1
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN BERKEDOK
ARISAN ONLINE ( STUDI KASUS DI POLRESTA JAMBI)
SKRIPSI
RATNA DELY SYAPUTRI
SHP. 151885
PEMBIMBING
Dr. RABIATUL ADAWIYAH, M. HI
PIDAYAN SASNIFA, SH., M. Sy
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2019
5
MOTTO
Artinya : Wahai orang-orang beriman. Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan.1
1 QS.An-Nisa: 135
6
PERSEMBAHAN
Alhamdulillahirobbil’alamin
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat kesehatan sehingga
saya dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh strata 1 (S1). Sholawat
beserta salam tidak lupa pula kukirimkan kepada Sang Pejuang Sejati Umat Islam
Yakni Rasulullah, Nabi Muhammad SAW.
Kuibaratkan karya kecilku ini bak sehamparan bunga mawar yang wanginya akan
tetap teringat sepanjang hayat, meski kelak raganya akan lekang terlengser oleh
waktu, dan kupersembahkan mawar ini untuk:
Ayahku sang pahlawan sepanjang hidupku Saudek, perjuanganmu dalam setiap
langkahku, mencari nafkah dan mendidikku untuk belajar dan terus belajar dari
sebuah titik hingga tersusun menjadi sebuah kalimat sehingga dari kalimat itu
kupergunakan untuk mencapai ridho Allah SWT.
Ibuku sang pelita disetiap titik gelapku Hasnah senantiasa mengajariku tentang
arti kesabaran dan memberikan warna dalam hidupku sehingga aku merasa dunia
begitu indah dengan cinta dan kasih sayangmu yang tak pernah habis oleh waktu.
Ustadz dan Ustadzah selaku Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu,
berbagi pengalaman serta bimbingan selama penulis menjalani pendidikan di UIN
STS Jambi.
Abangku Junaidi, Irwan, dan kakak perempuanku Iriang, yang senantiasa
membantuku dan menjadi penyemangat dalam setiap perjuanganku, serta adik-
adikku yang penuh dengan canda tawa.
Serta sahabatku di Jurusan Hukum Pidana Islam, Para pengurus Asrama Ma‟had
Al-Jami‟ah khususnya Demisioner 06 Putra Putri, teman-temanku yang tak bisa
kusebutkan satu-persatu, kalian adalah sahabat dan teman luar biasa.
7
ABSTRAK Ratna Dely Syaputri, SHP151885; Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Berkedok Arisan Online (Studi Kasus di Polresta Jambi).
Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap masalah yang berkenaan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok arisan online di wilayah hukum Polresta Jambi dan proses penyelesaian kasus terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok arisan online di Polresta Jambi. Metode penelitian skripsi ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan jenis kualitatif, metode pengumpulan data melalui studi lapangan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: (1) yaitu berdasarkan peran aparat hukum Kepolisian Resor Kota Jambi maka tindak pidana jenis penipuan berkedok arisan online dapat ditindak. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian ditempuh melalui dua tahapan, yaitu tahap pencegahan (preventif) dan penindakan (refresif). Pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian mulai dari tahap sosialisasi ke masyarakat, dengan cara menyampaikan langsung dan melalui media sosial, kemudian pada tahap penegakan hukum melalui penindakan (refresif) dilaksanakan oleh penyelidik dan penyidik Polresta Jambi melalui empat tahapan yaitu tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan dan tahap penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. kepolisian sebagai basis terdepan mengupayakan yang terbaik bagi masyarakat, semua tahap penegakan hukum berpedoman kepada Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mulai dari penyelidikan yaitu pengumpulan alat-alat bukti, saksi-saksi, memanggil pihak-pihak terkait sampai pemanggilan tersangka serta pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). (2). Proses penyelesaian kasus tindak pidana penipuan berkedok arisan online di Polresta Jambi dari tahun 2018 sebanyak dua kasus yang sama dapat diselesaikan oleh pihak Polresta Jambi yaitu dilakukan melalui empat tahapan, mulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan sampai ke tahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Kata Kunci: Penegakan, Tindak Pidana, Penyelesaian, Penipuan, online
8
KATA PENGANTAR
Assalamu‟alaikum warohmatullahi wabarokatuh
Alhamdulillahi robbil a‟lamin segala puji dan syukur kehadirat Allah
SWT, atas berkat limpahan rahmat taufik dan hidayahnya yang mana dalam
penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam semoga tetap
terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang dan
menuntun ummatnya menuju jalan penuh dengan kebenaran.
Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikit
hambatan dan rintangan yang penulis temui dalam pengumpulan data maupun
dalam penyusunannya. Namun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak,
terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka
skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas
penulis ucapkan adalah kata terimakasih kepada semua pihak yang turut
membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:
1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, Ma, selaku Rektor UIN STS Jambi
2. Bapak Dr. H. Su‟aidi, MA., Ph.D, Bapak H. Hidayat, M.Pd dan Ibu Dr. Hj.
Fadilah, M.Pd selaku wakil rektor I, II, dan III UIN STS Jambi.
3. Bapak Dr. A. A. Miftah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Jambi
4. Bapak H. Hermanto Harun, Lc.,M.HI.,Ph.D, selaku wakil Dekan I Bidang
Akademik Fakultas Syari‟ah UIN STS Jambi.
5. Ibu Dr. Rahmi Hidayanti, M. HI selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi
Umum, Perencanaan dan Keuangan serta Ibu Dr. Yuliatin, M.HI, selaku
10
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL.....................................................................................
LEMBARAN PERNYATAAN.......................................................................
PERSETUJUAN PEMBIMBING..................................................................
PENGESAHAN PANITIA UJIAN ...............................................................
MOTTO .........................................................................................................
PERSEMBAHAN............................................................................................
ABSTRAK........................................................................................................
KATA PENGANTAR.....................................................................................
DAFTAR ISI....................................................................................................
DAFTAR SINGKATAN.................................................................................
DAFTAR TABEL............................................................................................
DAFTAR GAMBAR.......................................................................................
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
x
xii
xiii
xiv
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar belakang Masalah ..................................................... 1
B. Rumusan Masalah .............................................................. 8
C. Batasan Masalah................................................................. 8
D. Tujuan Penelitian ............................................................... 8
E. Kegunaan Penelitian........................................................... 9
F. Kerangka Teori................................................................... 9
G. Tinjauan pustaka ................................................................ 17
BAB II : METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian ............................................. 21
B. Pendekatan Penelitian ........................................................ 21
C. Jenis dan Sumber Data ....................................................... 21
D. Instrumen Pengumpulan Data ............................................ 23
E. Tekhnik Analisis Data ........................................................ 24
F. Sistematika Penulisan......................................................... 25
BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Letak Geografis Polresta Jambi ......................................... 28
B. Wilayah Hukum Polresta Jambi ......................................... 29
C. Struktur Organisasi Polresta Jambi .................................... 32
11
D. Visi dan Misi Polresta Jambi.............................................. 35
E. Tugas Pokok dan Fungsi Polresta Jambi ............................ 36
F. Sarana dan Prasarana Polresta Jambi ................................. 41
BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penipuan Berkedok Arisan Online di Wilayah Hukum
Polresta Jambi.....................................................................
44
B. Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penipuan
Berkedok Arisan Online di Polresta
Jambi...................................................................................
57
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan ........................................................................ 70
B. Saran ................................................................................... 71
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE
12
DAFTAR SINGKATAN
POLRESTA : Kepolisian Resor Kota
POLSEK : Kepolisian Sektor
UU : Undang-undang
KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHAP : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
SPDP : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
BAP : Berita Acara Pidana
JPU : Jaksa Penuntut Umum
SATRESKRIM : Satuan Resor Kriminal
DALMAS : Pengendalian Massa
POLMAS : Pemolisian Masyarakat
BAG REN : Bagian Perencanaan
SIUM : Seksi Umum
SDM : Sumber Daya Manusia
BHABINKAMTIBMAS :Bhayangkara Pembina Keamanan dan ketertiban
Masyarakat
13
DAFTAR TABEL
Tabel : Jadwal Penelitian............................................................... 27
14
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 : Struktur Organisasi Polresta Jambi.......................................... 32
15
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Masyarakat sebagai sistem perkumpulan dari mahluk sosial merupakan
wadah bagi anggota-anggotanya didalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan
hidupnya. Kebutuhan itu dapat berupa interaksi sosial dan menjalani kehidupan
dengan semaksimal mungkin. Oleh karenanya, maka manusia yang satu
mengadakan hubungan dengan manusia lainnya, akibatnya proses interaksi
senantiasa berlangsung tanpa henti.2
Di Indonesia, arisan sudah menjadi budaya. Sebab arisan bukan hanya
sekedar mengumpulkan uang, tetapi juga mempererat tali silaturahmi antara
manusia. Arisan menjadi salah satu ide yang sangat kreatif dikalangan
masyarakat termasuk untuk memutar sistem keuangan mereka sehingga semua
dapat menikmati hasilnya walau menggunakan jangka waktu dan dengan cara
yang sangat sederhana seperti menabung mereka dapat menikmati hasil dari apa
yang mereka lakukan.
Seiring perkembangan zaman, arisan tidak hanya dilakukan dengan
pertemuan tetapi juga dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan tekhnologi
melalui media sosial yang dikenal dengan arisan online. Arisan online tentunya
lebih beresiko tinggi untuk terjadinya penipuan dan penggelapan karena dilakukan
dengan orang-orang yang tidak saling bertemu dan tidak saling mengenal.
2 Faisal, Menerobos Positivisme Hukum, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2010), hlm.
1.
16
Bagi para oknum, tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk
dilakukan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan
berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik
melalui serangkaian bohong ataupun fiktif bahkan secara berevolusi secara apik
dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin
tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin
kompleks. Masalahnya adalah banyak masyarakat luas yang tidak mengetahui
modus apa saja yang digunakan oleh penipu dalam melakukan penipuan.
Mengenai kejahatan penipuan secara pokok diatur dalam pasal 378 KUHP,
rumusan dari kejahatan penipuan adalah :
Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 3
Namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi
elektronik dikarenakan arisan tersebut dilakukan secara online terdapat ketentuan
dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Tekhnologi
Elektronik dalam pasal 28 ayat 1 menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan
tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan
kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” 4
Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi Tekhnologi Elektronik diancam pidana penjara paling
3 Pasal 378 KUHP 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Tekhnologi Elektronik dalam
pasal 28 ayat 1.
17
lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar, sesuai pengaturan
Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Informasi Tekhnologi Elektronik
Adapun dasar hukum daripada penipuan atau dusta terdapat dalam Al-
Qur‟an Surat Al- Baqarah ayat 188:
Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang
lain diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta yang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.5
Peraturan perundang-undangan dan ayat Al-Qur‟an tersebut diatas,
menjadi landasan yuridis yang menjelaskan bahwa tindakan penipuan berkedok
arisan online merupakan suatu tindak pidana yang dilarang. Untuk itu dalam
upaya menyelesaikan permasalahan ini, maka perlunya penerapan peraturan
perundang-undangan tersebut melalui instrumen penegakan hukum terhadap
pelaku penipuan berkedok arisan online.
Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang menarik untuk dikaji
karena berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Hukum tidak mungkin
dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya, karena ia hanya berupa
kaidah. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia (aparat penegak hukum)
untuk mewujudkan kehendak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu,
maka penegakan hukum (law enforcement) tidak sekedar menegakkan mekanisme
5 Al-Qur‟an Al-Qarim Al-hadi Mushaf latin, Laj nah Pentashih Al-Qur‟an Kementrian
Agama RI, Jakarta: Insan Madya Pustaka, Cetakan ke-2, 2013, hlm, 29.
18
formal dari suatu aturan hukum, tapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai
keutamaan yang terkandung dalam kaidah hukum tersebut.
Di Indonesia telah banyak terjadi kasus penipuan berkedok arisan online,
diantaranya terjadi di Palembang, Bekasi, Ambon, Medan dan termasuk Jambi.
Kasus penipuan arisan online yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat, dilakukan oleh
perempuan berinisial DS dilaporkan para korban di Kepolisian Polda Metro Jaya.
Pelaku dituding menghimpun dana dari anggota yang berjumlah sekitar 3000
orang. DS menjanjikan anggotanya mendapat bagi hasil setiap 10 hari dan bonus
undian berupa logam mulia dan perhiasan. Alasan korban termotivasi untuk ikut
arisan online yaitu tergoda besarnya keuntungan dan adanya bonus yang janjikan
oleh pelaku penipuan. Arisan dinilai korban berjalan lancar selama enam bulan
pertama. Para anggota yang tergiur keuntungan pun terus menginvestasikan
uangnya hingga mencapai ratusan juta rupiah. Namun, beberapa bulan terakhir
pengelola yang diketahui tinggal di Yogyakarta menghilang tanpa kejelasan.6
Kasus yang sama terjadi di Kota Jambi, berdasarkan hasil wawancara pada
tahap studi awal dilapangan dengan Brigadir Prasetyo Utomo, S.H, Penyidik Unit
Tindak Pidana Tertentu (Tipiter), Satreskrim Polresta Jambi, bahwa selama tahun
2018 telah terjadi dua kasus penipuan berkedok arisan online melalui Facebook di
wilayah Kota Jambi yaitu terjadi di Pall Merah oleh pelaku sepasang suami istri
berinisial M dan R dan kasus kedua terjadi di Pasir Putih oleh pelaku berinisial
NC.7
6 https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com, diakses tanggal 25 Mei 2019. 7 Wawancara dengan Brigadir Prasetyo Utomo, S.H, Penyidik Unit Tindak Pidana
Tertentu (Tipiter), Satreskrim Polresta Jambi, (Studi awal di Lapangan)
19
Pada kasus penipuan berkedok arisan online yang terjadi di Pasir Putih
yang dilakukan oleh seorang wanita yang berinisial NC dengan modus arisan
online. Brigadir Prasetyo Utomo, S.H, Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu
(Tipiter), Satreskrim Polresta Jambi mengatakan bahwa kejahatan NC berhasil
diungkap setelah adanya laporan dari korban bernama Arianti, warga kota Jambi
yang mengalami kerugian belasan juta rupiah akibat tertarik ajakan pelaku, atas
laporan itu, akhirnya NC diamankan tim Buser Satreskrim Polresta Jambi di
kediamannya di Jalan H. Badar, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan,
Kota Jambi.8
Hal ini dibenarkan oleh Kasatreskrim Polresta Jambi Kompol Yudha
Lasmana melalui humas Brigadir Polisi Alamsyah Amir yang mengatakan bahwa
benar, kasus dugaan penipuan menggunakan jejaring sosial dengan modus arisan
online tersebut. Beliau menceritakan kronologinya sebagai berikut:
Penangkapan Nc tersebut dilakukan setelah adanya laporan yang masuk ke Polresta Jambi. Adapun modus operandi tersangka awalnya berteman di media sosial melalui Facebook (FB), bahwa dirinya membuka arisan online dengan menjanjikan keuntungan cukup besar. Tersangka NC menjanjikan keuntungan senilai 50 hingga 100 persen, sehingga korban tergiur ikut investasi kepada tersangka. Tanpa curiga dan dipikir terlebih dahulu, korban menyetorkan uang pribadinya sebesar 15,5 juta melalui rekening BRI milik tersangka. Korban percaya, setelah tersangka menerangkan bahwa keuntungan tersebut didapat karena uang nasabah diputar di koperasi yang ada di Jakarta. Tidak lama usai menyetor investasi, korban hanya menerima uang keuntungan Rp. 3,5 juta. Angka itu jauh dari yang di janjikan tersangka, yakni sebesar 50 hingga 100 persen. Merasa ada yang aneh dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, korban mencari informasi dan keberadaan koperasi yang dikatakan tersangka. Namun, koperasi tersebut ternyata fiktif. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian Rp. 12 juta.9
8 Wawancara dengan Brigadir Prasetyo Utomo, S.H, Penyidik Unit Tindak Pidana
Tertentu (Tipiter), Satreskrim Polresta Jambi, 10 April 2019. 9 Wawancara dengan Brigadir Alamsyah Amir, S.H, Paur Log Humas, Polresta Jambi, 10
April 2019.
20
Usai mendapatkan laporan korban yang merasa di perdaya pelaku, anggota
Satreskrim Polresta Jambi langsung melakukan penyelidikan terkait kegiatan
arisan serta keberadaan pelaku.
Hasil penyelidikan didapat informasi bahwa korban yang dirugikan tidak hanya satu orang, tetapi ada beberapa orang. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti.10 Sesuai dengan kasus diatas, dalam arisan tidak selalu mengalami
kelancaran seperti yang diharapkan. Adakalanya dipihak anggota atau penerima
uang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penipuan. Adapun faktor-
faktor korban tertarik arisan online menurut Amstrong, Kotler dan Da Silva
disebabkan 3 faktor, yaitu11 (1) faktor sosial yang didalamnya terdapat kelompok,
pengaruh keluarga, dan lingkungan, (2) faktor personal yang didalalamnya
terdapat situasi ekonomi, konsep sendiri, usia, dan pekerjaan, (3) faktor psikologi
yang didalamnya terdapat motivasi, pemahaman, kepercayaan dan cara berpikir,
(4) faktor kultural yang didalamnya terdapat cabang kebudayaan dan kelas sosial.
Terjadinya dua kasus tindak pidana penipuan berkedok arisan online di
wilayah Kota Jambi pada tahun 2018, perlunya penegakan hukum yang tegas oleh
pihak kepolisian dalam menjalankan tugas terutama dalam manajemen penyidikan
agar dapat menangkap setiap pelaku tindak pidana penipuan berkedok arisan
online seperti yang telah ditegaskan oleh aturan hukum yang berlaku. Hal-hal
semacam inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya cerminan kinerja
Kepolisian ditengah masyarakat, apakah kepolisian bekinerja baik dimasyarakat
10 Wawancara dengan Brigadir Prasetyo Utomo, S.H, Penyidik Unit Tindak Pidana
Tertentu (Tipiter), Satreskrim Polresta Jambi, 10 April 2019. 11 http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article diakses tanggal 25 Mei 2019.
21
atau sebaliknya. Masyarakat yang tinggal di Kota mempunyai modernisasi dalam
pengembangan bagaimana mencari berbagai macam cara agar bisa mendapatkan
penghasilan, baik melalui cara yang baik maupun cara yang melanggar aturan
hukum. Penegakan maupun pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian haruslah
konkret dan benar-benar dapat ditegakkan, sehingga hal-hal yang menjadi tujuan
terbentuknya hukum dan jaminan kesejahteraan dapat terbentuk ditengah
masyarakat.
Kepolisian adalah pengayom masyarakat dimana seharusnya mencegah
setiap kejahatan-kejahatan yang muncul ditengah masyarakat. Tugas Kepolisian
yang utama sebagaimana yang tercantum dalam Undang-unang Kepolisian Nomor
02 Tahun 2002 Pasal 13 huruf C adalah melindungi, mengayomi, dan melayani
dari berbagai penyakit masyarakat.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian guna masyarakat luas dapat mengetahui tentang sejauh
mana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap
pelaku tindak pidana penipuan berkedok arisan online selaku pendamping dan
pengayom masyarakat dalam rangka mencegah setiap kejahatan-kejahatan yang
timbul dimasyarakat dan bagaimana penyelesaian terhadap kasus penipuan
berkedok arisan online di Polresta Jambi. Sehingga penulis mengangkat dalam
sebuah skripsi yang berjudul: “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan
Berkedok Arisan Online (Studi Kasus di Polresta Jambi)”.
22
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan
berkedok arisan online diwilayah hukum Polresta Jambi?
2. Bagaimana proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana penipuan
berkedok arisan online di Polresta Jambi.
C. Batasan Masalah
Agar peneliti skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan
terfokus pada pokok-pokok permasalahan yang ditentukan, maka penulis
membatasi permasalahan dengan fokus penelitian pada proses penegakan hukum
terhadap pelaku penipuan berkedok arisan online (melalui akun Facebook) berupa
uang diwilayah hukum Polresta Jambi tahun 2018 yaitu di Pall Merah dan Pasir
Putih.
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka
tujuan dari peneliti ini adalah :
a. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
penipuan berkedok arisan online diwilayah hukum Polresta Jambi.
b. Untuk mengetahui proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana penipuan
berkedok arisan online di Polresta Jambi.
23
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian dan penulisan skripsi ini, yaitu sebagai
berikut:
a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada
Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Sulthan Thaha Saifudddin Jambi.
b. Dari sisi akademis hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran
dalam ilmu hukum khususnya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Pidana Islam
tentang bagaimana upaya penegakan hukum dan proses penyelesaian kasus
terhadap pelaku penipuan berkedok arisan online di wilayah hukum Polresta
Jambi.
E. Kerangka Teori
1. Teori Penegakan Hukum
Penegakan hukum disebut dalam bahasa inggris Law enforcement, dan
dalam bahasa belanda disebut rechtsshandhaving. Secara umum penegakan
hukum meliputi kegiatan atau tindakan yang bersifat preventif (upaya pencegahan
melalui sosialisasi, negoisasi, supervisi, nasehat dan sebagainya) maupun tindakan
yang bersifat refresif (upaya penindakann yang dimulai dari penyelidikan,
penyidikan, pemeriksaan, penuntutan sampai kepada penerapan sanksi
administrative, perdata maupun hukum pidana).12
Di Indonesia, banyak ahli hukum yang mengemukakan teori penegakan
hukum. Namun dari beberapa teori yang ada, khusus dalam penelitian ini
menggunakan teori penegakan hukum Sudarto, yang dijadikan sebagai landasan
12 Jur. Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm
48-49.
24
teorinya, Sudarto memberikan arti penegakan hukum adalah perhatian dan
penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-
sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan melawan hukum yang
mungkin akan terjadi (onrecht in potentie).13
Selanjutnya, menurut Sudarto di dalam proses penegakan hukum terdapat
tiga kerangka konsep yang dapat di bagi, diantaranya yaitu:
a. Konsep Penegakan Hukum Preventif (pencegahan)
Penegakan hukum preventif (pencegahan) adalah suatu tindakan yang
diberikan oleh pihak berwajib dan berwenang sebelum penyimpangan sosial
terjadi agar suatu tndak pidana atau pelanggaran dapat diredam atau dicegah.
Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui
pendidikan, bimbingan, pengarahan dan ajakan.
b. Konsep Penegakan Hukum Refresif (penindakan)
Penegakan hukum refresif (penindakan) adalah suatu tindakan aktif
yang dilakukan oleh pihak yang berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi,
tujuannya adalah agar penyimpangan yang terjadi tersebut dapat dihentikan.
Penegakan hukum refresif dilakukan berdasarkan aturan hukum acara pidana yang
berlaku.
c. Konsep Penegakan Hukum Kuratif (perbaikan).
Penegakan hukum kuratif (perbaikan) adalah suatu tindakan yang
dilakukan oleh pihak berawajib setelah terjadinya penyimpangan sosial. Tindakan
ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku penyimpangan
13 Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan
Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 141.
25
agar dapat menyadari kesalahannya dan mau memperbaiki kehidupan. Sehingga
dikemudian hari tidak lagi mengulangi kesalahannya.14
2. Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan Hukum dan Asas Kemanfaatan
Hukum
Ajaran Cita Hukum (Idee de Recht) menyebutkan adanya tiga unsur cita
hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum
(rechtssicherkeit), keadilan (gerechtigkeit) dan kemanfaatan (zweckmasigkeit).
Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas
tersebut.15
Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas
juga dapat berarti hukum dasar. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan
dalam istilah umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai
pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi
petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Asas hukum umum adalah norma dasar
yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap
berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan
pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Asas hukum tidak boleh
dianggap norma konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum
atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.16
14 Sudarto, Hukum dan Hukum pidana, (Bandung: Alumni 1986), hlm 81. 15 Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, Jurnal Berkata
Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 388.
16 Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 Mei 2014, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 219.
26
3. Penipuan
Pengertian dari penipuan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah
proses, cara, perbuatan menipu, perkara menipu (mengecoh). Menipu:
mengenakan tipu muslihat, mengakali, memperdayakan.17
Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang
tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan,
mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu
tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang
dapat dikenakan hukuman pidana.18
Secara yuridis tindakan penipuan berkedok arisan online merupakan
tindakan melawan hukum serta bertentangan dengan aturan perundang-undangan
yang berlaku. Mengenai kejahatan penipuan secara pokok diatur dalam pasal 378
KUHP, rumusan dari kejahatan penipuan adalah :
Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.19 Terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
dikarenakan arisan tersebut dilakukan secara online terdapat ketentuan dalam
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Tekhnologi Elektronik
dalam pasal 28 ayat 1 menyatakan:
17 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3,( Jakarta: Balai Pustaka,2005), hlm. 1199. 18 Ray Pratama Siadari, “Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan”,
raypratamas.blogspot.com/2012/02. Diakses tanggal 8 Mei 2019. 19 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), hlm. 36.
27
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” 20 Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi Tekhnologi Elektronik diancam pidana penjara paling
lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar, sesuai pengaturan
Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Informasi Tekhnologi Elektronik.
Berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tersebut diatas, sangat
jelas bahwa tindakan penipuan berkedok arisan online merupakan suatu tindak
pidana yang mealawan hukum. Oleh karena itu barangsiapa yang melakukan
penipuan berkedok arisan online, akan ditindak secara tegas dan adil berdasarkan
aturan hukum yang berlaku.
Penipu dalam pandangan Islam adalah suatu perilaku yang bersumber dari
kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan harta.
Jika ditinjau dari tujuan hukum, yang antara lain seperti yang dikemukakan di
atas, akibat penipuan pihak tertipu dirugikan. Perbedaan kesalahan bukan hanya
pada pihak penipu, melainkan pihak pemilik harta juga bersalah, yaitu karena
kebodohannya, sehingga ia tertipu. Atas dasar itu sanksi yang dikenakan terhadap
penipu lebih ringan dibandingkan dengan pidana pencurian. Namun jika ditinjau
dari sisi pelakunya, penipu lebih memiliki potensi psikis yaitu kepandaian, baik
dalam kata-kata, maupun dalam bidang administrasi. Dampak negatif yang
ditimbulkan yaitu kerugian dari pihak korban, besar kemungkinan berlipat ganda
daripada kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian. Ditinjau dari ruh syariat
20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Tekhnologi Elektronik dalam pasal 28 ayat 1.
28
menipu adalah membohongi. Berlaku dusta adalah merupakan ciri munafik,
Munafik seperti dinyatakan dalam Al-Qur‟an Surah An-Nisa‟ ayat 145:
Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sama sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong bagi mereka. 21 Ayat di atas memberikan penilaian kepada orang munafik lebih
membahayakan daripada orang kafir. Jika merampas atau merampok harta
hukumannya seperti hukuman orang kafir yaitu hukum bunuh, maka hukuman
terhadap orang munafik minimal sama dengan hukuman yang ditentukan terhadap
perampok.22
Bila ditinjau dari hukum pidana Islam maka sanksi yang diberikan kepada
pelaku tindak pidana peggelapan/penipuan arisan online adalah jarimah hudud
dalam penerapan hukumnya adalah had yaitu ganti kerugian dan potong tangan.23
4. Pengertian Arisan
Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia arisan adalah kegiatan
mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang
kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya,
undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua
anggota memperolehnya.24
21 Al-Qur‟an Al-Qarim Al-hadi Mushaf latin, Lajnah Pentashih Al-Qur‟an Kementrian
Agama RI, Jakarta: Insan Madya Pustaka, Cetakan ke-2, 2013, hlm, 101. 22 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.71 23Sri Awalin Sudesti, Skripsi, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk
Penggelapan Arisan Online (Studi Putusan Nomor: 1562/ Pi.B/2015/PN.Plg)”, Program Studi Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
24Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3,( Jakarta: Balai Pustaka,2005), hlm.65.
29
Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur
(berkala) pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu
anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang biasanya dilakukan dengan cara
pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang
dengan perjanjian. Dalam budaya arisan, setiap kali salah satu anggota kelompok
memenangkan uang pengundian, maka pemenang tersebut memiliki kewajiban
untuk menggelar pertemuan berikutnya arisan akan diadakan. Arisan beroperasi
diluar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang. Namun
kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur
“paksa” karena anggotanya diharuskan membayar dan datang setiap kali undian
akan dilaksanakan.
Ada banyak macam-macam arisan yang sering diselenggarakan didalam
masyarakat Indonesia mulai dari arisan biasa, arisan tembak, arisan sistem gugur
hingga arisan online. Namun dalam penelitian ini hanya membahas tentang
penipuan berkedok arisan online.
Sesuai dengan namanya arisan online adalah arisan yang dimainkan secara
online dan media sosial menjadi wadah utamanya.karena ini dilakukan secara
online, tidak heran jika diantara anggota arisan bisa saja tidak saling mengenal.
Sistem yang digunakan bisa flat atau menurun. Anggota bisa memilih urutan dan
nominal setoran yang mereka sanggupi. Arisan ini cukup riskan dan dan beresiko
tinggi, banyak kasus penipuan yang mengatasnamakan arisan ini.25
25 Futuready.com/ Artikel/macam-macam arisan yang menguntungkan, diakses tanggal
30 Maret 2019.
30
5. Arisan Dalam Perspektif Hukum Islam
Arisan dikenal oleh sebagian orang Arab dengan istilah jam’iyyah
(kumpulan peserta arisan). Ini termasuk masalah kontemporer yang tengah marak
ditekuni oleh banyak kaum muslimin mengingat manfaat yang mereka rasakan
darinya. Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama ahli fatwa masa kini. Ulama
dunia mengartikan arisan dengan istilah jum’iyah al-Muwazhzhafin atau al-qardu
al-ta’awuni. Jum’iyah al-Muwazhzhafin dijelaskan para Ulama sebagai
bersepakatnya sejumlah orang dengan ketentuan setiap orang membayar sejumlah
uang yang sama dengan yang dibayarkan yang lainnya. kesepakatan ini dilakukan
pada akhir setiap bulan atau akhir semester (enam bulan) atau sejenisnya,
kemudian semua uang yang terkumpul dari anggota diserahkan kepada salah
seorang anggota pada bulan kedua atau setelah enam bulan sesuai dengan
kesepakatan mereka. Demikian seterusnya, sehingga setiap orang dari mereka
menerima jumlah uang yang sama seperti yang diterima orang sebelumnya.
terkadang arisan ini berlangsung satu putaran atau dua putaran atau lebih
tergantung pada keinginan anggota.26
Hukum arisan secara umum, termasuk muamalat yang belum pernah
disinggung di dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya
dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan. Para Ulama
menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaedah fikih yang berbunyi:
26 Kholid Syamsudin, http://almanha.or.id//arisan-dalam-pandangan-islam/di akses pada
tanggal 27 April 2019.
31
Artinya : Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya) .
Menurut pendapat Ali Mustofa Yakub dalam bukunya mengatakan bahwa
arisan sebenarnya menurut agama diperbolehkan, dengan catatan tidak ada pihak
yang dirugikan dan tidak adanya sistem perjudian didalamnya. Kebolehan itu juga
bisa menjadi haram, jika ada sesuatu yang menjadikan haram, yaitu hilangnya
ketentuan-ketentuan diatas.27
F. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu
(penelitian-penelitian lain) yang terkait dengan penelitian ini pada aspek
focus/tema yang diteliti. Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan
tentang penelitian sebelumnya yang berkaitan dan sekaligus menjadi acuan
penulis dalam melakukan penelitian ini, diantaranya:
Pertama, Priskila Askahlia Sanggo yang berjudul,“ Kajian Yuridis
Penipuan Arisan Online dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Surabaya Nomor. 842/PID.SUS/2015/PN.SBY)”, Penelitian Penulisan
hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku
penipuan arisan online menurut UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan
transaksi elektronik serta untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam
27 Ali Mustofa Yakub, Fatwa-fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal, Cet 1, (Jakarta: Pustaka
Firdaus, 2007), hlm. 209.
32
memutus perkara arisan online pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sikap preskriptif
dimana menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis
data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Jenis data sekunder yang
digunakan mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Tekhnik Pengambilan
bahan hukum adalah studi pustaka dan tekhnik analisis bahan hukum yang
digunakan adalah pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil pembahasan dihasilkan
suatu simpulan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan arisan online
harus ada kesengajaan atau kesalahan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan
unsur-unsur didalam pasal 28 ayat (1) yang ancaman pidananya terdapat dalam
pasal 45 ayat (2). Pertimbangan hakim yang telah dirumuskan Hakim Pengadilan
Negeri Surbaya telah sesuai dan telah dipertimbangkan secara seksama baik yang
bersifat yuridis maupun non-yuridis maupun terpenuhinya unsur-unsur tindak
pidana penipuan arisan online, tujuan pemidanaan serta fungsi pemidanaan.28
Kedua, Sri Awalin Sudesti yang berjudul, “Tinjauan Hukum Pidana Islam
Terhadap Bentuk Penggelapan Arisan Online (Studi Putusan Nomor: 1562/
Pi.B/2015/PN.Plg). Ada tiga hal yang diangkat menjadi fokus penelitian yaitu,
pertama bagaimana kronologi Tindak Pidana Penggelapan Arisan Online Nomor:
1562/Pi.B/2015/PN.Plg. Kedua, bagaimana pertimbangan Hukum Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Palembang dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak
Pidana Penggelapan Arisan online Nomor: 156/ Pi.B/2015/PN.Plg. Ketiga
28 Mahasiswa Fakultas Hukum, Kajian Yuridis Penipuan Arisan Online dalam perspektif
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 842/PID.SUS/2015/PN.SBY,(Universitas Negeri Surabaya,2015.
33
bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor:
1562/Pi.B/2015/PN.Plg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah
data sekunder yang terdiri dari tiga bagian yaitu, bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-
bahan yang mengikat berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bahan hukum
sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum
primer, seperti Al-Quran, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ahli
hukum, buku-buku, skripsi, jurnal. Bahan hukum tersier adalah bahan yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, website. Hasil penelitian ini
dapat disimpulkan bahwa sanksi yang dapat diberlakukan kepada pelaku tindak
pidana penggelapan arisan online terdapat dalam pasal 372 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana berupa kurungan penjara maksimal 4 tahun dan denda Rp. 900,-
(sembilan ratus rupiah). Bila ditinjau dari hukum pidana Islam maka sanksi yang
diberikan kepada pelaku tindak pidana peggelapan arisan online adalaj jarimah
hudud dalam penerapan hukumnya adalah had yaitu ganti kerugian dan potongan
tangan.29
Ketiga, Syarifah Megawati yang berjudul, “Penegakan Hukum Pidana
Terhadap Pelaku Penipuan yang Dilakukan Melalui Media Elektronik
Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
Tekhnologi Elektronik Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru” Jenis penelitian
29 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Penggelapan Arisan Online (Studi Putusan Nomor: 1562/ Pi.B/2015/PN.Plg), (UIN Raden Fatah Palembang, 2015)
34
yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum sosiologis yang disebut juga
dengan penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer yang didapat
langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dalam penelitiannya. Hasil
Penelitiannya yaitu terjadinya tindak pidana penipuan media elektronik
dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi, lingkungan, sosial budaya, mudahnya
melakukan kejahatan tersebut dan karena masyarakat mudah tertipu serta
kelemahan penegakan hukum itu sendiri dikarenakan minimnya personil, sarana
dan prasarana tekhnologi informasi yang membantu Kepolisian dalam proses
penyelidikan. 30
Dari beberapa hasil penelitian diatas memang ditemukan hasil penelitian
yang mengkaji tentang penipuan berkedok arisan online, namun terdapat
perbedaan dengan penelitian yang akan saya teliti yakni mengkaji tentang
bagaimana upaya penegakan hukum diwilayah hukum Polresta Jambi terhadap
pelaku tindak pidana penipuan berkedok arisan online dan proses penyelesaian
kasus penipuan berkedok arisan online di Polresta Jambi.
30 Mahasiswa Fakultas Hukum, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan yang
Dilakukan Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Tekhnologi Elektronik Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, (2015)
21
BAB II
METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Adapun lokasi penelitian skripsi ini dilaksanakan di Polresta Jambi.
Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini, dikarenakan adanya kasus penipuan
berkedok arisan online yang terjadi diwilayah Kota Jambi yang menjadi wilayah
hukum Polresta Jambi, khususnya yang terjadi pada tahun 2018. Sedangkan
untuk waktu penelitian skripsi ini berlangsung dari bulan April-Juni 2019.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
empiris. Dalam usaha untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan
sebagai bahan penyusun skripsi ini, penelitian ini menggunakan jenis kualitatif
yang bersifat deskriptif dan analisis.
C. Jenis dan Sumber data
1. Jenis Data
Dalam Penelitian ini, Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan
data sekunder.
a. Data Primer, yaitu data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang
diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek
penelitian atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan.
Data pokok yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung
dari lokasi penelitian yaitu di Polresta Jambi, baik yang berbentuk data
22
tertulis seperti laporan-laporan maupun data hasil observasi, wawancara dan
dokumentasi dengan pihak Polresta Jambi.
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan atau
pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumen) atau
data yang berbentuk sudah jadi.31 Data ini diperoleh dengan cara mengutip
dari sumber lain seperti Al-Qur‟an, hadist, dokumen berupa perundang-
undangan dan dokumen hasil penyidikan, buku, jurnal, artikel, maupun
website yang berkaitan dengan kasus penipuan berkedok arisan online yang
terjadi di wilayah hukum Polresta Jambi.
2. Sumber Data
Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dapat berupa
bahan pustaka atau orang (informan atau responden). Penentuan sumber data
didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan seperti sumber data dari
dokumentasi dan sumber data dari lapangan. Adapun sumber data dari
penelitian ini yaitu bersumber dari informan-informan dari instansi yang
berwenang serta literatur-literatur yang berkaitan dengan kasus penipuan
berkedok arisan online di wilayah hukum Polresta Jambi.
Adapun yang menjadi informan pihak Polresta Jambi yaitu Penyidik Unit
Tipiter Satreskrim Polresta Jambi Brigadir Prasetyo Utomo, SH, Paur Log
Polresta Jambi Brigadir Alamsyah Amir, SH dan Aipda Sarip, SH.
31 Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif, Kualitatif, (Jakarta:
GP Press, 2008), hlm. 253.
23
D. Instrumen Pengumpulan Data
Penulis menggunakan tekhnik penelitian lapangan sebagai tekhnik
pengumpulan data. Untuk memudahkan dalam menghimpun data-data dan fakta
dilapangan, maka penulis menggunakan beberapa tekhnik antara lain:
1. Observasi
Pengamatan (Observasi) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti
atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan
selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan
melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat seobyektif mungkin.32
Dalam penelitian ini metode observasi yang digunakan adalah metode observasi
partisipatif, dimana peneliti mengamati secara langsung keadaan yang ada di
lapangan tentang proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok
arisan di Polresta Jambi.
2. Wawancara
Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan
responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan
tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang
melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya
menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan,
pengalaman, emosi, motif, yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan. Di
sinilah terletak keunggulan dari metode wawancara.33
32W.Gulo, Metodologi Penelitian, ( Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002),
hlm. 116. 33 Ibid, hlm. 186.
24
Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa
narasumber yang terkait langsung dengan proses penegakan hukum terhadap
pelaku penipuan berkedok arisan online di wilayah hukum Polresta Jambi yaitu
Penyidik Unit Tipiter Satreskrim Polresta Jambi Brigadir Prasetyo Utomo, SH,
Paur Log Polresta Jambi Brigadir Alamsyah Amir, S. H dan Aipda Sarip, S. H.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti
untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media
tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang
bersangkutan mengenai kasus yang di teliti.34 Dalam penelitian ini, peneliti
mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang ditulis atau dibuat langsung
oleh subjek bersangkutan mengenai proses penegakan hukum terhadap pelaku
tindak pidana penipuan berkedok arisan online di wilayah hukum Polresta Jambi
yaitu dokumentasi hasil penyidikan, dokumentasi struktur organisasi,
dokumentasi daftar nama pejabat, dan dokumentasi mengenai gambaran umum
Polresta Jambi..
E. Tekhnik Analisis Data
Adapun analisis data dalam penelitian ini yaitu berbentuk analisis data
kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dilaksanakan dengan tiga
bentuk yaitu:
34 Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010),
hlm. 143.
25
1. Mengumpulkan Data
Mengumpulkan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data
yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun tujuannya
yaitu untuk memudahkan peneliti dalam memilih dan memilah data-data yang
direduksi dalam penelitian ini yakni data-data yang berhubungan dengan proses
penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok arisan di wilayah hukum
Polresta Jambi.
2. Menyajikan Data
Data-data yang telah di kumpulkan di atas, kemudian disajikan dengan
cara dipisahkan dan dipetakan data-data yang serupa ke dalam bagian- bagian
tertentu yang diberi tanda. Ada berupa bentuk dokumentasi berupa gambar dan
berupa bentuk wawancara.
3. Membuat Kesimpulan
Setelah melakukan pengumpulan data dan penyajian data, maka langkah
terakhir yang dilakukan dalam menganalisis data kualitatif, yaitu membuat
kesimpulan sementara dari data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil
langkah-langkah awal untuk penelitian lanjutan dan mengecek kembali data-data
asli yag diperoleh.35
F. SistematikaPenulisan
Dalam penulisan skripsi ini, penulis mencantumkan sistematika penelitian
guna mempermudah bagi pembaca diantaranya sebagai berikut:
35 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi, (Jakarta: Syariah Press,
2012), hlm. 69-70.
26
Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi latarbelakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan masalah, kerangka teori, dan
tinjauan pustaka.
Bab II Metode Penelitian. Bab ini membahas tentang lokasi dan waktu
penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan
data, teknik analisis data, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.
Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Pembahasan ini
memberikan gambaran umum terkait lokasi penelitian yaitu meliputi tentang
Letak Geografis Polresta Jambi, wilayah hukum Polresta Jambi, struktur
organisasi Polresta Jambi, visi dan misi Polresta Jambi, tugas pokok dan fungsi
Polresta Jambi, serta sarana dan prasarana Polresta Jambi.
Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian. Memuat penjelasan isi dari
penulisan skripsi ini yaitu membahas tentang upaya penegakan hukum terhadap
pelaku tindak pidana penipuan berkedok arisan online di wilayah hukum Polresta
Jambi dan proses penyelesaian tindak pidana penipuan berkedok arisan online di
Polresta Jambi.
Bab V Penutup. Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari kesimpulan hasil
penulisan skripsi, saran-saran dan penutup.
27
G. Jadwal Penelitian
Tabel 1
Jadwal Penelitian
Catatan : Jadwal Berubah Sesuai Waktu
No Kegiatan
Waktu Penelitian September
2018 Oktober
2018 Januari 2019
Februari 2019
Maret 2019
April 2019
Mei 2019
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Pengajuan Judul
x
2 Pembuatan Proposal
X x x x
3 Seminar dan Perbaikan Proposal
x x x x
4 Pengesahan Judul
x
5 Surat Izin Riset
x
6 Pengumpulan Data
x x x
7 Analisis Data x
8 Konsultasi Pembimbing
x x
9 Bimbingan x x
10 Agenda dan Ujian Skripsi
x
28
BAB III
GAMBARAN UMUM POLRESTA JAMBI
A. Letak Geografis Polresta Jambi
Polresta Jambi terletak di Jalan Bhayangkara No. 1, Talang Banjar,
Jambi Timur, Kota Jambi. Kota Jambi dengan luas wilayah ± 205,38 km² (
berdasarkan UU No.6 tahun1986), terletak pada koordinat:01˚ 30‟ 2,98” - 01˚ 7‟
1.07” Lintas Selatan, 103˚ 40‟ 1,67” - 103˚ 40‟ 0,23” Bujur Timur. Koordinat
tersebut menunjukkan keberadaan Kota Jambi yang terletak ditengah-tengah
pulau Sumatera. Secara geomorfologis Kota Jambi terletak dibagian Barat
cekungan Sumatera bagian Selatan yang disebut Sub-Cekungan Jambi, yang
merupakan dataran rendah di Sumatera Timur.
Ditilik dari Topografinya, Kota Jambi relatif datar dengan ketinggiannya
0-60 m diatas permukaan laut. Bagian bergelombang terdapat di utara dan selatan
kota, sedangkan daerah rawa terdapat di daerah aliran Sungai Batanghari, yang
merupakan sungai terpanjang di pulau Sumatera dengan panjang keseluruhan
lebih kurang 1.700 km, dari Danau Atas – Danau Bawah (Sumatera Barat) menuju
Selat Berhala (11 km yang berada di wilayah Kota Jambi) dengan kelebaran
kurang 500 m. Sungai Batanghari membelah Kota Jambi menjadi dua bagian
disisi utara dan selatannya.
Kota Jambi beriklim tropis dengan suhu rata-rata minimum berkisar rata-
rata 22,1-23,3˚C dan suhu maksimum antara 30,8-32,6˚C (data tahun 2005).
Kelembaban udara berkisar antara 82-87%. Hujan terjadi sepanjang tahun dengan
musim penghujan terjadi antara Oktober-Maret dengan rata-rata 20 hari
29
hujan/bulan, sedangkan musim kemarau terjadi antara April-September dengan
rata-rata 16 hari hujan/bulan. Curah hujan sebesar 2.296,1 mm/tahun (rata-rata
191,34 mm/bulan). Kecepatan angin tertinggi yang tercatat berkisar antara 7-9
knot (1 knot = 1,8 km/jam).
Secara administratif berbatasan langsung dengan Kab. Muaro Jambi,
Provinsi Jambi. Kota Jambi memiliki 8 kecamatan dengan 62 kelurahan.
Jarak Kota Jambi kebeberapa Kota Kabupaten:
1. Kota Jambi - Sengeti (Ibukota Kab. Muaro Jambi) : 27 Km
2. Kota Jambi - Muaro Bulian (Ibukota Kab. Batanghari) : 60 Km
3. Kota Jambi - Muaro Sabak (Ibukota Kab. Tanjabtim) :129 km
4. Kota Jambi - Kuala Tungkal (Ibukota Kab. Tanjabbar) :131 Km
5. Kota Jambi - Sarolangun (Ibukota Kab. Sarolangun) : 179 Km
6. Kota Jambi - Muara Tebo (Ibukota Kab. Tebo) : 206 Km
7. Kota Jambi - Muaro Bungo (Ibukota Kab. Bungo) : 252 Km
8. Kota Jambi - Bangko (Ibukota Kab. Merangin) : 255 Km
9. Kota Jambi - Sungai Penuh (Ibukota Kab. Kerinci) : 419 Km36
B. Wilayah Hukum Polresta Jambi
Saat ini Polresta Jambi mempunyai beberapa Kepolisian Sektor
diantaranya meliputi Polsek Jambi Selatan, Polsek Pasar, Polsek Jambi Timur,
Polsek Kota Baru, Polsek Telanai Pura, Polsek Jelutung, Polsek Danau Teluk,
Polsek Pelayangan, Polsekta KP3 Talang Duku. Wilayah hukum Polresta Jambi
meliputi seluruh wilayah daerah Kota Jambi yang terdiri dari 11 Kecamatan, 3
36 Sumber Bappeda dan stasiun BMG Kota Jambi
30
kecamatan adalah hasil pemekaran adalah sebagai berikut, Kecamatan Alam
Barajo merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Paal
Merah merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Jambi Selatan, dan
Kecamatan Danau Sipin merupakan hasil Pemekaran dari Kecamatan Telanai
Pura. Adapun Wilayah Hukum Polresta Jambi, yaitu:
1. Kecamatan Telanai Pura, terdiri dari 6 Desa yaitu; Simpang IV Sipin, Buluran
Kenali, Teluk Kenali, Telanai Pura, Penyengat Rendah dan Pematang Sulur.
2. Kecamatan Jambi Selatan, terdiri dari 5 Desa yaitu; Pasir Putih, Tambak Sari,
The hok, Wijaya Pura, Pakuan Baru.
3. Kecamatan Jambi Timur, terdiri dari 9 Desa yaitu; Sijenjang, Kasang Jaya,
Talang Banjar, Budiman, Sulanjana, Kasang, Tanjung Sari, Rajawali, Tanjung
Pinang.
4. Kecamatan Pasar Jambi, terdiri dari 4 Desa yaitu; Beringin, Orang Kayo
Hitam, Pasar Jambi, Sungai Asam.
5. Kecamatan Pelayangan, terdiri dari 6 Desa yaitu; Arab Melayu, Mudung Laut,
Jelmu, Tengah, Tahtul Yaman, Tanjung Johor.
6. Kecamatan Danau Teluk, terdiri dari 5 Desa yaitu; Pasir Panjang, Tanjung
Raden, Olak Kemang, Tanjung Pasir, Ulu Gedong.
7. Kecamatan Kota Baru, terdiri dari 5 Desa; Suka Karya, Simpang III Sipin, Paal
Lima, Kenali Asam Bawah, Kenali Asam Atas.
8. Kecamatan Jelutung, terdiri dari 7 Desa; Talang Jauh, Cempaka Putih, Kebun
Handil, Lebak Bandung, Payo Lebar, Jelutung, Handil Jaya.
31
9. Kecamatan Alam Barajo, terdiri dari 5 Desa; Kenali Besar, Rawasari, Mayang
Mangurai, Bagan Pete, Beliung.
10. Kecamatan Danau Sipin, terdiri dari 5 Desa yaitu; Sungai Putri, Murni,
Legok, Selamat, Solok Sipin.
11. Paal Merah, terdiri dari 5 Desa yaitu; Talang Bakung, Payo Selincah, Eka
Jaya, Lingkar Selatan, Pall Merah.37
37 https://id.m.wikipedia.org/Daftar-Kecamatan-dan-Kelurahan-di-Kota-Jambi, diakses
27April 2019.
32
C. Struktur Organisasi Polresta Jambi
Gambar 1
Struktur Organisasi Polresta Jambi38
Gambar 2
PEJABAT POLRESTA JAMBI39
38 Dokumentasi Struktur Polresta Jambi, 10 April 2019. 39 Dokumentasi Struktur Polresta Jambi, 10 April 2019.
KAPOLRESTA JAMBI WAKAPOLRESTA
JAMBI
KASI WAS KKAPOLRES
KASI PROPAM
KASI KEU KAPOLREST
KASI UM UM
KABAG OPS KAPROKAPO
KABAG REN
KAPOKA
KABAG SUMDA
KASUMD
KASUBBAG
BINOPS
KASUBBAG
DALOPSI
KASUBBAG HUMASI
KASUBBAG PROGAR
KASUBBAG DALGAR
KASUBBAG PERS
KASUBBAG KUM
KASUBBAG SARPRAS
SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN
TERPADU
KASAT INTELKAM
KASAT RESKRIM
KASAT RESNARKOBA
KASAT BINMAS
KASAT SABHARA
KASAT LANTAS
KASAT PAM
OBVIT
KASAT POLAIR
KASAT TAHTI
KASI TIPOL
POLSEK
33
NO NAMA PANGKAT JABATAN
1. ACHMAD FAUZI D, S.IK, M,.SI AKBP KAPOLRESTA
2. BAMBANG IRAWAN, SIK AKBP WAKA
POLRESTA
3. GADUG KURNIAWAN, S.IK KOMPOL KABAG OPS
4. YUSUF KUSDIONO KOMPOL KABAG REN
5. ALJUNIZI, SH KOMPOL KABAG SUMDA
6. FAROUK AFFERO, S.Ag KOMPOL KASAT
INTELKAM
7. YUDHA LESMANA,S.IK KOMPOL KASAT
RESKRIM
8. HARDI, MH AKP KASAT LANTAS
9. MAMIT SUARGI, S.Pd KOMPOL KASAT
SABHARA
10. AZIMNA YANTI KOMPOL KASAT BIMNAS
11. PRIYO PURWANTO, S.IK KOMPOL KASAT
NARKOBA
12. EDIONARD AKP KASI PROPAM
13. RITA WIJAYA IPTU KASI WAS
14. HENDRIK IPTU KASI UM
15. INDO WIJAYA IPTU KA SPKT
16. M JAHAR IPTU KASI TIPOL
17. EKO HAJRIYANTO KOMPOL KAPOLSEK
JAMBI SELATAN
18. ANDI ZULKIFLI, S.IK AKP KAPOLSEK
KOTA BARU
19. A BASTARI YUSUF, SH. MH KOMPOL KAPOLSEK
34
TELANAI PURA
20. YUMIKA PUTRA AKP KAPOLSEK
PASAR
21. AGUNG AKP KAPOLSEK
JAMBI TIMUR
22. SEPTA BADOYO, S.IK IPTU KAPOLSEK
JELUTUNG
23. TARONI ZEBUA, SH IPTU KAPOLSEK
PELAYANGAN
24. KHOIRUNNAS, S.IK IPTU KAPOLSEK
DANAU TELUK
25. SHIRLEN, S.IK IPTU KA KSKP
TALANG DUKU
26. - IPDA KANIT SPKT A
27. - IPDA KANIT SPKT B
28. - IPDA KANIT SPKT C
35
D. Visi dan Misi Polresta Jambi
Polresta Jambi mempunyai visi yaitu: “Terwujudnya postur jajaran
Polresta Jambi yang profesional, bermoral dan modern dipercaya masyarakat,
serta mampu mendukung upaya pemerintahan Provinsi Jambi untuk menjadi
Provinsi yang aman, maju dan sejahtera”.
Dalam mewujudkan visi tersebut, Polresta Jambi merumuskan misi
sebagai sebagai berikut:
1. Meningkatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat melalui bimbingan
pengayoman, perlindungan, penyelamatan, pengaturan dan penertiban kegiatan
masyarakat agar masyarakat bebas dari segala gangguan fisik dan phsikis.
2. Mengembangkan perpolisian masyarakat dengan membangun kemitraan antara
polisi dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosial.
3. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk memelihara
keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
4. Meningkatkan hukum secara independen, tidak diskriminasi, objektif,
proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan
rasa keadilan.
5. Meningkatkan kemampuan SDM dengan dukungan sarana dan prasarana yang
cukup.
6. Meningkatkan nilai moral dan agama dalam sikap dan prilaku kehidupan.
7. Mendukung upaya pemerintah Provinsi Jambi dalam mensukseskan
pembangunan.
36
E. Tugas Pokok dan Fungsi Polresta Jambi
Berdasarkan pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat
Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, maka tugas pokok Polres yaitu:
Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegaskan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas- tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.40
Selanjutnya dalam Pasal 6 disebutkan bahwa, dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Polres memiliki beberapa fungsi, adapun
fungsi yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penipuan arisan online
sebagai berikut:
1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk
penerimaan dan penanganan laporan/ pengaduan, pemberian bantuan dan
pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi
pemerintah, dan pelayanan surat izin/ keterangan, serta pelayanan pengaduan
atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.;
2. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi
laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta
pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS);
40 Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Sektor.
37
3. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui
perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan
warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-
undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi
dan pengawasan kepolsian khusus;
4. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perndang-
undangan.41
Berdasarkan wawancara dengan Aipda Sarip, S.H, paur Log Sium
Polresta Jambi pada tanggal 11 April 2019, beliau menjelaskan Struktur
Organisasi Polresta Jambi sebagai berikut:
Kapolres dalam pelaksanaan tugasnya itu dibantu oleh wakil Kepala Polisi Resor yang disingkat dengan Waka Polres, Bagian Operasional (Bag Ops), Bagian Sumber daya (Bag Sumda), Bagian Perencanaan (Bag Ren), Satuan Intelkam (Sat Intelkam), Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim), Satuan Narkoba (Sat Narkoba), Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Seksi Pengawas (Si Was), Seksi Umum (Si Um), Seksi Keuangan (Si Keu), Seksi Profesi dan Pengamanan (Si Propam), Seksi Tekhnologi, Informasi dan Komunikasi (Si Tipol) dan Kepolisian Sektor yang berada di kecamatan yang ada diwilayah hukum Kota Jambi.42
Beberapa penjelasan dari keterangan diatas sebagai berikut: 1. Kapolres (Kepala Polisi Resort)
Polisi Resor Kota Jambi dipimpin oleh Kapolres yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Tugas Pokok kapolres adalah
memimpin, membina dan mengawasi atau mengendalikan satuan organisasi di
41 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
42 Wawancara dengan Aipda Sarip, SH, Paur Log Polresta Jambi, pada tanggal 11 April 2019.
38
lingkungan Polres, memberikan arahan terhadap bawahannya serta memberikan
saran kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Wakapolres (Wakil Kepala Polisi Resort)
Wakapolres adalah pembantu utama Kapolres yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kapolres. Tugas Pokok Waka Polres membantu
Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan,
mengkoordinir Pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres. Dalam batas
kewenangannya memimpin Polres.Dalam batas kewenangannya memimpin Polres
dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas sesuai perintah
kapolres.
3. Bag Sumda (Bagian Sumber Daya)
Bagian Sumber Daya adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf
Polres yang berada dibawah Kapolres. Bagian sumber daya bertugas
melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan
fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum.
4. Bag Ren (Bagian Perencanaan)
Bagian Perencanaan adalah unsur pembantua pimpinan dan pelaksana staf
Polres yang berada di bawah Kapolres. Bagian Perencanaan bertugas menyusun
Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis
dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan
suatu kewilayahan.
39
5. Sat Intelkam (Satuan Intelijen Keamanan)
Satuan Intelkam adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf
Polres yang berada dibawah Kapolres. Sat Intelkam dipimpin oleh Kepala Satuan
Intelkam bertugas menyelenggarakan dan memimpin fungsi Intelijen bidang
keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan penerbitan
SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta
membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan
penggunaan bahan peledak.
6. Sat Reskrim (Satuan Resort Kriminal)
Satuan Reserse Kriminal disingkat Sat reskrim adalah unsur pembantu
pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada dibawah Kapolres. Sat Reskrim
bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan
tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensic lapangan
serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.
7. SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)
Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu di singkat SPKT adalah unsur
pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres. Tugas Pokok SPKT
adalah memberikan pelayanan kepolsian secara terpadu kepada masyarakat dalam
bentuk penerimaan dan penanganan masyarakat, memberikan bantuan dan
pertolongan serta memberikan pelayanan informasi.
40
8. Si Was (Seksi Pengawasan)
Si Was adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polres yang
berada dibawah Kapolres. Si was bertugas menyelenggarakan monitoring dan
pengawasan umum baik secara rutin maupun identil terhadap pelaksanaan
kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya dalam proses perencanaan,
pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja, termasuk bidang material, fasilitas dan
jasa serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.
Siwas dipimpin oleh Kasiwas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan
dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.
9. Si Um (Seksi Umum)
Si Um adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang berada dibawah
kapolres. Si Um Bertugas menyelenggarakan terjaminnya pelayanan administrasi
dan kelancaran tugas-tugas pimpinan yang mencakup fungsi kesektariatan,
kearsipan dan administrasi umum lainnya serta pelayanan markas dilingkungan
Polres.Si Um dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada kapolres dan
dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.
10. Si Propam (Seksi Profesi dan Pengamanan)
Seksi Profesi dan pengamanan adalah unsur pelaksana staf khusus Polres
yang berada di bawah kapolres. Seksi Profesi dan Pengaman bertugas
melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal,
pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri
dan/atau PNS Polri, melaksanakan siding disiplin dan/atau kode etik profesi Polri,
serta rehabilitasi personel.
41
11. Si Tipol (Seksi Tekhnologi Informasi Polri)
Seksi Tekhnologi, Informasi dan Komunikasi adalah unsur pendukung
yang berada di bawah Kapolres. Seksi tekhnologi, Informasi, dan komunikasi
bertugas menyelenggarakan pelayanan Tekhnologi Komunikasi dan Informasi,
meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta
penyajian data, termasuk informasi criminal dan pelayanan multimedia.
12. Polsek (Polisi Sektor)
Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam
daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek yang bertugas memimpin, membina,
mengatur dan mengendalikan Satuan Organisasi di Lingkungan Polsek dan unsur
pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengaman markas
serta memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan
pelaksanaan tugasnya.
F. Sarana dan Prasarana Polresta Jambi
Adapun sarana dan prasarana yang ada di Polresta Jambi, Berdasarkan
hasil wawancara dengan Aipda Sarip, SH, Paur Log Polresta Jambi mengatakan
bahwa:
Polisi sebagai aparat penegak hukum yang memiliki tugas pokok sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat tentunya membutuhkan sarana dan prasarana guna tercapainya tugas pokok tersebut, contohnya yaitu ketika dalam tugas petroli pastinya anggota pihak kepolisian membutuhkan yang namanya sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk berpatroli berupa kendaraan dan senjata dalam melaksanakan tugas.
42
Dalam hal rohani, seorang anggota polisi tentunya juga membutuhkan sarana ibadah berupa masjid untuk menunjang kinerja kepolisian sebagai contoh yang baik bagi masyarakat yang memiliki jiwa yang religius. Adapun sarana dan prasarana di Polresta Jambi terdiri dari sarana ibadah, sarana bangunan kantor, sarana transportasi dan komunikasi, sarana persenjataan, dan sarana olahraga 43
Sarana dan prasarana yang ada di Polresta Jambi berfungsi untuk
mendukung kegiatan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya
sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta mencegah dan
menindak setiap kejahatan-kejahatan yang muncul ditengah masyarakat, adapun
sarana dan prasarana yang ada di Polresta Jambi sebagai berikut:
1. Sarana Ibadah
Polresta Jambi memiliki sarana ibadah berupa satu buah Masjid yang
bernama Masjid Baiturrahim. Masjid ini digunakan sebagai sarana dalam
menjalankan ibadah sholat lima waktu, pengajian, peringatan hari besar Islam
(PHBI) serta kegiatan keagamaan lainnya. Sarana ibadah berupa masjid
berfungsi menunjang kinerja kepolisian yakni rohani agar dapat menjadi
contoh yang baik bagi masyarakat yang memiliki jiwa yang religious dan
semangat dalam melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar khususnya terhadap
pelaku tindak pidana penipuan berkedok arisan online diwilayah hukum Kota
Jambi.
2. Sarana Bangunan Kantor
Polresta Jambi memiliki bangunan Kantor yang terdiri dari kantor Sat
Intelkam, kantor Sat Narkoba, Kantor Sat Reskrim, Sentra Pelayanan
43 Wawancara dengan Aipda Sarip, SH, Paur Log Polresta Jambi pada tanggal 11 april
2019
43
Terpadu, Gedung Satpas Sim, Gedung Serba Guna, Gedung Kantor Satlantas,
Gedung Asrama, Mako Penjagaan serta Barak Dalmas.
3. Sarana Transportasi dan Komunikasi
Polresta Jambi memiliki sarana transportasi darat dan air. Adapun
transportasi darat Polresta Jambi memiliki kendaraan dinas berupa truk roda
enam, kendaraan bus, kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua.
Sedangkan untuk sarana transportasi air Polresta Jambi memiliki kapal dan
speetbut. Untuk Sarana alat komunikasi Polresta Jambi memiliki Motorola
(HT), CCTV serta alat komunikasi online lainnya.
4. Sarana Persenjataan
Polresta Jambi memiliki sarana persenjataan api beserta amunisinya.
5. Sarana Olahraga
Polresta Jambi mempunyai beberapa sarana dan lapangan olahraga,
diantaranya Polresta Jambi memiliki lapangan tenis, lapangan bola voly,
lapangan bulu tangkis, lapangan tenis meja, lapangan beliar, dan lapangan
tembak.44
44 Wawancara dengan Aipda Sarip, SH, Paur Log Polresta Jambi, 11 April 2019.
44
BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan
Berkedok Arisan Online di Wilayah Hukum Polresta Jambi
Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang menarik untuk dikaji
karena berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Hukum tidak mungkin
dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya, karena ia hanya berupa
kaidah. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia (aparat penegak hukum)
untuk mewujudkan kehendak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu,
maka penegakan hukum (law enforcement) tidak sekedar menegakkan mekanisme
formal dari suatu aturan hukum, tapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai
keutamaan yang terkandung dalam kaidah hukum tersebut.
Secara konsepsional inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang telah terjabarkan didalam kaidah-kaidah
yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindakan sebagai rangkaian
penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan
kedamaian pergaulan hidup.45
Kepolisian adalah pengayom masyarakat dimana seharusnya mencegah
setiap kejahatan-kejahatan yang muncul ditengah masyarakat. Tugas Kepolisian
yang utama sebagaimana yang tercantum dalam Undang-unang Kepolisian Nomor
02 Tahun 2002 Pasal 13 huruf C adalah melindungi, mengayomi, dan melayani
dari berbagai penyakit masyarakat.
45 Soejono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:
PT. Grafindo, 1983), hlm. 5.
45
Negara Indonesia adalah negara hukum.46 Telah diresmikan beberapa
peraturan perundang-undangan yang menjadi legalitas dalam mengatur larangan
dan sanksi bagi tindakan penipuan, baik ketentuan perundang-undangan yang
berada dalam KUHP maupun ketentuan perundang-undangan yang berada diluar
KUHP. Secara Yuridis tindak pidana penipuan merupakan tindakan melawan
hukum serta bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Mengenai kejahatan penipuan secara pokok diatur dalam pasal 378 KUHP,
rumusan dari kejahatan penipuan adalah :
Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.47 Seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut
didalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan
tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.
Menurut ahli hukum pidana Andi Zainal Abidin Farid, bahwa unsur-unsur
tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP tersebut
adalah:48
1. Membujuk menggerakkan hati orang lain untuk
46 Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), hlm. 36. 48 Ray Pratama Siadari, “Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan”,
raypratamas.blogspot.com/2012/02. diakses 8 Mei 2019.
46
2. Menyerahkan (afgifte) suatu barang atau membuat suatu hutang atau
menghapuskan suatu hutang
3. Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara
a. Memakai nama palsu
b. Memakai kedudukan palsu
c. Memakai tipu muslihat
d. Memakai rangkaian kata-kata bohong
4. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan
melawan hukum.
Terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
dikarenakan arisan tersebut dilakukan secara online terdapat ketentuan dalam
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Tekhnologi Elektronik
dalam pasal 28 ayat 1 menyatakan:
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” 49 Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi Tekhnologi Elektronik diancam pidana penjara paling
lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar, sesuai pengaturan
Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Informasi Tekhnologi Elektronik.
Berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tersebut diatas, sangat
jelas bahwa tindakan penipuan berkedok arisan online merupakan suatu tindak
pidana yang melawan hukum. Oleh karena itu barangsiapa yang melakukan
49 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Tekhnologi Elektronik dalam pasal 28 ayat 1.
47
penipuan berkedok arisan online, akan ditindak secara tegas dan adil berdasarkan
aturan hukum yang berlaku.
Adapun faktor-faktor korban tertarik arisan online menurut Amstrong,
Kotler dan Da Silva disebabkan 3 faktor, yaitu50 (1) faktor sosial yang didalamnya
terdapat kelompok, pengaruh keluarga, dan lingkungan, (2) faktor personal yang
didalalamnya terdapat situasi ekonomi, konsep diri, usia, dan pekerjaan, (3) faktor
psikologi yang didalamnya terdapat motivasi, pemahaman, kepercayaan dan cara
berpikir, (4) faktor kultural yang didalamnya terdapat cabang kebudayaan dan
kelas sosial.
Adanya kasus tindak pidana penipuan berkedok arisan online di Kota
Jambi, perlunya penegakan hukum yang tegas oleh pihak kepolisian dalam
menjalankan tugas terutama dalam manajemen penyidikan yang dilakukan oleh
pihak kepolisian agar dapat menangkap setiap pelaku tindak pidana penipuan
berkedok arisan online seperti yang telah ditegaskan oleh aturan hukum yang
berlaku.
Kasus yang terjadi di Kota Jambi, berdasarkan hasil wawancara dengan
Brigadir Prasetyo Utomo, S.H, Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter),
Satreskrim Polresta Jambi pada tanggal 10 April 2019, bahwa selama tahun 2018
telah terjadi dua kasus penipuan berkedok arisan online melalui Facebook di
wilayah Kota Jambi yaitu terjadi di Pall Merah oleh pelaku sepasang suami istri
berinisial M dan R dan kasus kedua terjadi di Pasir Putih oleh pelaku berinisial
NC.
50 http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article diakses tanggal 25 Mei 2019
48
Pelaku yang berinisial NC dilaporkan terkait kasus dugaan penipuan
dengan modus arisan online bernilai ratusan juta rupiah diamankan oleh anggota
Satreskrim Kepolisian Resort Kota Jambi. Hasil wawancara penulis bersama
Brigadir Prasetyo Utomo, S.H, Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter)
Satreskrim Polresta Jambi pada tanggal 10 April beliau menceritakan kronologi
kasus Nur Cahaya (NC) sebagai berikut:
Penangkapan Nc tersebut dilakukan setelah adanya laporan yang masuk ke Polresta Jambi. Adapun modus operandi tersangka awalnya berteman di media sosial melalui Facebook (FB), bahwa dirinya membuka arisan online dengan menjanjikan keuntungan cukup besar. Tersangka NC menjanjikan keuntungan senilai 50 hingga 100 persen, sehingga korban tergiur ikut investasi kepada tersangka. Tanpa curiga dan dipikir terlebih dahulu, korban menyetorkan uang pribadinya sebesar 15,5 juta melalui rekening BRI milik tersangka. Korban percaya, setelah tersangka menerangkan bahwa keuntungan tersebut didapat karena uang nasabah diputar di koperasi yang ada di Jakarta. Tidak lama usai menyetor investasi, korban hanya menerima uang keuntungan Rp. 3,5 juta. Angka itu jauh dari yang di janjikan tersangka, yakni sebesar 50 hingga 100 persen. Merasa ada yang aneh dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, korban mencari informasi dan keberadaan koperasi yang dikatakan tersangka. Namun, koperasi tersebut ternyata fiktif. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian Rp. 12 juta. Setelah adanya laporan dari korban yang bernama Arianti, warga kota Jambi yang mengalami kerugian belasan juta rupiah akibat tertarik ajakan pelaku, akhirnya NC diamankan tim Buser Satreskrim Polresta Jambi di kediamannya di Jalan H. Badar, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Satreskrim Polresta Jambi langsung menindak lanjuti laporan korban dan melakukan penyelidikan sesuai dalam laporan Polisi Lp/B/525/V/2018/SPKT II/ Polresta Jambi, dalam perkara penipuan menggunakan media internet sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 2 jo 28 ayat 1 UU ITE (Arisan Online) tanggal 28 Mei 2018. Hasil penyelidikan didapat informasi bahwa korban yang dirugikan tidak hanya satu orang, tetapi ada beberapa orang. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti51
51 Wawancara dengan Brigadir Prasetyo Utomo, S.H, Penyidik Unit Tindak Pidana
Tertentu (Tipiter), Satreskrim Polresta Jambi, 10 April 2019.
49
Hasil wawancara diatas, dapat penulis simpulkan bahwa dalam hal ini
Kepolisian Resor Kota Jambi telah melakukan upaya penegakan hukum refresif
(penindakan). Salah satunya ialah bagaimana mengaktualisasikan secara nyata
aturan-aturan hukum bisa terwujud dalam kaidah-kaidah sosial masyarakat
sebagai suatu sarana untuk menegakkan hukum. Adapun Faktor korban tertarik
mengikuti arisan online yaitu faktor sosial yang didalamnya terdapat pengaruh
lingkungan, dimana arisan online sudah populer dikalangan masyarakat dan faktor
psikologi yang didalamnya terdapat motivasi diri yang tergiur dengan keuntungan
yang dijanjikan pelaku tanpa memastikan terlebih dahulu apakah kegiatan arisan
online yang diikuti itu aman (benar) atau hanya fiktif. Pada kasus tersebut juga
telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam pasal
378 KUHP dan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi Tekhnologi Elektronik dalam pasal 28 ayat 1.
Hasil penelitian diperoleh data bahwa selama tahun 2018, ada dua kasus
pengaduan yang diterima oleh pihak Polresta Jambi mengenai penipuan berkedok
arisan online dan kedua kasus tersebut dapat ditindak dan diselesaikan tanpa
adanya kendala. Menurut keterangan Pihak Polresta Jambi dari hasil wawancara
dengan Brigadir Alamsyah Amir, SH, Paur Log Polresta Jambi pada tanggal 10
April 2019 dalam melakukan tahap penyelidikan terhadap kasus penipuan
berkedok arisan online melalui media elektronik, penyelidik mempelajari jejak-
jejak yang ditinggalkan oleh pelaku, karena setiap melakukan aksinya sudah pasti
pelaku akan meninggalkan jejak-jejak yang dapat dijadikan alat bukti sehingga
kasus tersebut dapat ditindak dan diselesaikan.
50
Kasus penipuan berkedok arisan online tentu terdiri dari pelaku dan korban, saat terjadinya kasus penipuan tersebut si korban langsung melapor ke pihak Kepolisian, korban-korban biasanya memiliki teman si A, B, C dalam kelompok arisan tersebut sehingga kami dari pihak Kepolisian mudah untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan melalui jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pelaku dalam mengumpulkan alat bukti.52 Dari penjelasan diatas bahwa tidak adanya kendala dihadapi oleh
penyelidik dalam mengungkap kasus penipuan berkedok arisan online
dikarenakan adanya jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pelaku pada saat
melakukan kegiatan penipuan.
Adapun upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pihak Polresta
Jambi, hasil penelitian penulis yang dilakukan di Polresta Jambi menguraikan
bahwa terhadap pelaku penipuan berkedok arisan online meliputi proses
penegakan hukum yang bersifat preventif (pencegahan) dan refresif (penindakan).
Sebagaimana yang disampaikan oleh Brigadir Prasetyo Utomo, S.H, Penyidik
Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter), Satreskrim Polresta Jambi pada wawancara
tanggal 10 April 2019 sebagai berikut:
Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok arisan online di Kota Jambi yaitu ditempuh melalui 2 tahapan, mulai dari tahap pencegahan sampai ketahap penegakan hukum yaitu penindakan. Tahap penindakan dimulai pada tahapan penyidikan, semua tahapan penegakan hukum tersebut berpedoman pada aturan Undang-undang.53
52 Wawancara dengan Brigadir Alamsyah Amir Paur Log Polresta Jambi, 10 April 2019. 53 Wawancara dengan Brigadir Prasetyo Utomo, S.H, Penyidik Unit Tindak Pidana
Tertentu (Tipiter), Satreskrim Polresta Jambi, 10 April 2019.
51
Adapun penjelasannya sebagai berikut: 1. Penegakan Hukum Melalui Upaya Pencegahan (Preventif)
Upaya pertama yang dilakukan pihak Polresta Jambi dalam melaksanakan
penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok arisan online
yaitu tindakan hukum yang bersifat preventif. Pihak kepolisian Polresta Jambi
melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu secara sistematis, terencana dan
terarah terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindakan penipuan
berkedok arisan online.
Berkaitan dengan upaya penegakan hukum melalui tindakan preventif ini,
Brigadir Prasetyo Utomo, S.H, Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter),
Satreskrim Polresta Jambi dalam wawancara menjelaskan bahwa:
Upaya pencegahan merupakan proses pertama yang dilakukan oleh Polresta Jambi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok arisan online. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya tindakan penipuan berkedok arisan online di wilayah hukum Polresta Jambi. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara: pertama, menghimbau masyarakat melalui media sosial, kedua, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.54
Dari penjelasan diatas, lebih lanjut mengenai upaya penegakan hukum
melalui tindakan preventif dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Menghimbau Masyarakat Melalui Media Sosial
Langkah awal yang dilakukan Polresta Jambi melalui Bhabinkamtibmas
sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan penipuan berkedok arisan online
adalah dengan menyampaikan peringatan, himbauan dan larangan agar tidak
54 Wawancara dengan Brigadir Prasetyo Utomo, S.H, Penyidik Unit Tindak Pidana
Tertentu (Tipiter), Satreskrim Polresta Jambi, 10 April 2019.
52
melakukan penipuan berkedok arisan online yang disertai dengan ancaman
sanksi-sanksinya yang disampaikan di berbagai media sosial.
b. Melaksanakan Sosialisasi Kepada Masyarakat
Polresta Jambi juga melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan
penipuan berkedok arisan online kepada masyarakat yang berada di wilayah
hukum Polresta Jambi. Sebagaimana yang diutarakan oleh Aipda Sarip, SH, Paur
Log Polresta Jambi melalui wawancara, sebagai berikut:
Sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan penipuan berkedok arisan online, kami dari pihak Polresta Jambi melalui Bhabinkamtibmas telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan penipuan berkedok arisan online kepada masyarakat. Sosialisasi ini berisikan pemaparan materi tentang larangan penipuan beserta sanksi-sanksinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.55
Berdasarkan penjelasan diatas bahwa kepolisian Resort Kota Jambi sangat
gencar dalam dalam melakukan upaya pencegahan penipuan, dengan penyuluhan
tersebut maka akan terjadi transfer informasi dari pihak kepolisian kepada
masyarakat yang kurang akan kesadaran hukum, dan masyarakat awam yang tidak
mengetahui modus yang digunakan pelaku penipuan berkedok arisan online.
Pada dasarnya, pencegahan kejahatan tidak memiliki definisi baku, namun
inti dari pencegahan kejahatan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi
kesempatan terjadinya kejahatan. Untuk meningkatkan kinerja pencegahan
kejahatan dalam rangka penyelenggaraan keamanan, arah kebijakan dan strategi
yang dikembangkan Polri antara lain adalah:56
55 Wawancara dengan Aipda Sarip, SH, Paur Log Polresta Jambi, 11 April 2019. 56 https://polmas.wordpress.com/2014/10/17/strategi-pencegahan-kejahatan-dalam-
rangka-berkamtibmas.
53
a. Pelaksanaan Polmas akan menjangkau semua titik sebaran pelayanan dengan
kualitas pelayanan prima.
b. Memperkuat Polsek sebagai unit pelayanan terdepan.
c. Melembagakan Polmas diseluruh Desa dan komunitas dalam mendukung
pencegahan kejahatan.
d. Membangun citra Polisi pelayan masyarakat yang tegas dan humanis.
e. Mendorong terbangunnya kemampuan keamanan swakarsa yang besar dalam
komunitas.
f. Membangun kemampuan manajemen Kepolisian dalam rangka meningkatkan
yang efektif, efisien dan akuntabel.
g. Membangun kemampuan kepolisian disemua strata melalui berlandaskan
paradigma pelayanan untuk mewujudkan dan dalam kinerja kepolisian.
h. Mewujudkan sistem penghargaan terhadap prestasi kinerja anggota Polisi dan
komponen keamanan swakarsa.
i. Membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang objektif dan edukatif
dalam rangka mewujudkan mmanajemen Kepolisian sebagai sub sistem.
2. Penegakan Hukum Melalui Tindakan Penindakan (Refresif)
Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak Polresta Jambi setelah
tindakan preventif adalah melaksanakan penegakan hukum melalui tindakan
hukum yang bersifat refresif. Melalui wawancara dengan Brigadir Prasetyo
Utomo, S.H, Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter), Satreskrim Polresta
Jambi menjelaskan bahwa:
Tindakan hukum refresif merupakan tindakan hukum ynag dilakukan oleh pihak kepolisian pada saat terjadinya tindak pidana penipuan berkedok
54
arisan online. Terjadinya tindak pidana penipuan berkedok arisan online diketahui melalui laporan masyarakat/ korban. Apabila terjadi penipuan berkedok arisan onlline, maka pihak kepolisian akan menindak secara tegas kasus tersebut berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan berkedok arisan online dilaksanakan oleh Penyelidik dan Penyidik Polresta Jambi melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan hingga sampai ke tahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). 57 Brigadir Prasetyo Utomo, S.H, Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu
(Tipiter), Satreskrim Polresta Jambi yang menangani secara langsung kasus
penipuan berkedok arisan online yang terjadi, beliau mengatakan bahwa dari
tahun 2018, melakukan upaya penegakan hukum pada tahap penindakan terhadap
pelaku tindak pidana penipuan berkedok arisan online sebanyak 2 kasus, yaitu:.58.
Pertama, pada tanggal 8 Maret 2018 telah terjadi kasus tindak pidana
penipuan berkedok arisan online yang dilakukan oleh pasangan suami istri
bernama Marisa dan Rahadi melalui akun Facebook yang dilaporkan oleh korban
arisan online tersebut yang bernama Oktavia. Dari laporan korban terungkap,
tersangka Marisa awalnya menawarkan arisan online dengan menjanjikan
keuntungan 150 persen dari nilai investasi, dalam jangka waktu satu bulan.
Korban yang tergiur kemudian mentransfer uang Rp. 3 juta kepada Marisa, pada
tanggal 26 Januari 2018, kemudia pertengahan berjalannya, tersangka Marisa
menawarkan lagi kepada korban agar memberikan uangnya lagi dan menjanjikan
keuntungan yang lebih besar, yakni lebih kurang 220 persen. Tanpa curiga,
korban kembali mentransfer uangnya Rp. 5,5 Juta, karena bekal mendapatkan
57 Wawancara dengan Brigadir Prasetyo Utomo, S.H, Penyidik Unit Tindak Pidana
Tertentu (Tipiter), Satreskrim Polresta Jambi, 10 April 2019. 58 Ibid
55
keuntungan Rp. 18, 6 juta. Sebelum waktu pencairan tiba, Marisa kembali
menawarkan kepada korban untuk menginvestasikan uangnya. Untuk yang
terakhir ini, korban dua kali mentransfer uang kepada Marisa masing-masing
sebesar Rp. 2 juta dengan janji keuntungan Rp. 8,5 juta dan Rp. 1,1 juta dengan
janji keuntungan Rp. 2 juta. Namun hingga lewat waktu pencairan, korban tidak
kunjung menerima keuntungan dari uang yang diinvestasikannya, sebagaimana
yang dijanjikan.Akhirnya pada kamis 8 Maret 2019, korban Oktavia bersama
korban lainnya mendatangi kediaman Marisa dan membawa pasangan suami istri
itu ke Polresta Jambi dan melaporkannya secara resmi. Dari hasil pengembangan
yang kami lakukan, ada 28 orang yang mengikuti arisan tersebut, dengan nilai
uang yang ditransfer kepada tersangka bervariasi dan total kerugian yang dialami
para korban kurang lebih Rp. 152 juta. 59
Selanjutnya pihak Polresta mengamankan pelaku, perkara inipun melalui
beberapa proses mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, masuk ketingkat
kejaksaan sampai kemeja pengadilan. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jambi
(PN), kamis tanggal 19 Juli 2018 dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa
Penuntut Umum (JPU) Ewilda Siska Afrina menuntutnya dua tahun penjara.
Dalam arisan ini Marisa turut melibatkan suaminya Rahadi (tuntutan terpisah),
marisa dituntut dengan dakwaan alternatif. Pertama, perbuatan terdakwa
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 A Ayat (1) Jo. Pasal 28
ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11
Tahun 2008 tentang informasi dan alat elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1
59 Wawancara dengan Brigadir Prasetyo Utomo, S.H, Penyidik Unit Tindak Pidana
Tertentu (Tipiter), Satreskrim Polresta Jambi, 10 April 2019
56
KUHP. Kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP
Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Terdakwa keduanya terbukti bersalah dan
mendapatkan putusan tetap dipengadilan, keduanya menjalani hukuman di
Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi, Marisa dijatuhi pasal 378 KUHP dan
Rahadi Pasal 372 KUHP.60
Kedua, kasus tindak pidana penipuan berkedok arisan online tahun 2018
yang dilakukan oleh Nur Cahaya warga pulau pandan, terdakwa kasus arisan
online melalui akun Facebook. Pelaku ini melakukan aksinya di Facebook dengan
cara menjanjikan keuntungan sebesar 50% sampai dengan 100% dari uang arisan
yang disetorkan oleh para korbannya, Kejahatan NC berhasil diungkap setelah
adanya laporan dari korban bernama Arianti, warga kota Jambi yang mengalami
kerugian belasan juta rupiah akibat tertarik ajakan pelaku. Atas laporan itu,
akhirnya NC diamankan tim Buser Satreskrim Polresta Jambi di kediamannya di
Jalan H. Badar, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.61
Dalam kasus ini NC ditetapkan sebagai tersangka. Pada tanggal 20 agustus 2018
Nur Cahaya menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jambi. dengan
Majelis Hakim Fransiskus arkadeus ruwe, dengan agenda dakwaan dari jaksa
Kejari Jambi. Dalam dakwaan Jaksa, terdakwa terbukti bersalah menyebarkan
berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam
transaksi elektronik, korban yang dirugikan tidak hanya satu orang, tetapi ada
beberapa orang berdasarkan informasi dari hasil penyelidikan.
60 Jambi.tribunnews.com/amp/2018/07/19/terdakwa-penipu-arisan-online-dituntut-dua-
tahun-cari-korban-melalui-facebook, diakses 29 April 2019. 61 Wawancara dengan Brigadir Prasetyo Utomo, S.H, Penyidik Unit Tindak Pidana
Tertentu (Tipiter), Satreskrim Polresta Jambi, 10 April 2019
57
B. Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penipuan Berkedok Arisan
Online di Polresta Jambi.
Setelah penulis melakukan penelitian di Polresta Jambi, proses
penyelesaian pada dua kasus penipuan berkedok arisan online di Polresta Jambi
melalui beberapa tahap sesuai prosedur aturan hukum yang berlaku. Hasil
wawancara penulis dengan Brigadir Prasetyo Utomo, S.H, Penyidik Unit Tindak
Pidana Tertentu (Tipiter), Satreskrim Polresta Jambi, beliau mengatakan bahwa:
Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan berkedok arisan online melalui tindakan refresif dilaksanakan oleh Penyelidik dan Penyidik Polresta Jambi melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan hingga sampai ketahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.62
Lebih lanjut penjelasannya sebagai berikut: 1. Tahap Penyelidikan
Sumber tindakan sebelum dilakukan penyelidikan ada empat macam yaitu,
laporan, pengaduan, diketahui sendiri oleh petugas dan tertangkap tangan. Setelah
adanya sumber tindakan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak
kepolisian adalah melaksanakan tindakan penyelidikan.
Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut penelitian
adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya
suatu peristiwa pidana itu terjadi. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor
8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa, yang dimaksud dengan
“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan
62 Wawancara dengan Brigadir Prasetyo Utomo, S.H, Penyidik Unit Tindak Pidana
Tertentu (Tipiter), Satreskrim Polresta Jambi, 10 April 2019.
58
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan
dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini”63
Sedangkan yang dimaksud dengan penyelidik dijelaskan pada butir 4
bahwa: “Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi
wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.64
Pasal 1 butir 5 di atas yang memberikan pengertian tentang penyelidikan,
yaitu berupa mencari pembuktian dan keterangan tentang keterpenuhan tindak
atau peristiwa pidana menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku, keterpenuhan adanya peristiwa pidana itu antara lain menurut Hartono
dapat diukur melalui:
a. Adanya laporan atau pengaduan tentang dugaan peristiwa pidana kepada
aparatur Negara penegak hukum;
b. Adanya dugaan peristiwa pidana yang terjadi pada waktu atau saat yang mudah
dipahami oleh akal;
c. Adanya pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atas dugaan peristiwa
pidana ini;
d. Adanya tempat atau lokasi kejadian yang jelas dan pasti atas dugaan peristiwa
pidana itu.65
63 Pasal 1 Butir 5, Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana, hlm 199. 64 Pasal 1 Butir 4, Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana, hlm 2. 65 Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum;Melalui Pendekatan Hukum Progresif,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 26-30.
59
Pada 2 kasus penipuan berkedok arisan online yang terjadi tahun 2018,
pihak Polresta Jambi melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam tahap
penyelidikan sebagai berikut:
a. Menentukan siapa pelapor atau pengadunya;
b. Menentukan peristiwa apa yang dilaporkan;
c. Kapan peristiwa terjadi;
d. Menentukan siapa korban atau pihak yang dirugikan;
e. Serta menentukan bagaimana peristiwa itu terjadi
Brigadir Prasetyo Utomo, S.H, Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu
(Tipiter), Satreskrim Polresta Jambi, Mengatakan bahwa:
Setelah penyelidik selesai melakukan penyelidikan dan melaporkan hasil penyelidikan tersebut kepada pihak penyidik, maka segera ditentukan apakah perkara tersebut dapat di lanjutkan ke tingkat penyidikan ataukah perkara tersebut dihentikan. Apabila perkara tersebut patut diduga merupakan tindak pidana penipuan yang berkedok arisan online, maka segera diterbitkan surat perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resor Kota Jambi selaku penyidik kepada penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan terhadap perkara tindak pidana penipuan berkedok arisan online.66 Berdasarkan wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa proses
yang dilakukan oleh penyelidik Polresta Jambi sudah sesuai dengan peraturan
Undang-undang yang berlaku.
66 Wawancara dengan Brigadir Prasetyo Utomo, S.H, Penyidik Unit Tindak Pidana
Tertentu (Tipiter), Satreskrim Polresta Jambi, 10 April 2019.
60
2. Tahap Penyidikan
Setelah melalui tahap penyelidikan, maka tahap kedua proses penegakan
hukum terhadap pelaku penipuan berkedok arisan online adalah melakukan tahap
penyidikan.
Dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”67
Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik dijelaskan dalam butir 1
bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat
pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang
ini untuk melakukan penyidikan”.68
Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahap penyidikan meliputi:
a. Penangkapan dan penahananan.
b. Penggeledahan
c. Penyitaan untuk mendapatkan barang bukti, berupa:
1) Instrumen Delicti yakni alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan,
dan
2) Corpora Delicti yakni barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan.
Mengenai jangka penyidikan pada tingkat kepolisian, tidak diatur dalam
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun apabila pelaku
67 Pasal 1 Butir 2, Ketentuan Umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2, hlm
199. 68 Pasal 1 Butir 5, Ketentuan Umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, hlm.
199.
61
penipuan berkedok arisan online ditahan maka penahanan diatur dalam Pasal 24
ayat (1) KUHAP dan bila Pelaku Penipuan tidak ditahan, maka jangka waktu
penyidikan itu diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia No. 12 Tahun 2009 (“Perkap 12/2009”).
Jangka waktu batas penyelesaian perkara pada pasal 31 ayat (2) yaitu:
1. 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;
2. 90 hari untuk penyidikan perkara sulit;
3. 60 hari untuk penyidikan perkara sedang; atau
4. 30 hari untuk penyidikan perkara mudah.
Tetapi dalam Pasal 32 Perkap 12/2009 disebutkan bahwa:
1. Dalam hal batas waktu penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat
(1) penyidikan belum dapat diselesaikan oleh pihak penyidik maka dapat
mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang
memberi perintah melalui Pengawas Penyidik.
2. Perpanjangan waktu penyidikan dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang
setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari Pengawas Penyidik.
3. Dalam hal diberikan perpanjangan waktu penyidikan maka diterbitkan surat
perintah dengan mencantumkan waktu perpanjangan.
Dengan demikian menurut Perkap 12/2009, dapat disimpulkan bahwa
walaupun terdapat jangka waktu tertentu penyidikan pada tingkat kepolisian,
namun tetap saja jangka waktu itu dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak
ditentukan secara konkret dalam Perkap tersebut.69
69 https://hukumonline.com, diakses 17 April 2019
62
Pada kasus penipuan berkedok arisan online yang dilakukan oleh pasangan
suami istri diwilayah hukum Polresta Jambi Tahun 2018, dalam tahap penyidikan
Polresta Jambi, pihak penyidik melakukan penggeledahan dirumah pelaku dan
berhasil menyita barang bukti berupa buku tabungan, beberapa buah Atm dari
berbagai bank, buku rekap arisan, serta satu unit telepon genggam.70
3. Tahap Pemeriksaan
Setelah selesai tahap penyelidikan dan penyidikan, maka akan
dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan
oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli dan tersangka yang
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Pada tahap ini pemeriksaan
meliputi:
a. Pemeriksaan saksi-saksi;
b. Pemeriksaan saksi ahli atau keterangan ahli, serta;
c. Pemeriksaan tersangka.
Hasil wawancara dengan Brigadir Prasetyo Utomo, S.H, Penyidik Unit
Tindak Pidana Tertentu (Tipiter), Satreskrim Polresta Jambi pada tanggal 10 April
2019, mengatakan bahwa:
Setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk tersangka barulah tersangka ditahan dan menyita barang bukti, dan pada kasus Nur Cahaya itu kami meminta saksi ahli di Jakarta. Dalam menentukan perbuatan pelaku penipuan arisan online tersebut adalah perbuatan pidana atau tidak, kami selaku pihak kepolisian melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 5 alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat,
70 Wawancara dengan Brigadir Prasetyo Utomo, S.H, Kanip Pidana Khusus, Satreskrim
Polresta Jambi, 10 April 2019.
63
petunjuk, keterangan terdakwa.Adapun dasar dilakukannya penyidikan adalah laporan polisi/pengaduan, surat perintah tugas, laporan hasil penyidikan, surat perintah penyidikan dan SPDP"71. Berdasarkan wawancara diatas penulis simpulkan bahwa tahap-tahap yang
dilakukan oleh pihak Kepolisian Polresta Jambi dalam proses penyelesaian kasus
tindak pidana penipuan berkedok arisan online sudah sesuai dengan aturan hukum
yang berlaku.
Adapun tujuan pemeriksaan adalah untuk mendapatkan keterangan saksi,
ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP), guna
membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam
peristiwa pidana penipuan berkedok arisan online yang terjadi menjadi jelas.72
4. Tahap Penyelesaian dan Penyerahan Perkara Kepada Jaksa Penuntut
Umum (JPU)
Hasil wawancara dengan Brigadir Prasetyo Utomo, S.H, Penyidik Unit
Tindak Pidana Tertentu (Tipiter), Satreskrim Polresta Jambi, 10 April 2019.
Beliau menjelaskan bahwa:
Tahap terakhir dari proses penegakan hukum oleh Polresta Jambi terhadap kasus tindak pidana penipuan berkedok Arisan Online adalah tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).73
Dari penjelasan diatas, Penjelasan lebih lanjut Penyerahan berkas perkara
kepada JPU dilakukan sebagai berikut:
71 Wawancara dengan Brigadir Prasetyo Utomo, S.H, Kanip Pidana Khusus, Satreskrim
Polresta Jambi, 10 April 2019. 72 Lihat Pasal 63, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, hlm 33. 73 Wawancara dengan Brigadir Prasetyo Utomo, S.H, Penyidik Unit Tindak Pidana
Tertentu (Tipiter), Satreskrim Polresta Jambi, 10 April 2019.
64
a. Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa
Penuntut Umum; dan
b. Pada tahap kedua, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik
menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada Jaksa
Penuntut Umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Apabila dalam
waktu 14 hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh JPU, berkas perkara
dianggap lengkap (P 21) dan penyidik dapat menyerahkan tersangka dan
barang bukti.
Ajaran Cita Hukum (Idee de Recht) menyebutkan adanya tiga unsur cita
hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum
(rechtssicherkeit), keadilan (gerechtigkeit) dan kemanfaatan (zweckmasigkeit).
Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas
tersebut.74
Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat.
Asas juga dapat berarti hukum dasar. Asas adalah suatu dalil umum yang
dinyatakan dalam istilah umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai
pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi
petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Asas hukum umum adalah norma dasar
yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap
berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan
pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Asas hukum tidak boleh
74 Lihat Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, Jurnal
Berkata Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 388.
65
dianggap norma konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum
atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.75
Langkah terakhir yang dilakukan pihak kepolisian dalam upaya
menyelesaikan kasus demi kasus penipuan arisan online yang terjadi melalui
sarana penegakan hukum, dalam hal ini hukum pidana. Penegakan hukum pidana
memang merupakan ultimum remedium, atau merupakan upaya terakhir yang
dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi (Polresta Jambi) dalam
mengatasi dan menyelesaikan kasus penipuan berkedok arisan online di wilayah
hukum Polresta Jambi. Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok
arisan online dilaksanakan melalui tahapan penyidikan, penyelidikan,
pemeriksaan sampai tahapan penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa
Penuntut Umum. Penegakan hukum pidana yang dilakukan Polresta Jambi
dilakukan dengan mempertimbangkan tiga asas hukum pidana, yaitu:
1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Keadilan
3. Asas Kemanfaatan
Dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok
arisan online selalu mempertimbangkan ketiga asas ini, apabila kasus penipuan
berkedok arisan online yang terjadi telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat
dalam ketiga asas ini, maka pihak Polresta Jambi akan melakukan penindakan
hukum pidana secara tegas berdasarkan kepada aturan hukum yang berlaku.
75 Lihat Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 Mei 2014, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 219.
66
C. Penipuan Arisan dalam Perspektif Islam
Arisan dikenal oleh sebagian orang Arab dengan istilah jam’iyyah
(kumpulan peserta arisan). Ini termasuk masalah kontemporer yang banyak
ditekuni oleh banyak kaum muslimin mengingat manfaat yang mereka rasakan
darinya. Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama ahli fatwa masa kini. Ulama
dunia mengartikan arisan dengan istilah jum’iyah al-Muwazhzhafin atau al-qardu
al-ta’awuni. Jum’iyah al-Muwazhzhafin dijelaskan para Ulama sebagai
bersepakatnya sejumlah orang dengan ketentuan setiap orang membayar sejumlah
uang yang sama dengan yang dibayarkan yang lainnya. kesepakatan ini dilakukan
pada akhir setiap bulan atau akhir semester (enam bulan) atau sejenisnya,
kemudian semua uang yang terkumpul dari anggota diserahkan kepada salah
seorang anggota pada bulan kedua atau setelah enam bulan sesuai dengan
kesepakatan mereka. Demikian seterusnya, sehingga setiap orang dari mereka
menerima jumlah uang yang sama seperti yang diterima orang sebelumnya.
terkadang arisan ini berlangsung satu putaran atau dua putaran atau lebih
tergantung pada keinginan anggota.76
Hukum arisan secara umum, termasuk muamalat yang belum pernah
disinggung di dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya
dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan. Para Ulama
menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaedah fikih yang berbunyi:
76 http://almanha.or.id//arisan-dalam-pandangan-islam/di akses pada tanggal 27 April
2019.
67
Artinya : Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya) .
Menurut pendapat Ali Mustofa Yakub dalam bukunya mengatakan bahwa
arisan sebenarnya menurut agama diperbolehkan, dengan catatan tidak ada pihak
yang dirugikan dan tidak adanya sistem perjudian didalamnya. Kebolehan itu juga
bisa menjadi haram, jika ada sesuatu yang menjadikan haram, yaitu hilangnya
ketentuan-ketentuan diatas.77
Adapun dasar hukum daripada larangan penipuan atau dusta terdapat
dalam Al-Qur‟an Surat Al- Baqarah ayat 188:
Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang
lain diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta yang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.78
Dari ayat diatas menunjukkan bahwa keputusan hakim itu sesungguhnya
tidak dapat merubah sedikitpun hukum sesuatu, tidak membuat sesuatu yang
sebenarnya haram menjadi halal atau yang halal menjadi haram, hanya saja sang
hakim terikat pada apa yang tampak darinya. Jika sesuai maka itulah yang
77 Ali Mustofa Yakub, Fatwa-fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal, Cet 1, (Jakarta: Pustaka
Firdaus, 2007), hlm. 209. 78 Al-Qur‟an Al-Qarim Al-hadi Mushaf latin, Laj nah Pentashih Al-Qur‟an Kementrian
Agama RI, Jakarta: Insan Madya Pustaka, Cetakan ke-2, 2013, hlm, 29.
68
dikehendaki, dan jika tidak maka hakim tetap memperoleh pahala dan bagi yang
melakukan tipu muslihat memperoleh dosa.
Tindak pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang
mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan
hukuman berupa siksaan badan. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana disebut
jarimah atau jinayah. Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh
syara‟ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta‟zir. Menurut
Bahasa, perkataan “jarimah” adalah bentuk masdar artinya perbuatan dosa,
berbuat salah atau berbuat jahat.79
Jinayah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan
tersebut mengeni agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Dapat disimpulkan
bahwa pengertian jarimah atau jinayah adalah ketentuan-ketentuan syara’ yang
melarang orang berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan atas pelanggaran terhadap
ketentuan-ketentuan syara’ itu dikenakan sanksi hukumann yang berupa
penderitaan badan atau denda kepada si pelanggar.
Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk segala bentuk
tindak pidana penipuan arisan online. Penipuan merupakan suatu bentuk kejahatan
yang dilakukan seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya
melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar
bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang.80 Karena penipuan itu cendrung
melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam
79 Dzajuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 1-3. 80 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 71.
69
kebohongan itu sama dengan dusta.81 Dusta adalah bohong dan dusta merupakan
perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta
menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan
bukan karena terpaksa.
Bila ditinjau dari hukum pidana Islam maka sanksi yang diberikan kepada
pelaku tindak pidana peggelapan/penipuan arisan online adalah jarimah hudud
dalam penerapan hukumnya adalah had yaitu ganti kerugian dan potong tangan.82
81 Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram, (bandung: Jabal, 2007), hlm. 266. 82 Sri Awalin Sudesti, Skripsi, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk
Penggelapan Arisan Online (Studi Putusan Nomor: 1562/ Pi.B/2015/PN.Plg)”, Program Studi Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
70
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan
bahwa:
1. Upaya penegakan hukum Polresta Jambi terhadap kasus penipuan berkedok
arisan online di wilayah hukum Kota Jambi, yaitu berdasarkan peran aparat
hukum Kepolisian Resor Kota Jambi maka tindak pidana jenis penipuan berkedok
arisan online dapat ditindak. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak
kepolisian yang ditempuh melalui dua tahapan, yaitu tahap pencegahan (preventif)
dan tahap penindakan (refresif). Pencegahan (Preventif) yang dilakukan oleh
pihak kepolisian yaitu dua tahapan mulai dari menghimbau masyarakat melalui
media sosial dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian pada
tahap penegakan hukum melalui penindakan (refresif) dilaksanakan oleh
penyelidik dan penyidik Polresta Jambi melalui beberapa tahapan yaitu tahap
penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan dan tahap penyelesaian serta
penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. kepolisian sebagai basis
terdepan mengupayakan yang terbaik bagi masyarakat, semua tahap penegakan
hukum berpedoman kepada Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mulai
dari penyelidikan yaitu pengumpulan alat-alat bukti, saksi-saksi, memanggil
pihak-pihak terkait sampai pemanggilan tersangka serta pembuatan Berita Acara
Pemeriksaan (BAP).
71
2. Proses penyelesaian kasus tindak pidana penipuan berkedok arisan online di
Polresta Jambi dari tahun 2018 sebanyak dua kasus yang sama dapat diselesaikan
oleh pihak Polresta Jambi yaitu dilakukan melalui empat tahapan, mulai dari tahap
penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan sampai ke tahap penyelesaian
dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
B. Saran
1. Kepada aparat penegak hukum, penulis berharap agar lebih meningkatkan
upaya penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok arisan online dan
perlu adanya lembaga atau pihak yang menjadi pengawas dari adanya setiap
perjanjian yang sah, baik itu perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis
sehingga adanya pihak ketiga yang mengetahui dari adanya perjanjian yang
dilakukan secara online tersebut.
2. Kepada masyarakat, penulis berharap agar lebih berhati-hati dan waspada
dalam menjalankan transaksi elektronik, jangan mudah percaya dan tergiur
dengan iming-iming keuntungan yang besar, serta perlunya kesadaran masyarakat
untuk lebih memahami hukum.
72
DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur
Al-Qur‟an Al-Qarim Al-hadi Mushaf latin, Lajnah Pentashih Al-Qur‟an
Kementrian Agama RI, Jakarta: Insan Madya Pustaka, Cetakan ke-2, 2013.
Ali Mustofa Yakub, Fatwa-fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal, Cet 1, Jakarta:
Pustaka Firdaus, 2007.
Dzajuli, Fiqh Jinayah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
Faisal, Menerobos Positivisme Hukum, Yogyakarta: Rangkang-Education, 2010.
Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan
Hukum Di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2017.
Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, Pedoman Penulisan Skripsi, Syariah Press
Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, April 2014, Cet ke 2.
Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum; Melalui Pendekatan Hukum
Progresif, Jakarta: Sinar Grafika,2010.
Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Salemba Humanika,
2010.
Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif, Kualitatif,
Jakarta: GP Press, 2008.
Jur. Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Sudarto, Hukum dan Hukum pidana, Bandung: Alumni, 1986.
Soejono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta: PT. Grafindo, 1983.
73
Tim Penyusun Fakultas Syariah, Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi,
Jakarta: Syariah Press, 2012
Topo Santoso dan Eva Achjany Zulfa, Kriminologi, Jakarta: PT. Grafindo
Persada, 2014.
W.Gulo, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,
2002.
Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram, Bandung: Jabal, 2007.
Zainuddin Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Jakarta:
Penerbit Sinar Grafika, 2008.
B. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2016
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2016
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Tekhnologi Elektronik
dalam pasal 28 ayat 1.
Pasal 1 Butir 4, Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana, hlm 2.
Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 1 Butir 2, Ketentuan Umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2.
Pasal 1 Butir 5, Ketentuan Umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian
Sektor
74
Pasal 63, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
C. Skripsi dan Jurnal.
Mahasiswa Fakultas Hukum, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan yang
Dilakukan Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi Tekhnologi Elektronik Oleh Kepolisian Resor
Kota Pekanbaru, (2015).
Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, Jurnal
Berkata Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas
Hukum Universitas Gadjah Mada.
Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam
Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Jurnal Dinamika
Hukum, Vol. 14 No. 2 Mei 2014, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada,
D. Lain-lain
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka,2005.
Bappeda dan Stasiun BMG Kota Jambi.
Dokumentasi Struktur Polresta Jambi, April 2019.
Futuready.com/ Artikel/macam-macam arisan yang menguntungkan, diakses
tanggal 30 Maret 2019.
Kholid Syamsudin http://almanha.or.id//arisan-dalam-pandangan-islam/di akses
pada tanggal 27 April 2019.
75
kamus online,http: kbbi//.web.id/arisan.html, arti kata arisan, diakses 17
november 2018.
Ray Pratama Siadari, Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan,
raypratamas. blogspot.com/2012/02. diakses 8 Mei 2019.
https://polmas.wordpress.com/2014/10/17/strategi-pencegahan-kejahatan-dalam-rangka-
berkamtibmas.
https://hukumonline.com.diakses 17 April 2019.
https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com, diakses tanggal 25 Mei 2019.
http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article diakses tanggal 25 Mei 2019
https://id.m.wikipedia.org/Daftar_Kecamatan_dan_Kelurahan_di_Kota_Jambi, diakses 27April
2019.
76
Lampiran 1
Wawancara bersama Aipda Sarip, SH. Paur Log Sium Polresta Jambi
Wawancara Bersama Brigadir Prasetyo Utomo, SH. Penyidik Unit Tipiter Satreskrim Polresta Jambi.
Dokumentasi Struktur Organisasi Polresta Jambi
77
DAFTAR INFORMAN
No Nama Informan Jabatan/Pekerjaan Keterangan
1. Brigadir Prasetyo Utomo, SH Peyidik Unit Tipiter
Satreskrim Polresta
Jambi
2. Brigadir Alamsyah Amir PS. Paur Log Polresta
Jambi
3. Aipda Sarip, SH PS. Paur Log Polresta
Jambi
Top Related