0
1
RENCANA PENANGANAN TERPADU WILAYAH SUNGAI CITARUM 2010 ‐ 2025
I Latar Belakang
umber daya air Wilayah Sungai (WS) Citarum selain memberikan manfaat besar
juga mengandung potensi bencana bagi masyarakat sepanjang Sungai Citarum
tersebut. Berbagai bencana terjadi dengan kecenderungan semakin meningkat, baik oleh
faktor alam maupun tekanan penduduk dengan segala aktivitasnya. Alih fungsi lahan
resapan air menjadi lahan permukiman begitu cepat, sehingga Sungai Citarum bermasalah
dari sisi kualitas air. Memburuknya kualitas air Sungai Citarum diakibatkan oleh air limbah
industri yang tidak diolah dengan semestinya serta perilaku masyarakat yang masih
membuang sampah, limbah rumah tangga, pertanian dan peternakan langsung ke sungai.
Mengingat kompleksnya permasalahan di Wilayah Sungai Citarum, maka diperlukan suatu
kebijakan yang bersifat komprehensif, lintas sektor, lintas wilayah administrasi dan
pemerintahan, dengan peran aktif masyarakat.
II Gambaran Umum WS Citarum
ilayah Sungai (WS) Citarum merupakan WS terbesar dan terpanjang di
Provinsi Jawa Barat, secara geografis berada 106° 51’36” ‐ 107°° 51’ BT dan
7° 19’ ‐ 6° 24’ LS, dengan jumlah penduduk sebesar 15.303.758 jiwa (Data BPS 2009),
Wilayah sungai ini meliputi 5 DAS yaitu DAS Citarum, DAS Kali Pegadungan, DAS Cipunegara,
DAS Cilamaya, dan DAS Ciasem yang melalui 11 Kabupaten dan 2 Kota meliputi Kabupaten
Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten
Karawang, sebagian Kabupaten Sumedang, sebagian Kabupaten Cianjur, sebagian
Kabupaten Bogor, sebagian Kabupaten Bekasi, sebagian Kabupaten Indramayu, sebagian
Kabupaten Garut, serta Kota Bandung dan Kota Cimahi
S
W
2
Gambar 1. Daerah Aliran Sungai Citarum
Sungai Citarum berawal dari mata air yang terletak di Gunung Wayang (Kabupaten
Bandung) dan mengalir sepanjang 269 Km hingga berakhir di daerah Pakisjaya (Kabupaten
Karawang) dan Muara Gembong (Kabupaten Bekasi), mengairi ratusan ribu hektar sawah
khususnya di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat melalui jaringan irigasi Jatiluhur,
sumber air bagi penduduk kota besar seperti Bandung dan Jakarta, serta sumber
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) untuk Pulau Jawa dan Bali, menjadikan Citarum
sebagai salah satu sungai terpenting di Indonesia terutama di Provinsi Jawa Barat. Selain itu
Sungai Citarum juga mengairi 3 (tiga) waduk, yaitu Waduk Saguling (982 juta m3), Waduk
Cirata (2.165 juta m3) dan Waduk Djuanda (3.000 juta m3) dengan menghasilkan daya listrik
1.400 MW.
Namun kini, Sungai Citarum terancam bahaya. Pembangunan ekonomi dan
pertumbuhan penduduk yang tinggi telah mengancam kelestarian Sungai Citarum.
Penebangan hutan di hulu wilayah sungai telah menghancurkan ekosistem yang
mengakibatkan erosi tanah serta terjadi pendangkalan sungai dan banjir. Masyarakat kota,
warga desa dan kalangan industri dengan segala aktivitasnya, telah memperlakukan Sungai
3
Citarum sebagai tempat sampah dan pembuangan limbah. Saat ini Sungai Citarum dikenal
sebagai salah satu sungai terkotor di dunia1.
Penduduk di Cekungan Bandung tumbuh pada kisaran 3% pertahun, sebagai
pengaruh migrasi ke daerah dengan pertumbuhan yang cepat. Pertumbuhan penduduk
tersebut berdampak terhadap bertambahnya pembuangan limbah domestik tanpa
pengolahan, pembuangan sampah dan limbah industri yang menambah beban pencemaran
ke Sungai Citarum. Berdasarkan PD Kebersihan Kota Bandung rata‐rata produksi sampah
sebesar 6.500 m3 per hari, dimana 1500 m3 diantaranya tidak dikumpulkan dan dibuang
secara benar. Dengan demikian sampah yang tidak terkumpul dengan benar akan masuk ke
sistem drainase dan sungai sebesar 500.000 m3 pertahun. Berdasarkan kantor pengelola
Waduk Saguling diperkirakan jumlah sampah yang masuk ke Waduk Saguling adalah sebesar
250.000 m3 per tahun. Kualitas air yang masuk ke Waduk Saguling memiliki rata‐rata
kandungan BOD lebih dari 300 mg/liter. Pada tahun 2004 dilaporkan konsentrasi BOD
sebanyak 55 mg/liter dan meningkat menjadi 130 mg/liter pada musim kemarau. Disamping
itu, maraknya usaha keramba jaring apung memperburuk pencemaran air di Waduk
Saguling, Cirata dan Jatiluhur yang disebabkan oleh pemberian makanan ikan jaring apung
yang tidak tepat dan berlebihan sehingga menambah beban limbah yang menumpuk di
dasar waduk serta membahayakan kelangsungan instalasi PLTA akibat korosif.
Permasalahan utama lainnya di bagian hulu WS Citarum meliputi degradasi fungsi
konservasi sumber daya air seperti luas lahan kritis mencapai 26.022,47 ha, yang
mengakibatkan run off aliran permukaan sebesar 3.632,50 juta m3/tahun serta sedimentasi
sebesar 7.898,59 ton/ha. Permasalahan lainnya adalah tingkat pengambilan air tanah yang
diluar kendali dimana sebagian besar pengambilan air tanah tidak terregistrasi. Diperkirakan
pengambilan air tanah mencapai tiga kali lipat dari jumlah yang dilaporkan oleh pemerintah.
Diperkirakan 90 % penduduk dan 98 % industri di Cekungan Bandung menggantungkan
kebutuhan air sehari ‐ hari pada air tanah. Pengambilan air tanah yang berlebih dan tidak
terkendali dapat mengakibatkan penurunan muka tanah dan kerusakan struktur pada
bangunan gedung.
1 “The Dirtiest River” The Sun, 4 Desember 2009
4
Gambar 2. Kondisi Sub Das di DAS Citarum Hulu
III Kejadian Banjir di WS Citarum
ejarah mencatat bahwa Sungai Citarum pada masa lalu sangat terjaga keasrian
dan kelestariannya, namun WS Citarum sudah mengalami banjir di beberapa
daerah sejak dahulu kala. Oleh karena itu pada tahun 1810, Bupati Bandung saat itu, R.A
Wiranatakusuma II memindahkan Ibukota Bandung dari daerah Krapyak (Dayeuh Kolot) ke
daerah Bandung Tengah yang bertahan hingga saat ini.
Hingga saat ini, banjir Sungai Citarum masih rutin terjadi setiap musim hujan yaitu
pada bagian hulu WS Citarum di daerah Dayeuh Kolot dan sekitarnya serta bagian hilir WS
Citarum di Muara Gembong Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang.
S
5
Gambar 3. Daerah Banjir yang Rutin Terjadi
Gambar 4. Banjir di Dayeuh Kolot Kab. Bandung (PR, Jum’at 19 Februari 2010)
Desa Cieunteung
6
Gambar 5. Banjir di Dayeuh Kolot Kab. Bandung (PR, 21 Februari 2010)
Terjadinya banjir di bagian hulu WS Citarum pada daerah Dayeuh Kolot disebabkan
daerah tersebut memiliki morfologi yang cekung serta lebih rendah daripada Sungai
Citarum. Secara geologi, daerah tersebut merupakan bagian dari Cekungan Bandung yang
sesungguhnya merupakan daerah genangan banjir saat Sungai Citarum meluap. Curah hujan
yang terjadi di bagian hulu WS Citarum menyebabkan terjadinya banjir bagi daerah
tersebut.
Grafik 1. Curah Hujan dan Genangan Banjir
Tahun Genangan (Ha)1931 9.3001980 5711981 4411982 2.0861986 7.4501987 1591988 4.0851989 2.0641990 1.4791991 ‐1992 1.8001993 ‐1994 3.5001995 3.5001996 4.5001997 3151998 6.2001999 ‐2000 2.0002001 2.0742002 2312003 1.9002004 2952005 1.1902010 2.023
Sumber : Trijono PBPP CITARUM 2005/IDA NARULITA LIPI 2006/SOBIRIN DPKLTS 2006/YADI SURYADI‐HAHI 2008
7
Tanggul dan bangunan pengendali banjir lainnya di sepanjang Sungai Citarum bagian
hilir yang dibangun zaman Belanda, membantu membatasi banjir pada daerah meander
sungai dan memberikan perlindungan kepada permukiman di sekitarnya. Akan tetapi, areal
zona banjir (dataran banjir) yang luas di dalam tanggul, telah ditanami dengan tanaman
buah‐buahan yang berdampak menghambat laju aliran banjir dan berkontribusi terhadap
tinggi muka air. Akumulasi sedimentasi telah menambah tinggi dasar sungai serta
diperparah dengan tanaman pada dataran banjir sehingga kapasitas aliran air berkurang
drastis. Akibatnya muka air banjir di dalam tanggul meningkat, lebih tinggi di atas tanah
sekitarnya dan meningkatkan risiko banjir apabila tanggul jebol atau melimpas di atas
tanggul.
Banjir terakhir yang terjadi di bagian hilir Sungai Citarum disebabkan oleh curah
hujan yang berlangsung terus menerus, dimana air Waduk Jatiluhur sudah limpas di
pelimpah dengan tinggi maksimum 141 cm. Akibatnya aliran keluar dari waduk mengalir ke
Sungai Citarum adalah sebesar 700 m3/detik. Bersamaan dengan meluapnya sungai Cikao di
Purwakarta mengakibatkan banjir Sungai Cibeet di Karawang yang mengalir ke Sungai
Citarum, sehingga alur Sungai Citarum di Karawang tidak mampu lagi menampung air dari
hulu, sehingga terjadi banjir di Telukjambe, Karawang Kulon, Karawang Wetan Kabupaten
Karawang dan Kabupaten Bekasi.
8
IV Kebijakan Penanganan WS Citarum
olusi penanganan WS Citarum dilakukan melalui pendekatan struktural dan non‐
struktural serta sosio‐kultural simultan hulu‐hilir dengan sinergi multi sektor
bersama masyarakat secara terintegrasi dalam wadah koordinasi badan strategis
pengelolaan WS Citarum. Pendekatan struktural meliputi pembangunan waduk dan
embung, kolam penampungan banjir, tanggul penahan banjir, normalisasi sungai, sistem
polder dan sumur‐sumur resapan, rehabilitasi jaringan irigasi, penyediaan prasrana air baku,
pengembangan sistim penyediaan air minum dan air kotor, pengembangan pembangkitan
tenaga listrik. Sedangkan pendekatan non‐struktural meliputi manajemen daerah rawan
banjir, sistem peringatan dini ancaman dan evakuasi banjir, peningkatan kapasitas
kelembagaan dan partisipasi masyarakat untuk penanggulangan banjir, manajemen hulu
DAS, penataan ruang, pengendalian erosi, alih fungsi lahan, penggunaan air tanah, perijinan
pemanfaatan lahan dan pengelolaan dan perbaikan kualitas air sungai.
Sejak beberapa tahun lalu, sejumlah instansi pemerintah dan lembaga swadaya
masyarakat berpartisipasi dalam serangkaian dialog yang menghasilkan Citarum Roadmap,
yaitu suatu rancangan strategis berisi hasil identifikasi program‐program utama untuk
meningkatkan sistem pengelolaan sumber daya air dan memperbaiki kondisi di sepanjang
Wilayah Sungai Citarum. Citarum Roadmap membutuhkan pendekatan komprehensif, multi
sektor dan terpadu untuk memahami dan memecahkan masalah kompleks seputar air dan
lahan di sepanjang aliran Citarum. Komponen program di dalam Citarum Roadmap adalah
sebagai berikut:
S
9
1. Kelembagaan dan Perencanaan Integrated Water Resources Management (IWRM)
Komponen ini berhubungan dengan penguatan kelembagaan, termasuk kedalamnya
adalah peningkatan kapasitas lembaga, pengembangan kebijakan diantaranya kebijakan
yang mengatur penggunaan dan pembagian air, pengelolaan limbah, pengelolaan pengairan
secara partisipatif, dan lain sebagainya. Kegiatan yang termasuk dalam komponen ini
meliputi:
a. Restrukturisasi organisasi
b. Pengembangan kapasitas organisasi
c. Pengembangan kebijakan
d. Pelaksanaan kerangka pengaturan
e. Perencanaan IWRM (termasuk perencanaan finansial)
f. Regulasi (termasuk lisensi penggunaan air dan pembuangan limbah cair)
g. Penetapan tarif air
h. Partisipasi kelembagaan dalam manajemen irigasi
Tujuan yang akan dicapai dalam komponen ini adalah :
a. Mencapai kerangka kerja organisasi yang efektif, penetapan tanggung jawab dan
bentuk kerjasama yang jelas antar stakeholders dalam WS Citarum, meliputi aspek ”in
stream” maupun ”off stream”.
b. Mencapai mekanisme koordinasi yang efektif dalam pengelolaan sumber daya air WS
Citarum .
10
c. Mencapai kerangka hukum yang komprehensif dan harmonis untuk pengelolaan
sumber daya air yang efektif dalam WS Citarum.
d. Membangun mekanisme perencanaan sumber daya air yang transparan, efektif dan
holistik dalam hubungannya dengan perencanaan tata ruang dan fiskal, dengan
mengoptimalkan aspirasi dan kebutuhan stakeholders.
e. Mencapai mekanisme pengaturan (lisensi) yang efektif secara operasional untuk
pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah, serta pembuangan limbah cair
(termasuk tarif).
f. Lembaga pengelola sumber daya air memanfaatkan teknologi tepat guna dalam
mencapai pengelolaan sumber daya air yang berkesinambungan.
g. Pengambil keputusan, pakar teknis dan stakeholders kunci lainnya memiliki kapasitas
dan kemampuan yang efektif untuk melaksanakan tanggung jawab dalam
perencanaan dan pengelolaan sumber daya air WS Citarum.
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air
Fokus utama komponen ini berhubungan dengan pengembangan dan pengelolaan
infrastruktur sumber daya air yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan air, serta
meningkatkan penggunaan air secara efisien. Kegiatan yang termasuk dalam komponen ini
adalah :
a. Perencanaan proyek, termasuk “master planning” (perencanaan yang berfokus pada
pembangunan infrastruktur, dan dibedakan dari pengembangan WS secara luas).
b. Pembangunan infrastruktur untuk penyimpanan dan distribusi air (waduk, saluran,
dan sistem perpipaan)
c. Operasi dan pemeliharaan infrastruktur
d. Mempromosikan penggunaan air secara efisien dan efektif (irigasi, hydropower, air
minum and sanitasi, aquaculture, rekreasi, dll.)
e. Pembuatan sumur penggunaan air bawah tanah.
Tujuan yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah :
a. Mencapai peningkatan sumber air atau sumber baru untuk irigasi, industri,
hydropower, rumah tangga, aquaculture, rekreasi dan penggunaan lain yang konsisten
dengan ketersediaan dan kesinambungan air.
b. Seluruh masyarakat di WS Citarum memperoleh akses yang memadai terhadap air
minum dan sanitasi.
11
c. Seluruh bangunan air mampu beroperasi sesuai dengan kapasitas rencana.
d. Melaksanakan pengelolaan aset yang berkesinambungan untuk seluruh prasarana air
di WS Citarum.
3. Penggunaan dan Pembagian Air
Komponen ini meliputi proses hak penggunaan air, perlindungan dan konservasi air,
serta alokasi air yang adil bagi penggunaan berbagai sektor seperti irigasi pertanian,
domestik dan industri, atau pembagian air secara geografis meliputi bagian hulu, hilir atau
lintas batas.
Tujuan yang akan dicapai pada komponen ini adalah :
a. Menyusun pengaturan pemanfaatan air secara adil antara pemakai di hulu dan hilir
WS Citarum, serta pemakai lintas batas sumber daya air (penyediaan air ke Jakarta)
b. Menetapkan secara jelas dan tegas hak penggunaan air bagi seluruh pemakai air.
c. Menyelesaikan berbagai konflik dalam penggunaan sumber daya air WS Citarum
secara cepat dan memuaskan semua pihak.
4. Perlindungan Lingkungan
Kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan dan konservasi sumber air (sungai,
danau, rawa), konservasi hutan (hulu DAS), serta pemulihan atau perbaikan lingkungan yang
rusak.
Tujuan yang akan dicapai pada komponen ini adalah :
a. Merencanakan penggunaan lahan yang komprehensif dengan pertimbangan
minimalisasi dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan.
b. Melaksanakan perlindungan hutan dengan sasaran tidak terjadinya lagi pengurangan
lahan hutan, dari kondisi saat ini.
c. Memprioritaskan peningkatan daerah tangkapan air melalui penghijauan dan
penerapan pemanfaatan lahan serta praktek pertanian secara tepat yang
meminimumkan terjadinya erosi.
d. Menjaga dan apabila mungkin meningkatkan keanekaragaman hayati tanpa degradasi
lebih lanjut.
e. Meminimalkan tingkat polusi rumah tangga, industri dan pertanian yang dibuang ke
badan sungai.
12
f. Menyediakan kecukupan air untuk keperluan pemeliharaan ekologi (misalnya:
penggelontoran), menjaga intrusi air laut, akumulasi sedimentasi dan polusi disekitar
pantai, melakukan proteksi perikanan sungai dan pantai.
5. Pengelolaan Bencana
Pengelolaan bencana meliputi pengelolaan bencana kekeringan, banjir atau banjir
lumpur. Kegiatan ini meliputi perencanaan dan pembangunan infrastruktur pengendali
banjir dan aliran lumpur seperti pembangunan tanggul, bendungan atau waduk;
pengembangan dan implementasi mitigasi bencana, manajemen daerah aliran sungai (DAS),
dan sistem peringatan dan peramalan banjir; serta penyediaan informasi mengenai resiko
bencana/banjir ke masyarakat.
Tujuan yang akan dicapai pada kegiatan yang termasuk pada komponen ini adalah :
a. Menyusun rencana kesiapan menghadapi bencana banjir dan aliran lumpur yang
efektif.
b. Membangun prasarana yang tepat untuk meminimalkan dampak fisik dari kejadian
banjir dan aliran lumpur.
c. Melaksanakan rencana pengelolaan kekeringan yang efektif apabila ketersediaan air
musiman berada pada level di bawah rencana.
6. Pemberdayaan Masyarakat
Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dapat dikatakan merupakan pondasi dasar
dan jiwa dari seluruh komponen program. Kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi (i)
pendidikan, peningkatan kesadaran, dan peningkatan kapasitas masyarakat dan individu
mengenai isu‐isu pengelolaan air, (ii) diseminasi informasi kepada semua yang
membutuhkan mengenai pengelolaan sumber daya air, (iii) memfasilitasi kegiatan yang
melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan air dan (iv)
pengembangan program‐program kemandirian masyarakat penyediaan dan perbaikan
pasokan air, lingkungan, dan kualitas air.
Tujuan yang akan dicapai pada kegiatan yang termasuk pada komponen ini adalah :
a. Pencapaian kesadaran yang tinggi dari masyarakat setempat terhadap permasalahan
konservasi, pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam (termasuk hak dan
tanggung jawab mereka) di WS Citarum.
b. Masyarakat setempat memperoleh kesempatan dan ruang untuk berpartisipasi secara
nyata dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya air WS Citarum.
13
c. Menciptakan kondisi yang baik dalam hal kelembagaan, keuangan dan kapasitas)
masyarakat setempat untuk terlibat dalam penyediaan air minum dan layanan
sanitasi, pengelolaan daerah tangkapan air (watershed) dan pengelolaan limbah.
7. Data, Informasi dan Dukungan Kebijakan
Data dan informasi yang akurat merupakan dasar dari seluruh aspek pengelolaan
sumber daya air. Kegiatannya meliputi pengumpulan, validasi, penyimpanan, pengelolaan
dan diseminasi data sumber daya air, sosial ekonomi, penggunaan lahan, populasi, dan data
lain yang relevan, serta penelitian‐penelitian yang dapat mendukung stakeholder dalam
pengambilan kebijakan.
Kegiatan yang termasuk dalam komponen ini bertujuan :
a. Tersedianya data base lengkap tentang tanah dan sumber daya air dan format akses
yang mudah bagi semua pihak, dalam rangka memfasilitasi kesinambungan
pengelolaan sumber daya air dalam WS Citarum.
b. Menerapkan metode partisipasi masyarakat dalam pengumpulan dan verifikasi data
(bila memungkinkan).
c. Tersedianya pola pengelolaan efektif dengan cara “custodianship” atas data set
mengenai air dan daerah tangkapan air yang berbeda.
d. Tersedianya pengelolaan data bersama yang efektif antar berbagai lembaga didalam
WS Citarum dan dengan lembaga pusat.
e. Tersedianya pengembangan dan dioperasikannya model‐model dan alat bantu
pengambilan keputusan (decission support tools) yang tepat dalam pengelolaan
sumber daya air.
f. Tersedianya program penelitian untuk mengisi kesenjangan pengetahuan mengenai
proses dan berbagai skenario terkait dengan pengelolaan sumber daya air.
8. Program Manajemen
Program manajemen ini termasuk pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
yang efektif sehingga pemerintah dan lembaga donor dapat memantau pencairan dana
sesuai dengan rencana dan tepat waktu. Aspek penting dalam program manajemen adalah
mengembangkan mekanisme konsultasi efektif dan pertukaran informasi diantara
stakeholder sehingga tercipta efektifitas dan peningkatan kinerja.
Tujuan kegiatan yang akan dicapai dalam komponen ini adalah :
14
a. Tercapainya hubungan yang efektif antar stakeholder dan tim yang melaksanakan sub‐
komponen proyek, sehingga manfaat akan sejalan dengan kebutuhan.
b. Tercapainya koordinasi yang efektif antar semua sub komponen program untuk
mempromosikan kerjasama dan pertukaran informasi, memperbaiki kinerja program
secara keseluruhan dan meminimalkan usaha yang sia‐sia yang disebabkan oleh
tumpang tindihnya kegiatan.
c. Tercapainya pemantauan dan pelaporan yang akurat dan tepat waktu dari kinerja
program dan investasi. Pemantauan dan evaluasi akan dimasukandalam pembentukan
sistem pengelolaan kinerja Roadmap (RPMS) dan sistem pengelolaan kinerja program
investasi (IPPMS).
V Rekomendasi Penanganan WS Citarum
ekomendasi penanganan WS Citarum meliputi aspek kelembagaan, sosial
ekonomi dan budaya, pengawasan dan pengendalian serta rehabilitasi dan
pemulihan.
A. Kelembagaan
1. Pembentukan Badan Strategis Rehabilitasi WS Citarum yang menangani pengelolaan
WS secara terpadu
2. Penguatan kelompok dan kader masyarakat peduli lingkungan
3. Pembuatan Rencana Induk Pengelolaan WS Citarum secara terintegrasi sebagai
rujukan semua pihak,
4. Kaji ulang pengaturan, dan penyusunan pengaturan, kebijakan, pedoman dan
petunjuk pelaksanaan pengelolaan WS secara terpadu. (seperti perizinan, tarif )
B. Sosial Ekonomi dan Budaya
1. Alih mata pencaharian yang lebih kondusif bagi penduduk peladang di kawasan
konservasi
2. Relokasi kawasan permukiman melalui pembangunan rumah susun
3. Relokasi industri secara selektif dan bertahap
4. Menghidupkan kembali nilai ‐ nilai positif kearifan lokal
5. Revitalisasi permukiman akrab banjir
6. Orientasi pembangunan ke arah pedesaan
C. Pengawasan dan Pengendalian
1. Stop semua pembalakan di WS Citarum
R
15
2. Moratorium perizinan konversi lahan khususnya di daerah tampungan air
3. Larangan pertanian semusim di kelerengan lebih besar dari 30 persen
4. Penertiban garis sempadan sungai
5. Pengendalian limbah domestik, industri, peternakan dan pertanian
6. Pembentukan satuan polisi lingkungan
7. Operasionalisasi kerjasama TNI dalam pelestarian lingkungan
8. Penertiban pemanfaatan kawasan lindung,
9. Pengendalian penggunaan air tanah, pembuatan sumur resapan dalam.
D. Rehabilitasi dan Pemulihan
1. Normalisasi Sungai Citarum hulu segmen Sapan ‐ Nanjung dan 9 anak sungainya
2. Pembangunan sumur resapan di Citarum Hulu
3. Pembuatan 2 kanal banjir di Citarum Hulu (utara dan selatan)
4. Rehabilitasi jaringan irigasi dan optimasi penggunaan air rigasi
5. Reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis bersama pemangku kepentingan (multi
stakeholders) dengan sistem insentif
6. Pembelian lahan untuk memperluas lahan konservasi (land banking) dan
pengembangan hutan koloni (mis: membeli lahan rakyat dengan dana deviden
BUMN atau buat Citarum Conservation Fund)
7. Penataan kawasan permukiman dan industri di sempadan sungai
8. Pembentukan kawasan – kawasan pertumbuhan baru
9. Optimalisasi pemanfaatan HGU terlantar lebih kurang 12.000 Ha terletak dihulu
Sungai Citarum,
10. Program operasi dan perbaikan keamanan bendungan
E. Pengembangan sarana dan prasarana sumber daya air dan prasarana lainya
1. Pengembangan prasarana sistim penyediaan air baku untuk air minum, industri,
2. Pembangunan waduk‐waduk, polder/retensi,
3. Pengembangan prasarana sistim penyediaan air minum
4. Pengembangan prasarana sistim pengelolaan limbah domestik dan limbah industri,
5. Pengembangan pembangkitan listrik tenaga air,
6. Pengembangan sistim perencanaan terpadu dan penyusunan program, sistim
informasi pengelolaan sumber daya air.
16
VI Rencana Program dan Kegiatan 2010 ‐ 2025
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
Kelembagaan & Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (IWRM)
1.1 Pengelolaan Roadmap
• Koordinasi antar komponen program (perencanaan, kebijakan koordinasi , pengesahan AWP terpadu, rancangan pembangunan jangka menengah);
• Kajian, dialog dan persiapan untuk pelaksanaan tranche lanjutan
• Mendukung operasional RCMU dan sekretariat Tim Pengarah Nasional Pembangunan SDA;
• Pengelolaan alokasi pendanaan; • Identifikasi kebutuhan dan koordinasi
untuk pelaksanaan kajian-kajian kecil guna peningkatan pengetahuan tentang isu-isu bidang sumber daya air di Wiayah Sungai Citarum (3 hingga 6 kajian);
• Pemantauan dan pelaporan kinerja pelaksanaan Roadmap;
• Bantuan peningkatan kemampuan (Capacity Building) untuk pengelolaan Roadmap;
• Koordinasi dan penyelarasan rencana antara Pemerintah Pusat dan Daerah, LSM, masyarakat dan sektor swasta tentang prakarsa IWRM;
• Pengembangan Sistem Informasi dan Data Roadmap serta pengelolaannya;
• Identifikasi dan pengembangan peluang investasi sektor swasta;
• Rancangan media komunikasi Roadmap, sosialisasi informasi dan pelaksanaannya
PPTA 4381 Tahap 4
26.9 Perencanaan, pendanaan dan korrdinasi
Bappenas ICWRMIP P1
2010 - 2015
17
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
1.2 Penguatan kelembagaan Roadmap
• Kegiatan-kegiatan dalam memperbaiki koordinasi dan komunikasi antar stakeholders pengelolaan SDA terpadu di WS Citarum .
• Penguatan RCMU (Roadmap coordination and management Unit) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam penyusunan perencanaan dan program Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu.
• Pembentukan sistem data dan informasi yang efektif untuk mendukung perencanaan dan program Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu;
• Capacity building untuk perbaikan perencanaan dan program Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu di tingkat nasional dan daerah ;
• Pengembangan perbaikan pembiayaan dan perencanaaan fiscal yang lebih efektif untuk Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu di wilayah sungai di Indonesia;
• Capacity building untuk perbaikan kemampuan dan keahlian staf RCMU.
PPTA 4381Tahap 4
12 Penguatan kelembagaan
Bappenas ADB TA 7189
2010-2012
18
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
1.3 Penguatan kelembagaan untuk Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu di 6 (enam) wilayah sungai 6 Ci
• Kegiatan untuk memperbaiki kemampuan teknis, yaitu: (i). Komunikasi real time dan sistem peringatan dini bencana banjir, (ii) sistem pengelolaan data dan informasi, (iii) Pemantauan kualitas dan kuantitas aliran serta pengaturan alokasi air yang efisien;
• Dukungan untuk Dewan Sumber Daya Air dan mendukung kegiatan operasional dan capacity building untuk badan pengelola sumber daya air;
• Mendukung kegiatan yang membutuhkan capacity building, yaitu : (i) rencana strategis, (ii) pemantauan dan evaluasi kinerja, (iii) pengembangan rencana strategis dan pola WS , (iv) Operasional dan pemeliharaan prasarana air;
• Pengelolaan organisasi internal balai besar , yaitu: (i) kepemimpinan dan tim kerja; (ii) pengelolaan sumber daya manusia, (iii) perencanaan dan pengelolaan keuangan;
• Pengembangan metadatabase berbasis internet untuk air, lahan, dan data lain yang terkait di wilayah sungai Citarum;
• Desain dan pelaksanaan alat bantu pengambilan keputusan untuk digunakan oleh badan atau lembaga terkait dalam proses perencanaan;
• Pengembangan sistem pelaporan tahunan status wilayah sungai .
PPTA 4381Tahap 4
28,4 Penguatan kelembagaan
BBWS 6 Cis
ADB TA 7189
2010-2012
19
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
1.4
Perencanaan tata ruang untuk wilayah sungai 6 Ci
• Persiapan rencana regional yang konsisten dan merefleksikan rencana lokal yang ada;
• Persiapan pembaharuan peta tata guna lahan wilayah proyek dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh;
• Persiapan untuk Java Spatial model (JSM) untuk proyeksi penduduk dan penggunaan lahan di Wilayah Sungai 6 Ci; ;
• Perkiraan kebutuhan tata ruang untuk sektor sumber daya air dan sektor lain yang terkait dengan permukiman, industri, pertanian, dan lingkungan;
• Pengembangan strategi dan skenario tata ruang ,mengkaji proyeksi-proyeksi dan optimasi pemanfaatan ruang ;
• Kuantifikasi air terkait dengan zonasi penggunaan lahan di wilayah sungai;
• Penilaian strategis dampak air terkait zonasi sektor-sekor lain;
• Koordinasi dan keterpaduan sejumlah badan pelaksana semua bidang dengan sub komponen Program Investasi.
PPTA 4381 Tahap 4
11,3 Perencanaan tata ruang
Ditjen Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
ADB TA 7189
2010-2012
20
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
1.5 Pengembangan kebijakan tarif air yang sesuai, alokasi air dan partisipasi stakeholder yang seimbang
• Mengkaji kebijakan tarif air saat ini dan pengembangkan struktur tarif baru yang merefleksikan biaya distribusi yang lebih baik dan menyediakan insentif penggunaan air yang rasional.
• Mengkaji instrument kebijakan alokasi air antar pengguna saat ini (lintas sektor dan hulu/hilir)
• Mengkaji kebijakan yang ada saat ini mengenai partisipasi stakeholder dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya air serta pengembangan kebijakan baru dengan mekanisme pendekatan yang seimbang (untuk semua stakeholder, lembaga pemerintah, LSM dan seluruh masyarakat).
PPTA tahap 3 13.9 Pengembangan Kebijakan
BBWSC Kementerian Pekerjaan Umum
ADB TA 7189
2010-2012
1.6 Pengembangan Rencana Pengelolaan Terpadu WS Citarum yang lebih baik
• Mengkaji rencana pengembangan dan pengelolaan sumber daya air WS Citarum yang ada.
• Bersama dengan stakeholder, mengembangkan Rencana Strategis Wilayah Sungai Citarum dengan memfasilitasi peningkatan dan keterpaduan pengelolaan sumber daya air.
• Mengembangkan dan menerapkan suatu mekanisme monitoring pelaksanaan Rencana Strategis WS Citarum oleh lembaga yang bertanggung jawab, dan melaporkan kepada pemerintah untuk tindakan koreksi apabila diperlukan. .
PPTA 4381Tahap 3
19,5 Perencanaan BBWSC Kementerian Pekerjaan Umum
APBN 2010-2015
21
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
1.7 Peningkatan kapasitas organisasi dalam penilaian lingkungan
• Menetapkan suatu pendekatan AMDAL yang terprogam untuk WS Citarum; memberikan pelatihan dan bimbingan kepada perencana proyek dan stakeholder terkait dengan penilaian dampak proyek, pengkajian dan monitoring sejalan dengan Laporan Penilaian Lingkungan (EARP)
• Peningkatan kapasitas untuk para manager dan staf teknik yang bertanggung jawab pada pelaksanaan AMDAL
PPTA 4381Tahap 3
3,7 Lingkungan HIdup
BBWSC Kementerian Pekerjaan Umum
APBN 2010-2015
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air
2.1 Rehabilitasi Saluran Tarum Barat (WTC) untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya air.
• Perecanaan Teknis Rinci/DED (Detail Engineering Design)
• Pengerukan dan pembuangan sedimen dari dasar sungaiserta penguatan tanggul
• Pemisahan aliran sungai Cikarang dan Bekasi dengan saluran induk dengan membangun siphon.
• Peningkatan kemampuan PJT II dalam pengelolaan dan operasi saluran Tarum Barat yang lebih baik.
• Pelaksanaan dari opsi penyediaan air minum dan sanitasi untuk masyarakat di sepanjang Saluran Tarum Barat dari hasil proses pemilihan prakarsa stakeholder.
PPTA 4381Tahap 1
419,7 Infrastruktur Sumberdaya Air
BBWSC Kementerian Pekerjaan Umum
ICWRMIP P1
2010-2015
2.2 Perbaikan pengelolaan lahan dan air tahap 1.
• Mempercepat penerapan SRI (System Rice Intensification) di daerah proyek.
• Sekitar 3.000 ha sawah di 3 (tiga) kabupaten akan meningkatkan praktek pengelolaan air menuju kepada peningkatan hasil dan penghematan penggunaan air.
PPTA 4381Tahap 3
59,6 Pertanian Berkelanjutan
Kementrian Pertanian
ICWRMIP P1
2010-2015
22
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
2.3 Dukungan bagi prakrasa masyarakat dan LSM dalam perbaikan air minum dan sanitasi
• Penguatan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan, mendukung pembiayaan, membangun, mengoperasikan dan memelihara fasilitas air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
• Mengembangkan sanitasi dan fasilitasnya dengan menyediakan suatu subsidi untuk membangun jamban bagi 10% rumah tangga termiskin
• Mengembangkan suatu sistem drainase sederhana, lantai cuci, tempat sabun dan fasilitas pencucian.
PPTA 4381Tahap 3
50,3 Air Minum dan Sanitasi
Kementrian Kesehatan
ICWRMIP P1
2010-2015
2.4 Peningkatan sumber air Bandung dan pemanfaatan lain melalui transfer antar WS (inter-basin).
• Pembangunan Bendung di Cibutarua • Pembangunan waduk Santosa di Sungai
Cilaki. • Pembangunan terowongan pembawa
sepanjang 4,5 km. • Pembangunan waduk dibagian hulu
Bendung Tamiang Cangkir, untuk kebutuhan irigasi di sebelah hilir Bendung Cibutarua.
• Mengembangkan suatu perjanjian antar Kabupaten tentang alokasi biaya dan pengaturan pendanaan untuk pengaliran air .
PPTA 4381Tahap 1 Sub-Proyek #11
1.767 Infrastruktur Sumberdaya Air
BBWSC Kementerian Pekerjaan Umum
IDB
23
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
2.5 Meningkatkan sumber air untuk irigasi (Cipunegara Hulu)
• Pembangunan bendungan dan waduk di Sungai Cibeber.
• Rehabilitasi sistem pembagian air irigasi yang ada .
• Pembangunan bendung pembagi di Sungai Cipunegara dan terowongan untuk mengalirkan air di sebelah hulu waduk guna meningkatkan debit air dalam rangka meningkatkan luas areal irigasi. untuk .
• Kemungkinan pembangunan Mini Hidropower sebagai bagian dari system pengaliran air
• Penguatan kelembagaan untuk Pengelolaan Irigasi Partisipatif para petani.
• Mengembangkan rencana untuk peningkatan pengelolaan daerah tangkapan air di bagian hulu waduk.
PPTA 4381Tahap 1 Sub-Proyek #9
558 Infrastruktur Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
2.6 Meningkatkan sumber air untuk irigasi (Cipancuh).
• Rehabilitasi Bedungan Cipancuh berikut bangunan pelengkap, termasuk tambahan pintu gerak pada puncak pelimpah, dan meninggikan tubuh bendungan untuk meningkatkan tinggi jagaan banjir.
• Penguatan kelembagaan untuk Partisipasi Pengelolaan Irigasi Partisipatif para petani.
• Mengembangkan rencana peningkatan pengelolaan daerah tangkapan air di bagian hulu dari waduk.
PPTA 4381Tahap 1 Sub-Proyek #10
611 Infrastruktur Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
24
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
2.7 Meningkatkan sumber air untuk irigasi (Ciherang)
• Pembangunan Bendungan Telagaherang berikut bangunan pelengkap.
• Rehabilitasi sistem pembagian air irigasi yang ada.
• Penguatan kelembagaan untuk partisipasi Pengelolaan Irigasi Partisipatif para petani.
• Penyiapan rencana untuk meningkatkan pengelolaan daerah tangkapan air di bagian hulu waduk.
PPTA 4381Tahap 1 Sub-Proyek #11
524,5 Infrastruktur Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
2.8 Perbaikan irigasi Cisangkuy
• Meningkatkan efisiensi operasi waduk-waduk di Cisangkuy
• Meningkatkan pola tanam di daerah Cisangkuy untuk penghematan air.
Rencana Induk 1997
609,1 Infrastruktur Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
2.9 Peninggian Bendungan Cirata
• Melaksanakan Feasibility Study • Pelaksanaan DED • Membangun/meningkatkan bendungan
berikut bangunanpelengkap
Rencana Induk 1997
186,9 Infrastruktur Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
25
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
2.10 Investigasi opsi penyediaan sumber air baku untuk wilayah perkotaan Bandung
• Membangun proses seleksi opsi peningkatan penyediaan air baku ke Bandung oleh pemangku kepentingan dalam rangka memenuhi kebutuhan air permukiman, perkotaan dan industri sampai tahun 2025.
• Pelaksanaan penilaian secara cepat (rapid assessment)dan studi kelayakan (kaji ulang dan pemutakhiran studi kelayakan sebelumnya) dalam rangka penyusunan daftar pendek potensi yang paling memenuhi.
• Penyiapan studi kelayakan rinci (termasuk biaya, analisa dampak lingkungan, dan rencana aksi pemindahan permukiman, dan lain-lain), dalam rangka penyiapan laporan kajian subproyek.
PPTA 4381Tahap 3
11,1 Infrastruktur Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
ADB
2.11 Pengembangan air permukaan di daerah tangkapan air hulu sungai Cikapundung.
• Mengkaji studi sebelumnya untuk membangun 5 (lima) waduk di daerah tangkapan air hulu sungai Cikapundung dalam rangka meningkatkan ketersediaan air permukaan untuk Bandung dan sekitarnya
• Malaksanakan studi kelayakan opsi terpilih .
• Melaksanakan DED. • Membangun bendungan dan
bangunanpelengkap.
Rencana Induk 1997
322,7 Infrastruktur Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
2.12 Pembangunan waduk Sukawana di sungai Cimahi.
• Mengkaji ulang kajian pembangunan Waduk Sukawana di sungai Cimahi.
• Melaksanakan studi kelayakan. • Melaksanakan DED. • Pembangunan bendungan dan bangunan
pelengkap.
Rencana Induk 1997
66,9 Infrastruktur Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
26
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
2.13 Penelitian alternatif penyediaan air baku untuk Bekasi dan Karawang
• Membangun proses seleksi opsi peningkatan penyediaan air baku ke Bekasi dan Karawang oleh pemangku kepentingan dalam rangka memenuhi kebutuhan air permukiman, perkotaan dan industri sampai tahun 2025.
• Pelaksanaan penilaian secara cepat (rapid assessment)dan studi kelayakan (kaji ulang dan pemutakhiran studi kelayakan sebelumnya) dalam rangka penyusunan daftar pendek potensi yang paling memenuhi.
• Penyiapan studi kelayakan rinci (termasuk biaya, analisa dampak lingkungan, dan rencana aksi pemindahan permukiman, dan lain-lain), dalam rangka penyiapan laporan kajian subproyek
PPTA 4381Tahap 3
9,3 Infrastruktur Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
2.14 Implementasi pilihan penyediaan air baku untuk Bekasi dan Karawang
• DED untuk opsi terpilih. • Penyiapan dokumen tender dan kontrak. • Konstruksi dan pengawasan.
PPTA 4381Tahap 3
455,7 Infrastruktur Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
27
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
2.15 Pengembangan suatu rencana aksi pengelolaan air bawah tanah yang berkesinambungan di WS Citarum
• Kaji ulang dan dokumentasi informasi yang ada tentang situasi air tanah di Satuan WS Citarum, termasuk ketersediaan dan penggunaannya saat ini.
• Kaji ulang studi pengelolaan air tanah sebelumnya.
• Melaksanakan studi beberapa opsi penyediaan air baku, penyiapan suatu rencana aksi untuk pengelolaan air tanah yang efektif dan berkelanjutan.
• Kaji ulang perangkat peraturan perundang-undangan pengelolaan air tanah dan rekomendasi perbaikan, meliputi mekanisme untuk pemenuhan pengelolaan (penegakan peraturan)
Rencana Induk 1997 (dimodifikasi dengan PPTA 4381Tahap 3)
5,58 Sumberdaya Air
Kementrian Energi dan SDM
2.16 Implementasi dari rencana aksi pengelolaan air bawah tanah WS Citarum secara berkesinambungan
• Pembuatan Sumur Resapan Dalam (Tergantung pada manfaat dari rencana aksi studi pengembangan dan biaya hanya sebagai indikasi)
PPTA 4381Tahap 3 Dokumen Penanganan Daerah Aliran Sungai Citarum dan Banjir di Jawa Barat
46,5 Manajemen Sumberdaya Air
Kementrian Energi dan SDM, Pemprov. Jabar
APBN, APBD
2010-2015
28
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
2.17 Meningkatkan pelaksanaan regulasi pengelolaan air bawah tanah yang berkelanjutan di Bandung
• Kaji ulang kerangka kerja peraturan pengelolaan air tanah di daerah Bandung.
• Evaluasi pelaksanaan peraturan yang ada dan mengidentifikasi kekurangannya
• Pengembangan strategi dan rencana aksi untuk meningkatkan efectivitas peraturan penggunaan air tanah, meliputi rekomendasi untuk perubahan kerangka kerja peraturan yang ada
• Pengembangan mekanisme pemantauan dan evaluasi
• Capacity building untuk lembaaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan air tanah.
PPTA 4381Tahap 3
5,58 Manajemen Sumberdaya Air
Kementrian Energi dan SDM
2.18 Peningkatan penyediaan air baku untuk Bandung
• Tersedianya bangunan pengambilan baru dan saluran pembawa untuk penyediaan air baku.
• Mengkaji kebijakan tarif air yang sedang berlaku dan mengembangkan struktur tarif baru yang mencerminkan biaya distribusi yang lebih baik dan menyediakan insentif untuk pemafaatan air yang lebih rasional di daerah Bandung.
• DED untuk opsi terpilih . • Penyiapan dokumen tender dan kontrak. • Konstruksi dan pengawasan
PPTA 4381Tahap 3
305 Infrastruktur Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
ADB
2.19 “Proyek ” Saluran 2 Tarum Barat.
• Kaji ulang penelitian sebelumnya opsi penyaluran air dari Waduk Jatiluhur ke Jakarta
• Studi kelayakan untuk opsi terpilih • Perencanaan teknis rinci/DED • Konstruksi dan pengawasan
Rencana Induk 1997
7.998 Infrastruktur Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
29
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
2.20 Modernisasi sistem irigasi Saluran Tarum Barat/West Tarum Canal (WTC).
• Rehabilitasi saluran sekunder dan tersier, serta bangunan pengatur.
• Pemasangan alat ukur di bangunan pengambilan.
• Penguatan kelembagaan untuk partisipasi pengelolaan irigasi oleh para petani
PPTA 4381Tahap 1 Sub-Proyek #4
50.9 Infrastruktur Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
2.21 Peningkatan sistem pelayanan dan modernisasi system irigasi Saluran Tarum Timur/East Tarum Canal (ETC).
• Rehabilitasi Saluran Tarum Timur, meliputi pengerukan dan pembuangan sedimen, serta perbaikan dan perkuatan tanggul.
• Rehabilitasi saluran sekunder dan tersier serta bangunan pengatur.
• Pemasangan alat ukur di bangunan pengambilan.
• Perkuatan kelembagaan untuk partisipasi pengelolaan irigasi oleh para petani.
PPTA 4381Tahap 1 Sub-Proyeck #2 and #5
473,3 Infrastruktur Sumberdaya Air
BBWSC DED didanai oleh Bank Dunia
2.22 Peningkatan sistem pelayanan dan modernisasi sistem irigasi Saluran Tarum Utara/North Tarum Canal (NTC).
• Rehabilitasi Saluran Tarum Utara, meliputi pengerukan dan pembuangan sedimen, serta perbaikan dan perkuatan tanggul.
• Rehabilitasi saluran sekunder dan tersier serta bangunan pengatur.
• Pemasangan alat ukur di bangunan pengambilan.
• Perkuatan kelembagaan untuk partisipasi pengelolaan irigasi oleh para petani.
PPTA 4381Tahap 1 Sub-Proyeck #3 dan #6
884,4 Infrastruktur Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
DED didanai Bank Dunia
30
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
2.24 Pengembangan strategi dan opsi pengelolaan permintaan dan konservasi air guna memenuhi kebutuhan industri dan rumah tangga.
• Pengembangan dan penerapan strategi dan aksi peningkatan kesadaran masyarakat dan kalangan industri dalam perlindungan air. .
• Pengembangan dan penerapan strategi dan aksi daur ulang air limbah industri (meliputi pengaturan dan upaya-upaya teknologi) dan bantuan untuk menerapkan teknologi daur ulang.
• Pengembangan dan penerapan strategi dan aksi untuk meminimalkan kehilangan dari sistem distribusi.
• Kaji ulang kebijakan tarif air saat ini dan mengembangkan struktur pembiayaan yang mencerminkan biaya distribusi dan memberikan rangsangan untuk penggunaan air yang rasional
PPTA 4381Tahap 3
4,6 Infrastruktur Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
2.25 Peningkatan pengelolaan aset dan prosedur O&P untuk prasarana hidraulik
• Pengembangan suatu sistem registrasi dan pemantauan aset prasarana hidraulik dalam rangka kegiatan pemeliharaan.
• Pengenalan rencana operasi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan untuk penyaluran air baku untuk irigasi, permukiman, perkotaan, dan industry
PPTA 4381Tahap 3
9,3 Infrastruktur Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
2.26 Tenaga listrik air Rajamandala (Sungai Citarum di sebelah hilir waduk Saguling)
• Kaji ulang penelitian sebelumnya tentang opsi untuk pembangkit tenaga listrik
• Studi kelayakan untuk opsi terpilih • Perencanaan teknis rinci. • Kostruksi dan pengawasan
Rencana Induk 1997
1.527 Infrastruktur Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
31
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
2.27 Pembangkit Listrik Aliran Sungai di Curug
• Kaji ulang penelitian sebelumnya tentang opsi untuk pembangkit tenaga listrik.
• Studi kelayakan untuk opsi terpilih • Perencanaan teknis rinci. • Kostruksi dan pengawasan
Rencana Induk 1997
55,8 Infrastruktur Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
2.28 System of Rice Intensification (SRI) tahap 2
Adopsi System of Rice Intensification (SRI) di daerah proyek dapat ditingkatkan. Sekitar 15.000 ha lahan sawah dapat membantu meningkatkan praktek yang baik pengelolaan air yang dapat mengarah kepada peningkatan hasil sawah dan mengurangi pemakaian air.
Dokumen Penanganan Daerah Aliran Sungai Citarum dan Banjir di Jawa Barat
11,16 Pertanian Berkelanjutan
Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian
32
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
2.29 Dam Operation and Improvement Safety ProjectI (DOISP) -Jatiluhur dan Cipancuh Dam -
• Desain dan konstruksi perbaikan yang bersifat kecil dan pengulangan pekerjaan untuk mengembalikan kualitas operasional dan keamanan (meliputi perlengkapan spillway)
• Survei, investigasi dan desain yang meliputi perencanaan pengelolaan kondisi social dan lingkungan dari menengah menjadi yang besar untuk mengembalikan dan meningkatkan performa operasional dan keselamatan.
• Perbaikan dan peningkatan untuk menunjang pengawasan keselamatan dan penyiapan sistem untuk keadaan darurat spillway.
• Membangun aliran masukan air dan monitoring sedimentasi untuk meningkatkan hidrologi operasional.
• Kapasitas kebutuhan spillway dan resiko banjir, penggantian tempat limpasan air yang ada dengan struktur gerbang.
• Peningkatan operasional dan perbaikan serta penguatan kelembagaan
• Penanggulangan sedimentasi waduk Manajemen proyek mengenai peningkatan secara institusional keamanan da,/waduk
Total Estimasi
465
(termasuk Jatiluhur dan Cipancuh)
Infrastruktur Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
Bank Dunia
efektif:
06 June2009- 31 Dec 2013
2.30 Infrastructure Resources Sector Development Project – IRSDP
Bappenas 18,6 Infrastruktur Bappenas Loan No. 2264-INO Dutch Government Grant No. 0064-INO
33
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
2.31 Proyek desain peningkatan Design of Jakarta transmisi air baku untuk rehabilitasi transmisi air baku Tarum Barat dari Bekasi sampai cawang.
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
Infrastruktur Sumberdaya Air
Kementerian Pekerjaan Umum
FondsD’etude Et D’aide Au SecteurPrive (FASEP)
2.32 Studi kelayakan untuk teknologi penanganan air kotor dan pilihan pelayanan untuk hulu Citarum
TDA 7,34 Infrastruktur Sumberdaya Air
Kementerian Pekerjaan Umum
Trade and Development Agency (TDA – US Embassy)
2.33 Rehabilitasi DAM Jatiluhur
Dokumen Penanganan Daerah Aliran Sungai Citarum dan Banjir di Jawa Barat
96,6 Sumberdaya Air
BBWSC Kementerian Pekerjaan Umum
APBN 2010-2015
34
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
Pemanfaatan Air Secara Bersama
3.1 Pengembangan strategi dan kebijakan kunci untuk pengelolaan sumber daya air
• Pengembangan kebijakan untuk penetapan tarif air yang sesuai, pemanfaatan air bersama, keseimbangan partisipasi stakeholder;
• Pengembangan strategi dan pilihan dalam pengelolaan kebutuhan air untuk rumah tangga, industri dan konservasi;
• Pengembangan sistem penggunaan dan perizinan air ; Kajian ulang tentang kebijakan alokasi air dan optimasi pengoperasian prasarana pengatur air di sub-wilayah sungai kunci dan sistem operasi sungai dan waduk di WS Citarum .
PPTA 4381Tahap 3
10,04 Manajemen Sumberdaya Air
BBWSC ADB TA 7189
3.2 Kaji ulang prioritas alokasi dan optimalisasi peraturan operasi untuk sub WS kunci , meliputi sistem operasi sungai/waduk secara keseluruhan
• Kaji ulang efektifitas pengaturan pembagian air (termasuk air yang di alirkan ke Jakarta),
• Pengembangan kebijakan yang telah di mutakhirkan untuk pemakaian air bersama diantara para pemanfaat air di wilayah sungai (termasuk Jakarta), serta mekanisme pemecahan konflik/perselisihan yang efektif.
• Penentuan keperluan aliran lingkungan untuk mempertahankann kualitas air, demikian pula untuk pembilasan sedimen dan mengurangi salinitas di bagian hilir.
• Pengembangan dan pemutakhiran aturan pengoperasian yang tepat untuk sub-WS kunci, termasuk sistem pengoperasian sungai/waduk secara keseluruhan.
• Kaji ulang atas prioritas pengalokasian dan prosedur yang jelas untuk pemanfaatan air bersama dalam masa kekeringan.
PPTA 4381Tahap 3
8,3 Manajemen Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
35
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
Perlindungan Lingkungan
4.1 Pengembangan dan Pelaksanaan Strategi Perbaikan Kualitas Sungai di wilayah sungai dan Rencana Aksi
• Menyiapkan pilihan strategi perbaikan kualitas sungai meliputi teknis, kelembagaan, dan aspek peraturan perudang-undangan dengan memfokuskan pada upaya memberikan insentif dan penegakan peraturan, menarik pelajaran dari program yang ada, meningkatkan kesadaran terhadap permasalahan dan kemungkinan pemecahan pada tingkat politisi , kalangan industri dan masyarakat, serta membangkitkan kesepakatan antar Kabupaten guna pelaksanaan strategi ini.
• Melaksanakan investasi, Penguatan kelembagaan dan pemenuhan komponen-komponen berdasar pada rencana aksi yang telah disepakati.
PPTA 4381Tahap 3
43.1 Perlindungan Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup
ICWRMIP P1
36
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
4.2 Pelestarian keanekaragaman hayati dan lahan
Menggunakan suatu pendekatan kerjasama yang baik melalui model Desa Konservasi terpilih dengan melaksanakan: • Menyiapkan tujuh rencana aksi
konservasi dengan stakeholder untuk tujuh kawasan lindung;
• Identifikasi flora dan fauna penting pada habitat kunci di tujuh kawasan lindung;
• Pelaporan pola penggunaan sumber daya di tujuh kawasan lindung .
• Membuat suatu Rencana Tata Ruang konservasi biodiversity strategis di WS Citarum;
• Pendduduk di 148 desa pemodelan konservasi mengembangkan rencana aksinya masing-masing serta dilibatkan dalam kegiatan konservasi di kawasan konservasi strategis;
• Penyiapan suatu database konservasi keanekaragaman hayati untuk WS Citarum;
• Mengidentifikasi kebutuhan restorasi habitat untuk mengoptimalkan fungsi ekologis zona riparian WS Citarum .
PPTA 4381Tahap 3
39 Kehutanan Kementerian kehutanan
Hibah GEF
37
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
4.3 Program Pelatihan masyarakat pengelolaan daerah tangkapan air untuk wilayah sungai Citarum
• Pelatihan pengelolaan daerah tangkapan air untuk masyarakat disampaikan melalui jaringan model Desa Konservasi dan pesantren.
• Menugaskan suatu LSM untuk merancang kursus pelatihan pengelolaan daerah tangkapan air dan sumber daya alam.
• LSM ini memberikan pengenalan kepada sekelompok pemuka Desa Konservasi dan membekali mereka dengan materi program pendidikan dan pelatihan.
• Pemuka-pemuka desa konservasi memberikan materi pendidikan kepada penduduk desa.
• LSM menyampaikan bahan materi pengelolaan daerah tangkapan air langsung kepada pesantren.
• Program pendidikan model Desa Konservasi, rencana tata ruang dan rencana aksi digabungkan untuk mengenal pentingnya kawasan lindung yang ada dan unsur-unsur konservasi lainnya di WS Citarum.
PPTA 4381Tahap 3
3,7 Kehutanan Kementerian kehutanan
38
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
4.4 Penghutanan kembali yang produktif : (1) Rencana tata ruang untuk penghutanan kembali
• Kaji ulang semua Undang-Undang yang terkait dengan perlindungan hutan daerah tangkapan hulu, terutama pada kemiringan yang terjal (lebih dari 42 derajat), dan mengevaluasi tepat tidaknya ketentuan pemberian perlindungan.
• Kaji ulang mozaik Rencana Tata Ruang yang ada di WS Citarum, mengevaluasi tingkat keharmonisan mozaik dan merekomendasikan suatu proses integrasi yang lebih besar dari rencana ini di semua strata.
• Membentuk kelompok kecil (terdiri dari ahli GIS/ penginderaan jauh, ahli tata ruang dan ekologi darat) di Dewan SDA wilayah sungai Citarum. kelompok kecil ini selanjutnya bekerja sama dengan pemerintah daerah, BP Daerah Aliran Sungai , BPLHD dan Bappeda untuk membuat fungsi tata ruang yang terpadu.
• Memetakan secara akurat lahan Perhutani, lahan terdegradasi, jalan, sungai dan batas Daerah Aliran Sungai dan kawasan lindung.
• Memetakan mata air utama di daerah tangkapan airdan pengukuran hidrologi.utama
• mengkaitkan hal-hal tersebut diatas dalam keterpaduan fungsi ekologi.
• Mengumpulkan dukungan berbagai pemangku kepentingan untuk tata ruang penghutanan kembali dengan perantara Dewan Sumber Daya Air WS Citarum, serta mengijinkan untuk penelitiansecara luas.
• Mengidentifikasi kawasan prioritas untuk di rehabilitasi melalui penghutanan kembali.
PPTA 4381Tahap 1 Sub-Proyek #7 (Dilanjutkan pada Tahap 3)
14,8 Kehutanan Kementerian kehutanan
39
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
4.5 (2) Pelaksanaan Penghutanan kembali yang produktif
• Kaji ulang dan pelaporan metoda penghutanan kembali yang efektif pada profil topografi yang berbeda-beda di daerah yang direncanakan untuk mencapai manfaat yang serbaguna, dengan cara: mengkonsolidasikan profil tanah, menyediakan suatu infrastruktur dan taman (non-structural) yang kaya akan tumbuhan untuk mendukung keanekaragaman hayati; dengan focus pada menyediakan tanaman-tanaman yang lestari untuk meningkatkan mata pencaharian penduduk desa.
• Memperkuat kelembagaan untuk koordinasi antar pemerintah daerah dan organisasi pengelola wilayah sungai dalam rangka pengelolaan daerah tangkapan air.
• Mengembangkan pengendalian tata guna lahan secara efektif melalui aturan insentif-disinsentif.
• Melaksanaan pengelolaan yang memenuhi syarat secara berdaya guna (enforcement) .
• Membentuk suatu sistem kredit pertanian .
• Pelatihan dan pengembangan masyarakat. .
PPTA 4381Tahap 3
8,3 Kehutanan Kementerian kehutanan
40
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
4.6 Peningkatan pengaturan masa pemanfaatan pada lahan perdesaan bersama Perum Perhutani
• memfasilitasi kontrak kesepakatan kerja sama antara penduduk desa dan Perum Perhutani untuk pemanfaatan jangka panjang (> 30 tahun), dengan mandat menanam pohon campuran yang mampu menanggulangi erosi, selain menyediakan petani dengan suatu tanaman keras.
• Memberikan saran kepada penduduk desa cara penghutanan kembali yang paling efektif.memberikan prioritas bagi penduduk desa untuk penyewaan lahan.
PPTA 4381Tahap 3
1,86 Kehutanan Perum Perhutani
4.7 Alternatif mata pencaharian bagi pemukim desa hutan pegunungan/ditanah tinggi yang dipindahkan
• Melaksanakan survey lapangan untuk para pemukim di dataran tinggi/pegunungan (38.000 keluarga) yang dipindahkan dalam program “Larangan tumpangsari di kemiringan > 42 derajat, 20Mei 2003” untuk memastikan alternatif mata pencaharian yang sesuai dan berkelanjutan .
• memberikan preferensi untuk penduduk desa untuk lahan Perum Perhutani dan memfasilitasi mata pencaharian yang lebih baik di tanah yang disewa ini.
PPTA 4381Tahap 3
11,1 Kehutanan Kementerian kehutanan
41
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
4.8 Pengelolaan kawasan lindung di Wilayah Sungai Citarum
• Pengembangkan rencana aksi pengelolaan konservasi kawasan lindung yang dipilih melalui forum pemangku kepentingan dengan memfokuskan pada sasaran-sasaran konservasi sebagai berikut :
o Melaksanakan penggalian informasi
o Membentuk forum pemangku kepentingan
o Mengembangkan rencana aksi (sasaran, tantangan dan penyelesaian secara praktis)
o Menyiapkan rencana pengelolaan yang dapat disesuaikan.
• Melaksanakan penelitian sumberdaya hayati secara cepat untuk tiga kelompok sistem klasifikasi khusus yang dipilih, melalui proses rencana aksi
• Melaksanakan pemetaan habitat di setiap 5 (lima) kelompok kawasan lindung
• Melaksanakan penelitian pemanfaatan sumber daya perdesaan dari desa-desa yang berdekatan dengan kawasan lindung.
• Membentuk kelompok konservasi perdesaan khususnya di kawasan lindung terpilih dan melibatkan kelompok ini dalam pengelolaan bersama kawasan lindung.
PPTA 4381Tahap 3
39,0 Perencanaan, pendanaan dan koordinasi
Kementerian Kehutanan
Awal pendanaan melalui PDA
42
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
4.9 Alternatif mekanisme pembiayaan untuk aktivitas pengelolaan daerah pengaliran sungai yang berkelanjutan oleh masyarakat di WS Citarum.
• Kaji ulang pembayaran untuk pelayanan lingkungan yang dilaksanakan di Indonesia.
• Mengembangkan suatu rencana aksi untuk pelaksanaan pembayaran pelayanan lingkungan di WS Citarum dan memodifikasi rencana tersebut sebagai kelanjutan dari kaji ulang oleh pemangku kepentingan.
• Kaji ulang pilihan untuk fasilitas micro-credi” untuk penduduk desa di WS Citarum, meliputi trust-fund maupun dana bergulir lainya .
PPTA 4381Tahap 3
1,86 Kebijakan BPLHD Jawa Barat
4.10 Pengelolaan zona tepian sungai untuk mengurangi muatan sedimen di sungai-sungai.
• Menentukan tumbuhan, bunga dan bangunan yang paling efektif dalam mengurangi muatan sedimen.
• Menentukan lebar dari zona yang diperlukan untuk meminimalkan beban sedimen.
• Mengidentifikasi bagian sungai yang kritis yang memberikan kontribusi muatan sedimen yang tinggi pada sungai.
• Mengenali praktek pemanfaatan lahan oleh para petani setempat yang memperburuk erosi tebing dan sedimentasi (misalnya mengembalakan ternak di sepanjang tepian sungai).
• Mengembangkan rencana aksi untuk meningkatkan pengelolaan tebing/tepian sungai dengan percontohan di di ruas sungai yang kritis.
• Melaksanakan percontohan penanaman tumbuh-tumbuhan dan meningkatkan praktek pengelolaan lahan berdasarkan rencana aksi yang dikembangkan.
• Kaji ulang hasil dari percontohan. • Melaksanakan pengelolaan yang telah
ditingkatkan di zona tepian sungai yang kritis di seluruh WS Citarum.
PPTA 4381Tahap 3
9,3 Pertanian Berkelanjutan
Kementrian Pertanian
43
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
4.11 Pengelolaan erosi terpadu di sungai Bekasi hulu, sungai Citarum hulu, dan sungai Cipunagara hulu
• Pengembangan dan pelaksanaan pengendalian tata guna lahan yang efektif di kawasan lereng terjal dan sistim insentif untuk para petani untuk menerapkan usaha pertanian berkelanjutan
• Pekerjaan pengendalian erosi dan tanah longsor di kawasan kritis, termasuk pekerjaan konstruksi lereng (penanaman, terasering, penanaman rumput, saluran pembuang, diding penahan dan lain-lain.
186 Pertanian Berkelanjutan
Departemen Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum
4.12 Pengembangan dan (awal) pelaksanaan rencana monitoring pencemaran air untuk daerah Bandung.
• Pengumpulan data dan pemetaan • Aspek kelembagaan, peraturan,
penegakan undang-undang. • Peningkatan operasi dan efisiensi
instalasi limbah cair(Waste Water Treatment Plan) di pabrik-pabrik dan rumahsakit
• Program kepedulian masyarakat untuk pembuangan limbah.
• Pembangunan percontohan pusat sanitasi masyarakat, menyederhanakan sistem pembuangan air kotor masyarakat, dan sistem sanitasi sekolah.
• Peningkatan kapasitas (capacity building)
• Pengembangan rencana pengendalian pencemaran air, dan investasi proyek untuk memungkinkan pelaksanaan dalam tranch berikutnya.
PPTA 4381Tahap 3
11,1 Perlindungan Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup
4.13 Pengolahan air kotor dan air limbah disebelah hulu waduk Saguling.
• Perencanaan teknis rinci/DED untuk rehabilitasi fasilitas pengolahan air kotor dan air limbah yang telah ada,serta membangun fasilitas baru
• Penyiapan dokumen tender dan kontrak. • Konstruksi dan pengawasan
Rencana Induk 1997
3.022 Air Limbah Cipta karya Kemetenterian Pekerjaan Umum
44
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
4.14 Pengembangan dan (awal) pelaksanaan rencana pengendalian pencemaran air untuk daerah Bekasi dan Karawang
• Pengumpulan data dan pemetaan. • Aspek kelembagaan, peraturan
perundang-undangan, penegakan undang-undang .
• Peningkatan operasi dan efisiensi instalasi pengolahan air limbah di pabrikdan rumah sakit.
• Program kepedulian masyarakat untuk pembuangan limbah.
• Pembangunan percontohan pusat sanitasi masyarakat, penyederhanaan sistem air kotor masyarakat, dan sistem sanitasi sekolah.
• Peningkatan kapasitas (capacity building)
• Pengembangan rencana pengendalian pencemaran air, dan investasi proyek untuk memungkinkan pelaksanaan dalam Tranch berikutnya.
PPTA 4381Tahap 3
11,16 Perlindungan Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup
4.15 Pengembangan dan pelaksanaan suatu strategi pengelolaan sampah (solid waste) untuk daerah Bandung, Bekasi, dan Cikarang
• Pelaksanaan peningkatan penegakan Undang-Undang dan peraturan tentang pengelolaan pembuangan sampah, serta penguatan mekanisme peraturan yang diperlukan.
• Pendidikan umum pada permasalahan pembuangan sampah .
• Pembentukan mekanisme biaya bersama yang adil dan efektif untuk pengumpulan dan pembuangan sampah .
• Pembentukan sistem pengumpulan terpisah dan meningkatkan proses daur ulang untuk sampah .
• Pengembangan daerah land-fill (gali-timbun) yang tepat dan praktek untuk pembuangan limbah tanpa daur ulang.
• Pembentukan sistem konservasi dan pemantauan untuk daerah land-fill dan penyimpanan daur ulang.
PPTA 4381Tahap 1 Sub-Proyek #17
127,4 Limbah padat Cipta karya Kemetenterian Pekerjaan Umum
45
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
4.16 Peningkatan kualitas air di waduk Saguling, Cirata, dan Jatiluhur melalui pengelolaan budidaya ikan dan aktivitas yang menyebabkan pencemaran lainnya
• Identifikasi sumber-sumber dan tingkat pencemaran di Waduk Saguling, Cirata, dan Jatiluhur
• Menentukan dampak ekonomi dari pencemaran kepada pemanfaat air lain(seperti Hydropower/Pembangkit listrik)
• Identifikasi aksi yang di perlukan untuk mengurangi pencemaran.
• Identifikasi kemungkinan untuk mata pencaharian yang lain untuk petani perikanan dan lainnya yang kemungkinan terkena dampak oleh kegiatan pengendalian budidaya perikanan dan pencemaran lainnya.
• Pengembangan dan pelaksanaan suatu rencana aksi untuk mengurangi pencemaran.
• Pengadalihan keramba jaring apung
PPTA 4381Tahap 3
9,3 Perlindungan Lingkungan
Dinas Perikanan-PJTII
46
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
4.17 Strategi pengelolaan zona pantai secara terpadu dan rencana aksi untuk daerah pantai Citarum.
• Pemanfaatan peta tataguna lahan di zona pantai di wilayah sungai Citarum.
• Identifikasi permasalahan pokok untuk pengelolaan sumber daya.
• Kaji ulang kebijakan yang ada dan peraturan sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alami dan buatan di zona pantai.
• Menyarankan meningkatkan kebijakan dan pengaturan yang mengarah kepada pendekatan yang lebih terpadu dalam pengelolaan daerah pantai di WS Citarum.
• Kaji ulang dasar pengetahuan yang ada untuk sumber daya zona pantai dan menyarankan peningkatan pada pemantauan serta pengumpulan data.
• Identifikasi lokasi-lokasi pokok dimana dibutuhkan intervensi dalam permasalahan pengelolaan sumberdaya lokal.
• Identifikasi strategi yang dibutuhkan untuk mencapai pengelolaan zona pantai terpadu.
• mengembangkan suatu rencana aksi strategi pelaksanaan yang telah disetujui.
PPTA 4381Tahap 3
8,37 Manajemen pantai
Kementerian Kehutanan
4.18 Pelaksanaan rencana aksi pengelolaan zona pantai terpadu
[Tergantung pada manfaat dari studi pengelolaan rencana aksi]
PPTA 4381Tahap 3
93 Manajemen pantai
Antar Instansi
47
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
4.19 Konservasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di DAS Citarum
• Reboisasi • Penghijauan • Kebun bibit rakyat • Pembuatan Dam Pengendali • Pembuatan Dam Penahan • Pembuatan sumur resapan • Penguatan Kelembagaan (PRA,
Pembentukan dan pengembangan Forum DAS, Imbal Jasa Lingkungan, pengembangan sekolah lapang konservasi, pengembangan desa konservasi
• Perbaikan lahan dengan tanaman keras perkebunan/holtikultura/energi (buah jarak)
• Perbaikan Lahan dengan Tanaman Keras Perkebunan / Hortikultura / Energi (Buah Jarak)
• Pengembangan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu
• Pembuatan rumah kompos • Pengembangan Mekanisme
Kompensasi Jasa Lingkungan • Pembelian lahan untuk memperluas
lahan konservasi dan hutan koloni • Optimalisasi Pemanfaatan HGU terlantar
di hulu Sungai Citarum
Dokumen Penanganan Daerah Aliran Sungai Citarum dan Banjir di Jawa Barat
1.500 Kehutanan, Pertanian, Lingkungan Hidup
Kementerian LH, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Pemprov. Jabar
APBN, APBD
2010-2015
48
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
4.20 Pengawasan, penertiban dan Penegakan Hukum
• Moratorium Penebangan hutan • Moratorium Perizinan Konversi Lahan • Pelaranggan Pertanian Semusim di
kelerengan lebih besar dari 30 persen • Penertiban Garis Sempadan Sungai • Penertiban IMB, izin properti hanya
untuk rumah susun • Pembentukan Satuan Polisi Lingkungan • Operasionalsisasi Kerjasama TNI dalam
Pelestarian Lingkungan • Penertiban Pemanfaatan Kawasan
Lindung
Dokumen Penanganan Daerah Aliran Sungai Citarum dan Banjir di Jawa Barat
Kehutanan, Lingkungan Hidup, Tata Ruang
Kementerian LH, Kementerian Kehutanan, Kementerian PU, Pemprov. Jabar, Pemkab dan Pemkot
APBN, APBD Prov dan Kab./Kota
2010-2015
4.21 Penguatan Kelompok dan Kader Masyarakat Peduli Lingkungan
• Pendampingan Masyarakat dalam Berperilaku Pro Konservasi Lingkungan
Dokumen Penanganan Daerah Aliran Sungai Citarum dan Banjir di Jawa Barat
6 Lingkungan Hidup
Pemprov. Jabar
APBD Prov. 2010-2015
4.22 Revitalisasi Permukiman
• Penataan ulang kawasan kumuh di luar garis sempadan sungai melalui pembangunan infrastruktur (urban renewal)
• Pembangunan Permukiman Rumah Ramah Banjir
• Penataan perumahan dan permukiman melalui penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh berbasis kawasan (PLP2K-BK)
• Penyediaan prasarana dan sarana air minum
• Perencanaan Pembangunan dan Revitalisasi Kolam Retensi (Embung) di 17 lokasi Permukiman
Dokumen Penanganan Daerah Aliran Sungai Citarum dan Banjir di Jawa Barat
55 Permukiman dan Perumahan
Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemprov. Jabar
APBN, APBD Prov
2010-2015
49
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
4.23 Pengendalian Limbah dan Persampahan
• Masterplan Pengelolaan Air Limbah Metropolitan Bandung
• DED Instalansi Pengelolaan Air Limbah Metropolitan Bandung
• Pembangunan Instalansi Pengelolaan Air Limbah (Airlimbah Terpusat, IPLT, Septictangk Komunal, Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat)
• Revitallisasi / Pemeliharaan (Airlimbah Terpusat, IPLT, Septictangk Komunal, Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat )
• Pengelolaan Sampah berbasis 3 R (Perencanaan Pemberdayaan, Pembangunan, Bantuan Alat, Pendampingan)
Dokumen Penanganan Daerah Aliran Sungai Citarum dan Banjir di Jawa Barat
Lingkungan Hidup, Permukiman dan Perumahan
Kementerian LH, Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov. Jabar
APBN, APBD Prov.
2010-2015
Pengelolaan Bencana
5.1 Pengelolaan banjir di hulu sungai Citarum
Penyelesaian studi pemodelan sungai 1 dimensi
Pengembangan suatu model dataran banjir 2 dimensi
Studi desain dengan pemodelan; Pembaharuan strategi pengelolaan banjir
yang ada; Penentuan dampak rencana tata ruang
regional; Formulasi perencanaan operasi dan
pemeliharaan Menyusun Kerangka acuan untuk
rencana detail dan pelaksanaan pada Tranche 2
PPTA Phase 4 6,5 Manajemen Sumberdaya Air
Puslitbang Kementerian Pekerjaan Umum
ADB TA 7189
50
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
5.2 Adaptasi perubahan iklim
• Formulasi penyesuaian terhadap perubahan iklim dan kebijakan mitigasi untuk diterapkan di WS Citarum.
• Pengarustamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah, sektor, dan tingkat program
• Menyusun rencana aksi penyesuaian dan mitigasi
• Merekomendasi dan memberi masukan terhadap komponen-komponen lain dari ICWRMIP
PPTA 4381Tahap 4
26,5 Perubahan Iklim
Kementerian Lingkungan Hidup
ADB TA 7189
5.3 Pengelolaan Bencana Terpadu Terkait Dengan bencana akibat air di Seluruh WS Citarum
• Mengkaji ulang efektifitas strategi pengelolaan bencana dan pengaturan koordinasi saat ini, serta menyusun rekomendasi perbaikan, khususnya berkaitan dengan dibentuknya Dewan Sumber Daya Air WS Citarum, beserta unit-unit pendukungnya.
• Mengembangkan dan melaksanakan pengendalian tata guna lahan yang efektif di kawasan rawan bencana.
• Relokasi rumah tangga di daerah rawan bencana.
• Mengembangkan dan melaksanakan pengendalian efektif atas penambangan pasir dan batu.
• Melakukan kampanye kesadaran publik dalam rangka persiapan menghadapi bencana.
• Penguatan kelembagaan badan yang bertanggung jawab dalam monitoring, tanggap darurat, evakuasi, penyelamatan dan pemulihan.
• Menetapkan sistim peringatan dini banjir (early warning syatem)
• Mengembangkan rencana kontingensi untuk i terkontaminasinya sistem sungai akibat kecelakaan industri.
PPTA 4381Tahap 1 Sub-Proyek #8
558 Manajemen Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
51
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
5.4 Pengelolaan banjir sub-wilayah sungai Cipunegara
• Melakukan penelitian opsi pengelolaan banjir sub-wilayah sungai Cipunegara
• Mengembangkan rekomendasi pengelolaan banjir dan mitigasi dampak banjir
• Melaksanakan rekomendasi
PPTA 4381Tahap 3
Manajemen Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
5.5 Pengelolaan banjir sub-wilayah sungai Bekasi
• Melakukan penelitian opsi pengelolaan banjir sub-wilayah sungai Cipunegara
• Mengembangkan rekomendasi pengelolaan banjir dan mitigasi dampak banjir
• Melaksanakan rekomendasi
PPTA 4381Tahap 3
Manajemen Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
5.6 Pengelolaan Bencana (lumpur dan tanah longsor) untuk Hulu Sungai Bekasi, Hulu Sungai Citarum dan Hulu Sungai Cipunegara, serta daerah tangkapan air yang rawan.
• Mengembangkan dan melaksanakan prakiraan banjir lumpur dan tanah longsor dan tindakan peringatan serta evakuasi.
• Merelokasi masyarakat dari perumahan yang rawan bencana.
• Mendorong kesadaran publik tentang kesiapan menghadapi bencana.
PPTA 4381Tahap 1 Sub-Proyek 14
124,6 Manajemen Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
5.7 Opsi strategi mitigasi banjir di Bandung
• Kaji ulang studi mitigasi banjir di kawasan Bandung masa lalu, dan menilai relevansinya dengan kondisi saat ini
• Jika diperlukan, mengembangkan tindakan mitigasi banjir yang baru Memperbarui rekomendasi berkenaan dengan tindakan mitigasi banjir untuk diterapkan di Bandung.
PPTA 4381Tahap 3
2,7 Manajemen Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
52
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
5.8 Pelaksanaan atas rekomendasi opsi mitigasi banjir di Bandung
[Tergantung pada strategi hasil pilihan ] PPTA 4381Tahap 3
186 Manajemen Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
5.9 Penanganan Darurat di Daerah Rawan Banjir
• Penyelesaian Pembuatan Parapet di Cieunteung dan Andir
• Pemeliharaan berkala Sungai Citarum, Sungai Citepus, Sungai Cisangkuy, Sungai Cikapundung
• Normalisasi parsial Sungai Citarum, Sungai Citepus, Sungai Cisangkuy, Sungai Cikapundung, Cikeruh, Ciman dan Cikijing
• Rehabilitasi Tanggul Putus / Bobol (Desa Pantai Bahagia, Pantai Bakti dan Pantai Mekar di Kabupaten Bekasi)
• Rehabilitasi Tanggul Kritis di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang
Dokumen Penanganan Daerah Aliran Sungai Citarum dan Banjir di Jawa Barat
Sumberdaya Air
BBWSC Kementerian Pekerjaan Umum
APBN 2010-2015
53
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
5.10 Penanganan Banjir Hulu Citarum
• Studi flood manajemen di Dayeuh Kolot dan Majalaya
• Pemasangan peringatan dini Studi FS dan DD pengelolaan banjir Cekungan Bandung berdasarkan Q20/Q25
• Penataan area penampungan sementara (Kel. Baleendah, Bojong Soang, Citepus, Cangkuang Wetan)
• Pengadaan lahan (pengalihan hak dari masyarakat ke Pemda) untuk pembangunan rusun (Baleendah Dayeuhkolot)
• Restrukturisasi kawasan dengan pengembangan bentuk pembangunan rumah susun (Baleendah, Dayeuhkolot)
• Normalisasi Sungai Citarum berdasarkan Q20/25 (Pengerukan dasar sungai Citarum dari Segmen Sapan-Nanjung)
• Normalisasi 9 Anak Sungai Citarum • Penanganan Erosi dan Sedimentasi di
Badan Sungai
Dokumen Penanganan Daerah Aliran Sungai Citarum dan Banjir di Jawa Barat
401 Sumberdaya Air, Permukiman dan Perumahan
BBWSC Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PU, Pemprov. Jabar
APBN, APBD Prov.
2010-2015
5.11 Pembuatan Area - Area Evakuasi dan Sosialisasi Kepada Masyarakat Daerah Rawan Banjir
• Sosialisasi kepada masyarakat rawan banjir
• Flood hazard map • Flood forecasting and warning system • Stepwise and evacuation System • Pembebasan Lahan untuk Area
Evakuasi
Dokumen Penanganan Daerah Aliran Sungai Citarum dan Banjir di Jawa Barat
5 Mitigasi Bencana
Pemprov. Jabar
APBD Prov. 2010-2015
54
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
5.12 Penanganan Banjir Citarum Hilir
• Rehabilitasi tanggul sungai Citarum (Kmp. Bojong sampai dengan Muara Gembong, 72 km)
• Pembuatan tanggul baru sungai Citarum (Walahar sampai Kp. Bojong, 18,5 km)
• Pembebasan lahan tanggul sungai Cibeet
• Normalisasi sungai Citarum (Walahar sampai dengan Muara Gembong, 115km)
• Konservasi Muara dan Penanganan Abrasi Pantai
Dokumen Penanganan Daerah Aliran Sungai Citarum dan Banjir di Jawa Barat
2.069 Sumberdaya Air
BBWSC Kementerian Pekerjaan Umum
APBN 2010-2015
5.13 Pembangunan Waduk – Waduk Kecil dan polder di Cekungan Bandung
Dokumen Penanganan Daerah Aliran Sungai Citarum dan Banjir di Jawa Barat
Sumberdaya Air
BBWSC Kementerian Pekerjaan Umum
APBN 2010-2015
5.14 Rehabilitasi Hulu Citarum (9 anak sungai)
• Pembahasan latar belakang dan keterkaitan proyek
• Pembahasan mengenai studi kelayakan proyek
• Indentifikasi isu lain yang terkait dan mengajukan sebagai masukan bagi proyek.
• Evaluasi pelaksanaan proyek dan kerangka operasi dan pemeliharaan
• Evaluasi keuntungan proyek dan kebutuhan dari lingkungan sosial yang ada.
604,5 Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
JICA 2010-2015
5.15 Peningkatan sistem pengontrol banjir di kota tertentu (termasuk Bandung)
• Pembahasan DED Cikapundung Diversion Channel (0,7 km) dan Jl. Mohammad Toha jalan jembatanin di daerah Dayeuh Kolot
perkiraan 19.99
Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
JICA 2010-2015
55
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
5.16 Perbaikan Sistem Drainase
• Pembuatan masterplan drainase Bandung Selatan
• Pembuatan DED drainase • Pembangunan saluran drainase • Perbaikan drainase di Cieunteng dan
Andir • Pemeliharaan saluran drainase • Sosialisasi peraturan yang berkaitan
drainase dengan pemberdayaan masyarakat
Dokumen Penanganan Daerah Aliran Sungai Citarum dan Banjir di Jawa Barat/Master plan Drainase Cekungan Bandung 2009
50 Permukiman dan Perumahan
Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov. Jabar
APBN, APBD Prov.
2010-2015
5.17 Relokasi perumahan daerah rawan banjir
• Penataan Area Penampungan Sementara (Kel. Baleendah, Bojong Soang, Citepus, Cangkuang Wetan)
• Pengadaan lahan (Pengalihan hak dari masyarkat ke Pemda) untuk Pembangunan Rusun (Baleendah, Dayeuhkolot)
• Restrukturisasi kawasan dengan pengembangan bentuk pembangunan rumah susun (Baleendah, Dayeuhkolot)
Dokumen Penanganan Daerah Aliran Sungai Citarum dan Banjir di Jawa Barat
286 Permukiman dan Perumahan
Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov. Jabar
APBN, APBD Prov.
2010-2015
56
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
Pemberdayaan Masyarakat
6.1 Mengembangkan suatu Strategi Informasi, Kesadaran dan Pendidikan untuk peningkatan kapasitas masyarakat lintas WS Citarum untuk meningkatkan partisipasi dalam pengembangan kebijakan, perencanaan dan pengelolaan sumberdaya air
• Mengidentifikasi stakeholder kunci di WS Citarum (kelompok sasaran), perilakunya terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan sumber daya air.
• Mengidentifikasi pesan-pesan dan pengetahuan untuk dikomunikasikan kepada setiap kelompok sasaran.
• Mengidentifikasi strategi parisipasi masyarakat untuk aspek yang berbeda dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya air, tingkat relevansi dan tersedia saluran untuk komunikasi.
• Mengembangkan strategi informasi, kesadaran, dan pendidikan serta rencana aksi yang berdasarkan kepada pendekatan “pemasaran sosial”, termasuk pendidikan di sekolah sebagai suatu elemen kunci.
• Mengamati dampak dari penerapan IEAS dalam proyek ini.
• Menjalankan penelitian dasar kegiatan organisasi masyarakat madani (CSO) dalam WS Citarum.
• Mendesain dan menerapkan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (IWRM) melalui kampanye media dengan sasaran CSO.
• Memperkuat peran LSM, media, akademisi, dan lembaga legislatif, serta individu. Menjalankan monitoring dan evaluasi, serta benchmarking sasaran organisasi.
PPTA 4381Tahap 3
13,9 Komunikasi CSO
6.2 Implementasi Strategi Informasi, Pendidikan, dan Kesadaran Masyarakat.
[Tergantung pada hasil studi pengembangan strategi informasi, kesadaran dan pendidikan]
PPTA 4381Tahap 3
9,3 Komunikasi CSO
57
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
6.3 Dukungan bagi prakarsa masyarakat dan LSM dalam perbaikan air minum dan sanitasi masyarakat perdesaan dan semi-perkotaan.
• Mengidentifikasi LSM potensial yang dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam seluruh siklus kegiatan proyek
• Mensosialisasikan peningkatan penyadaran publik, mengkaji kebutuhan masyarakat.
• Memilih kelompok masyarakat berdasarkan kriteria sosio-ekonomi dan kesehatan, dan indikator lainya
• Mengkonfirmasi komitmen dan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi
• Membentuk kelompok masyarakat untuk pelaksanaan
• Mengidentifikasi permasalahan yang dimiliki masyarakat dan menganalisa opsi-opsi teknis
• Menyediakan pelatihan keterampilan berdasarkan prioritas masyarakat , kebutuhan akan aset dan peluang lapangan kerja.
• Menyediakan akses terhadap permodalan dan pasar agar masyarakat secara langsung dapat melaksanakan keterampilanya
• Memformulasikan rencana aksi dari usulan masyarakat
• Pencairan dana dan membangun skema konstruksi yang disepakati
• Melakukan operasi dan pemeliharaan konstruksi yang selesai dibangun, mendukung sosialisasi dan pelatihan dalam perubahan perilaku bersih sehat Memfasilitasi pelaksanaan kesehatan, air dan sanitasi program terkait
PPTA 4381Tahap 3
17,6 Air Minum dan Sanitasi
Kementerian kesehatan
58
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
Data dan Informasi
7.1 Sistem untuk dukungan pengambilan keputusan untuk pengelolaan sumber daya air terpadu di wilayah sungai Citarum
• Pengembangan model kualitas air dan sistem pengelolaanya di WS Citarum
• Pengembangan model neraca air dan sistem alokasi air di WS Citarum;
• Pengembangan model analisis curah hujan- aliran di WS Citarum
• Pengembangan suatu basis-data spasial berbasis GIS dan data yang terkait dengan air dan lahan di WS Citarum, peningkatan kapasitas untuk Opreasi dan Pemeliharaan yang berkelanjutan
• sebagai model utama untuk analisa.
PPTA 4381Tahap 3
47,9 Manajemen Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
59
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
7.2 Meningkatkan monitoring kualitas air sungai-sungai dan waduk-waduk.
• Menggambarkan wilayah pengelolaan kualitas air (berdasarkan sub-daerah tangkapan air) berdasarkan tata guna lahan yang mengancam kualitas air; mengidentifikasi parameter kualitas air untuk setiap WS , dan digabungkan dengan program sungai bersih yang berjalan saat ini (PROKASIH dan SUPERKASIH)
• Mengembangkan suatu rencana monitoring kualitas air untuk setiap wilayah pengelolaan kualitas air yang menggambarkan parameter-parameter prioritas; dalam hal ini: menerapkan monitoring sebagai aktivitas pengelolaan – menjamin bahwa data monitoring kualitas air digunakan untuk mendukung program-program perbaikan . (penegakan peraturan, insentif-disinsentif, kesadaran/partisipasi masyarakat).
• Mengembangkan peraturan/pedoman standar pengambilan sampel untuk air dan sedimen, analisa laboratorium, bank data dan pelaporan (termasuk pemanfaatannya untuk mendukung proses pengambilan keputusan)
• Membentuk suatu skema laboratorium kualitas air yang terakreditasi/diakui (berpatokan pada laboratorium yang sudah diakui kualitasnya), menarik investasi sektor swasta dalam pelayanan laboratorium. Menjalankan peningkatan kapasitas (sumber daya manusia dan teknologi) untuk beberapa laboratorium terpilih.
PPTA 4381Tahap 3
17,6 Kualitas Air Kementerian Lingkungan Hidup
60
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
7.3 Meningkatkan jaringan monitoring air tanah di wilayah Bandung.
• Pengadaan peralatan monitoring, meningkatkan jaringan sumur pantau, (diperkirakan 60 sumur tambahan diperlukan). Meningkatkan database dan model komputer untuk air tanah.
PPTA 4381Tahap 3
27,9 Manajemen Air Tanah
Kementerian Energi dan SDM
7.4 Meningkatkan pengelolaan dan diseminasi data air dan sumber daya alam.
• Mengkaji ulang pengaturan database dari berbagai institusi yang saat ini mengumpulkan data air dan data sumber daya alam lainnya dalam WS Citarum.
• Merekomendasikan peningkatan pengelolaan data, termasuk pengaturan kelembagaan (mengenalkan konsepsi custodianship); kebijakan pengelolaan data; dan pengenalan teknologi baru. Merekomendasikan peningkatan kebijakan dan proses berbagi data serta diseminasi data, termasuk pembentukan website yang dapat diakses masyarakat luas untuk memperoleh data .
PPTA 4381Tahap 3
4,65 Manajemen Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
7.5 Data base degradasi tanah dan keanekaragaman hayati WS Citarum.
• Menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak, dan pelatihan cara pemakaiannya kepada para teknisi yang bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara database.
• Membangun dokumen database degradasi lahan dan biodiversity secara komprehensif (keduanya masuk dalam Departemen Kehutanan) yang kompatibel dengan kebutuhan Dewan SDA WS Citarum dan para manajer sumber daya alam lainnya. Mengembangkan sistem akses data berbasis jaringan internet agar informasi siap diakses oleh perencana, peneliti dan manajer konservasi untuk Dewan SDA.
PPTA 4381Tahap 3
2,79 Kehutanan Kementerian Kehutanan
61
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
7.6 Mengembangkan system perkiraan aliran secara on-line untuk sungai yang tidak diregulasi (unregulated river).
• Melaksanakan investigasi hidrologi, untuk meyakinkan manfaat operasional dan ekonomi dari prakiraan aliran (forecasting).
• Menetapkan lokasi primer untuk forecasting.
• Mempelajari opsi teknologi • Mendapatkan atau mengembangkan
perangkat keras dan atau piranti lunak. • Memasang sistem dan pengawasan.
Menyediakan pelatihan bagi operator sistem guna memperoleh manfaat maksimum dari penggunaan sistem.
Rencana Induk Plan 1997
14,8 Manajemen Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
7.7 Mengembangkan laporan tahunan status dan kondisi WS
• Mengkaji ulang tatacara pelaporan kondisi WS di negara lain Mengembangkan dan melaksanakan proses tepat guna untuk menyusun dan mendesiminasikan laporan “kondisi WS,” untuk mengidentifikasi area yang bermasalah, sumber/penyebab permasalahan dan penyelesaian yang dibutuhkan,
PPTA 4381Tahap 3
2,79 Manajemen Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
ADB TA 7189
62
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
7.8 Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas organisasi penelitian air.
• Mengidentifikasi lembaga penelitian utama, termasuk universitas, lembaga pemerintahdan lain sebagainya, yang bekerja di bidang penelitian air, terutama untuk WS Citarum.
• Melaksanakan analisa kebutuhan peningkatan kapasitas untuk pengembangan sumber daya manusia maupun teknologi dalam rangka pelaksanaan penelitian terkait dampak air.
• Bersama beberapa organisasi terpilih melakukan identifikasi kritis kesenjangan pengetahuan yang kritis di bidang sumber daya air di WS Citarum.
• Mempersiapkan dan melaksanakan program pelatihan yang tepat untuk beberapa organisasi terpilih. Pengadaan dan memasang teknologi baru yang sesuai.
PPTA 4381Tahap 3
27,9 Manajemen Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
7.9 Benchmarking pengumpulan data sumber daya air dan lembaga pengelolanya
• Mengidentifikasi, mengumpulkan data pokok tentang air dan sumber daya alam, dan lembaga pengelola, yang dapat memberikan kontribusi kepada data base di WS Citarum.
• Mengkaji ulang pengalaman lembaga di luar negeri dalam pengumpulan, pengelolaan, dan diseminasi data
• Benchmarking dari lembaga yang t telah berpengalaman Menyusun rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan praktek pengumpulan, pengelolaan dan diseminasi data
PPTA 4381Tahap 3
5,58 Manajemen Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
NARBO
63
KOMPONEN SUB KOMPONEN OUTPUT UTAMA / KEGIATAN SUMBER INFORMASI
ESTIMASI BIAYA (Milliar rupiah)
Sektor Instansi Sumber Pendanaan
Tahun
Pengelolaan Program
8.1 Pengelolaan Program
• Berhubungan dengan badan pelaksana dan para pihak terkait lainnya
• Koordinasi antar proyek peningkatan kapasitas dan LSM yang terlibat didalam komponen Proyek 1
• Monitoring dan pelaporan kinerja Proyek Koordinasi persiapan Proyek 2
PPTA 4381Tahap 4
23,3 Manajemen Sumberdaya Air
Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
ICWRMIP P1
8.2 Monitoring dan Evaluasi Independen
• Memonitor proses termasuk efektivitas dan efesiensi dalam pencapaian hasil, serta manfaat dan dampak (fisik dan keuangan) Roadmap.
• Mengkaji ulang dan melaporkan kemajuan Roadmap, rencana program dan koordinasi inter-lembaga kepada Tim Pengarah Nasional Pembangunan SDA
• Pembentukan membentuk suatu Sistim Monitoring Kinerja Roadmap (Roadmap Performance Monitoring System) untuk keseluruhan investasi Roadmap.
• Memonitor tingkat dan pemenuhan partisipasi semua fihak dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring aktivitas proyek
• Monitoring dampak sosial, lingkungan dan ekonomi termasuk penetapan tolok ukur (benchmark) menggunakan sistem data dan informasi yang ada pada pemerintah
• Menilai dampak dan manfaat dari sistem informasi pengelolaan data SDA Mengembangkan suatu mekanisme yang memungkinkan untuk perbaikan konsep Roadmap dan pengaturan pelaksanaan
PPTA 4381Tahap 4
12,1 Perencanaan, pendanaan, dan koordinasi
Bappenas ICWRMIP P1
64
Daftar Singkatan
Singkatan Uraian
BOD Biochemical Oxygen Demand
BPS Badan Pusat Statistik
BUMN Badan Usaha Milik Negara
DAS Daerah Aliran Sungai
HGU Hak Guna Usaha
IWRM Integrated Water Resources Management
MW Mega Watt
PLTA Pembangkit Listrik Tenaga Air
PPTA Project Preparation Technical Assistance
WS Wilayah Sungai
65
Top Related