga penjelasan tersebut
1
8/18/2019 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.doc
2/23
2
tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sejak putusan
dijatuhkan. (aksud keseluruhan berarti penyelesaian sengketa
perbankan syariah secara non litigasi %musya'atah, mediasi
perbankan dan arbitrase syariah& dan litigasi %peradilan umum&
bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat.
Pada satu sisi, Putusan () tersebut menguatkan ke'enangan
pengadilan $gama dalam menyelesaikan sengketa perbankan
syariah melalui jalur litigasi. Namun di sisi lain, putusan ()
tersebut telah menghapus keberadaan penyelesaian sengketa
perbankan syariah secara non litigasi melalui musya'arah,
mediasi perbankan dan arbitrase syariah sebagaimana disebutkan
dalam Penjelasan Pasal 55 ayat %2& UU No. 2 !ahun 2""#
tentang Perbankan Syariah.
erdasarkan hal-hal di atas yang didapatkan penulis
melalui membaca bahan-bahan tertulis yang ada disertai dengan
mata kuliah yang pernah diambil, Penulis tertarik untuk
mengulasnya secara lebih mendalam pada makalah ini yang diberi
judul 0Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Setelah Putusan
(ahkamah )onstitusi No. +/PUU-/2"21.
B. R!#!$an Ma$a"a$dapun permasalahan yang akan dibahas dan dikaji dalam
makalah ini adalah*
. agaimana pengaturan penyelesaian sengketa perbankan
syariah di ndonesia3
2. agaimana eksistensi Pengadilan $gama dalam
menyelesaikan sengketa perbankan syariah setelah Putusan
8/18/2019 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.doc
3/23
3
(ahkamah )onstitusi Nomor* +/PUU-/2"2 tanggal 2+
$gustus 2"3
. agaimanakah upaya penyelesaian sengketa perbankan
syariah yang dilakukan di luar Pengadilan $gama setelah
Putusan (ahkamah )onstitusi Nomor* +/PUU-/2"2 tanggal
2+ $gustus 2"3
%. Pe#&aa$an1. Pen'e"e$a(an Sen)*e+a Pe,&an*an S'a,(a Men!,!+ Ke+en+!an
Pa$a" UU N. 21 Ta!n 200 Ten+an) Pe,&an*an S'a,(a
(eskipun perbankan syariah dilandasi atas dasar prinsip
syariah, namun tidak tertutup kemungkinan terjadi sengketa
antara nasabah dengan bank yang mengikatkan diri dengan akad
syariah, ditambah dengan semakin banyaknya produk-produk
syariah dengan berbagai bentuk dan ragamnya. (aka kemungkinan
munculnya suatu sengketa yang berkaitan dengan perbankan
syariah juga akan semakin beragam.
stilah penyelesaian sengketa berasal dari terjemahan
bahasa nggris, yaitu dispute settlement. Secara 4iloso4is,
penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan
hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti
semula. Pola penyelesaian sengketa merupakan suatu bentuk atau
kerangka untuk mengakhiri pertikaian atau sengketa yang
terjadi antara para pihak. Pola penyelesaian sengketa
perbankan syariah, sebagaimana sengketa lainnya di bidang
hukum perdata, dapat melalui dua macam cara, yaitu* melalui
pengadilan, dan di luar pengadilan.
(enurut $li a4ie, indikator keberhasilan bank syariah
setidaknya ada 5 hal, yaitu* %& peningkatan modal6 %2&
8/18/2019 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.doc
4/23
4
regulasi yang memadai6 %& sosialisasi dan edukasi6 %7&
kesiapan sumberdaya manusia6 dan %5& komitmen umat. erkaitan
dengan indikator kedua yaitu regulasi yang memadai, sejak
!ahun 2""# telah lahir Undang-undang Nomor 2 !ahun 2""#
!entang Perbankan Syariah. erdasarkan UU No. 2/2""# ini maka
kegiatan usaha berdasarkan prinsip telah memiliki peraturan
perundang-undangan sebagai payung hukum dalam operasional
perbankan syariah di ndonesia.
Sedikitnya ada 7 hal yang menjadi tujuan pengembangan
perbankan yang berdasarkan syariah yaitu*
a. (emenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak
dapat menerima konsep bunga6
b. !erciptanya dua banking system di ndonesia yang
mengakomodasikan baik perbankan kon8ensional maupun
perbankan syariah yang akan melahirkan kompetisi yang sehat
dan perilaku bisnis yang berdasarkan nilai-nilai norma6
c. (engurangi resiko sistemik dari kegagalan sistem keuangan di
ndonesia6
d. (endorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan
membatasi spekulasi atau tidak produkti4 karena pembiayaan
ditunjuk pada usaha-usaha yang berlandaskan nilai-nilai
moral.2Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 2 !ahun 2""#
!entang Perbankan Syariah penyelesaian sengketa perbankan
syariah rata-rata dilakukan melalui proses $rbitrase oleh
adan $rbitrase (uamalat ndonesia %$(U& yang kemudian
1Sutan Remy Sjahdeni, Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan
Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), ha! "!
2#hani Guna$an %dhat, &'naisis uridis Pementukan Undan*+Undan* Perankan Syariah, 'rtike
daam -uetin .ukum dan Perankan dan /eanksentraan, 0ume 3 (Jakarta: -%), ha! 2
8/18/2019 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.doc
5/23
berubah menjadi adan $rbitrase Syariah Nasional %$S$9N$S&
atau sebagian kecil melalui proses litigasi di Pengadilan
Negeri, namun sejak lahirnya Undang-undang Nomor !ahun 2"":
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor ; tahun +#+
tentang Peradilan $gama muncul dispute settlement option
%pilihan penyelesaian sengketa yang baru dengan memberikan
tugas dan ke'enangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah
termasuk di dalamnya perbankan syariah kepada pengadilan dalam
lingkungan Peradilan $gama.
Sejak lahirnya UU No. 2 !ahun 2""# !entang Perbankan
Syariah, penyelesaian sengketa perbankan syariah telah
ditentukan dalam ab tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 55
ayat %&, %2&, dan %& Undang-undang Nomor 2 !ahun 2""#
tentang Perbankan Syariah, sebagai berikut*
%& Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh
pengadilan dalam lingkungan Peradilan $gama6
%2& Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian
sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat %&,
penyelesaian sengketa dilakukan sesuai akad6
%& Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat %2&
tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah6
Dalam Penjelasan Pasal 55 ayat %2& UU No. 2 !ahun 2""#
disebutkan bah'a* 0ang dimaksud dengan penyelesaian sengketa
dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut*
a. musya'arah6
b. mediasi perbankan6
c. melalui adan $rbitrase Syariah Nasional %asyarnas& atau
lembaga arbitrase lain6dan/atau
d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.1
)etentuan Pasal 55 ayat %& UU 2/2""# tersebut
menjelaskan bah'a lembaga yang ber'enang menyelesaikan
8/18/2019 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.doc
6/23
sengketa perbankan syariah adalah Peradilan $gama. !etapi,
dalam Penjelasan Pasal 55 ayat %2& UU 2/2""# disebutkan bila
para pihak memperjanjikan maka penyelesaian dapat dilakukan
sesuai akad, dimana pilihan penyelesaian sengketa sesuai akad
tersebut dibatasi yaitu* melalui (usya'arah, (ediasi
perbankan, melalui adan $rbitrase Syariah Nasional
%asyarnas& atau lembaga arbitrase lain, dan/atau melalui
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
Penjelasan Pasal 55 ayat %2& tersebut telah mengakibatkan
dualisme dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, karena
dalam Penjelasan Pasal 55 ayat %2& penyelesaian sengketa
perbankan syariah juga dapat dilakukan melalui Peradilan Umum.
Sehingga ketentuan Pasal 55 UU 2/2""# tersebut berpotensi
menyebabkan kekacauan hukum, karena memunculkan dualisme
pilihan 4orum %choice of forum& lembaga penyelesaian perbankan
syariah melalui Peradilan $gama atau melalui Peradilan Umum.
$bdul
8/18/2019 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.doc
7/23
<
=ukum $cara yang berlaku di Peradilan $gama adalah hukum acara
yang berlaku pada Peradilan Umum sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 57 UU Peradilan $gama %UU No. ;/+#+ jo. UU No. /2"":
jo. UU No. 5"/2""+& yang menentukan bah'a* 0=ukum $cara yang
berlaku dalam lingkungan Peradilan $gama adalah hukum $cara
perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur khusus dalam Undang-
undang ini1. Dengan demikian, dalam menyelesaikan sengketa
perbankan syariah di Peradilan $gama, sejak a'al hingga akhir
putusan dijatuhkan majelis hakim, hukum acara yang digunakan
adalah berdasarkan 9g, =9, 9>, )U=Perdata, UU )ekuasaan
)ehakiman, UU (ahkamah $gung, P?9($ No. 2 !ahun 2""# tentang
)ompilasi =ukum slam Syariah %)=?S& serta beberapa peraturan
lainnya yang berkaitan dengan itu.Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan
oleh para pihak ketika terjadi sengketa diantaranya dapat
dilakukan dengan penyelesaian internal antara kedua belah
pihak, musya'arah, atau melalui adan $rbitrase Syariah
Nasional %$S$9N$S&.
(usya'arah internal dapat terjadi bila antara nasabah dan
bank melakukan upaya musya'arah untuk menyelesaikan sengketa
yang terjadi dengan memberikan kepada nasabah langkah-langkah
penyelesaian secara internal antara lain dengan re8italisasi
proses yaitu dengan e8aluasi ulang pembiayaan apabila terdapat
indikasi bah'a usaha nasabah masih berjalan dan hasil usaha
nasaba diyakini masih mampu untuk memenuhi ke'ajiban angsuran
8/18/2019 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.doc
8/23
kepada bank. Upaya ini dilakukan dilandasi dengan itikad baik
para pihak demi tercapainya sebuah perdamaian.
$S$9N$S adalah salah satu penyelesaian sengketa di luar
pengadilan setelah kata mu4akat dari hasil musya'arah tidak
tercapai. Namun penyelesaian melalui $S$9N$S dapat dilakukan
apabila terjadi kesepakatan dan dicantumkan dalam
akad/perjanjian para pihak. Dalam menyelesaikan sengketa
perbankan syariah di $S$9N$S kembali kepada bentuk
akad/perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para
pihak.
erdasarkan ketentuan Pasal butir " UU No. " !ahun
+++ tentang $rbitrase dan $lternati4 Penyelesaian Sengketa
ditentukan bah'a 0Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah
lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalaui
prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di
luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi,
konsiliasi atau penilaian ahli.1 Penyelesaian sengketa melalui
$lternati4 Penyelesaian Sengketa mempunyai beberapa keunggulan
dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan,
diantaranya* %& penyelesaian sengketanya dapat dilakukan
dengan cepat6 %2& penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan
dengan biaya murah6 %& tidak terikat dengan aturan hukum
tertentu6 %7& bersi4at confidential6 %5& atas dasar prinsip
win-win solution6 %:& lebih partisi4ati46 %;& dapat
mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.
8/18/2019 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.doc
9/23
9
2. P!+!$an Ma*a#a Kn$+(+!$( N#, 93/PUU-X/2012 +an))a"
29 A)!$+!$ 2013Perkara ini bermula ketika r. =. Dadang $chmad %Direktur
@>. enua ?nginering @onsultant& selaku nasabah ank (uamalat
yang telah melakukan akad pembiayaan $A-(usyarakah dengan ank
(uamalat pada # (aret 2"". )emudian terjadi sengketa dengan
antara r. =. Dadang $chmad dengan ank (uamalat, tetapi
proses penyelesaian sengketa tersebut tidak secara tegas
menentukan peradilan mana yang ditunjuk untuk menyelesaikan
sengketa tersebut. Dengan adanya kebebasan untuk memilih
lembaga peradilan mana dalam penyelesaian sengketa yang timbul
%choice of forum& telah menimbulkan berbagai pena4siran hingga
menimbulkan adanya ketidak-pastian hukum.
erdasarkan hal tersebut diatas, kemudian r. =. Dadang
$chmad mengajukan uji materi kepada (ahkamah )onstitusi
mengenai pengujian konstitusional Pasal 55 ayat %2& dan ayat
%& Undang-undang Nomor 2 !ahun 2""# tentang Perbankan
Syariah, sebagaimana tercatat dalam perkara Nomor* +/PUU-
/2"2. )emudian (ahkamah )onstitusi dalam putusannya pada
pokoknya menyatakan bah'a* 0%& Penjelasan Pasal 55 ayat %2&
Undang-undang Nomor 2 !ahun 2""# tentang Perbankan Syariah
bertentangan dengan Undang-undang Dasar +756 dan %2&
Penjelasan Pasal 55 ayat %2& Undang-undang Nomor 2 !ahun 2""#
tentang Perbankan Syariah tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat1.
Dalam pertimbangan hukumnya, (ahkamah )onstitusi pada
pokoknya berpendapat bah'a adalah hak nasabah dan juga unit
8/18/2019 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.doc
10/23
1
usaha syariah untuk mendapatkan kepastian hukum. (hakamah
menilai ketentuan Penjelasan Pasal 55 ayat %2& UU 2/2""#
tidak memberi kepastian hukum. erdasarkan kenyataan yang
demikian, 'alaupun (ahkamah tidak mengadili perkara konkrit,
telah cukup bukti bah'a ketentuan Penjelasan Pasal 55 ayat %2&
UU 2/2""# telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil
dan hilangnya hak konstitusional nasabah untuk mendapatkan
kepastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa
perbankan syariah.
(ayoritas hakim () sepakat menyatakan bah'a penjelasan
Pasal 55 ayat 2 UU No. 2/2""# bertentangan dengan konstitusi
secara keseluruhan, sehingga penjelasan tersebut tidak lagi
memiliki kekuatan hukum mengikat sejak putusan dijatuhkan.
(aksud keseluruhan berarti penyelesaian sengketa perbankan
syariah secara non litigasi %musya'atah, mediasi perbankan dan
arbitrase syariah& dan litigasi %peradilan umum& bertentangan
dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Pada satu sisi, Putusan () tersebut menguatkan ke'enangan
pengadilan $gama dalam menyelesaikan sengketa perbankan
syariah melalui jalur litigasi. Namun di sisi lain, putusan ()
tersebut telah menghapus keberadaan penyelesaian sengketa
perbankan syariah secara non litigasi melalui musya'arah,
mediasi perbankan dan arbitrase syariah sebagaimana disebutkan
dalam Penjelasan Pasal 55 ayat %2& UU No. 2 !ahun 2""#
tentang Perbankan Syariah.
ah'a pada tanggal 2# (aret 2" yang lalu terhadap
permohonan uji materi Pasal 55 ayat %2& dan ayat %& Undang-
8/18/2019 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.doc
11/23
11
Undang Nomor 2 !ahun 2""# tentang Perbankan Syariah terhadap
Pasal 2# ayat %& Undang-Undang Dasar %UUD& +75 tersebut,
(ajelis =akim (ahkamah )onstitusi telah menjatuhkan putusannya
nomor +/PUU-/2"2 yang dibacakan oleh (ajelis =akim (ahkamah
)onstitusi pada tanggal 2+ $gustus 2" yang amarnya berbunyi*
(?N
8/18/2019 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.doc
12/23
12
=akim )onstitusi =amdan Boel8a dan $hmad Cadhil Sumadi
memiliki alasan berbeda %concurring opinion& yang pada
pokoknya adalah bah'a persoalan konstitusional utama yang
dipermasalahkan Pemohon adalah adanya ketidakpastian hukum
mengenai 4orum penyelesaian sengketa perbankan syariah
berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat %2& dan ayat %& UU
2/2""# tentang Perbankan Syariah. Disatu sisi, UU 2/2""#
menetapkan pengadilan dalam lingkungan Peradilan $gama sebagai
4orum penyelesaian sengketa perbankan syariah. Namun disisi
lain, UU 2/2""# itu sendiri juga memungkinkan penyelesaian
sengketa di luar Pengadilan $gama sesuai isi akad yang
diperjanjian para pihak, yaitu antara lain penyelesaian
melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
erdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat %2& UUD +75,
kekuasaan kehakiman di ba'ah (ahkamah $gung dibagi dan
dipisahkan berdasarkan kompetensi atau yuridiksi %separation
court system based on jurisdiction& masing-masing badan
peradilan yaitu* lingkungan peradilan umum, peradilan agama,
peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Peradilan
$gama, berdasarkan Pasal 7+ huru4 i UU No. !ahun 2"":
tentang Peradilan $gama, ber'enang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Selanjutnya, pengaturan
tentang ke'enangan absolut pengadian agama untuk menangani
perkara ekonomi syariah khususnya di bidang perbankan syariah
juga dinyatakan secara tegas dalam Pasal 55 ayat %& UU No. 2
!ahun 2""# tentang Perbankan Syariah.
8/18/2019 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.doc
13/23
13
Dengan demikian, ke'enaangan untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa perbankan syariah merupakan ke'enangan
absolut dari pengadilan dalam lingkungan Peradilan $gama yang
tidak dapat diselesaikan oleh peradilan lain karena akan
melanggar prinsip yuridiksi absolut. (engenai penyelesaian di
luar pengadilan, hal itu dapat dilakukan melalui perjanjian
atau kesepakatan tertulis yang disepakati oleh para pihak,
baik sebelum terjadinya sengketa % pactum de compromittendo&
maupun setelah terjadinya snegketa %akta kompromis& sesuai
dengan prinsip pacta sunt servanda. Pilihan penyelesaian
sengketa perbankan syariah sesuai isi perjanjian atau aka oleh
para pihak di luar Pengadilan $gama hanya dapat dilakukan
melalui musya'arah, mediasi, penyelesaian arbitrase, atau
alternati4 penyelesaian sengketa.Sementara =akim )onstitusi (uhammad $lim menyampaikan
pendapat berbeda %dissenting opinion& yang pada pokoknya bah'a
ke'enangan peradilan agama sudah tegas diatur dalam ketentuan
perundang-undangan, namun masih saja ada orang tertentu,
paling tidak pembentuk undang-undang yang bermaksud mengebiri
ke'enangan Peradilan $gama, seperti Penjelasan Pasal 55 ayat
%2& huru4 d UU 2/2""#. Penjelasan Pasal 55 ayat %2& huru4 d
UU 2/2""# yang menentukan 0melalui pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum1 harus dinyatakan bertentangan
dengan UUD +75 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. $dapun Penjelasan Pasal 55 ayat %2& huru4 a, huru4
b, dan huru4 c UU 2/2""# dapat dibenarkan sepanjang tidak
8/18/2019 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.doc
14/23
14
melanggar ketentuan undang-undang dan sejalan dengan ketentuan
syariah.
3. Pen'e"e$a(an Sen)*e+a Pe,&an*an S'a,(a Pa$a P!+!$an
Ma*a#a Kn$+(+!$( N#, 93/PUU-X/2012 Tan))a" 29
A)!$+!$ 2013Sebagaimana telah diuraikan di atas, Putusan () No.
+/PUU-/2"2 di satu sisi telah memberikan kepastian hukum
bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah
melalui jalur Pengadilan dengan menetapkan ke'enangan
penyelesaian sengketa perbankan syariah berada di lingkungan
Peradilan $gama. Namun, disisi lain Putusan () No. +/PUU-
/2"2 tersebut juga menimbulkan problematika hukum baru
berupa hilangnya bentuk-bentuk penyelesaian sengketa perbankan
syariah melalui non-litigasi %di luar pengadilan& sebagaimana
dimaksud dalam Penjelasan Pasal 55 ayat %2& UU 2/2""#.
)eadaan ini menjadikan norma utama dalam Pasal 55 ayat %2& UU
2/2""# menjadi kabur sehingga mengakibatkan kekosongan hukum.
Untuk mengisi kekosongan hukum dan menjelaskan norma yang
kabur pada Pasal 55 ayat %2& UU 2/2""# pasca Putusan () No.
+/PUU-/2"2, dapat digunakan ketentuan dalam UU No. " !ahun
+++ tentang $rbitrase dan $lternati4 Penyelesaian Sengketa.
Dalam hal ini, Pasal 55 ayat %2& UU 2/2""# dapat dikaitkan
dengan pena4siran sistematis dengan melihat UU "/+++ yang
memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa melalui jalur
non-litigasi %di luar pengadilan&.
Penyelesaian sengketa melalui alternati4 penyelesaian
sengketa atau Alternative Dispute esolution %$D9& adalah
8/18/2019 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.doc
15/23
1
penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang
disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan
dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau
penilaian ahli. Sebagaimana diatur dalam Pasal angka
"Undang-Undang Nomor " !ahun +++ tentang $rbitrase dan
$lternati4 Pilihan Penyelesaian Sengketa %0UU A"+e,na+(
Pen'e"e$a(an Sen)*e+a1&terdapat 5 %lima& cara penyelesaian
sengketa di luar Pengadilan, yaitu*
. )onsultasi
!idak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang
diberikan dalam UU $lternati4 Penyelesaian Sengketa
mengenai makna maupun arti dari konsultasi. ika
melihat pada lackEs Aa' Dictionary dapat diketahui
bah'a yang dimaksud dengan konsultasi !consultation"
adalah*
#Act of consulting or conferring$ e.g. patient
with doctor, client with lawyer.Deliberation of
persons on some subject.%&
Dari rumusan yang diberikan dalam 'lack(s )aw
Dictionary tersebut dapat diketahui, bah'a pada
prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang
bersi4at personal antara suatu pihak tertentu, yang
disebut dengan klien dengan pihak lain yang
merupakan pihak konsultan, yang memberikan
4-a7k=s >a$ #i7tinary
8/18/2019 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.doc
16/23
1
pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi
keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.
Didalam konsultasi, klien adalah bebas untuk
menentukan sendiri keputusan yang akan ia ambil
untuk kepentingannya sendiri, 'alau demikian tidak
menutup kemungkinan klien akan dapat mempergunakan
pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan
tersebut. ni berarti dalam konsultasi, sebagai
suatu bentuk pranata alternati8e penyelesaian
sengketa, peran dari konsultan dalam menyelesaikan
perselisihan atau sengketa yang ada tidak dominan
sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat
%hukum&, sebagaimana diminta oleh kliennya, yang
untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian
sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para
pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan juga
diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk
penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para
pihak yang bersengketa tersebut.
2. Negosiasi
Negosiasi merupakan bagian dari proses penyelesaian
sengketa secara kompromi %kooperati4 antar pihak&
dengan tujuan pemecahan masalah bersama. $lternati4
8/18/2019 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.doc
17/23
1<
penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini memiliki
beberapa kelebihan, yakni diantaranya adalah*
a. negosiasi memberi peluang yang sangat luas bagi
para pihak untuk menentukan pilihan-pilihannya6
b. !idak bergantung pada norma hukum tertulis6
c. Dapat memberikan ruang bagi para pihak untuk
bisa menang secara bersama-sama6 dan
d. semua pihak memperoleh kesempatan untuk
menjelaskan berbagai persoalan dalam proses
negosiasi.
Sedangkan yang menjadi kelemahan dari alternati4
penyelesaian sengketa melalui lembaga negosiasi ini,
yakni diantaranya adalah tidak ada kepercayaaan
antara para pihak yang bersengketa dalam
menyelesaiakan suatu sengketa tertentu6 dandi dalam
negosiasi seringkali yang terjadi adalah tidak ada
satu upaya pun untuk mencoba saling mendengarkan
kehendak dan keinginan masing-masing pihak yang
sedang pihak.
. (ediasi
(ediasi adalah proses negosiasi pemecahan kon4lik
atau sengketa di mana pihak luar atau pihak
ketiga yang tidak memihak %impartial& bekerja sama
dengan pihak yang bersengketa atau kon4lik untuk
membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan
memuaskan. $lternati4 penyelesaian sengketa melalui
8/18/2019 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.doc
18/23
1
negosiasi ini memiliki beberapa kelebihan, yakni
diantaranya adalah*
a. )eputusan yang hemat
b. Penyelesaian secara cepat
c. =asil yang memuaskan bagi seluruh pihak
d. )esepakatan yang komprehensi4
e. )eputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan
4. )eputusan yang berlaku tanpa mengenal 'aktu.
Sedangkan yang menjadi kelemahan satu-satunya yang
ada pada proses mediasi terletak pada kekuatan
eksekusi para pihak setelah mencapai kesepakatan.
)arena kesepakatan dicapai dengan cara suka rela,
maka eksekusi atas kesepakatan itu pun juga dengan
kondisi yang suka rela pula. Fleh karena itu proses
mediasi hanya akan e4ekti4 diterapkan pada para
pihak yang benar-benar secara suka rela menghendaki
perselisihan diselesaikan secara mediasi. Dengan
demikian, mengandung konsekuensi bah'a mediator
serta hal-hal lain selama proses mediasi pun tetap
secara suka rela harus diterima oleh kedua belah
pihak yang bersengketa.
7. )onsoliasi
UU $lternati4 Penyelesaian Sengketa tidak memberikan
suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian
8/18/2019 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.doc
19/23
19
konsiliasi.ahkan tidak dapat ditemui satu ketentuan
pun dalam UU $lternati4 Penyelesaian Sengketa ini
mengatur mengenai konsiliasi. Perkataan konsiliasi
sebagai salah satu lembaga alternati4 penyelesaian
sengketa dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal
angka " dan $lenia ke-+ Penjelasan Umum UU
$lternati4 Penyelesaian Sengketa tersebut.
)onsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. )edua
cara ini adalah melibatkan pihak ketiga untuk
menyelesaikan sengketa secara damai. Namun terdapat
perbedaan antara kedua istilah ini, yaitu konsiliasi
lebih 4ormal daripada mediasi.)onsiliasi bisa juga
diselesaikan oleh seorang indi8idu atau suatu badan
yang atau komisi konsiliasi.Persidangan suatu komisi
konsiliasi biasanya terdiri dari dua tahap, yaitu
tahap tertulis dan tahap lisan.Dalam tahap pertama,
sengketa diuraikan secara tertulis dan kemudian
diserahkan kepada badan konsiliasi.Selanjutnya badan
konsiliasiakan mendengarkan keterangan lisan dari
para pihak.
)elebihan dari alternati4 penyelesaian sengketa
melalui konsiliasi ini hampir sama dengan mediasi
yakni prosesnya cepat, murah, dan dapat diperoleh
hasil yang e4ekti4. Sedangkan yang menjadi kelemahan
8/18/2019 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.doc
20/23
2
alternati4 penyelesaian sengketa melalui konsiliasi
ini adalah bah'a putusan dari lembaga konsiliasi ini
tidak mengikat, sehingga sangat tergantung
sepenuhnya pada para pihak yang bersengketa.
5. $rbitrase
Pasal angka UU $lternati4 Penyelesaian Sengketa
menyatakan bah'a arbitrase adalah cara penyelesaian
sengketa perdata di luar peradilan umum yang
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat
secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
)elebihan dari alternati4 penyelesaian sengketa
melalui lembaga arbitrase ini adalah diantaranya
adanya jaminan kerahasiaan sengketa para pihak, dapat
dihindarkan keterlambatan yang diakibatkan kerena hal
procedural dan administrati4 dan para pihak dapat
memilih hukum apa yang akan diterapkan untuk
penyelesaian masalahnya serta proses dan tampat
penyelenggaraan arbitrase.Sedangkan yang menjadi
kelemahanlembaga arbitrase ini adalah bah'a lembaga
arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan
kepastian hukum terhadap kesepakatan yang telah
dihasilkan.
. Pe,a+!,an O4K Pada tanggal 2 anuari 2"7 terbit Peraturan Ftoritas
asa )euangan Nomor /PF).";/2"7 !entang Aembaga $lternati4
8/18/2019 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.doc
21/23
21
Penyelesaian Sengeketa di Sektor asa )euangan, dimana dalam
Peraturan F) tersebut diamanatkan pentingnya dibentuk Aembaga
$lternati4 Penyelesaian Sengketa %A$PS& karena dibutuhkan
*+ternal Dispute esolution yang kredibel, reliable, dan
berstandar internasional dalam menyelesaikan sengketa antara
nasabah dengan bank %lembaga jasa keuangan&. Dibutuhkan A$PS yang
mempunyai prinsip* $ksesibilitas, ndependensi, Cairness,
?4isiensi dan ?4ekti4itas.
Sejak Desember 2"5 Ftoritas asa )euangan %F)& telah
menetapkan dua lembaga alternati4 penyelesaian sengketa di
sektor jasa keuangan. akni, adan (ediasi dan $rbitrase
$suransi ndonesia %($& dan adan $rbitrase Pasar (odal
ndonesia %$P(&. )eduanya akan menangani sengketa di sektor
asuransi dan pasar modal. Dalam perkembangan berikutnya,
menurut hemat Penulis, juga diperlukan dibentuk/ditetapkan
oleh F) suatu adan (ediasi/$rbitrase khusus di bidang
Perbankan syariah.
5. Pen!+!6erdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat ditarik
simpulan sebagai berikut *
. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 2 !ahun 2""# !entang
Perbankan Syariah penyelesaian sengketa perbankan syariah
rata-rata dilakukan melalui proses $rbitrase oleh adan
$rbitrase (uamalat ndonesia %$(U& yang kemudian berubah
menjadi adan $rbitrase Syariah Nasional %$S$9N$S& atau
sebagian kecil melalui proses litigasi di Pengadilan
Negeri, namun sejak lahirnya Undang-undang Nomor !ahun
8/18/2019 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.doc
22/23
22
2"": tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor ; tahun
+#+ tentang Peradilan $gama muncul dispute settlement
option %pilihan penyelesaian sengketa yang baru dengan
memberikan tugas dan ke'enangan penyelesaian sengketa
ekonomi syariah termasuk di dalamnya perbankan syariah
kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan $gama.
2. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 2 !ahun 2""# !entang
Perbankan Syariah, penyelsaian sengketa perbankan syariah
diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang ini yang menyatakan
selain sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan
dalam lingkungan Peradilan $gama penyelesaian sengketa
perbankan syariah juga dapat dilakukan sesuai dengan isi
akad, maksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai
dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut *
(a) (usya'arah,() mediasi perbankan,
(7) melalui $S$9N$S atau lembaga arbitrase lain dan atau
(d) melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Setelah terbit Putusan () No. +/PUU-/2"2, penyelesaian
sengketa perbankan syariah melalui jalur Pengadilan
merupakan ke'enangan absolut peradilan yang berada di
lingkungan Peradilan $gama. Namun, Putusan () No. +/PUU-
/2"2 juga menimbulkan problematika hukum baru berupa
hilangnya bentuk-bentuk penyelesaian sengketa perbankan
syariah melalui non-litigasi %di luar pengadilan&
sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 55 ayat %2& UU
2/2""#.
Untuk mengisi kekosongan hukum dan menjelaskan norma yang
kabur pada Pasal 55 ayat %2& UU 2/2""# pasca Putusan ()
8/18/2019 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.doc
23/23
23
No. +/PUU-/2"2, dapat digunakan ketentuan dalam UU No.
" !ahun +++ tentang $rbitrase dan $lternati4 Penyelesaian
Sengketa. Dalam hal ini, Pasal 55 ayat %2& UU 2/2""# dapat
dikaitkan dengan pena4siran sistematis dengan melihat UU
"/+++ yang memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa
melalui jalur non-litigasi %di luar pengadilan&.
Penyelesaian sengketa melalui alternati4 penyelesaian
sengketa atau Alternative Dispute esolution %$D9& adalah
penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur
yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar
pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi,
konsiliasi, atau penilaian ahli.
Top Related