Top Related
Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
2 BAB I · 2019. 7. 18. · (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS wajib melakukan
· 2019. 4. 9. · Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana
2 KPU Pilkada 2015/PKPU... · SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA. BAB
magelangkota.bawaslu.go.id · 2019. 12. 26. · Panwaslu Luar Negeri Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan . Created Date:
jdih.kpu.go.id Nomor 1 Tahun 2019.pdf · Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dimana penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati
2 · kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. 2. Pemilihan Umum atau
mkri.id 1_2016.pdf · pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil