PENERAPAN TEKNOLOGIINFORMASI DALAM PBJ
(Integrated System: end to end)
Rapat Koordinasi PBJ Provinsi BaliGedung Wisma Sabha Utama,
20 Maret 2018
SUTAN L. LUBISDIREKTUR PERENCANAAN, MONITORING
DAN EVALUASI PENGADAAN
TANTANGAN & SOLUSI DALAM PBJUMUM :1. Korupsi di PBJ;2. Industri dan Produk
dalam Negeri belummenguasai pasar;
3. UMKM belum banyakberperan;
KHUSUS PBJ:1. Proses yang harus lebih
efisien, cepat,transparan.
2. Market correction (akses,kompetisi, harga).
3. Penghematan keuangannegara melalui PBJ.
INTEGRATEDPROCUREMENT SYSTEM:
1. Sistem InformasiRencana Pengadaan(SiRUP).
2. e-Tendering3. e-Catalogue/e-
Purchasing4. e-Pengadaan Langsung5. e-Swakelola6. e-Contract
Management7. e-Monev
• Data Program dan Kegiatan nantinyadapat dimanfaatkan Aplikasi SiRUP dariAplikasi Krisna maupun Aplikasi e-Musrenbang.
• Data Pagu Anggaran (tmsk BelanjaLsg/Tdk Lsg) dari setiap Program danKegiatan dapat dimanfaatkan AplikasiSiRUP dari Aplikasi RKA-KL maupunAplikasi SIMDA/SIMRAL/SIPKD/SIKD.
• TA 2018 dan 2019 akan diintegrasikanSIRUP dg Renja K/L dan RKA K/L.
BUDGETING
DIPA
RKA/KL
SIMDA/SIPKD/SIMRAL/SIKD
1. RPJMN2. RKP3. RENJA4. ADIK
KRISNA
STRATEGIC PLANNING
e-Musrenbang
Planning
INTEGRASI PERENCANAAN PBJ DENGAN RENCANASTRATEGIS DAN PENGANGGARAN
Si R U P
1. Maksud dan tujuan adalahmemberikan informasi dalamwaktu yang cukup agar penyediadapat ikutserta dan berkompetisidalam memenuhi kebutuhanPemerintah.
2. Pengadaan B/J dimulai dariperencanaan kebutuhan.
3. PA menyusun dan menetapkanRencana Umum Pengadaanserta mengumumkan secaraluas sekurang-kurangnya diwebsite K/L/D/I.
4. Penyusunan RUP Barang/Jasapada K/L/D/I untuk TahunAnggaran berikutnya atau TahunAnggaran yang akan datang, harusdiselesaikan pada TahunAnggaran yang berjalan.
5. Anggaran yang akan diprosesmelalui pengadaan barang/jasaHARUS dimuat dalam SiRUP.
6. Paket-paket pekerjaan yang tidakdiumumkan di SiRUP tidak dapatdiproses melalui sistem e-procurement (e-tendering, e-catalogue/e-purchasing).
Pasal 22(3) Pengumuman RUP dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi
Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).(4) Pengumuman RUP dapat ditambahkan dalam situs web
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumumanresmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.
Perpres No. 16 Tahun 2018
Si R U P
Rp. 853.5 T20172.2 J Paket
Rp. 684.3 T2015
• 34 Kementerian• 55 Institusi• 34 Provinsi• 417 Kabupaten• 92 Kota
• 86 AgensiLainnya
• 401.356Penyedia
SiRUP digunakan oleh :
1.6 J Paket
SiRUP
INTEGRASI DALAM SISTEM PENGADAAN
• Paket pengadaan yang tidak diumumkan diSiRUP TIDAK dapat diproses melalui sistem(e-tendering dan e-purchasing) karena IDRUP dibutuhkan untuk dua metodepemilihan tersebut.
• Paket pengadaan yang diumumkan di SiRUPdirencanakan dapat digunakan juga untukproses non e-tendering dan non e-purchasing.
• Setelah proses pelaksanaan pengadaan(pemilihan penyedia) dilanjutkan denganpencatatan dalam manajemen kontrak yanghingga saat ini belum dilakukan secaramenyeluruh.
e-Tendering
e-Purchasing
e-Management
Contract
Planning
Implementation
Non TenderingNon Purchasing
KEBIJAKANPENGADAAN secara ELEKTRONIK
(2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan melalui cara:
Electronic Tendering Electronic Purchasingmelalui e-Catalog
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan aturan perubahannya,Pasal 106 :
(1) Pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat dilaksanakan secaraelektronik
1. e-tendering;2. Lelang cepat;3. e-reverse auction;4. SiKAP/VMS;5. E-Panel Konsultan.
Perpres No. 16 Tahun 2018• Pasal 69(1) Penyelenggaraan Pengadaan
Barang/Jasa dilakukan secaraelektronik.
(2) Penyelenggaraan sebagaimanadimaksud pada ayat (1)menggunakan sistem informasiyang terdiri atas SistemPengadaan Secara Elektronik(SPSE) dan Sistem Pendukung.
• Pasal 71(1) Ruang Lingkup SPSE terdiri dari:
a.Perencanaan Pengadaan;b.Persiapan Pengadaan;c.Pemilihan Penyedia;d.Pelaksanaan Kontrak;e.Serah Terima Pekerjaan;f.Pengelolaan Penyedia; dang.Katalog Elektronik.
(2) SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memiliki interkoneksi dengan sisteminformasi perencanaan, penganggaran,pembayaran, manajemen aset, dansistem informasi lain yang terkaitdengan SPSE.
KEBIJAKANPENGADAAN secara ELEKTRONIK
e-TENDERING
Rp. 52 M2008
Rp.396.5 TSampai2017
AR 1 (pengumuman)
SPSE v3 (Semuaproses lelang)
SPSE v4 (fitur &keamanan)
200820102017
15.4%
11.2%
e-PURCHASING
Rp. 634.4 M
Rp. 46.8 T2017
2012
47 Komoditas98 K Produk1.4K Penyedia310K Paket
2 Komoditas2 Produk80 Penyedia1.2K Paket
DATA WAREHOUSE SEBAGAI PUSAT DATA
• Data dari seluruh sistempengadaan akan masuk kedalam Data Warehouse yangmencakup sejumlah datamisalnya transaksi, SDM(sertifikasi, Jabfung, pelatihan),advokasi dan pengaduan, danLPSE.
• Data Warehouse dapatdimanfaatkan oleh stakeholderPBJ dalam rangka mendukungmodernisasi pengadaan.
e-Tendering
e-Purchasing
e-Management
Contract
DataWarehouse
Planning
Implementation
Other LKPPApplication
Contract
Non TenderingNon Purchasing
INTEGRASI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN
• Untuk tahun 2018, integrasiyang direncanakan adalahantara aplikasi Monev NGyang dikembangkan olehLKPP dengan OM SPAN yangdikembangkan KementerianKeuangan.
• Untuk tahun 2019, integrasiakan dilanjutkan denganaplikasi keuangan daerah.
e-Tendering
e-Purchasing
e-Management
Contract
DataWarehouse
Jabfung
SIULP
Planning
Implementation
Contract
NonTendering
NonPurchasing
AplikasiKeuanganDaerah
Other LKPPApplication
OMSPAN (K/L)
INTEGRASI DENGAN MONEV NG
• Integrasi sistemperencanaan,eksekusi pengadaan,dan pembayarandengan Monev NGnantinya mampumemonitor setiaptahapan pengadaansampai realisasipembayaran.
• Monev NG akanmenampilkan rekapstatus prosespengadaan hinggatingkat satuan kerja.
e-Tendering
e-Purchasing
e-Management
Contract
DataWarehouse
OtherData
SurveyMonitoring(SUMON)
PROCUREMENT
Planning
Implementation
Contract
PAYMENT
OMSPAN
AplikasiKeuangan Daerah
Monitoring
REPORT
SISMONTEPRA
PolicyRecom.
Audit
NonTendering
NonPurchasing
Other’sLKPP
Applications
Top Related