8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
1/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap
Kinerja Organisasi
( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang )
DISUSUN
O
L
E
H
BUDI MULYAWAN
050903045
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2009
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
2/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
ABSTRAK
PENGARUH PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP
KINERJA ORGANISASI
( Study Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang )
Nama : Budi Mulyawan
NIM : 050903045
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Pembimbing :
Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang sebagai salah satu dinas
pemerintahan yang berperan penting di kota Palembang, sampai saat ini Dinas
Kesejahteraan Sosial Kota Palembang turut berpartisipasi aktif dalam
meminimalkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di kota
Palembang dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial kotaPalembang tahun 2009. Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang telah banyak
melakukan perubahan perubahan yang dinamis serta memberikan kontribusi yang besar pada masyarakat dengan selalu sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi
di kota Palembang. Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan diatas makadiperlukannya suatu pemerintahan yang baik (good governance) dan juga kinerja
dari organisasi tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untukmengetahui pengaruh good governance terhadap kinerja organisasi.
Good governance (X) adalah suatu konsep dalam penyelenggaraanmanajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan
demokrasi dan pasar yang efisien. Kinerja organisasi (Y) adalah hasil darikegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka
mewujudkan tujuan organisasi.Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisa kuantitatif.
Sedangkan teknik analisa data yang diginakan adalah teknik korelasi antarvariabel untuk membuktikan adanya pengaruh dari good governance terhadap
kinerja organisasi.
Berdasarkan hasil penlitian yang dilakukan dan dilanjutkan dengan
meganalisa data yang diperoleh, maka hasilnya dikategorikan baik antara
pelaksanaan good governance terdap kinerja organisasi sebesar 0,563.
Bedasarkan uji hipotesis diperoleh nlai positif sebesar 5,409, hal ini berarti
terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan good governance terhadapkinerja organisasi sebesar 31,69%, sehingga hipotesis yang menyatakan ada
pengaruh antara pelaksanaan good governance terhadap kinerja organisasi.
Keywords : Good Governance, Kinerja Organisasi, dinas KesjahteraanSosial Kota Palembang.
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
3/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr.Wb
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan
nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyeleasikan skripsi yang berjudul
“Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi Kasus Pada
Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ) ”
Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang diperlukan untuk melengakapi
persyaratan melengkapi gelar sarjana serta sebagai wahana untuk melatih diri dan
mengembangkan wawasan berfikir dalam penulisan karya ilmiah ini.
Penulis mengakui bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman
penulis dalam penelitian, pengumpulan literature, maupun penulisan karya ilmiah.
Namun berkat bimbingan dan arahan semua pihak, kesulitan yang ada dapat
diatasi dan karya ilmiah inipun dapat diselesaikan .
Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakaih kepada :
1. Bapak Prof. Dr. M. arif Nasution, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA selaku Ketua Departemen Ilmu
Administrasi Negara, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik.
3. Ibu Dra. Beti Nasution, M.Si, selaku Serkertaris Departemen Ilmu
Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
4/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
4. Bapak Drs. Karyono, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah
memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dalam proses penyelesaian
skripsi ini.
5. Kepada Kak Mega dan Kak Emi serta Kak Dian selaku pegawai
pendidikan Fisip USU yang selalu membantu penulis dalam urusan
administrasi yang berhubungan dengan perkuliahan maupun skripsi.
6. Kepada seluruh pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang yang
telah membantu dan juga membimbing didalam pelaksanaan penelitian.
7. Untuk yang teristimewa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada
kedua orang tua saya, Muhammad Arsyad Latief (Ayah) dan Umi Kalsum
(Ibu) yang telah memberikan kasih sayang dan banyak memberikan dukungan
dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. Tiada kata-kata yang bisa
mengungkapkan betapa besar rasa terimakasih ananda sampaikan.
8. Untuk saudara-saudara saya Kak Tommy, Ayuk Fifin, Kak Momon, Mbak
Rini, Kak Adi, Kak Agus dan juga ke dua keponakan saya yang tercinta
Zilan Zolilan, dan Patih Malik dan juga kedua nenek saya dan kakek
tersayang Fatimah, Cahaya dan Latief , saya ucapakan terima kasih atas
dukungan materiil maupun sprituil sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi
saya ini.
9. Untuk sahabat-sahabatku di Palembang Teddy, Gepeng, Ikik, Sono, Apis,
Apek, Sendy, Desty, Cicik, Anggok saya ucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya atas semua dukungan dan semangat yang telah diberikan serta
persahabatan yang terjalin selama ini.
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
5/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
10. Untuk sahabat-sahabatku tercinta Fanie, Crismanto, Ula, Bajaj, Nelda,
Wiwid, Novan, Ester, Sabet, Rahmi, Iman dan teman-teman AN’05 serta
teman-teman kost Bang Ian, Bang Andy, Bang AL, dan Ricky terimakasih
sekali saya ucapkan atas dukungan dan semangat yang kalian berikan semoga
persahabatan kita abadi.
11. Terakhir untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapakan terima kasih.
Akhir kata penulis mengucapakan terima kasih banyak atas semua pihak yang
terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya
satu-persatu.
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
6/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
DAFTAR ISI
ABSTRAK .................................................................................................. i
KATA PENGANTAR ............................................................................... ii
DAFTAR ISI ............................................................................................. v
DAFTAR TABEL .................................................................................. viii
LAMPIRAN .............................................................................................. x
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1
B. Perumusan Masalah ................................................................... 4
C. Tujuan Penelitian ....................................................................... 4
D. Manfaat Penelitian ..................................................................... 4
E. Kerangka Teori .......................................................................... 4
1. Good Governance ............................................................... 5
1.1 Pengertian Governance .......................................... 5
1.2. Good Governance ................................................ 7
2. Kinerja Organisasi ............................................................ 12
2.1. Organisasi .......................................................... 12
2.2. Kinerja Organisasi .............................................. 19
3. Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja
Organisasi ........................................................................ 26
F. Hipotesa .................................................................................. 27
G. Defenisi Konsep ...................................................................... 27
H. Defenisi Operasional............................................................... 28
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
7/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
I. Sistematika Penulisan ............................................................... 32
BAB II METODELOGI PENELITIAN ................................................ 33
A. Bentuk Penelitian ..................................................................... 33
B. Lokasi Penelitian .................................................................... 33
C. Populasi dan Sampel ................................................................ 33
1. Populasi…………………………………………………..33
2 Sampel ............................................................................ 33
D. Teknik Pengumpulan Data ....................................................... 34
E. Teknik Penentuan Skor ............................................................ 35
F. Teknik Analisa Data ................................................................. 36
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ..................... 39
A. Sejarah Ringkas Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kota
Palembang ............................................................................... 39
B. Visi dan Misi Dinas Kesejahteraan Kota Palembang ................ 40
C. Struktur Organisasi .................................................................. 40
D. Tugas Pokok dan Fungsi .......................................................... 44
BAB IV PENYAJIAN DATA PENELITIAN ........................................ 48
A. Deskripsi Data Identitas Responden .................................................... 48
B. Pelaksanaan Good Governance ..................................................... 52
C. Kinerja Organisasi ......................................................................... 68
D. Klasifikasi Data ............................................................................. 73
E. Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap
Kinerja Organisasi ......................................................................... 75
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
8/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
BAB V ANALISA DATA ....................................................................... 80
A. Pelaksanaan Good Governance ...................................................... 80
B. Kinerja Organisasi ......................................................................... 81
C. Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap
Kinerja Organisasi ......................................................................... 81
BAB VI PENUTUP ................................................................................. 84
A. Kesimpulan ................................................................................... 84
B. Saran ............................................................................................. 85
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 86
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
9/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Pedoman untuk memberikan interprestasi Koefisien Korelasi…37
Tabel 2. Distribusi Responden Beradarkan Jenis Kelamin………………48
Tabel 3. Distribusi Responden Menurut Kelompok Usia…………… ......49
Tabel 4 Distribusi Responden Menurut Pangkat/Golongan Pegawai........50
Tabel 5. Distribusi Pegawai Menurut Lama Berkerja…………………….50
Tabel 6. Dalam Membuat Suatu Kebijakan Melibatkan Masyarakat…….51
Tabel 7. Menerima Masukan-Masukan Dari Masyarakat………………..52
Tabel 8 Selalu Menindak Tegas Pegawai yang Melakukan Pelanggaran
Disipiln………………………………………………………….53
Tabel 9. Tegas Terhadap Pegawai/Pimpinan yang Menyalahgunakan
Wewenangnya……………………………… …………………..54
Tabel 10. Penerapan Hukum Yang Sama Secara Adil Terhadap Pegawai Staf
dan Pimpinan……………………………………………………55
Tabel 11. Sistem Komunikasi Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Kota
Palembang Dengan Masyarakat Seperti di Dalam Pelayanan….56
Tabel 12 Kebijakan yang dibuat oleh Dinas Kesejahteraan Kota Palembang
Demi Kepentingan Masyarakat…………………………………57
Tabel 13. Laporan Keuangan Dipublikasikan kepada Masyarakat………..58
Tabel 14. Masyarakat Dapat Mengakses Masalah-Masalah di Dinas
Kesejahteraan Sosial Kota Palembang……………………….....59
Tabel 15. Membedakan Perempuan dalam Penempatan Posisi……………60
Tabel 16. Pelaksanaan Kerja Didasarkan pada Prinsip Efektivitas………..61
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
10/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
Tabel 17. Pelaksanaan Kerja Didasarkan pada Prinsip Efisiensi…………..62
Tabel 18. Membuat Peraturan Mengenai Kesejahteraan Sosial yang Memihak
pada Kepentingan Masyarakat …………………………………63
Tabel 19. Program Kerja yang dibuat Bertujuan Untuk Melayani Masyarakat
Sebaik Mungkin………………………………………………....64
Tabel 20. Pimpinan Mempunyai Visi dan Strategi untuk Mengembangkan
Pegawai………………………………………………………….65
Tabel 21. Hasil Pekerjaan Telah Mencapai Sasaran yang Diinginkan oleh
Organisasi……………………………………………………….66
Tabel 22. Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu…………………………67
Tabel 23. Menunda Pekerjaan……………………………………………...67
Tabel 24. Memberikan Pelayanan yang Optimal Kepada Masyarakat…….68
Tabel 25. Tanggap Terhadap Keluhan dan Keinginan Masyarakat………..69
Tabel 26. Klasifikasi Data Variabel Pelaksanaan Good Governance……...70
Tabel 27. Klasifikasi Data Variabel Kinerja Organisasi…………………...71
Tabel 28. Pedoman Untuk Memberikan Interprestasi Koefisien korelasi….77
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
11/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Angket Penelitian
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Masyarkat
Lampiran 3. Skor Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Good
Governance.
Lampiran 4 Skor Jawaban Responden Tentang Kinerja Organisasi
Lampiran 5 Koefisien Korelasi
Lampiran 6 Tabel nilai R Product Moment
Lampiran 7 Tabel Nilai-Nilai “t”
Lampiran 8 Permohonan judul Skripsi
Lampiran 9 Penunjukan Dosen Pembimbing
Lampiran 10 Undangan Seminar Proposal Usulan Penelitian Skripsi
Lampiran 11 Jadwal Seminar Proposal Usulan Penelitian Skripsi
Lampiran 12 Berita Acara Seminar Proposal Usulan Penelitian Skripsi
Lampiran 13 Daftar Hadir Peserta Seminar Proposal Usulan Penelitian
Skripsi
Lampiran 14 Surat Rekomendasi/Izin Penelitian dari FISIP USU
Lampiran 15 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari
Dinas Kesejahteraan Sosial kota Palembang.
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
12/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada saat krisis terjadi, ada wacana yang menyebutkan bahwa asal muasal
krisis adalah kurangnya kualitas “governansi” atau governance kita. Baik disektor
pemerintah maupun disektor bisnis. Bertolak dari proses reformasi 1998 yang
menginginkan suatu perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan
yang lebih transparan, berkeadilan dan akuntabel. Maka tuntunan akan adanya
pemerintahan yang baik (good governance) menjadi relevan berhubungan satu
dengan yang lainnya. Tujuan reformasi untuk penguatan peran masyarakat
dengan penerapan demokrasi rakyat tidak tercapai jika tidak didukung oleh suatu
pemerintahan yang kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan.
Semangat reformasi telah mewarnai pendayahgunaan aparatur negara dengan
tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung
kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekan prinsip-prinsip
good governance.
Good governance dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan
kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and service
disebut governance (pemerintahan atau kepemerintahan) sedangkan praktek
terbaiknya adalah “good governance” (kepemerintahan yang baik) agar good
governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan
komitmen dari semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat. Good
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
13/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan intergritas,
profesional dan etos kerja dan moral yang tinggi dengan demikian penerapan good
governance dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara merupakan tantangan
tersendiri.
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan
Negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan
sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga dalam
penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil
guna bertanggung jawab serta bebas KKN.
Hari ini konsep good governace untuk dilaksanakan dalam penyelenggaraan
kehidupan berbangsa dan bernegara dilatar belakangi oleh banyak faktor. Namun
demikian salah satu faktor yang terbesar adalah ketidakberdayaan pemerintah
negara-negara berkembang dalam menghadapi eraglobalisasi yang penuh dengan
hiperkompetisi. Pemerintah tidak lagi menjadi pemain tetapi mengharapkan peran
lebih besar dari sector swasta dan masyarakat sipil (rakyat).
Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang adalah salah satu mitra
pemerintah sebagai mitra pemerintah Kota Palembang dalam penyelenggaraan
pemerintah kota serta merupakan unsur pelaksanaan asas desentaralisasi. Maka
dalam rangka menciptakan good governance, Dinas Kesejahteraan Sosial Kota
Palembang sangat berperan penting, dengan pengertian lain Dinas Kesejahteraan
Kota Palembang harus menjadi suatu organisasi yang mempunyai kinerja yang
baik agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Mengingat bahwa kinerja dari
suatu organisasi itu adalah untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
14/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
sebelumnya, maka informasi tentang kinerja organisasi merupakan suatu hal yang
sangat penting.
Informasi tentang kinerja organisasi dapat digunakan untuk mengevaluasi
apakah proses kerja yang dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan
tujuan yang diharapkan atau belum. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak
organisasi yang justru kurang atau bahkan tidak jarang ada yang tidak mempunyai
informasi tentang kinerja dalam organisasinya
Untuk menilai kinerja organisasi ini tentu saja diperlukan indikator-indikator
atau kriteria-kriteria untuk mengukurnya secara jelas. Tanpa indikator dan kriteria
yang jelas tidak akan ada arah yang dapat digunakan untuk menentukan mana
yang relatif lebih efektif diantara, alternatif alokasi sumber daya yang berbeda,
alternatif desain-desain organisasi yang berbeda, dan diantara pilihan-pilihan
pendistribusian tugas dan wewenang yang berbeda. Sekarang permasalahannya
adalah kriteria apa yang digunakan untuk menilai organisasi.
Sebagai sebuah pedoman, dalam menilai kinerja organisasi harus
dikembalikan pada tujuan atau alasan dibentuknya suatu organisasi. Misalnya,
untuk sebuah organisasi privat/swasta yang bertujuan untuk menghasilkan
keuntungan dan barang yang dihasilkan, maka ukuran kinerjanya adalah seberapa
besar organisasi tersebut mampu memproduksi barang untuk menghasilkan
keuntungan bagi organisasi. Indikator yang masih bertalian dengan sebelumnya
adalah seberapa besar efficiency pemanfaatan input untuk meraih keuntungan itu
dan seberapa besar effectivity process yang dilakukan untuk meraih keuntungan
tersebut.
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
15/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
Bertitik tolak dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Pelaksanaan
Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas
Kesejahteraan Sosial Kota Palembang )”.
B. Perumusan Masalah
Untuk dapat memudahkan dalam penelitian ini dan agar penelitian ini
memiliki arah yang jelas dalam menginterprestasikan fakta dan data ke dalam
penulisan skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahannya. Adapun
permasalahan yang diajikan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Pengaruh
Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi di Dinas
Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ?”
C. Tujuan Penelitian
Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai
tujuan yang ingin dicapai. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Good Governance pada Dinas
kesejahteraan Sosial Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas kerja pegawai pada Dinas
kesejahteraan Sosial Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pelaksaanaan Good Governance
terhadap efektifitas kerja pegawai pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota
Palembang.
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
16/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari peneitian ini adalah:
1. Bagi penulis secara subjektif adalah sebagai suatu tahapan untuk melatih
dan mengembangkan kemampuan berfikir secara sistematis dan teoritis
dalam memecahkan suatu permasalahan secara objektif dan kritis melalui
suatu karya ilmiah sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat
teruji dan berguna
2. Bagi mahasiswa lainnya sebagi khasanah ilmiah untuk penelitian lainnya.
3. Bagi FISIP-USU khususnya Departemen Ilmu Administrasi Negara
sebagai bahan referensi, bahan kajian dan bahan perbandingan bagi
mereka yang memerlukannya dan orang-orang yang tertarik dengan
pemasalahan ini.
E. Kerangka Teori
Adalah sebahagian konsep, defenisi dan kontruksi defenisi dan proposisi yang
menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan merumuskan
konsep. Kerangka teori merupakan landasan pemikiran untuk melaksanakan
penelitian dan teori digunakan untuk menjelaskan fenomena social yang menjadi
objek penelitian (Singarimbun, 1995:73).
Berdasarkan rumusan diatas maka, penelitian akan mengemukakan beberapa
teori, pendapat, ataupun gagasan yang akan dijadikan sebagai titik tolak atau
landasan berfikir dalam penelitian ini.
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
17/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
1. Good Governance
1.1. Governance
Konsep governance bukanlah konsep baru, konsep governance sama luasnya
dengan peradaban manusia, salah satu pembahasan tentang good governance
dapat ditelusuri dari tulisan J.S Endarlin (Setyawan , 2004 : 223) governance
merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk mengganti istilah
government, yang menunjuk penggunaan otoritas politik, ekonomi dan
administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan.
Governance yang diterjemehkan menjadi tata pemerintahan adalah
penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-
urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencangkup seluruh
mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok
masyarakat mengutamakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum,
memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.
Defenisi lain menyebutkan governance adalah mekanisme pengelolaan sumber
daya ekonomi dan social yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-
pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Defenisi ini mengasumsikan banyak aktor
yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor
lain. Pesan pertama dari terminology governance membantah pemahaman formal
tentang berkerjanya institusi-institusi negara. Governance mengakui bahwa
didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang berkerja
pada tingkat yang berbeda.
Governance sebagai proses pengambilan keputusan dan proses yang mana
keputusan itu diimplementasikan, maka analisis governance difokuskan pada
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
18/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
faktor-faktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan
implementasinya serta struktur formal dan informal yang disususun untuk
mendatangkan implementasi keputusan. Governance dapat digunakan dalam
beberapa konteks seperti coorporate governance, international governance,
national governance dan local governance.
Menurut Kooiman (Setyawan, 2004 : 224) mengatakan governance
merupakan serangkaian proses interaksi social politik antara pemerintah dengan
masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan
masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.
Governance merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-
institusi melalui warga negara mengartikulasikan kepentingan-kepentingan
mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan
kewajiban legal mereka. Governance merupakan proses lembaga-lembaga
pelayanan, mengelola sumber daya publik dan menjamin realita hak asasi
manusia. Dalam konteks ini good governance memiliki hakikat yang sesuai yaitu
bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak
berlandaskan pada pemerintahan hukum.
1.2. Good Governance
Istilah Good Governance berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu
Gubernare yang diserap oleh bahasa inggris menjadi govern, yang berarti steer
(menyetir, mengendalikan), direct (mengarahkan), atau rule (memerintah).
Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa inggris adalah to rule with authority,
atau memerintah dengan kewenangan.
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
19/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
Pengertian good governance diatas merupakan suatu pemahaman atau pijakan
dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Good governance sebenarnya
mempunyai makna sebagai kepengelolaannya atau kepengarahannya yang baik
bukan kepemerintahan yang baik. Memang pemahaman ini mempunyai
perbedaan dengan pemahaman dasar di lingkungan kita selama ini, antara lain
yang diperkenalkan oleh lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasn
Keuangan dan Pembangunan.
Pengertian good governance menurut (Mardiasmo, 1998:18) adalah suatu
konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh
pemerintah yang baik. Lebih lanjut menurut Bank Dunia yang dikutip (Wahab,
2002 :34) menyebut good governance adalah suatu konsep dalam
penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab
sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan
investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun
administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political
framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Selain itu Bank Dunia juga
mensinonimkan good governance sebagi hubungan sinergis dan konstruktif
diantara Negara, sector dan masyarakat (Effendi, 1996:47)
Berkaitan dengan good governance, Mardiasmo (Tangkilisan, 2005:114)
mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk
menciptakan good governance, dimana pengertian dasarnya adalah pemerintahan
yang baik. Kondisi ini berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan
pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
20/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
demokrasi, efesiensi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun
administrasi..
Tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparatur negara adalah perlunya
mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan
perpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembagunan menurut dipraktekknanya prinsip good governance.
Menurut dokumen United Nation Development Program (UNDP), tata
pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi
guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan
mencangkup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan
kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka,
menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-
perbedaan diantara mereka. Jelas bahwa good governance adalah masalah
perimbangan antara negara, pasar dan masyarakat.
Menurut UNDP (United nation Development Program) mengemukakan
bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan
yang baik (good governance) adalah sebagai berikut
1. Partisipasi
Setiap orang atau setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan
harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan,
baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan
kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Partisipasi yang luas ini
perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat,
serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
21/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
2. Aturan Hukum ( Rule of Law )
Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan
ditegakkkan dan dipatuhi secara utuh (impartially), terutama tentang
aturan hukum tentang hak asasi manusia.
3. Transparasi
Transparasi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi
berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses secara
bebas oleh mereka yang membutuhkannya, dan informasi harus dapat
disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat
digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi
4. Daya Tanggap (Responsivenes)
Seiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani
berbagai pihak yang berkepentingan (stake holders)
5. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation)
Pemerintah yang baik (good governance) akan bertindak sebagai penegah
(mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai
konsesus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing
pihak, dan jika mungkin juga diberlakukan terhadap berbagai kebijakan
dan prosedur yang kan ditetapkan pemerintah.
6. Berkeadilan (Equity)
Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik
terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk
meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektifitas dan efisiensi
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
22/102
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
23/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
pengambilan keputusan dan memperkuat keabsahan atau legitimasi atas
berbagai keputusan yang ditetapkan. Tingkat legitimasi keputusan yang
kuat pada gilirannya akan mendorong efektifitas pelaksanaanya.
Kelembagaan yang responsive harus transparan dan berfungsi sesuai
dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku agar
keberfungsiannya itu dapat bernilai dan berkeadilan.
Prinsip-prinsip diatas adalah merupakan suatu karakteristik yang harus
dipenuhi dalam pelaksanaan good governance yang berkaitan dengan kontrol dan
pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan
penggunaan cara sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikendaki stake holders.
(Winarno, 2002:53) menyebutkan sebenarnya good governance berkenaan
dengan masalah bagaimana suatu organisasi ditata dan bagaimana tatanaan
tersebut berproses jadi prinsipnya adalah implementasi sudah sesuai dengan
rencana, apakah hasil yang diperoleh benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Berkaitan dengan pemerintah yang dikelola siapa saja yang mempunyai
kualifikasi profesional mengarah kepada kinerja SDM yang ada dalam organisasi
publik sehingga dalam penyelenggaraan good governance didasarkan pada kinerja
organisasi publik yaitu responsivitas (responsivinies), responsibilitas
(responsibility), dan akuntabilitas (accountability ).
Penerapan good governance kepada pemerintah adalah ibarat warga negara
memastikan bahwa mandat, wewenang, hak dan kewajiban telah dipenuhi sebaik-
baiknya. Disisi pula kita melihat bahwa arah kedepan good governance adalah
pemerintahan yang proposional, bukan dalam arti pemerintah yang dikelola oleh
para teknokrat, oleh siapa saja yang mempunyai kualifikasi profesional, yaitu
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
24/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan, yang mampu mentransfer ilmu dan
pengetahuan menjadi skill dan dalam pelaksanaannya berdasarkan etika dan
moralitas yang tinggi.
Agenda selanjutnya adalah good governance sebuah upaya baik untuk
meningkatkan pemerintah disetiap tingkat, namun demikian, harus disadari tujuan
dari good governance untuk menjalankan pekerjaan pemerintah yang baik yang
bersih berdasarkan hukum yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan atau
penyelewengan dalam pelaksanaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Kinerja Organisasi
2.1. Organisasi
Organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat.
Pengertian organisasi telah banyak disampaikan para ahli, tetapi pada dasarnya
tidak ada perbedaan yang prinsip, dan sebagai bahan perbandingan akan
disampaikan beberapa pendapat sebagai berikut
Chester I. Barnard (1938) mengemukakan bahwa : “ Organisasi adalah system
kerjasama antara dua orang atau lebih”. James D. Mooney mengatakan bahwa :
Organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
Menurut Dimock, organisasi adalah organisasi adalah perpaduan secara sistematis
daripada bagian-bagian yang saling ketergantungan/berkaitan untuk membentuk
suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam
usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan).
Dari beberapa pengertian organisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
25/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
organisasi harus memiliki tiga unsur dasar, yaitu :
1. Orang-orang (sekumpulan orang),
2. Kerjasama,
3. Tujuan yang ingin dicapai,
Dengan demikian organisasi merupakan sarana untuk melakukan kerjasama
antara orang-orang dalam rangka mencapai tujuan bersama, dengan
mendayagunakan sumber daya yang dimiliki Seperti telah diuraikan di atas
bahwa organisasi memiliki tiga unsur dasar, dan secara lebih rinci organisasi
memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal dan saling mengenal,
2. Adanya kegiatan yang berbeda-beda, tetapi satu sama lain saling berkaitan
(interdependent part) yang merupakan kesatuan kegiatan,
3. Tiap-tiap orang memberikan sumbangan atau kontribusinya berupa;
pemikiran, tenaga, dan lain-lain,
4. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan,
5. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
Prinsip-prinsip organisasi banyak dikemukan oleh para ahli, salah satunya
A.M. Williams yang mengemukakan pendapatnya cukup lengkap Government,
bahwa prinsip-prinsip organisasi meliputi
. 1. Organisasi Harus Mempunyai Tujuan yang Jelas.
Organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai, dengan
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
26/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
demikian tidak mungkin suatu organisasi tanpa adanya tujuan. Misalnya,
organisasi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas sebagai
suatu organisasi, mempunyai tujuan yang ingin dicapai antara lain,
memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan lain lain.
2. Prinsip Skala Hirarkhi.
Dalam suatu organisasi harus ada garis kewenangan yang jelas dari
pimpinan, pembantu pimpinan sampai pelaksana, sehingga dapat
mempertegas dalam pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban,
dan akan menunjang efektivitas jalannya organisasi secara keseluruhan.
3. Prinsip Kesatuan Perintah.
Dalam hal ini, seseorang hanya menerima perintah atau bertanggung
jawab kepada seorang atasan saja.
4. Prinsip Pendelegasian Wewenang.
Seorang pemimpin mempunyai kemampuan terbatas dalam menjalankan
pekerjaannya, sehingga perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada
bawahannya. Pejabat yang diberi wewenang harus dapat menjamin
tercapainya hasil yang diharapkan. Dalam pendelegasian, wewenang yang
dilimpahkan meliputi kewenangan dalam pengambilan keputusan,
melakukan hubungan dengan orang lain, dan mengadakan tindakan tanpa
minta persetujuan lebih dahulu kepada atasannya lagi.
5. Prinsip Pertanggungjawaban.
Dalam menjalankan tugasnya setiap pegawai harus bertanggung jawab
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
27/102
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
28/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
10..Prinsip Keseimbangan.
Keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dengan tujuan
organisasi. Dalam hal ini, penyusunan struktur organisasi harus sesuai
dengan tujuan dari organisasi tersebut. Tujuan organisasi tersebut akan
diwujudkan melalui aktivitas/ kegiatan yang akan dilakukan. Organisasi
yang aktivitasnya sederhana (tidak kompleks) contoh ‘koperasi di suatu
desa terpencil’, struktur organisasinya akan berbeda dengan organisasi
koperasi yang ada di kota besar seperti di Jakarta, Bandung, atau
Surabaya.
11. Prinsip Fleksibilitas
Organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan
sesuai dengan dinamika organisasi sendiri (internal factor) dan juga karena
adanya pengaruh di luar organisasi (external factor), sehingga organisasi
mampu menjalankan fungsi dalam mencapai tujuannya.
12. Prinsip Kepemimpinan.
Dalam organisasi apapun bentuknya diperlukan adanya kepemimpinan,
atau dengan kata lain organisasi mampu menjalankan aktivitasnya karena
adanya proses kepemimpinan yang digerakan oleh pemimpin organisasi
tersebut.
Jenis-Jenis Organisasi Pengelompokan jenis organisasi dapat dilakukan
dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
29/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
1. Berdasarkan jumlah orang yang memegang pucuk pimpinan.
(1) bentuk tunggal, yaitu pucuk pimpinan berada ditangan satu orang,
semua kekuasaan dan tugas pekerjaan bersumber kepada satu orang. (2)
bentuk komisi, pimpinan organisasi merupakan suatu dewan yang terdiri
dari beberapa orang, semua kekuasaan dan tanggung jawab dipikul oleh
dewan sebagai suatu kesatuan.
2. Berdasarkan lalu lintas kekuasaan.
Bentuk organisasi ini meliputi; (1) organisasi lini atau bentuk lurus,
kekuasaan mengalir dari pucuk pimpinan organisasi langsung lurus kepada
para pejabat yang memimpin unit-unit dalam organisasi, (2) bentuk lini
dan staff, dalam organisasi ini pucuk pimpinan dibantu oleh staf pimpinan
ahli dengan tugas sebagai pembantu pucuk pimpinan dalam menjalankan
roda organisasi, (3) bentuk fungsional, bentuk organisasi dalam
kegiatannya dibagi dalam fungsi-fungsi yang dipimpin oleh seorang ahli
dibidangnya, dengan hubungan kerja lebih bersifat horizontal.
3. Berdasarkan sifat hubungan personal, yaitu ;
(1) organisasi formal, adalah organisasi yang diatur secara resmi, seperti :
organisasi pemerintahan, organisasi yang berbadan hukum (2) organisasi
informal, adalah organisasi yang terbentuk karena hubungan bersifat
pribadi, antara lain kesamaan minat atau hobby, dll.
4. Berdasarkan tujuan.
Organisasi ini dapat dibedakan, yaitu : (1) organisasi yang tujuannya
mencari keuntungan atau ‘profit oriented’ dan (2) organisasi sosial atau
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
30/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
‘non profit oriented
5. Berdasarkan kehidupan dalam masyarakat, yaitu ;
(1) organisasi pendidikan, (2) organisasi kesehatan, (3) organisasi
pertanian, dan lain lain.
6. Berdasarkan fungsi dan tujuan yang dilayani, yaitu :
(1) Organisasi produksi, misalnya organisasi produk makanan, (2)
Organisasi berorientasi pada politik, misalnya partai politik (3) Organisasi
yang bersifat integratif, misalnya serikat pekerja (4) Organisasi
pemelihara, misalnya organisasi peduli lingkungan, dan lain lain.
7. Berdasarkan pihak yang memakai manfaat.
Organisasi ini meliputi; (1) Mutual benefit organization, yaitu organisasi
yang kemanfaatannya terutama dinikmati oleh anggotanya, seperti
koperasi, (2) Service organization, yaitu organisasi yang kemanfaatannya
dinikmati oleh pelanggan, misalnya bank, (3) Business Organization,
organisasi yang bergerak dalam dunia usaha, seperti perusahaan-
perusahaan, (4) Commonwealth organization, adalah organisasi yang
kemanfaatannya terutama dinikmati oleh masyarakat umum, seperti
organisasi pelayanan kesehatan, contohnya rumah sakit, Puskesmas, dll
2.2. Kinerja Organisasi
Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar "kerja"
yang menterjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja.
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
31/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
Pengertian Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau
tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering
tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba
salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah
merosot sehingga perusahaan / instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan-
kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-tanda
peringatan adanya kinerja yang merosot.
Konsep kinerja (Performance) dapat didefinisikan sebagai sebuah pencapaian
hasil atau degree of accomplishtment (Rue dan byars, 1981 dalam Keban 1995).
Hal ini berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan
sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang
sudah ditetapkan sebelumnya. Mengingat bahwa kinerja dari suatu organisasi itu
adalah untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka
informasi tentang kinerja organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting.
Informasi tentang kinerja organisasi dapat digunakan untuk mengevaluasi
apakah proses kerja yang dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan
tujuan yang diharapkan atau belum. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak
organisasi yang justru kurang atau bahkan tidak jarang ada yang tidak mempunyai
informasi tentang kinerja dalam organisasinya.
Untuk menilai kinerja organisasi ini tentu saja diperlukan indikator-indikator
atau kriteria-kriteria untuk mengukurnya secara jelas. Tanpa indikator dan kriteria
yang jelas tidak akan ada arah yang dapat digunakan untuk menentukan mana
yang relatif lebih efektif diantara : alternatif alokasi sumber daya yang berbeda;
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
32/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
alternatif desain-desain organisasi yang berbeda; dan diantara pilihan-pilihan
pendistribusian tugas dan wewenang yang berbeda (Bryson, 2002). Sekarang
permasalahannya adalah kriteria apa yang digunakan untuk menilai organisasi.
Sebagai sebuah pedoman, dalam menilai kinerja organisasi harus
dikembalikan pada tujuan atau alasan dibentuknya suatu organisasi. Misalnya,
untuk sebuah organisasi privat/swasta yang bertujuan untuk menghasilkan
keuntungan dan barang yang dihasilkan, maka ukuran kinerjanya adalah seberapa
besar organisasi tersebut mampu memproduksi barang untuk menghasilkan
keuntungan bagi organisasi. Indikator yang masih bertalian dengan sebelumnya
adalah seberapa besar efisien pemanfaatan input untuk meraih keuntungan itu dan
seberapa besar efective yang dilakukan untuk meraih keuntungan tersebut.
Sementara itu ada indikator yang sering kali digunakan untuk mengukur
kinerja organisasi privat/publik seperti : work lood/demain, economy, efficiency,
effectiveness dan equity Sclim dan Wood ward (Keban, 1995:) productivity
(Perry, 1990 dalam Dwiyanto, 1995).
Dalam organisasi publik, sulit untuk ditemukan alat ukur kinerja yang sesuai.
Bila dikaji dari tujuan dan misi utama kehadiran organisasi publik adalah untuk
memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan publik, kelihatannya sederhana
sekali ukuran kinerja organisasi publik, namun tidaklah demikian kenyataannya,
karena hingga kini belum ditemukan kesepakatan tentang ukuran kinerja
organisasi publik.
Berkaitan dengan kesulitan yang terjadi dalam pengukuran kinerja organisasi
publik ini dikemukakan oleh Dwiyanto (1995:1), “kesulitan dalam pengukuran
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
33/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
kinerja organisasi pelayanan publik sebagian muncul karena tujuan dan misi
organisasi publik seringkali bukan hanya kabur akan tetapi juga bersifat
multidimensional. Organisasi publik memiliki stakeholders yang jauh lebih
banyak dan kompleks ketimbang organisasi swasta. Stakeholders dari organisasi
publik seringkali memiliki kepentingan yang berbenturan satu dengan yang
lainnya, akibatnya ukuran kinerja organisasi publik dimata para stakeholders juga
menjadi berbeda-beda”.
Kumorotomo (1995:36) menggunakan beberapa kriteria untuk dijadikan
pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik, antar lain adalah
berikut ini:
1. Efisiensi
Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi
pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan fakltor-faktor
produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.
2. Efektivitas
Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut
tercapai? Hal tersebut erat kaitannya organisasi rasionalitas teknis, nilai,
misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.
3. Keadilan
Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang
diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik.
4. Daya Tanggap
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
34/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta,
organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara
atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria
organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan
secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini
Moeljarto (1997) (dalam W. Riawan Tjandra, 2005:44) menyatakan bahwa :
“Organisasi bukanlah sistem yang tertutup (close system)
melainkan organisasi tersebut akan selalu dipaksa untuk memberika
tanggapan atas rangsangan yang berasal dari lingkungannya. Pengaruhlingkungan dapat dilihat dari dua segi : pertama, lingkungan eksternal
yamg umumnya menggambarkan kekuatan yang berada diluar organisasi
seperti faktor organisasi politik, ekonomi dan sosial, kedua, adlah
lingkungan internal yaitu faktor-faktor dalam organisasi yang menciptakan
iklim organisasi dimana berfungsinya kegiatan mencapai tujuan.
Sejalan dengan pendapat tersebut Higgins (1985) (dalam Tjandra, 2005:44)
menyatakan bahwa:
“Ada dua kondisi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, yaitukapabilitas organisasi yaitu konsep yang dipakai untuk menunjuk padakondisi lingkungan internal yang terdiri dari dua faktor srtatejik yaitu
kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuaninternal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki
keuntungan strategik dalam mencapai sasarannya: sedangkankelemahannya adalah situasi dan ketidak kemampuan internal yang
mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Kedua faktortersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi”
Faktor yang perlu diperhitungkan dalam melihat kemampuan internal
organisasi antara lain :struktur organisasi, sumberdaya baik dana amupun tenaga,
lokasi, fasilitas yang dimiliki, intergritas seluruh karyawan dan intergritas seluruh
karyawan dan intergritas kepemimpinan. Jondisi kedua adalah ;ingkungan
eksternal, yang terdiri dari dua faktor eksternal yang membantu organisasi
mencapai atau bahkan nisa melampaui pencapaian sasarannya. Dalam mengamati
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
35/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
lingkungan eksternal, ada beberapa sector yang peka secara stratejik, artinya bisa
menciptkan peluang, atau sebaliknya merupakan ancaman.
Steers, 1980 (dalam Tjandra, 2005:45) menyatakan bahwa faktor-faktor yang
menyokong keberhasilan akhir suatu organisasi dapat dikemukakan dalam empat
kelompok umum adalah :
1. Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi. Yangdimaksudkan dengan struktur adalah hubungan yang relative tetap
sifatnya seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan
sumber daya manusia. Struktur adalah cara unik untuk setiap organisasi,
menyusun orang-orangnya untuk menciptakan suatu organisasi. Dengandemikian pengertian struktur meliputi faktor-faktor seperti luasnya
desentralisasi pengendalian, jumlah spesialisasi pekerjaan, cangkupan
perumusan interaksi antar pribadi, dan seterusnya. Jadi, keputusan
mengenai cara bagaimana orang-orang akan dikelompokan untuk
menyelesaikan pekerjaan. Yang dimaksud dengan teknologi disini adalah
mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi
keluaran jadi. Teknologi dapat memiliki berbagai bentuk, temasukvariasi-variasi dalam proses mekanisme yang digunakan dalam produksi,
variasi dalam bahan yang digunakan dan variasi dalam pengetahuanteknis yang dipakai untuk menunjang kegiatan menuju sasaran.
2. Karakteristik lingkungan, mencangkup dua aspek yaitu : pertama adalahlingkungan eksternal, yaitu semua kekuatan yang timbul diluar batas-
batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan didalam
organisasi (contoh: kondisi ekonomi dan pasar, peraturan pemerintah),
yang kedua adalah lingkungan intern, yang sebagai iklim organisasi
meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja (contoh: pekerja
sentries, orientasi pda prsetasi) yang sebelumnya telah ditujikan
mempunyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektivitas,
khususnya atribut-atribut yang diukur pada tingkat individual (contoh :
sikap kerja, prestasi)
3. Karakteristik pekerja, perhatian harus diberikan kepada perbedaanindividual antara pekerja dalam hubungannya dengan efektivitas. Pekerja
yang berlainan mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan dankemampuan yang berbeda-beda, variasi sifat manusia ini sering
menyebabkan prilaku orang berbeda satu sama lain, walaupun merekaditempatkan diastu lingkungan kerja yang sama. Lagi pula perbedaan
individual ini dapat mempunayi pengaruh yang langsung terhadap dua
proses yang penting, yang dapat berpengaruh nyata terhadap efektivitas.
Yaitu rasa keterkaitan terhadap organisasi atau jangkauan identifikasi para
pekerja dengan majikannya, dan prestasi kerja individual. Tanpa rasa
keterkaitan dan prestasi efektivitas adalah mustahil.
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
36/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
4. Kebijakan dan praktek manajemen, peranan manajemen dalam prestasiorganisasi, meliputi variasi gaya kebijakan dan praktek kepemimpinan
dapat memperhatikan atau merintangi pencapaian tujuan. Peran manajer
memaikan peran sentral dalam keberhasilan suatu perusahaan melalui
perencanaan, koordinasi, dan memperlancar kegiatan yang ditujukankearah sasaran. Adalah kewajiban mereka untuk teknologi dan
lingkungan yang ada. Lagi pula adalah tanggung jawab mereka untuk
menetapkan suatu sistem imbalan yang pantas sehingga para pekerja
dapat memuaskan kebutuhan dan tujuan pribadinya sambil mengejar
sarsaran organisasi. Dengan makin rumitnya proses teknologi dan
kejamnya keadaan lingkungan, peranan manajemen dalam
mengkoordinasikan orang dan proses demi keberhasilan organisasi tidak
hanya bertambah ulit, tapi juga menjadi semakin penting artinya.
Kinerja organisasi sebenarnya dapat dilihat melalui berbagai dimensi seperti
dimensi akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, responsivitas maupun responsibilitas.
Berbagai literatur yang membahas kinerja organisasi pada dasarnya memiliki
kesamaan substansial yakni untuk melihat seberapa jauh tingkat pencapaian hasil
yang telah dilakukan oleh birokrasi pelayanan. Kinerja itu merupakan suatu
konsep yang disusun dari berbagai indikator yang sangat bervariasi sesuai dengan
fokus dan konteks penggunaannya
Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil (output) dari suatu proses
tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-
sumber tertentu yang digunakan (input). Selanjutnya, kinerja juga merupakan
hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan
tertentu organisasi.
Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama
diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan
organisasi. Sederhananya, kinerja merupakan produk dari kegiatan administrasi,
yaitu kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan yang pengelolaannya biasa
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
37/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
disebut sebagai manajemen.
Sebagai produk dari kegiatan organisasi dan manajemen, kinerja organisasi
selain dipengaruhi oleh faktor-faktor input juga sangat dipengaruhi oleh proses-
proses administrasi dan manajemen yang berlangsung. Sebagus apapun input yang
tersedia tidak akan menghasilkan suatu produk kinerja yang diharapkan secara
memuaskan, apabila dalam proses administrasi dan manajemennya tidak bisa
berjalan dengan baik. Antara input dan proses mempunyai keterkaitan yang erat
dan sangat menentukan dalam menghasilkan suatu output kinerja yang sesuai
harapan atau tidak.
Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa proses manajemen yang
berlangsung tersebut, merupakan pelaksanaan dari fungsi-fungsi manajemen yaitu
planning, organizing, actuating, dan controlling (POAC) atau lebih detailnya lagi
adalah planning, organizing, staffing, directing, coordinating, regulating, dan
budgetting (POSDCoRB).
Mengingat bahwa kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor input dan
proses-proses manajemen dalam organisasi, maka upaya peningkatan kinerja
organisasi juga terkait erat dengan peningkatan kualitas faktor input dan kualitas
proses manajemen dalam organisasi tersebut.
Analisis terhadap kondisi input dan proses-proses administrasi maupun
manajemen dalam organisasi merupakan analisis kondisi internal organisasi.
Selain kondisi internal tersebut kondisi-kondisi eksternal organisasi juga
mempunyai peran yang besar dalam mempengaruhi kinerja organisasi. Penilaian
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
38/102
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
39/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
Pengelolaan dan pengendalian yang baik dari suatu organisasi dalam hal ini
organisasi publik menyangkut pencapaian tujuan organisasi secara bersama-sama
yaitu untuk menciptakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang
solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi,
pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administrasi. Dengan
pengertian lain good governance adalah proses penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih, transparan, akuntabel oleh oragisasi-organisasi pemerintahan seperti
organisasi publik pemerintahan Kota Palembang yang mencangkup
kepemimpinan, struktur organisasi dan sumber daya manusianya.
Berdasarkan uraian diatas maka disebutkan bahwa apabila pemimpin
organisasi public, struktur organisasi dan sumberdaya manusianya baik maka akan
tercipta Good Governance yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi itu
sendiri. Dengan demikian jelaslah pelaksanaan good governance akan
berpengaruh terhadap kinerja organisasi, sehingga para stakeholders dalam hal ini
masyarakat luas dapat merasa terpuaskan akan hasil kinerja dari organisasi
tersebut.
F. Hipotesa
Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk
kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2005:70)
Adapun hipotesis yang penulis kemukakan adalah ;
1. Hipotesis Alternatif (Ha) :
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
40/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
“Terdapat pengaruh antara pelaksanaan Good Governance terhadap
kinerja organisasi”.
2. Hipotesa Nihil (Ho) :
“Tidak terdapat pengaruh antara pelaksanaan Good Governance terhadap
kinerja organisasi”
G. Defenisi Konsep
Konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan
secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang enjadi pusat
perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 1989:33) konsep teoritis diajukan untuk
menjawab permasalahan yang diteliti, maka perlu diadakan defenisi konsep.
Adapun konsep dari penelitian ini adalah :
a. Good Governance adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan
bernegara dimana pola sikap dan pola tindak perilakunya dilandasi prinsip-
prinsip dan karakteristik tertentu sehingga menciptakan negara
(pemerintahan) yang kuat , pasar yang kompetitif, dan civil society yang
mandiri.
b. Kinerja Organisasi adalah . merupakan perilaku yang nyata yang
ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh
karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan..
H. Defenisi Operasional
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
41/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
Defenisi operasioal adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya
mengukur suatu variiabel atau suatu informasi ilmiah yang sangat membantu
penelitian lain yang ingin menggunakan variable yang sama (Singarimbun,
1989:46). Defenisi operasional merupakan uraian dari konsep yang sudah
dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator agar lebih memudahkan
operasionalisasi dari suatu penelitian.
1. Variabel Bebas (X) dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Good
Governance, yang diukur berdasarkan indikatornya yaitu :
a. Partisipasi Masyarakat
Yaitu semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan
keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga
perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi
menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan
mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara
konstruktif.
b. Tegaknya Supremasi Hukum
Yaitu penerapan hukum di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kota
Palembang, kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang
bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi
manusia.
c. Transparansi
Yaitu keterbukaan, tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang
bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
42/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang
tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
d. Peduli pada Stakeholder
Adalah lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha
melayani semua pihak yang berkepentingan.
e. Berorientasi pada Konsensus
Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan
yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal
apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin,
konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.
f. Kesetaraan
Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau
mempertahankan kesejahteraan mereka.
g. Efektifitas dan Efisiensi
Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil
sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-
sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
h. Akuntabilitas
Yaitu bagaimana kemampuan organissasi dalam membuat kebijakan dan
kegiatan Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang konsisten
dengan kehendak masyarakat banyak, serta adanya pertanggung jawaban
berupa laporan keuangan yang terbuka untuk tinjauan public.
i. Visi Strategis
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
43/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
Para pemimpin memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata
pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan
apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.
2. Variabel Terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Kinerja Organisasi ,yang
diukur berdasarkan indikatornya yaitu : :
a. Produktivitas
Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga
efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai
rasio antara input dengan output.
b. Kualitas Layanan
Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja
organisasi publik.
c. Responsivitas
Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan
masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan
mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
d. Responsibilitas
Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi
publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar
atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun
implisit (Lenvine, 1990).
e. Akuntabilitas
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
44/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
Akuntabilitas publik menunjukan pada seberapa besar kebijakan dan
kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih
oleh rakyat, asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena
dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan
kepentingan rakyat.
I. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang disusun dalam rangka memaparkan keseluruhan
hasil penelitian ini secar singkat dapat diketahui sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, kerangka teori, hipotesis, defenisi konsep, defenisi
operasional dan systematika penulisan
BAB II METODE PENELITIAN
Bab ini terdiri dari bentuk penelitian, lokasi penelitian, populasi dan
Sample teknik pengumpulan data, teknik penentuan skor dan teknik
Analisis data.
BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN
Bab ini berisi gambaran umum tentang objek atau lokasi penelitian yang
relefan dengan topik penelitian .
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
45/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
BAB IV PENYAJIAN DATA
Bab ini berisi hasil data yang diperoleh dari lapangan dan atau berupa
dokumen yang akan dianalisis.
BAB V ANALISA DATA
Bab ini berisi tentang uraian data-data yang diperoleh setelah
melaksanakan penelitian.
BAB VI PENUTUP
Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang
dilakukan.
BAB II
METODE PENELITIAN
A. Bentuk Penelitian
Bentuk penelitian ini adalah penelitian korelasional dengan analisa Kuantitatif
dengan maksud mencari pengaruh antara variable independent (X) dengan
variable devenden(Y). Dengan metode ini diharapkan dapat menjelaskan
fenomena yang ada berdasarkan data dan informasi yang diperoleh.
B. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Kesejahteraan
Sosial Kota Palembang.
C. Populasi dan Sampel
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
46/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek dan obyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk
dipelajari kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005:90). Dalam
penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pegawai Kantor Dinas
Kesejahteraan Kota Palembang yang jumlahnya sebanyak 65 orang.
2 Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut (Sugiyono, 2003:91). Jumlah pegawai Kantor Dinas
Kesejahteraan Sosial Kota Palembang Sebanyak 65 pegawai. Apabila populasi
lebih dari 100 maka sample yang diambil menggunakan rumus, tetapi apabila
populasi kurang dari 100 maka sample yang diambil adalah dari seluruh populasi
tersebut. Maka sample yang diambil dalam penelitian ini adalah 65 orang.
4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data atau informasi, keterangan-
keterangan yang diperlukan penulis menggunakan metode sebagai berikut :
1. Pengumpulan Data Primer
Yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian
untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Dat primer tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
a. Metode Observasi
Pelaksanaan pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena
yang berkaitan dengan fokus penelitian..
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
47/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
b. Metode Angket (kuisioner)
Yaitu teknik pengumpulan data melalui pemberian daftar pertanyaan
secara tertutup kepada responden yang dilengkapi dengan berbagi
alternative jawaban. Respondenya adalah pegawai Kantor Dinas
Kesejahteraan Sosial Kota Palembang.
c. Metode Wawancara (interview)
Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukana pertanyaan-
pertanyaan langsung kepada pihak yang berhubungan dengan penelitian.
Respondenya adalah masyarakat yang berurusan dengan Dinas
Kesejahteraan Sosial Kota Palembang.
2. Pengumpulan Data Skunder
Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui :
a. Penelitian Kepustakaan
Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan berbagai
literature seperti buku, majalah dan berbagai bahan yang berhubungan
dengan objek penelitian.
b. Studi Dokumentasi
Yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui pengkajian dan
penelaahan terhadap catatan tertulis maupun dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti.
5. Teknik Penentuan Skor
Untuk membantu dalam menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian,
maka penelitian ini menggunakan teknik penentuan skor. Teknik penentuan skor
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
48/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
yang akan digunakan adalah dengan skala ordinal untuk menilai jawaban
kuesioner responden. Adapun skor yang ditentukan untuk setiap pertanyaan
adalah :
1. Untuk alternative jawaban A diberi skor 5
2 Untuk alternative jawaban B diberi skor 4
3. Untuk alternative jawaban C diberi skor 3
4. Untuk alternative jawaban D diberi skor 2
5. Untuk alternative jawaban E diberi skor 1
Untuk mengetahui atau menentukan kategori jawaban responden dari masing-
masing variable apakah tergolong tinggi, sedang atau rendah maka terlebih dahulu
ditentukan skala interval dengan cara sebagai berikut :
ilangan BanyaknyaB
ahSkorTerend ggiSkorTertin −
Maka diperoleh n = 80,05
15=
−
Sehingga dengan demikian dapat diketahui kategori jawaban responden
masing-masing variable yaitu :
Skor untuk kategori sangat tinggi = 4.25 – 5.00
Skor untuk kategori tinggi = 3.43 – 4.23
Skor untuk kategori sedang = 2.62 – 3.42
Skor untuk kategori rendah = 1.81 – 2.61
Skor untuk kategori sangat rendah = 1.00 – 1.80
Untuk menentukan jawaban responden tersebut tergolong sangat tinggi ,
tinggi, sedang, rendah, sangat rendah maka dari jumlah skor dari variable akan
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
49/102
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
50/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
variable yang satu, diikuti nilai variable yang lain dan kedua variable
memiliki hubungan positif.
c. Koefisien korelasi yang diperoleh negative (r = -) berarti kedua variable
negative dan menunjukan meningkatnya variable yang satu diikuti
menurunya variable yang lain.
Untuk mengetahui adanya hubungan yang tinggi, sedang atau rendah antara
kedua variable berdasarkan nilai r (koefisien korelasi) digunakan penafsiran atau
interprestasi angka yang dikemukakan oleh Sugiyono {2005:214)
Tabel I. Pedoman untuk memberikan interprestasi Koefisien Korelasi
Interprestasi Koefisien Tingkat Hubungan
0,00 – 0,1990,20 – 0,399
0,40 – 0,599
0,60 – 0,799
0,80 – 1,000
Sangat RendahRendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi
Dengan nilai r yang di peroleh maka dapat diketahui apakah nilai r yang
diperoleh berarti atau tidak dan bagaimana tingkat hubungannya melalui tabel
korelasi. Tabel korelasi menentukan batas-batas r yang signifikan. Bila r tersebut
signifikan, artinya hipotesis kerja atau hipotesis alternative dapat diterima.
2. Untuk melihat hubungan variabel x dan y digunakan uji statistic t dengan
rumus :
2
2
r t
nr t
−
−=
(Sutrisno Hadi, 2001:365)
Kriteria pengujian adalah :
d. jika hargatabelhitung
t t < maka hipotesis alternative ditolak
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
51/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
e. jika harga tabelhitung t t > maka hipotesis alternative diterima.
3. Koofisien Determinant
Teknik ini di gunakan untuk mengetahui berapa persen besarnya pengaruh
variable bebas terhadap variable terikat. Perhitungan dilakukan dengan
mengkuadratkan nilai Koofisien Korelasi Product Moment (R) dan dikalikan
100%.
KP = (rxy) x 100%
Keterangan :
KP = Koofisien Determinant
Rxy = koofisien Korelasi Product Moment.antara x dan y
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
52/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
.BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Ringkas Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang
Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang Terletak di Jl. Merdeka
No.26 Palemabang merupakan Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kota
Palembang yang dari awal pembentukannya pada tanggal 20 Mei 1959
No.DP/5231959 telah banyak mengalami perubahan baik kelembagaan maupun
namanya, dan terakhir berdasarkan PERDA No. 9 Th 2008 menggunakan nama
Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang .Pimpinan Satker adalah Kepala
Dinas, dibantu oleh Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang, yaitu :
1. Bidang Pengolahan Data dan Penyuluhan
2. Bidang Pemberdayaan Sosial.
3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
4. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial..
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
53/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
Disamping itu Dinas Kesejahteaan Sosial Kota Palembang juga memiliki
5 (lima) Unit Pelaksana Tehnis Dinas, yaitu :
1. Panti Sosial Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar
(PRPGOT).
2. Panti Sosial Rehabilitasi Penderita Cacat Netra (PRPCN).
3. Panti Sosial Rehabilitasi Anak Nusantara (PRAN).
4. Panti Sosial Rehabilitasi Tresna Werdha Teratai (PTWT).
5. Panti Sosial Bina Anak dan Remaja (PSBAR)
B. Visi dan Misi Dinas Kesejahteraan Kota Palembang
Visi Dinas kesejahteraan Osial Kota Palembang Adalah Meminimalkan
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk mewujudkan
Kesejahteraan Sosial tahun 2008. Sedangkan Misi dari Dinas Kesejahteraan
Sosial Kota Palembnag adalah
1. Peningkatan kegiatan dan pengembangan UKS.
2. Peningkatan pembinaan PMKS.
3. Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
4. Peningkatan Upaya Bantuan Sosial.
5. Peningkatan Upaya Kerukunan Sosial
Dengan adanya visi dan misi diatas maka diharapkan seluruh aparatur dan
pihak=pihak yang berkepentingan dapat mengenal, mengetahui peran dan
program-progran deni pencapaian hasil maksimal dimasa yang akan datang.
C. Struktur Organisasi
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
54/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
Struktur organisasi adalah merupakan hal yang sangat penting bagi
organisasi. Dengan adanya organisasi sebagai wadah kerjasama dari berbagai
orang atau pegawai untuk mencapai tujuan tertentu, maka setiap pegawai yang
berkerja dalam organisasi tersebut secara jelas akan mengetahui kedudukan dan
kewenangannya, tugas fungsi, serta tanggung jawabnya, sistem komunkasi dan
bagaiman system control dijalankan. Dengan demikian akan dapat diketahui oleh
pegawai apa yang harus dilaksanakan, dan kepada siapa dia harus bertanggung
jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut. Sehingga dari bagan struktur
organisasi tersebut akan diperoleh gambaran dari aktifitas secara keseluruhan dan
dari struktur organisasi dapat menunjukan dengan jelas arus dari wewenang dan
tanggung jawab masing-masing anggota organisasi sesuai dengan fungsinya tiap
jabatan dan terlihat jelas pembagian tugas masing-masing.
a. Kepala Dinas
b. Serkertariat
1) Sub Bagian Umum.
2) Sub Bagian Kepegawaian.
3) Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pengolahan Data dan Penyuluhan
1) Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi.
2) Seksi Penyuluhan.
3) Seksi Monitoring dan Evaluasi.
d. Bidang Pemberdayaan Sosial
1) Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga dan Lanjut Usia.
2) Seksi Pemberdayaan Karang Taruna dan Tenaga Kesejahteraan
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
55/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
Sosial.
3) Seksi Kepahlawanan, Kejuangan dam Kesetiakawanan Sosial.
e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat.
2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial.
3) Seksi Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial.
f. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial.
1) Seksi Pembinaan dan Pembudayaan Organisasi Sosial.
2) Seksi Pendayagunaan Dana Sosial.
3) Seksi Bantuan Sosial dan Penanggulangan Korban Bencana.
Kepala Dinas juga di Bantu oleh Unit Pelaksana Teknis Sosial.
a. Kepala
b. Unsur Staff / Petugas Administrasi.
c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Adapun bagan struktur organisasi Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kota
Palembang dapat dilihat dihalaman berikut..
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
56/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja
57/102
Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009
D. Tugas Pokok dan Fungsi
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas untuk melaksanakan segala usaha-usaha
dan kegiatan dibidang bimbingan dan perbaikan Sosial sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan kebijaksanaan
yang digariskan oleh Gubernur , Kepal Daerah serta petunjuk-petunjuk
pelaksanaannya.
Tugas :
1) Membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menggariskan kebijaksanaan
pelaksanaan bimbingan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial, bantuan
so