MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 208 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI KEGIATAN PENILAIAN MANAJEMEN
KESELAMATAN PENYELENGGARA JASA ANGKUTAN TAHUN 2019
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanah Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KP 799 Tahun 2017 tentang
Penilaian Manajemen Keselamatan Penyelenggara Jasa
Angkutan, maka perlu ditetapkan Keputusan Menteri
Perhubungan tentang Pembentukan Tim Penilai Kegiatan
Penilaian Manajemen Keselamatan Penyelenggara Jasa
Angkutan Tahun 2019;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756);
- 2 -
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 799 Tahun
2017 tentang Penilaian Manajemen Keselamatan
Penyelenggara Jasa Angkutan;
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI KEGIATAN PENILAIAN
MANAJEMEN KESELAMATAN PENYELENGGARA JASA
ANGKUTAN TAHUN 2019.
: Membentuk dan menetapkan Tim Penilai kegiatan Penilaian
Manajemen Keselamatan Penyelenggara Jasa Angkutan
Tahun 2019, atau Transportation Safety Management Award
(TSMA) dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
: Tim Penilai kegiatan Penilaian Manajemen Keselamatan
Penyelenggara Jasa Angkutan Tahun 2019 sebagaimana
dimaksud pada Diktum PERTAMA bertugas:
1. PENANGGUNG JAWAB
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan
Penilaian Manajemen Keselamatan Penyelenggara Jasa
Angkutan Tahun 2019.
2. PENGARAH
a. memberikan arahan berupa saran dan masukan
terhadap pelaksanaan kegiatan Penilaian
Manajemen Keselamatan Penyelenggara Jasa
Angkutan Tahun 2019; dan
b. meneliti dan memberikan koreksi untuk
penyempurnaan pelaksanaan kegiatan Penilaian
Manajemen Keselamatan Penyelenggara Jasa Angkutan Tahun 2019.
3. KETUA PELAKSANA
a. menyampaikan hasil pelaksanaan Kegiatan
Penilaian Manajemen Keselamatan Penyelenggara
Jasa Angkutan Tahun 2019; dan
b. bertanggung jawab dan melaporkan hasil
pelaksanaan tugas kepada Menteri Perhubungan
melalui Sekretaris Jenderal Kementerian
Perhubungan.
- 3 -
4. TIM PENILAI
a. Koordinator
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan
pelaporan hasil kegiatan kepada penanggung
jawab kegiatan pelaksanaan Penilaian Manajemen
Keselamatan Penyelenggara Jasa Angkutan Tahun
2019.
b. Sekretaris
1) menyiapkan bahan rapat dan mengikuti
pembahasan pelaksanaan kegiatan Penilaian
Manajemen Keselamatan Penyelenggara Jasa
Angkutan Tahun 2019;
2) menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan
menyiapkan pelaksanaan kunjungan lapangan
(visiting assessment);
3) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penilaian
manajemen keselamatan penyelenggara jasa
angkutan Tahun 2019 Kepada Ketua.
c. Anggota
1) melakukan penilaian self-assessment yang telah
diisi oleh peserta penilaian.
2) melakukan kunjungan lapangan (visiting
assessment) terhadap penyelenggara jasa
angkutan dalam rangka penilaian berdasarkan
Pedoman Penilaian.
3) mengkompilasi hasil penilaian self-assessment
dan lapangan berdasarkan Pembobotan Kriteria
Terhadap Hasil Kunjungan Lapangan (visiting
assessment) sesuai dengan jadwal yang
ditentukan.
4) menyiapkan usulan calon pemenang sebagai
Penyelenggara jasa transportasi Terbaik (unggulan
1, unggulan 2, dan unggulan 3) untuk masing-
masing moda transportasi.
- 4 -
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
: Tim Penilai sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA
melaksanakan tugas sejak mulai bulan Oktober sampai
dengan bulan Desember 2019.
: Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Tahun Anggaran 2019 Pusat Pengelolaan
Transportasi Berkelanjutan Nomor DIPA-SP DIPA
022.01.1.649174/2019.
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Oktober 2019
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :1. Menteri Perhubungan;2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;4. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Perhubungan;5. Pelaksana Pengelola Anggaran (DIPA) Tahun 2019 PPTB;6. Anggota Tim Yang Bersangkutan.
.sesuai dengan aslinya
JO HUKUM,
BiJI HERPRIARSONO
- 5 -
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 208 TAHUN 2019
TENTANG
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI
KEGIATAN PENILAIAN MANAJEMEN
KESELAMATAN PENYELENGGARA JASA
ANGKUTAN TAHUN 2019
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KEGIATAN PENILAIAN MANAJEMEN KESELAMATAN PENYELENGGARA JASA ANGKUTAN TAHUN 2019
I. PENANGGUNG JAWAB
Menteri Perhubungan
II. PENGARAH
A. Koordinator
B. Anggota
Sekretaris Jenderal
1. Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
III. KETUA PELAKSANA
Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan
IV. TIM PENILAI
A. KOORDINATOR
Kepala Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Sarana Dan Prasarana
Transportasi;
B. SEKRETARIS
Kepala Sub Bidang Tata Kelola Kualitas Pelayanan Prima Sarana dan
Prasarana Transportasi Darat, Perkeretaapian dan Penunjang.
C. ANGGOTA
1. Kepala Sub direktorat Manajemen Keselamatan (Direktorat
Sarana Transportasi Jalan);
Kepala Sub direktorat Keselamatan Kapal (Direktorat Perkapalan
dan Kepelautan);
2 .
- 6 -
3. Kepala Subdirektorat Standardisasi Kelaikudaraan dan
Pengoperasian Pesawat Udara (Direktorat Kelaikudaraan dan
Pengoperasian Pesawat Udara);
4. Kepala Sub direktorat Audit dan Inspeksi Keselamatan (Direktorat
Keselamatan Perkeretaapian);
5. Capt. Ari Wibowo, S.SiT, MM, M.Mar (Kepala Seksi Keselamatan
Kapal Penumpang dan Kapal Penangkap Ikan);
6. Udi Tito Priyatna (Kepala Seksi Standardisasi Kelaikudaraan);
7. Gunawan (Subdit Manajemen Keselamatan);
8. Akhmad Yaskur (Direktorat Sarana KA);
9. Risky Hariwahyudi (Direktorat Sarana KA);
10. Urip Usmono (Tenaga Ahli Penerbangan);
11. Achmad Wildan (Investigator LLAJ);
12. Aleik Nurwahyudy (Investigator Pelayaran);
13. Lucky Bindri (Investigator Perkeretaapian);
14. Ir. Tundjung Inderawan, M.Si, IPU (Anggota Dewan Pembina
MASKA);
15. Ir. Ateng Aryono, MBA (Sekretaris Jenderal DPP ORGANDA);
16. Budhi Halim (INSA);
17. Capt. Witono Suprapto (INSA);
18. Capt.Syahwin Hamid (Ketua Bidang Kepelabuhan, Kenavigasian
dan Keselamatan GAPASDAP);
19. Bayu Sutanto (Ketua Penerbangan Berjadwal INACA);
20. Toto Soebandoro (Ketua Bidang Teknik dan Operasi Penerbangan
Berjadwal INACA);
21. Drs. Suripno, MSTr (dosen dan tenaga ahli keselamatan
transportasi Institut Transportasi dan Logistik Trisakti).
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI
Top Related