PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
P U T U S A N Nomor : 60/PDT/2017/PT.MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara antara :
JENNY FITRIANA TAMPUBOLON, yang diwakili oleh kuasa Hukumnya : WILLY
WASNO SIDAURUK, SH, Advokat/Penasehat hukum,
beralamat di Jl.Handayani Ujung Kel, Setia Negara,Kec. Siantar
Sitalasari, Kota Pematang Siantar Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 15 April 2016 (terlampir), telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 18 April 2016, No:95/L/SK/2016/PN.PMS, disebut Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi ;
Melawan :
ZULKIFRI CRISTIANSON SARAGIH, yang diwakili oleh kuasa Hukumnya : NETTY
M SIMBOLON, SH,MH Advokat/Pengacara dI Kantor Hukum
Netty M Simbolon, SH.MH & Rekan, beralamat di Jl.Perwira
No: 9, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2016
(terlampir), telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pematang Siantar tanggal 22 Maret 2016,
No:71/L/SK/2016/PN.PMS, disebut Terbanding semula
Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ;
Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca :
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Maret 2017
Nomor: 60/PDT/2017/PT.MDN. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 60/PDT/2017/PT.MDN tanggal 9
Maret 2017 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis
Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2016
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar
pada tanggal 22 Maret 2016 dalam Register Nomor : 35/ Pdt.G/2016/PN-Pms, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada
tanggal 10 November 2011 di Gereja Kristen Protestan Simalungun Resort
Sirpang Sigodang yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan
Pencatatan Sipil No.1208-KW-12072012-0001 tanggal 12 Juli 2012/Tamb/2009;
2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan secara gereja maka perkawinan
dilanjutkan dengan acara adat sesuai dengan adat Batak ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, mempunyai anak laki-
laki satu orang yang bernama Sergio Bastian Saragih yang berumur dua tahun ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua
Penggugat di Jl S.M.Raja Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Barat Kota
Pematang Siantar, dengan membuka usaha bengkel yang dimodali oleh orantua
Penggugat ;
5. Bahwa hingga tahun 2012 hubungan kekeluargaan antara Penggugat dan
Tergugat berlangsung dengan baik dan tidak ada masalah , hingga Penggugat
mengetahui adanya pinjaman uang oleh Tergugat ;
6. Bahwa ketika tahun 2014 pada saat anak Penggugat dan Tergugat lahir, maka
Tergugat memohon kepada orangtua Penggugat agar membayar biaya operasi
Caesar anak Penggugat dan Tergugat dan hal itu disanggupi oleh orangtua
Penggugat. Tetapi Tergugat meminjam lagi uang kepada orang lain sebesar
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasi
Caesar melahirkan anak Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa pinjaman uang tersebut diatas mulai menaruh curiga Penggugat dan
orangtua Penggugat, namun karena masih bisa diatasi, maka Penggugat dan
orangtua Penggugat memaafkan Tergugat ;
8. Bahwa biaya nafkah anak yang bernama Sergio Bastian Saragih dibantu oleh
orangtua Penggugat, karena sangat anak tersebut merupakan cucu yang
pertama (cucu panggoaran), sehingga segala kebutuhan anak tersebut dibiayai
oleh orangtua Penggugat , tetapi Tergugat juga tidak ada merasa keberatan ;
9. Bahwa Penggugat saat menikah dengan Tergugat membuka usaha bengkel,
namun sekarang usaha tersebut sudah tutup, dan Penggugat tidak lagi bekerja,
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
karena modal usaha bengkel tersebut telah habis karena hasil dari usaha
bengkel dikuasai oleh Tergugat dan tidak tahu dipergunakan untuk apa ;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat, yang juga menguasai hasil iuran mobil
orangtua Penggugat yang selama ini dipercayakan kepada Penggugat oleh
orangtua Penggugat juga dihabiskan oleh Tergugat ;
11. Bahwa selama ini yang memegang keuangan orangtua Penggugat adalah
Penggugat dengan rekening atas nama Penggugat, dan seluruh keuangan
orangtua Penggugat juga masuk ke rekening tersebut ;
12. Bahwa ternyata uang yang berada di rekening tersebut pun dihabiskan oleh
Tergugat, tanpa sepengetahuan Penggugat dan orangtua Penggugat, dan
Tergugat dipaksa untuk mengembalikan uang tersebut, namun tidak dapat
dikembalikan oleh Tergugat hingga gugatan ini dimajukan ;
13. Bahwa Penggugat mengatakan akan mengganti uang tersebut dengan menarik
uang tarikan/arisan, ternyata uang tarikan/arisan tersebut pun sudah ditarik oleh
Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;
14. Bahwa atas perbuatan Tergugat, maka Tergugat dan Penggugat sering ribut,
dan cekcok, hingga sekitar tahun 2015 ternyata diketahui Tergugat telah banyak
meminjam uang orang lain, tanpa sepengetahuan Penggugat, yang datang
menagih ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, yang membuat malu
Penggugat dan keluarga ;
15. Bahwa hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sudah lebih kurang
enam bulan dengan membawa anak, maka Penggugat mencoba untuk
mendatangi keluarga Tergugat melalui keluarga, namun Tergugat tidak
bertanggungjawab atas hutang-hutangnya ;
16. Bahwa atas pinjaman uang Tergugat, Penggugat mempertanyakan kemana
uang tersebut dipergunakan, namun Tergugat tidak menjawab, dan mengatakan
dipergunakan untuk urusan keluarga dari Tergugat ;
17. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, maka Penggugat kembali ke
rumah orangtuanya di Merek Raya, dan kini Penggugat tidak mempunyai
pekerjaan ;
18. Bahwa anak yang Sergio Bastian Saragih berada di bawah pengasuhan
Tergugat, dan bahwa telah diupayakan berdamai, namun tidak ada ditemukan
jalan untuk bersatu kembali, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup
bersama Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri Pematang Siantar ;
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan
Negeri Pematang Siantar berkenan untuk menentukan suatu hari dan tanggal
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
persidangan dan selanjutnya memanggil kedua belah pihak untuk datang
menghadap dipersidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengambil keputusan yang benar dan adil menurut hukum sebagai berikut ;
Primair :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan secara hukum sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
pada tanggal 10 November 2011 di Gereja Kristen Protestan Simalungun
Resort Sirpang Sigodang yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta
Perkawinan Pencatatan Sipil No.1208-KW-12072012-0001 tanggal 12 Juli
20125/Tamb/2009 ;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan dalam hukum bahwa hak asuh terhadap anak yang bernama
Sergio Bastian Saragih berada pada Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Simalungun untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya atau ongkos yang
timbul dalam perkara ini ; Subsidair : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono) ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
memberikan jawaban tertanggal 13 Juni 2016 yang isi selengkapnya sebagai
berikut :
DALAM KONPENSI 1. Bahwa tergugat menolak semua dalil pengugat, kecuali yang secara tegas
diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini ;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah yang
menikah pada tanggal 10 November 2011, di Gereja Kristen Protestan
Simalungun Resort Sirpang Sigodang yang telah dicatatkan dalam kutipan akta
perkawinan pencatatan sipil No. 1208-KW-12072012-0001 tanggal 12 Juli
2012/Tamb/2009 ;
3. Bahwa benar penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-
laki bernama Sergio Bastian Saragih ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
4. Bahwa tidak benar tergugat meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah) untuk biaya operasi Caesar.
Majelis hakim yang terhormat, Penggugat dalam gugatannya tidaklah benar,
karena penggugat adalah suami sah dari tergugat, yang sepenuhnya
bertanggung jawab atas keseluruhan biaya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat ;
Termaksud biaya melahirkan atas persalinan tergugat sebagai isteri Sah dari
penggugat.penggugat sebagai kepala rumah tangga sudah seharusnya
mengetahui waktu melahirkan bagi tergugat dan mempersiapkan segala
kemungkinan biaya.oleh karenanya dalil gugatan penggugat haruslah ditolak
dan dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum dan keadilan yang tepat
dan benar.
5. Bahwa dalam gugatan penggugat pada point ke-9,10-replik ke -2 tergugat
dengan tegas menyangkal penggugat. Majelis hakim yang terhormat, gugatan
penggugat tidak berdasarkan alasan yang tepat dan benar, tergugat adalah isteri
dari penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak punya hubungan
pekerjaan, dengan penggugat sebagai pemilik dan pengelola perbengkelan milik
penggugat, tergugat dapat membuktikan bahwa tidak benar tergugat menguasai
seluruh uang bengkel dan iuran mobil orang tua penggugat,penggug at dan
orangtuanya tidak pernah mempertannyakan secara lisan maupun tulisan
terhadap tergugat berkaitan dengan gugatan penggugat, habisnya modal
bengkel dan setoran mobil dan oleh karenanya tergugat tidak pernah
menyatakan mengakui kepada penggugat dan keluarganya, oleh karenanya
usaha perbengkelan milik tergugat tutup bukan karena perbuatan tergugat
Penggugat yang menutup usaha bengkel sebagai alasan penggugat
menghindar dari tergugat.Oleh karenanya gugatan penggugat adalah tidak
beralasan dan tidak berdasarkan hukum yang tepat dan benar, oleh karenanya
haruslah dikesampingkan dan ditolak.
6. Bahwa dalam jawaban tergugat point ke -6 menjelaskan tergugat pergi
meninggalakan penggugat, karena keluarga tergugat selalu menyuruhtergugat
untuk tidak tinggal bersama penggugat lagi dengan alasan-alasan, oleh
karenanya tergugat dengan terpaksa meninggalkan penggugat kembali ke
rumah orangtua tergugat.
7. Bahwa Tergugat tidak pernah menghubungkan pihak Bank Mandiri dengan
hubungan perkawinan antara tergugat dan penggugat. Oleh karenanya gugatan
penggugat ialah tidak belasan dan tidak berdasarkan ketentuan yang tepat dan
benar, oleh karenanya haruslah dikesampingkan dan ditolak.
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
DALAM REKONFENSI 1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konfensi tersebut diatas,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonfensi isi.. 2. Bahwa penggugat rekonfensi dalam dalil gugatannya menyebutkan tergugat
rekonfensi membayar biaya nafkah yang selama ini tidak diberikan sejak
november 2015 hingga saat ini 7(tujuh) bulan lamanya,dan dengan perincian
sekitar Rp50.000 x 6 bulan = Rp18.000.000,- Majelis Hakim yang terhormat bahwa oleh karena tergugat rekonfensi selaku
seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tanggga yang telah
memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah
melalaikan kewajibannya serta menelantarkan penggugat rekonfensi selaku
isterinya, tergugat rekonfensi juga menghubung-hubungkan habisnya uang
ratusan juta rupiah milik orangtua tergugat rekonfensi point ke -1 rekonfensi
juga menyebutkan tergugat rekonfensi dan penggugat rekonfensi seharusnya
dituntut secara pidana/perdata karena telah menggelapkan uang milik orangtua
tergugugat rekonfensi, oleh karenanya dalil gugatan tergugat rekonfensi
haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum yang yang
tepat dan benar. 3. Bahwa rekonfensi , dalam gugatan rekonfensinya meminta hak asuh atas anak
yang bernama serio bastian saragih dan membuat agar antara penggugat
rekonfensi dan tergugat rekonfensi untuk tidak putus perkawinannya karena
perceraian Majelis hakim yang terhormat, bahwa penggugat rekonfensi tidak menginginkan
putusnya perkawinan karena perceraian dengan tergugat rekonfensi,oleh
karena penggugat rekonfensi dan tergugat rekonfensi beragama nasrani dan
perkawinan penggugat rekonfensi dan tergugat rekonfensi diberkati di gereja
dan oleh karena keyakinan, penggugat rekonfensi/tergugat rekonfensi selama
perkawinan tida pernah menerima putusan pengadilan manapun yang
menyatakan telah melanggar hukum. Namun untuk Hak asuh berkeyakinan
untuk bersama sama dengan tergugat rekonfensi menjalankan hak asuh atas
anak bernama Sergio Bastian Saragih, penggugat rekonfensi/tergugat
rekonfensi sama sekali tidak menginginkan perceraian. Oleh karenanya tentang
hak asuh haruslah ditolak dalam gugatan rekonfensi.
Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri
Pematang Siantar telah menjatuhkan putusan nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pms
tanggal 06 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
DALAM KONPENSI TENTANG POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan
perkawinan di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Sirpang
Sigodang Kabupaten Simalungun pada tanggal 10 November 2011 yang telah
dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, dengan Kutipan
Akta Perkawinan Catatan Sipil No. 1208-KW-12072012-0001 tanggal 12 Juli
2012 ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada
Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, Putus Karena Perceraian dengan
segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk
mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap
ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun guna untuk
dilakukan pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam
daftar buku yang disediakan untuk itu ;
DALAM REKONPENSI - Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat d.r/ Tergugat d.k untuk
sebahagian;
- Menetapkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dengan
Tergugat yaitu : Sergio Bastian Saragih, berada pada pengasuhan Tergugat
selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa dan atau dapat
menentukan sikapnya ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ; - Menghukum Penggugat d.r/ Tergugat k Menghukum Tergugat untuk membayar
ongkos perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
Membaca Akta pernyataan permohonan banding Nomor 35/Pdt.G/2016/PN-
Pms tanggal 19 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SALOMO
SIMANJORANG, S.H., M.H, Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang
menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi /Penggugat
dalam Rekonvensi mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri Pematang Siantar Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 6 Oktober 2016;
Membaca surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor
35/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat oleh Ishari, Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, telah diberitahukan dengan
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
sempurna kepada Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam
Rekonvensi bahwa Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat
dalam Rekonvensi telah menyatakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pematang Siantar terhadap perkara a quo yang dimohonkan banding tersebut;
Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat
dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tertanggal 31 Nopember 2016, yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 06
Desember 2016, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna
diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat dalam
Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, pada tanggal 06 Desember 2016 dengan
Relas Penyerahan Memori Banding No. 35/Pdt.G/2016/PN.Pms;
Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula
Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tertanggal 20 Desember
2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada
tanggal 10 Januari 2017, dan kontra memori banding tersebut telah dengan
sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat
dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, pada tanggal 12 Januari 2017
dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding No. 35/Pdt.G/2016/PN.Pms;
Membaca Relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara No.
35/Pdt.G/2015/PN.Pms yang dibuat oleh Ishari, Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Pematang Siantar, telah memberi kesempatan kepada
Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pada
tanggal 12 Januari 2017 dan kepada Pembanding semula Tergugat dalam
Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pada tanggal 16 Pebruari 2017 untuk
mempelajari berkas perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pms dalam tenggang waktu
14 (empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar
sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat
dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang
waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh
Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima;
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula
Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam memori
bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut: Dalam Konvensi - Bahwa menurut Pasal 38 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian,
perceraian, dan atas keputusan pengadilan;
- Bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara
suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (vide pasal 39
ayat 2 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan) dan selanjutnya
dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang
perkawinan tersebut dijabarkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk
perceraian adalah:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjuddi
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah natu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah ataun karena hal lain
diluar kemauannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakanterhadap pihak lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, PEMBANDING tidak sependapat
dengan putusan Hakim karena dalam alasan-alasan yang dapat dijadikan
perceraian sesuai dengan undang-undang no. 1 tahun 1974 tidak menyebutkan
perceraian dikarenakan utang-piutang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi TERBANDING (Tergugat dalam
konvensi; penggugat dalam rekonvensi); Saksi Herlina Turnip, Saksi Desti
Rohmeni Sinaga, Saksi Nurida H Sinaga dan Saksi PEMBANDING (Penggugat
dalam rekonvensi; tergugat dalam konvensi); Saksi Yustiani Uli Lubis bahwa
setelah menikah, rumah tangga PEMBANDING dan TERBANDING
berlangsung dengan baik dan tidak ada masalah;
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
- Bahwa pihak keluarga dari TERBANDING (Penggugat dalam konvensi; tergugat
dalam rekonvensi) tidak pernah sama sekali mengupayakan perdamaian
sebagaimana didalilkan oleh TERBANDING (Penggugat dalam konvensi;
tergugat dalam rekonvensi);
- Bahwa pertimbangan majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa
PEMBANDING (Penggugat dalam rekonvensi; tergugat dalam konvensi) dan
TERBANDING (Penggugat dalam konvensi; tergugat dalam rekonvensi) tidak
tinggal bersama tidak dapat dijadikan alasan dan persangkaan bahwa
hubungan suami isteri antara PEMBANDING (Penggugat dalam rekonvensi;
tergugat dalam konvensi) dan TERBANDING (Penggugat dalam konvensi;
tergugat dalam rekonvensi) tidak harmonis karena jelas perginya
PEMBANDING dari rumah suaminya tanggal 31 Agustus 2015 bukan karena
kemauannya sendiri melainkan karena diusir oleh TERBANDING
Dalam Rekonvensi Bahwa TERBANDING (Penggugat dalam konvensi; tergugat dalam
rekonvensi) setelah mengusir PEMBANDING (Penggugat dalam rekonvensi;
tergugat dalam konvensi) dari rumah, telah dengan sengaja lalai memenuhi
kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga sekaligus sebagai seorang
ayah;
Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, sudah sewajarnyalah
Majelis Hakim Peradilan Tinggi yang terhormat memutuskan sebagai berikut: PRIMER - Menerima permohonan banding PEMBANDING diatas; - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri No:35/PDT.G/2016/PN.Pms, tanggal
06 Oktober 2016, serta membebaskan Pembanding dari segala tuntutan;
- Mengabulkan gugatan dalam rekonfensi tergugat dan menolak gugatan dalam
konvensi penggugat/terbanding;
- Menyatakan agar biaya perkara dibayar oleh negara pada kedua tingkat; SUBSIDAIR
Jika hakim berpendapat lain mohonlah kiranya putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono) ;
Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula
Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, Terbanding
semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan kontra
memori banding, pada pokoknya adalah sebagai berikut:
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
1. Bahwa Pembanding menyebutkan tidak ada alasan perceraian karena utang
piutang;
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan bahwa salah satu unsur yang
ditetapkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka disebutkan :
“ANTARA SUAMI ISTRI TERUS MENERUS TERJADI PERSELISIHAN DAN
PERTENGKARAN DAN TIDAK ADA HARAPAN AKAN HIDUP RUKUN LAGI
DALAM RUMAH TANGGA”;
Bahwa memori Banding Pembanding tersebut haruslah ditolak dan
dikesampingkan, Pembanding harus menyadari bahwa dasar dari adanya
pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus adalah karena
Pembanding menghabiskan seluruh uang dari orangtua Terbanding, bahkan
Pembanding seharusnya malu karena Sertifikat Tanah dan Bukti Pemilik
Kendaraan Bermotor (BPKB) milik orangtua Terbanding pun diagunkan oleh
Pembanding serta uang usaha milik orangtua Terbanding pun dipergunakan
oleh Pembanding tanpa alasan yang jelas kemana uang tersebut dipergunakan.
Perbuatan Pembanding sudah cukup lama untuk ditoleran oleh Terbanding dan
keluarga Terbanding. Dan permasalahan utang itulah yang menjadi alasan atau
sebab dari terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Pembanding juga menyebutkan bahwa setelah menikah tidak ada
masalah dan kehidupan antara Pembanding dan Terbanding berlangsung
dengan baik;
Bahwa masalah setelah menikah tidak ada, tetapi setelah Pembanding
ketahuan telah mengutang ke banyak pihak, bahkan sampai menghabiskan
uang mertua Pembanding, dan menipu keluarga bahkan Pembanding dengan
alasan yang tidak masuk akal maka permasalahan atau pertengkaran terjadi
secara terus menerus, hingga antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak
hidup satu rumah lagi. Karena uang tersebut tidak tahu dipergunakan
Pembanding untuk keperluan apa, karena segalah kebutuhan Pembanding
dipenuhi oleh mertua Pembanding, karena memang Pembanding sudah dipecat
dari pekerjaannya dan Terbanding tidak mempunyai pekerjaan;
3. Bahwa antara Pembanding dan Terbanding tidak pernah diupayakan untuk
berdamai;
Bahwa setelah ketahuan adanya utang Pembanding ke beberapa pihak maka
keluarga Terbanding dan Pembanding sendiri telah duduk bersama secara
kekeluargaan untuk membicarakan jalan penyelesaiannya, tetapi Pembanding
tidak memberikan tanggapan sama sekali, bahkan keluarga Pembanding pun
sudah dihubungi tetapi tidak mendapat tanggapan, dan bahkan keluarga
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
Pembanding sudah mendatangi keluarga Terbanding, dan tidak menemukan
jalan penyelesaian;
4. Bahwa alasan tidak hidup bersama lagi tidak dapat dijadikan persangkaan
bahwa hubungan suami istri antara Pembanding dan Terbanding tidak harmonis
lagi;
Bahwa Pembanding harus menyadari perbuatannya, sehingga Pembanding
diceraikan oleh Terbanding, karena Terbanding sudah tidak mau lagi untuk
hidup bersama dengan Pembanding, bahkan untuk bertemu saja Terbanding
sudah tidak mau lagi. Berarti memang antara Pembanding dan Terbanding
sudah tidak dapat dipersatukan lagi sebagai suami istri, untuk tujuan hidup
rukun sebagaimana tujuan dari perkawinan yang ditetapkan oleh undang-
undang;
Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, bahwa pertimbangan putusan
Majelis Hakim sudah tepat dan benar, serta telah memenuhi syarat formil dari
undang-undang, demikian juga syarat materiil dari undang-undang perkawinan,
sehingga harus jelas dan tepat, bahkan permohonan Banding dari Pemohon
Banding haruslah ditolak, serta tetap menguatkan putusan Majelis Hakim pada
pengadilan tingkat pertama;
Bahwa berdasarkan uraian kontra memori banding tersebut di atas, maka
Terbanding memohon Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan mohon putusan
sebagai berikut :
1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemohon Banding
untuk seluruhnya;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siantar No.35/Pdt.G/2016/PN-Pms;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul
dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan
meneliti dan mencermati berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Pematang Siantar Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 06 Oktober 2016,
memori banding dan kontra memori banding maka Majelis Hakim tingkat banding
tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam
pertimbangan hukumnya tidak memuat pertimbangan hukum secara lengkap dan
seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan
pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan
hukumnya atau onvoldoende gemotiveerd dan putusan tersebut bertentangan
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 Rbg dan Undang-undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Putusan Mahkamah Agung Nomor
4434 K/Sip /Pdt/1986 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2461 K/Sip/Pdt/1984
dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972 menyatakan pengabulan
gugatan tanpa disertai dengan pertimbangan karena hakim tidak seksama dan rinci
menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan, maka putusan harus
dibatalkan;
Menimbang, bahwa oleh karena putusan dan pertimbangan hukum Hakim
tingkat pertama tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat
banding akan mengadili sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding,
dengan pertimbangan sebagai berikut:
I . DALAM KONVENSI : Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding semula Penggugat dalam
Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi selengkapnya adalah seperti terurai diatas;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
petitum-petitum gugatan Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi sebagai berikut;
Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Terbanding semula
Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang menuntut agar
Pengadilan mengabulkan gugatannya untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan dipertimbangkan;
Menimbang, bahwa tentang Petitum kedua gugatan Terbanding semula
Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi berdasarkan bukti P-1,
tentang Surat Pemberkatan Pernikahan antara Pembanding semula Tergugat
dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan Terbanding semula
Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan bukti P-2 tentang
Kartu Keluarga atas nama Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat
dalam Rekonvensi dan bukti P-3, tentang Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh
kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Simalungun, yang menyatakan secara
hukum sahnya Perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dalam
Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Pembanding semula Tergugat dalam
Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah suami isteri yang sah tidak ada bantahan dalil perkawinan mereka dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan;
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan
dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terbanding semula Penggugat
dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Pembanding semula Tergugat
dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, bahwa keadaan rumah tangga
antara Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam
Rekonvensi dengan Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat
dalam Rekonvesi telah terjadi ketidak harmonisan rumah tangga, disebabkan
adanya hutang piutang yang sangat banyak tanpa sepengetahuan Terbanding
semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang disebabkan
oleh Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi (vide: bukti P-06, P-07, P-08) yang menyebabkan pertengkaran dan percekcokan yang terus menerus, mengakibatkan Terbanding semula Penggugat
dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Pembanding semula Tergugat
dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, tidak tinggal bersama lagi dalam
satu rumah sejak Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam
Rekonvensi pergi dan sampai saat ini Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi tidak tinggal bersama lagi;
Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan
bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri
(vide: Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan
selanjutnya dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974
tentang Perkawinan tersebut dijabarkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan
lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut
tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar
kemauannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan terhadap pihak yang lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
(bandingkan dengan : Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan alasan tersebut
bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif dalam arti apabila salah
satu dari alasan-alasan perceraian tersebut dapat dibuktikan maka perkawinan dapat diputuskan karena perceraian;
Menimbang, bahwa apakah perkawinan Terbanding semula Penggugat
dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Pembanding semula Tergugat
dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi, tersebut harus diputuskan dengan
perceraian berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan oleh Terbanding semula
Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, selanjutnya Majelis tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herlina Turnip, saksi
Desti Rohmeni Sinaga, saksi Nurida H Sinaga, saksi yang dihadirkan Terbanding
semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dimuka
persidangan tersebut, dan keterangan saksi Yusnani Uli Lubis saksi yang
dihadirkan oleh Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi /Penggugat dalam
Rekonvensi bahwa setelah menikah, rumah tangga Pembanding semula Tergugat
dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi berlangsung dengan baik dan tidak
ada masalah hingga akhirnya Terbanding semula Penggugat dalam
Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengetahui adanya pinjaman hutang piutang
yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat
dalam Rekonvensi yang begitu banyak kepada orang-orang, Bank BNI, Bank
Mandiri, Hypermart dan Pegadaian yang mengakibatkan setiap hari datang orang
yang berbeda-beda menagih hutang ke rumah Pembanding semula Tergugat dalam
Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi;
Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding
berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, dan dalam suasana
kehidupan rumah tangga yang sedemikian rupa telah terjadi pertengkaran terus
menerus akhirnya Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam
Rekonvensi telah pergi meninggalkan Terbanding semula Penggugat dalam
Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, dipandang sulit untuk dapat
mempertahankan kerukunan/ikatan perkawinan antara Terbanding semula
Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dan Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, apabila ikatan
perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan semakin
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
memperburuk kehidupan rumah tangga antara Terbanding semula Penggugat
dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dalam pertimbangan
tersebut diatas, dihubungkan dengan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim tingkat banding
berkesimpulan bahwa petitum 3 gugatan Terbanding semula Penggugat dalam
Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi cukup beralasan hukum untuk dikabulkan
dengan menyatakan bahwa perkawinan Terbanding semula Penggugat dalam
Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Pembanding semula Tergugat dalam
Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang dilangsungkan pada tanggal 10
November 2015 di hadapan pemuka agama Kristen dan telah dicatatkan di Kantor
Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 12 Juli 2012 No. 1208-KW-12072012-0001, Putus karena Perceraian, maka petitum ke tiga ini dapat dikabulkan;
Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 4 tentang tuntutan hak asuh
terhadap anak yang bernama Sergio Bastian Saragih berada Pada Terbanding
semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dimana bahwa
berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terbanding semula Penggugat dalam
Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Pembanding semula Tergugat dalam
Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi, memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang
bernama Sergio Bastian Saragih dan (vide: bukti P-03) Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;
Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-undang
perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menerangkan “anak yang belum mencapai umur
18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan
orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” dan dalam
pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya pencabutan kekuasaan orang tua
dari kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, dan sejalan dengan
Yurisprudensi MARI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan “Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan sianak yaitu ibu”, maka sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa anak Penggugat dan
Tergugat belum dewasa atau masih dibawah umur dan keberadaannya saat
sekarang ini bersama Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat
dalam Rekonvensi selaku ibunya, sehingga hak pengasuhan patut berada pada
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi
bukan kepada Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam
Rekonvensi, sehingga terhadap Petitum ke 4 (empat) dari Gugatan Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, haruslah ditolak;
Menimbang bahwa terhadap petitum ke 5 (lima) yang memerintahkan
Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar atau yang ditunjuknya memberikan
Salinan Resmi Putusan dalam perkara ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten
Simalungun untuk mendaftarkan Putusan Perceraian Penggugat dan Tergugat
dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, tidak dapat dikabulkan karena
sudah tidak sesuai lagi dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Administrasi Kependudukan yang menyatakan:
(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi
pelaksana paling Iambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan
tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan
Kutipan Akta Perceraian.
Sehingga petitum tersebut tidak dapat dikabulkan dan amar terhadap petitum
tersebut harus disesuaikan dengan Undang-undang tersebut;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding
semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dapat dikabulkan
untuk sebahagian;
II . DALAM REKONVENSI. Menimbang, bahwa gugatan Pembanding semula Tergugat dalam
Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan
diatas;
Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding semula Tergugat
dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tentang biaya nafkah sebesar
Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah), menurut Majelis Hakim tingkat banding
oleh karena tidak disertai dengan bukti-bukti riil dan terperinci, maka gugatan
sedemikian tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
Menimbang, bahwa dalam gugatan Pembanding semula Tergugat
Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi meminta agar hak asuh atas anak yang
bernama Sergio Bastian Saragih berada pada Pembanding semula Tergugat dalam
Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Majelis Hakim tingkat banding
mempertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-04 tentang kutipan Akta Kelahiran
Nomor 1208-L-T-15072014-0145 atas nama Sergio Bastian Saragih, lahir pada
tanggal 12 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, terbukti bahwa usia Sergio Bastian Saragih
masih dibawah umur 18 Tahun, sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-undang
Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menerangkan “anak yang belum mencapai umur
18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan
orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” dan dalam
pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya pencabutan kekuasaan orang tua
dari kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, dan sejalan dengan
Yurisprudensi MARI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan “Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan sianak yaitu ibu”, maka sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa anak Penggugat dan
Tergugat belum dewasa atau masih dibawah umur dan keberadaannya saat
sekarang ini ada pada Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvesi selaku ibunya, sehingga hak pengasuhan patut berada pada
Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvesi dapat
dikabulkan;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan
Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konvensi dapat dikabulkan sebagian ;
III . DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.
Menimbang, bahwa kepada siapa pihak yang dihukum untuk membayar
biaya perkara dalam perkara aqou, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbang kan sebagai berikut:
Menimbang bahwa karena Gugatan Terbanding semula Penggugat dalam
Konvensi/Tergugat dalam Rekonvesi dikabulkan sebahagian, dan gugatan
Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi juga
dikabulkan sebagaian, maka kepada Pembanding semula Tergugat dalam
Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan kepada
Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara sebesar : nihil;
Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan
amar putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang telah menjatuhkan
putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 06 Oktober 2016 yang amarnya
menyebutkan kalimat mengabulkan gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi
sebagian namun tidak menutup kalimat menolak gugatan selebihnya;
Menimbang bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.797
K/Sip/1972 apabila Pengadilan dalam putusan hanya mengabulkan gugatan untuk
sebagian saja, dalam amar putusan harus dicantumkan rumusan deklaratif:
menolak gugatan selebihnya ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan
Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 06
Oktober 2016 harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding
akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;
Mengingat Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
M E N G A D I L I
- Menerima Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula
Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor
35/Pdt.G/2016/PN.Pms.tanggal 06 Oktober 2016 yang dimohonkan banding
tersebut, dengan; MENGADILI SENDIRI
I. DALAM KONPENSI 1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat dalam
Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat
dalam Rekonvensi dan Pembanding semula Tergugat dalam
Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah suami isteri yang sah
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Protestan Simalungun
(GKPS) Resort Sirpang Sigodang Kabupaten Simalungun pada tanggal 10
November 2011 yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten
Simalungun, dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil No. 1208-KW-
12072012-0001 tanggal 12 Juli 2012;
3. Menyatakan perkawinan Terbanding semula Penggugat dalam
Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Pembanding semula Tergugat
dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat
dalam Rekonvensi selebihnya ;
II. DALAM REKONPENSI 1. Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Tergugat dalam
Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan Terbanding semula
Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan
Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam
Rekonvensi nama : Sergio Bastian Saragih, berada pada pengasuhan
Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagai ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa dan
atau dapat menentukan sikapnya;
3. Menolak Gugatan Pembanding semula Tergugat dalam
Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi selebihnya;
III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI
Menghukum Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat
dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah), sedangkan kepada Terbanding semula Penggugat dalam
Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara sebesar : nihil.
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari KAMIS tanggal 06 APRIL 2017, oleh kami: CICUT
SUTIARSO sebagai Hakim Ketua Majelis, SABAR TARIGAN SIBERO, S.H., M.H.
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
dan BENAR KARO-KARO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim
Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam
pengadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Medan tanggal 08 Maret 2017 Nomor : 60/PDT/2017/PT.MDN, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 27 APRIL
2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota
tersebut serta H.T. BOYKE H.P.HUSNY, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Para Pihak maupun Kuasa Hukumnya.
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,
ttd. ttd.
1. SABAR TARIGAN SIBERO. S.H., M.H. CICUT SUTIARSO.
ttd.
2. BENAR KARO-KARO, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd.
H.T. BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H
Perincian Biaya :
1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Top Related