1
BAB I
PENDAHULUAN
Bagian ini membahas latar belakang penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian,
penelitian-penelitian sebelumnya dan keaslian penelitian, model penelitian, kontribusi penelitian
dan sistematika penulisan. Latar belakang mengawali pembahasan bagian ini.
1.1 LATAR BELAKANG
Sektor publik adalah sektor yang sedang berkembang di berbagai bidang serta sedang berbenah
diri untuk meningkatkan kualitas dirinya. Secara bersamaan, fenomena kesadaran publik untuk
meningkatkan peranan pelayan publik sedang marak di Indonesia. Kondisi ini secara langsung
menimbulkan tekanan dan kebutuhan para pelaku sektor publik untuk selalu meningkatkan
kualitas pelayanannya. Perkembangan teknologi informasi di dunia global telah mendorong
inovasi-inovasi sistem informasi di tanah air. Di sektor pemerintahan, berbagai upaya
pengembangan dan penerapan sistem informasi untuk mendukung kelancaran aktivitas dan
peningkatan pelayanan publik telah banyak dilakukan. Tumbuh dan berkembangnya inovasi
sistem informasi cukup menggembirakan karena difungsikan untuk meningkatkan kapabilitas
institusi publik. Demikian juga, peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dan stake
holder yang kebutuhannya juga semakin komprehensif dan handal.
Sejak keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang bertujuan agar pemerintah daerah memiliki
sistem informasi keuangan daerah. SIKD ini berfungsi sebagai pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan daerah kepada masyarakat dan menyampaikan informasi pengelolaan keuangan daerah
kepada pemerintah. SIKD juga digunakan untuk mendukung penyediaan informasi keuangan
daerah secara nasional. Informasi keuangan daerah yang disampaikan harus akurat, relevan dan
2
dapat dipertanggungjawabkan. Informasi keuangan daerah meliputi APBD dan realisasiannya,
neraca daerah, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan daerah, dana dekonsentrasi dan
dana tugas-tugas pembantuan, laporan keuangan perusahaan daerah, dan data yang berkaitan
dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Penerapannya meliputi di seluruh daerah
Provinsi, Kabupaten dan Kota. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Menteri
Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Teknis yang
terkait dan sesuai dengan kebutuhan.
Berdasarkan PP 56 tahun 2005 tentang SIKD tersebut, pemerintah daerah melakukan
inovasi-inovasi untuk memenuhi tuntutan yang ada di dalam peraturan tersebut. Ada Pemerintah
Daerah yang bekerjasama dengan pihak penyedia jasa pembuatan sistem informasi untuk
membuat sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Ada juga, Pemerintah Daerah yang
bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk membuat sistem informasi pengelolaan keuangan
daerah. Akhirnya, masing-masing Pemerintah Daerah di Indonesia membuat sistem informasi
keuangan daerah dengan nama sistem pengelolaan keuangan daerah yang beragam. Sistem yang
dibuat oleh pihak penyedia jasa pembuatan sistem maupun yang dibuat oleh kalangan perguruan
tinggi menggunakan bahasa pemrograman yang tidak sama antar pemerintah daerah dengan
pemerintah daerah lainnya. Alur logika proses input (masukan) yang berbeda walaupun berasal
dari input yang sama menghasilkan output yang sama. Pada kenyataannya, sistem informasi
yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak mampu terkoneksi dengan sistem yang ada pada
pemerintah pusat (baik program maupun datanya). Pemerintah Pusat (Kementrian Dalam Negeri
dan Kementrian keuangan dan Kementrian Teknis terkait lainnya) dengan terpaksa harus
mengetik ulang data dan informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah). Lebih-lebih,
apabila seluruh data atau informasi dari seluruh pemerintah daerah ingin digabungkan se-
3
Indonesia. Hasilnyapun tidak secara cepat dan tepat dapat disajikannya informasi pengelolaan
keuangan daerah secara nasional. Halim et al. (2012) menunjukkan bahwa dari 524 pemerintah
daerah (pemda) di Indonesia, sebanyak 361 Pemda (68,89%) telah menggunakan sistem
informasi keuangan dan 163 Pemda (31,11%) belum secara pasti menggunakan sistem informasi
keuangan.
Sistem dan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dimiliki untuk
membantu kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan agar bisa bersaing dengan
perusahaan lain. Kemampuan bersaing yang ditingkatkan dari sisi pelayanan kepada konsumen
hingga waktu pelayanan yang lebih cepat secara kualitas dan kuantitas dan tertib administrasi
organisaasi atau perusahaan. Semuanya bermuara akhir pada pengelolaan perusahaan atau
organisasi yang lebih baik. Baig dan Gururajan (2011) merumuskan bahwa teknologi informasi
merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan organisasi bisnis.
Pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka
dan bertanggungjawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk
tanggung jawab itu diwujudkan dengan penyediaan informasi keuangan yang komprehensif
kepada masyarakat luas. Kondisi ini hanya dapat dicapai dengan sistem informasi keuangan
daerah yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Hasil akhirnya adalah sistem
informasi yang mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, serta
mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Pemerintah bertugas untuk
menyelenggarakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) guna menjawab
kebutuhan informasi keuangan yang diperlukan oleh masyarakat publik. Sedangkan, pemerintah
daerah wajib menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada
Pemerintah dengan SIPKD tersebut.
4
SIPKD yang dikembangkan dengan basis teknologi informasi, didesain sedemikian rupa
sehingga mampu menjadi sarana untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan referensi, serta
proses komunikasi data dan informasi keuangan daerah. Kemanfaatan yang lebih tinggi adalah
sebagai fungsi koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dan
pemerintah daerah serta para pemilik atau pengguna informasi keuangan daerah lainnya.
Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Adminstrasi Keuangan Daerah (BAKD) pada
tahun 2009 bekerja sama dengan pihak ketiga membuat sistem informasi keuangan daerah
dengan nama Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Tujuan penciptaan ini
adalah untuk keseragaman dalam pengelolaan keuangan daerah pada seluruh pemerintah daerah
di Indoensia. Demikian juga, sistem ini untuk mengintegrasi data dan informasi dengan sistem
yang ada di pemerintah pusat. Surat Edaran nomor 900/122/BAKD tahun 2010, SIPKD wajib
diterapkan di 171 pemerintah daerah di Indonesia yang nantinya diharapkan untuk dapat
diterapkan pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Sebanyak 11 pemerintah Provinsi
Lampung daerah telah diwajibkan untuk menerapkan SIPKD dengan pemberian hardware dan
software secara gratis. Demikian juga, pemberian pelatihan bagi operator atau pengguna SIPKD
serta adanya petugas pendamping yang dikirim ke daerah selama 18 bulan.
SIPKD merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah
daerah untuk meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan
keuangan daerah. Penerapnnya mendasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan,
akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi
dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan
daerah. Tujuan utamanya adalah untuk penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur
5
pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam penginterprestasian dan pengimplementasian
berbagai peraturan perundang-undangan bidang keuangan.
Penggunaan aplikasi SIPKD ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota di Indonesia. Penyelenggaran SIPKD dilaksanakan dalam rangka membantu
untuk memudahkan pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan akuntansi dan pelaporan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Davis dan Venkatesh (2000) menyatakan investasi yang mahal di bidang sistem dan
teknologi informasi tetapi menghasilkan tingkat pengembalian yang rendah. Hasil investasi
tersebut ditunjukkan dengan tidak efektif, tidak efisien dan tidak berkelanjutan di dalam
penerapannya. Wiyono et al. (2008) menandai bahwa beberapa proyek pengadaan jasa
pengembangan sitem informasi pada instansi pemerintah terjadi banyak kegagalan seperti Sistem
Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIMARI), Sistem Informasi Kejaksaan
Republik Indonesia (SIMKARI) dan berbagai proyek pembuatan situs web pemerintah daerah
yang telah menghabiskan dana besar namun dengan kualitas web yang sederhana dan terkadang
lambat untuk diakses. Penanggung jawab kegagalan ini masih memerlukan kejelasan lebih
lanjut.
Kesuksesan sistem dan teknologi informasi yang telah dibuat dan diterapkan menjadi lebih
sukses, apabila para penggunanya mempergunakan untuk meningkatkan kinerjanya. Sistem dan
teknologi informasi tidak akan bermanfaat lebih, apabila para penggunanya tidak menangani
untuk memperoleh kinerja yang lebih baik. Keberhasilan penerapan teknologi informasi tidak
terlepas dari peran pengguna sistem informasi untuk menerima sistem yang dikembangkan atau
diterapkan dalam pengelolaan (Venkatesh et al. 2003). Seddon (1997) mengisyaratkan bahwa
kinerja individu adalah pendapat pengguna atas sistem aplikasi khusus yang digunakan untuk
6
meningkatkan kinerja mereka di dalam organisasi. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan
kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai untuk melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan
tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2011).
Terpakainya SIPKD merupakan wujud dari keberterimaan teknologi pada sektor publik
pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya. Penerapan SIPKD belum
memperhatikan pemberdayaan perilaku pengguna SIPKD. Kementerian Dalam Negeri melalui
BAKD melaksanakan pelatihan kepada pengguna SIPKD sebelum penerapannya agar pengguna
SIPKD mudah menggunakan dan mengetahui manfaat SIPKD untuk pengelolaan keuangan
daerah. Pelatihan ini menimbulkan sikap pengguna SIPKD yang positif terhadap hadirnya
SIPKD, sehingga kesuksesan impelementasi SIPKD tidak diragukan lagi. Kesuksesan sistem
informasi dalam era sekarang sudah tidak diragukan lagi mengingat banyaknya para ahli
pembuat sistem informasi dan teknologi informasi. Kinerja sistem informasi melihat dari sisi
kemudahan penggunaan dan dari sisi kebergunaan yang akhirnya tercermin pada sikap dari
pengguna sistem untuk menggunakan sistem informasi yang diwajibkan. Penelitian ini meyakini
bahwa cara atau metoda diperlukan untuk memanipulasi perilaku pengguna SIPKD agar dapat
berkinerja dengan baik dan berkelanjutan menggunakannya. Venkatesh et al. (2003) menyatakan
perlunya penelitian keberterimaan teknologi pada sektor publik dan menyatakan diperlukan
adanya pemberdayaan perilaku pengharapan dalam model penerimaan sistem dan teknologi
informasi. Pemberdayaan perilaku membantu untuk mengantisipasi perubahan dalam niatan
sehingga para penggunanya dapat mengubah kinerja perilaku. Davis (1989), Venkatesh dan
Davis (2000), dan Venkatesh et al. (2003) menyimpulkan bahwa penerimaan pengguna atas
sebuah sistem informasi sering diindikasikan sebagai faktor yang menentukan kesuksesan
penggunaan teknologi.
7
Pada beberapa dekade yang lalu, gagalnya penerapan tekonologi informasi di organisasi
sektor publik karena aspek teknisnya. Aspek teknis tersebut seperti kualitas teknologi informasi
yang buruk yang banyak mengandung kesalahan-kesalahan sintak, kesalahan-kesalahan logik,
dan bahkan kesalahan-kesalahan informasi. Walaupun pada saat ini kualitas teknis sistem
informasi telah membaik, kegagalan penerapan sistem masih terdengar di beberapa perusahaan
(Jogiyanto, 2007). Sistem informasi dan teknologi informasi yang diterapkan pada organisasi
masih bisa gagal karena melibatkan komponen dalam organisasi yang bersama-sama dengan
perilaku manusia. Manusia berinteraksi untuk menggunakan teknologi informasi dan dalam
interaksi ini menimbulkan masalah keperilakuan (behavioral). Kegagalan terjadi karena manusia
menolak atau tidak ingin menggunakan teknologi informasi secara berkelanjutan. Beberapa
penelitiaan terdahulu menunjukkan bahwa perusahaan khususnya manager perlu untuk
memahami faktor-faktor yang memicu perilaku individual terhadap teknologi informasi
(Jogiyanto, 2007). Pemerintah perlu memahami faktor-faktor yang memicu perilaku para
pengguna SIPKD untuk berkinerja dengan baik dan penggunaannya berkelanjutan.
Penelitian perilaku pengguna teknologi informasi telah dilakukan sejak tahun 1980-an.
Jogiyanto (2007) mengelompokkan penelitian-penelitian sistem informasi kedalam dua aliran.
Aliran yang pertama adalah aliran yang memfokuskan penelitian pada penerimaan, adopsi, dan
penggunaan dari sistem informasi. Aliran ini juga fokus pada anteseden-anteseden atau
penyebab-penyebab perilaku. Sedangkan, aliran yang kedua fokus pada kesuksesan
implementasi di tingkat organisasi.
Aliran pertama dikelompokan lagi ke dalam dua kelompok, yakni kelompok yang
anteseden-anteseden perilaku berupa suatu perasaan (affect) dan kognitif (cognitive). Contohnya
adalah sikap, norma-norma, dan persepsi terhadap penggunaan. Untuk menjelaskan interaksi
8
individual-individual dengan sistem informasi dan teknologi informasi diperlukan teori dan
model yang valid. Beberapa teori dan model dari enam penelitian-penelitian dikelompokkan
beserta anteseden-antesedennya yang berupa perasaan dan kognitif antara lain, Theory of
Reasoned Action (TRA) oleh Fishbein dan Ajzen (1975), Theory of Acceptance Model (TAM)
oleh Davis (1989), dan Theory of Planned Behavior (TPB) oleh Ajzen (1991). Untuk aliran
pertama, pengukuran keberhasilan sistem dengan menggunakan model penerimaan pengguna
sistem informasi atau teknologi informasi yang paling banyak digunakan oleh peneliti-peneliti
yaitu, Technology Acceptance Model (TAM).
TAM merupakan model pendekatan yang disusun oleh Davis (1989) untuk menjelaskan
penerimaan teknologi yang digunakan oleh para pengguna teknologi. TAM juga digunakan oleh
Venkatesh et al. (2003) yang telah menguji perilaku pengguna dan penerimaan sistem dari
berbagai perspektif. TAM mengadopsi Theory of Reasoned Action (TRA) sebagai landasan
pemahaman yang lebih baik untuk mengidentifikasi perilaku pengguna di dalam penerimaan dan
pemanfaatan teknologi informasi (Davis, 1989, dan Davis et al. 1989).
TAM dinilai mampu memberikan kontribusi terbaik untuk memprediksi dan menjelaskan
penerimaan pengguna pada teknologi komputer dalam organisasi (Venkatesh dan Davis, 1989).
Sedangkan, kelompok kedua adalah kelompok yang anteseden-anteseden perilaku lebih berupa
suatu proses, misalnya proses penilaian, proses partisipasi dan keterlibatan serta proses
mencocokkan teknologi dengan tugasnya.
TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan penerimaan pengguna terhadap
suatu sistem informasi. TAM menyediakan suatu basis teoritis untuk mengidentifikasi faktor-
faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap suatu tekhnologi di dalam suatu organisasi.
TAM menjelaskan hubungan sebab-akibat antara keyakinan dalam wujud manfaat suatu sistem
9
informasi dan kemudahan penggunaannya. Selanjutnya, TAM merumuskan akhir dari keyakinan
ke dalam perilaku, tujuan atau keperluan, dan penggunaan aktual dari para pengguna suatu
sistem informasi.
Teori penguatan (reinforcement theory) adalah teori yang membahas secara spesifik
tindakan-tindakan untuk memanipulasi perilaku. Teori penguatan ini untuk membentuk perilaku
tertentu (behavior shaping) yang berteori bahwa konsekuensi tindakan perlu diatur dan
tergantung kepada tujuan para pelaku (Gudono, 2012). Teori ini digunakan untuk merancang
perubahan-perubahan perilaku manusia di dalam organisasi. Suatu jenis perilaku seorang
karyawan bisa dirancang agar terjadi berulang-ulang untuk berperilaku positif dengan cara
merangsang karyawan dengan stimulus tertentu (yang memperkuat perilaku tertentu). Suatu
jenis perilaku negatif dapat dihilangkan tentunya dengan stimulus tertentu juga (yang
melemahkan perilaku tertentu). Teori penguatan mengabaikan perasaan, sikap, harapan dan
variabel lain yang diketahui mempengaruhi perilaku.
Di dalam penelitian ini, beberapa alat motivasi pada teori penguatan digunakan untuk
memodifasi TAM. TAM modifikasian ini dapat memberikan stimulus bagi pengguna SIPKD
yaitu kondisi yang memfasilitasi (facilitating of condition), tekanan institusi dan Insentif.
Venkatesh et al. (2003) menunjukkan bahwa faktor kondisi yang memfasilitasi berpengaruh
positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem informasi dan teknologi informasi yang
akhirnya meningkatkan kinerja individual. Kondisi yang memfasilitasi (facilitating of condition)
dan kinerja individual dalam konteks pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi
dapat dimasukkan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pemanfaatan sistem informasi
dan teknologi informasi. Demikian juga, teknologi dapat secara dominan mempengaruhi kinerja
individu.
10
Penerapan SIPKD yang pada hasil akhirnya merupakan output dari kinerja pengguna
SIPKD tidak terlepas dari kondisi yang memfasilitasi. Wujudnya dapat berupa panduan
penggunaan SIPKD, kolega yang membantu jika ditemukan kesulitan dalam melaksanakan
SIPKD, adanya orang yang secara khusus mendampingi untuk menggunakan SIPKD dan sistem
yang tanggap terhadap peraturan pengelolaan keuangan yang cepat berubah.
Kinerja organisasi tercermin dari kinerja para anggota organisasi dan termasuk di
dalamnya penetapan target-target yang harus dipenuhi oleh anggota organisasi. Target-target ini
merupakan tekanan bagi anggota organisasi karena merupakan tuntutan yang harus dilakukan.
Ehrenberg dan Bognanno (1990) mengargumentasikan bahwa tekanan kerja yang tinggi dapat
menyebabkan turunnya kinerja karyawan dan dapat mengakibatkan menurunnya moral kerja,
kedisiplinan, prestasi kerja, dan turunnya tingkat kualitas kerja. Hal tersebut tentunya karena
pekerjaan tidak dikerjakan dengan sepenuh hati oleh karyawannya. Daniel and Metzb (2015)
dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tekanan kerja yang tinggi berpengaruh terhadap kinerja
karyawan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariely et al. (2009)
yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tekanan dalam organisasi tidak dapat
mempengaruhi kinerja.
Organisasi di dalam peningkatan gairah kerja pegawainya sering memberikan insentif
sebagai tambahan penghasilan berupa uang, barang dan sebagainya. Fungsinya adalah sebagai
alat perangsang. Dessler (2009) menyimpulkan bahwa insentif adalah peningkatan gaji yang
dihadiahkan kepada seorang karyawan pada satu waktu yang ditentukan dalam bentuk gaji pokok
yang lebih tinggi, yang biasanya didasarkan secara eksklusif pada kinerja individual. Insentif
umumnya dilakukan sebagai strategi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan
dengan memanfaatkan perilaku pegawai yang mempunyai kecenderungan untuk bekerja
11
seadanya atau tidak optimal. Dengan demikian, pemberian insentif yang diberikan kepada
karyawan membuat kinerja maksimal yang dihasilkan pegawai guna menunjang kinerja
perusahaan.
Luthans (2006) menjelaskan bahwa meskipun insentif tidak selalu bersifat finansial,
namun ada dugaan bahwa pemberian insentif sangatlah penting bagi karyawan. Bahkan, insentif
telah menjadi kewajiban dan kebijakan organisasi untuk selalu menjalankan prinsip insentif yang
tepat. Studi ini memahami bahwa karyawan akan menginginkan pekerjaan mereka dihargai oleh
perusahaan. Demikian pula sebaliknya, perusahaan seharusnya dapat memberikan feedback yang
setimpal atas hasil kinerja karyawan. Pemberian insentiflah yang dapat memicu atau memotivasi
karyawan untuk dapat bekerja sungguh-sungguh. Kepuasan kerja akan tercipta dengan
sendirinya dan selanjutnya dapat meningkatkan kinerja karyawan yang berkaitan langsung
dengan kinerja organisasi.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk menguji
secara empiris beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kinerja pengguna SIPKD. Penelitian
ini merupakan penelitian survei pada 11 pemerintah daerah. Rinciannya adalah 10 pemerintah
daerah kabupaten/kota dan satu pemerintah daerah provinsi yang ada di provinsi Lampung yang
semuanya telah menggunakan SIPKD. Terdapat tujuh konstruk di dalam penelitian ini yang
mewakili konsep keberterimaan sistem informasi atau TAM dan teori penguatan institusi yaitu
pelatihan, persepsi kebergunaan SIPKD, persepsi kemudahan penggunaan SIPKD, sikap atas
teknologi, kondisi yang memfasilitasi, tekanan institusi, dan insentif yang hasil akhirnya adalah
kinerja pengguna SIPKD.
Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya
menguji keberterimaan teknologi dalam konteks lingkungan bisnis atau privat. Penelitian ini
12
melakukan pengujian penerapan keberterimaan teknologi di sektor publik. Penelitian ini juga
melanjutkan penelitian Venkatesh et al. (2003), khususnya pada pemerintah daerah yang
menerapkan sistem dan teknologi informasinya dalam setting wajib, padahal pada sektor privat
bersifat sukarela. Penelitian ini juga menghadirkan teori penguatan institusional yang diharapkan
untuk mampu memperkuat atau memberikan stimulus perilaku positif bagi para pengguna
SIPKD. Alat motivasinya adalah kondisi yang memfasilitasi, tekanan institusi dan insentif
berbeda. Tandasnya, Venkatesh et al. (2003) mengharapkan adanya penelitian lanjutan dengan
memasukkan konstruk pengharapan.
Penelitian ini merupakan sebuah model yang dapat mengukur kesuksesan implementasi
SIPKD yang berakibat pada peningkatan kinerja pengguna SIPKD. Variabel-variabel lain yang
relevan juga perlu dipertimbangkan bahwa kinerja tidak semata-mata dipengaruhi oleh dukungan
sistem informasi dan teknologi informasi tetapi juga ditentukan oleh faktor-faktor lain yang
mempengaruhi perilaku pengguna system. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut juga mampu
menimbulkan sikap positif terhadap sistem yang dihadirkan.
1.2 MASALAH PENELITIAN
Technology Acceptance Model (TAM) sudah banyak diteliti sejak ditemukan pertama kali
oleh Davis (1986), sehingga sudah mapan dalam penerapan untuk menilai keberterimaan
teknologi yang dihadirkan ataupun teknologi informasi yang telah ada. Venkatesh et al. (2003)
menyatakan perlunya penelitian TAM pada sektor publik serta perlunya memasukkan konstruk
pengharapan. Penelitian ini merupakan penelitian keberterimaan teknologi yaitu SIPKD yang
menggunakan analisis teori TAM yang dimodifikasi dengan Teori Penguatan (Reinforcement
Theory). Harapan pengimbuhan ini adalah untuk memberikan stimulus bagi pengguna SIPKD
sehingga dapat berkinerja dengan baik. Peningkatan kinerja pengguna SIPKD semestinya
13
diinginkan oleh institusi pemerintah daerah. Dari paparan sebelumnya, penelitian ini
mengungkapkan pertanyaan penelitian yaitu “apakah TAM yang dimodifikasi dengan Teori
Penguatan (kondisi yang memfasilitasi, tekanan institusi dan insentif) lebih mampu
menunjukkan pengaruh positif pada kinerja pengguna SIPKD?” Lebih spesifik, permasalahan
yang dijawab dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.
Di Level Model
Studi ini mengimbuhkan penguatan institusional (Reinforcement Institutional
Theory) ke dalam model TAM. TAM yang belum sempurna menjadi lebih baik ketika
mempertimbangkan penguatan institusional.
Di Level Asosiasi
Secara spesifik, studi ini menguji asosiasi antar konstruk yang terdapat di dalam
model TAM modifikasian. Modifikasiannya adalah dalam hal yang lebih khusus untuk
teori penguatan institusional dengan rinian uji sebagai berikut.
1. Apakah terdapat pengaruh positif pelatihan SIPKD terhadap persepsi kebergunaan
SIPKD?
2. Apakah terdapat pengaruh positif pelatihan SIPKD terhadap persepsi kemudahan
penggunaan SIPKD?
3. Apakah terdapat pengaruh positif persepsi kemudahan penggunaan SIPKD terhadap
sikap atas persepsi kebergunaan SIPKD?
4. Apakah terdapat pengaruh positif persepsi kegunaan terhadap sikap atas teknologi
kebergunaan SIPKD?
5. Apakah terdapat pengaruh positif persepsi kemudahan penggunaan SIPKD terhadap
sikap atas teknologi pengguna SIPKD?
14
6. Apakah terdapat pengaruh positif sikap atas teknologi terdapat kinerja pengguna
SIPKD?
7. Apakah terdapat pengaruh positif kondisi yang memfasilitasi terhadap kinerja
pengguna SIPKD?
8. Apakah terdapat pengaruh positif tekanan instansi terhadap kinerja pengguna
SIPKD?
9. Apakah terdapat pengaruh positif insentif terhadap kinerja pengguna SIPKD?
1.3 TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh keberterimaan
teknologi informasi keuangan dengan menggunakan TAM modifikasian dengan Teori
Penguatan. Wujud penguatannya adalah kondisi yang memfasilitasi, tekanan instansi dan
insentif. Ketiga faktor yang dimodifikasikan ke dalam model TAM tersebut ditujukan untuk
berpengaruh secara positif terhadap kinerja pengguna SIPKD, dan selanjutnya mampu
menguatkan model TAM. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.
Di Level Model
Penelitian bertujuan untuk memberikan bukti empiris bahwa teori penguatan
institusional (reinforcement institutional theory) yang digabungkan ke dalam model
TAM mampu menjadikan model TAM yang lebih sempurna dan lebih baik. Ketika TAM
dimodifikasi dengan teori penguatan institusional, perilaku individual dalam berteknologi
informasi semakin dapat dijelaskan atau semakin menjadi kuat adanya.
Di Level Asosiasi
15
Secara spesifik, studi ini menganalisis asosiasi yang terdapat dalam model TAM
modifikasian. Oleh karena ada pengimbuhan teori penguatan, asosiasi di antara konstruk
penelitian yang terrinci adalah sebagai berikut.
1. Menganalisis pengaruh pelatihan SIPKD terhadap persepsi kebergunaan SIPKD.
2. Menganalisis pengaruh pelatihan SIPKD terhadap persepsi kemudahan
penggunaan SIPKD.
3. Menganalisis pengaruh pengaruh persepsi kemudahan penggunaan SIPKD
terhadap persepsi kebergunaan SIPKD?
4. Menganalisis pengaruh persepsi kebergunaan terhadap terhadap sikap atas
teknologi pengguna SIPKD?
5. Menganalisis pengaruh persepsi kemudahan penggunaan SIPKD terhadap sikap
atas teknologi pengguna SIPKD?
6. Menganalisis pengaruh sikap atas teknologi terdapat kinerja pengguna SIPKD?
7. Menganalisis pengaruh kondisi yang memfasilitasi terhadap kinerja pengguna
SIPKD?
8. Menganalisis pengaruh tekanan institusi terhadap kinerja pengguna SIPKD?
9. Menganalisis pengaruh insentif terhadap kinerja pengguna SIPKD?
1.4 PENELITIAN SEBELUMNYA DAN KEASLIAN PENELITIAN
Penulis memperjelas kepentingan penelitian ini dan relevansinya dengan penelitian sebelumnya.
Penulis menyajikan beberapa riset yang digunakan sebagai kajian dan perbandingan serta tindak
lanjut dalam penelitian ini. Demikian juga, penulis menunjukkan keaslian penelitian ini yang
dirinci dengan berbagai penelitian atau tulisan yang dijadikan landasan konsep, pemikiran, dan
rujukan untuk pengembangan topik penelitian ini.
16
Penelitian ini mencoba melanjutkan penelitian Venkatesh (2003) yang menyatakan
perlunya penelitian TAM pada sektor publik. Penelitian ini memodifisi model TAM dengan
teori penguatan dengan menggunakan tiga alat motivasi yaitu kondisi yang memfasilitasi,
tekanan institusi dan insentif pada sektor publik khususnya pemerintah daerah.
Penelitian Meso dan Musa, (2008) dengan judul penelitian Extending the ICT
Technological Culturation Model: The Role of Accessibility and Perceived Socio-Economic
Prospects on ICT Diffusion meneliti penerimaan teknologi dari sisi model difusi, sehingga
tindakan dalam penelitian ini melihat penerimaan SIPKD dengan sisi Technologi Acceptance
Model (TAM).
Penelitian Philip, Fei Wu (2009) dengan judul penelitian User Acceptance of Emergency
Alert Technology: A Case Study menunjukkan bahwa akar dari kesuksesan atau kegagalan dari
sistem informasi eksekutif bisa ditandai dari berbagai faktor organisasional dan budaya
ketimbang factor-faktor teknis. Berbasis faktor-faktor tersebut, penelitian tersebut menguji
Executive Information System (EIS) bagi manager eksekutif dan menemukan signifikasi,
sehinga tindakan dalam penelitian ini mendapatkan masukkan untuk lebih fokus pada
keperilakuan. Hal ini adalah perilaku pengguna SIPKD. Penggunaan Teori Penguatan ditujukan
untuk memberikan stimulus kepada pengguna SIPKD agar berperilaku positif.
Penelitian Yarbrough dan Smith (2007) dengan judul penelitian Technology Acceptance
among Physicians: A New Take on TAM mengulas adopsi teknologi dari sisi subyek (pelaku)
para medisian yang relatif cenderung tertinggal dari sisi teknologi. Dengan pemberian
pemahaman yang cukup, mereka ternyata mau menerima dan menunjukkan peningkatan
efisiensi sehingga tindakan dalam penelitian ini adalah jika terdapat faktor-faktor yang bisa
meningkatkan efisiensi. Hal tersebut juga dapat digunakan sebagai penanda awal tentang penentu
17
sebuah kebergunaan ataupun kesediaan untuk mengadopsi. Dengan kata lain, mereka mau
menerima hadirnya sebuah sistem dan bersikap positif atas hadirnya sebuah sistem yang pada
akhirnya berkinerja lebih baik.
Penelitian Cho (2008) dengan judul Assesing User Attitudes Toward Mobile Commerce In
The U.S. Vs Korea: Implication For M-Commerce CRM menunjukkan hasil implementasi dan
kesuksesan TAM untuk kajian penjualan secara elektronik. Penelitian ini merumuskan tindakan
yang diambil yakni adanya faktor lingkungan yang harus menjadi perhatian hingga lingkungan
privat berbeda dengan lingkungan bisnis.
Penelitian Lippert (2005) dengan judul penelitian Evaluating Supply Chain Context-
Specific Antecedents of Post-Adoption Technology Performance mengevaluasi kinerja pasca
adopsi teknologi. Beberapa tindakan yang diambil dalam penelitian ini berfungsi sebagai
pembanding pasca adopsi yaitu situasi hampir mirip dengan penerapan sistem mandatory.
Penelitian Venkatesh et al. (2003) dengan judul penelitian User Acceptance of
Information Technology: Toward a Unified View mengungkapkan hasil tentang Unified Theory
of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Vankantesh memberikan saran-saran riset atas
TAM yang diterapkan di sektor publik dan pengamatan pengaruh atas factor-faktor lainnya. Oleh
karena itu, penelitian ini melanjutkan saran tindakan-tindakan dalam Venkatesh tentang
penerapan TAM pada sektor publik dan memodifikasi TAM dengan teori penguatan yang
menggunakan variabel kondisi yang memfasilitasi, tekanan institusi dan insentif.
Penelitian Benbasat dan Barki (2007) dengan judul penelitian “Qua Vadis TAM?”
difungsikan untuk mengeksplorasi faktor-faktor konsekuensi TAM. Banyak riset yang
kehilangan arah dengan asal mencatut TAM. Riset banyak mengamati aspek-aspek yang kurang
penting yang akhirnya malah kehilangan kajian terhadap “what makes IT useful?” Penelitian ini
18
bertindak untuk mengeksplorasi pengaruh TAM modifikasian dengan teori penguatan yang
berpengaruh positif terhadap kinerja.
Penelitian Pynoo et al. (2006) dengan judul penelitian Attitude as a Measure for
Acceptance: Monitoring IS Implementation in a Hospital Setting menunjukkan bahwa efek
Behavioral Intention (BI) dalam setting kondisi voluntary (sukarela) berbeda dengan kondisi
mandatory (wajib/telah menggunakan). ATT (Attitude toward Technology) atau sikap atas
teknologi adalah ukuran yang lebih baik untuk digunakan dalam bandingannya dengan BI
(Behavioral Intention) atau niatan berperilaku. Penelitian Chau dan Hu (2001) menyatakan
bahwa tekanan dari manajemen puncak dapat memberikan pengaruh positif atas penerimaan
sistem informasi. Tindakan yang diambil dalam penelitian ini adalah bahwa SIPKD merupakan
sistem informasi yang kehadirannya dalam setting mandatory sehingga menggunakan ATT
(Attitude toward Technology) atau sikap atas teknologi sebagai variabel tapat untuk digunakan.
Penelitian Kelley et al. (2013) dengan judul The Impact of Incentives on Exercise
Behavior: A Systematic Review of randomized Controlled Trial menyatakan bahwa insentif
dalam jangka pendek bisa digunakan untuk meningkatkan prestasi. Tindakan yang diambil dalam
penelitian ini adalah penggunaan insentif sebagai alat motivasi untuk peningkatan kinerja
pengguna SIPKD.
Penelitian Skinner (1953) dalam bukunya yang berjudul The Behavior of organisms. New
York: Appleton; 1938 adalah teori penguatan. Tindakan yang diambil dalam penelitian ini adalah
menerapkan teori penguatan sebagai alat modifikasi perilaku kepada para pengguna SIPKD yang
digabungkan dengan teori TAM.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam hal-hal sebagai
berikut.
19
1. Penelitian ini mengamati TAM sampai dengan pengukuran kinerja yang dihasilkan oleh
pegawai pemerintahan (PNS).
2. Penelitian ini mencari dan menghadirkan determinan-determinan yang paling mendasar
dalam kinerja dan untuk mengukur keberterapan model TAM sehingga di kemudian hari
determinan-determinan tersebut bisa digunakan sebagai asumsi-asumsi yang diperlukan
(required assumptions) sebelum menerapkan dan berharap hasil atas kinerja yang lebih baik.
3. Penelitian ini mengambil setting given (sistem yang telah ada).
4. Penelitian ini melibatkan Reinforcement theory (teori penguatan) sebagai teori penghubung
dari basis model TAM generik yang dipandang dapat digabungkan untuk menghadirkan
model penerimaan system dan teknologi informasi yang bisa sampai pada kinerja yang dapat
dikondisikan.
1.5 MODEL PENELITIAN
Gambar 1.1 Model Penelitian
Pelatihan
PersepsiKebergunaan
Sikap AtasTeknologi
KinerjaPengguna SIPKD
H7 Kondisi yangMemfasilitasi
H8
H90,111
TekananInstitusi
Insentif
H4H1
H6
H2 H5
H3
PersepsiKemudahanPenggunaan
20
1.6 KONTRIBUSI PENELITIAN
Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi baik secara teori maupun
praktik dan diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang keberterimaan teknologi pada
sektor publik khususnya pemerintah daerah. Kontribusinya meliputi faktor-faktor yang
mendukung penerapan sistem informasi yang dihadirkan hingga peningkatan kinerja pengguna
sistem informasi. Penelitian ini menciptakan model baru untuk kesuksesan kinerja pengguna
sistem informasi di Pemerintah Daerah dengan memanipulasi perilaku pengguna sistem
informasi. Penelitian ini memodifikasi Technology Acceptance Model (TAM) dengan Teori
Penguatan yang menggunakan alat motivasi yaitu kondisi yang memfasilitasi, tekanan institusi
dan insentif.
Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi praktik yang dapat membantu
pengambil kebijakan di tingkat pusat dalam menyiapkan kebijakan atau regulasi untuk
keberterimaan sistem informasi pada pemerintah daerah. Kontribusinya meliputi proses
manipulasi perilaku pengguna sistem informasi sehingga sistem yang diwajibkan dapat
berkelanjutan penggunaannya. Demikian juga, kebijakan oleh pemerintah daerah untuk
mensukseskan penerapan sistem informasi dengan tetap memperhatikan proses manipulasi
perilaku pengguna sistem informasi tersebut.
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN
Penulisan disertasi ini disusun dalam struktur atau sistematika sebagai berikut. Bab I berisi
pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian,
penelitian sebelumnya dan keaslian penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.
21
Bab II berisi landasan teori dan pengembangan hipotesi. Bab ini menjelaskan tentang
Technologi Aceptance Model (TAM), pelatihan, persepsi kebergunaan teknologi informasi,
persepsi kemudahan penggunaan teknologi informasi serta sikap atas teknologi. Selanjutnya, bab
ini berkandungan Teori penguatan yang terdiri dari kondisi yang memfasilitasi, tekanan institusi
dan insentif, perumusan hipotesis untuk setiap variable, Sistem Informasi Keuangan daerah
(SIPKD), serta Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Kinerja Pengguna
SIPKD
Bab III adalah metoda penelitian. Bab ini membahas tentang populasi dan sampel,
sumber dan teknik pengumpulan data, model penelitian, definisi operasionalisasi variabel,
analisis penelitian dan asumsi penelitian.
Bab IV berisi analisis hasil penelitian yang menjelaskan tentang hasil penelitian dan
pembahasannya. Penyajian hasil beserta pembahasan terbagi dalam sub bab, yaitu pengumpulan
data, hasil pendistribusian kuesioner, karakteristik responden penelitian, pengujian validitas dan
reliabilitas instrumen penelitian, pengujian asumsi klasik, uji goodness of fit dan uji-F dan uji-t
statistik dan pengujian hipotesis penelitian.
Bab V adalah penutup. Pada bab ini menjelaskan tentang simpulan penelitian, implikasi
penelitian, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.
Top Related