PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. Dharma Praja Kantor Gedung No. 11 Kelurahan Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu No.Telpon/Fax : (0518) 3021369 Kode Pos : 72171
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR : 42 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN RENCANA 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017;
b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu menetapkan Renja sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 .
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Perekonomian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok
dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 11);
23. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
24. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/641/BAPPEDA/2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017.
KESATU : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana 2017 yang selanjutnya disebut Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) Tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi Masyarakat
KEDUA : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi:
Bab I Pendahuluan Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan Bab IV Penutup.
KETIGA : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun Rencana 2017 adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Di tetapkan di Batulicin, Pada tanggal, ...... Maret 2016
Tembusan disampaikan kepada yth : 1. Bapak Bupati Tanah Bumbu di- Gunung Tinggi 2. Kepala Bappeda Kab. Tanah Bumbu di- Gunung Tinggi
1 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya
jualah sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu telah
menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 yang harus di pedomani dalam melaksanakan
Program dan Kegiatan Tahun 2017 juga sekaligus sebagai langkah tindak lanjut dari Rencana
Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2016 - 2021.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2017 mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan tahun 2017. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ketahun,
peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan
strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada Tahun 2017, disamping
mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan kegiatan baru untuk
mempersiapkan kesinambungannya.
Kami menyadari masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dalam
pelaksanaan kegiatan maupun dalam penyusunan laporan ini, saran dan kritik yang sifatnya
membangun akan sangat kami harapkan sehingga dapat membantu dalam terwujudnya visi
dan misi yang hendak dicapai.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
mendukung tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017.
Batulicin, ......Maret 2016
2 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
DAFTAR SINGKATAN DOKUMEN RENJA TAHUN 2017
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU
Renstra : Rencana Strategi
Renja : Rencana Kerja
DPMD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
TTG : Teknologi Tepat Guna
Musrenbangdes : Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
Bumdesa : Badan Usaha Milik Desa
SOP : Standar Operasional Prosedur
3 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR................................................................................ i
DAFTAR SINGKATAN......................................................................... ii
DAFTAR ISI .............................................................................................. iii
DAFTAR TABEL ...................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR .................................................................................
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ................................................................... 1 1.2 Landasan hukum ............................................................. 2-5 1.3 Maksud dan tujuan........................................................... 6 1.4 Sistematika penulisan.................................................... 7
BAB 11 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA............. .... 8 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD…............................................. .. 8-15 2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD ...................................... 15-16 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Dinas PMD ......................................................................... 17-21 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD........................ 21-23
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat 24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN........... 25
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional.......................... 25-26 3.2 Tujuan dan sasaran renja ................................................ 27-28 3.3 Program dan Kegiatan…………………………………… 29-32
BAB IV PENUTUP ................................................................................ 33 4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan.............................. 33 4.2 Kaidah Pelaksanaan ......................................................... 33 4.3 Rencana Tindak Lanjut…………………………………… 34-35
4 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016 (Tahun berjalan)
Tabel 2.2. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Kabupaten Tanah Bumbu.
Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD KabupatenTanah Bumbu
Tabel 2.5. Usulan Program Dan Kegiatan para pemangku kepentingan Tahun 2017
Table 3.1. Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan SKPD tahun 2017 dan
prakiraan maju tahun 2018
5 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Nomenclatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah
Bumbu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimana Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu masuk pada tipe B yakni
melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa, namun sebelumnya nomenclatur Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu. Maka berdasarkan
Nomenclatur yang baru dengan demikian disusunlah Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja SKPD).
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas
Pemberdayaan Masyakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017
merupakan dokumen perencanaan Tahunan yang berisi rencana Program dan Kegiatan
yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksaan tugas, pokok dan fungsi pada
Dinas Pemberdayaan Masyakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu itu sendiri. Juga
sebagai tolak ukur pencapaian indikator kinerja lanjutan dalam kurun waktu 1 (satu)
Tahun berjalan. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 pada Dinas Pemberdayaan
Masyakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu merupakan penjabaran dari Visi dan Misi
dari Kepala Daerah terpilih.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyakat Dan Desa Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 ini disusun berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan Program dan Kegiatan pada awal Tahun Anggaran 2016 yang berjalan.
Dimana Program dan Kegiatan mengacu pada arah kebijakan RKPD Kabupaten Tanah
Bumbu dan juga didasarkan pada antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi
dengan memperhatikan aspirasi, masukan berbagai stakeholder dan dinamika
perkembangan pembangunan terutama di lingkungan strategis perdesaan serta
singkronisasi Program dan Kegiatan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) yang
dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan
Selatan maupun kebijakan Pemerintah Pusat.
1.2 Landasan hukum
Dalam penyusunannya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyakat
Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 hendaknya
memperhatikan arah kebijakan baru terkait yang telah dirumuskan, yakni antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah
Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
6 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4265) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
25. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
26. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di
Lingkungan Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 517);
7 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Produk Perekonomian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 32);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2015;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang
Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2013 Nomor 14);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2015 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2006-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
8 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 17);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2016 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor
21);
42. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 11);
43. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Kedudukan,Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
44. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/641/BAPPEDA/2016 tentang
Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.
1.2 Maksud dan tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan DesaKabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 adalah ;
Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugasnya,
sehingga sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui perjanjian
kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan keuangan daerah dan
petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD Tahun 2017.
Sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan
Nomenclatur baru yang dulunya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu berubah menjadi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu.
Melakukan Singkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan
mengutamakan pengaruh isu-isu strategis tahun 2017
Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 adalah :
Untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun
2017 Program dan Kegiatan pada masing–masing bidang didasarkan pada
antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi,
masukan berbagai stakeholder dan dinamika perkembangan pembangunan
terutama di lingkungan strategis perdesaan serta singkronisasi Program dan
9 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
Kegiatan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja yang dilaksanakan oleh Provinsi
Kalimantan Selatan maupun kebijakan Pemerintah Pusat.
Untuk meningkatkan koordinasi dan singkronisasi perencanaan pembangunan
berdasarkan visi dan misi.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 adalah
sebagai berikut :
BAB.I PENDAHULUAN
Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan
serta sistematika penulisan.
BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun lalu dan
capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan
usulan program dan kegiatan.
BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran
renja perubahan,Program dan Kegiatan.
BAB.IV PENUTUP
10 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH
BUMBU TAHUN LALU
2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun lalu (2016) dan capaian Renstra
Tahun berjalan (2018).
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Tanah Bumbu pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang
telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah
Bumbu pada tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2018.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2017 dalam melaksanakan program kegiatan mengacu pada RPJMD Tahun 2016-2021,
Alokasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu
pada Tahun 2016 sesuai dengan Rencana Kerja sebagaimana tertuang di dalam DPA Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu untuk Belanja Langsung
(BL) adalah sebesar Rp.8.309.141.000,- dan Realisasi anggaran (per 31 Desember 2016)
sebesar Rp.6.929.185.962,- atau realisasi belanja keuangan 83%
Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 di pergunakan untuk pelaksanaan 3 (tiga) program
rutin dan 4 (empat) program pembangunan/teknis bidang, yakni nama program dapat dilihat
sebagai berikut :
a. Program Rutin :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
b. Program pembangunan / teknis bidang :
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program
Pembangunan / Teknis Bidang tahun lalu (Tahun 2016), dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, kegiatan :
a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan, dengan Pagu
Rp.132.760.000,- realisasi keuangan Rp.129.536.000,- Persentase Keuangan
97,57%.
11 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat,
dengan Pagu Rp.66.050.000,- realisasi keuangan Rp.65.650.000,- Persentase
Keuangan 99,39% .
c. Fasilitasi Pelatihan Peningkatan Masyarakat Desa Mandiri Energi, dengan Pagu
Rp.19.900.000,- realisasi keuangan Rp.10.500.000,- Persentase Keuangan
52,76%
d. Lomba LPM berprestasi tingkat kabupaten, dengan Pagu Rp.32.818.750,- realisasi
keuangan Rp.30.418.750,- Persentase Keuangan 92,69%
e. Pelatihan Kader Posyandu, dengan Pagu Rp.21.805.000,- realisasi keuangan
Rp.21.055.000,- Persentase Keuangan 96,56%
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, kegiatan :
a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan pagu Rp.39.500.000,- Realisasi
Keuangan Rp.32.800.000,- Persentase Keuangan 83,04%
b. Fasilitasi Lomba dan Pemanfaatan TTG, dengan pagu Rp.82.009.000,- Realisasi
Keuangan Rp.63.505.000,- Persentase Keuangan 77,44%
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, Kegiatan :
a. Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga, dengan pagu Rp.732.060.750,-
dengan realisasi keuangan Rp.654.653.750,- Persentase Keuangan 89,43% .
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan pagu Rp.29.100.000,- Realisasi
Keuangan Rp.23.300.000,- Persentase Keuangan 80,07% .
c. Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa, dengan pagu Rp.115.775.000,- Realisasi
Keuangan Rp.112.825.000,- Persentase Keuangan 97,45% .
4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Kegiatan :
a. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan
Desa, dengan pagu Rp.303.985.000,- Realisasi Keuangan Rp.31.050.000,-
Persentase Keuangan 10,21% .
b. Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa, dengan pagu Rp.321.325.000,- Realisasi
Keuangan Rp.63.820.000,- Persentase Keuangan 19,86% .
Berikut Tabel 2.1 mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu, sejauh mana target
kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target
kinerja capaian Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan masyarakat Dan Desa
Kabupaten Tanah Bumbu ditahun 2017 dapat disajikan sebagai berikut :
1 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu
dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s/d Tahun 2016 (tahun berjalan)
Kabupaten Tanah Bumbu
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian Program (Restra )
Tahun 2021 (akhir
Priode Renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s.d tahun 2015 (tahun n-3)
Target dan Realiasi Kinerja Program dan keluaran
Kegiatan Tahun Lalu 2016 (n-2)
Target Program / Kegiatan
Renja tahun
berjalan 2017
(tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun
Berjalan
SKPD Penanggung
jawab
Target Renja tahun 2016
(tahun n-2)
Realisasi Renja tahun 2016
(tahun n-2)
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d tahun 2018
(tahun berjalan / n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
tahun 2018 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4)
1 22 1 22 01 00 00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
60
12 12 12 100% 12 12 20%
2 07 2 07 01 01 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat ketersediaan layananan Administrasi Perkantoran
2 07 2 07 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya rekening kantor
60
12 12 12 100% 12 12 20% DPMD
2 07 2 07 01 01 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / Operasional
jumlah kendaraan dinas / operasional terpelihara
14
12 14 14 100% 14 14 100% DPMD
2 07 2 07 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
60
12 12 12 100% 12 12 20% DPMD
2 07 2 07 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
25
5 25 15 60% 25 25 100% DPMD
2 07 2 07 01 01 10 Penyediaan Alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor
60
12 12 12 100% 12 12 20% DPMD
2 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
2 07 2 07 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakdan penggandaan
60
12 12 12 100% 12 12 20% DPMD
2 07 2 07 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
77
12 7 7 100% 20 20 26% DPMD
2 07 2 07 01 01 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan
48 0 0 0 #DIV/0! 12 12 25% DPMD
2 07 2 07 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tersedianya bahan Logistik Kantor
36 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0% DPMD
2 07 2 07 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman
550 0 0 0 #DIV/0! 550 550 100% DPMD
2 07 2 07 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
298
12 122 80 66% 44 44 15% DPMD
2 07 2 07 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS
3640
13 56 56 100% 728 728 20% DPMD
2 07 2 07 01 01 22 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah
Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dalam Daerah
2008
12 1072 920 86% 234 234 12% DPMD
2 07 2 07 01 01 23 Penyediaan Alat dan bahan Kebersihan Kantor
Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor
60 12 12 100% 12 12 20% DPMD
2 07 2 07 01 02
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur
2 07 2 07 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
tersedianya kendaraan dinas
6
7 #DIV/0! 0 0 0% DPMD
2 07 2 07 01 02 10 Pengadaan Meubeuler Jmlh meubelair yg tersedia 146 73 73 100% 70 70 48% DPMD
2 07 2 07 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapn gedung kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara
6
4 1 1 100% 2 2 33% DPMD
2 07 2 07 01 03 3. Program peningkatan disiplin aparatur.
Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadi ran dan penggunaan atribut pegawai
2 07 2 07 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian hari tertentu
450
85 90 86 96% 90 90 20% DPMD
2 07 2 07 01 05
4.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi
2 07 2 07 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah SDM Aparatur terlatih
30 -
#DIV/0! 0 0 0% DPMD
3 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
2 07 2 07 01 06
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan
#DIV/0!
2 07 2 07 01 06 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan realisasi kinerja
Rp 184.00
#DIV/0! 0 0 0% DPMD
2 07 2 07 01 15
6. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
Persentase Meningkat nya keberdayaan masyarakat perdesaan
2 07 2 07 01 15 01
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Meningkatnya kuwalitas lembaga dan organisasi masyarakat di desa
544
10 144 144 100% 100 100 18% DPMD
2 07 2 07 0 1
15 02
Penyelenggaraan pendidi kan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Teknis dan masyarakat
720 100 100 100% 144 144 20% DPMD
2 07 2 07 0 1
15 08
Fasilatasi Pelatihan peningkatan masyarakat desa mandiri energi
Meningkatnya fartisifasi masyarakat desa dalam mandiri energy
144 144 144 100% 0 0 0% DPMD
2 07 2 07 0 1
15 09 Lomba LPM Berprestasi tingkat kabupaten
Terpilihnya LPM berprestasi
50 10 10 100% 10 10 20% DPMD
2 07 2 07 0 1
15 10 Pelatihan Kader Posyandu Jumlah Peserta Pelatihan Kader Posyandu
290 90 90 100% 50 50 17% DPMD
2 07 2 07 0 1
15 13 Lomba TTG dan pembinaan Pemanfaat TTG
Terpilihnya pemenang lomba
40 0 0 0 #DIV/0! 10 10 25% DPMD
2 07 2 07 0 1
15 14 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen laporan monitoring dan evaluasi Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
6 #DIV/0! 3 3 50% DPMD
2 07 2 07 0 1
15 15 Pelatihan Pengurus SPP Jumlah peserta pelatihan pengurus SPP
432 #DIV/0! 108 108 25% DPMD
2 07 2 07 01 15 pembentukan lembaga adat istiadat di desa
Jumlah Lembaga Adat yang dibentuk
40 #DIV/0! 10 10 25% DPMD
2 07 2 07 01 16
7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang dikembangkan
2 07 2 07 01 16 02
Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa
Jumlah desa peserta pelatihan manajemen badan usaha milik desa
280
60 #DIV/0! 210 210 75% DPMD
4 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
2 07 2 07 01 16 07 Monotoring, evaluasi dan pelaporan
Dokumen Monitoring Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
8
30 4 4 100% 1 1 13% DPMD
2 07 2 07 01 16 08 Fasilitasi Lomba dan Pemanfaatan TTG
Jumlah Peserta Lomba TTG
3 3 3 100% 0 0 0% DPMD
2 07 2 07 01 16 10
Pelatihan Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Posyantek dan wartek
Jumlah peserta Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Posyantek dan wartek
2 #DIV/0! 1 1 50% DPMD
2 07 2 07 01 16 11
Sosialisasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Rumah Tangga (PUERT)
Jumlah Peserta Sosialisasi (PUERT)
40 #DIV/0! 10 10 25% DPMD
2 07 2 07 01 16 12 Pengelolaan Manajemen Pasar Desa
Jumlah peserta pelatihan manajemen Pasar Desa
30 #DIV/0! 10 10 33% DPMD
2 07 2 07 01 16 13 Pelatihan Pengembangan BUMDES
Jumlah Peserta bumdes yang dikembang
12 #DIV/0! 3 3 25% DPMD
2 07 2 07 01 17
8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
Persentase Partisipasi masyarakat dalam membangun desa
6,35% #DIV/0! 3,74% 3,74% #VALUE!
2 07 2 07 01 17 01
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
Terbinanya Kelompok Masyarakat Membangun Desa
40
1,416 #DIV/0! 10 10 25% DPMD
2 07 2 07 01 17 04 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen Monitoring Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
10 4 4 100% 3 3 30% DPMD
2 07 2 07 01 17 05 Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa
Terfasilitasi Penyeleng garaan Lomba Desa
10
1,200 10 10 100% 0 0 0% DPMD
2 07 2 07 01 17 06 Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga
Terbinanya Pemberdaya an kesejahteraan keluarga
1625 325 325 100% 325 325 20% DPMD
Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan
Terbinanya Masyarakat Dalam Bidang Membangun Kawasan Perdesaan
12 #DIV/0! 0 0 0% DPMD
2 07 2 07 01 17 07 Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Jumlah desa yang berprestasi
40 #DIV/0! 10 10 25% DPMD
5 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
2 07 2 07 01 18
9. Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa.
Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes
#DIV/0!
2 07 2 07 01 18 03
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
Jumlah peserta Pelatihan aparatur Pemerintah desa
4,032
290 576 576 100% 864 org 864 org #VALUE! DPMD
2 07 2 07 01 18 05
Penyelenggaraan proses pemilihan dan pelantikan kepala desa dan pelantikan BPD.
Jumlah pemilihan kepala desa dan pelantikan BPD
26300%
122 71 71 100% 80 org 80 org #VALUE! DPMD
2 07 2 07 1 18 08
Pembinaan, Penyusunan dan pendayagunaan data profil desa
Jumlah Peserta Pelatihan pendayagunaan data profil desa
576 #DIV/0! 144 144 25% DPMD
2 07 2 07 01 18 07 Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa
Meningkatnya Kapasitas Aparatur pemdes
144 1,058 144 144 100% 0 0 0% DPMD
2 07 2 07 01 18 09 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa
Jumlah Desa peserta pembinaan pengelolaan administrasi desa
144 #DIV/0! 144 144 100% DPMD
2 07 2 07 1 18 10 Bimtek Pengisian Buku Administrasi Desa
Jumlah Perserta Bimtek 576 #DIV/0! 144 144 25% DPMD
2 07 2 07 01 Pembinaan pengelolaan keuangan Desa
Jumlah desa yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan
1232 0 0 #DIV/0! 308 308 25% DPMD
1 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
Selanjutnya capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2016 untuk tiap-tiap sasaran yang ada dapat dilihat
sebagai berikut:
SASARAN 1
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Perdesaan
Sasaran ini mengandung makna bagaimana menciptakan kondisi ekonomi rakyat
di pedesaan yang kokoh, dan mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan. Sasaran
pembangunan ekonomi pedesaan tersebut diupayakan secara bertahap dengan langkah:
1. Peningkatan kualitas tenaga kerja di pedesaan;
2. Penguatan lembaga ekonomi masyarakat desa,
3. Pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa
Salah satu meningkatnya ekonomi pedesaan adalah hadirnya lembaga ekonomi
perdesaan yaitu Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai Lembaga Usaha yang dikelola
masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan
membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi
desa. Menurut Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan dan pembubaran (BUMDesa). Badan Usaha Milik Desa
(BUMDesa) sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau
pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan kerja sama antar desa.
BUMdes diutamakan bagi desa yang bersedia melakukan sharing untuk
pengembangan usaha BUMdes seperti Penyediaan tempat usaha, pendanaan, penyediaan
tanah desa,serta sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama
kekayaan desa. Masyarakat dan pemerintahan Desa bersedia memperlakukan BUMDes
sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desanya.
Adapun capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 keberhasilannya dapat
dilihat seperti tabel berikut :
N
No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Capaian
1. Persentase lembaga ekonomi
perdesaan yang dibina
59%
59%
100 %
a. Pada Tahun 2016 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Tanah Bumbu untuk Persentase Lembaga Ekonomi Perdesaan yang
terbentuk ditargetkan sebesar 59% atau sebanyak (92 Lembaga Ekonomi Perdesaan)
yang direncanakan dan terealisasi sebesar 59% atau sebanyak (92 Lembaga Ekonomi
Perdesaan yang terbentuk dan terbina) atau capaian keberhasilan 100%. Hal ini
didukung oleh komitmen dan niat desa dalam membentuk Badan Usaha Milik Desa
(BUMDesa) dengan menyesuaikan keadaan potensi desa atau bentuk usaha yang di
2 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
usulkan dalam rapat pembentukan BUMDesa dan juga didukung oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu melalui Kegiatan
monitoring evaluasi dan Pelaporan.
SASARAN 2
Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan
Sasaran ini mengandung makna bahwa dengan perubahan paradigma
pembangunan telah membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat turut berpartisipasi
dalam pembangunan desa. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang
peraturan pelaksanaan undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, secara teknis
juga telah terbit Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme
pengambilan keputusan musyawarah desa, dan terbitnya Permendagri Nomor 114 Tahun
2014 Pedoman Pembangunan Desa. Semua aturan ini menuntut lembaga - lembaga yang
ada dan berkembang di masyarakat desa dapat dimanfaatkan sebagai wadah partisipasi.
Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dengan menggunakan kemampuan
dan potensi yang dimiliki akan membuahkan hasil keberdayaan masyarakat yang semakin
membaik.
Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2016,
adalah sebagai berikut :
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017
No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Capaian
1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan
yang dibina 25% 25% 100%
Pada Tahun 2016 Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Tanah Bumbu untuk Jumlah Lembaga pemberdayaan masyarakat yang
dibina ditargetkan sebesar 25 % dan terealisasi sebesar sebesar 25% atau 100% Yakni ada
4 lembaga kemasyarakatan yang direncanakan dibina dan realisasi kinerja 4 lembaga
kemasyarakatan yang terbina atau 100%. Hal ini didukung oleh komitmen peran lembaga
kemasyarakatan Desa dan masyarakat desa untuk berfartisifasi dalam membangun desa.
Adapun hal yang mengatur tentang peran lembaga kemasyarakatan terdapat pada
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 94 hal Lembaga
Kemasyarakatan Desa ayat (1,2,3 ) yakni :
- Desa Mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu
pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
- Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai
mitra Pemerintahan Desa
3 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
- Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa
ikut serta melaksanakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa
SASARAN 3 Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa
Sasaran ini mengandung makna bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan pelaksanaannya menuntut penyiapan dan
penguatan kapasitas, baik aparatur pemerintahan desa maupun masyarakat. Peningkatan
Kapasitas aparatur desa dan unsur – unsur masyarakat yang terlibat secara langsung dalam
tata kelola desa menjadi syarat agar pelaksanaan undang – undang Desa dapat berjalan
secara optimal.
Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan amanah :
(1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
(2) PP Nomor 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang desa,
(3) Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di desa,
(4) Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di desa,
Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama Tahun 2016
No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi %
1. Persentase peningkatan kapasitas
aparatur pemerintahan desa 42 % 42 % 100%
Rata-Rata Capaian 100%
Pada Tahun 2016 Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Tanah Bumbu untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
ditargetkan sebesar 42 % dan terealisasi sebesar sebesar 42% atau 100% . yakni sampai
dengan tahun 2016 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Tanah Bumbu
telah melakukan peningkatan kapasitas sebanyak 432 aparatur desa. Untuk mewujudkan
kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2016 telah berupaya mencapai tujuan dan sasaran
tersebut melalui peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa yakni antara lain
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa, dan
Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa.
Faktor yang mempengaruhi realisasi dan capaian tersebut yaitu :
1. Kesadaran para peserta akan tuntutan tugas dan tanggungjawab dalam mewujudkan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang akuntable.
2. Aparatur Pemerintahan Desa ingin mengetahui perkembangan peraturan dan inplementasi
terkait dengan pengelola keuangan dan kegiatan pembangunan, mengingat desa di
4 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
wilayah Kabupaten Tanah Bumbu mendapat otonomi yang lebih luas dalam
mengembangkan wilayahnya melalui dana desa dan alokasi dana desa
2.2 Analisis kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Tanah Bumbu.
Analisis kinerja pelayanan merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu yang berdasarkan
indikator kinerja yang telah ditentukan melalui Perjanjian Kinerja yang telah dibuat bersama,
serta rencana capaian IKK (Indicator Kinerja Kunci) sesuai dengan isian amanat Peraturan
Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008,Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 serta
Permendagri Nomor : 54 Tahun 2010. Jenis indikator yang dikaji terkait dengan kinerja
pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Tanah Bumbu.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu merupakan
unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Tata laksana organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Tanah Bumbu dalam pelaksanaan Program/Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
masing – masing dengan mengacu pada standar pelayanan publik dan standart oprasional
baku (standart optasional prosedure/SOP) masing masing bidang pelayanan. Standar
pelayanan publik sebagai salah satu bentuk kongrit upaya – upaya peningkatan pelayanan
publik yang disusun dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah.Peningkatan pelayanan publik harus ditingkatkan melalui
berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan,
kepegawaian, tatalaksana, dan akuntabilitas. Dengan harapan dapat menghasilkan
pelayanan yang prima yaitu pelayanan yang efektif,efesien,transparan dan akuntabel.
Berikut Tabel2.2 mengenai capaian kinerja dan pelayanan pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut ;
1 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Tanah Bumbu
No Indikator SPM
/Standar Nasional
IKK / Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017
Indikator Lainnya Sesuai Topuksi SKPD (
IKU )
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15
Aspek Pelayanan Umum
I
Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Adm.Keu.daerah,Perangkat Daerah,kepegawaian,dan Persandian
1.1
Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Desa yang baik
96.51 97.1 97.69 98.9 100 100 96.21 96.51 97.1 97.69 98.9
II
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.1
Rata-Rata Jumlah Kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
1,34 1,68 2,01 2,35 2,68 2,68 1,34 1,34 1,68 2,01 2,35
3
Rata-Rata Jumlah Kelompok binaan PKK
2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43
4 Persentase LSM aktif
5 Persentase LPM berprestasi 20,13 26,85 33,56 40,27 46,98 46,98 20,13 20,13 26,85 33,56 40,27
6 Persentase PKK Aktif 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
7 Persentase Posyandu Aktif 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
8
Swadaya masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
9
Pemeliharaan Paska Program Pemberdayaan Masyarakat
10
Persentase Lembaga Eko nomi Perdesaan yg dibina
59 76 85 90 96 100 25 59 76 85 90
11
Persentase Lembaga Ke masyarakatan yg dibina
25 37 43 50 56 62 16 25 37 43 50
12
Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
42 71 85 100 100 100 14 42 71 85 100
1 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu.
1. Tingkat kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Tanah Bumbu.
Dalam rangka pelayanan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Kabupaten Tanah Bumbu pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun
Anggaran 2017 aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten
Tanah Bumbu meliputi;
1. Kepala Dinas 1 orang.
2. Sekretaris Dinas 1 orang.
3. Kasubbag. Pelayanan SKPD 2 orang.
4. Kepala Bidang Teknis 3 Orang.
5. Kepala Sub.Seksi teknis 6 orang.
Selain dari pada itu pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Kabupaten Tanah BumbuTahun 2017 semakin meningkat dengan
tersedianya tenaga teknis yang melayani keperluan masyarakat desa dan aparatur
Pemerintahan Desa secara riil, baik di lapangan maupun di kantor, dengan
ditunjang oleh ;
PTT dan Tenaga Kontrak ( khususnya pelayanan proses rekomendasi Dana
Alokasi Desa dan APBN ) yang ada di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebanyak 48 orang.
2. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan DesaKabupaten Tanah Bumbu.
Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi
Secara garis besar permasalahan yang dihadapi pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu adalah
sebagai berikut :
Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam hal pelaksanaan Program dan
Kegiatan lintas sektoral sehingga sasaran Program dan Kegiatan yang
dibuat kurang maksimal;
Perlu peningkatan / pengembangan Sumber Daya Aparatur pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu.
Masih terbatasnya dana untuk melaksanakan beberapa program dan
kegiatan dalam pencapaian target program dan target kegiatan yang telah
direncanakan.
2 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi
Tingkat pemahaman aparatur dalam pelaksanaan pelayanan terhadap tugas
dan fungsi belum maksimal;
Inovasi dan kretifitas dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan masih
perlu ditingkatkan;
Kepedulian terhadap tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tugas yang
belum terwujud dengan baik;
Masih adanya ketidak harmonisan antara pejabat atasan dengan pejabat
bawahan dan staf;
Rentang waktu pejabat yang baru menduduki jabatan dan belum menguasai
tugas dan fungsi dengan baik, dan dimutasikan lagi kejabatan lain;
Penempatan Pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya;
Kurangnya pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa.
Peningkatan jumlah kelompok usaha simpan pinjam.
Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana yang ada di desa.
Peningkatan Kemandirian Masyarakat di Desa.
Peningkatan Lembaga dan organisasi yang ada di desa
Peningkatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa).
Peningkatan inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG)
Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa
4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu.
Tantangan Dengan adanya perubahan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 24
Tahun 2012 tentang tugas pokok,fungsi,uraian tugas dan tata kerja unsur –
unsur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Tanah Bumbu dan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor
05 Tahun 2015 menjadi Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun
2016 tentang Kedudukan,Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah, maka dengan adanya perubahan Nomenklatur yang sebelumnya
adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Tanah Bumbu berubah menjadi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu maka struktur organisasi
perangkat daerah mengalami perubahan. Hal ini semakin memacu seluruh
semangat pejabat dan staf aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan Program dan Kegiatan
serta dalam pencapaian target yang sudah direncanakan.
3 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
Peluang
Adanya peraturan yang baru
Adanya Dukungan Pemerintah Daerah untuk urusan wajib dalam bidang
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Adanya Kemajuan teknologi informasi yang ada di desa
Kekuatan
Dukungan dan persetujuan Bupati Tanah Bumbu terhadap rencana Program
dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten
Tanah Bumbu;
Koordinasi yang baik antara Instansi terkait dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu;
Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah
Bumbu yang mempunyai dedikasi yang tinggi untuk maju dan penuh
tanggung jawab;
Peraturan Daerah Nomor : 19 Tahun 2016 tentang pembentukan Susunan
dan Perangkat Daerah.
Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Kedudukan,Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/641/BAPPEDA/2016
tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.
Kelemahan
Belum optimalnya anggaran dalam rangka dalam mendudukung program
dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah
Bumbu;
Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu serta
Teknologi dan Informasi belum optimal.
Kurangnya pemahaman dan masih kurang koordinasi mengenai peraturan –
peraturan baru baik dari Pemerintah Provinsi maupun aturan dari
Pemerintah Pusat.
5 Isu – isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017.
Peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur Pemerintahan Desa adalah
menjadi isu yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa. Hal ini dikarenakan
sebagian besar tingkat pendidikan aparatur Pemerintahan Desa se
Kabupaten Tanah Bumbu masih rendah dan kurangnya pemahaman
mengenai peraturan – peraturan baru baik dari pemerintah daerah maupun
4 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
pemerintah pusat. Melihat dari kenyataan ini maka Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa mengalokasikan anggaran setiap tahunnya untuk
memberikan melaksanakan pelatihan, sosialisasi, pembinaan dan
monitoring bagi aparatur Pemerintahan Desa se Kabupaten Tanah Bumbu.
Hadirnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ini
menjadi tugas penting bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Tanah Bumbu untuk memberikan pemahaman kepada aparatur
desa dan masyarakat desa.
Masih adanya desa yang belum membentuk BUMDES,
adanya kepala desa dan BPD yang habis masa jabatannya
Adanya pergantian aparatur desa yang baru
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu,
RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu merupakan dokumen perencanaan Pembangunan
Daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari system perencanaan
pembangunan Nasional sebagai mana diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021 adalah tahapan Kedua
dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 – 2030 . RPJMD merupakan
pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap Tahunnya.
Dalam penyusunannya RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan
menyeluruh serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan
mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan.
Penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021 telahd isusun melalui
proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan
perencanaan yang disusun berdasarkan masukan – masukan dari atas – bawah serta
bawah - atas (topdown–bottom up).
Berdasarkan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019, maka program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung
capaian kinerja utama pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dalam proses
pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Tanah Bumbu.
Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu, maka Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka
mendukung visi dan misi tersebut perlu mengambil langkah kongrit. Dengan semangat
undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan mengacu pada rencana kerja
pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu, maka Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan langkah – langkah
sebagai berikut :
5 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan peran lembaga dan masyarakat desa
3. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan merupakan
sebuah misi yang sesuai dengan amanat Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang
desa. Bahwa desa dan atau desa adat memiliki otonomi yang disebut sebagai otonomi
desa, untuk mengembangkan dirinya menjadi desa yang lebih berdaya,maju, dan
mandiri. Konsep otonomi desa tersebut dijabarkan dalam kewenangan – kewenangan
desa, antara lain penyelenggaraan pemerintahan desa, tata kelola pembangunan lokal
skala desa dan kawasan perdesaan, pengembangan perekonomian desa berbasis
kelembagaan ekonomi (Badan Usaha Milik Desa/BUMDesa), pengembangan kerjasama
desa, pengembangan partisifasi masyarakat melalui kelembagaan masyarakat (LPM),
penggalian dan pelestarian nilai – nilai adat dan budaya skala desa, dan pelestarian
Sumber Daya Alam (SDA) berbasis pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG). Dengan
harapan kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat secara berkesinambungan.
Berikut Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut ;
1 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
Tabel, 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2017
Kabupaten Tanah Bumbu
Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten
Tanah Bumbu
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (3) (9) (10) (11) (12)
BELANJA TIDAK LANGSUNG Kab.Tanbu 12 bulan 3,313,625,762
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Kab.Tanbu 12 bulan 3,313,625,762
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat ketersediaan layananan Administrasi Perkantoran
100% 2,714,954,100
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat ketersediaan layananan Administrasi Perkantoran
100% 2,714,954,100
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kab.Tanbu Terbayarnya rekening kantor
12 bln 60,795,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kab.Tanbu Terbayarnya rekening kantor
12 bln 60,795,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / Operasional
Kab.Tanbu jumlah kendaraan dinas / operasional terpelihara
14 unit 96,250,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas /Operasional
Kab.Tanbu jumlah kendaraan dinas / operasional terpelihara
14 unit 96,250,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kab.Tanbu Tersedianya jasa administrasi keuangan
12 bln 221,385,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kab.Tanbu Tersedianya jasa administrasi keuangan
12 bln 221,385,000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kab.Tanbu Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
25 Unit 10,800,000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kab.Tanbu Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
25 Unit 10,800,000
Penyediaan Alat tulis kantor Kab.Tanbu Tersedianya alat tulis kantor
12 bln 60,000,000
Penyediaan Alat tulis kantor Kab.Tanbu Tersedianya alat tulis kantor 12 bln 60,000,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kab.Tanbu Tersedianya barang cetakdan penggandaan
12 bln 56,000,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kab.Tanbu Tersedianya barang cetakdan penggandaan
12 bln 56,000,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kab.Tanbu Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
20 unit 50,000,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kab.Tanbu Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
20 unit 50,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kab.Tanbu Tersedianya Bahan Bacaan 12 bln 2,280,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kab.Tanbu Tersedianya Bahan Bacaan 12 bln 2,280,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab.Tanbu Tersedianya bahan Logistik Kantor
0 -
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kab.Tanbu Tersedianya bahan Logistik Kantor
0 -
Penyediaan makanan dan minuman
Kab.Tanbu Tersedianya makanan dan minuman
550 ok 37,000,000
Penyediaan makanan dan minuman
Kab.Tanbu Tersedianya makanan dan minuman
550 ok 37,000,000
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kab.Tanbu Jumlah Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
44 ok 650,000,000
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kab.Tanbu Jumlah Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
44 ok 650,000,000
2 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
Kab.Tanbu Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS
728 orang/bln
1,282,450,000
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
Kab.Tanbu Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS
728 orang/bln
1,282,450,000
Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah
Kab.Tanbu Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dalam Daerah
234 ok 168,840,000
Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah
Kab.Tanbu Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dalam Daerah
234 ok 168,840,000
Penyediaan Alat dan bahan Kebersihan Kantor
Kab.Tanbu Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor
12 bln 19,154,100
Penyediaan Alat dan bahan Kebersihan Kantor
Kab.Tanbu Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor
12 bln 19,154,100
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Kab.Tanbu
Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur
100% 235,000,000
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Kab.Tanbu
Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur
100% 235,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Kab.Tanbu tersedianya kendaraan dinas
0 -
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Kab.Tanbu tersedianya kendaraan dinas
0 -
Pengadaan Meubeuler Kab.Tanbu Jumlah meubelair yang tersedia
70 set/bh 35,000,000
Pengadaan Meubeuler Kab.Tanbu Jumlah meubelair yang tersedia
70 set/bh 35,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kab.Tanbu Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara
2 unit 200,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kab.Tanbu Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara
2 unit 200,000,000
3. Program peningkatan disiplin aparatur.
Kab.Tanbu
Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai
100% 30,000,000
3. Program peningkatan disiplin aparatur.
Kab.Tanbu
Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai
100% 30,000,000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Kab.Tanbu Jumlah pakaian hari tertentu
90 set/org 30,000,000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Kab.Tanbu Jumlah pakaian hari tertentu 90 set/org 30,000,000
4.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi
100% -
4.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi
100% -
Pendidikan dan Pelatihan Formal Kab.Tanbu Jumlah SDM Aparatur terlatih
o -
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kab.Tanbu Jumlah SDM Aparatur terlatih
o -
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan
100% -
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan
100% -
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kab.Tanbu Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan realisasi kinerja
o -
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kab.Tanbu Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan realisasi kinerja
o -
6. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
Kab.Tanbu
Persentase Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan
26,79% 490,000,000
6. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
Kab.Tanbu
Persentase Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan
26,79% 490,000,000
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Kab.Tanbu Meningkatnya kuwalitas lembaga dan organisasi masyarakat di desa
100 org 85,000,000
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Kab.Tanbu Meningkatnya kuwalitas lembaga dan organisasi masyarakat di desa
100 org 85,000,000
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
Kab.Tanbu Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Teknis dan masyarakat
144 org 50,000,000
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
Kab.Tanbu Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Teknis dan masyarakat
144 org 50,000,000
Fasilatasi Pelatihan peningkatan masyarakat desa mandiri energi
Kab.Tanbu Meningkatnya fartisifasi masyarakat desa dalam mandiri energi
0 -
Fasilatasi Pelatihan peningkatan masyarakat desa mandiri energi
Kab.Tanbu Meningkatnya fartisifasi masyarakat desa dalam mandiri energi
0 -
Lomba LPM Berprestasi tingkat kabupaten
Kab.Tanbu Terpilihnya LPM berprestasi 10 LPM 50,000,000
Lomba LPM Berprestasi tingkat kabupaten
Kab.Tanbu Terpilihnya LPM berprestasi 10 LPM 50,000,000
Pelatihan Kader Posyandu Kab.Tanbu Jumlah Peserta Pelatihan Kader Posyandu
50 org 50,000,000
Pelatihan Kader Posyandu Kab.Tanbu Jumlah Peserta Pelatihan Kader Posyandu
50 org 50,000,000
Lomba TTG dan pembinaan Pemanfaat TTG
Kab.Tanbu Terpilihnya pemenang lomba
10 Kelompok
150,000,000
Lomba TTG dan pembinaan Pemanfaat TTG
Kab.Tanbu Terpilihnya pemenang lomba
10 Kelompok
150,000,000
3 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Kab.Tanbu
Dokumen laporan monitoring dan evaluasi Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
3 Dokumen 30,000,000
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
Kab.Tanbu
Dokumen laporan monitoring dan evaluasi Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
3 Dokumen 30,000,000
Pelatihan Pengurus SPP Kab.Tanbu
Jumlah peserta pelatihan pengurus SPP
108 orang 50,000,000
Pelatihan Pengurus SPP Kab.Tanbu Jumlah peserta pelatihan pengurus SPP
108 orang 50,000,000
pembentukan lembaga adat istiadat di desa
Kab.Tanbu Jumlah Lembaga Adat yang dibentuk
10 Lembaga
adat
25,000,000
pembentukan lembaga adat istiadat di desa
Kab.Tanbu Jumlah Lembaga Adat yang dibentuk
10 Lembaga
adat 25,000,000
7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang dikembangkan
9,43%
280,000,000
7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang dikembangkan
9,43% 280,000,000
Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa
Kab.Tanbu Jumlah desa peserta pelatihan manajemen badan usaha milik desa
210 org(70desa)
100,000,000
Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa
Kab.Tanbu Jumlah desa peserta pelatihan manajemen badan usaha milik desa
210 org(70desa)
100,000,000
Monotoring, evaluasi dan pelaporan
Kab.Tanbu Dokumen Monitoring Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
1 Dok 35,000,000
Monotoring, evaluasi dan pelaporan
Kab.Tanbu Dokumen Monitoring Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
1 Dok 35,000,000
Fasilitasi Lomba dan Pemanfaatan TTG
Kab.Tanbu Jumlah Peserta Lomba TTG
0 -
Fasilitasi Lomba dan Pemanfaatan TTG
Kab.Tanbu Jumlah Peserta Lomba TTG 0 -
Pelatihan Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Posyantek dan wartek
Kab.Tanbu
Jumlah peserta Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Posyantek dan wartek
1 lembaga 30,000,000
Pelatihan Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Posyantek dan wartek
Kab.Tanbu
Jumlah peserta Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Posyantek dan wartek
1 lembaga 30,000,000
Sosialisasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Rumah Tangga (PUERT)
Kab.Tanbu Jumlah Peserta Sosialisasi (PUERT)
10 PUERT 35,000,000
Sosialisasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Rumah Tangga (PUERT)
Kab.Tanbu Jumlah Peserta Sosialisasi (PUERT)
10 PUERT 35,000,000
Pengelolaan Manajemen Pasar Desa
Kab.Tanbu Jumlah peserta pelatihan manajemen Pasar Desa
10 Pasar Desa
50,000,000
Pengelolaan Manajemen Pasar Desa
Kab.Tanbu Jumlah peserta pelatihan manajemen Pasar Desa
10 Pasar Desa
50,000,000
Pelatihan Pengembangan BUMDES
Kab.Tanbu Jumlah Peserta bumdes yang dikembang
3 BUMDES 30,000,000
Pelatihan Pengembangan BUMDES
Kab.Tanbu Jumlah Peserta bumdes yang dikembang
3 BUMDES 30,000,000
8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
Persentase Partisipasi masyarakat dalam membangun desa
3,74% 1,000,000,000
8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
Persentase Partisipasi masyarakat dalam membangun desa
3,74% 1,000,000,000
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
Kab.Tanbu Terbinanya Kelompok Masyarakat Membangun Desa
10 Kelompok
(LPM)
100,000,000
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
Kab.Tanbu Terbinanya Kelompok Masyarakat Membangun Desa
10 Kelompok
(LPM) 100,000,000
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Kab.Tanbu
Dokumen Monitoring Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
3 Dokumen 100,000,000
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
Kab.Tanbu
Dokumen Monitoring Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
3 Dokumen 100,000,000
Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa
Kab.Tanbu Terfasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa
0 -
Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa
Kab.Tanbu Terfasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa
0 -
Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga
Kab.Tanbu Terbinanya Pemberdayaan kesejahteraan keluarga
325 650,000,000
Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga
Kab.Tanbu Terbinanya Pemberdayaan kesejahteraan keluarga
325 650,000,000
Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan
Kab.Tanbu Terbinanya Masyarakat Dalam Bidang Membangun Kawasan Perdesaan
0 -
Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan
Kab.Tanbu Terbinanya Masyarakat Dalam Bidang Membangun Kawasan Perdesaan
0 -
4 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Kab.Tanbu Jumlah desa yang berprestasi
10 Desa 150,000,000
Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Kab.Tanbu Jumlah desa yang berprestasi
10 Desa 150,000,000
9. Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa.
Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes
28,24% 4,683,000,000
9. Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa.
Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes
28,24% 4,683,000,000
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
Kab.Tanbu Jumlah peserta Pelatihan aparatur Pemerintah desa
864 org 250,000,000
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manaje men Pemerintahan Desa
Kab.Tanbu Jumlah peserta Pelatihan aparatur Pemerintah desa
864 org 250,000,000
Penyelenggaraan proses pemilihan dan pelantikan kepala desa dan pelantikan BPD.
Kab.Tanbu Jumlah pemilihan kepala desa dan pelantikan BPD
80 org 3,120,000,000
Penyelenggaraan proses pemi lihan dan pelantikan kepala desa dan pelantikan BPD.
Kab.Tanbu Jumlah pemilihan kepala desa dan pelantikan BPD
80 org 3,120,000,000
Pembinaan, Penyusunan dan pendayagunaan data profil desa
Kab.Tanbu Jumlah Peserta Pelatihan pendayagunaan data profil desa
144 orang 288,000,000
Pembinaan, Penyusunan dan pendayagunaan data profil desa
Kab.Tanbu Jumlah Peserta Pelatihan pendayagunaan data profil desa
144 orang 288,000,000
Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa
Kab.Tanbu Meningkatnya Kapasitas Aparatur pemdes
0 -
Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa
Kab.Tanbu Meningkatnya Kapasitas Aparatur pemdes
0 -
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa
Kab.Tanbu Jumlah Desa peserta pembinaan pengelolaan administrasi desa
144org 100,000,000
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa
Kab.Tanbu Jumlah Desa peserta pembinaan pengelolaan administrasi desa
144org 100,000,000
Bimtek Pengisian Buku Administrasi Desa
Kab.Tanbu Jumlah Perserta Bimtek 144 Org 125,000,000
Bimtek Pengisian Buku Administrasi Desa
Kab.Tanbu Jumlah Perserta Bimtek 144 Org 125,000,000
Pembinaan pengelolaan keuangan Desa
Kab.Tanbu
Jumlah desa yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan
308 org 800,000,000
Pembinaan pengelolaan keuangan Desa
Kab.Tanbu
Jumlah desa yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan
308 org 800,000,000
12,746,579,862
12,746,579,862
1 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan
Berikut ini adalah beberapa program dan kegiatan yang diusulkan para
pemangku kepentingan baik dari Pemerintahan Desa, Kelompok masyarakat, LSM,
Asosiasi Lembaga, yang langsung ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu,Forum SKPD dan pada beberapa kali kesempatan
Rapat Koordinasi maupun lanjutan hasil Musrenbang. Usulan tersebut menjadi bahan
pertimbangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah
Bumbu dalam merumuskan Program dan Kegiatan untuk tahun rencana berjalan
dengan mempertimbangkan prioritas Program dan Kegiatan guna pencapaian Visi dan
Misi Kabupaten Tanah Bumbu.
Berikut ini Tabel 2.5 yakni Rencana Kerja Perubahan Program Dan Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
Anggaran 2017 adalah sebagai berikut ;
1 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan
Kabupaten Tanah Bumbu
Untuk Tahun Rencana 2017
No Program/Kegiatan Lokasi Target
Capaian Setiap Tahun
Besaran/Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BELANJA TIDAK LANGSUNG Kab.Tanbu 12 bulan 3,313,625,762
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 2,714,954,100
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kab.Tanbu 12 bln 60,795,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional
Kab.Tanbu 14 unit 96,250,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan Kab.Tanbu 12 bln 221,385,000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kab.Tanbu 25 Unit 10,800,000
Penyediaan Alat tulis kantor Kab.Tanbu 12 bln 60,000,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kab.Tanbu 12 bln 56,000,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kab.Tanbu 20 unit 50,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kab.Tanbu 12 bln 2,280,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab.Tanbu 0 -
Penyediaan makanan dan minuman Kab.Tanbu 550 ok 37,000,000
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kab.Tanbu 44 ok 650,000,000
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Kab.Tanbu 728 orang/bln 1,282,450,000
Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Kab.Tanbu 234 ok 168,840,000
Penyediaan Alat dan bahan Kebersihan Kantor
Kab.Tanbu 12 bln 19,154,100
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Kab.Tanbu 100% 235,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Kab.Tanbu 0 -
Pengadaan Meubeuler Kab.Tanbu 70 set/bh 35,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kab.Tanbu 2 unit 200,000,000
3. Program peningkatan disiplin aparatur.
Kab.Tanbu 100% 30,000,000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Kab.Tanbu 90 set/org 30,000,000
4.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% -
Pendidikan dan Pelatihan Formal Kab.Tanbu o -
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% -
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kab.Tanbu o -
6. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
Kab.Tanbu 26,79% 490,000,000
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Kab.Tanbu 100 org 85,000,000
2 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
Kab.Tanbu 144 org 50,000,000
Fasilatasi Pelatihan peningkatan masyarakat desa mandiri energy
Kab.Tanbu 0 -
Lomba LPM Berprestasi tingkat kabupaten
Kab.Tanbu 10 LPM 50,000,000
Pelatihan Kader Posyandu Kab.Tanbu 50 org 50,000,000
Lomba TTG dan pembinaan Pemanfaat TTG
Kab.Tanbu 10 Kelompok 150,000,000
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Kab.Tanbu 3 Dokumen 30,000,000
Pelatihan Pengurus SPP Kab.Tanbu 108 orang 50,000,000
pembentukan lembaga adat istiadat di desa
Kab.Tanbu 10 Lembaga
adat 25,000,000
7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
9,43%
280,000,000
Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa
Kab.Tanbu 210
org(70desa) 100,000,000
Monotoring, evaluasi dan pelaporan Kab.Tanbu 1 Dok 35,000,000
Fasilitasi Lomba dan Pemanfaatan TTG Kab.Tanbu 0 -
Pelatihan Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Posyantek dan wartek
Kab.Tanbu 1 lembaga 30,000,000
Sosialisasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Rumah Tangga (PUERT)
Kab.Tanbu 10 PUERT 35,000,000
Pengelolaan Manajemen Pasar Desa Kab.Tanbu 10 Pasar Desa 50,000,000
Pelatihan Pengembangan BUMDES Kab.Tanbu 3 BUMDES 30,000,000
8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
3,74% 1,000,000,000
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
Kab.Tanbu 10 Kelompok
(LPM) 100,000,000
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Kab.Tanbu 3 Dokumen 100,000,000
Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa Kab.Tanbu 0 -
Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga
Kab.Tanbu 325 650,000,000
Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan
Kab.Tanbu 0 -
Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Kab.Tanbu 10 Desa 150,000,000
9. Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa.
28,24% 4,683,000,000
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
Kab.Tanbu 864 org 250,000,000
Penyelenggaraan proses pemilihan dan pelantikan kepala desa dan pelantikan BPD.
Kab.Tanbu 80 org 3,120,000,000
Pembinaan, Penyusunan dan pendayagunaan data profil desa
Kab.Tanbu 144 orang 288,000,000
Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa Kab.Tanbu 0 -
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa
Kab.Tanbu 144org 100,000,000
Bimtek Pengisian Buku Administrasi Desa
Kab.Tanbu 144 Org 125,000,000
Pembinaan pengelolaan keuangan Desa Kab.Tanbu 308 org 800,000,000
12,746,579,862
3 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
1.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Pengertian pembangunan nasional menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan
oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan
nasional meliputi pembangunan pusat dan daerah. Sedangkan sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana - rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah,
dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat
pusat dan daerah.
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanah Bumbu berpedoman pada kebijakan nasional yang tertuang di Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun yang dirumuskan dalam
rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan
maupun Kabupaten Tanah Bumbu. Salah satu agenda pembangunan global dalam Milenium
Development Goals (MDG’s) dan Subtainable Development Goals (SDG’s) adalah
menghapuskan kemiskinan. Salah satu isu pembangunan regional adalah adalah
diterapkannya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) / AEC (ASEAN Economic Comonity) yang
akan memicu daya saing nasional,daerah, maupun desa.
Pada Rancangan awal RPJMN Tahun 2015-2019 yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Pusat dirumuskan Sembilan (9) agenda prioritas / NAWACITA. Penguatan
Pemerintahan Desa tercantum dalam poin ke tiga NAWACITA yakni membangun Indonesia
dari Pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka Negara
kesatuan dimana salah satu kebijakan strategisnya adalah pembangunan Perdesaan.
Terkait penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan
Nasional maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
maka pembangunan di perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kwalitas
hidup masyarakat desa,dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan
berkelanjutan yang memiliki ketahanan social, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi
kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa -
desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi local antara desa dan kota melalui
pembangunan kawasan perdesaan.
Keberhasilan pembangunan tingkat Desa akan mendorong dan berimbas pada
kemajuan dan keberhasilan Pembangunan Daerah. Sehingga dibutuhkan koordinasi antar
pelaku pembangunan. Yang dimaksud dengan “pelaku pembangunan” adalah Pemerintah (
Pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota ), dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi pelaku
pembangunan di Pemerintah juga mencakup antara pelaksana dengan perencana
pembangunan. Sehingga mampu terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar
4 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah
yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin
tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Ditingkat Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya
melaksanakan strategi pokok pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat
(peolpe centered development), yang inklusif dan mengedepankan partisifasi rakyat
(participatory based development), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat
miskin (pro poor growth), Kesetaraan Antar Generasi (Intergenerational equity) dan
Pengarustamaan Gender (PUG).
Maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu
merespon isu-isu dan kebijakan nasional tersebut dengan meningkatkan kualitas dan
kapasitas pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, berbasis potensi
yang dimiliki oleh desa. Dan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu dalam mewujudkan percepatan pembangunan desa serta meningkatkan kesejahtraan
masyarakat desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu telah mengalokasikan dana
untuk Program dan kegiatan di desa.
.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2017 mengacu pada Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021. Dimana
Dokumen tersebut merupakan penjabaran dari visi misi yang terdapat dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-
2021. Amanat yang dipahami dan semangat yang dibangun adalah untuk terus mempercepat
pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, untuk kesejahteraan
masyarakat.
Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah jangka
menengah dalam kurun waktu 2016-2021 adalah :
1. Terwujudnya pembangunan ekonomi desa, pembangunan desa, kawasan pedesaan,dan
teknologi tepat guna.
2. Meningkatnya partisifasi masyarakat,kelembagaan masyarakat dalam membangun desa.
3. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
Berdasarkan sasaran strategis tersebut, maka strategi yang dilaksanakan adalah :
1. Peningkatan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan melalui optimalisasi kinerja
Lembaga Ekonomi Perdesaan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).
2. Peningkatan keswadayaan dan partisifasi masyarakat dalam proses pembangunan serta
pelestarian nilai – nilai adat dan sosial budaya serta kearipan lokal desa.
3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Aparatur Pemerintahan Desa.
5 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
Untuk mengenplementasikan strategi dirumuskan kebijakan – kebijakan strategis
yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu, maka kebijakan tersebut dirumuskan
sebagai berikut :
Perspektif Kelembagaan :
1. Meningkatkan sistem pengelolaan administrasi perkantoranyang didukung oleh
ketersediaan sarana prasarana yang memadai.
2. Meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan kertampilan aparatur pemerintah daerah
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu di dalam
pengelolaan keuangan dan pemberdayaan masyarakat dan desa.
Perspektif Proses Bisnis :
1. Mempermudah akses Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM), Lembaga Ekonomi Desa
(BUMDesa,Pasar Desa) dan pemenuhan kebutuhan dasar Rumah Tangga Miskin (RTM).
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG)
yang berwawasan lingkungan.
Perspektif Masyarakat :
1. Meningkatkan fungsi kapasitas Pemerintahan Desa terkait dengan kapasitas sumber daya
aparatur pemerintahan desa maupun sumber daya manusia (SDM) pada Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) seta kapasitas kelembagaan pemerintahan desa.
2. Meningkatkan pembinaan sistem manajemen partisipatif,pengembangan keswadayaan
masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan desa serta
pelestarian nilai – nilai adat dan sosial budaya masyarakat serta kearipan lokal desa.
Perspektif Keuangan :
1. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengelolaan anggaran keuangan di lingkup
Perangkat Daerah, sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga pada akhirnya dapat
dipertanggungjawabkan (akuntable).
2. Meningkatkan kwalitas pelaporan keuangan dan penyelenggaraan program dan kegiatan
secara tepat waktu (sesuai dengan jadwal pelaksanaan).
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017, dengan
berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) SKPD, maka
rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Tanah Bumbu pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
6 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
Belanja Tidak Langsung
Yakni Belanja Pegawai :
1. Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Tunjangan
2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja
Belanja Langsung
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini merupakan program rutin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Tanah Bumbu bertujuan untuk menjamin kelancaran pelayanan
Kantor. Adapun rincian kegiatan program adalah sebagai berikut :
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraan Dinas / Operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Penyedian Bahan Bacaan dan Perarturan Perundang Undangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini bertujuan untuk terpeliharanya gedung kantor atau asset pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu serta terlengkapinya sarana dan prasarana kantor
dengan rincian kegiatan program adalah sebagai berikut :
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pengadaan Meubeleur
Program penigkatan disiplin aparatur
Program ini bertujuan untuk mendukung kelancaran tugas aparatur dan disiplin
berpakaian, dengan kegiatan program adalah sebagai berikut :
-. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan
dalam pembangunan, dengan harapan meningkatnya kwalitas lembaga dan
organisasi masyarakat di desa, adapun rincian kegiatan program adalah sebagai
berikut :
7 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
Lomba LPM Berprestasi Tingkat Kabupaten
Pelatihan Kades Posyandu
Lomba TTG dan Pembinaan Pemanfaat TTG
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelatihan Pengurus SPP
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Program ini mendukung kebijakan mempermudah akses usaha ekonomi
masyarakat (UEM), menguatkan fungsi lembaga perekonomian masyarakat, dan
pemenuhan kebutuhan dasar Rumah Tangga Miskin. Adapun tujuannya adalah
untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat,pengembangan lembaga
ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat miskin. Adapun rincian kegiatan
program adalah sebagai berikut :
Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
Pelatihan Pengembangan Dan Penguatan Kelembagaan Posyantek dan
wartek
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga
Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Program ini mendukung kebijakan meningkatkan pembinaan sistem partisipatif,
pengembangan keswadayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa
dalam pembangunan desa serta pelestarian nilai – nilai adat dan sosial budaya
masyarakat serta kearifan lokal desa. Adapun rincian kegiatan program adalah
sebagai berikut :
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga
Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Program ini mendukung kebijakan meningkatkan fungsi kapasitas
penyelenggaraan pemerintahan desa terkait dengan kapasitas sumber daya
aparatur pemerintahan desa dengan tujuan meningkatkan kwalitas
penyelenggaraan pemerintahan desa, adapun rincian kegiatan program sebagai
berikut :
8 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen
Pemerintahan Desa
Penyelenggaraan Proses Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan
Pelantikan BPD
Pembinaan, Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa
Bimtek Pengisian Buku Administrasi Desa
Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa
Secara lengkap Program dan Kegiatan tahun anggaran 2017 adalah
sebagaimana tertuang pada Table 3.1 berikut ini;
1 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Tanah Bumbu
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kineja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 ( N )
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)
Lokasi Detail
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 22 1 22 01 00 00 BELANJA TIDAK LANGSUNG Kab.Tanbu 12 bulan 3,313,625,762
60 bulan
12 bulan 3,313,625,762
2 07 2 07 01 01 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat ketersediaan layananan Administrasi Perkantoran
100% 2,714,954,100
100%
100%
2,840,950,000
2 07 2 07 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya rekening kantor Kab.Tanbu 12 bln 60,795,000
APBD 60 bln
12 bln 65,000,000
2 07 2 07 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / Operasional
jumlah kendaraan dinas / operasional terpelihara
Kab.Tanbu 14 unit 96,250,000
APBD 14 unit
14 unit 100,000,000
2 07 2 07 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
Kab.Tanbu 12 bln 221,385,000
APBD 60 bln
12 bln 225,000,000
2 07 2 07 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
Kab.Tanbu 25 Unit 10,800,000
APBD 25 Unit
25 Unit 11,000,000
2 07 2 07 01 01 10 Penyediaan Alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kab.Tanbu 12 bln 60,000,000
APBD 60 bln
12 bln 70,000,000
2 07 2 07 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakdan penggandaan
Kab.Tanbu 12 bln 56,000,000
APBD 60 bln
12 bln 60,000,000
2 07 2 07 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengka pan kantor yang tersedia
Kab.Tanbu 20 unit 50,000,000
APBD 77 unit
15unit 75,000,000
2 07 2 07 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan Kab.Tanbu 12 bln 2,280,000
APBD 48 bln
12 bln 2,500,000
2 07 2 07 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan Logistik Kantor
Kab.Tanbu 0 -
APBD 36 bln
12 bln 30,000,000
2 07 2 07 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman
Kab.Tanbu 550 ok 37,000,000
APBD 550 ok
550 ok 50,000,000
2 07 2 07 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kab.Tanbu 44 ok 650,000,000
APBD 298 ok
44 ok 650,000,000
2 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
2 07 2 07 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS
Kab.Tanbu 728
orang/bln 1,282,450,000
APBD 3640 orang/bln
728 orang/bln
1,282,450,000
2 07 2 07 01 01 22 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah
Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dalam Daerah
Kab.Tanbu 234 ok 168,840,000
APBD 2008 ok
234 ok 200,000,000
2 07 2 07 01 01 23 Penyediaan Alat dan bahan Kebersihan Kantor
Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor
Kab.Tanbu 12 bln 19,154,100
APBD 60 bln
12 bln 20,000,000
2 07 2 07 01 02 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur
Kab.Tanbu 100% 235,000,000
100%
100% 150,000,000
2 07 2 07 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
tersedianya kendaraan dinas Kab.Tanbu 0 -
APBD 6 unit
2 unit 35,000,000
2 07 2 07 01 02 10 Pengadaan Meubeuler Jumlah meubelair yang tersedia Kab.Tanbu 70 set/bh 35,000,000
APBD 146 set/bh
1 set/bh 15,000,000
2 07 2 07 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara
Kab.Tanbu 2 unit 200,000,000
APBD 6 unit
1 unit 100,000,000
2 07 2 07 01 03 3. Program peningkatan disiplin aparatur.
Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai
Kab.Tanbu 100% 30,000,000
100%
100% 30,000,000
2 07 2 07 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian hari tertentu Kab.Tanbu 90 set/org 30,000,000
APBD 450 set/org
90 set/org 30,000,000
2 07 2 07 01 05 4.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi
100% -
100%
100% 40,000,000
2 07 2 07 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah SDM Aparatur terlatih Kab.Tanbu o -
APBD 30 orang
10 orang 40,000,000
2 07 2 07 01 06 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan
100% -
100%
100% 35,000,000
2 07 2 07 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan realisasi kinerja
Kab.Tanbu o -
APBD 184 Lap keg
46 Lap keg 35,000,000
2 07 2 07 01 15 6. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
Persentase Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan
Kab.Tanbu 26,79% 490,000,000
84,97%
84,97% 490,000,000
2 07 2 07 01 15 01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Meningkatnya kuwalitas lembaga dan organisasi masyarakat di desa
Kab.Tanbu 100 org 85,000,000
APBD 544 orang
100 org 85,000,000
2 07 2 07 0 1
15 02 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Teknis dan masyarakat
Kab.Tanbu 144 org 50,000,000
APBD 720 org
144 org 50,000,000
2 07 2 07 0 1
15 08 Fasilatasi Pelatihan peningkatan masyarakat desa mandiri energi
Meningkatnya fartisifasi masyarakat desa dalam mandiri energi
Kab.Tanbu 0 -
APBD 144 org
0 -
2 07 2 07 0 1
15 09 Lomba LPM Berprestasi tingkat kabupaten
Terpilihnya LPM berprestasi Kab.Tanbu 10 LPM 50,000,000
APBD 50 LPM (*11
org) 10 LPM
50,000,000
3 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
2 07 2 07 0 1
15 10 Pelatihan Kader Posyandu Jumlah Peserta Pelatihan Kader Posyandu
Kab.Tanbu 50 org 50,000,000
APBD 290 org
50 org 50,000,000
2 07 2 07 0 1
15 13 Lomba TTG dan pembinaan Pemanfaat TTG
Terpilihnya pemenang lomba Kab.Tanbu 10
Kelompok 150,000,000
APBD 40 Kelompok (*3
org) 10
Kelompok 150,000,000
2 07 2 07 0 1
15 14 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Dokumen laporan monitoring dan evaluasi Peningkatan keber dayaan masyarakat perdesaan
Kab.Tanbu 3 Dokumen 30,000,000
APBD 6 Dok
1 Dok 30,000,000
2 07 2 07 0 1
15 15 Pelatihan Pengurus SPP Jumlah peserta pelatihan pengurus SPP
Kab.Tanbu 108 orang 50,000,000
APBD 432 org
108 orang 50,000,000
2 07 2 07 01 15 pembentukan lembaga adat istiadat di desa
Jumlah Lembaga Adat yang dibentuk
Kab.Tanbu 10
Lembaga adat
25,000,000
APBD 40 Lembaga
adat
10 Lembaga
adat
25,000,000
2 07 2 07 01 16 7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang dikembangkan
9,43%
280,000,000 23,58%
23,58%
200,000,000
2 07 2 07 01 16 02 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa
Jumlah desa peserta pelatihan manajemen badan usaha milik desa
Kab.Tanbu 210
org(70desa) 100,000,000
APBD 280 desa
210 org(70desa)
100,000,000
2 07 2 07 01 16 07 Monotoring, evaluasi dan pelaporan Dokumen Monitoring Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Kab.Tanbu 1 Dok 35,000,000
APBD 8 Dok
1 Dok 35,000,000
2 07 2 07 01 16 08 Fasilitasi Lomba dan Pemanfaatan TTG
Jumlah Peserta Lomba TTG Kab.Tanbu 0 -
APBD 3 kelompok
0 -
2 07 2 07 01 16 10 Pelatihan Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Posyantek dan wartek
Jumlah peserta Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Posyantek dan wartek
Kab.Tanbu 1 lembaga 30,000,000
APBD 2
Lembaga/wartek
0 -
2 07 2 07 01 16 11 Sosialisasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Rumah Tangga (PUERT)
Jumlah Peserta Sosialisasi (PUERT)
Kab.Tanbu 10 PUERT 35,000,000
APBD 40 PUERT
10 PUERT 35,000,000
2 07 2 07 01 16 12 Pengelolaan Manajemen Pasar Desa
Jumlah peserta pelatihan manajemen Pasar Desa
Kab.Tanbu 10 Pasar
Desa 50,000,000
APBD 30 Pasar Desa
0 -
2 07 2 07 01 16 13 Pelatihan Pengembangan BUMDES Jumlah Peserta bumdes yang dikembang
Kab.Tanbu 3 BUMDES 30,000,000
APBD 12 BUMDES
3 BUMDES 30,000,000
2 07 2 07 01 17 8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
Persentase Partisipasi masyarakat dalam membangun desa
3,74% 1,000,000,000
6,35%
6,35% 1,050,000,000
2 07 2 07 01 17 01 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
Terbinanya Kelompok Masyarakat Membangun Desa
Kab.Tanbu 10
Kelompok (LPM)
100,000,000
APBD 40 Kelompok
(LPM) * 11 org
10 Kelompok
(LPM)
100,000,000
2 07 2 07 01 17 04 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Dokumen Monitoring Peningka tan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
Kab.Tanbu 3 Dokumen 100,000,000
APBD 10 Dokumen
1 Dokumen 100,000,000
4 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
2 07 2 07 01 17 05 Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa
Terfasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa
Kab.Tanbu 0 -
APBD 10 Desa (*1000
org)
0 -
2 07 2 07 01 17 06 Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga
Terbinanya Pemberdayaan kesejahteraan keluarga
Kab.Tanbu 325 650,000,000
APBD 1625 Org
325 650,000,000
2 07 2 07 01 17
Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan
Terbinanya Masyarakat Dalam Bidang Membangun Kawasan Perdesaan
Kab.Tanbu 0 -
APBD 12 desa
4 desa 50,000,000
2 07 2 07 01 17 07 Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Jumlah desa yang berprestasi Kab.Tanbu 10 Desa 150,000,000
APBD 40 Desa
10 Desa 150,000,000
2 07 2 07 01 18 9. Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa.
Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes
28,24% 4,683,000,000
56,47%
56,47% 2,063,000,000
2 07 2 07 01 18 03 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
Jumlah peserta Pelatihan aparatur Pemerintah desa
Kab.Tanbu 864 org 250,000,000
APBD 4032 org
864 org 250,000,000
2 07 2 07 01 18 05 Penyelenggaraan proses pemilihan dan pelantikan kepala desa dan pelantikan BPD.
Jumlah pemilihan kepala desa dan pelantikan BPD
Kab.Tanbu 80 org 3,120,000,000
APBD 263 org
47 orang 500,000,000
2 07 2 07 1 18 08 Pembinaan, Penyusunan dan pendayagunaan data profil desa
Jumlah Peserta Pelatihan pendayagunaan data profil desa
Kab.Tanbu 144 orang 288,000,000
APBD 576 orang
144 orang 288,000,000
2 07 2 07 01 18 07 Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa
Meningkatnya Kapasitas Aparatur pemdes
Kab.Tanbu 0 -
APBD 144 org
0 -
2 07 2 07 01 18 09 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa
Jumlah Desa peserta pembinaan pengelolaan administrasi desa
Kab.Tanbu 144org 100,000,000
APBD 144org
144org 100,000,000
2 07 2 07 1 18 10 Bimtek Pengisian Buku Administrasi Desa
Jumlah Perserta Bimtek Kab.Tanbu 144 Org 125,000,000
APBD 576 org
144 Org 125,000,000
2 07 2 07 01 Pembinaan pengelolaan keuangan Desa
Jumlah desa yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan
Kab.Tanbu 308 org 800,000,000
APBD 1232 org
308 org 800,000,000
12,746,579,862
10,212,575,762
1 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
BAB IV
PENUTUP
4.1 CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun Rencana 2017 disusun dengan berpedoman kepada RPJMN,RPJP
Provinsi,RKPD Provinsi,RPJMPD Kabupaten,RPJM Kabupaten,RKPD Kabupaten Tanah
Bumbu,Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016 – 2021. Renja tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS)
dan APBD Tahun 2017.
4.2 KAIDAH PELAKSANAAN
Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 memperhatikan Kaidah – Kaidah Pelaksanaan
sebagai berikut :
1. Memperhatikan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Tahun lalu
2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
3. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai
4. Memperhatikan keberlanjutan dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait
dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat Perangkat Daerah, sebagai wujud
nyata dan tanggungjawab Pemerintah dalam membangun daerah.
4.3 RENCANA TINDAK LANJUT
Dimasa mendatang, perkembangan kehidupan masyarakat,khususnya masyarakat
di perdesaan berjalan dengan dinamis dan berkelanjutan.seiring dengan kemajuan teknologi
informasi yang sangat cepat. Dalam arti bahwa kompleksitas permasalahan masyarakat
semakin berkembang dan tingkat kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik akan semakin
meningkat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu berperan
aktif melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu di Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa. Dengan Lahirnya undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa, segenap elemen Pemerintahan,Kelembagaan, dan Masyarakat desa dituntut untuk
lebih aktif dalam membangun dan memajukan desa.
Filosofi dari pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya desa mandiri dengan
dasar/fundamen pada keberdayaan Pemerintahan Desa,Kelembagaan Desa,Keberdayaan
kehidupan sosial (Manusia dan Komunitas), Kelestarian nilai-nilai budaya,kemandirian
2 Renja Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
perekonomian masyarakat desa (penanggulangan kemiskinan dan pengangguran),
kelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan keberdayaan masyarakat di bidang Teknologi
berbasis Teknologi Tepat Guna (TTG).
Dengan memperhatikan perihal diatas, maka rencana tindak lanjut (sebagai
langkah proaktif) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu yang
dapat dilaksanakan ke depan adalah :
1. Secara Internal, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui peningkatan
kapasitas aparatur terkait dengan pemberdayaan masyarakat (dengan mengikuti
pendidikan dan pelatihan/diklat,seminar,workshop,in house training).
2. Secara Kelembagaan, meningkatkan pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui
penetapan skala prioritas pada program dan kegiatan dengan mengacu :
a. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021
b. Isu-isu strategis yang berkembang dimasyarakat
c. Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
3. Secara Eksternal, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (dalam hal ini
Kementrian Desa dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementrian
Dalam Negeri), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Perangkat Daerah terkait
dalam lingkup Kabupaten Tanah Bumbu, serta Lembaga/Instansi lainnya, dalam rangka
sinkronisasi dan optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Tanah
Bumbu.
Batulicin, ...... Maret 2016
Top Related