PENGERTIAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN PEMERINTAHAN
DAERAH
NAMA ANGGOTA : 1.DWI AYU WINDA LESTARI2. FADILLAH AYU PRATIWI3. KEVINIA DAMAI PRATIWI4. NURUL RACHMA PUTRI
Pemerintahan pusat adalah penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden dan oleh menteri-
menteri negara. Atau dengan kata lain, pemerintahan pusat adalah pemerintahan
secara nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.
PENGERTIAN PEMERINTAHAN PUSAT
Pemerintahan pusat terdiri atas perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari
presiden dan para pembantu presiden, yaitu wakil presiden, para mentri, dan lembaga-lembaga
pemerintahan pusat. Lembaga negara dalam sistem pemerintahan pusat dibagi menjadi tiga kekuasaan,
yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
B. KEKUASAAN LEGISLATIF :1. Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR)2. Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR)3. Dewan Perwakilan Daerah
C. KEKUASAAN YUDIKATIF :1. Mahkamah Agung (MA)
2. Mahkamah Konstitusi (MK)3. Komisi Yudisial
A. KEKUASAAN EKSEKUTIF :1. Presiden
2. Wakil Presiden 3. Menteri
KEWENANGAN PEMERINTAHAN PUSAT
UUD 1945 juga menyatakan bahwa pemerintah daerah
(provinsi dan kabupaten) diberi kewenangan untuk
menjalankan pemerintahan sendiri
dengan otonomi seluas-luasnya (Bab VI) pasal 18
ayat 5 UUD 1945 hasil amandemen. Otonomi
artinya kekuasaan untuk mengatur daerahnya
sendiri.
Namun demikian ada urusan-urusan
pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan
pemerintah pusat, yaitu :a. Urusan Politik Luar
Negeri.b. Urusan Pertahananc. Urusan Keamanan
d. Urusan Yustisie. Urusan Agama
f. Urusan Moneter
Pengertian Pemerintahan Daerah
UUD 1945 hasil amandemen pada Bab VI pasal 18 ayat 3 :
”Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, yang anggota-anggotanya dipilih melalui
pemilihan umum.”
”Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,
kabupaten, dan kota.”
Menurut UU no. 32 tahun 2004 pada pasal 1ayat 2 :
pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
Berikut ini adalah bagan pemrerintahan pusat dan pemerintahan daerah
Kewenangan Pemerintahan Daerah
kewenangan pemerintahan daerah mencakup semua
urusan dalam bidang pemerintahan, kecuali
urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan
pusat
Kewenangan pemerintah daerah, menurut UU No. 32
Tahun 2004, ada kewenangan yang bersifat wajib dan
yang bersifat pilihan
Kewenangan-kewenangan pemerintahan daerah yang bersifat wajib, menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah disebutkan sebagai berikut. 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat.4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan kesehatan.6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya
manusia potensial.7. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat.
Thanks for your attentionSee you later
Bye bye
Top Related