5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 1/34
KATA PENGANTAR
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 2/34
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 3/34
DAFTAR ISI DAN DAFTAR LAINNYA DI PISAH DALAM
FILE BERBEDA
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 4/34
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 5/34
DAFTAR ISI:
KATA PENGANTAR .......................................................................... i
DAFTAR ISI: ................................................................................... iii
DAFTAR GAMBAR: ....................................................................... vii
DAFTAR TABEL: ........................................................................... viii
1. PENDAHULUAN ....................................................................... 9
1.1. Latar Belakang ......................................................... 9
1.2. Maksud dan Tujuan .............................................. 10
1.3. Ruang Lingkup Pedoman ....................................... 14
1.4. Istilah dan Definisi ................................................. 10
1.5. Acuan Normatif ..................................................... 11
1.6. Kedudukan Pedoman .............................................. 6
2. KETENTUAN UMUM .............................................................. 15
2.1. Arah Kebijakan Kerjasama Luar Negeri Bidang
Penataan Ruang .................................................... 16
2.2. Prinsip dan Kriteria Kerjasama Luar Negeri Bidang
Penataan Ruang .................................................... 18
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 6/34
3.1.1. Kerja Sama Luar Negeri Non-PHLN........ Error!
Bookmark not defined.
3.1.2. Kerja Sama Luar Negeri PHLN ............... Error!
Bookmark not defined.
3.2. Kelengkapan Persyaratan Usulan..... Error! Bookmark
not defined.
3.2.1. Kerja Sama Luar Negeri Non-PHLN........ Error!
Bookmark not defined.
3.2.2. Kerja Sama Luar Negeri PHLN ............... Error!
Bookmark not defined.
4. PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA SAMA LUAR NEGERI .... 27
4.1. Tahap Kerja Sama Luar Negeri .............................. 27
4.1.1. Tahap Persiapan ............Error! Bookmark not
defined.
4.1.2. Tahapan Pengajuan Usulan.. Error! Bookmark
not defined.
4.1.3. Tahap Pasca Persetujuan ..... Error! Bookmark
not defined.
4.2. Pinjaman dan Hibah Luar NegeriError! Bookmark not
defined.
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 7/34
DAFTAR GAMBAR:
Gambar 1 Mekanisme penentuan karakteristik
program PHLN.................... Error! Bookmark not defined. Gambar 2. Alur usulan kegiatan PHLNError! Bookmark not defined.
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 8/34
DAFTAR TABEL:
Tabel 1. Public Sector Linkages ProgramError! Bookmark not defined.
Tabel 2. Project Brief Information Sheet (PBIS)Error! Bookmark not defined. Tabel 3. Form aplikasi untuk Japan's Technical CooperationError! Bookmark not de
Tabel 4. Form aplikasi untuk Japan's Technical CooperationError! Bookmark not de
Tabel 5. Proses seleksi Proyek ICCTF .. Error! Bookmark not defined.
Tabel 6. Jenis kegiatan GFDRR ............ Error! Bookmark not defined.
Tabel 7. Kegiatan REDD........................ Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI DAN DAFTAR LAINNYA DI PISAH DALAM
FILE BERBEDA
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 9/34
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan penataan
ruang yang berkelanjutan maka perlu dibangun kerjasama
dengan berbagai pihak, termasuk dengan negara atau
lembaga kerjasama pembangunan luar negeri. Kegiatan yang
dikerjasamakan dengan mempertimbangkan bahwa
kegiatan-kegiatan strategis tersebut dapat meningkatkan
kinerja pembangunan penataan ruang untuk mencapai
kondisi aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sesuai
dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang.
Kegiatan kerjasama luar negeri dilakukan dalam rangka
menuwujudkan visi penataan ruang yaitu terwujudnya
sinergi pembangunan wilayah yang berkelanjutan berbasis
penataan ruang. Untuk dapat mendapatkan manfaat dari
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 10/34
sama luar negeri yang sesuai serta mengenali ketentuan dan
prosedur dalam melakukan kegiatan kerja sama luar negeri.
Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, perlu adanya
pedoman kerja sama luar negeri sebagai panduan dalam
mempersiapkan dan melakukan kegiatan kerja sama luar
negeri dalam bidang penataan ruang.
1.2 Maksud dan Tujuan
Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam kegiatan
kerja sama luar negeri dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
tugas dan fungsi bidang penataan ruang.
Tujuan pedoman ini adalah untuk meningkatkan
penyelenggaraan kerjasama luar negeri Bidang Penataan
Ruang, baik teknis maupun administratif.
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 11/34
1.4 Istilah dan Definisi Kata Kunci
a. Hubungan dan kerjasama luar negeri adalah segala
kegiatan yang menyangkut aspek regional dan
internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat
pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaganegara, badan usaha, organisasi politik, organisasi
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau Warga
Negara Indonesia.
b. Kerjasama Bilateral adalah kerjasama yang dilakukan
antara dua pemerintahan negara atau Government to
Government (G to G).
c.
Kerjasama Regional adalah kerjasama yang dilakukanoleh negara-negara dalam suatu kawasan atau dalam
satu kepentingan.
d. Kerjasama Multilateral adalah kerjasama yang dilakukan
oleh lebih dari dua negara dan tidak dibatasi oleh suatu
kawasan.
i j i d l h i i
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 12/34
yang harus dibayarkan kembali dengan persyaratan
tertentu.
f. Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik
dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan,
rupiah maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yangdiperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak
perlu dikembalikan.
g. Official Development Assistance (ODA) adalah arus
dana kepada negara-negara berkembang dan kepada
lembaga-lembaga multilateral yang diberikan oleh
lembaga-lembaga resmi, termasuk negara dan
pemerintah atau oleh lembaga pelaksananya, yang
masing-masing transaksinya memenuhi persyaratan
sebagai berikut: (a) dilaksanakan dalam rangka
mempromosikan pembangunan ekonomi dan
kesejahteraan negara-negara berkembang, dan (b)
bersifat lunak dan memiliki elemen hibah sekurang-
kurangnya 35%.
h D f R K i Hib h (DRKH) d l h d f
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 13/34
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah (Pemda).
i. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan (DIPK) Hibah adalah
dokumen yang berisi ringkasan informasi untuk
pengusulan kegiatan yang dibiayai dari hibah.
j. Ex ecuting Agency ( E A) adalah Lembaga Pemerintah,
Kementerian terkait, Pemerintah Daerah yang
melakukan pengajuan usulan program kepada pihak
kerjasama pembangunan dan bertanggung jawab
melaksanakan program.
k. I mplementing Agency ( I A) adalah lembaga termasuk
Pemerintah, masyarakat, sektor swasta dan/atau
lembaga akademis, bekerjasama dengan pihak
pelaksana (EA) bertanggung jawab dalam pelaksanaan di
lapangan terhadap program pendukung. (PERLU
DITAMBAHAN KATA KUNCI : Pelaksana teknis)
l. Letter of Agreement adalah kontrak yang
ditandatangani oleh EA dan Trustee merincikan kondisi
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 14/34
................ BE LUM ADA P ENJE L ASAN .........................
Tambahan seperti yg terdapat dalam istilah perjanjian
dan nota kesepakatan pada bab 4. MOU, LOI , dll
1.5 Landasan Hukum
Pedoman ini disusun berdasarkan:a. Undang-undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang;
b. Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan
Luar Negeri.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah;
e. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor
09/A/KP/XII/2006/1;
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 15/34
h. Perpres 80 tahun 2011
i. Peraturan Menteri Keuangan NO. 151/PMK.05/2011
Tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah
Luar Negeri
Kedudukan Pedoman
............................................................................
Sesuai dengan tata cara urutan landasan hukum
Penggambaran dalam struktur/kedudukan
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 16/34
2. KETENTUAN UMUM
2.1 Arah Kebijakan Kerjasama Luar Negeri Bidang
Penataan Ruang
a. Arah kebijakan dan strategi kerjasama luar negeri bidang
penataan ruang adalah:
b. mendorong peran aktif Indonesia dalam peran global /
international. Seminar international, anggota dalam
Organisasi international, transfer knownledge etc
c. Mengembangan kemitraan dan kerjasama secara
multi/bilateral dalam konten spatial(penataan ruang)
d. Memanfaatkan sumber pembiayaan yang tersedia untuk
peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang
penataan ruang. ( Pelatihan , alternatif pembiayaan)
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 17/34
meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan
penataan ruang sesuai dengan kewenangan
penyelenggaraan penataan ruang.
f. Kegiatan kerjasama luar negeri sebagai salah satu media
kerjasama pembangunan dalam sektor sains, transfer
teknologi dan studi manajemen dari negara-negara
kerjasama pembangunan dengan mempertimbangkan
peningkatan kerjasama internasional dalam mengatasi
global isu
g. Muatan Ampres (amanat presiden) , pointer dimasukkan
- Pointer 1
- Pointer 2
- Pointer 3
- Pointer 4, dsb
4.1.3 Pelaksanaan kegiatan kerjasama
luar negeri mengedepankan prinsip
independen, kesamaan, kerjasama
saling menguntungkan, dan
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 18/34
h. Pelaksanaan kerjasama Luar Negeri dengan skema
pendanaan pinjaman/hibah luar negeri PHLN) dilakukan
jika terdapat keterbatasan pendanaan domestik,
keahlian dan teknologi dan dalam rangka mengurangi
beban hutang negara, maka penekanan kerjasama
adalah pada pendanaan hibah luar negeri.
Prinsip dan Kriteria Kerjasama Luar Negeri
Prinsip kerjasama luar negeri adalah:
1. kerjasama dilaksanakan dengan tetap mengacu pada
prioritas program dan pengembangan bidang penataan
ruang;
2. Kerjasama dilaksanakan atas dasar persamaan kedudukan
yang saling menguntungkan serta tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Kerjasama dilaksanakan dengan memperhatikan
kewenangan dan tanggung jawab bersama.
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 19/34
2. Cakupan regional, kesesuai kelembagaan/bussiness core
3. kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang
merupakan prioritas pembangunan nasional;
4. kegiatan harus mempertimbangkan kemampuan
pelaksanaan;
5. bagi kegiatan yang diusulkan untuk kegiatan kerjasama luar
negeri melalui skema pinjaman hibah luar negeri adalah
bagi kegiatan yang secara teknis dan pembiayaan lebih
efisien untuk dibiayai dari pinjaman dan/ atau hibah luar
negeri; dan
6. hasil kegiatan dapat dioperasikan oleh sumberdaya dalam
negeri dan dapat diperluas untuk kegiatan lainnya.
Prioritas Kerja sama Luar Negeri Bidang Penataan
Ruang
Prioritas kegiatan yang diusulkan untuk kerja sama luar
negeri bidang penataan ruang hendaknya merupakan
pelaksanaan dari amanat dari Undang-Undang No.26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang Kegiatan ini juga mendukung
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 20/34
a. Tercapainya kesesuaian RPJM (nasional dan daerah)
dengan RTRW
b. Tercapainya kesesuaian perwujudan program
pembangunan infrastruktur (terutama infrastruktur PU dan
permukiman) dengan rencana tata ruang wilayah nasional
c. Meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaraan
penataaan ruang
j. Kebijakan Kementerian PU terkait Penataan Ruang
adalah:
a. Mempercepat penyelesaian peraturan perundang-
undangan, standar, pedoman dan manual di bidang
penataan ruang. Hal ini terkait dengan ketersediaan
panduan bagi pengembangan infrastruktur danpermukiman terpadu (hingga saat ini diidentifikasi terdapat
133 pedoman bidang penataan ruang yang sudah
dihasilkan)
b.
Mengefektifkan pembinaan dan pengawasan teknis dalampelaksanaan penataan ruang termasuk dengan
meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang
l h i h d h
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 21/34
d. Mengembangkan prakarsa dan peran serta meningkatkan
rasa memiliki seluruh pemangki kepentingan dalam
percepatan produk pengaturan
e. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pusat dan daerah
serta sinergi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan teknis pelaksanaan penataan ruang.
f. Mendapatkan komitmen berbagai pemangku kepentingan
termasuk masyarakat dalam pelaksanaan Undang-undang
No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
g. Mengembangkan rencana terpadu pengembangan wilayah
di berbagai area.
4.1.4 Renstra Ditjen Penataan Ruang
(DJPR)
k. Renstra Ditjen Penataan Ruang pada dasarnya adalah
produk kebijakan turunan dari RPJMN, disusun sebagai
penjabaran dari RPJMN khusus untuk kewenangan
Ditjen Penataan Ruang. Dari kajian mengenai Renstra
Ditjen Penataan Ruang, ada beberapa catatan yang perlu
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 22/34
c. Pemantapan penyelenggaraan penataan ruang melalui
perwujudan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan
pengawasan.
d. Pengendalian pemanfaatan ruang.
l. Keempat catatan di atas kurang lebih menggambarkan
kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan Ditjen
Penataan Ruang ke depan.
4.1.5 Isu-isu global
m. Yang dimaksud dengan isu-isu global adalah
permasalahan yang mendapatkan perhatian dunia,
terutama dari negara-negara donor. Dalam kontekskerja sama internasional antara negara-negara
berkembang dan negara-negara maju, telah disepakati
permasalahan-permasalahan utama dunia yang akan
diselesaikan melalui kerja sama internasional.Kesepakatan ini dikenal dengan nama Mill enium
Devel opment Goals ( MDG).
f. Sustainable Urban Development
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 23/34
g. Bencana dan perubahan iklim
Bentuk Kerjasama Luar Negeri
Terdapat beberapa bentuk kerjasama luar negeri yang dibedakan berdasark
yang terlibat dan berdasarkan skema pendanaan.
Berdasarkan skema hubungan pihak yang melakukan kerjasama, terdiri dari:
berdasarkan tipologi ( G to B , goverment to bussiness , goverment to NGO (LS
berdasarkan pendanaan kegiatan
Berdasarkan bentuk aktifitas, desain kebijakan, peralatan (teknologi tranfer),
technical cooperation, assistance
a. Kerjasama Bilateral
Kerjasama Bilateral dilakukan antara dua pemerintahan negara atau G
(G to G) . Untuk kerjasama G to G mencakup berbagai aspek penge
ruang. Kerjasama G to G ini dikoordinir langsung oleh Biro KLN, Keme
dimana pemrosesan MoU dan kegiatan-kegiatan teknis lainnya melibat
Kerjasama Bilateral yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan pi
Australia (melalui AUSaid), Amerika Serikat (USAID), China, Jerman (G
dan kerjasama di berbagai sekto; (3) Indonesia-Malaysia-Thailand Gro
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 24/34
New Asian African Strategic Partnership (NAASP), dan lain-lain
kerjasama Regional termuat dalam Lampiran 2.
c. Kerjasama multilateral
Kerjasama ini dilakukan oleh lebih dari dua negara dan tidak dibatasi ol
dari kerjasama ini antara lain kerjasama dengan Lembaga Multilateral:
(ADB); World Bank (WB); Indonesian Climate Change Trust Fund (I
Selatan; Reduction Emission DD (REDD).
d. Kerjasama Lain
Selain ketiga bentuk kerjasama di atas, kerjasama dapat dilakukan deng
dan perusahaan swasta, atau komunitas tertentu, sesuai dengan ke
disepakati kedua belah pihak.
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 25/34
3. KETENTUAN TEKNIS
Materi Teknis Kerjasama Luar Negeri
Tingkatan/level dalam kerjasama
1. Level konten teknis ( subyek, dll )
2. Level pelaksana teknis
3. Level administrasi
perlu menyiapkan materi kerjasama yang memuat hal-hal
sebagai berikut:
(1) Subyek kerjasama
(2) Maksud dan tujuan kerjasama
(3) Obyek kerjasama
(4) Ruang lingkup kerjasama dan kewenangan
(5) Hak, kewajiban dan tanggung jawab
(6) Tata cara pelaksanaan
(7) Pengorganisasian
(8) Pembiayaan
(9) Penyelesaian perselisihan
(10) Perubahan (amandement) kerjasama
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 26/34
Hubungan dan kerjasama luar negeri dapat dilakukan atas
prakarsa dari:
(1) Pihak Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal
Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum
(2) Pihak Asing:
a. Pemerintah Daerah/Pemerintah Negara Bagian
b. Badan/ Lembaga Internasional
c. Badan/Lembaga Negara Asing
d. Lembaga Non Pemerintah / Lembaga Swadaya
Masyarakat Asing
Kelengkapan
Format Penyajian
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 27/34
4. PROSEDUR DAN MEKANISME
KERJASAMA LUAR NEGERI
4.1. Tahap Pangajuan Usulan Kerjasama
Mekanisme kerjasama luar negeri atas prakarsa Pihak
Indonesia, sebagai berikut:
a. Instansi terkait sebagai pemrakarsa melakukan
koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan
mengajukan usulan program kerjasama yang berisi latar
belakang kerjasama, tujuan, sasaran, pertimbangan,
potensi, keunggulan komparatif, dan profil pihak asing
yang akan menjadi mitra kerjasama;
b. Kementerian Luar Negeri selanjutnya memberikan
pertimbangan politis/yuridis kerjasama Luar Negeri
sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia;
c. Kementerian Luar Negeri berdasarkan masukan dari
Perwakilan RI menyediakan informasi yang diperlukan
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 28/34
e. Kementerian Luar Negeri memberitahukan hasil
koordinasi kerjasama dengan pihak asing kepada
instansi terkait.
Mekanisme kerjasama luar negeri atas prakarsa Pihak Asing,
sebagai berikut:
a. Setelah melalui pertimbangan politis/yuridis
Kementerian Luar Negeri secara resmi menyampaikan
tawaran program kerjasama dari perwakilan RI di luar
negeri atau pihak asing kepada instansi terkait;
b. Terhadap tawaran program kerjasama tersebut, instansi
terkait menyampaikan tanggapan diantaranya berupa
usulan program kerjasama, tujuan, sasaran,
pertimbangan, potensi, keunggulan komparatif, dan
profil (wilayah).
c. Usulan program kerjasama dibahas dalam rapat interdep
yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN dan
Kementerian Luar Negeri.
d. Kementerian Luar Negeri menyampaikan hasil rapat
interdep kepada perwakilan RI di luar negeri dan
berkoordinasi dengan Perwakilan Diplomatik dan
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 29/34
4.2. Tahap Persiapan
n. Persiapan usulan kegiatan dilakukan oleh pihak pengusul
dan dapat bekerjasama dengan mitra, dalam hal ini
dilakukan oleh kementerian / lembaga, Bappenas dan
Kementerian Keuangan. Penyiapan proyek meliputi
identifikasi terhadap proyek dan studi kelayakan dari
proyek tersebut. Dalam penyiapan proyek ini koordinasi
dengan pihak mitra kerjasama pembangunan
diperlukan untuk menunjang kelancaran proses
negosiasi.
o. Internal meeting, koordinasi dll, dokumen teknis usulan
Tahap Appraisal
Penjelasan dalam tahapan penilaian. Usulan, format,
monitoring dan hasil/ announcement.
Bagi kegiatan yang didanai melalui mekanisme PHLN,
maka peminjam dalam hal ini Pemerintah Indonesia
mengajukan permintaan pinjaman secara resmi kepada
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 30/34
dimasukkan Pemerintah Indonesia. Hasil penilaian akan
disampaikan kepada Pemerintah negara donor sebagai
bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
p.
Konsep perjanjian disiapkan oleh pihak pengusul besertamitra. Bentuk perjanjian kerjasama akan tergantung
pada bentuk lembaga internasional dan negosiasi yang
dilakukan. Beberapa bentuk perjanjian kerjasama
sebagai berikut:
a. Aggrement atau Memorand um of Under stand i ng ( MoU)
yaitu bentuk perjanjian kerjasama dengan suatu
lembaga internasional formal atau bersifat kenegaraan.
Dalam hal ini bentuk perjanjian kerjasama harus
mengikuti aturan atau format pada lembaga
internasional tersebut.
q. MoU juga digunakan untuk kerjasama dengan lembaga
internasional yang akan melibatkan penempatan tenaga
ahli dalam jangka panjang, dan/atau pemberian
peralatan dalam jumlah besar, bidang kerjasama yang
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 31/34
Disamping itu perjanjian kerjasama tersebut harus
diproses melalui Biro Kerjasama Luar Negeri (KLN).
b. Letter of Intent (LoI) ..... tahapan-tahapan,
skema/format, muatan dan keterkaitan
c.
Exchange of Notes ..... tahapan-tahapan,skema/format, muatan dan keterkaitan
d. Arrangement ..... tahapan-tahapan, skema/format,
muatan dan keterkaitan
e. Technical Arrangement ..... tahapan-tahapan,
skema/format, muatan dan keterkaitan
r. Minutes of Meeting ..... tahapan-tahapan,
skema/format, muatan dan keterkaitan
s. Aid of Memoar ..... tahapan-tahapan, skema/format,
muatan dan keterkaitan
t. Tahapan setelah adanya Perjanjian/Kesepakatan
dalam meregisterasi.
- Penjelasan registerasi keuangan
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 32/34
4.3. Implementasi
u. Setelah perjanjian/kesepakatan pinjaman disepakati dan
ditandatangani oleh kedua negara, penerima pinjaman
selanjutnya melakukan proses implementasi atas proyek
yang sebelumnya diajukan. Proses implementasi
meliputi proses-proses:
1. Tender Pelaksanaan Proyek
Tahapan2, kesiapan dokumen
2. Pelaksanaan Proyek
- Paket/bagian yang akan ditenderkan atau akan
dilaksanakan secara tersendiri.
- Model time schedule/ kurva S
3. Pelaporan Proyek
- Pelaporan secara teknis ( berdasarkan
pengorganisasian).
- EA melaporkan ke Bappenas, Donor
IA melaporkan ke EA
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 33/34
v. Dalam proses implementasi ini, untuk kegiatan dengan
mekanisme PHLN, maka pihak mitra kerjasama
pembangunan akan terlibat dalam kegiatan
pengawasan.
w. 4.4. Monitoring dan Evaluasi
x. Pada setiap penyelesaian proyek akan dilakukan evaluasi
baik oleh pihak donor maupun oleh pihak peminjam.
Penjelasan mengenai proyeksi hasil
yang didapatkan dan keuntungan
dalam pembangunan
Setiap lembaga internasional mempunyai mekanisme
5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 34/34
Top Related