KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN
Pembebasan Bea Masukdalam rangka
Penanaman Modal
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Tugas dan Fungsi DJBC
•merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tugas
•penyiapan perumusan kebijakan kementerian keuangan di bidang kepabeanan dan cukai;
•pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;
•penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kepabeanan dan cukai; dan
•pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai.
Fungsi
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Implementasi Fungsi DJBC
• memberikan fasilitas perdagangan (peningkatan arus barang dan perdagangan) sehingga dapat menekan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan menciptakan iklim perdagangan yang kondusif.
Trade Facilitator
• memberikan dukungan kepada industri dalam negeri sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam pasar internasional.
Industrial Assistance
• mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor.
Revenue Collector
• melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang dilarang atau dibatasi yang dapat mengganggu kesehatan dan keamanan serta moralitas
Community Protector
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Fasilitas Fiskal
Kewenangan Menkeu
Berdasarkan UUDIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Fasilitas Fiskal (cont’d)
UU Kepabeanan
UU No.10 th.1995 jo UU No.17 th.2006
Pembebasan Bea Masuk
Keringanan Bea Masuk
Penangguhan Bea Masuk
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Fasilitas Fiskal (cont’d)
UU APBN 2012
UU No.22
th.2011BMDTP
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 (PMK-176) tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012 (PMK-76).
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
176/PMK.011/2009
Fasilitas Pembebasan Bea Masuk.
Subjek o Industri Manufaktur;o Industri Jasa (lampiran 176/PMK.011/2009).
Objek o Mesin;o Barang dan Bahan (hanya industri
manufaktur).
Syarat Subjek Dalam rangka Pembangunan atau Pengembangan industri.
Syarat Objek o belum diproduksi di dalam negeri;o sudah diproduksi di dalam negeri namun
belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
o sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
176/PMK.011/2009 (cont’d)
Lampiran 176 o Pariwisata dan Kebudayaan;o Transportasi/perhubungan (transportasi publik);o Pelayanan Kesehatan Publik;o Pertambangan;o Konstruksi;o Industri Telekomunikasi;o Kepelabuhan.
Permohonan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
176/PMK.011/2009 (cont’d)
Pembangunan Pengembangan Industri
Mesin Ya Ya Manufaktur dan Jasa
Barang dan
BahanYa
Ya apabila menambah
kapasitas ≥30%Manufaktur
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
176/PMK.011/2009 76/PMK.011/2012
Tidak dirinci jenis barang per pelabuhan, yang tercantum dalam Keputusan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk.
Dirinci jenis barang per pelabuhan, yang tercantum dalam Keputusan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk.
Pelabuhan Pemasukan
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
176/PMK.011/2009 76/PMK.011/2012
Tidak ada sanksi bagi perusahaan yang tidak melaporkan realisasi impor.
Ada sanksi aministratif bagi perusahaan yang tidak melaporkan realisasi impor;
Sanksi administratif tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Laporan Realisasi Impor
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
176/PMK.011/2009 76/PMK.011/2012
Pengawasan tidak diatur secara terperinci.
Pengawasan pada saat pemberian Keputusan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan saat penggunaannya, dilakukan BKPM (tidak menghilangkan kewenangan DJBC);
Pengawasan pada saat impor dilakukan oleh DJBC.
Pengawasan
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Pemindahtanganan Mesin
Dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk yang terutang dalam hal:Setelah 5 (lima) tahun;Sebelum 5 (lima) tahun kepada penerima
fasilitas;Force majeure;Ekspor.
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
176/PMK.011/2009 76/PMK.011/2012
Dapat dilakukan sebelum 5 (lima) tahun, dengan membayar bea masuk dan bunga 2% per bulan apabila ditujukan kepada bukan penerima fasilitas.
Dilakukan setelah 2 (dua) tahun dan sebelum 5 (lima) tahun dengan membayar bea masuk apabila kepada bukan penerima fasilitas.
Pemindatanganan Mesin (cont’d)
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
176/PMK.011/2009 76/PMK.011/2012
Tidak diatur tentang Nilai Ekonomis.
Dalam hal force majeure namun masih memiliki Nilai Ekonomis, wajib membayar bea masuk.
Pemindatanganan Mesin (cont’d)
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
176/PMK.011/2009 76/PMK.011/2012
Dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk yang terutang dalam hal: Force majeure; Ekspor.
Selain hal tersebut di atas, dianggap penyalahgunaan.
Tidak dapat dipindahtangankan kecuali force majeure;
Dapat diekspor kembali atau dilakukan pemusnahan.
Pemindahtanganan Barang dan Bahan
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
176/PMK.011/2009 76/PMK.011/2012
Tidak diatur tentang Nilai Ekonomis.
Dalam hal force majeure dan pemusnahan namun masih memiliki Nilai Ekonomis, wajib membayar bea masuk.
Pemindatanganan Barang dan Bahan (cont’d)
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Pemindahtanganan
Pemindahtanganan atas Mesin dan/atau Barang dan Bahan dilakukan setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan;
Permohonan pemindahtanganan atas Mesin dan/atau Barang dan Bahan diajukan oleh Perusahaan penerima fasilitas kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan sebelum dilakukan pemindahtanganan.
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Achtung!
Pemotongan kuota pada saat impor berdasarkan jumlah unit barang, bukan berdasarkan nilai barang (nilai barang hanya bersifat perkiraan);
Impor barang harus melalui pelabuhan pemasukan yang telah ditunjuk dalam Keputusan Pembebasan Bea Masuk;
Ketentuan Larangan, Pembatasan dan/atau Tata Niaga Impor wajib dipenuhi pada saat impor.
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Subdirektorat PembebasanDirektorat Fasilitas Kepabeanan
Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
Telepon 021-4890308 Ext 326 atau 505Faksimili 021-4701736
http ://www.beacukai.go.id
Subdirektorat PembebasanDirektorat Fasilitas Kepabeanan
Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
Telepon 021-4890308 Ext 326 atau 505Faksimili 021-4701736
http ://www.beacukai.go.id
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
terima kasih
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Top Related