Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
50
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Semua pemasukan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk
membiayai semua pengeluaran umum negara, dalam hal ini digunakan untuk
menyejahterakan dan memakmurkan rakyat (Waluyo, 2011). Menurut Utama (2012)
salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan
PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, BIAYA KEPATUHAN, AKUNTABILITAS PELAYANAN
PUBLIK, TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP SISTEM PEMERINTAH DAN HUKUM, DAN PROGRAM
SAMSAT CORNER TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT DENPASAR
NUR MASITA
Email: [email protected]
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar
Abstrak
Pajak kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak propinsi yang salah satunya
penyumbang terbesar pada pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerah propinsi.
Maka dari itu, pemungutan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor perlu dioptimalkan. Penting bagi
suatu daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak provinsinya, salah satunya penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor. biaya kepatuhan, akuntabilitas pelayanan publik, tingkat kepercayaan terhadap
sistem pemerintah dan hukum, dan program SAMSAT corner pada kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden yang dihitung dengan menggunakan rumus
Slovin dengan metode penentuan sampel menggunakan metode Accidental Sampling. Alat analisis
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan, akuntabilitas
pelayanan publik, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum berpengaruh postif
terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan biaya kepatuhan dan program SAMSAT corner tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dama membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor
Bersama SAMSAT Denpasar.
Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, biaya kepatuhan, akuntabilitas pelayanan
publik, tingkat kepercayaan terhadap sistem peemrintah dan hukum, dan program
SAMSAT corner.
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
51
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
pembangunan nasional yaitu dengan menggali sumber dana berupa pajak. Agar tidak ada
potensi pajak yang luput dari pengenaannya, pemerintah harus berupaya menggali
penerimaan pajak baik dari aspek kebijakan maupun aspek sistem dan administrasi
perpajakan (Yuesti, 2018). Pembangunan daerah merupakan seluruh pembangunan yang
dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara
terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyrakat
secara aktif. Salah satu faktor penting keberhasilan pembangunan suatu daerah ialah
faktor pendanaan (Wardani, et al.,2018). Untuk membangun suatu daerah yang maju dan
berkembang dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Maka daerah membutuhkan sumber-
sumber penerimaan yang cukup memadai untuk melaksanakan pembangunan daerahnya.
Salah satu sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan pembangunannya berasal dari
penerimaan pajak daerah, menurut Maheswari (2018).
Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi
daerah, disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak propinsi terdiri dali lima
jenis pajak, antara lain: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor,
pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, serta pajak air permukaan. Sesuai
dengan pasal 1 ayat 1 UU KUP No. 28 Tahun 2007, bahwa “Pajak merupakan konstribusi
wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat nilai timbal balik secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat”.
Pajak kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak propinsi yang salah
satunya penyumbang terbesar pada pendapatan asli daerah untuk membiayai
pembangunan daerah propinsi. Maka dari itu, pemungutan penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor perlu dioptimalkan. Ada beberapa faktor yang dapat mendorong sehingga
jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya. Diantaranya, kemampuan
masyarakat dalam membeli kendaraan semakin tinggi, alat transportasi yang sudah
menjadi kebutuhan primer pada saat ini, dan mudahnya persyaratan untuk memiliki
kendaraan bermotor. Peredaran jumlah kendaraan rata-rata meningkat dari tahun ke tahun
dengan semakin tingginya jumlah kendaraan bermotor, maka penerimaan pemerintah
yang bersumber dari pajak khusunya Pajak Kendaraan Bermotor seharusnya juga akan
mengalami peningkatan. Kepatuhan wajib pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor di
Denpasar masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari adanya tunggakan dan denda
yang cukup besar pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Tingkat kepatuhan wajib
pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar tahun 2013-2017
disajikan dalam Tabel 1.1 sebagai berikut.
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
52
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak yg terdaftar dan Tingkat Kepatuhan
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar
Tahun 2013-2017
Tahun Jumlah Wajib
Pajak
Wajib Pajak
yang Bayar
Wajib Pajak
yang
Menunggak
Wajib Pajak
yang Patuh (%)
2013 1.260.286 938.185 322.101 74,44
2014 1.114.508 757.693 356.815 67,98
2015 1.187.075 767.145 419.930 64,62
2016 1.243.145 748.113 495.032 60,18
2017 1.292.618 752.347 540.271 58,20
Sumber: Badan Pendapatan Provinsi Bali, 2018
Berdasarkan Tabel 1.1 disajikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar tahun 2013 sampai 2017. Presentasi
tingkat kepatuhan dihitung dengan membandingkan jumlah wajib pajak yang bayar dibagi
dengan jumlah wajib pajak tahun bersangkutan dikalikan 100 persen. Dapat dilihat bahwa
pada tahun 2013 tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan
Bermotor sebesar 74,44 persen, dan di tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 67,98
persen, di tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 64,62 persen, di tahun 2016
mengalami penurunan menjadi 60,18 persen, dan di tahun 2017 kembali mengalami
penurunan menjadi 58,20 persen. Hal ini menggambarkan bahwa masih kurangnya
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Mengingat kepatuhan
Wajib Pajak merupakan faktor yang penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka
perlu dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak,
diantaranya yaitu sosialisasi perpajakan, biaya kepatuhan, akuntabilitas pelayanan publik,
tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum, dan program SAMSAT
corner.
Sosialisasi perpajakan memiliki peran yang penting untuk memberikan sebuah
pengetahuan kepada masyarakat agar mengetahui segala hal mengenai perpajakan baik
peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Hal ini
didukung oleh penelitian Setiyoningrum, Tinangon, dan Wokas (2014) menyatakan
bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
di KPP Pratama Manado. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Novitasari
(2015) menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh positif dan siginifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PKB dan BBNKB. Ananda, dkk (2015)
menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak. Widnyani dan Suardana (2016) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar
pajak kendaraan bermotor pada kantor Bersama SAMSAT kota Tabanan. Sedangkan hasil
penelitian Susanti (2018) menyatakan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak.
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
53
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
Faktor lain yang mempengaruhinya, yaitu biaya kepatuhan. Dalam melaksanakan
biaya kepatuhan, wajib pajak harus mengeluarkan biaya yang sudah dikenakan kepada
mereka. Biaya kepatuhan pajak (tax compliance) dibagi menjadi tiga, yaitu direct money
cost, time cost, psychological cost. Hal ini didukung oleh penelitian dari Utama (2012)
menyatakan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak. Fuadi dan Mangoting (2013) menyatakan bahwa biaya kepatuhan
berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Apabila biaya yang
dikeluarkan oleh wajib pajak semakin tinggi maka tingkat kepatuhan akan mengalami
penurunan, begitu pula sebaliknya. Apabila biaya kepatuhan yang dikeluarkan rendah
maka tingkat kepatuhan akan tinggi, sehingga penerimaan pajak akan semakin tinggi
pula.
Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma baru dalam menjawab
perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang
diberikan oleh pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh penelitian dari Susilawati dan
Budiartha (2013) menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor
Bersama SAMSAT Singaraja. Cahyadi dan Jati (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas
pelayanan publik berpengaruh postif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar
pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Mahaputri dan
Noviari (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor
Bersama SAMSAT Denpasar. Chasanah (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas
pelayanan publik berpengaruh postif terhadap kepatuhan wajib pajak PKB dan BBNKB
di Kantor Bersama SAMSAT Klaten. Sedangkan hasil penelitian Siregar (2018),
Anggraeni dan Khairani (2017) menyatakan akuntabilitas pelayanan publik tidak
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kantor Bersama SAMSAT Denpasar merupakan ujung tombak pelayanan PKB
Kota Denpasar karena pada instansi inilah wajib pajak PKB Kota Denpasar melakukan
pembayaran pajak kendaraan bermotornya, maka kepercayaan merupakan sesuatu yang
diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi
norma-norma dan nilai yang sama. Dalam hal ini kepercayaan terhadap pemerintah,
kepercayaan terhadap sistem hukum, kepercayaan terhadap politisi dan kepercayaan
terhadap pemungutan pajak merupakan salah satu pendorong dalam melaksanakan
kewajibannya , Handayani, dkk (2012). Hal ini didukung dari penelitian Suyono (2016)
menyatakan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di KPP
Wonosobo. Namun penelitian Fahluzy dan Agustina (2014) menyatakan bahwa tingkat
kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kendal. Wijayanti (2017) juga menyatakan
bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan membayar pajak PBB. Apabila wajib pajak percaya pada sistem
pemerintah dan hukum yang berlaku maka akan mempengaruhi sumber penerimaan
pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor.
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
54
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
Faktor lain yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah
program SAMSAT corner. Hal ini didukung dari penelitian Solicha, Topowijono, dan
Sulasmiyati (2015) menyatakan bahwa program SAMSAT corner berpengaruh signifikan
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Malang
Kota. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Asis (2017)
menyatakan bahwa program SAMSAT corner berpengaruh positif terhadap kepatuhan
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Program SAMSAT Corner merupakan suatu inovasi
yang baik untuk meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, dalam eksposenya
bertujuan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam bentuk pelayanan yang cepat,
tepat, mudah, dan murah dalam rangka pembayaran pajak kendaraan yang oleh setiap
pemilik kendaraan bermotor setiap tahun (Amri, 2015) dalam Wardani dan Asis (2017).
Instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah Dinas
Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal
dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerja sama tiga instansi terkait, yaitu
Dispenda Propinsi Bali, Kepolisisan RI, dan Asuransi Jasa Raharja.
Dari latar belakang diatas dan penelitian sebelumnya maka peneliti mengambil
judul “ Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, Akuntabilitas Pelayanan
Publik, Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintah dan Hukum, dan
Program SAMSAT Corner terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar
Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar’’ penelitian ini
merupakan replikasi dari penelitian Widyani dan Suardana (2016) mengenai sosialisasi
perpajakan, sanksi perpajakan, dan persepsi akuntabilitas pelayanan publik terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama
SAMSAT Kota Tabanan. Perbedaan dari penelitian sebelumnya terletak pada lokasi dan
tahun penelitian.
1.2 Pokok Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan
penelitian sebagai berikut:
1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan
bermotor di Kantor SAMSAT Denpasar?
2. Apakah biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan
bermotor di Kantor SAMSAT Denpasar?
3. Apakah akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Denpasar?
4. Apakah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Denpasar?
5. Apakah program SAMSAT corner berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Denpasar?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
55
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Denpasar.
2. Untuk mengetahui pengaruh biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Denpasar.
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib
pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Denpasar.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan
hukum terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT
Denpasar.
5. Untuk mengetahui pengaruh program SAMSAT corner terhadap kepatuhan wajib
pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Denpasar.
1.4 Kegunaan Penelitian
1. Bagi Mahasiswa
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dalam menerapkan
ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dengan keadaan sebenarnya terutama mengenai
hal sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan.
2. Kantor Samsat Denpasar
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan bahan
pertimbangan mengenai sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kualitas
pelayanan agar dapat menjadi bahan evaluasi di masa yang akan datang oleh pembuat
kebijakan perpajakan, khususnya yang berhubungan dengan pajak PKB (Pajak
Kendaraan Bermotor).
3. Bagi Universitas Mahasaraswati Denpasar
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dokumen/bahan refrensi
bacaan di perpustakaan sekaligus dapat berfungsi sebagai bahan perbandingan dan
pedoman penelitian sejenis.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Teori Kepatuhan (Compliance Theory)
Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa
Indonesia), kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, pada ajaran dan aturan.
Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang psikologis dan
sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam
mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Seorang inividu cenderung
mematuhi hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal
individu itu sendiri. Terdapat dua perspektif dalam literatur sosialogi mengenai kepatuhan
kepada hukum (Warsadi,2015), yaitu:
1. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh
kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang
berhubungan dengan perilaku.
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
56
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
2. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan
berlawanan dengan kepentingan pribadi. Komitmen normatif melalui moralitas
personal (normative commitment through morality) berarti mematuhi hukum karena
hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif
melalui legitimasi (normative commitment through legitimacy) berartI mematuhi
peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte
perilaku.
Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang
dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan
dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.
Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia
menganut sistem Self Assesment dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan
kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor
kewajibannya.
2.1.2 Teori Atribusi
Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian
terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang
lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori
atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut diatas. Pada dasarnya, teori
atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka
mencoba menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Maheswari,
2018). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di
bawah kendali pribadi atau individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan
secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan
terpaksa berperilaku karena situasi.
Penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi
oleh tiga faktor berikut:
1. Kekhususan (kesendirian atau distinctiveness), artinya seseorang akan
mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan.
Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain
yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap
perilaku tersebut.
2. Konsensus, artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam
merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi,
maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka
termasuk atribusi eksternal.
3. Konsistensi, artinya jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon
yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku tersebut, akan
menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.
2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
57
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
Definisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Peraturan Daerah Provinsi
Bali Nomor 1 Tahun 2011 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan
bermotor. Peraturan Dearah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 menjelaskan beberapa hal
mengenai Objek dan Subjek pada BAB III pasal 4 dan 5. Adapun hal-hal yang diuraikan
ialah:
1. Pasal 4 ayat 1 bahwa objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau
penguasaan kendaraan bermotor.
2. Pasal 4 ayat 2, termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya,
yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang
dioperasikan di air dengan ukuran kotor Lima Gross Tonnage (GT5) sampai dengan
Tujuh Gross Tonnage (GT7).
3. Pasal 4 ayat 3 bahwa dikecualikan dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan
bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1) Kereta api
2) Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan
dan keamanan negara
3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat,
perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga
internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, dan
4) Pabrik atau importir yang semata-mata disediakan untuk dipamerkan atau tidak
untuk dijual.
4. Pasal 5 ayat 1 bahwa subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, Badan
atau Instansi Pemerintah yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
5. Pasal 5 ayat 2 bahwa wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, Badan
atau Instansi Pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor.
2.1.4 Ketentuan Mengenai Masa Pajak Kendaraan Bermotor
Ketentuan mengenai Masa Pajak Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dalam pasal 10
sebagai berikut:
1. Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak
dimulai dari saat pendaftaran Kendaraan bermotor.
2. Pajak yang karena suatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan
maka dapat dilakukan restitusi.
3. Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh.
2.1.5 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
Peraturan Pemerintah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 7 mengenai tarif
pajak kendaraan bermotor menyatakan bahwa:
1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan cara sebagai berikut:
a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma
lima persen);
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
58
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan
secara progresif yaitu:
a) Kendaraan kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen)
b) Kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
c) Kendaraan kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen)
d) Kendaraan kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga
koma lima persen).
c. Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf b,
didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
d. Dikecualikan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor roda dia tidak
dikenakan pajak progresif.
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran,
lembaga sosial keagamaan, pemerintah/pemerintah daerah, TNI, POLRI dan
Instansi Pemerintah ditetapkan sebagai berikut:
a. Kendaraan Bermotor umum sebesar 1% (satu persen)
b. Kendaraan Bermotor ambulans, Kendaraan Bermotor pemadam kebakaran,
Kendaraan Bermotor Lembaga sosial keagamaan dan Kendaraan Bermotor
pemerintah/pemerintah daerah, TNI, POLRI sebesar 0,5% (nol koma lima
persen)
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan
sebesar 0,2% (nol koma dua persen)
Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yang dimuat dalam Pasal 6 ialah sebagai
berikut:
1. Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
a. Nilai Jual Kendaraan; dan
b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan/atau
pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
2. Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum termasuk
alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan PKB adalah Nilai Jual
Kendaraan Bermotor.
3. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-
faktor:
a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda dan
berat Kendaraan Bermotor.
b. Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar,
bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan
Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4
(empat) tak, dan isi silinder.
4. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas
suatu Kendaraan Bermotor.
2.1.6 Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor (PKB)
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
59
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
Pajak progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan
presentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Dalam
sistem perpajakan di Indonesia, paling tidak terdapat 2 (dua) jenis pajak yang menerapkan
sistem pajak progresif, diantaranya ialah Pajak Kendaraan Bermotor ini (Samudra, 2015
dalam maheswari, 2018).
Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Pendapatan Provinsi Bali menerapkan
Pajak Progresif yang mengacu pada peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2011 dan
disempurnakan dengan Peraturan Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
yang memiliki ketentuan umum sebagai berikut:
1. Tarif kendaraan dengan fungsi pribadi ditetapkan sebagai berikut:
a. Tarif kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) fungsi
pribadi dibawah 250 cc yaitu:
a) Kepemilikan pertama sebesar 1,5%
b) Kepemilikan kedua sebesar 2%
c) Kepemilikan ketiga sebesar 2,5%
d) Kepemilikan keempat sebesar 3%
e) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5%
b. Tarif kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) fungsi
pribadi 250 cc ke atas yaitu:
a) Kepemilikan pertama sebesar 1,75%
b) Kepemilikan kedua sebesar 3%
c) Kepemilikan ketiga sebesar 4,5%
d) Kepemilikan keempat sebesar 5%
e) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 7,5%
c. Tarif kepemilikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih fungsi pribadi
yaitu:
a) Kepemilikan pertama sebesar 1,75%
b) Kepemilikan kedua sebesar 3%
c) Kepemilikan ketiga sebesar 4,5%
d) Kepemilikan keempat sebesar 5%
e) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 7,5%
2. Kepemilikan kendaraan bermotor tersebut didasarkan atas nama dan alamat yang
sama sesuai dengan identitas diri yang ditujukkan dengan Kartu Tanda Penduduk.
3. Kepemilikan kendaraan bermotor seperti angkatan umum, ambulans, pemadam
kebakaran, lembaga sosial keagamaan, konsulat, pemerintah atau pemerintah
daerah, BUMN atau BUMD, TNI dan POLRI tidak dikenakan pajak secara
progresif.
4. Tarif Pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama
ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen)
5. Tarif Pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan
selanjutnya ditetapkan sebesar 1% (satu persen).
2.1.7 Kepatuhan Perpajakan wajib pajak PKB
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
60
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
Kepatuhan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tunduk atau patuh
pada ajaran atau aturan. Kepatuhan dalam perpajakan merupakan patuh dan tunduk serta
melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang
taat serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan perpajakan, Pratami (2017).
Dalam hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak maka pengertian kepatuhan
atas pemenuhan kewajiban pajak kendaraan bermotor adalah suatu ketaatan untuk
melaksanakan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan khususnya pajak
kendaraan bermotor. Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak
kedaraan bermotor menurut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali Nomor 1
Tahun 2004 adalah sebagai berikut:
1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor
(SPPKB), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Daerah (SPPTD).
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang
perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
Menurut Pratami (2017) kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan indikator
sebagai berikut:
1. Mentaati peraturan perundang-undangan pajak
2. Tepat waktu
3. Tidak memiliki tunggakan
4. Pembayaran yang sesuai SKPD
2.1.8 Sosialisasi Perpajakan
Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi) untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada
masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai
perpajakan melalui metode-metode yang tepat, Setyoningrum, dkk (2014). Meningkatkan
kesadaran wajib pajak dilakukan dengan sosialisasi perpajakan dalam berbagai bentuk
atau cara sosialisasi. Kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dengan
menggunakan media-media lain yang lebih diketahui oleh masyarakat. Peran aktif
Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi) disini sangat dibutuhkan untuk
menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak melalui penyuluhan atau sosialisasi
rutin.
Penyuluhan melalui berbagai media seperti media cetak, elektronik, spanduk, serta
berbagai penyuluhan pajak yang dilakukan Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I
(Provinsi) diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi
negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan
perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib
pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat, Maheswari
(2018).
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
61
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
Menurut Maheswari (2018) sosialisasi perpajakan dapat diukur dengan indikator
sebagai berikut:
1. Tatacara sosialisasi
2. Frekuensi sosialisasi
3. Kejelasan sosialisasi pajak
4. Pengetahuan perpajakan
2.1.9 Biaya Kepatuhan
Biaya kepatuhan pajak adalah biaya yang harus ditanggung oleh wajib pajak
dalam memenuhi kewajiban pajaknya diluar pajak terutang atau diluar biaya yang akan
dikeluarkan untuk membayar samsat kendaraan bermotor. Biaya kepatuhan pajak
menurut Devano (2006:122) dalam Utama (2012) dibagi menjadi tiga, yaitu:
1) Direct Money Cost
Biaya-biaya uang tunai (cash money) yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka
pemenuhan kewajiban pajak yang berhubungan dengan perhitungan pajak, biaya
pengarsipan (kwitansi, tanda terima, dan catatan-catatan penting).
2) Time Cost
Waktu yang terpakai oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
seperti saat menunggu untuk membayar pajak dan waktu yang terpakai untuk pergi ke
kantor samsat.
3) Psychological Cost
Kecemasan karena tidak memenuhi kewajiban dalam membayar pajak kendaraan
bermotor, seperti akan dikenakan denda dan perasaan tidak tenang ketika akan
bepergian jauh karena bisa saja ditilang oleh petugas kepolisian karena STNK mati
(tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan).
Wajib pajak yang telah berusaha patuh untuk membayar pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak
berharap agar dapat mengeluarkan biaya-biaya seminimal mungkin yang terkait dengan
pemenuhan kewajiban pajaknya. Apabila jumlah biaya kepatuhan pajak yang dikeluarkan
lebih besar, maka timbul potensi dalam diri wajib pajak untuk menjadi tidak patuh dalam
melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya.
Menurut Meliani (2017) biaya kepatuhan dapat diukur dengan indikator sebagai
berikut:
1. Jumlah biaya yang akan dikeluarkan untuk mengurus pajak kendaraan bermotor.
2. Waktu yang digunakan untuk mengurus pajak kendaraan bermotor.
3. Waktu yang digunakan untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
2.1.10 Akuntabilitas Pelayanan Publik
Akuntabilitas pada dasarnya adalah kewajiban pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan tugas-tugas kepada publik, terdapat dua macam akuntabilitas
(Aswati, Mas’ud, dan Nudi, 2018), yaitu:
1. Pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban
atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
62
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah,
pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
2. Pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) adalah
pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.
Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara
tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya
kepuasan dan keberhasilan. Akuntabilitas pelayanan publik adalah kemampuan Kantor
SAMSAT Denpasar dalam melayani pajak untuk memenuhi segala kebutuhan secara
transparan dan terbuka. Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma baru dalam
menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan,
kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan
kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dan memberikan pelayanan
dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh
aparat pajak. Disamping itu, juga kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi
yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana
komunikasi yang baik, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya, Chasanah (2016).
Apabila petugas Kantor Bersama SAMSAT Denpasar bisa memberikan pelayanan publik
secara transparan dan terbuka, hal tersebut dapat mempengaruhi sumber potensi
penerimaan pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor.
Menurut Mahaputri dan Noviari (2016) biaya kepatuhan dapat diukur dengan
indikator sebagai berikut:
1. Kesediaan secara sigap menanggapi setiap kepentingan
2. Prosedur yang tepat dan mudah dalam memberikan pelayanan
3. Pelayanan secara akurat dan andal
4. Penyampaian informasi secara benar
2.1.11 Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintah dan Hukum
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepercayaan adalah sesuatu yang
dipercayai, harapan dan keyakinan (akan kejujuran, kebaikan, dan sebagainya).
Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang
berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang berlaku. Persepsi wajib pajak
mengenai kepercayaannya pada pemerintah dan hukum merupakan alasan dari aksi yang
dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan wajib
pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, Handayani, dkk (2012). Apabila
wajib pajak percaya pada sistem pemerintah dan hukum yang berlaku maka akan
mempengaruhi sumber penerimaan pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor.
Menurut Purnamasari, dkk (2018) biaya kepatuhan dapat diukur dengan indikator
sebagai berikut:
1. Kepercayaan terhadap kejujuran dalam pemungutan pajak
2. Kepercayaan dalam membangun harapan terhadap masyarakat
3. Kepercayaan terhadap perilaku aparatur pajak
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
63
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
4. Kepercayaan terhadap keadilan dalam pemungutan pajak
5. Kepercayaan terhadap integritas aparatur pajak
2.2.12 Program SAMSAT Corner
Program SAMSAT Corner merupakan inovasi pada pelayanan publik khususnya
pelayanan pembayaran PKB atau pengesahan STNK satu tahun. Selain itu program
SAMSAT Corner bertujuan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam bentuk
pelayanan yang cepat, tepat, mudah, dan murah dalam rangka pembayaran pajak
kendaraan yang oleh setiap pemilik kendaraan bermotor setiap tahun (Amri, 2015) dalam
Wardani dan Asis (2017), semakin baiknya program SAMSAT Corner, semakin tinggi
kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
Menurut Wardani dan Asis (2017) biaya kepatuhan dapat diukur dengan indikator
sebagai berikut:
1. Pelaksanaan jam kerja pelayanan tepat waktu
2. Pelayanan pembayaran pajak dengan SAMSAT corner sangat cepat, mudah dan
efektif
3. Lokasi yang strategis
4. SAMSAT corner meminimalisir calo
5. Tata cara pembayaran
2.2.13 Hubungan antara Sosialisasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak dalam
Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi) untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada
masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai
perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Meningkatkan kesadaran wajib pajak
dilakukan dengan sosialisasi perpajakan dalam berbagai bentuk atau cara sosialisasi.
Kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dengan menggunakan media-
media lain yang lebih diketahui oleh masyarakat. Peran aktif pemerintah disini sangat
dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak melalui penyuluhan
atau sosialisasi rutin.
Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi) diharapkan dapat
membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat
meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi
juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis
penerimaan pajak juga akan meningkat.
2.2.14 Hubungan antara Biaya Kepatuhan dengan Kepatuhan Wajib Pajak dalam
Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Biaya kepatuhan pajak adalah biaya yang harus ditanggung oleh wajib pajak
dalam memenuhi kewajiban pajaknya diluar pajak terutang atau diluar biaya yang akan
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
64
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
dikeluarkan untuk membayar samsat kendaraan bermotor. Biaya kepatuhan pajak (tax
compliance) dibagi menjadi tiga, yaitu direct money cost, time cost, psychological cost.
Apabila biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak semakin tinggi maka tingkat kepatuhan
akan mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya. Apabila biaya kepatuhan yang
dikeluarkan rendah maka tingkat kepatuhan akan tinggi, sehingga penerimaan pajak akan
semakin tinggi pula.
2.2.15 Hubungan antara Akuntabilitas Pelayanan Publik dengan Kepatuhan Wajib Pajak
dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Akuntabilitas pada dasarnya adalah kewajiban pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan tugas-tugas kepada publik. Terdapat dua macam akuntabilitas,
yaitu pertanggungjawaban vertikal dan pertanggungjawaban horizontal. Pelayanan adalah
suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan
kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.
Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan,
kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan
kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dan memberikan pelayanan
dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh
aparat pajak. Disamping itu, juga kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi
yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana
komunikasi yang baik, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya. Apabila petugas Kantor
Bersama SAMSAT Denpasar bisa memberikan pelayanan publik secara transparan dan
terbuka, hal tersebut dapat memengaruhi sumber potensi penerimaan pajak, khususnya
pajak kendaraan bermotor.
2.2.16 Hubungan antara Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintah dan Hukum
dengan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB)
Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku
kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang berlaku. Persepsi
wajib pajak mengenai kepercayaannya pada pemerintah dan hukum merupakan alasan
dari aksi yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai
kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila wajib
pajak percaya terhadap sistem pemerintah dan hukum yang berlaku, maka kepatuhan
wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor khususnya akan mengalami
peningkatan.
2.2.17 Hubungan antara Program SAMSAT Corner dengan Kepatuhan Wajib Pajak
dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Program SAMSAT Corner bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib
pajak dalam bentuk pelayanan yang cepat, tepat, mudah, dan murah dalam rangka
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
65
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
pembayaran PKB atau pengesahan STNK satu tahun. SAMSAT Corner berada di tempat
strategis yaitu di tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan, mall, dan supermarket,
dengan strategisnya keberadaan SAMSAT Corner memudahkan wajib pajak dalam
membayar pajak kendaraan bermotornya. Dan semakin baiknya program SAMSAT
Corner, semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan
Bermotor.
2.2 Penelitian Sebelumnya
Banyaknya penelitian serupa yang meneliti tentang kepatuhan wajib pajak,
menunjukkan bahwa kepatuhan menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan
penerimaan pemerintah disektor pajak. Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan
dengan topik penelitian ini sebagai berikut:
1. Utama (2012), dalam penelitiannya menguji “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi
Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar
Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Tabanan”. Variabel
bebas yang digunakan adalah kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan biaya
kepatuhan. Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak.
Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari
penelitian ini adalah kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, berpengaruh positif dan
sginifikan, sedangkan biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor
Bersama SAMSAT Tabanan.
2. Fuadi dan Mangoting (2013), dalam penelitiannya menguji “Pengaruh Kualitas
Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap
Keaptuhan Wajib Pajak UMKM Jawa Timur”. Variabel bebas yang digunakan adalah
kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan. Kemudian
variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data
yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah
Kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif, sedangkan
biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Susilawati dan Budiartha (2013), dalam penelitiannya menguji “Pengaruh Kesadaran
Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan
Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor
pada Kantor Bersama SAMSAT Singaraja”. Variabel bebas yang digunakan adalah
kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas
pelayanan publik. Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib
pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari
penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan,
dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT
Singaraja.
4. Dharma dan Suardana (2014), dalam penelitiannya menguji “Pengaruh Kesadaran
Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
66
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
Pajak dalam Membayar PKB dan BBNKB di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar”.
Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan,
dan kualitas pelayanan. Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan
wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil
dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas
pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar PKB dan BBNKB di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.
5. Fahluzy dan Agustina (2014), dalam penelitiannya menguji “Faktor-Faktor yang
mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal”. Variabel
bebas yang digunakan adalah persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan,
pegetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan
terhadap hukum dan pemerintah. Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah
kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier
berganda. Hasil dari penelitian ini adalah persepsi yang baik atas efektivitas sistem
perpajakan, pegetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial
berpengaruh, sedangkan tingkat kepercayaan terhadap hukum dan pemerintah secara
parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten
Kendal.
6. Setiyoningrum, Tinangon, dan Wokas (2014), dalam penelitiannya menguji “Analisis
Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Manado”. Variabel bebas yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan, kualitas
pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan. Kemudian variabel terikat yang digunakan
adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi
linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi
perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Manado.
7. Ananda, dkk (2015), dalam penelitiannya menguji “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan,
Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada
UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Batu)”. Variabel bebas yang
digunakan adalah sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan.
Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik
analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini
adalah sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
8. Novitasari (2015), dalam penelitiannya menguji “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,
Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak di SAMSAT
Semarang III”. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak,
sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan. Kemudian variabel terikat yang digunakan
adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi
linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan sosialisasi
perpajakan berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan kualitas pelayanan
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
67
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar Pajak PKB dan BBNKB.
9. Solicha, dkk (2015), dalam penelitiannya menguji “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Ditinjau dari Penerapan Layananan Unggulan SAMSAT Jawa Timur (Studi Pada
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota-UPT
DISPENDA Jatim Malang Kota)”. Variabel bebas yang digunakan adalah Penerapan
layanan unggulan SAMSAT (SAMSAT Keliling, SAMSAT Corner, dan SAMSAT
Payment Point). Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib
pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier
berganda. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh signifikan terhadap
kualitas pelayanan ketiga unggulan SAMSAT yaitu SAMSAT Keliling, SAMSAT
Corner, dan SAMSAT Payment Point.
10. Cahyadi dan Jati (2016), dalam penelitiannya menguji “Pengaruh Kesadaran Wajib
Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanski Perpajakan
pada Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor”. Variabel bebas yang digunakan adalah
kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik dan
sanski perpajakan. Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib
pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier
berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi
perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik dan sanski perpajakan berpengaruh positif
pada kepatuhan wajib pajak PKB di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.
11. Chasanah (2016), dalam penelitiannya menguji “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,
Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama Kendaraan
Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Klaten”. Variabel bebas yang digunakan
adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan
akuntabilitas pelayanan publik. Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang digunakan
adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak,
pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik
berpengaruh positif pada pada kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya
Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Klaten.
12. Mahaputri dan Noviari (2016), dalam penelitiannya menguji “Pengaruh Pemahaman
Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pealayanan Publik
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Variabel bebas yang digunakan adalah
pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan akuntabilitas pelayanan
publik. Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier
berganda. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan,
kesadaran wajib pajak dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT
Denpasar.
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
68
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
13. Suyono (2016), dalam penelitiannya menguji “Faktor-Faktor yang Memepengaruhi
Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo”.
Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan
pemahaman tentang peraturan perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem
pemerintah dan hukum, niat wajib pajak untuk patuh, dan kualitas pelayanan.
Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan
bermotor. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil
dari penelitian ini adalah Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan dan pemahaman
tentang peraturan perpajakan, Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan
hukum, niat wajib pajak untuk patuh, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak.
14. Widyani dan Suardana (2016), dalam penelitiannya menguji “Pengaruh Sosialisasi
Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Persepsi Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”. Variabel
bebas yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan persepsi
akuntabilitas pelayanan publik. Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang digunakan
adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan,
sanksi perpajakan, dan persepsi akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan
bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Tabanan.
15. Agitasaputri (2017), dalam penelitiannya menguji “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,
Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polrestabes
Semarang)”. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak,
pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik. Kemudian
variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari
penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan
akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh postif dan signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak kendaraan bermotor (Studi Kasus di Polrestabes Semarang).
16. Anggraeni dan Khairani (2017), dalam penelitiannya menguji “Pengaruh Kesadaran
Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntanbilitas Pelayanan
Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Variabel bebas yang
digunakan adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan
akuntanbilitas pelayanan publik. Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah
kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier
berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh
signifikan, sedangkan pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas
pelayanan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor.
17. Dewi (2017), dalam penelitiannya menguji “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,
Sosialisasi Perpajakan serta Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
69
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBKNB)”. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak,
sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan. Kemudian variabel terikat yang
digunakan adalah kepatuhan wajib kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang
digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah Kesadaran
wajib pajak, sosialisasi perpajakan serta kualitas pelayanan berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBNKB.
18. Meliani (2017), dalam penelitiannya menguji “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi
Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam
Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Klungkung”
Variabel bebas yang digunakan adalah kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan
biaya kepatuhan. Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib
kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier
berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan
biaya kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT
Klungkung.
19. Wardani dan Asiz (2017), dalam penelitiannya menguji “Pengaruh Pengetahuan
Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program SAMSAT Corner terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Variabel bebas yang digunakan adalah
pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan program SAMSAT corner.
Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib kendaraan
bermotor. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil
dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, dan program SAMSAT corner
berepengaruh positif, sedangkan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh
signifikan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
20. Wijayanti dan Sasongko (2017), dalam penelitiannya menguji “Pengaruh
Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum
terhadap Kepatuhan dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak pada
Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta)”. Variabel bebas
yang digunakan adalah pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan
pada pemerintah dan hukum. Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah
kepatuhan wajib. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.
Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman, dan sanksi perpajakan berpengaruh,
sedangkan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
21. Maheswari (2018), dalam penelitiannya menguji “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,
Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan
Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama
SAMSAT Kota Denpasar”. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib
pajak, kewajiban moral, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas
pelayanan pajak. Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib.
Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
70
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
penelitian ini adalah Kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi
perpajakan berpengaruh postif, sedangkan kewajiban moral, dan kualitas pelayanan
pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan
bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar.
22. Siregar (2018), dalam penelitiannya menguji “Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan dan
Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan
Bermotor Di Kota Batam”. Variabel bebas yang digunakan adalah akuntabilitas
pelayanan dan sanksi pajak. Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah
kepatuhan wajib. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.
Hasil dari penelitian ini adalah akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh
signifikan, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.
23. Susanti (2018), dalam penelitiannya menguji “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,
Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Penerapan E-
Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan
Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten
Sleman)”. Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan perpajakan, sosialisasi
perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan e-samsat. Kemudian
variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib. Teknik analisis data yang
digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah Pengetahuan
perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan
sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan e-samsat tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan
bermotor (studi kasus pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman).
24. Purnamasari, dkk (2018), dalam penelitiannya menguji “Pengaruh Pemahaman wajib
pajak, Sanksi Perpajakan, Tingkat kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum, serta
Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi pada
Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat)”. Variabel bebas yang digunakan
adalah pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada
pemerintah dan hukum, serta nasionalisme. Kemudian variabel terikat yang digunakan
adalah kepatuhan wajib. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier
berganda. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan,
dan nasionalisme berpengaruh positif signifikan, sedangkan tingkat kepercayaan
terhadap sistem pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak PBB.
BAB III KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS
3.1 Kerangka Berfikir
Kepatuhan adalah sikap patuh terhadap suatu peraturan atau berperilaku sesuai
standar yang ada dan hukum yang belaku. Kepatuhan menunjukkan nilai ketaatan,
kepatuhan, ketertundukan dan keteraturan. Sikap dan perbuatan yang dilakukan bukan
sebagai beban melainkan sebagai bentuk tanggungjawab. Kepatuhan wajib pajak
merupakan ketaatan seorang wajib pajak dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
71
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
perpajakannya sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak
merupakan faktor penting dalam penerimaan pajak itu sendiri. Semakin tinggi tingkat
kepatuhan pajak maka semakin tinggi pula tingkat penerimaan pajak yang akan diterima
oleh pemerintah.
Teori kepatuhan (Compliance Theory) relevan untuk menjelaskan perilaku patuh
wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya. Seorang inividu cenderung mematuhi
hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal individu itu
sendiri. Terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan kepada
hukum (Warsadi,2015), yaitu perspektif instrumental mengasumsikan individu secara
utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan
yang berhubungan dengan perilaku. Hal ini berkaitan dengan sosialisasi, akuntabilitas
pelayanan publik dan program SAMSAT corner, dengan adanya penyuluhan pajak,
pelayanan yang transparan dan program yang memudahkan dalam pembayaran pajak
kendaraan bermotor memberikan motovasi tersendiri kepada wajib pajak agar taat akan
pajak. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan
berlawanan dengan kepentingan pribadi. Komitmen normatif melalui moralitas personal
(normative commitment through morality) berarti mematuhi hukum karena hukum
tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui
legitimasi (normative commitment through legitimacy) berarti mematuhi peraturan karena
otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku. Hal tersebut
berkaitan dengan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum serta biaya
kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum
dikaitkan sebagaimana kejelasan sistem pemerintah dalam pemungutan pajak daerah yang
nantinya akan dialokasikan kembali ke rakyat, hukum yang diberikan apabila wajib pajak
tidak membayar pajak. Biaya kepatuhan dikaitkan dengan otoritas pemerintah dalam
pemungutan pajak berupa biaya pajak, misalnya biaya pajak kendaraan bermotor.
Sosialisasi perpajakan, biaya kepatuhan, akuntabilitas pelayanan publik, tingkat
kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum, dan program SAMSAT corner
dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh terhadap pajak. Kerangka berfikir
penelitian ini disajikan pada gambar 3.1 sebagai berikut:
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
72
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
Gambar 3.1
Kerangka Berfikir
“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, Akuntabilitas Pelayanan
Publik, Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintah dan Hukum, dan
Program SAMSAT Corner Terhadap Kepatuahn Wajib Pajak dalam Membayar
Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar”
Sumber: Hasil Pemikiran Peneliti (2018).
3.2 Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara dari pokok permaslahan penelitian yang
akan diuji kebenarannya. Berdasarkan pada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan
kajian teori yang relevan ataupun hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis yang
diajukan sebagai berikut:
3.2.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam
Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT
Denpasar
Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi) untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada
Sosialisasi Perpajakan
(X1)
Akuntabilitas
Pelayanan Publik (X3)
Tingkat Kepercayaan
Terhadap Sistem dan
PemerintahPemerintah
dan hukum(X4)
Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor
(Y)
Biaya Kepatuhan (X2)
Program SAMSAT
Corner (X5)
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
73
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai
perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Meningkatkan kesadaran wajib pajak
dilakukan dengan sosialisasi perpajakan dalam berbagai bentuk atau cara sosialisasi.
Kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dengan menggunakan media-
media lain yang lebih diketahui oleh masyarakat. Peran aktif pemerintah disini sangat
dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak melalui penyuluhan
atau sosialisasi rutin. Penyuluhan melalui berbagai media seperti media cetak, elektronik,
spanduk, serta berbagai penyuluhan pajak yang dilakukan Pemerintah atau Pemerintah
Daerah Tingkat I (Provinsi) diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya
pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang
peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan
dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat.
Waijayanto (2016), Widyani dan Suardana (2016), Wulandari (2015), Ananda,
dkk (2015), dan Setiarini (2011) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa sosialisasi
perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut,
maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:
H1: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT
Denpasar.
3.2.2 Pengaruh Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar
Biaya kepatuhan pajak adalah biaya yang harus ditanggung oleh wajib pajak
dalam memenuhi kewajiban pajaknya diluar pajak terutang atau diluar biaya yang akan
dikeluarkan untuk membayar samsat kendaraan bermotor. Biaya kepatuhan pajak (tax
compliance) dibagi menjadi tiga, yaitu direct money cost, time cost, psychological cost.
Apabila biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak semakin tinggi maka tingkat kepatuhan
akan mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya. Apabila biaya kepatuhan yang
dikeluarkan rendah maka tingkat kepatuhan akan tinggi, sehingga penerimaan pajak akan
semakin tinggi pula.
Menurut Utama (2012), Fuadi dan Mangoting (2012), dan Setiarini (2011) dalam
penelitiannya menemukan hasil bahwa Biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap
kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai
berikut:
H2: Biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT
Denpasar.
3.2.3 Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam
Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT
Denpasar
Akuntabilitas pelayanan publik adalah kemampuan Kantor SAMSAT Denpasar
dalam melayani pajak untuk memenuhi segala kebutuhan secara transparan dan terbuka.
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
74
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan
persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan
oleh pemerintah daerah. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu
keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat
diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dan memberikan
pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang
dimiliki oleh aparat pajak. Apabila petugas Kantor Bersama SAMSAT Denpasar bisa
memberikan pelayanan publik secara transparan dan terbuka, hal tersebut dapat
memengaruhi sumber potensi penerimaan pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor.
Menurut Susilawati dan Budiartha (2013), Cahyadi dan Jati (2016), Mahaputri dan
Noviari (2016), Chasanah (2016), dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa
Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:
H3: Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama
SAMSAT Denpasar.
3.2.4 Pengaruh Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintah dan Hukum
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar
Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku
kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang berlaku. Persepsi
wajib pajak mengenai kepercayaannya pada pemerintah dan hukum merupakan alasan
dari aksi yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai
kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila wajib
pajak percaya terhadap sistem pemerintah dan hukum yang berlaku, maka kepatuhan
wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor khususnya akan mengalami
peningkatan.
Pernyataan diatas sesuai dengan hasil penelitian Suyono (2014), bahwa tingkat
kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, hasil penelitian Purnamasari, dkk (2016) dan Fahluzy
dan Agustina (2014) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah
dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut,
maka peneliti ingin meneliti kembali dengan hipotesis sebagai berikut:
H4: Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.
3.2.5 Pengaruh Program SAMSAT Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam
Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT
Denpasar
Salah satu program inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah adalah SAMSAT Corner yang lokasinya berada di Tiara
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
75
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
Dewata supermarket. SAMSAT Corner terbilang cukup unik karena letak keberadaan
SAMSAT Corner berada ditempat keramaian seperti pusat perbelanjaan, mall, dan
supermarket. Ini merupakan salah satu upaya Dinas Pendapatan Daerah untuk
mempermudah masyarakat dalam hal pengesahan STNK, Pembayaran PKB, dan
SWDKLLJ yang berada ditempat-tempat ramai seperti dipusat perbelanjaan dan
supermarket (Dewi dan Rifqi 2017). Program SAMSAT Corner bertujuan untuk
memberikan kemudahan masyarakat dalam bentuk pelayanan yang cepat, tepat, mudah,
dan murah dalam rangka pembayaran pajak kendaraan yang oleh setiap pemilik
kendaraan bermotor setiap tahun (Amri, 2015) dalam Dewi dan Rifqi (2017), semakin
baiknya program SAMSAT Corner, semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak dalam
membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
Menurut Dewi Kusuma Wardani dan Rifqi Asis (2017) dan Solicha, Topowijono,
dan Sulasmiyati (2015) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa Program SAMSAT
Corner berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut,
maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:
H5: Program SAMSAT Corner berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT
Denpasar.
BAB IV METODE PENELITIAN
4.1 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar yang
berkedudukan di Jalan Kapten Tantular No. 1 Denpasar. Lokasi penelitian ini dipilih
karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor SAMSAT Denpasar
Denpasar cenderung menurunan dari tahun ke tahun, sehingga perlu diteliti faktor-faktor
yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.
4.2 Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak PKB
pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar, khususnya mengenai sosialisasi perpajakan,
biaya kepatuhan, akuntabilitas pelayanan publik, tingkat kepercayaan terhadap sistem
pemerintah dan hukum, dan program SAMSAT corner terhadap tingkat kepatuhan Wajib
Pajak PKB pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.
4.3 Identifikasi Variabel
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Variabel Bebas (X)
Variabel bebas atau variabel independen adalah suatu variabel yang mempengaruhi
atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat atau variabel
dependen (Sugiyono, 2014:97). Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari
persepsi Wajib Pajak tentang sosialisasi perpajakan (X1), biaya kepatuhan (X2),
akuntabilitas pelayanan publik (X3), tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah
dan hukum (X4), program SAMSAT corner (X5).
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
76
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
1) Variabel Terikat (Y)
Variabel Terikat atau Variabel dependen adalah suatu variabel yang dipengaruhi atau
menjadi akibat karena adanya variabel bebas independen (Sugiyono, 2014:59).
Variabel terikat (Y) pada penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam
membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
4.4 Definisi Operasional Variabel
Menurut Sugiyono (2014:63), variabel penelitian adalah segala sesuatu yang
berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh
informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Operasional variabel
diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait
dalam penelitian. Selain itu proses ini juga dimaksudkan untuk menentukan skala
pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan
menggunakan alat bantu statistik dapat digunakan dengan benar. Adapun definisi
operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Sosialisasi Perpajakan (X1)
Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi) untuk memberikan sebuah pengetahuan
kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal
mengenai perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Meningkatkan kesadaran
wajib pajak dilakukan dengan sosialisasi perpajakan dalam berbagai bentuk atau cara
sosialisasi. Kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dengan
menggunakan media-media lain yang lebih diketahui oleh masyarakat. Pernyataan
untuk variabel sosialisasi perpajakan yang digunakan dalam kuesioner di adopsi dari
penelitian yang dilakukan oleh Maheswari (2018) dengan indikator antara lain:
1) Tatacara Sosialisasi
2) Frekuensi Sosialisasi
3) Kejelasan Sosialisasi Pajak
4) Pengetahuan Perpajakan
2. Biaya Kepatuhan (X2) Biaya kepatuhan pajak adalah biaya yang harus ditanggung oleh wajib pajak
dalam memenuhi kewajiban pajaknya diluar pajak terutang. Biaya kepatuhan dibagi
menjadi tiga, biaya tersebut meliputi biaya tunai, biaya waktu, dan biaya fisik.
Pernyataan untuk variabel biaya kepatuhan yang digunakan dalam kuesioner di adopsi
dari penelitian yang dilakukan oleh Meliani (2017) dengan indikator antara lain:
1) Jumlah biaya yang akan dikeluarkan untuk mengurus pajak kendaraan
bermotor.
2) Waktu yang digunakan untuk mengurus pajak kendaraan bermotor.
3) Waktu yang digunakan untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3)
Akuntabilitas pelayanan publik adalah kemampuan Kantor SAMSAT Denpasar
dalam melayani pajak untuk memenuhi segala kebutuhan secara transparan dan
terbuka. Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma baru dalam menjawab
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
77
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan
yang diberikan oleh pemerintah daerah.
Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan,
kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur
dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dan memberikan
pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya
yang dimiliki oleh aparat pajak. Pernyataan untuk variabel akuntabilitas pelayanan
publik yang digunakan dalam kuesioner di adopsi dari penelitian yang dilakukan oleh
Mahaputri dan Noviari (2016) dengan indikator antara lain:
1) Kesediaan secara sigap menanggapi setiap kepentingan
2) Prosedur yang tepat dan mudah dalam memberikan pelayanan
3) Pelayanan secara akurat dan andal
4) Penyampaian informasi secara benar
4. Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintah dan Hukum (X4).
Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku
kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang berlaku.
Persepsi wajib pajak mengenai kepercayaannya pada pemerintah dan hukum
merupakan alasan dari aksi yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat
keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya. Pernyataan untuk variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem
pemerintah dan hukum yang digunakan dalam kuesioner di adopsi dari penelitian
yang dilakukan oleh Purnamasari, dkk (2018) dengan indikator antara lain:
1) Kepercayaan terhadap kejujuran dalam pemungutan pajak
2) Kepercayaan dalam membangun harapan terhadap masyarakat
3) Kepercayaan terhadap perilaku aparatur pajak
4) Kepercayaan terhadap keadilan dalam pemungutan pajak
5) Kepercayaan terhadap integritas aparatur pajak
5. Program SAMSAT Corner (X5)
Salah satu program inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah adalah SAMSAT Corner yang lokasinya berada di Tiara
Dewata supermarket. SAMSAT Corner terbilang cukup unik karena letak keberadaan
SAMSAT Corner berada ditempat keramaian seperti pusat perbelanjaan, mall, dan
supermarket. Ini merupakan salah satu upaya Dinas Pendapatan Daerah untuk
mempermudah masyarakat dalam hal pengesahan STNK, Pembayaran PKB, dan
SWDKLLJ yang berada ditempat-tempat ramai seperti dipusat perbelanjaan dan
supermarket.
Program SAMSAT Corner bertujuan untuk memberikan kemudahan masyarakat
dalam bentuk pelayanan yang cepat, tepat, mudah, dan murah dalam rangka
pembayaran pajak kendaraan yang oleh setiap pemilik kendaraan bermotor setiap
tahun. Pernyataan untuk variabel program SAMSAT corner yang digunakan dalam
kuesioner di adopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Wardani Dan Asiz (2017)
dengan indikator antara lain:
6. Pelaksanaan jam kerja pelayanan tepat waktu
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
78
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
7. Pelayanan pembayaran pajak dengan SAMSAT corner sangat cepat, mudah
dan efektif
8. Lokasi yang strategis
9. SAMSAT corner meminimalisir calo
10. Tata cara pembayaran
6. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Y)
Kepatuhan dalam perpajakan merupakan patuh dan tunduk serta melaksanakan
ketentuan perpajakan. Jadi, Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat
serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan perpajakan.
Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak kendaraan
bermotor menurut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali Nomor 1 Tahun
2004 adalah sebagai berikut:
1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan
Bermotor (SPPKB), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Daerah (SPPTD).
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang
perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
Pernyataan untuk variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
kendaraan bermotor yang digunakan dalam kuesioner di adopsi dari penelitian yang
dilakukan oleh Pratami (2017) dengan indikator antara lain:
1) Mentaati peraturan perundang-undangan pajak
2) Tepat waktu
3) Tidak memiliki tunggakan
4) Pembayaran yang sesuai SKPD
4.5 Jenis dan Sumber Data
4.5.1 Jenis Data
1. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, skema, dan
gambar (Sugiyono, 2014:128). Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sejarah berdirinya Kantor Bersama SAMSAT Denpasar, struktur organisasi
dan uraian tugas masing-masing bagian di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.
2. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang
diangkakan (Sugiyono, 2014:128). Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian
ini adalah jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Denpasar.
4.5.2 Sumber Data
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
79
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati, dan
dicatat untuk pertama kalinya, tidak melalui media perantara dengan terjun langsung
ke lapangan (Sugiyono, 2014:203).
2. Data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada
pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dengan dokumen (Sugiyono,
2014:203).
4.6 Metode Penentuan Populasi dan Sampel
4.6.1 Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:148). Populasi dalam
penelitian ini adalah sebanyak 1.292.618 wajib pajak yang terdaftar di Kantor Bersama
SAMSAT Denpasar.
4.6.2 Sampel
Sugiyono (2014:156) mendefinisikan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah
dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah bagian dari populasi
yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Teknik pengambilan
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah accidental sampling adalah teknik
penentuan sampel berdasarkan kebetulan (Sugiyono, 2014:156). Adapun yang menjadi
kriteria responden dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak PKB yang terdaftar di
Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 100 (seratus) wajib pajak PKB. 100
(seratus) wajib pajak PKB yang digunakan sebagai sampel diperoleh berdasarkan
perhitungan penentuan sampel dengan rumus Slovin, yaitu:
n = N
( 1 + Ne2)
Keterangan:
n = Jumlah sampel
N = Populasi
e = Nilai kritis (batas ketelitian 0,1)
Perhitungan Sampel:
n = 1.292.618
( 1+ 1.292.618(0,1)2)
n = 99.99
n = 100 (dibulatkan)
4.7 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
80
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
1. Observasi nonpartisipan merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti tidak
terlibat dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2014:204).
2. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi
pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila
peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah
respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2014:194)
3. Kuesioner yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh data primer yang relevan
dengan obyek penelitian berupa serangkaian pernyataan atau pertanyaan tertulis
kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2014:199). Untuk mengukur pendapat
responden digunakan skala likert lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat
sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk pendapat sangat tidak setuju (STS).
Perinciannya sebagai berikut:
Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
Angka 2 = Tidak Setuju (TS)
Angka 3 = Kurang Setuju (KS)
Angka 4 = Setuju (S)
Angka 5 = Sangat Setuju (SS)
4.8 Teknik Analisis Data
4.8.1 Uji Instrumen
1) Uji Validitas
Uji validitas dilakukan untuk menguji instrumen apakah sudah valid atau tidak.
Uji validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing
pertanyaan dengan total skor sehingga di dapat nilai Pearson Correlation. Ghozali
(2016:52) menyatakan suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada
kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan di ukur oleh kuesioner
tersebut. Suatu instrumen dikatakan valid, apabila dapat mengungkapkan data dari
variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas dengan melihat nilai signifikansi. Jika
nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai Pearson Corelation > 0,3 maka
instrumen penelitian adalah valid.
2) Uji Reliabilitas
Setelah melakukan uji validitas, maka selanjutnya dilakukan uji reliabilitas
instrument. Instrumen reliabel adalah instrumen yang konsisten dalam mengukur
gejala yang sama artinya berapa kalipun objek yang sama diukur maka akan
menghasilkan jawaban yang sama. Untuk mengukur reliabilitas akan digunakan uji
statistik Crobanch Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai
Crobanch Alpha lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2016:48)
4.8.2 Statistik Deskriptif
Menurut Sugiyono (2014:207), statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan
untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang
telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku
untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi
tentang karakteristik variabel penelitian antara lain, nilai rata-rata (mean), standar deviasi,
maksimum dan minimum.
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
81
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
4.8.3 Uji Asumsi Klasik
1) Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah
memiliki distribusi normal. Untuk menguji normalitas suatu data dilakukan dengan
menggunakan statistik nonparametrik dengan metode uji satu sampel Kolmogrov-
Smirnov. Data yang digunakan dalam analisis ini minimal skala ordinal. Data
dikatakan berdistribusi normal jika koefisien Asymp.sig (2-tailed) ≥ 5% atau 0,05
(Ghozali, 2016:154).
2) Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi di antara varibel bebasnya. Multikolinearitas dapat
dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF), jika nilai tolerance
lebih besar dari 0,1 (10%) dan VIF kurang dari 10, maka dikatakan tidak ada
multikolinearitas (Ghozali, 2016:103).
3) Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model
regresi yang baik adalah yang Homoskesdatisitas atau tidak terjadi
Heteroskedastisitas. Adapun metode yang digunakan untuk mendeteksi
heteroskedastisitas adalah dengan uji Glejser/Scatter Plot dengan probabilitas
signifikansinya di atas tingkat kepercayaan α = 5% (Ghozali, 2016:134).
4.8.4 Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui atau memperoleh
gambaran mengenai pengaruh variabel independen pada variabel dependen dan bertujuan
untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel
dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2016:93).
Adapun model rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:
Y = α + β1X1 +β2X2 + β3X3 + β4X4+ β5X5 + e
Keterangan:
Y = Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB)
α = Konstanta
β1, β2, β3, β4, β5 = Koefisien Regresi
e = Variabel Pengganggu
X1 = Sosialisasi perpajakan
X2 = Biaya kepatuhan
X3 = Akuntabilitas Pelayanan Publik
X4 = Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum
X5 = Program SAMSAT corner
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
82
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
4.8.5 Uji Kelayakan Model
1) Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)
Ghozali (2016:95) menyatakan bahwa koefisien determinasi pada intinya
mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel
dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil
berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel
dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan dari koefisien determinasi adalah
bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap
tambahan satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah
variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu,
dalam penelitian ini menggunakan adjusted R square. Adjusted R square dapat naik
turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.
2) Uji Statistik F-test
Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang
dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan
terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan yaitu jika signifikansi
F< α (0,05 atau 5%) maka model ini dikatakan layak atau variabel independen yang
dimasukkan mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen
(Ghozali, 2016:96),.
3) Uji Parsial (Uji t)
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel
penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen
(Ghozali, 2016:97). Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak yaitu
dengan melihat nilai probabilitas. Apabila ρ value ≤ 0,05 berarti variabel independen
secara individual mempengaruhi variabel dependen, sehingga hipotesis diterima.
Sedangkan, apabila ρ value > 0,05 berarti variabel independen tidak mempengaruhi
variabel dependen, sehingga hipotesis ditolak.
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada mulanya Sistem Administrai Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) di
uji coba oleh pemerintah DKI Jakarta, yang pelaksanaannya di mulai pada tanggal 1
Agustus 1974 dengan keputusan Kepala Kepolisian Metro Jaya tanggal 11 Juni 1974
Nomor Pol. Skep/19MI/1974. Berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan uji coba
tersebut ternyata dianggap baik dan praktis dilihat dari segi pemberian pelayanan kepada
masyarakat maka pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama
Menhankam/pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Desember
1976 tentang peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando
Daerah Kepolisian, dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka meningkatkan
pendapatan daerah khususnya mengenai Pajak Kendaraan Bermotor. Atas dasar surat
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
83
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
keputusan bersama tersebut, maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran
tertanggal 28 Juni 1997 Nomor 16 Tahun 1977 tentang Pedoman/Pengurus Pelaksanaan
Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap dalam Pengeluaran Surat Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Pembayaran Pajak Kendaran Bermotor (PKB), Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan
Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama tersebut Pemerintah Provinsi Daerah
Tingkat I Bali mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
tanggal 2 April 1977 Nomor. 2/Skep/Pd-I/7/1977 tentang pembentukan Tim Bersama
antara Pemerintah Daerah Tingkat I Bali, Komando Kepolisian XV Nusra dan Badan
Asuransi Jasa Raharja Daerah Bali. Sebagai penjabaran dari Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Bali tersebut, maka dikeluarkan naskah kerjasama antara Pemerintah
Daerah Provinsi Tingkat I Bali, Komando Daerah Kepolisian Nusra, dan Perum AK Jasa
Raharja Cabang Denpasar tanggal 1 April 1978 Nomor 5/Skep/101/Pd-I/I/1978, Nomor
B/882IV/78/Lantas, Nomor 06/JR/Dps/IV/78 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi
Manunggal di bawah Satu Atap dalam pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor (STNK), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB), dan
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Berdasarkan naskah kerja sama tersebut di keluarkan Surat Keputusan Gubernur
Kepla Daerah Tingkat I Bali tanggal 14 November 1978 Nomor Hot/III.d22/1978 tentang
pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada
Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) di
Denpasar. Setelah melalui langkah-langkah persiapan maka di Provinsi Daerah Tingkat I
Bali SAMSAT mulai dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 1979 yang dipusatkan pada
Kantor Bersama SAMSAT Denpasar di Jalan Seruni Denpasar yang mewilayahi dan
melayani masyarakat di seluruh Kabupaten Daerah Tingkat II yang ada di Bali. Dengan
demikian meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Bali, dengan sendirinya
akan berpengaruh terhadap pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat dan di
samping itu pula jarak tempuh dengan kabupaten lain dengan Kota Denpasar cukup jauh.
Untuk dapat memberikan pelayanan yang cukup baik kepada masyarakat dengan mudah
dan cepat, maka dibentuklah Kantor Bersama SAMSAT di seluruh Kabupaten Tingkat II
yang ada di Bali yang masing-masing berdasarkan:
1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 Juli 1980 Nomor:
19/HOT/LC/1980 di bentuk Kantor Bersama SAMSAT Buleleng, Jembrana, dan
Klungkung (mewilayahi Kabupaten Bangli dan Karangasem) sedangkan Kabupaten
Gianyar dan Tabanan di wilayahi oleh Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.
2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 16 Februari 1982 Nomor
15 tahun 1982 di bentuk Kantor Bersama SAMSAT Buleleng, Jembrana, Tabanan,
Badung (mewilayahi Kabupaten Gianyar), dan Klungkung (mewilayahi Kabupaten
Bangli dan Karangasem).
3) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 Agustus 1986 Nomor
223 Tahun 1986 di bentuk Kantor Bersama SAMSAT Gianyar.
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
84
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
4) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 12 Maret 1987 Nomor 59
Tahun 1987 di bentuk Kantor Bersama SAMSAT Karangasem.
5) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 November 1987 Nomor
423 Tahun 1987 di bentuk Kantor Bersama SAMSAT Bangli.
5.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian
5.2.1 Karakteristik Responden
Peneliatian ini mengambil sampel sebanyak 100 orang yang diperoleh dengan
menggunakan metode accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan
sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan atau insidental bertemu
dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan
ditemui dirasa cocok untuk dijadikan sumber (Sugiyono, 2016). Sampel dalam penelitian
ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang ditemui pada saat diadakan penelitian
sedang melakukan pembayaran samsat kendaraan bermotor di lokasi penelitian.
Karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari jenis kelamin, usia, dan tingkat
pendidikan. Ringkasan mengenai karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 5.1
sebagai berikut:
Tabel 5.1
Ringkasan Karakteristik Responden
Keterangan Jumlah (Orang) Persentase (%)
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Total
57
43
100
57
43
100
Usia
17 – 22
23 – 28
29 – 34
35 – 40
41 – 46
47 – 52
53 – 58
Total
5
39
27
13
8
5
3
100
5
39
27
13
8
5
3
100
Tingkat Pendidikan
SMA/SMK
Diploma
Strata 1
Strata 2
57
20
20
2
57
20
20
2
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
85
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
Lainnya
Total
1
100
1
100
Sumber : Data diolah, 2018
1) Jenis Kelamin
Jenis kelamin responden dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui
proporsi Wajib Pajak PKB dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.
Berdasarkan Tabel 5.1, dapat dilihat bahwa sebagai besar yang menjadi responden
dalam penelitian ini adalah laki-laki yaitu sebanyak 57 orang responden (57 persen)
dan perempuan sebanyak 43 orang responden (34 persen).
2) Usia
Usia responden dapat digunakan sebagai acuan untuk menggambarkan tingkat
kedewasaan atau pengalaman seseorang dalam mengambil sebuah keputusan.
Berdasarkan Tabel 5.1, dapat dilihat bahwa yang menjadi responden dalam penelitian
berusia 17-22 tahun sebanyak 5 orang responden (5 persen), 23-28 tahun sebanyak 39
orang responden (39 persen), 29-34 tahun sebanyak 27 orang responden (27 persen),
35-40 tahun sebanyak 13 orang responden (13 persen), 41-46 tahun sebanyak 8 orang
responden (8 persen), 47-52 tahun sebanyak 5 orang responden (5 persen), dan 53-58
tahun sebanyak 3 orang responden (3 persen).
3) Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan responden dapat digunakan sebagai indikator untuk
mengetahui tingkat pengetahuan dan intelektualitas yang dimiliki oleh masing-masing
responden dengan tingkat Pendidikan SMA/SMK merupakan responden dengan
jumlah tertinggi sebanyak 57 responden (57 persen), kemudian responden dengan
tingkat pendidikan Diploma sebanyak 20 responden (20 persen), Strata-1 sebanyak 20
responden (20 persen), Strata-2 sebanyak 2 orang responden (2 persen), dan lainnya
sebanyak 1 orang responden (1 persen).
5.2.2 Hasil Uji Instrumen
1) Uji Validitas
Uji Validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner.
Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016:52).
Hasil pengujian validitas dilakukan dengan pendekatan Pearson Correlation. Jika
nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai Pearson Corelation lebih besar dari
0,3 maka instrumen penelitian adalah valid. Uji validitas dapat dilihat pada Tabel 5.2
sebagai berikut:
Tabel 5.2
Hasil Uji Validitas
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
86
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
No Variabel Item Pearson
Correlation
Sig Keterangan
1. Sosialisasi Perpajakan
(X1)
X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X1.5
0,601
0,634
0,836
0,740
0,765
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
2. Biaya Kepatuhan (X2) X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X2.5
0,800
0,766
0,877
0,828
0,747
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
3. Akuntabilitas
Pelayanan Publik (X3)
X3.1
X3.2
X3.3
X3.4
X3.5
0,779
0,815
0,758
0,799
0,781
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
4. Tingkat Kepercayaan
Terhadap Sistem
Pemerintah dan
Hukum (X4)
X4.1
X4.2
X4.3
X4.4
X4.5
0,896
0,867
0,893
0,838
0,864
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
5. Program SAMSAT
Corner (X5)
X5.1
X5.2
X5.3
X5.4
X5.5
X5.6
X5.7
0,586
0,804
0,801
0,712
0,613
0,460
0,623
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
6. Kepatuhan Wajib
Pajak (Y)
Y1.1
Y1.2
Y1.3
Y1.4
Y1.5
Y1.6
0,621
0,768
0,731
0,575
0,767
0,420
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Sumber : Data primer diolah, 2018 (Lampiran 4).
Tabel 5.2 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk
menjelaskan masing-masing variabel dinyatakan valid karena uji validitas
menunjukkan nilai Pearson Correlation lebih besar dari 0,3 dan signifikansinya lebih
kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan dari hasil uji validitas dapat dinyatakan
bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid dan dapat dipercaya
untuk mengambil data penelitian.
2) Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur konstruk atau
konsistensi suatu penelitian. Untuk mengukur reliabilitas akan digunakan uji statistik
Crobanch Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Crobanch Alpha lebih
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
87
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
besar dari 0,70 (Ghozali, 2016:48). Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada
Tabel 5.3 sebagai berikut:
Tabel 5.3
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Crobanch
Alpha
Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X1) 0,752 Reliabel
Biaya Kepatuhan (X2) 0,861 Reliabel
Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3) 0,845 Reliabel
Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem
Pemerintah dan Hukum (X4)
0,920 Reliabel
Program SAMSAT Corner (X6) 0,761 Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
(Y)
0,714 Reliabel
Sumber : Data primer diolah, 2018 (Lampiran 5).
Tabel 5.3 menunjukkan bahwa nilai Crobanch Alpha dari masing-masing variabel
lebih besar dari 0,70 maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang digunakan
dalam kuesioner dari penelitian ini dapat dinyatakan reliabel.
5.3 Hasil Statistik Deskriptif
Statistik deskripsi disajikan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel-
variabel penelitian, antara lain minimum, maxsimum, mean, dan standar deviation.
Pengukuran (mean) merupakan cara yang paling umum digunakan untuk mengukur nilai
sentral dari suatu distribusi data. Standar deviasi merupakan perbedaan nilai data yang
diteliti dengan nilai rata-ratanya. Hasil statistik deskripsi dapat dilihat pada Tabel 5.4
sebagai berikut:
Tabel 5.4
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
88
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
Sumber : Data primer diolah, 2018 (Lampiran 6).
Berdasrkan hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 5.4 dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Sosialisasi Perpajakan (X1) memiliki mean (nilai rata-rata) sebesar 18,9800 dengan
standar deviasi atau penyimpangan nilai rata-rata sebesar 2,38251. Banyak data yang
dianalisis adalah 100 dengan titik minimun 10,00 dan titik maximum 25,00.
2) Biaya Kepatuhan (X2) memiliki mean (nilai rata-rata) sebesar 17,8200 dengan standar
deviasi atau penyimpangan nilai rata-rata sebesar 3,29180. Banyak data yang
dianalisis adalah 100 dengan titik minimun 10,00 dan titik maximum 25,00.
3) Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3) memiliki mean (nilai rata-rata) sebesar 19,0700
dengan standar deviasi atau penyimpangan nilai rata-rata sebesar 2,72013. Banyak
data yang dianalisis adalah 100 dengan titik minimun 12,00 dan titik maximum 25,00.
4) Tingkat Keercayaan Terhadap Sistem Pemerintah dan Hukum (X4) memiliki mean
(nilai rata-rata) sebesar 17,1600 dengan standar deviasi atau penyimpangan nilai rata-
rata sebesar 3,77851. Banyak data yang dianalisis adalah 100 dengan titik minimun
10,00 dan titik maximum 25,00.
5) Program SAMSAT Corner (X5) memiliki mean (nilai rata-rata) sebesar 26,6900
dengan standar deviasi atau penyimpangan nilai rata-rata sebesar 3,16130 Banyak
data yang dianalisis adalah 100 dengan titik minimun 17,00 dan titik maximum 35,00.
6) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki mean (nilai rata-rata) sebesar 23,6600 dengan
standar deviasi atau penyimpangan nilai rata-rata sebesar 2,49937. Banyak data yang
dianalisis adalah 100 dengan titik minimun 16,00 dan titik maximum 30,00.
5.4 Hasil Uji Asumsi Klasik
1) Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas suatu data
dilakukan dengan metode uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan
berdistribusi normal jika koefisien Asymp.sig (2-tailed) ≥ 5% atau 0,05 (Ghozali,
2016;48). Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 5.5.
Tabel 5.5
Descriptive Statistics
100 10.00 25.00 18.9800 2.38251
100 10.00 25.00 17.8200 3.29180
100 12.00 25.00 19.0700 2.72013
100 10.00 25.00 17.1600 3.77851
100 17.00 35.00 26.6900 3.16130
100 16.00 30.00 23.6600 2.49937
100
X1
X2
X3
X4
X5
Y
Valid N (listwise)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
89
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
Hasil Uji Normalitas
Sumber : Data primer diolah, 2018 (Lampiran 7).
Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov adalah
1,099 dan koefisien Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,179 lebih besar dari α = 0,05.
Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.
2) Uji Heterskodestisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Metode
yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan uji
Glejser/Scatter Plot dengan probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan α
= 5% (Ghozali, 2016:134). Pengujian ini dilakukan dengan meregresikan nilai
residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen secara signifikan
mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas atau
sebaliknya. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas.
Hasil uji heteroskedastisiatas dapat dilihat pada Tabel 5.6.
Tabel 5.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas
One-Sample Kolmogorov -Smirnov Test
100
.0000000
1.89981504
.110
.110
-.077
1.099
.179
N
Mean
Std. Deviation
Normal Parametersa,b
Absolute
Positive
Negative
Most Extreme
Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Unstandardiz
ed Residual
Test distribution is Normal.a.
Calculated from data.b.
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
90
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
Sumber : Data primer diolah, 2018 (Lampiran 8).
Berdasarkan Tabel 5.6 dapat diketahui hasil uji heteroskedastisitas bahwa
variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen karena
signifikansi variabel independen lebih besar dari 0,05, dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
3) Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinearitas dapat dilihat dari
nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF), jika nilai tolerance lebih besar dari
0,1 (10%) dan VIF kurang dari 10 (Ghozali, 2016:103). Hasil uji Multikolinearitas
dapat dilihat pada Tabel 5.7.
Tabel 5.7
Hasil Uji Multikolinearitas
Sumber : Data primer diolah, 2018 (Lampiran 9).
Tabel 5.7 di atas, menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas yaitu
variabel sosialisasi perpajakan, biaya kepatuhan, akuntabilitas pelayanan publik,
Coefficientsa
1.387 1.193 1.163 .248
-.004 .025 -.016 -.159 .874
.015 .047 .039 .325 .746
-.018 .041 -.051 -.441 .660
-.019 .018 -.129 -1.104 .273
.019 .046 .051 .415 .679
(Constant)
X1
X2
X3
X4
X5
Model1
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig.
Dependent Variable: ABRESa.
Coefficientsa
15.679 1.782 8.800 .000
.098 .038 .207 2.611 .010 .978 1.023
-.004 .070 -.005 -.053 .958 .724 1.381
.264 .062 .377 4.274 .000 .789 1.268
.082 .026 .280 3.143 .002 .772 1.295
.132 .068 .182 1.937 .056 .697 1.434
(Constant)
X1
X2
X3
X4
X5
Model1
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics
Dependent Variable: Ya.
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
91
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum, dan program SAMSAT
corner mempunyai nilai tolerance > 0,10 dan nilai Variance Inflation factor (VIF) <
10. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi
multikolinearitas.
5.5 Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh sosialisasi
perpajakan (X1), biaya kepatuhan (X2), akuntabilitas pelayanan publik (X3), tingkat
kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum (X4), dan program SAMSAT corner
(X5) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di
Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Sebagai dasar dalam perhitungan ini digunakan
model regresi linier berganda sebagai berikut:
Y = α + β1X1 +β2X2 + β3X3 + β4X4+ β5X5 + e
Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 5.8
Tabel 5.8
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Sumber : Data primer diolah, 2018 (Lampiran 10).
Dari rangkuman hasil analisis data pada Tabel 5.8 diperoleh persamaan regresi
linier berganda sebagai berikut:
Y = 15,679 + 0,098X1 – 0,004X2 + 0,264X3+ 0,082X4 + 0,132X5
Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Nilai konstanta (α) 15,679 artinya apabila sosialisasi perpajakan (X1), biaya
kepatuhan (X2), akuntabilitas pelayanan publik (X3), tingkat kepercayaa terhadap
sistem pemerintah dan hukum (X4), dan program SAMSAT corner (X5) sama dengan
0 (nol) maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan
Bermotor sebesar 15,679.
2) Nilai koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan (X1) adalah 0,098 artinya
apabila sosialisasi perpajakan bertambah satu satuan dengan asumsi variabel
Coefficientsa
15.679 1.782 8.800 .000
.098 .038 .207 2.611 .010 .978 1.023
-.004 .070 -.005 -.053 .958 .724 1.381
.264 .062 .377 4.274 .000 .789 1.268
.082 .026 .280 3.143 .002 .772 1.295
.132 .068 .182 1.937 .056 .697 1.434
(Constant)
X1
X2
X3
X4
X5
Model1
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics
Dependent Variable: Ya.
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
92
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
independen lainnya konstan, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar
Pajak Kendaraan Bermotor meningkat sebanyak 0,098.
3) Nilai koefisien regresi variabel akuntabilitas pelayanan publik (X3) adalah 0,264
artinya apabila akuntabilitas pelayanan publik bertambah satu satuan dengan asumsi
variabel independen lainnya konstan, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam
membayar Pajak Kendaraan Bermotor meningkat sebanyak 0,264.
4) Nilai koefisien regresi variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan
hukum (X4) adalah 0,082 artinya apabila tingkat kepercayaan terhadap sistem
pemerintah dan hukum bertambah satu satuan dengan asumsi variabel independen
lainnya konstan, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak
Kendaraan Bermotor meningkat sebanyak 0,082.
5.6 Uji Kelayakan Model
1) Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan
model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:95). Nilai
koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Setiap tambahan satu variabel
independen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sehingga penggunaan Adjusted R
Square lebih disarankan dari pada R2, sebab nilai Adjusted R Square dapat naik atau
turun apabila satu variabel ditambahkan ke dalam model. Adapun nilai R Square
disajikan pada Tabel 5.9.
Tabel 5.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Sumber : Data primer diolah, 2018 (Lampiran 10).
Berdasarkan Tabel 5.9 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (Adjusted R
Square) sebesar 0,391 atau 39,1 persen yang artinya bahwa variasi dari variabel Y
yaitu kepatuhan wajib pajak mampu dijelaskan sebesar 39,1 persen oleh sosialisai
perpajakan, biaya kepatuhan, akuntabilitas pelayanan publik, tingkat kepercayaan
terhadap sistem pemerintah dan hukum, dan program SAMSAT corner sedangkan
sisanya sebesar 60,9 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan
dalam model.
Model Summaryb
.650a .422 .391 1.94969
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Predictors: (Constant), X5, X1, X4, X3, X2a.
Dependent Variable: Yb.
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
93
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
2) Uji F
Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang
dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan
terhadap variabel dependen. Jika signifikan F < 0,05, maka artinya kelima variabel
independen mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen
(Ghozali, 2016:96). Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 5.10.
Tabel 5.10
Hasil Uji F
Sumber : Data primer diolah, 2018 (Lampiran 10).
Berdasarkan Tabel 5.10 dapat dilihat nilai signifikansi dari uji F yaitu 0,000 yang
lebih kecil dari α = 5 persen atau 0,05 yang artinya variabel independen yaitu
sosialisai perpajakan, biaya kepatuhan, akuntabilitas pelayanan publik, tingkat
kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum, dan program SAMSAT corner
mempunyai pengaruh bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen yaitu
kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor
Bersama SAMSAT Denpasar.
3) Uji t
Uji t bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing
variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen
(Ghozali, 2016:97). Sebuah variabel bebas dianggap berpengaruh parsial bila nilai
signifikansi lebih kecil dari atau sama dengan α (0,05) dan sebaliknya, variabel bebas
dianggap tidak berpengaruh bila nilai signifikansinya lebih besar dari α (0,05). Uji t
dapat dilihat pada Tabel 5.11
Tabel 5.11
Hasil Uji t
ANOVAb
261.120 5 52.224 13.739 .000a
357.320 94 3.801
618.440 99
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), X5, X1, X4, X3, X2a.
Dependent Variable: Yb.
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
94
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
Sumber : Data primer diolah, 2018 (Lampiran 10).
Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 5.11 menunjukkan bahwa:
1) Nilai t variabel sosialisasi perpajakan (X1) adalah 2,611 dengan nilai signifikansi
0,010 lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis pertama diterima yang artinya
sosialisasi perpajakan berpengaruh postif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.
2) Nilai t variabel biaya kepatuhan (X2) adalah -0,053 dengan nilai signifikansi 0,958
lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis kedua ditolak yang artinya biaya kepatuhan
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan
bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.
3) Nilai t variabel akuntabilitas pelayanan publik (X3) adalah 4,274 dengan nilai
signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis ketiga diterima yang
artinya akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh postif terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT
Denpasar.
4) Nilai t variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum (X4)
adalah 3,143 dengan nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis
keempat diterima yang artinya tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan
hukum berpengaruh postif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.
5) Nilai t variabel program SAMSAT corner (X5) adalah 1,937 dengan nilai signifikansi
0,056 lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis kelima ditolak yang artinya program
SAMSAT corner tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar
pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.
5.7 Pembahasan Hasil Penelitian
5.7.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam
Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar
Hipotesis pertama sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT
Coefficientsa
15.679 1.782 8.800 .000
.098 .038 .207 2.611 .010 .978 1.023
-.004 .070 -.005 -.053 .958 .724 1.381
.264 .062 .377 4.274 .000 .789 1.268
.082 .026 .280 3.143 .002 .772 1.295
.132 .068 .182 1.937 .056 .697 1.434
(Constant)
X1
X2
X3
X4
X5
Model1
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics
Dependent Variable: Ya.
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
95
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
Denpasar. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel sosislisasi
perpajakan sebesar 0,098 dengan nilai signifikansi 0,010 lebih kecil dari 0,05, sehingga
hipotesis pertama diterima. Hal ini berarti bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh
positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di
Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.
Sosialisasi perpajakan merupakan penyampaian informasi mengenai perpajakan
baik itu oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi). Melalui sosialisasi
perpajakan wajib pajak akan mengetahui tentang pentingnya membayar pajak bagi
Negara maupun Daerah, mengetahui tata cara pembayaran pajak dan hal-hal lain yang
berkaitan dengan perpajakan itu sendiri. Rutinnya sosialisasi perpajakan yang diberikan
oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi) maka tingkat kepatuhan
wajib pajak akan semakin meningkat, karena hal itu membuka wawasan masyarakat
maupun wajib pajak tentang adanya perpajakan khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.
Hasil ini didukung oleh penelitian dari Wijayanto (2016), Widyani dan Suardana
(2016), Wulandari (2015), dan Ananda, dkk (2015), yang menyatakan bahwa sosialisasi
perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.7.2 Pengaruh Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar
Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar
Hipotesis kedua biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT
Denpasar. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel biaya
kepatuhan sebesar -0,004 dengan nilai signifikansi 0,958 lebih besar dari 0,05, sehingga
hipotesis kedua ditolak. Hal ini berarti bahwa biaya kepatuhan tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor
Bersama SAMSAT Denpasar.
Biaya kepatuhan pajak merupakan biaya yang harus ditanggung oleh wajib pajak
dalam melakukan pembayaran pajak diluar pajak terutang. Wajib pajak juga
mengeluarkan biaya dalam rangka pemenuhan kewajiban seperti biaya pengarsipan dan
biaya perjalanan. Tinggi atau rendahnya biaya kepatuhan yang ditanggung oleh wajib
pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri, karena kesadaran yang
dimiliki oleh masing-masing wajib pajak berbeda. Wajib pajak yang memiliki kesadaran
tinggi akan patuh untuk memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya dalam membayar
pajak kendaraan bermotor walaupun biaya yang dikeluarkan tinggi. Begitu juga
sebaliknya, apabila wajib pajak memiliki kesadaran rendah dalam memenuhi kewajiban
dan tanggungjawabnya untuk membayar pajak kendaraan bermotor walaupun biaya yang
dikeluarkan rendah, hal tersebut tidak mempengaruhi kepatuhannya.
5.7.3 Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam
Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar
Hipotesis ketiga akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama
SAMSAT Denpasar. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel
akuntabilitas pelayanan publik sebesar 0,264 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil
dari 0,05, sehingga hipotesis ketiga diterima. Hal ini berarti bahwa akuntabilitas
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
96
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar
Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.
Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban, sedangkan pelayanan merupakan
proses bantuan kepada seseorang dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan
dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan yang
diberikan oleh petugas pajak sudah berkualitas, terbukti dengan adanya hasil yang
menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh postif. Pelayanan publik
yang diberikan oleh kantor Bersama SAMSAT Denpasar sudah baik, transparan, dan
terbuka, selain itu akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat dengan adanya
profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan yang meliputi
kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan, dan kedisiplinan, sehingga hal
tersebut dapat mempengaruhi sumber potensi penerimaannya.
Hasil ini didukung oleh penelitian dari Susilawati dan Budiartha (2013), Cahyadi
dan Jati (2016), Mahaputri dan Noviari (2016), Chasanah (2016), yang menyatakan
bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak.
5.7.4 Pengaruh Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintah dan Hukum terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor
Bersama SAMSAT Denpasar
Hipotesis keempat tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan
Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Hasil analisis menunjukkan bahwa
nilai koefisien regresi variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan
hukum sebesar 0,082 dengan nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05, sehingga
hipotesis keempat diterima. Hal ini berarti bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem
pemerintah dan hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.
Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku
kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang berlaku. Wajib
pajak yang memiliki tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum yang
baik, akan membuat wajib pajak tersebut patuh terhadap kepatuhan dalam membayar
pajak khususnya dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini terjadi karena
kepercayaan pemungutan pajak yang dialokasikan nantinya akan kembali ke masyarakat,
misalnya dengan adanya pembangunan infrastruktur.
Hasil ini didukung oleh penelitian dari Suyono (2014), bahwa tingkat
kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak.
5.7.5 Pengaruh Program SAMSAT Corner terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam
Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar
Hipotesis kelima program SAMSAT corner berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama
SAMSAT Denpasar. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel
program SAMSAT corner sebesar 0,132 dengan nilai signifikansi 0,056 lebih besar dari
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
97
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
0,05, sehingga hipotesis kelima ditolak. Hal ini berarti bahwa program SAMSAT corner
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan
Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.
Program SAMSAT corner tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
dalam membayar pajak kendaraan bermotor, karena Program SAMSAT corner
merupakan program baru yang disediakan oleh Kantor Bersama SAMSAT Denpasar
untuk mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, tetapi dalam
pelaksanaannya sebagian masyarakat masih awam dan belum memahami dengan adanya
program SAMSAT corner dimana sebagian masyarakat atau wajib pajak masih
menganggap bahwa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor hanya bisa dilakukan di
Kantor SAMSAT saja. Selain itu sosialisasi pajak mengenai program SAMSAT corner
belum optimal, hal ini terbukti dengan minimnya pemahaman program tersebut dalam
pengetahuan wajib pajak.
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN
6.1 Simpulan
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh sosialisasi perpajakan,
biaya kepatuhan, akuntabilitas pelayanan publik, tingkat kepercayaan terhadap sistem
pemerintah dan hukum, dan program SAMSAT corner terhadap kepatuhan wajib pajak
dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersam SAMSAT Denpasar.
Penelitian ini menggunakan 100 sampel dengan kriteria sampel yaitu seluruh wajib pajak
yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar dengan menggunakan metode
accindental sampling. Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah Analisis
Regresi Linier Berganda. Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1) Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.
2) Biaya Kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar
Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.
3) Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.
4) Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor
Bersama SAMSAT Denpasar.
5) Program SAMSAT corner tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.
6)
6.2 Saran
Saran yang dapat diberikan berdasarkan simpulan yang telah disampaikan adalah sebagai
berikut:
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
98
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
1) Kantor Bersama SAMSAT Denpasar diharapkan untuk kedepannya mampu memberikan
sosialisasi perpajakan mengenai perubahan peraturan, tarif dasar pengenaan pajak
kendaraan bermotor, tarif pajak progresif atau informasi lainnya yang berkaitan dengan
pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2) Kantor Bersama SAMSAT Denpasar diharapkan kedepannya mampu memberikan
pelayanan publik yang baik, terbuka, dan transparan agar wajib pajak lebih patuh dalam
membayar pajak kendaraan bermotor.
3) Keterbatasan penelitian ini terletak pada sedikitnya jumlah sampel yang diteliti, besar
nilai kritis dalam perhitungan rumus Slovin dan teknik penentuan sampel yang digunakan.
Sehingga kedepannya diharapkan peneliti selanjutnya memperbesar jumlah sampel,
memperkecil batas ketelitian, serta menggunakan teknik penentuan sampel lain yang lebih
akurat dan mampu mewakili populasi yang ada.
4) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengamati faktor-faktor lain yang dapat
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor seperti
kesadaran wajib pajak, kondisi keuangan wajib pajak serta program-program yang
disediakan olah Kantor SAMSAT.
DAFTAR PUSTAKA
1. Agitasari, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi
Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polrestabes Semarang). Skripsi, Fakultas Ekonomi &
Bisnis.
2. Ananda, Pasca Riski Dwi, Kumadji, Srikandi, dan Husaini, Achmad. 2015. Pengaruh
Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Batu). Jurnal
Mahasiswa Perpajakan, 6(2).
3. Anggraeni, D., Eki, A., & Khairani, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,
Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntanbilitas Pelayanan Publik terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Aswati, W., Mas' ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,
Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). Jurnal
Akuntansi Dan Keuangan, 3(1).
5. Cahyadi, I Made Wahyu, dan Jati, I Ketut (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,
Sosialisasi Perpajakan, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan pada
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi. ISSN: 2302-8556.
Vol.16.3. Sepetember (2016). Hal: 2342-2373.
6. Chasanah, Octariana Eka Nur. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak,
Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama
SAMSAT Klaten. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Surakarta.
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
99
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
7. Dewi, A. R. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Serta
Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) Dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Skripsi, Fakultas
Ekonomi & Bisnis.
8. Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi
Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi
Universitas Udayana, 6(1), 340-353.
9. Dinas Pendapatan Provinsi Bali “Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 1 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah”.
10. Fahluzy, S. F., & Agustina, L. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan
Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. Accounting Analysis Journal, 3(3).
11. Fitriandi, Primandita., Aryanto, Yuda., dan Priyono, Agus Puji. 2011. Kompilasi Undang-
Undang Terlengkap. Jakarta: Salemba Empat.
12. Fuadi, Arabella Oentari, dan Mangoting, Yenni (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan
Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak UMKM. Tax & Accounting Review. Vol: 1 No. 1. Hal: 19-27.
13. Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang:
Badan Penerbit Undip.Gilarso, T. 1994. Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro. Jakarta:
Rineka Cipta.
14. Hanggara, Panji Satrya. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar
Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.
Skripsi. Jurusan Akuntanis, Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati. Denpasar, Bali.
15. Mahaputri, N. N. T., & Noviari, N. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan,
Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak. E-Jurnal Akuntansi, 2321-2351.
16. Maheswari, Made Ade. 2018. Pengaruh Kesadran Wajib Pajak, Kewajiban Moral,
Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar.
Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati. Denpasar. Bali.
17. Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Andi Offset: C.V Andi Offset.
18. Meliani, Ni Luh Yanti. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Biaya
Kepatuhan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan
Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Klungkung. Skripsi. Jurusan Akuntansi,
Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati. Denpasar, Bali.
19. Novitasari, R. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan
Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di Samsat Semarang III. Skripsi,
Fakultas Ekonomi & Bisnis.
20. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
21. Pratami, Dianasari Ni Luh. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kewajiban Moral, dan
Kualitas Pelayanan Terhadap KepatuhanWajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan
Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas
Ekonomi Universitas Mahasaraswati. Denpasar, Bali.
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
100
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
22. Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman, S. (2018). Pengaruh Pemahaman, Sanksi
Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme
Terhadap 22 Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak
PBB-P2 di Kota Banjar). Jurnal Akuntansi Dan Auditing, 14(1), 22-39.
23. Setiyoningrum, A. T., Tinangon, J., & Wokas, H. R. (2014). Analisis Pengaruh Sosialisasi
Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal Riset Akuntansi
Going Concern, 9(4).
24. Siregar, D. L. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam.
Jurnal Akuntansi Barelang, 2(2), 10-26.
25. Solicha, E. K. (2015). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Ditinjau Dari Penerapan Tiga
Layanan Unggulan Samsat Jawa Timur (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Kantor Bersama Samsat Malang Kota–UPT Dipenda Jatim Malang Kota). Jurnal
Mahasiswa Perpajakan, 5(2).
26. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV Alfabeta.
27. Susanti, N. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan,
Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman).
28. Susilawati, K. E., & Budiartha, K. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan
Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi, 345-357.
29. Suyono, N. A. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak di
Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo. Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
UNSIQ, 3(1).
30. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan. Bandung: Fokusindo Mandiri.
31. Utama, I. W. M. (2012). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Biaya
Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi, 452-470.
32. Wardani, D. K., & Ambarwati, H. (2017). Pengaruh Persepsi kebermanfaatan, persepsi
kemudahan dan persepsi kepuasan terhadap implementasi sistem e-filing. Akmenika: Jurnal
Akuntansi dan Manajemen, 14(2).
33. Wardani, E., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2018). Dampak Dimensi Keadilan Pajak
Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Konteks Tri Hita Karana Di Kpp
Pratama Badung Selatan. Sekolah Tinggi Ilmu (Stie) Ekonomi Triatma Mulya, 21(2), 99-
112.
34. Warsadi, I Putu Edi. (2015). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, dan
Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) Pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Skripsi. Jurusan Akuntansi,
Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati. Denpasar, Bali.
Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)
(Vol. 1, No. 3: Maret, 2019) http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM
ISSN: 2656-5366
Doi: https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60
101
Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen
35. Widnyani, I. A. D., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi
Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan
Bermotor. E-Jurnal Akuntansi, 2176-2203.
36. Wijayanti, D. W., & Sasongko, N. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan,
Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan dalam Membayar
Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan
Laweyan Surakarta).
37. Yuesti, A. 2018. Taxpayer Compliance Analysis of Tax Amnesty Application as Effort
Improvement of Increasing On Countryincomeand Development through Tax Sector.
International Journal of Business and Management Invention (IJBMI) ISSN (Online): 2319
– 8028, ISSN (Print): 2319 – 801X www.ijbmi.org || Volume 7 Issue 5 Ver. V || May. 2018
|| PP—29-36
Top Related