PENGELOLAAN AIR BERBASIS MASYARAKATDipresentasikan dalam:
Penyusunan Rencana Tahunan Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air
Baturraden, 5 Februari 2009
DEFINISI DAN KARAKTERISTIK BERBASIS MASYARAKAT
1. DefinisiBerbasis masyarakat berarti masyarakat sebagai pengambil keputusan pada semua aspek penting dalam perencanaan dan pembangunan sistem AMPL dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pemeliharaan sistem AMPL.
2. Karakteristik Masyarakat memutuskan pilihan teknologi,
bentuk layanan, organisasi, mekanisme pendanaan dan bentuk pengaturan.
Masyarakat bertanggungjawab pemeliharaan, pengaturan, mengatur organisasi pengelola, dan mendanai
PRASYARAT DASAR BERBASIS MASYARAKAT
Dua prasyarat dasar bagi masyarakat agar kegiatan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan, yaitu:
PERAN PEMERINTAH
• Kemampuan berkomunikasi• fleksibilitas•Kemampuan mendorong dan memotivasi masyarakat
•Mementingkan proses dan bukan target•Memperhatikan keberlanjutan dan bukan membangun fasilitas•Pendekatan terpadu melibatkan semua pihak berkepentingan (pemerintah, LSM, swasta, masyarakat).
Kebutuhan kapasitas
Paradigma
Perlu peningkatan kapasitas pemerintah
Sebagai tempat bertanya, memberikan bimbingan teknis, keuangan, menyediakan regulasi yang mendukung, dll
Peran pemerintah
UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS YANG DILAKUKANPeningkatan kapasitas berarti mengoptimalkan fungsi dan peran institusi/lembaga, yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah, melalui peningkatan kemampuan personel/individu. Upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang sudah dilakukan adalah dalam hal:
BENTUK DUKUNGAN
MENGAPA PENGELOLAAN AIR YANG BERBASIS MASYARAKAT?
MENGAPA BERBASIS MASYARAKAT?Air merupakan
kebutuhan vital dan
merupakan hak bersama
Negara berkewajiban untuk menyediakan
layanan air yang memadai
Pemerintah belum mampu untuk
menyediakan layanan air bagi seluruh warga
negara
•Ketidakmampuan pemerintah karena:fokus pada fasilitas daripada pelayanan
kurang dukungan politis
•Desentralisasi/otonomiperan pemerintah dari penyedia fasilitator, koordinator, dan pendukung
Keberlanjutan fasilitas yang dibangun dapat bertahan lama
Efektifitas yang dibangun sesuai kebutuhan masyarakat
Penyediaan layanan air dengan melibatkan
masyarakat
Kondisi saat ini
Alternatif solusi
PRINSIP YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENGELOLAAN AIR BERBASIS MASYARAKAT
11 Prinsip Kebijakan Nasional AMPL BM
1. AIR SEBAGAI BENDA SOSIAL DAN BENDA EKONOMI
Air merupakan benda sosial
1 Paradigma masa lalu
akibatnya
Eksploitasi air yang
berlebihan
Dibutuhkan kampanye publik
Air merupakan benda sosial dan benda ekonomi
2 Perubahan paradigmaJuragan
Air??
2. PILIHAN YANG DIINFORMASIKAN SEBAGAI PENDEKATAN TANGGAP KEBUTUHAN
Masyarakat sebagai Masyarakat sebagai penentu keputusanpenentu keputusan
Pemerintah sebagai Pemerintah sebagai fasilitator fasilitator
memberikan memberikan informasi pilihaninformasi pilihan
Pembangunan yang Pembangunan yang sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan dan
kemampuan kemampuan masyarakatmasyarakat
3. PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
Pembangunan berwawasan lingkungan
Upaya peningkatan kualitas hidup
masyarakat
Upaya pelestarian lingkungan
4. PENDIDIKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
Masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat dapat membantu menjaga ketersediaan air bersih.
√Kesadaran akan perilaku hidup
bersih dan sehat yang rendah
Kesadaran akan perilaku hidup
bersih dan sehat yang tinggi
Kebutuhan masyarakat miskin dapat dipenuhi secara layak,
adil dan terjangkau
5. KEBERPIHAKAN PADA MASYARAKAT MISKIN
6. PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
7. AKUNTABILITAS PROSES PEMBANGUNAN
Masyarakat sebagai subyek
pembangunan, bukan sebagai obyek
Masyarakat benar-benar memahami dan terlibat dalam proses
pembangunan
8. PERAN PEMERINTAH SEBAGAI FASILITATOR
Memberikan bimbingan teknis dan non teknis yang terus menerus yang sifatnya memberikan dorongan dan memberdayakan masyarakat
9. PERAN AKTIF MASYARAKAT
Melalui mekanisme perwakilan yang demokratis serta
mencerminkan dan merepresentasikan keinginan
dan kebutuhan mayoritas masyarakat
Pelibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan
sarana dan prasarana
10. PELAYANAN OPTIMAL DAN TEPAT SASARAN
11. PENERAPAN PRINSIP PEMULIHAN BIAYA
TUJUAN:Masyarakat dapat memperkirakan kemampuan pembiayaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana agar pembangunan dapat berkelanjutan
VARIASI DALAM PENGELOLAAN AIR BERBASIS MASYARAKAT
PROYEK –PROYEK PENYEDIAAN AIR MINUM BERBASIS MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH Proyek WSLIC (Water Supply for Low Income
Communities) di 8 propinsi (Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat)
Proyek ProAir di Nusa Tenggara Timur Proyek CWSH (Community Water Services and
Health Project) di 4 propinsi (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jambi dan Bengkulu), serta NAD dan Nias
Proyek WES (Water and Environmental Sanitation) UNICEF di 6 propinsi (Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, Papua Barat)
KARAKTERISTIK KHAS DARI PROYEK PENYEDIAAN AIR MINUM BERBASIS MASYARAKAT YANG PERNAH DILAKSANAKAN PEMERINTAH
Masing-masing proyek memiliki desain yang khas dalam mengimplementasikan pendekatan berbasis masyarakat, namun tetap memperhatikan 11 prinsip Kebijakan Nasional AMPL BM, misalnya:
WSLIC Pro Air CWSH WES UNICEF
Penguatan kapasitas pemerintah daerah
Dipandang sebagai exit strategy
Menjadi salah satu aktivitas pendukung
Terintegrasi sebagai komponen proyek
Compulsory activity karena proyek sejak awal didesain oleh pemerintah daerah
Kontribusi masyarakat
In cash dan in kind, dimana in cash digunakan untuk investasi sarana
In cash dan in kind, dimana in cash digunakan sebagai tabungan masyarakat
In cash dan in kind
In cash dan in kind
TERIMA KASIH
Top Related