i
PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS
PENGAWAS DAERAH (MPD) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS
(Studi: MPD Kota Surakarta)
NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Oleh:
YONART NANDA DEDY KURNIAWAN
NIM: C.100.110.142
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013
ii
HALAMAN PENGESAHAN
Naskah Publikasi Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada
Hari : Senin
Tanggal : 22 Juli 2013
Pembimbing I
(Septarina Budiwati, S.H., M.H.)
Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)
iii
SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya
Nama : Yonart Nanda Dedy Kurniawan
NIM : C.100.110.142
Alamat : Jl. Arjuna VII No. 1 Wonokarto-Wonogiri
Jenis : SKRIPSI
Judul : PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS
PENGAWAS DAERAH (MPD) BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN
NOTARIS (Studi: MPD Kota Surakarta)
Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:
1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan
karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak penyimpanan, mengalih mediakan/ mengalih formatkan,
mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya,
serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis
kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap
mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menenggung secara pribadi tanpa melibatkan
pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas
pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat
digunakan sebagaimana semestinya.
Surakarta, 9 Juli 2013
Yang membuat pernyataan,
(Yonart Nanda Dedy Kurniawan)
NIM. C.100.110.142
iv
PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS
PENGAWAS DAERAH (MPD) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS
(Studi: MPD Kota Surakarta)1
Oleh : Yonart Nanda Dedy Kurniawan2
ABSTRAK
Notaris mempunyai kewenangan hukum untuk pembuatan akta otentik. Guna
meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris maka dikeluarkanlah suatu
peraturan baru yang berlaku bagi Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Seiring dengan adanya
pertanggungjawaban Notaris kepada masyarakat dalam menjalankan tugasnya,
maka haruslah dijamin dengan adanya suatu pengawasan dan pembinaan.
Pengawasan Notaris dilakukan dengan melibatkan beberapa unsur yaitu pihak
ahli dari unsur akademisi, unsur pemerintah, dan dari unsur Notaris.
Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan
Notaris yang dilakukan oleh MPD Kota Surakarta, kinerja Notaris Kota Surakarta
berdasarkan hasil pengawasan Notaris oleh MPD Kota Surakarta, dan untuk
mengetahui hambatan yang dihadapi MPD Kota Surakarta dalam melaksanakan
pengawasan Notaris di wilayahnya.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengawasan Notaris oleh MPD
Kota Surakarta antara lain: melakukan pemeriksaan protokol Notaris, melakukan
pembinaan dan penyuluhan, memberikan persetujuan/izin sehubungan dengan
kepentingan proses peradilan pidana untuk memanggil dan memeriksa Notaris
berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Kinerja Notaris Kota Surakarta antara lain:
Notaris Kota Surakarta kurang tertib dalam pembuatan dan pelaporan protokol
Notaris, keberadaan Notaris yang tidak diketahui kedudukan/alamat kantornya,
dan Notaris yang jarang berada dikantor sehingga sulit untuk menemuinya.
Hambatan-hambatan yang dialami MPD Kota Surakarta antara lain: kurangnya
sarana dan prasarana yang memadai, keterbatasan waktu para anggota MPD Kota
Surakarta yang sibuk dengan tugas pokok masing-masing, anggaran yang terbatas,
MPD tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang
melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris.
Kata Kunci: Pengawasan, Pembinaan, Notaris.
1 Skripsi, Pembimbing I : Septarina Budiwati, S.H., M.H., dan Pembimbing II : Shallman,
S.E., S.H., M.M., M.Kn. 2 NIM : C.100.110.142, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
v
THE APPLICATION OF NOTARY SUPERVISION BY THE BOARD OF
LOCAL SUPERVISOR BASED ON ACT NO. 30 IN 2004
CONCERNING WITH NOTARY POST
(Study of Surakarta Board Of Local Supervisor)3
By Yonart Nanda Dedy Kurniawan4
Abstract
Notary has legal authority to issue authentic deed. In the effort to improve the
quality and quantity of notary in general, a new regulation has been issued for
notary namely Act No. 30 in 2004 concerning with notary post. Along with
notary’s accountability in their duty before public, there must be a supervision and
improven in their duty. Notary supervision is carried out by involving such
elements as expertises, scholars, government as well as notary themselves.
This study aims to find out the applicatoin of notary supervision conducted by
surakarta board of local supervisor, notary’s performance as assessed by the
board, and to find out some barriers faced by the board in supervising the notary
within its jurisdiction.
The analysis of study showed the application of notary supervision by surakarta
board of local supervisor like supervising the notary protocol, giving counselling
and guidance, giving permission in connection with any concerns with court to
call and examine the deeds that the notary have issued. The notary’s performances
assessment showed that the notary in the city were less disciplined in making and
reporting the notary protocol, some notaries were unclear in their residence and
office, and some of them were often out of their office so that it was difficult to
encounter them. Some barriers the board encountered were less sufficient facility,
time limitation of the local house of representative members as they were busy in
their own business, limitedly allocated budget, and the powerlessness of the board
in sentencing some notaries who outbroke the Act No. 30 in 2004 concerning with
notary post.
Keywords: supervision, guidance, notary.
3 Skripsi, Pembimbing I : Septarina Budiwati, S.H., M.H., dan Pembimbing II : Shallman,
S.E., S.H., M.M., M.Kn. 4 NIM : C.100.110.142, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Seperti yang diketahui, pada era globalisasi saat ini, lembaga
Notariat memegang peranan yang penting dalam setiap proses pembangunan,
karena Notaris merupakan suatu jabatan yang menjalankan profesi dan
pelayanan hukum serta memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para
pihak, terutama dalam hal kelancaran proses pembangunan.
Notaris sebagai pejabat umum, merupakan salah satu organ negara
yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan
umum kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan akta otentik sebagai
alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang
keperdataan.5
Seiring dengan adanya pertanggungjawaban Notaris kepada
masyarakat dalam menjalankan tugasnya, maka haruslah dijamin dengan
adanya suatu pengawasan dan pembinaan oleh pihak lain secara terus menerus
agar tugas dan kewenangan Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang
mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan
kewenangan atau kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dan
masyarakat.
Didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Lembar Negara
Nomor 117, Tambahan Berita Negara Nomor 4432 tentang Jabatan Notaris
(UUJN), menentukan bahwa Lembaga Pengawas yang berwenang
5 N.G. Yudara, 2006, Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar
Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia), Makalah
disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta: Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, hal. 72.
7
menjalankan fungsi pengawsan dan pembinaan disebut Majelis Pengawas
Notaris (MPN).
Majelis Pengawas Notaris dibagi secara berjenjang tergantung
dengan tugas dan wewenang masing-masing, yaitu terdiri atas:
1. Majelis Pengawas Daerah (MPD), dibentuk dan berkedudukan di
kabupaten atau kota;
2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dibentuk dan berkedudukan di ibukota
propinsi;
3. Majelis Pengawas Pusat (MPP), dibentuk dan berkedudukan di ibukota
Negara.6
Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya berwenang melakukan
pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk
menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan
pelanggaran hukum terhadap peraturan Jabatan Notaris.7
Pengawasan Notaris dilakukan dengan melibatkan beberapa unsur
yaitu pihak ahli dari unsur akademisi, unsur pemerintah, dan dari unsur
Notaris itu sendiri. Tujuan dibentuknya Majelis Pengawas Notaris di tiap kota
atau kabupaten dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan
hukum secara langsung bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.
Berdasarkan uraian diatas, maka perlu digali lebih dalam lagi
mengenai segala sesuatu yang terkait dengan tugas dan kewenangan serta
kewajiban yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Notaris khususnya Majelis
6 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 68.
7 Habib Adjie, 2005, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum
Pengaturan Notaris, Renvoi, No. 28, Th. III, hal. 130.
8
Pengawas Daerah (MPD) kota Surakarta. Maka berdasarkan latar belakang
tersebut, penulis ingin mengambil judul penelitian tentang “PELAKSANAAN
PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH
(MPD) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS (Studi: MPD Kota Surakarta)” sebagai
judul penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) ini.
B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah
Dalam pembahasan penelitian (skripsi) tentang pengawasan Notaris
ini, penulis membatasi masalah berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan
Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Surakarta Periode 2012-
2015 berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas,
maka dapat dirumuskan suatu permasalahan-permasalahan yang akan diteliti,
yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Notaris yang dilakukan oleh MPD
Kota Surakarta?
2. Bagaimana kinerja Notaris Kota Surakarta berdasarkan hasil pengawasan
Notaris oleh MPD Kota Surakarta?
3. Hambatan apa saja yang dihadapi MPD Kota Surakarta dalam
melaksanakan pengawasan Notaris di wilayahnya?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
9
1. Tujuan Penelitian
Setiap kegiatan penelitian apalagi penelitian ilmiah selalu
memiliki tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai
penulis dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Notaris yang dilakukan
oleh MPD Kota Surakarta.
b. Untuk mengetahui kinerja Notaris Kota Surakarta berdasarkan hasil
pengawasan Notaris oleh MPD Kota Surakarta.
c. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi MPD Kota Surakarta
dalam melaksanakan pengawasan Notaris di wilayahnya.
2. Manfaat Penelitian
Manfaat atau keuntungan yang didapatkan dari penelitian
(skripsi) ini adalah sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan
sumbangan pemikiran, pengetahuan, dan penggambaran yang nyata
mengenai pelaksanaan pengawasan Notaris oleh MPD Kota Surakarta.
b. Manfaat Praktis
Dengan penulisan karya ilmiah (skripsi) ini diharapkan dapat
digunakan sebagai bahan masukan baik bagi penulis sendiri maupun
bagi para pembaca khususnya mengenai pelaksanaan pengawasan
Notaris oleh MPD Kota Surakarta dan diharapkan hasil penelitian ini
dapat membantu pihak-pihak yang terkait mengenai pelaksanaan
pengawasan Notaris.
10
D. Kerangka Pemikiran
Notaris sebagai Pejabat Umum yang satu-satunya memiliki
kewenangan untuk membuat akta otentik, adalah lembaga kepercayaan yang
tidak boleh terlepas dari rambu-rambunya, yaitu Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004, Lembar Negara Nomor 117, Tambahan Berita Negara Nomor
4432 tentang Jabatan Notaris (UUJN). UUJN tersebut digunakan sebagai
dasar acuan oleh lembaga Notaris dalam pelaksanaan tugas dan
wewenangnya.
Pengertian Notaris berdasarkan Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), menyebutkan bahwa
“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik
dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud Undang-Undang ini”.
Notaris sebagai salah satu profesi hukum tidak luput dari kesalahan
kesalahan yang pada akhirnya akan melibatkan seorang pengemban profesi
Notaris pada pelanggaran UUJN maupun Kode Etik. Untuk itu diperlukan
suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan
terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada
peraturan jabatan Notaris yang berlaku, bahkan merupakan suatu hal yang
wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.8
Sebagai konsekwensi yang logis seiring dengan adanya tanggung
jawab Notaris pada masyarakat, maka perlu adanya mekanisme pengawasan
yang terus menerus terhadap Notaris di dalam menjalankan tugas dan
kewenangannya.
8 Liliana Tedjosaputro, 1994, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana,
Yogyakarta: Bigraf Publishing, hal. 4.
11
Pengawasan terhadap profesi Notaris dilakukan oleh Majelis
Pengawas Notaris yang dibentuk sebagai perwujudan dari Pasal 67 UUJN.
Pembentukan Majelis Pengawas Notaris dimaksudkan untuk meningkatkan
pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.
Karena pada faktanya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang banyak
dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan kewenangan dan jabatannya
mulai dari penyimpangan-penyimpangan yang bersifat administratif maupun
penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian materiil pada
masyarakat pengguna jasa Notaris.
Untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan baik maka telah
disusun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas,
wewenang dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris (MPN), antara lain
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan
Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan
Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
Majelis Pengawas Notaris;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris, dan;
12
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta
dan Pemanggilan Notaris.
Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang dibentuk berdasarkan Pasal
69 ayat (1) UUJN, merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan
kewajiban untuk melaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di
daerah yaitu di wilayah kabupaten atau kota. Dalam jenjang pengawasan dan
pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris,
MPD merupakan tingkatan pertama atau jenjang pertama yang melaksanakan
wewenang tersebut.
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian Deskriptif Analitis. Deskriptif penelitian ini, terbatas pada usaha
mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana
adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil
penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif, tentang
keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki,9 yaitu faktor-faktor yang
menghambat Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Surakarta dalam
melaksanakan pengawasan Notaris diwilayahnya.
Sedangkan istilah analitis mengandung makna mengelompokkan,
menghubungkan, membandingkan data-data yang diperoleh baik dari segi
9 Hadari Nawawi, 1996, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, hal. 31.
13
teori maupun dari segi praktek,10
yaitu mengumpulkan data-data primer
yang ada pada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Surakarta, terkait
dengan faktor- faktor yang mengahambat proses pengawasan MPD Kota
Surakarta, kemudian dianalisis untuk memecahkan masalah yang timbul.
2. Metode Pendekatan
Metode Pendekatan yang dipergunakan yaitu pendekatan Yuridis
Empiris. Adalah Pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan
peraturan yang berlaku di masyarakat, dilakukan dengan meneliti data
sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan
penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan. 11
Pendekatan Yuridis Empiris adalah penelitian yang berusaha
menghubungkan antara Norma Hukum yang berlaku dengan kenyataan
yang ada di masyarakat. Penelitian berupa studi empiris berusaha
menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya
hukum.
3. Lokasi Penelitian
Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis
melakukan penelitian dengan mengambil lokasi dalam hal ini dilakukan di
kantor sekertariat Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Surakarta,
dengan pertimbangan lokasi tersebut tersedia data yang penulis butuhkan
guna penyusunan karya ilmiah ini.
4. Populasi dan Sampel
a. Populasi
10 Hadari Nawawi, Loc. Cit.
11 Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, hal. 52.
14
Populasi dalam penelitian ini adalah, keseluruhan dari obyek
pengamatan yang ada sangkut pautnya dengan pelaksanaan
pengawasan Notaris yaitu dari seluruh anggota MPD Kota Surakarta
yang berjumlah sembilan orang.
b. Sampel
Sampel adalah, bagian dari populasi yang dianggap mewakili
populasinya.12
Adapun sampel yang akan diwawancarai dalam
penelitian ini adalah tiga orang dari seluruh anggota MPD Kota
Surakarta yang meliputi:
1) Satu orang narasumber dari unsur Pemerintah;
2) Satu orang narasumber dari unsur Akademisi, dan;
3) Satu orang narasumber dari unsur Notaris.
5. Metode Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan dalam Penelitian ini meliputi Data
Sekunder dan Data Primer. Data Sekunder merupakan penelitian
kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan
Bahan Pustaka, yang merupakan Data Sekunder, yang berhubungan
dengan judul dan pokok permasalahannya. Sedangkan Data Primer
merupakan data yang diperoleh dari penelitian yang ada di lapangan.
a. Data Sekunder, di bedakan dalam:
1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat
yang merupakan peraturan perundang-undangan,13
dan terdiri dari:
12
Burhan Ashshofa, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 79. 13
Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hal.141.
15
a) Staatblad Nomor. 1860 Nomor. 3 mengenai Peraturan Jabatan
Notaris;
b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris;
c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata
Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan
Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis
Pengawas Notaris;
d) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris;
e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat
dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Notaris, dan;
f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang
Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis
bahan hukum primer yaitu:
a) Buku-buku ilmiah
b) Makalah
16
b. Data Primer, pengumpulan data dilakukan dengan cara:
Mengadakan wawancara secara terstruktur, yaitu melakukan
wawancara secara mendalam dan terstruktur dengan Anggota Majelis
Pengawas Daerah (MPD) Kota Surakarta dari Unsur Pemerintah, dari
Unsur Akademis dan dari Unsur Notaris.
6. Metode Analisis Data
Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisa
dengan menggunakan Metode Kualitatif yang lebih menekankan
analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada
dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan
logika ilmiah.14
Dilakukan berdasarkan disiplin ilmu hukum dengan
memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan. Kemudian
dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan hukum
yang berkaitan dengan Pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis
Pengawas Daerah (MPD) Kota Surakarta.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan pengawasan Notaris oleh MPD Kota Surakarta
Pembentukan MPD Kota Surakarta adalah merupakan implementasi
dari pasal 67, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
(UUJN), yang mensyaratkan bahwa diperlukannya pembentukan suatu badan
yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap Notaris di daerah-daerah.
Badan pengawasan Notaris yang dimaksud adalah Majelis Pengawas Pusat
14
M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press, hal.133.
17
(MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Daerah
(MPD).
MPD Kota Surakarta yang berkedudukan hukum di wilayah kota
Surakarta dengan beralamat kantor di Jl. Slamet Riyadi No. 18, Surakarta.
Kantor sekertariatan MPD Kota Surakarta masih menginduk pada Rumah
Tahanan kelas I Surakarta.
MPD Kota Surakarta Periode 2012-2015 dilantik pada tanggal 15
Oktober 2012 bertempat di aula Hotel Muria, Semarang-Jawa Tengah, oleh
MUQOWIMUL AMAN, Bc. IP, SH., selaku Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah, dalam
acara “Pengambilan Sumpah Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN)
Wilayah Jawa Tengah”.15
MPD Kota Surakarta Periode 2012-2015 dilantik berdasarkan surat
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Tengah Nomor : W9.1353.KP.11.05 Tahun 2012 Tentang Pembentukan
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Surakarta. Bersamaan dengan surat
keputusan tersebut, dilantik pula nama-nama anggota MPD Kota Surakarta
untuk periode masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dimulai pada tanggal 15
Oktober 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015.
Anggota-anggota MPD Kota Surakarta tersebut terdiri dari 9
(sembilan) orang. Kemudian, berdasarkan rapat pembentukan pengurus MPD
15
Kantor Wilayah Jawa Tengah, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kamis 08 November
2012 12:28 WIB: Pengambilan Sumpah Jabatan Mpdn Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah,
dalam http://jateng.kemenkumham.go.id/berita/berita-utama/479-pengambilan-sumpah-jabatan-
mpdn-kanwil-kemenkumham-jawa-tengah, diunduh Rabu 29 Mei 2013 pukul 13.20.
18
Kota Surakarta pada tanggal 12 Nopember 2012 yang bertempat di Aula
Rumah Tahanan Kelas I Surakarta, para anggota secara aklamasi mengangkat:
1. Ketua : Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.
(unsur akdemisi)
2. Wakil Ketua : (1) DANNIE FIRMANSYAH, Amd.IP., S.Sos., M.H.
(unsur pemerintah)
(2) TOTO SUSMONO HADI S.H., M.H.
(unsur Notaris)
3. Anggota : (1) H. PONCO WIBOWO, S.H., SPn.
(unsur pemerintah)
(2) UMI SYAMSIYAH, S.H.
(unsur pemerintah)
(3) MUHAMMAD BUDIMAN, S.H.
(unsur Notaris)
(4) Septarina Budiwati, S.H., M.H.
(unsur akdemisi)
(5) WINIH RESPATI, S.H.
(unsur Notaris)
(6) PRANOTO, S.H., MH.16
(unsur akdemisi).
Sampai dengan bulan April tahun 2013 ini, MPD Kota Surakarta
mengawasi sekitar 75 (tujuh puluh lima) Notaris yang tersebar diseluruh
16
Berita Acara Pembentukan Pengurus MPD Kota Surakarta Periode 2012-2015. (terlampir).
19
wilayah kota Surakarta.17
Menurut Sunarto, selaku Koordinator Notaris se-
wilayah eks Karesidenan Surakarta yang mengatakan di sela-sela acara
“Seminar dan Launching Program Magister Kenotariatan” Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Sabtu (23/2/2013), bahwa jumlah
Notaris di wilayah eks karesidenan Surakarta berkisar antara 300 (tiga ratus)
Notaris.18
Berdasarkan tanggal Surat Keputusan Pengangkatan Notaris
diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Daerah Jawa Tengah, jumlah Notaris Kota Surakarta di tinjau dari tehun ke
tahun sebagaimana terdaftar di MPD Kota Surakarta, dapat terlihat dalam
tabel berikut ini:
Tabel 1. Daftar anggota Notaris Kota Surakarta
per Tahun (s/d April 2013)
No Tahun Pengangkatan Notaris Jumlah Notaris Keterangan
1 Di atas 1998 11 SK Pengangkatan
Notaris yang tidak
terdaftar di MPD
sebanyak 6 Notaris
2 1999 9
3 2000 4
4 2001 7
5 2002 11
6 2003 7
7 2004 3
8 2005 4
9 2006 5
10 2007 4
11 2010 1
12 2012 3
Jumlah 75 Notaris
Sumber : MPD Kota Surakarta
17
Buku Daftar Anggota Ikatan Notaris Indonesia Kota Surakarta. (terlampir). 18
Okezone.com, Sabtu, 23 Februari 2013 14:08 WIB: Jebolan Notaris Syariah di Surakarta
Masih Hitungan Jari, dalam http://kampus.okezone.com/read/2013/02/23/373/766415/jebolan-
notaris-syariah-di-surakarta-masih-hitungan-jari, diunduh Selasa 28 Mei 2013 pukul 21:45.
20
Menurut bapak Toto Susmono Hadi, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua
II, MPD Kota Surakarta yang berasal dari unsur Notaris, pelaksanaan
pengawasan Notaris yang dilakukan oleh MPD kota Surakarta salah satunya
adalah dengan melaksanakan kegiatan pemeriksaan rutin setiap 1 (satu) tahun
sekali ke kantor-kantor Notaris se-Surakarta, yaitu antara lain melakukan
pemeriksaan protokol Notaris meliputi:
1. Identitas Notaris;
2. Sarana kantor Notaris;
3. Jumlah karyawan;
4. Pemeriksaan buku-buku reportorium:
a. Daftar akta;
b. Uji petik akta/Minut;
c. Daftar surat dibawah tangan yang disahkan;
d. Daftar surat dibawah tangan yang dibukukan;
e. Nama penghadap/klapper dari daftar akta;
f. Nama penghadap/klapper dari daftar surat dibawah tangan yang
disahkan;
5. Pengiriman double reportorium dan register;
6. Penyerahan protokol berumur 25 tahun atau lebih;
7. Pemeriksaan keadaan penyimpanan akta;
8. Lain-lain.19
Menurut ibu Umy Syamsiyah, S.H., selaku anggota MPD Kota
Surakarta yang berasal dari unsur Pemerintah, MPD Kota Surakarta
19 Wawancara dilakukan dengan bapak Toto Susmono Hadi, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua
II MPD Kota Surakarta yang berasal dari unsur Notaris, pada tanggal 30 April 2013.
21
melaksanakan kegiatan pemeriksaan rutin setiap 1 (satu) tahun sekali di
kantor-kantor Notaris se-Surakarta yang berjumlah 75 Notaris. Tugas
pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD Kota Surakarta tersebut dalam
pelaksanaannya di bagi menjadi 3 (tiga) tim kecil, dimana masing-masing tim
terdiri dari 3 (tiga) anggota yang mewakili 3 (tiga) unsur, yaitu:20
Bagan 1. Pembagian Tugas Pemeriksaan
Protokol Notaris MPD Kota Surakarta
Sumber : MPD Kota Surakarta
Selain melakukan pengawasan, MPD Kota Surakarta juga melakukan
kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada para Notaris Kota Surakarta agar
dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya dapat sesuai dengan UUJN maupun
peraturan perundang-undangan yang lain sehingga tidak merugikan Notaris
sendiri maupun masyarakat pengguna jasa Notaris.21
Namun menurut bapak Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn., selaku
salah satu Notaris di wilayah Surakarta menuturkan bahwa dalam pelaksanaan
pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan MPD Kota Surakarta dirasa belum
optimal, terutama pembinaan dalam bidang etika Notaris. Sedangkan
20
Wawancara dilakukan dengan ibu Umy Syamsiyah, S.H., selaku anggota MPD Kota
Surakarta yang berasal dari unsur Pemerintah, pada tanggal 7 Mei 2013. 21
Wawancara dilakukan dengan ibu Umy Syamsiyah, S.H., Loc. Cit.
MPD Kota Surakarta
(9 Anggota)
Tim I
Tim II
Tim III
Unsur
Akademisi
(1 orang)
Unsur
Notaris
(1 orang)
Unsur
Notaris
(1 orang)
Unsur
Akademisi
(1 orang)
Unsur
Pemerintah
(1 orang)
Unsur
Pemerintah
(1 orang)
Unsur Pemerintah
(1 orang)
Unsur Akademisi
(1 orang)
Unsur Notaris
(1 orang)
22
pembinaan yang dilakukan MPD Kota Surakarta baru seputar pembinaan
dalam bidang substansi pembuatan akta atau administrasi, itupun dalam
pelaksanaannya jarang dilakukan.22
Sedangkan menurut ibu Septarina Budiwati, S.H., M.H., selaku
anggota MPD Kota Surakarta yang berasal dari unsur Akademisi, dengan
berlakunya UUJN yang menggantikan PJN, maka mekanisme pengawasan
Notaris berubah tidak lagi dilakukan Pengadilan, melainkan telah dilimpahkan
kepada MPD, sehingga berimplikasi pada pelaksanaan pengawasan yang
sedikit longgar dan tidak tegas sebagaimana pengawasan yang dulu dilakukan
Pengadilan yang notabene merupakan institusi angker dan tegas.23
Dengan pengawasan yang dilakukan MPD khususnya MPD Kota
Surakarta yang terkesan kurang tegas tersebut mengakibatkan tidak sedikit
Notaris-Notaris di Surakarta yang menganggap remeh terhadap MPD Kota
Surakarta sehingga menghambat dalam proses pengawasan.24
Ibu Septarina Budiwati, S.H., M.H juga menuturkan bahwa dalam
pelaksanaan Pengawasan Notaris oleh MPD Kota Surakarta kurang berjalan
dengan maksimal, hal ini antara lain disebabkan karena kesibukan para
anggota MPD Kota Surakarta dengan pekerjaan pokok masing-masing yang
tidak bisa ditinggal sehingga kerap dalam penyusunan jadwal pemeriksaan
Notaris mengalami kekacauan. Para Notaris juga kadang tidak siap untuk
diperiksa oleh MPD Kota Surakarta sesuai jadwal yang telah ditentukan.
22
Wawancara dilakukan dengan bapak Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn., selaku Notaris di
wilayah Surakarta, pada tanggal 5 Juli 2013. 23
Wawancara dilakukan dengan ibu Septarina Budiwati, S.H., M.H., selaku anggota MPD
Kota Surakarta yang berasal dari unsur Akademisi, pada tanggal 10 Mei 2013. 24
Wawancara dilakukan dengan ibu Septarina Budiwati, S.H., M.H., Loc Cit.
23
Tugas MPD Kota Surakarta yang lain berdasarkan Pasal 66 ayat (1)
UUJN adalah memberikan persetujuan/izin kepada penyidik, penuntut umum,
atau hakim, sehubungannya dengan kepentingan proses peradilan pidana
untuk memanggil dan memeriksa Notaris Kota Surakarta berkaitan dengan
akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan
Notaris. MPD Kota Surakarta juga dapat memberikan persetujuan kepada
Penyidik untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau surat-surat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan
Notaris yang notabene merupakan arsip yang bersifat rahasia.
Mekanisme pemanggilan Notaris oleh pihak Penyidik Kepolisian,
penuntut umum, atau hakim dengan status sebagai saksi/tersangka dalam
perkara tertentu adalah terlebih dahulu pihak Penyidik mengirimkan surat
Permohonan Izin Melakukan Pemeriksaan Notaris kepada MPD diwilayah
Notaris yang dipanggil berkedudukan. Atas dasar surat panggilan dari
Penyidik tersebut, kemudian MPD membentuk satu tim kecil yang
beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari masing-masing unsur (unsur
Notaris, Unsur Akademisi, dan Unsur Pemerintah) untuk memanggil dan
memeriksa Notaris yang bersangkutan berkaitan dengan duduk perkara yang
dijelaskan dalam surat panggilan Penyidik tersebut.25
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran terhadap akta
yang dibuat Notaris tersebut, maka MPD dapat memberikan persetujuan
kepada pihak Penyidik untuk memanggil Notaris yang bersangkutan.
Sebaliknya, jika dalam pemeriksaan yang dilakukan MPD tidak diketemukan
25
Ibid.
24
pelanggaran dalam pembuatan akta, maka MPD dapat menolak permohonan
pihak Penyidik untuk memanggil Notaris yang bersangkutan.26
Namun sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 pada tanggal 28 Maret 2013,
tentang Pengujian Pasal 66 ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris, pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum
atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang
dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris saat
ini tidak perlu lagi harus meminta persetujuan dari MPD.
Mahkamah dalam amar putusan yang dibacakan langsung oleh Ketua
Mahkamah Konstitusi (MK) M. Akil Mochtar menyatakan frasa “dengan
persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan
Notaris bertentangan dengan UUD 1945.27
Frasa yang dibatalkan oleh Mahkamah itu sebelumnya dianggap oleh
Pemohon bertentangan dengan prinsip “persamaan kedudukan di dalam
hukum” bagi setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali notaris,
sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Mahkamah pun dalam pertimbangan hukumnya menyatakan proses
peradilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil
dokumen-dokumen dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk
hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang
26
Ibid. 27
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Selasa, 28 Mei 2013 | 18:16 WIB: Pemanggilan
Notaris untuk Proses Peradilan Tidak Perlu Persetujuan Majelis Pengawas Daerah, dalam
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=8517#.Udm-fVsXESX.
Diunduh Senin, 8 Juli 2013 pukul 02.30.
25
dibuatnya yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas
Daerah merupakan kelompok pengaturan yang seharusnya tidak mengandung
perlakuan berbeda yang bertentangan dengan prinsip equal protection
sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD
1945 yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan
pemerintahan.28
Dalam prakteknya Putusan MK ini belum sepenuhnya dilaksanakan
oleh para pihak yang bersangkutan. Sampai bulan Mei atau 2 (dua) bulan
setelah Putusan MK tersebut dibacakan, masih terdapat surat-surat yang
masuk ke MPD Kota Surakarta dari pihak penyidik perihal permintaan izin
untuk pemanggilan Notaris.
Berdasarkan data yang masuk ke MPD Kota Surakarta Periode 2012-
2015, jumlah Notaris Kota Surakarta yang dipanggil oleh pihak Penyidik
Kepolisian dapat terlihat dari tabel dibawah ini:
Tabel 2. Daftar Surat Masuk/Panggilan Dari Pihak Penyidik
MPD Kota Surakarta Periode 2012-2015
No Bulan Notaris Panggilan
Dari Keterangan
1 Nopember
2012 LIA FANTY, S.H
POLRESTA
SURAKARTA
07-11-2012
Diizinkan mengambil
fotokopi Minuta Kuasa
Menjual No. 27
2 Desember
2012 RIFA’I SIREGAR, S.H
POLRESTA
SURAKARTA
20-12-2012
Diizinkan melakukan
pemeriksaan
3
Januari
2012
ZAINUL ARIFIN BUDI, S.H
POLRESTA
SURAKARTA
13-01-2013
Diizinkan melakukan
pemeriksaan
4 WIDJAJANARTI, S.H
POLRESTA
SURAKARTA
10-01-2012
Diizinkan melakukan
pemeriksaan
28
Ibid.
26
5 ZINUL ARIFIN, S.H
POLRESTA
SURAKARTA
13-01-2013
Diizinkan melakukan
pemeriksaan tetapi yang
bersangkutan tidak hadir
6 Maret
2013 INA MEGAWATI, S.H
BARESKRIM
POLRI
08-03-2013
Diizinkan melakukan
pemeriksaan
7
April
2013
SUNARTO, S.H
POLRES
SUKOHARJO
02-04-2013
Tidak diziinkan karena
pada surat panggilan
pihak Kepolisian tidak
disertai dengan uraian
akta kronologis dalam
akta yang mana, nomor
berapa, tanggal berapa
8 SILVIA TRI BUDI ESTI, S.H
POLRESTA
SURAKARTA
10-04-2013
Tidak diizinkan karena
Notaris yang
bersangkutan sudah
pernah dipanggil oleh
pihak Penyidik pada
kasus yang sama
9
Mei
2013
WATI ADINI, S.H
POLRESTA
SURAKARTA
01-05-2013
Tidak diizinkan karena
pokok pertanyaan dalam
lampiran surat ada dalam
akta dan nomor akta
bukan seperti yang
diminta
10 SUNARTO, S.H
POLRESTA
SURAKARTA
02-05-2013
Diizinkan melakukan
pemeriksaan
11 WIDJAJANARTI, S.H
POLRESTA
SURAKARTA
08-05-2013
Diizinkan melakukan
pemeriksaan
12 ASIH SARI DEWANTI, S.H
POLDA
JATENG
16-05-2013
Diizinkan melakukan
pemeriksaan
13 VINSENSIUS HENRY, S.H
BARESKRIM
POLRI
22-05-2013
Diizinkan melakukan
pemeriksaan
Sumber : MPD Kota Surakarta
B. Kinerja Notaris Kota Surakarta Berdasarkan Hasil Pengawasan Notaris
Oleh MPD Kota Surakarta
Seorang Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya haruslah
sesuai dengan kewenangan, kewajiban dan larangan yang tidak boleh
dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 15, UUJN.
27
Akan tetapi, seorang Notaris merupakan elemen manusia biasa yang
tidak sempurna sehingga dalam tugas jabatannya tidak luput dari kesalahan-
kesalahan yang pada akhirnya akan melibatkan seorang pengemban profesi
Notaris pada pelanggaran UUJN maupun Kode Etik. Sehingga perlu adanya
suatu mekanisme pengawasan yang terus menerus terhadap Notaris di dalam
menjalankan tugas dan jabatannya agar sesuai dengan UUJN.
MPD sebagai pelaksana tugas pengawasan dan pembinaan Notaris
sesuai yang diamanatkan pasal 69 ayat (1) UUJN sering mendapati tidak
sedikit Notaris yang melakukan pelanggaran UUJN dalam melaksanakan
tugas jabatannya.
Menurut bapak Toto Susmono Hadi, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua
II, MPD Kota Surakarta yang berasal dari unsur Notaris, mengatakan bahwa
masih terdapat beberapa Notaris Kota Surakarta yang kurang tertib dalam
pembuatan dan pelaporan protokol Notaris kepada MPD Kota Surakarta setiap
bulannya, seperti daftar jumlah pembuatan akta, daftar jumlah surat dibawah
tangan yang disahkan, daftar jumlah surat dibawah tangan yang dibukukan,
daftar jumlah surat protes, daftar jumlah nama penghadap/klapper, daftar
jumlah wasiat, dll yang wajib dilaporkan seorang Notaris kepada MPD di
setiap bulannya.29
Sementara dari hasil pemeriksaan MPD terhadap Notaris di
Surakarta, belum ada Notaris Kota Surakarta yang melakukan pelanggaran
pidana maupun administratif. Akan tetapi, pernah ada sebuah kasus yang
MPD Kota Surakarta terima dari laporan masyarakat bahwa diduga ada
29
Wawancara dilakukan dengan bapak Toto Susmono Hadi, S.H., M.H., Loc Cit.
28
seorang Notaris yang dituduh memberikan keterangan palsu dalam pembuatan
akta, namun kasus tersebut masih dalam proses pemeriksaan pengadilan dan
belum diputus oleh hakim.30
Walaupun demikian, beliau menyimpulkan bahwa Kinerja Notaris
kota Surakarta berdasarkan hasil pengawasan oleh MPD Kota Surakarta, rata-
rata telah sesuai dengan UUJN, sedangkan untuk beberapa Notaris yang
kurang tertib dalam pelaksanaan tugas jabatannya akan selalu diberikan
pembinaan dan penyuluhan oleh MPD Kota Surakarta.31
Menurut ibu Umy Syamsiyah, S.H., selaku anggota MPD Kota
Surakarta yang berasal dari unsur Pemerintah, pada intinya sependapat dengan
bapak Totok mengenai bentuk-bentuk pelanggaran Notaris, antara lain
terdapat beberapa Notaris dalam pekerjaanya kurang rapi dibidang
administrasinya, akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak dicatat dalam
buku reportorium Notaris atau menggunakan nomor reportorium ganda,
mengenai klapper, banyak nama penghadap (klapper) yang tidak ditulis oleh
Notaris, keberadaan Notaris yang tidak diketahui kedudukan/alamat
kantornya, kantor Notaris yang sering tutup pada saat jam kerja, dan Notaris
yang jarang berada dikantor sehingga sulit untuk menemuinya.32
C. Hambatan yang Dihadapi MPD Kota Surakarta Dalam Melaksanakan
Pengawasan Notaris
30
Ibid. 31
Ibid. 32
Wawancara dilakukan dengan ibu Umy Syamsiyah, S.H., Loc. Cit.
29
Untuk mencapai sebuah praktik pembinaan dan pengawasan yang
ideal, pada prinsipnya pembinaan33
dan pengawasan34
sangat bergantung
kepada bagaimana pembinaan dan pengawasan itu dijalankan. Dengan kata
lain, pelaksanaan pengawasan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan
yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut. Oleh karena itu, langkah-
langkah yang diambil oleh Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan
pembinaan dan pengawasan haruslah dipikirkan secara cermat, dan teliti agar
tepat sasaran.
Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh MPD Kota Surakarta dalam
rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di Kota Surakarta, adalah
dengan menerapkan pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif, yakni
melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dan
melakukan pembinaan terhadap Notaris itu sendiri.
Dalam melaksanakan pengawasan maupun pembinaan Notaris di
Kota Surakarta yang dilakukan oleh MPD Kota Surakarta, pelaksanaannya
tidak selalu berjalan lancar sesuai apa yang diatur dalam UUJN, Permen,
maupun Kepmen tentang Pengawasan Notaris, adapun kendala-kendala yang
harus dihadapi MPD Kota Surakarta dalam melaksanakan fungsi pengawasan
terhadap Notaris di Kota Surakarta, antara lain :
1. Dalam hal sarana dan prasarana, MPD Kota Surakarta sampai saat ini
belum memiliki kantor Sekretariatan yang tetap dan representatif.
33
Pembinaan : Usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk
memperoleh hasil yang lebih baik. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Cet. 3 Edisi III, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 152. 34
Pengawasan : Penilikan dan pengarahan kebijakan, Op Cit, hlm. 79.
30
Sadangkan saat ini kantor sekertariatan MPD Kota Surakarta masih
menginduk pada Rumah Tahanan kelas I Surakarta.
2. Keterbatasan waktu para anggota MPD Kota Surakarta yang terlalu sibuk
dengan pekerjaan atau tugas pokok masing-masing unsur baik sebagai
Dosen, Notaris dan Pegawai Negeri di instansi terkait, sehingga hal
tersebut juga akan menjadi hambatan berkenaan dengan pembagian waktu
antara profesi asal dengan kewajibannya sebagai anggota MPD Kota
Surakarta.
3. Anggaran dari pemerintah untuk operasional MPD Kota Surakarta dalam
melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaannya belum mencukupi
untuk menunjang kegiatan MPD. Dengan anggaran yang minim tersebut,
anggota MPD Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas pengawasannya
dilakukan secara sukarela.
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran
Notaris karena keterbatasan akses. Hal ini dapat terlihat dari minimnya
laporan masyarakat yang masuk di MPD Kota Surakarta. 35
5. Wilayah kerja MPD Kota Surakarta yang meliputi seluruh wilayah Kota
Surakarta yang sangat luas dan jumlah Notaris Kota Surakarta yang cukup
banyak mencapai 75 Notaris, tidak sebanding dengan jumlah anggota
MPD yang hanya berjumlah 9 orang. Hal ini dapat menjadi kendala dalam
pelaksanaan dan pengawasan Notaris.36
35
Wawancara dilakukan dengan bapak Toto Susmono Hadi, S.H., M.H., Loc Cit. 36
Wawancara dilakukan dengan ibu Umy Syamsiyah, S.H., Loc. Cit.
31
6. Kurangnya kesadaran hukum beberapa Notaris Kota Surakarta terutama
ketidaktertiban administratif dalam mengirimkan laporan bulan
reportorium Notaris.
7. Tidak sedikit para anggota MPD Kota Surakarta yang berasal dari unsur
Pemerintah yang di mutasi, atau telah mendekati masa pensiun, sehingga
dalam melaksanakan pemeriksaan Notaris tidak optimal.
8. Ketentuan dalam UUJN maupun peraturan perundang-undangan yang
tidak mengatur kewenangan MPD dalam pemberian sanksi terhadap
Notaris yang melanggar jabatan Notaris mengakibatkan MPD terutama
MPD Kota Surakarta bak macan ompong. Hal ini membuat Notaris sedikit
meremehkan dan tidak memiliki efek gentar terhadap institusi MPD.37
Langkah-langkah yang dilakukan MPD Kota Surakarta untuk
mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain:
1. Sarana prasarana khusunya kantor sekretariatan MPD Kota Surakarta
untuk sementara waktu meminjam ruangan di salah satu sudut bangunan
Rumah Tahanan kelas I Surakarta dan juga meminjam beberapa alat dari
Ikatan Notaris Indonesia (INI).
2. Pembuatan suatu komitmen atau kesepakatan berupa koordinasi dari para
anggota MPD Kota Surakarta untuk meluangkan dan memilih waktu yang
tepat secara bersama-sama berkumpul melakukan pemeriksaan dan
pengawasan Notaris.38
3. Dengan keterbatasan anggaran dari pemerintah, maka para anggota MPD
Kota Surakarta menggunakan dana swadaya dari kantong masing-masing
37 Wawancara dilakukan dengan ibu Septarina Budiwati, S.H., M.H., Loc Cit.
38 Wawancara dilakukan dengan bapak Toto Susmono Hadi, S.H., M.H., Loc Cit.
32
secara sukarela untuk mendanai kegiatan pemeriksaan Notaris meskipun
ada sedikit tambahan anggaran dari pemerintah.
4. memberikan sosialisasi dan membuka akses kepada masyarakat yang ingin
melaporkan segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan tentang
Notaris.39
5. MPD Kota Surakarta dalam hal pemberian sanksi kepada Notaris yang
melanggar jabatan Notaris hanya dalam bentuk teguran lisan saja dan
mencatatnya dalam berita acara pemeriksaan Notaris untuk selanjutnya
dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW).
6. Memberikan pembinaan dan penuluhan tentang perlunya kesadaran hukum
bagi Notaris agar selalu taat dan patuh kepada UUJN maupun peraturan
perundang-undangan yang lain mengenai jabatan Notaris.
7. Jika dalam pemeriksaan Notaris yang dilakukan MPD Kota Surakarta
terdapat anggota yang tidak bisa hadir karena alasan tertentu, maka dapat
digantikan oleh anggota lain. 40
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan bahasan pada bab-bab sebelumnya, maka
dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Notaris yang dilakukan oleh
MPD Kota Surakarta antara lain:
39
Wawancara dilakukan dengan ibu Umy Syamsiyah, S.H., Loc. Cit. 40
Wawancara dilakukan dengan ibu Septarina Budiwati, S.H., M.H., Loc Cit.
33
a. Melakukan kegiatan rutin berupa pemeriksaan protokol Notaris setiap
1 (satu) tahun sekali ke kantor-kantor Notaris se-Surakarta.
b. Pemeriksaan protokol Notaris yang dilakukan oleh MPD Kota
Surakarta tersebut dalam pelaksanaannya terbagi menjadi 3 (tiga) tim
kecil, dimana masing-masing tim terdiri dari 3 (tiga) anggota yang
mewakili 3 (tiga) unsur. Hal ini bertujuan agar dalam pemeriksaan
Notaris lebih efisien dan efektif sehingga akan berjalan dengan baik.
c. melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada para Notaris
Kota Surakarta agar dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya dapat
sesuai dengan UUJN maupun peraturan perundang-undangan yang lain
sehingga tidak merugikan Notaris sendiri maupun masyarakat
pengguna jasa Notaris.
d. Memberikan persetujuan/izin kepada penyidik, penuntut umum, atau
hakim, sehubungannya dengan kepentingan proses peradilan pidana
untuk memanggil dan memeriksa Notaris Kota Surakarta berkaitan
dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam
penyimpanan Notaris serta mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau
surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris
dalam penyimpanan Notaris.
e. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 pada tanggal 28 Maret 2013,
tentang Pengujian Pasal 66 ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris, pemanggilan Notaris oleh penyidik,
penuntut umum atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang
34
berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang
berada dalam penyimpanan Notaris saat ini tidak perlu lagi harus
meminta persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD).
f. Menerima laporan/pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan
Notaris melakukan pelanggaran terhadap UUJN.
2. Kinerja Notaris Kota Surakarta berdasarkan hasil pengawasan Notaris
yang dilakukan MPD Kota Surakarta antara lain sebagai berikut:
a. Masih terdapat beberapa Notaris Kota Surakarta yang kurang tertib
dalam pembuatan dan pelaporan protokol Notaris kepada MPD Kota
Surakarta perbulan, seperti daftar jumlah pembuatan akta, daftar
jumlah surat dibawah tangan yang disahkan, daftar jumlah surat
dibawah tangan yang dibukukan, daftar jumlah surat protes, daftar
jumlah nama penghadap/klapper, daftar jumlah wasiat, dll yang wajib
dilaporkan seorang Notaris kepada MPD di setiap bulannya.
b. beberapa Notaris dalam pekerjaanya kurang rapi dibidang
administrasinya, akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak dicatat
dalam buku reportorium Notaris atau menggunakan nomor reportorium
ganda, mengenai klapper, banyak nama penghadap (klapper) yang
tidak ditulis oleh Notaris.
c. Keberadaan Notaris yang tidak diketahui kedudukan/alamat kantornya,
kantor Notaris yang sering tutup pada saat jam kerja, dan Notaris yang
jarang berada dikantor sehingga sulit untuk menemuinya.
3. Hambatan-hambatan yang dialami MPD Kota Surakarta dalam
melaksanakan pengawasan Notaris diwilayahnya antara lain:
35
a. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.
b. Keterbatasan waktu para anggota MPD Kota Surakarta yang terlalu
sibuk dengan pekerjaan atau tugas pokok masing-masing.
c. Anggaran dari pemerintah yang terbatas.
d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan
pelanggaran Notaris karena keterbatasan akses.
e. Wilayah kerja MPD Kota Surakarta yang meliputi seluruh wilayah
Kota Surakarta yang sangat luas dan jumlah Notaris Kota Surakarta
yang cukup banyak mencapai 75 Notaris
f. Kurangnya kesadaran hukum beberapa Notaris Kota Surakarta.
g. MPD tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap
Notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris.
B. Saran
1. Dengan adanya pengawasan yang dilaksanakan terhadap Notaris, Notaris
hendaknya bisa menjadi seorang pejabat umum yang profesional dalam
jabatannya. Dan melaksanakan tugas dan jabatannya benar-benar
memperhatikan nilai luhur, martabat dan etika serta mematuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Dengan dilakukannya pengawasan terus menerus oleh Majelis Pengawas
Notaris bukan berarti tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang
dilakukan oleh Notaris. Hal ini berpulang kepada Notaris sendiri dengan
kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti
atau berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Tidak kalah pentingnya
36
juga peranan masyarakat untuk selalu mengawasi dan senantiasa
melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya
tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku kepada Majelis
Pengawas Notaris setempat.
3. MPD sebagai ujung tombak dari Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini
MPD Kota Surakarta harus berupaya untuk lebih kreatif dan cermat dalam
melakukan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan sehingga peran
Majelis Pengawas dapat lebih maksimal. Selain sebagai tanggung jawab
dari MPD, Notaris juga dituntut untuk melakukan sosialisasi kepada
masyarakat sehubungan dengan tugas dan kewajiban profesi yang
dijalankan.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Adjie, Habib, 2008, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai
Pejabat Publik, Bandung: PT Rafika Aditama.
Ashshofa, Burhan, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.
Azwar, Azrul, 1996, Pengantar Administrasi Kesehatan, Jakarta: Binarupa
Aksara Publiser.
Gde Muninjaya , A. A, 2004, Manajemen Kesehatan, Jakarta: Kedokteran EGC.
Marzuki, Peter Mahmud, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.
Mertokusumo, Sudikno, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta:
Liberty.
Nawawi, Hadari, 1996, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah
Mada University Press.
37
Notodisoerjo, R. Soegondo, 1982, Hukum Notariat Indonesia; Suatu Penjelasan,
Jakarta: Rajawali.
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, 100 Tahun Ikatan Notaris
Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar Bahasa
Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka.
Syamsudin, M, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali
Press.
Tedjosaputro, Liliana, 1994, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum
Pidana, Yogyakarta: Bigraf Publishing.
Tedjosaputro, Liliana, 1994, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum
Pidana, Yogyakarta: Bigraf Publishing.
Artikel
Adjie, Habib, 2005, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi
Hukum Pengaturan Notaris, Renvoi, No. 28, Th. III.
Jeremiah, 2008, Tesis: Pelaksanaan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas
Daerah Notaris Di Kota Salatiga, Semarang: Program Studi Magister
Kenotariatan Program PascasarjanaUniversitas Diponegoro.
Listantri, Enggar, 2008, Tesis: Pelaksanaan Peran Majelis Pengawas Daerah
Dalam Rangka Upaya Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Notaris Di
Kabupaten Bogor, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan
Program PascasarjanaUniversitas Diponegoro.
Muchsinanto, Bambang, 2007, Tesis: Pelaksanaan Pengawasan Notaris Setelah
Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris Di Kota Batam, Semarang: Program Pasca SarjanaUniversitas
Diponegoro.
Yudara , N.G, Edisi 3 Maret 2006, Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok
Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris
Menurut Sistem Hukum Indonesia), (Makalah disampaikan dalam rangka
Kongres INI di Jakarta), Majalah Renvoi Nomor 10.34.III.
Peraturan Perundang-undangan
Stb. 1860 No. 3, “Reglement op het Notarisambt”.
38
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, Lembar Negara Nomor 117, Tambahan
Berita Negara Nomor 4432 tentang Jabatan Notaris.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan
Pemanggilan Notaris.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,
Pemberhetian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara
Pemerikasaan Majelis Pengawas Notaris.
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis
Pengawas Notaris.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Notaris.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan
Pemanggilan Notaris.
Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia, No. C-HT.03.10-05 tanggal 28 Maret 2005. Perihal
Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris.
Surat Majelis Pengawas Pusat Notaris, Nomor: C-MPPN.03.10-07, Tanggal 01
Juli 2005, Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penggunaan
Buku Reportorium Notaris.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012,
tanggal 28 Maret 2013, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Internet
http://artikata.com/
Kantor Wilayah Jawa Tengah, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kamis 08
November 2012 12:28 WIB: Pengambilan Sumpah Jabatan Mpdn Kanwil
Kemenkumham Jawa Tengah, dalam
http://jateng.kemenkumham.go.id/berita/berita-utama/479-pengambilan-
39
sumpah-jabatan-mpdn-kanwil-kemenkumham-jawa-tengah, diunduh Rabu
29 Mei 2013 pukul 13.20.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Selasa, 28 Mei 2013 | 18:16 WIB:
Pemanggilan Notaris untuk Proses Peradilan Tidak Perlu Persetujuan
Majelis Pengawas Daerah, dalam
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=8
517#.Udm-fVsXESX. Diunduh Senin, 8 Juli 2013 pukul 02.30.
Okezone.com, Sabtu, 23 Februari 2013 14:08 WIB: Jebolan Notaris Syariah di
Surakarta Masih Hitungan Jari, dalam
http://kampus.okezone.com/read/2013/02/23/373/766415/jebolan-notaris-
syariah-di-surakarta-masih-hitungan-jari, diunduh Selasa 28 Mei 2013
pukul 21:45.
Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Republik Indonesia, dalam
http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, diunduh pada hari Rabu
tanggal 29 Mei 2013.
Wikipedia,http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_frasa_idiomatis_dalam_bahasa_In
donesia, diunduh pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013.
Wawancara
Wawancara dilakukan dengan bapak Toto Susmono Hadi, S.H., M.H., selaku
Wakil Ketua II MPD Kota Surakarta yang berasal dari unsur Notaris, pada
tanggal 30 April 2013.
Wawancara dilakukan dengan ibu Septarina Budiwati, S.H., M.H., selaku anggota
MPD Kota Surakarta yang berasal dari unsur Akademisi, pada tanggal 10
Mei 2013.
Wawancara dilakukan dengan ibu Umy Syamsiyah, S.H., selaku anggota MPD
Kota Surakarta yang berasal dari unsur Pemerintah, pada tanggal 7 Mei
2013.
Wawancara dilakukan dengan bapak Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn., selaku
Notaris di wilayah Surakarta, pada tanggal 5 Juli 2013.
Top Related