Pembangunan yang dilaksanakan oleh insan Ditjen Cipta Karya sedianya merupakan akumulasi dari proses teknokratik dan partisipatif tanpa melupakan aspek
estetika dan kebermanfaatan, sehingga setiap infrastruktur yang dibangun oleh Ditjen Cipta Karya merupakan interpretasi lengkap dari kebutuhan masyarakat
dan memenuhi prinsip dasar teknis yang dipersyaratkan.
Pada tahun 2015-2019, Ditjen Cipta Karya menghadapi tantangan berat untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dengan indikator kunci 100% akses
aman air minum, 0 % kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi layak. Seluruh stakeholder Ditjen Cipta Karya perlu menyatukan langkah untuk dapat mewujudkan
target tersebut dengan mengedepankan kualitas hasil pembangunan.
Buku “Panduan Kualitas Visual Infrastruktur Bidang Cipta Karya” hadir untuk memberikan panduan pelaksanaan kegiatan pembangunan bagi seluruh insan Ditjen
Cipta Karya. Kami harapkan buku ini menjadi referensi buat kita semua dalam menghadirkan karya-karya infrastruktur yang andal, produktif dan berkelanjutan di
Indonesia. Buku ini membandingkan kualitas visual fisik yang baik dan kurang baik, meskipun secara fungsional telah dimanfaatkan.
Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan buku ini sehingga bisa dimanfaatkan bersama.
Mudah-mudahan buku ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
Selamat berkarya.
INFRASTRUKTUR BERKUALITAS UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Jakarta, Maret 2015
Imam S. Ernawi
Plt. Direktur Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KATA PENGANTAR
6
PENDAHULUAN
8
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 2015 - 2019
13
MANAJEMEN MUTU INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA
17
MENGAPA BUKU INI DIBUAT?
18
SIAPA YANG DAPAT MENGGUNAKAN BUKU INI?
18
RUANG LINGKUP
20
LAMPIRAN
DAFTAR ISI
6
Panduan Kualitas Visual Infrastruktur Bidang Cipta Karya
Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat
dari segi kependudukan maupun pertumbuhan ekonomi. Trend
pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir menunjukkan angka
rata-rata di atas 5%. Sedangkan pertumbuhan penduduk, terutama di
kawasan perkotaan, mengalami pertumbuhan yang signifikan. Situasi
ini memberikan potensi yang besar bagi pembangunan Indonesia di
masa mendatang.
Pertumbuhanyangsignifikantanpadiikutipengelolaanyangbaikdisisi
lain melahirkan persoalan-persoalan yang menurunkan kualitas hidup
di kawasan permukiman. Degradasi lingkungan, merebaknya luasan
kawasan kumuh, dan kemiskinan adalah beberapa contoh persoalan
yang timbul akibat tidak seimbangnya kecepatan pertumbuhan
kawasan dengan daya dukung lingkungannya.
PENDAHULUAN
Dalam rangka mempertahankan kualitas permukiman, pemerintah
melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya meluncurkan berbagai
program pembangunan sejak beberapa tahun ini. Bersama dengan
Pemerintah Daerah dan masyarakat, telah dilaksanakan berbagai
kegiatan bidang Cipta Karya oleh pemerintah dengan hasil yang
beragam.
Salah satu tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur,
terutama bidang Cipta Karya, adalah kualitas pembangunan yang
tidak maksimal sehingga mempengaruhi aspek kebermanfaatan dan
keberfungsian itu sendiri. Kita sering mendengar sarana prasarana
yang dibangun mengalami penurunan kualitas sebelum umur
konstruksinya, sehingga pada banyak tempat berimplikasi pada
tidak termanfaatkannya prasarana dan sarana yang dibangun.
Hal ini tentunya memberikan preseden buruk bagi pembangunan
infrastruktur di Indonesia.
Tantangan pembangunan infrastruktur yang lain adalah transformasi
pembangunan yang berubah dari berorientasi kepada Pemerintah Pusat menjadi
bertumpu kepada Pemerintah Daerah dan inisiatif masyarakat. Perubahan
paradigma ini menuntut Pemerintah Pusat untuk memperkuat aspek pembinaan
dan pengaturan sehingga seluruh kegiatan pembangunan memiliki standar dan
kualitas yang sama sesuai dengan peraturan perundangan yang telah diterbitkan.
Sementara itu, tantangan global yang berkembang saat ini menuntut Indonesia
untuk mampu meningkatkan kualitas layanan infrastruktur seperti pemenuhan
layanan dasar air minum, pemenuhan layanan dasar sanitasi, dan mewujudkan
kota tanpa kawasan kumuh. Agenda lain yang menjadi perhatian adalah
penanganan kawasan perbatasan, penataan kota hijau dan pusaka serta
Pemenuhantargetlayanandasarjugadiikutiolehtuntutanuntukpemenuhanprinsip
pembangunan sesuai dengan komitmen internasional dan regional seperti Rio 20+,
agenda habitat nasional, dan MDG’s. Prinsip pembangunan yang berkelanjutan,
berorientasi lingkungan, inovatif, dan kreatif harus dapat dicerminkan baik dalam
tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan infrastruktur.
Mengamati seluruh tantangan tersebut, maka dirasakan perlu bagi Direktorat
Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
untuk menerbitkan buku “Panduan Kualitas Visual Infrastruktur Bidang Cipta Karya”.
Buku ini sebagai implementasi fungsi pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan
bidang Cipta Karya, baik di pusat ataupun daerah.
meningkatkan pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat.
Buku ini menjadi salah satu persiapan Ditjen Cipta Karya dalam rangka memenuhi
target pemerintah mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan dalam
kerangka keluaran 100-0-100.
Panduan Kualitas Visual Infrastruktur Bidang Cipta Karya
7
8
Panduan Kualitas Visual Infrastruktur Bidang Cipta Karya
Pemerintahan Kabinet Kerja 2014-2019 memiliki visi besar “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong“. Salah satu misi yang ditetapkan dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah meningkatkan kualitas hidup manusia yang kemudian
diterjemahkan dalam salah satu program aksi yaitu “Membangun infrastruktur”.
Dalam dokumen RPJMN 2015-2019, beberapa indikator pembangunan infrastruktur yang relevan dengan upaya
meningkatkan kualitas layanan dasar di kawasan permukiman adalah mewujudkan universal access untuk 100%
layanan air minum dan 100% layanan sanitasi layak. Selain itu program aksi lain adalah mewujudkan kota tanpa
kawasan kumuh di tahun 2019.
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 2015-2019
10
Panduan Kualitas Visual Infrastruktur Bidang Cipta Karya
Penyediaanaksesamanairminummerupakansalahsatuindikatorkunciyangmenjadiacuandalammengukurkualitashidupmasyarakat.DalamMillenniumDevelopment
Goals (MDGs), Pemerintah Indonesia sendiri mentargetkan capaian akses aman air minum mencapai 68,87% di tahun 2015. Sementara itu, perkiraan capaian akses aman
air minum telah mencapai 70,5% di tahun 2014. Pada tahun 2019, pemerintah memasang target 100% akses aman air minum melalui 60% akses perpipaan dan 40% akses
Bukan Jaringan Perpipaan (BJP). Hal ini dapat dicapai dengan beberapa kondisi diantaranya tercukupinya kebutuhan air baku 128 m3/detik, kondisi 100% PDAM yang
sehat, menurunnya tingkat kebocoran hingga 20% serta pemanfaatan idle capacity sebesar 75%.
Strategi yang diterapkan untuk mewujudkan target 100% akses aman air minum diantaranya peningkatan akses aman air minum, peningkatan kemampuan pendanaan,
peningkatan penyediaan air baku, pengembangan dan penerapan NSPK, peningkatan keterlibatan swasta dan masyarakat, serta inovasi teknologi.
11
Panduan Kualitas Visual Infrastruktur Bidang Cipta Karya
Persoalan permukiman kumuh merupakan salah satu persoalan yang muncul akibat pertumbuhan kota yang tidak terkendali. Menurut data dari Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2014 tercatat luasan kawasan kumuh mencapai 10% dari luasan kawasan perkotaan Indonesia atau sebesar 38.431 Ha yang
tersebar di 4.108 titik kawasan permukiman kumuh perkotaan. Pada tahun 2019, pemerintah mentargetkan persentase kawasan kumuh perkotaan sebesar 0% yang
berarti tiap tahun pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas lingkungan kawasan kumuh sebesar 2%.
Pada tahun 2015-2019, pola penanganan kawasan kumuh menerjemahkan amanat UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dimana
pola penanganan terbagi menjadi; (i) pengawasan dan pengendalian; (ii) pemberdayaan masyarakat; (iii) pemugaran; (iv) peremajaan; dan (v) permukiman kembali.
Mengacu pada persoalan yang dihadapi di periode 2010-2014, maka beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan 2015-2019 adalah; (i) belum tersedianya
data dan informasi yang akurat untuk menginformasikan luasan kawasan kumuh yang perlu ditangani; (ii) kemampuan pemerintah daerah yang terbatas sehingga belum
dapat melaksanakan penanganan permukiman kumuh sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; serta (iii) belum
terintegrasinya penanganan kawasan kumuh yang selama ini dilaksanakan sehingga tidak memberikan hasil yang optimal.
12
Panduan Kualitas Visual Infrastruktur Bidang Cipta Karya
Untuk sektor sanitasi, dua sub sektor yang menjadi perhatian adalah pengelolaan air
limbah dan persampahan. Mengacu pada perkiraan capaian air limbah di tahun 2014
yang mencapai 60,61 %, maka terdapat gap sebesar 39,09 % atau kurang lebih 120 juta
jiwa yang harus dipenuhi pada tahun 2019. Pada tahun 2019 diharapkan pelayanan air
limbah mencapai 100%, dimana untuk kawasan perkotaan 95% ditangani melalui Sistem
Pengolahan Air Limbah (SPAL) setempat dan 5 % melalui SPAL terpusat kota. Sedangkan
secara kelembagaan diharapkan seluruh Pemerintah Daerah memiliki lembaga pengelola
air limbah.
Untuk sub sektor persampahan, dari kondisi saat ini sebesar 79,8 % akses pengelolaan sampah
diharapkan mencapai 100% di tahun 2019, dimana untuk kawasan perkotaan diharapkan
50% sudah diolah di pembuangan akhir dan 50% di kelola di sumber serta untuk kawasan
perdesaan 100% terkelola di sumber. Pendekatan yang dilaksanakan di sektor sanitasi
menggunakan pendekatan berbasis masyarakat untuk skala lingkungan atau kawasan, dan
berbasis institusi untuk yang bersakala kota dan regional.
Untuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, maka
diperlukan kualitas fisik kota yang secara visual tertata, aman dan berperspektif lingkungan.
Untuk itu aspek penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan menjadi
salahsatukonsentrasiDitjenCiptaKaryaterutamadalammendukungperwujudanlingkungan
yang layak huni dan berkelanjutan. Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan
Bangunan Gedung akan dilaksanakan melalui beberapa langkah yaitu; (i) tersedianya
payung hukum sebagai acuan penyelenggaraan bangunan gedung; (ii) meningkatkan
kompetensi aparat Pemerintah Daerah; (iii) meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
penyelenggaraan bangunan gedung; dan (iv) meningkatkan kualitas lingkungan.
Seluruh target dan sasaran yang hendak dicapai oleh Ditjen Cipta Karya memerlukan kerja
keras seluruh pihak baik di pusat atau daerah. Pendekatan pembangunan yang berbasis
kolaborasi baik dari sisi program atau pendanaan diharapkan dapat meningkatkan sinergi
dan keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman.
Selain itu, kualitas infrastruktur permukiman yang andal akan memberikan kesempatan
yang lebih besar bagi warga untuk menikmati hasil pembangunan yang dilaksanakan.
Pelaksanaan kegiatan yang memenuhi aspek dan persyaratan teknis akan memaksimalkan
pemanfaatan prasarana dan sarana itu sendiri dalam memenuhi seluruh target yang
ditetapkan pemerintah.
13
Panduan Kualitas Visual Infrastruktur Bidang Cipta Karya
MANAJEMEN MUTU INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA
Kondisi infrastruktur bidang Cipta Karya tidak terlepas dari berbagai permasalahan diantaranya kurang cermat dalam perencanaan, kurang memahami
spesifikasi peralatan, kurang memahami tata cara kerja, kurang disiplin dalam waktu pelaksanaan, dan kurang memperhatikan estetika. Karena itu diperlukan
manajemen mutu untuk mengukur kualitas dari hasil pekerjaan yang berkualitas dan berkelanjutan.
PP No. 29 Tahun 2000 Pasal 30 ayat 1 (a) :
Untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggara pekerjaan konstruksi, penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan,
meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai
dengan standar atau norma yang berlaku.
Permen PU No. 04/PRT/M/2009 Pasal 2 :
Kebijakan Mutu Departemen merupakan suatu kebijakan/upaya guna menjamin ketersediaan infrastruktur yang andal bagi masyarakat dengan prinsip
efisien dan efektif serta melakukan peningkatan mutu kegiatan secara berkelanjutan.
Permen PU No. 04/PRT/M/2009 Pasal 3 (1) :
Maksud dari Peraturan Menteri ini untuk memberikan panduan melaksanakan manajemen organisasi yang mengarah pada perencanaan, penerapan,
pengendalian, pemeliharaan, dan peningkatan bagi pencapaian kinerja berlandaskan SMM yang terdokumentasikan dan terintegrasi sesuai dengan
Kebijakan Mutu yang ditetapkan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
DASAR HUKUM
QUALITY
PERFOR- MANCE
FEATURES
CONFOR- MANCE
SERVICE- ABILITY
PERCEIVED QUALITY
AESTHE- TICS
DURABI- LITY
RELIABI- LITY
DIMENSI KUALITAS Memenuhi fungsi
Elemen tambahan Handal
Memenuhi spesifikasi
Kemudahan perbaikan Citarasaseni
Dayatahan
Layak (Sumber: David Garvin, 1984)
Panduan Kualitas Visual Infrastruktur Bidang Cipta Karya
14
15
Panduan Kualitas Visual Infrastruktur Bidang Cipta Karya
TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM)
TQM memiliki strategi antara lain focus on consumer, continuous improvement, quality improvement, accurate evaluation, dan involve all people and functions.
Strategi pertama, Focus on Cunsomer (fokus pada kepuasan pengguna) mencakup tahap konstruksi (Pengguna Barang/Jasa) dan tahap operasional
(masyarakat pengguna).
Strategi kedua dalam mengelola kualitas untuk memuaskan pengguna melalui continuous improvement (perbaikan berkelanjutan). Strategi ini dapat
digambarkan dalam siklus PDCA, yaitu Plan (merencanakan), Do ( melaksanakan), Check (evaluasi), dan Act (tindakan penyesuaian).
TQM DALAM MENJAMIN KUALITAS PRODUK INFRASTRUKTUR
Perbaikan Berkelanjutan (Continuous Improvement) memiliki dua sasaran,yaitu :
A. Produk
a. Standar mutu: evaluasi dan update standar mutu secara periodik.
b. Spesifikasi: meningkatkan kriteria produk untuk kualitas lebih baik (misalnya lebih andal, lebih tahan lama).
B. Proses
a. Perencanaan produk sesuai kebutuhan: bermanfaat, efisien, efektif
b. Prosedur kerja: melengkapi SOP untuk setiap proses kerja
c. Efisiensi pada pelaksanaan: implementasi SOP dan percepatan pada setiap proses
d. Perbaikan proses: dapat dilakukan melalui Business Process Reengineering, diharapkan terjadi perubahan yang lebih cepat
e. Supervisi: peningkatan kualitas kompetensi konsultan dan SDM tenaga pengawas yang terdiri dari:
- Internal:
Mendorong peran Lembaga/ Instansi pembina Penyedia Jasa meningkatkan kualitas konsultan dan SDM, seperti Puslatjakon.
- Eksternal:
Bekerjasama dengan asosiasi profesi untuk meningkatkan standar kompetensi SDM Jasa Konstruksi.
f. SIM monitoring konstruksi (dari e-Procurement, SIM Monitoring Konstruksi, sampai e-Monitoring). Informasi dalam SIM mencakup; (i) Status pengadaan dan
pengiriman barang; (ii) Proses administrasi kontrak (PCM, SCM, MC-0, Amandemen, Nilai Addendum, PHO); (iii) Informasi penyedia jasa (kontraktor,
konsultan); (iv) Volume pekerjaan dan spesifikasi alat; dan (v) Foto dokumentasi.
TQM memiliki fungsi antara lain; (i) Updating data menjadi teratur; (ii) Peringatan dini (early warning) potensi masalah pada paket pekerjaan; (iii) Alat bantu
informasi setiap paket pekerjaan; (iv) Kepastian akses informasi pada level yang berwenang
16
Panduan Kualitas Visual Infrastruktur Bidang Cipta Karya
PENERAPAN TQM
1. Peningkatan kualitas
- Tidak saja mutu Produk/Jasa, tetapi juga biaya, delivery, keselamatan kerja
2. Evaluasi:
- Unit kerja
- Bagian manajemen kualitas
3. Partisipasi:
- Pimpinan hingga staf
- Unit kerja terkait
TANTANGAN DAN KENDALA TQM
Ada tiga tantangan TQM, yaitu komitmen, adaptasi, dan disiplin. Sedangkan kendalanya antara lain; (i) Menuntut alokasi waktu (Siklus P-D-C-A); (ii) Terjebak
dalamrutinitasprosedur,melupakanimprovement-nya;(iii)Hanyaberdampakbilapeningkatanmutusudahpadaarahyangtepat;(iv) TQMadalahperbaikan
bertahap yang saling berkaitan dan memerlukan waktu.
KUNCI KEBERHASILAN
Ada tiga kunci keberhasilan TQM, yaitu:
1. Mengkondisikan pola pikir:
Menempatkan mutu sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja
2. Manajemen kualitas secara total:
Menerapkan secara kontinyu dan menyeluruh, tidak parsial
3. Dibentuknya Bagian Manajemen Kualitas:
- Mengendalikan arah perbaikan kualitas
- Menetapkan spesifikasi proses, alat, prosedur untuk meningkatkan mutu
17
Panduan Kualitas Visual Infrastruktur Bidang Cipta Karya
Buku ini disusun dengan tujuan memberikan panduan bagi pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana permukiman yang andal, produktif, dan berkelanjutan.
Diharapkan para pelaksana kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dapat menjadikan buku ini sebagai salah satu acuan dalam melaksanakan
kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman.
Buku ini disusun berdasarkan hasil kajian teknis dan pengamatan lapangan terhadap pembangunan infrastruktur permukiman yang pernah dilaksanakan, baik dengan
dana APBN, APBD, swasta dan masyarakat. Kualitas pekerjaan yang baik ataupun kurang baik dari berbagai kegiatan kemudian didokumentasikan dan dikaji untuk
kemudian dimasukkan dalam buku panduan ini.
Beberapa manfaat yang sekiranya dapat diambil dengan keberadaan buku ini adalah:
- Menjadi panduan para pelaksana untuk memastikan hasil pembangunan berfungsi dan memenuhi kaidah teknis yang dipersyaratkan.
- Memberikan inspirasi bagi para pelaksana kegiatan dalam meningkatkan kualitas kegiatan baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan ataupun pengawasan.
- Menjadi masukan bagi para pelaksana kegiatan dalam upaya meningkatkan kebermanfaatan prasarana dan sarana yang telah dibangun.
Melalui buku ini, ada harapan besar bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh para pelaksana kegiatan tidak sebatas kepada upaya pemenuhan
kewajiban dalam kontrak. Pembangunan infrastruktur yang diharapkan menjadi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kehadiran infrastruktur yang
andal, produktif, dan berkelanjutan. Infrastruktur yang dibangun oleh pelaksana kegiatan di Ditjen Cipta Karya dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat ataupun
stakeholder lainnya mengenai kehadiran prasarana dan sarana dengan kualitas yang baik dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
MENGAPA BUKU INI DIBUAT?
18
Panduan Kualitas Visual Infrastruktur Bidang Cipta Karya
SIAPA YANG DAPAT MENGGUNAKAN BUKU INI?
Buku ini diperuntukkan buat para pelaksana kegiatan di Ditjen Cipta Karya untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kaidah dan tujuan
pembangunan yang diinginkan. Buku ini diharapkan menjadi referensi bagi beberapa pihak, yaitu Satker di lingkungan Ditjen Cipta Karya, kontraktor,
fasilitator, dan kelompok masyarakat, dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur permukiman.
Tidak tertutup kemungkinan buku ini diperuntukkan bagi stakeholder yang lebih luas sebagai referensi pelaksanaan pembangunan sarana prasarana
permukiman baik yang didanai oleh APBD, CSR ,atau sumber pendanaan lainnya.
RUANG LINGKUP
Buku “Panduan Kualitas Visual Infrastruktur Bidang Cipta Karya” terdiri atas
beberapa bagian buku diantaranya:
• Buku Umum
• Buku 1 Prasarana dan Sarana Air Minum
• Buku 2 Prasarana dan Sarana Sanitasi
• Buku 3 Pengembangan Kawasan Permukiman
• Buku 4 Bina Penataan Bangunan
• Buku 5 Pemberdayaan Masyarakat
Tiap-tiap buku berisikan informasi dan deskripsi terkait kualitas pekerjaan yang
secara visual terlihat baik dan kurang baik pada masing-masing tahapan
pekerjaan di tiap sektor terkait sarana prasarana permukiman. Pembagian buku
ini ke dalam beberapa bagian diharapkan dapat mempermudah bagi para
pelaksana kegiatan dalam mencari referensi untuk tiap-tiap tahapan pekerjaan
sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan masing-masing Satker.
TIM PENYUSUN
Pembina
Imam S. Ernawi
Antonius Budiono Pengarah
Dadan Krisnandar
Adjar Prajudi
Hadi Sucahyono
M Maliki Moersid
Mochammad Natsir
Penyunting
Sri Murni Edi K
Dian Irawati
Nieke Nindyaputri
Hendarko Rudi Susanto
Prasetyo
Dodi Krispratmadi
Emah Sudjimah
Rudy A. Arifin
Oloan Simatupang
Agus Achyar
Somba Tambing
Hilwan Panduan Kualitas Visual Infrastruktur Bidang Cipta Karya
20
Penulis
Bhima Dhananjaya
Elkana Catur H
Zikra
Meliva Rizki Aulia
Rady Febrian
Indrastuti
Dika Dwi Angga
Dyah Lalita Widyanari
Pierre Natigor Pohan
Defri Kus Triyanto
Buchori
Tim Kreatif dan Desain
Gilang Ramadhan
Rinandita Anggareni
Alexandra Elma
Djati Waluyo Widodo
Ibnu Ari Jatmiko
Kemal Rendy Purwoko Data dan Dokumentasi
Muljihad Nur Muharom
Bramanti Nawang Sari
Panduan Kualitas Visual Infrastruktur Bidang Cipta Karya
21
TATA KELOLA ORGANISASI
DITJEN CIPTA KARYA
1 TujuanTata Kelola Organisasi
Ditjen Cipta Karya
Mewujudkan Permukiman Layak Huni &
Berkelanjutan Semua Kebijakan, Program, dan kegiatan organisasi
di pusat dan dasar memiliki, satu tujuan yang sama
3 Internalisasi Nilai
Cipta Karya
1.
2.
3.
Pemahaman terhadap posisi dan penugasan
sebagai pejabat/staf di lingkungan Ditjen Cipta
Karya Effective Positioning) • Value Transformer, Penata Program,
Pelaksana Kegiatan Pelembagaan di Pemda dan masyarakat
mengenai tujuan Cipta Karya
(Institutionalization) • Turbinlakwas secara efektif proporsional Penguasaan model pembangunan dan
lingkungan internal bidang Cipta Karya pada
setiap tingkatan/aras spasial pelaksanaan
program/kegiatan (Cascading) • Regional, kabupaten/kota, kawasan, dan
lingkungan
5 Aktualisasi Nilai
Cipta Karya
1.
2.
3.
4.
5.
Kreatifitas dalam bekerja (creative)
Menciptakan / melakukan kegiatan yang
dapat menginspirasi pihak lain untuk sinergi
pelaksanaan kegiatan Cipta Karya (inspiring) Pantang menyerah dalam upaya menanamkan
nilai-nilai untuk tmelembagakan pencapaian
tujuan perwujudan Permukiman Layak Huni dan
Berkelanjutan (perseverance) Carabepikiryangoutofthebox(thinkingoutofthe
box) Seluruh kegiatan dapat diakui dan diterima
oleh masyarakat untuk memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat
(acknowledged)
Panduan Kualitas Visual Infrastruktur Bidang Cipta Karya
22
1.
2.
Transformasi Nilai ke-Cipta Karya-
an yang baik Setiap kebijakan, program dan
kegiatan di raktikkan dengan berbasis nilai Program yang Berkualitas Melalui
Planning, Programming, dan
Budgeting yang Terpadu dan
Tidak Sektoral Kegiatan yang dilaksanakan
memiliki indikator kinerja utama yang terukur untuk pencapaian program secara efektif
5.
6.
Produk Kegiatan yang Baik,
Efisien, Tepat Waktu dan
Berkualitas, serta Bermanfaat Keunggulan produk sebagai
benchmarking kegiatan di daerah dan masyarakat Pengelolaan Informasi untuk
Pemberian Pelayanan yang Efektif
dan Membangun Image Organisasi yang Baik Melayani
secara proaktif, responsif, just in time
3.
4.
Organisasi Pembelajaran yang
senantiasa Lebih Baik dan Efektif Organisasi pada setiap tingkatan
bersifat dinamis melakukan pembaruan dengan tata laksana yang responsif Sumber Daya Manusia yang
Berperilaku Efektif dan Responsif
Menjawab Tantangan Masa Kini
dan ke Depan Pengembangan sumber
daya manusia secara berkelanjutan dan terukur untuk efektifitaspencapaian tujuan organisasi
7. Tata Kelola Pemerintahan yang
Baik Menerapkan prinsip-prinsip
tata kelola pemerintahan yang baik secara berkelanjutan, termasuk program reward & punishment
TATA KELOLA ORGANISASI
DITJEN CIPTA KARYA
7 Pilar
Cipta Karya
Top Related