MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 141 -
1. NAMA JABATAN : Kepala Bagian Kepegawaian 2. IKHTISAR JABATAN :
Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian direktorat jenderal.
3. TUJUAN JABATAN : Agar kebijakan yang ditetapkan berkaitan dengan urusan kepegawaian dapat berjalan dengan baik dan benar.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :
4.1. Menyusun formasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar formasi sesuai dengan beban kerja.
4.1.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan dalam penyusunan
formasi pegawai; 4.1.2. Menugaskan Kepala Subbagian Umum Kepegawaian untuk menyiapkan
bahan formasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.3. Meneliti, menganalisis konsep formasi pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran; 4.1.4. Menyampaikan konsep formasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
Anggaran kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.2. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran agar pelaksanaan tata usaha kepegawaian berjalan dengan lancar.
4.2.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan dalam pelaksanaan
urusan tata usaha kepegawaian; 4.2.2. Menugaskan Kepala Subbagian Umum Kepegawaian untuk melakukan
urusan tata usaha kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.2.3. Memantau pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum Kepegawaian.
4.3. Melaksanakan urusan dokumentasi kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar tersedia data-data pegawai yang mutakhir.
4.3.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan dalam pelaksanaan
urusan dokumentasi kepegawaian; 4.3.2. Menugaskan Kepala Subbagian Umum Kepegawaian untuk melakukan
urusan dokumentasi kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.3.3. Memantau pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum Kepegawaian.
4.4. Melaksanakan urusan statistik kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar data-data statistik pegawai akurat.
4.4.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan urusan statistik
kepegawaian;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 142 -
4.4.2. Menugaskan Kepala Subbagian Umum Kepegawaian untuk melakukan urusan statistik kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.4.3. Memantau pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum Kepegawaian.
4.5. Melaksanakan urusan administrasi cuti pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar proses pelaksanaan cuti pegawai dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.5.1. Menugaskan Kepala Subbagian Umum Kepegawaian untuk melakukan
urusan administrasi cuti pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.5.2. Meneliti dan menganalisis hasil pelaksanaan urusan administrasi cuti pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.5.3. Menandatangani surat ijin cuti atas nama Dirjen Anggaran sesuai pendelegasian dari Dirjen Anggaran;
4.5.4. Menyampaikan dan atau mendistribusikan hasil urusan administrasi cuti pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dan atau pejabat terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
4.6. Melaksanakan urusan administrasi pengangkatan pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran agar pengangkatan pegawai dapat berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan
4.6.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan urusan administrasi
pengangkatan pegawai; 4.6.2. Menugaskan Kepala Subbagian Mutasi untuk melakukan urusan
administrasi pengangkatan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.6.3. Meneliti dan menganalisis hasil pelaksanaan urusan administrasi pengangkatan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.6.4. Menyampaikan hasil pelaksanaan urusan administrasi pengangkatan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
4.7. Melaksanakan urusan pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala pegawai di
lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar Kenaikan Gaji Berkala pegawai dapat diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
4.7.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan urusan pemrosesan
kenaikan gaji berkala pegawai; 4.7.2. Menugaskan Kepala Subbagian Mutasi untuk memproses Kenaikan Gaji
Berkala pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.7.3. Meneliti dan menganalisis hasil pelaksanaan proses Kenaikan Gaji Berkala
pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.7.4. Menandatangani Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala
pejabat/pegawai golongan IV/a kebawah di lingkungan DJA atas nama Dirjen Anggaran;
4.7.5. Menyampaikan hasil pelaksanaan proses Kenaikan Gaji Berkala pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 143 -
4.10. Melaksanakan urusan administrasi pemberhentian pegawai agar proses pemberhentian pegawai berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.10.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan urusan administrasi
pemberhentian pegawai; 4.10.2. Menugaskan Kepala Subbagian Mutasi untuk melakukan urusan
administrasi pemberhentian pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.10.3. Meneliti dan menganalisis hasil pelaksanaan urusan administrasi pemberhentian pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.10.4. Menyampaikan hasil pelaksanaan urusan administrasi pemberhentian pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
4.11. Melaksanakan urusan administrasi pemensiunan pegawai agar proses
pensiun pegawai dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
4.11.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan urusan administrasi pemensiunan pegawai;
4.11.2. Menugaskan Kepala Subbagian Mutasi untuk melakukan urusan administrasi pemensiunan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.11.3. Meneliti dan menganalisis hasil pelaksanaan urusan administrasi pemensiunan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.11.4. Menyampaikan hasil pelaksanaan urusan administrasi pemensiunan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
4.12. Melaksanakan urusan mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran agar pola mutasi dapat berjalan sesuai dengan aturan kepegawaian.
4.12.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan urusan mutasi
kepegawaian; 4.12.2. Menugaskan Kepala Subbagian Mutasi untuk melakukan urusan mutasi
kepegawaian lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.12.3. Meneliti dan menganalisis hasil pelaksanaan urusan mutasi kepegawaian
lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.12.4. Menyampaikan hasil pelaksanaan urusan mutasi kepegawaian lainnya di
lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
4.13. Melaksanakan penyiapan bahan penghargaan pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran untuk memberikan motivasi kerja kepada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
4.13.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan dalam penyiapan bahan
penghargaan pegawai; 4.13.2. Menugaskan Kepala Subbagian Mutasi untuk menyiapkan bahan
penghargaan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.13.3. Meneliti, menganalisis hasil pelaksanaan penyiapan bahan penghargaan
pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 144 -
4.13.4. Menyampaikan hasil pelaksanaan penyiapan bahan penghargaan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
4.14. Menyiapkan bahan hukuman disiplin pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran untuk meningkatkan disiplin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
4.14.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan dalam penyiapan bahan
hukuman disiplin pegawai; 4.14.2. Menugaskan Kepala Subbagian mutasi untuk menyiapkan bahan hukuman
disiplin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.14.3. Meneliti, menganalisis hasil pelaksanaan penyiapan bahan hukuman disiplin
pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.14.4. Menyampaikan hasil pelaksanaan penyiapan bahan hukuman disiplin di
lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
4.15. Melaksanakan urusan administrasi pengembangan pegawai.
4.15.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan dalam urusan administrasi pengembangan pegawai;
4.15.2. Menugaskan Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai untuk melakukan urusan administrasi pengembangan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.15.3. Meneliti dan menganalisis hasil pelaksanaan urusan administrasi pengembangan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.15.4. Menyampaikan hasil pelaksanaan urusan administrasi pengembangan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
4.16. Melaksanakan urusan kebutuhan diklat pegawai dalam rangka meningkatkan
kualitas SDM.
4.16.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan kebutuhan diklat pegawai; 4.16.2. Menugaskan Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai untuk melakukan
urusan kebutuhan diklat pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.16.3. Meneliti dan menganalisis hasil pelaksanaan urusan kebutuhan diklat pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.16.4. Menyampaikan hasil pelaksanaan urusan kebutuhan diklat pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
4.17. Melaksanakan urusan penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan
pelatihan serta ujian jabatan agar kualitas SDM yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. 4.17.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan urusan penyaringan
pegawai dalam rangka diklat; 4.17.2. Menugaskan Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai untuk melakukan
urusan penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 145 -
4.17.3. Meneliti dan menganalisis hasil pelaksanaan urusan penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.17.4. Menyampaikan hasil pelaksanaan urusan penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
4.18. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di
lingkungan Direkrtorat Jenderal Anggaran dalam rangka evaluasi Pendidikan dan Pelatihan.
4.18.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan dalam pelaksanaan diklat; 4.18.2. Menugaskan Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai untuk melakukan
evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
4.18.3. Meneliti dan menganalisis hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.18.4. Menyampaikan hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
4.19. Mengkoordinasikan bahan pertimbangan pembinaan karir pegawai di
lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran guna memastikan pola pembinaan karir pegawai berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.19.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan dalam pembinaan karir
pegawai; 4.19.2. Menugaskan Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai untuk membuat
bahan pertimbangan pembinaan karir pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.19.3. Meneliti dan menganalisis hasil pelaksanaan pertimbangan pembinaan karir pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.19.4. Menyampaikan hasil pelaksanaan pertimbangan pembinaan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
4.20. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
4.20.1. Menerima tugas dari Sekretaris Direktorat Jenderal untuk menindaklanjuti LHP;
4.20.2. Menugaskan para Kepala Subbagian sesuai dengan bidang tugasnya untuk menindaklanjuti LHP;
4.20.3. Membahas hasil tindak lanjut LHP dengan para Kepala Subbagian untuk menyusun hasil tanggapan LHP;
4.20.4. Mengoreksi, memaraf dan menyampaikan hasil tanggapan LHP tersebut kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
4.21. Membimbing pegawai untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja.
4.21.1. Memberi pengarahan dan menegakkan disiplin pegawai; 4.21.2. Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan para kepala Subbagian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 146 -
4.22. Memberikan bahan masukan penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja, dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal.
4.22.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja, dan Lakip
Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan; 4.22.2. Menugaskan para Kepala Subbagian sesuai bidang tugasnya untuk
menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja, dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal
4.22.3. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja, dan Lakip Sekretariat Direktorat;
4.22.4. Menugaskan para Kepala Subbagian untuk menyusun Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja, dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal sesuai hasil pembahasan;
4.22.5. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja, dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi Sekretaris Direktorat Jenderal. 5.2. Rencana Kerja Subbagian di lingkungan Bagian Kepegawaian. 5.3. Rencana Kerja Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal. 5.4. Data kegiatan Bagian Kepegawaian tahun lalu dan tahun berjalan. 5.5. Data dan dokumentasi/dosir pegawai. 5.6. Database kepegawaian. 5.7. Nota persetujuan. 5.8. Usulan pengangkatan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,
penyesuaian masa kerja, pemindahan, perbantuan dan pelimpahan. 5.9. Usul pemberhentian dan pemensiunan. 5.10. Surat permohonan cuti pegawai. 5.11. Surat permintaan calon peserta program S1/S2/S3 dan diklat. 5.12. Rancangan dan nota surat/keputusan yang diajukan bawahan (rekomendasi). 5.13. Data DP3. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.15. Konsep surat/nota dinas. 5.16. Laporan berkala para Subbagian di lingkungan Bagian Kepegawaian.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian serta peraturan pelaksanaannya.
6.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
6.3. Surat Keputusan, Surat Edaran dan Instruksi Menteri Keuangan yang berhubungan dengan kepegawaian.
6.4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara. 6.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran . 6.6. Surat Edaran/Surat Keputusan/Dokumen lainnya dari Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan. 6.7. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran . 6.8. Pedoman Tata Persuratan Dinas. 6.9. Faksimile / Telepon.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 147 -
6.10. Perangkat komputer dan internet. 7. HASIL KERJA :
7.1. Rencana Kerja Bagian Kepegawaian. 7.2. Usulan formasi pegawai. 7.3. Penyelesaian usulan KARPEG, KARSU/KARIS, LP2P. 7.4. Penyelesaian usulan TASPEN. 7.5. Penyelesaian usulan BAPERTARUM. 7.6. Surat ijin cuti bagi pejabat eselon III, eselon IV dan PNS yang berpangkat Pembina
(Gol.IV/a) kebawah di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran . 7.7. Rancangan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Direktorat Jenderal
Anggaran . 7.8. Usulan kenaikan pangkat. 7.9. Surat Pemberitahuan / Pemberian Kenaikan Gaji Berkala bagi pejabat eselon III,
eselon IV dan PNS yang berpangkat Pembina (Gol.IV/a) kebawah di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran .
7.10. Usulan pengangkatan dalam jabatan. 7.11. Usulan pemindahan pegawai. 7.12. Usulan pemberian penghargaan. 7.13. Usulan hukuman disiplin 7.14. Konsep kebutuhan Diklat Pegawai Direktorat Jenderal Anggaran . 7.15. Hasil pelaksanaan penyaringan pegawai honorer golongan II/a. 7.16. Rancangan surat pemberhentian dan pemensiunan pegawai. 7.17. Konsep tindak lanjut LHP; 7.18. Laporan berkala Bagian Kepegawaian.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai urusan kepegawaian kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
8.2. Memaraf/menandatangani surat dan laporan. 8.3. Meminta data kepegawaian. 8.4. Menilai dan menandatangani DP3 pegawai. 8.5. Mengusulkan mutasi kepegawaian. 8.6. Mengusulkan hukuman disiplin pegawai yang melanggar ketentuan. 8.7. Menegakkan disiplin pegawai. 8.8. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas. 8.9. Membimbing dan memberikan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang
Kepegawaian. 9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep dan paraf/tandatangan surat dan laporan. 9.3. Kerahasiaan data/dokumen/berkas perorangan pegawai Direktorat Jenderal
Anggaran. 9.4. Kebenaran penilaian dan penandatanganan DP3 pegawai. 9.5. Usul mutasi kepegawaian. 9.6. Usul hukuman disiplin pegawai. 9.7. Penegakkan disiplin pegawai. 9.8. Kerahasiaan pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 148 -
9.9. Bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas. 10. DIMENSI JABATAN :
10.1. Jumlah bawahan langsung sebanyak 3 (tiga) orang pejabat eselon IV. 10.2. Total staff sebanyak 11 (sebelas) orang. 10.3. Jumlah unit eselon II yang dilayani sebanyak 7 (tujuh) unit atau sebanyak 718
pegawai. 10.4. Anggaran unit yang dikelola sebanyak Rp. 1.720.452.000,-
11. HUBUNGAN KERJA :
11.1. Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan mengajukan usul, saran serta pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.
11.3. Para Kepala Subbagian pada Bagian Kepegawaian dalam hal pelaksanaan tugas. 11.4. Para Kepala Bagian pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal
Departemen Keuangan dalam hal penyelesaian usul-usul di bidang kepegawaian. 11.5. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dalam hal pelaksanaan diklat dan
beasiswa. 11.6. PUSKERIN dalam hal pendidikan/training/kursus/workshop yang dilaksanakan di
luar negeri. 11.7. PT.TASPEN dalam hal pengurusan TASPEN 11.8. Pihak lain dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
12.1. MASALAH
12.1.1. Kesulitan untuk menghadapi manusia dengan karakter dan keinginan yang berbeda-beda;
12.1.2. Kurangnya motivasi dari sebagian pegawai dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan yang ditawarkan dari dalam/luar Direktorat Jenderal Anggaran;
12.1.3. Jangka waktu penawaran diklat dari unit penyelenggara dengan waktu pelaksanaan diklat terlalu dekat.
12.1.4. Database kepegawaian yang belum terintegrasi dengan database Biro Sumber Daya Manusia, Sekjen Depkeu;
12.1.5. Dokumen/dosir pegawai untuk menunjang pelaksanaan administrasi kepegawaian belum lengkap.
12.2. TANTANGAN
12.2.1. Tuntutan organisasi untuk selalu meningkatkan kualitas SDM; 12.2.2. Proses penempatan pegawai (staffing) yang harus selalu disesuaikan
dengan standar kompetensi pegawai; 12.2.3. Dalam pelaksanaan tugas dituntut untuk selalu menyajikan data
kepegawaian yang akurat dan mutakhir. 13. RISIKO JABATAN : tidak ada
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 149 -
14. SYARAT JABATAN :
14.1. Pangkat/Golongan : Pembina / IV a 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 / Strata 2 14.3. Diklat/kursus : Diklatpim Tk. III 14.4. Syarat lainnya :
- Visioning (2); - In-Depth Prob Solv & Analysis (2); - Planning and Organizing (3); - Quality Focus (3); - Continuous Improvement (3); - Policies, Processes & Procedures (3); - Stakeholder Focus (2); - Integrity (3); - Teamwork and Collaboration (2); - Managing Others (3); - Interpersonal Communication (2); - Meeting Leadership (2).
15. KEDUDUKAN JABATAN :
Sekretaris DJA
Kabag Ortala
Kabag Keuangan
Kabag Kepegawaian
Kabag Umum
KasubbagPengembangan Kepegawaian
Kasubbag Mutasi
Kasubbag Umum Kepegawaian
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 150 -
1. NAMA JABATAN : Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai 2. IKHTISAR JABATAN :
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan.
3. TUJUAN JABATAN:
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dilingkungan DJA melalui pendidikan dan pelatihan guna mendukung pengembangan karier pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN: 4.1. Menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai di
lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dapat meningkat.
4.1.1. Melakukan identifikasi kebutuhan pegawai akan pendidikan dan pelatihan; 4.1.2. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan usulan diklat yang diperlukan
dalam penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bedasarkan hasil identifikasi;
4.1.3. Meneliti dan menganalisis usulan diklat untuk menentukan kesesuaian diklat dengan pekerjaan;
4.1.4. Menyampaikan usulan diklat kepada Kepala Bagian Kepegawian berdasarkan skala prioritas untuk mendapatkan persetujuan.
4.2. Melakukan penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan
serta ujian jabatan agar kualitas SDM yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
4.2.1. Melakukan identifikasi pegawai-pegawai yang memenuhi syarat untuk
mengikuti diklat dan ujian jabatan; 4.2.2. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan pelaksanaan penyaringan
pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan; 4.2.3. Meneliti dan menganalisis hasil pelaksanaan penyaringan pegawai dalam
rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan tersebut; 4.2.4. Menyampaikan hasil penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan
pelatihan serta ujian jabatan kepada Kepala Bagian Kepegawaian.
4.3. Memantau hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam rangka evaluasi diklat.
4.3.1. Menugaskan pelaksana untuk menatausahakan hasil pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2. Mengevaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai di
lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 151 -
4.6.3. ggapan LHP dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Kepegawaian.
4.7. Pengembangan Pegawai untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja.
wahan;
7.2. Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan bawahan.
4.8. Pengembangan Pegawai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
4.3.3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Kepala Bagian Kepegawaian.
4.4. Menyiapkan bahan pertimbangan pembinaan karir pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran guna memastikan pola pembinaan karir pegawai dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.4.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan dalam penyiapan bahan
pertimbangan pembinaan karir pegawai; 4.4.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan data yang
diperlukan dalam penyusunan bahan pertimbangan pembinaan karir pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.4.3. Menerima, meneliti dan menganalisis, serta mengelompokkan bahan dan data.
4.4.4. Menyampaikan bahan pertimbangan pembinaan karir pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Kepala Bagian Kepegawaian.
4.5. Menyusun rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai sebagai bahan
penyusunan rencana kerja Bagian Kepegawaian.
4.5.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai;
4.5.2. Mempelajari laporan berkala dan rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai tahun lalu dan tahun berjalan serta mencatat hal- hal yang penting;
4.5.3. Membahas rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai bersama bawahan;
4.5.4. Menugaskan pelaksana menyusun konsep rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai;
4.5.5. Mengoreksi, menandatangani dan menyampaikan rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai kepada Kepala Bagian Kepegawaian.
4.6. Menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
4.6.1. Menerima tugas dari Kepala Bagian Kepegawaian untuk menindaklanjuti LHP;
4.6.2. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP; Menyusun konsep tan
Membimbing bawahan pada Subbagian
4.7.1. Memberikan pengarahan dan menegakkan disiplin pegawai ba4.
Menyusun laporan berkala Subbagian
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 152 -
4.8.1. ghimpun hasil pelaksanaan tugas
4.8.2. nyusun konsep laporan berkala
4.8.3. yampaikan laporan berkala tersebut kepada Kepala Bagian Kepegawaian.
. AN Y LESAIKAN PEKERJAAN :
gan Pegawai tahun lalu dan tahun berjalan.
/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. dang-undangan dibidang kepegawaian beserta peraturan
6.3. dan Instruksi Menteri Keuangan yang
egara.
6.6. Keputusan/Dokumen lainnya dari Badan Pendidikan dan
jaan Direktorat Jenderal Anggaran . atan Dinas.
. HASIL KERJA :
pelatihan pegawai serta
jar dan kursus-kursus lainnya.
7.8. Laporan berkala Subbagian Pengembangan Pegawai.
Menugaskan pelaksana untuk menSubbagian Pengembangan Pegawai; Menugaskan pelaksana untuk meSubbagian Pengembangan Pegawai; Mengoreksi, menandatangani dan men
5 BAH ANG DIGUNAKAN UNTUK MENYE
5.1. Disposisi Kepala Bagian Kepegawaian. 5.2. Rencana kerja Subbagian Pengemban5.3. Rencana kerja Bagian Kepegawaian. 5.4. Data pegawai yang belum pernah mengikuti program diklat. 5.5. Surat usulan pencalonan peserta program diklat. 5.6. Data pegawai yang telah mengikuti program diklat. 5.7. Data laporan kegiatan Subbagian Pengembangan Pegawai. 5.8. LHP dari aparat pengawasan fungsional5.9. Konsep surat/nota dinas dari bawahan.
Peraturan perunpelaksanaannya. Peraturan Menteri Keuangan Nom6.2. or 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; Surat Keputusan, Surat Edaran berhubungan dengan kepegawaian.
6.4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian N6.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran .
Surat Edaran/Surat Pelatihan Keuangan.
6.7. Buku Petunjuk Pelaksanaan Peker6.8. Pedoman Tata Persur6.9. Faksimile / Telepon 6.10. Perangkat komputer dan internet.
7
7.1. Rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai. 7.2. Rencana kebutuhan diklat pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran .
Hasil penyarin7.3. gan pegawai dalam rangka pendidikan danujian jabatan.
7.4. Konsep surat pemberitahuan peserta diklat. 7.5. Surat ijin melanjutkan bela7.6. DP3 pegawai pelaksana. 7.7. Konsep tanggapan LHP;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 153 -
. WEWENANG :
Bagian Kepegawaian.
8.3. asi, bahan atau hal-hal lainnya yang terkait dengan
pegawai yang melanggar ketentuan.
8.8. Membimbing dan memberikan pengarahan pelaksanaan tugas.
. TANGGUNG JAWAB :
9.3. n data/dokumen/berkas perorangan pegawai Direktorat Jenderal
lin pegawai. tanganan DP3 pegawai.
9.8. Bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan.
10. IMENSI JABATAN :
10.2. it eselon II yang dilayani sebanyak 7 (tujuh) unit atau sebanyak 718
10.3. Anggaran unit yang dikelola sebanyak Rp. 1.602.440.000,-
11. HUBUNGAN KERJA :
11.1. , pendapat dan telaahan pemecahan masalah
11.2. ian di lingkungan Bagian Kepegawaian dalam hal koordinasi
11.3. di lingkungan Subbagian Pengembangan Pegawai dalam
11.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
2. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
2.1. MASALAH
12.1.1 an
12.1.2 permintaan peserta diklat dengan waktu pelaksanaan diklat
12.1.3 rkan oleh unit penyelenggara kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
8
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala8.2. Mengoreksi dan memaraf konsep surat dan laporan.
Mengumpulkan data/informpengembangan pegawai.
8.4. Menilai dan menandatangani DP3 pegawai bawahan. 8.5. Mengusulkan hukuman disiplin 8.6. Menegakkan disiplin pegawai. 8.7. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas.
9
9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep dan paraf surat/laporan.
KerahasiaaAnggaran.
9.4. Kebenaran penegakkan disiplin. 9.5. Kebenaran usul pemberian penghargaan dan hukuman disip9.6. Kebenaran penilaian dan penanda9.7. Kerahasiaan pelaksanaan tugas.
D 10.1. Jumlah bawahan langsung sebanyak 3 (tiga) orang pelaksana;
Jumlah unpegawai;
Kepala Bagian Kepegawaian dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan mengajukan usul, saranmengenai pelaksanaan tugas. Para Kepala Subbagpelaksanaan tugas. Para pegawai bawahan hal pelaksanaan tugas.
1
1
. Kurangnya motivasi dari sebagian pegawai dalam mengikuti pendidikan dpelatihan yang ditawarkan dari dalam/luar Direktorat Jenderal Anggaran;
. Jangka waktuterlalu dekat;
. Jenis diklat yang ditawa
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 154 -
12.2. TANTANGAN
12.2.1 asi yang akurat dan mutakhir terkait dengan data pengembangan pegawai.
3. RISIKO JABATAN : -
14. SYARAT JABATAN :
III c rmal
iklatpim Tk. IV 14.4. :
lysis (2);
); ervice (2);
- Coaching and Developing Others (3).
15. EDUDUKAN JABATAN :
. Dalam pelaksanaan tugas dituntut untuk selalu menyajikan inform
1
14.1. Pangkat/Golongan : Penata / 14.2. Pendidikan Fo : Strata 1 14.3. Diklat/Kursus : D
Syarat lainnya - Visioning (1); - In-Depth Prob Solv & Ana- Adapting to Change (2); - Continuous Improvement (2); - Policies, Processes & Procedures (2- Stakeholder S- Integrity (2); - Teamwork and Collaboration (2);
K
Kabag Kepegawaian
Kasubbag Pengembangan Pegawai
Kasubbag Umum Kepegawaian
Kasubbag Mutasi
Penelaah Bahan Telaahan Tk.I
Penelaah Bahan Telaahan Tk.II
Pemroses Bahan Telaahan Tk.I
Pemroses Bahan Telaahan Tk.II
Penyaji Bahan Telaahan Tk.I
Penyaji Bahan Telaahan Tk.II
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 155 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk. I 2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan.
3. TUJUAN JABATAN:
Mendukung terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dilingkungan DJA melalui pendidikan dan pelatihan guna mendukung pengembangan karier pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN: 4.1. Melakukan penelaahan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan sesuai
dengan program Diklat BPPK agar tercapai sasaran pelaksanaan diklat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
4.1.1. Mempelajari program Diklat BPPK sebagai bahan penelaahan rencana
kebutuhan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.1.2. Menelaah program Diklat BPPK yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran;
4.1.3. Membahas bersama Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai mengenai Program Diklat BPPK yang akan dilaksanakan untuk para pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.1.4. Menyusun konsep telaahan tentang rencana pelaksanaan diklat melalui program Diklat BPPK sesuai kebutuhan serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai;
4.1.5. Menyimpan berkas hasil telaahan rencana pelaksanaan diklat pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggran melalui Program Diklat BPPK.
4.2. Melakukan penelaahan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang
belum dilaksanakan oleh BPPK agar kemampuan SDM di lingkungan DJA dapat meningkat.
4.2.1. Mempelajari program Diklat BPPK sebagai dasar bahan penelaahan
rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran di luar program diklat yang telah ditetapkan oleh BPPK;
4.2.2. Menginventarisasi rencana kebutuhan diklat dari masing-masing unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.2.3. Menelaah dan menyiapkan rencana kebutuhan diklat diselaraskan dengan tujuan peningkatan kemampuan SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 156 -
4.4.2. pendidikan dan pelatihan di
4.4.3. nderal Anggaran kepada Kepala Subbagian
Pengembangan Pegawai.
4.5. naan karir pegawai dapat berjalan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
4.2.4. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk setiap kegiatan diklat yang akan diusulkan termasuk kebutuhan pembiayaan dari masing-masing kegiatan diklat yang akan dilakukan;
4.2.5. Membahas bersama Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai tentang KAK yang disusun berdasarkan azas prioritas termasuk usulan pembiayaan sesuai dengan kemampuan keuangan setelah dikonfirmasi dengan Bagian Keuangan;
4.2.6. Menyiapkan hasil telaahan rencana pelaksanaan diklat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran berikut biaya yang dibutuhkan serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai;
4.2.7. Menyimpan berkas rencana pelaksanaan Diklat Direktorat Jenderal Anggaran apabila telah selesai diproses .
4.3. Melakukan penelaahan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan penjenjangan jabatan sesuai dengan program Diklat BPPK berdasarkan formasi-bezeting agar semua pejabat atau pegawai memiliki kemampuan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
4.3.1. Mempelajari program Diklat BPPK sebagai bahan penelaahan rencana
kebutuhan diklat penjenjangan jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.3.2. Menginventarisasi program Diklat BPPK tentang Diklat Penjenjangan Jabatan sesuai dengan bezeting Direktorat Jenderal Anggaran;
4.3.3. Menelaah data calon pejabat dan pegawai yang memenuhi syarat dan belum mengikuti diklat penjenjangan jabatan;
4.3.4. Membahas bersama Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai mengenai program-program diklat penjenjangan jabatan yang akan dilaksanakan setelah dikoordinasikan dengan Subbagian Umum Kepegawaian dalam hal penentuan formasi bezeting di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.3.5. Menyiapkan hasil telaahan rencana pelaksanaan diklat penjenjangan jabatan sesuai program Diklat BPPK serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai;
4.3.6. Menyimpan berkas rencana pelaksanaan diklat penjenjangan jabatan apabila telah selesai diproses.
4.4. Membantu memantau hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai di
lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam rangka evaluasi diklat.
4.4.1. Menginventarisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran ; Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Direktorat Je
Menelaah bahan pertimbangan pembinaan karir di lingkungan DJA guna memastikan pola pembi
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 157 -
4.5.2. an, dan menganalisa bahan
4.5.3. ikan hasil telaahan bahan pertimbangan pembinaan karir pegawai di lingkungan DJA kepada Kepala Subbagian Pengembangan
.6.
.7. emeriksaan (LHP)
4.7.1. dak lanjut LHP;
.8. p
.8.1.
tasan untuk menunjang k
4.9.3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada atasan.
5. A
angan Pegawai. tahun lalu dan tahun berjalan.
t. 5.6. Surat usulan pencalonan peserta program diklat.
hun berjalan. 5.8. Formasi Bezeting Direktorat Jenderal Anggaran;
4.5.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan dalam penyiapan bahan pertimbangan pembinaan karir pegawai; Mengumpulkan, mengelompokkan, menyiapkdan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan pertimbangan pembinaan karir pegawai di lingkungan DJA; Menyampa
Pegawai.
4 Melakukan penelaahan rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Kepegawaian.
Menginventarisasi d4.6.1. an menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai berdasarkan rencana kerja tahun lalu dan tahun berjalan;
4.6.2. Menelaah rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai bersama Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai;
4.6.3. Menyusun konsep rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai.
4 Membantu menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pdari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
Mempelajari dan menyiapkan bahan tin4.7.2. Menyusun konsep tanggapan LHP dan menyampaikan kepada Kepala
Subbagian Pengembangan Pegawai.
4 Menyusun laporan berkala Subbagian Pengembangan Pegawai sebagai ertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
Menghimpun hasil pelaksanaan tugas Subbagian Pengembangan Pegawai; 44.8.2. Menyusun konsep laporan berkala Subbagian Pengembangan Pegawai dan
menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai.
4.9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan aelancaran pelaksanaan tugas pokok.
4.9.1. Menerima tugas dan pengarahan dari atasan; 4.9.2. Melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan pengarahan;
BAH N YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi dan pengarahan dari Kepala Subbagian Pengemb5.2. Rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai5.3. Rencana kerja Bagian Kepegawaian. 5.4. Data pegawai yang belum pernah mengikuti program diklat. 5.5. Data pegawai yang telah mengikuti program dikla
5.7. Data kegiatan Subbagian Pengembangan Pegawai tahun lalu dan ta
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 158 -
6. ALAT AN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. i bidang kepegawaian beserta peraturan
6.2. 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan
Instruksi Menteri Keuangan yang
6.4. adan Kepegawaian Negara.
okumen lainnya dari Badan Pendidikan dan ngan. Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran .
6.11. Lemari/tempat penyimpanan berkas. elepon.
6.13. Perangkat komputer dan internet (Aplikasi Kepegawaian).
7.
7.2. konsep rencana kebutuhan diklat pegawai di
7.3. Daftar pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan dan njejangan jabatan.
7.4. Konsep laporan berkala Subbagian Pengembangan Pegawai.
8. WEW
kepada Kepala Subbagian Pengembangan
8.2. Meminta kelengkapan data kepegawaian. enyelesaian tugas.
8.4. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas. 9.
n dan data yang diperlukan dalam penyelesaian tugas.
penyelesaian tugas. Kerahasiaan pelaksanaan tugas.
10. HUBU A :
10.1. engembangan Pegawai dalam hal menerima tugas, petunjuk,
10.2. egawai di lingkungan Bagian Kepegawaian dalam hal koordinasi
YANG DIGUNAK
Peraturan perundang-undangan dpelaksanaannya. Peraturan Menteri Keuangan NomorTata Kerja Departemen Keuangan;
6.3. Surat Keputusan, Surat Edaran dan berhubungan dengan kepegawaian. Surat Edaran Kepala B
6.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran . 6.6. Surat Edaran/Surat Keputusan/D
Pelatihan Keua6.7. Buku Petunjuk 6.8. Pedoman Tata Persuratan Dinas. 6.9. Mesin Ketik. 6.10. Buku agenda.
6.12. Faksimile/ T
HASIL KERJA :
7.1. Hasil telaahan rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai. Kerangka Acuan Kerja dan lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
pelatihan pe
ENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat Pegawai.
8.3. Membuat laporan p
TANGGUNG JAWAB :
9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan 9.2. Kelengkapan dan kebenaran baha
9.3. Kebenaran laporan9.4.
NGAN KERJ
Kepala Subbagian Ppengarahan. Para ppelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 159 -
lat BPPK; 10.5. Provider/Penyedia Jasa Diklat yang akan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal
gkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 10.6. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
1. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : -
12. RISIKO JABATAN : - 13.
13.1. angkat/Golongan 13.2. endidikan Formal
Diklat Kepegawaian;
13.4. Syarat lainnya : an manajemen;
g
Memahami Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa; Memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan
urusan kepegawaian.
10.3. Para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal pelaksanaan tugas.
10.4. BPPK dalam hal koordinasi pelaksanaan Program Dik
Anggaran dalam pelaksanaan diklat di lin
1
SYARAT JABATAN :
P : III/b – III/d P : S1
13.3. Diklat/Kursus : - - Diklat Pengembangan SDM; - Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Menguasai prinsip-prinsip organisasi d Memiliki pengetahuan tentang Tugas Pokok dan Fungsi
DJA; Mampu Mengoperasikan Komputer; Mengetahui dan Memahami Peraturan-peraturan yan
terkait dengan urusan pendidikan dan pelatihan; Mampu Berbahasa Inggris (Minimal Pasif);
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 160 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk. II 2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan.
3. TUJUAN JABATAN:
Mendukung terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dilingkungan DJA melalui pendidikan dan pelatihan guna mendukung pengembangan karier pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN: 4.1. Membantu melakukan penelaahan rencana kebutuhan pendidikan dan
pelatihan sesuai dengan program Diklat BPPK agar tercapai sasaran pelaksanaan diklat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
4.1.1. Mempelajari program Diklat BPPK sebagai bahan penelaahan rencana
kebutuhan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.1.2. Membantu menelaah program Diklat BPPK yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran;
4.1.3. Membahas bersama Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai mengenai Program Diklat BPPK yang akan dilaksanakan untuk para pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.1.4. Membantu menyusun konsep telaahan tentang rencana pelaksanaan diklat melalui program Diklat BPPK sesuai kebutuhan serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai;
4.2. Membantu melakukan penelaahan rencana kebutuhan pendidikan dan
pelatihan yang belum dilaksanakan oleh BPPK agar kemampuan SDM di lingkungan DJA dapat meningkat.
4.2.1. Mempelajari program Diklat BPPK sebagai dasar bahan penelaahan
rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran di luar program diklat yang telah ditetapkan oleh BPPK;
4.2.2. Membantu menginventarisasi rencana kebutuhan diklat dari masing-masing unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.2.3. Membantu menelaah dan menyiapkan rencana kebutuhan diklat diselaraskan dengan tujuan peningkatan kemampuan SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.2.4. Membantu menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk setiap kegiatan diklat yang akan diusulkan termasuk kebutuhan pembiayaan dari masing-masing kegiatan diklat yang akan dilakukan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 161 -
4.2.5. isusun berdasarkan azas prioritas termasuk usulan pembiayaan
4.2.6. i gkungan Direktorat Jenderal Anggaran berikut biaya yang dibutuhkan
4.3. Diklat BPPK
berdasarkan formasi-bezeting agar semua pejabat atau pegawai memiliki
4.3.1.
4.3.4.
.3.5. pelaksanaan diklat
.4.
.5. timbangan pembinaan karir di lingkungan
.5.2.
4.6. ukan penelaahan rencana kerja Subbagian
Kepeg
Membahas bersama Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai tentang KAK yang dsesuai dengan kemampuan keuangan setelah dikonfirmasi dengan Bagian Keuangan; Membantu menyiapkan hasil telaahan rencana pelaksanaan diklat dlinserta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai; .
Membantu melakukan penelaahan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan penjenjangan jabatan sesuai dengan program
kemampuan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
Membantu mempelajari program Diklat BPPK sebagai bahan penelaahan rencana kebutuhan diklat penjenjangan jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; Membantu 4.3.2. menginventarisasi program Diklat BPPK tentang Diklat Penjenjangan Jabatan sesuai dengan bezeting Direktorat Jenderal Anggaran;
4.3.3. Membantu menelaah data calon pejabat dan pegawai yang memenuhi syarat dan belum mengikuti diklat penjenjangan jabatan; Membahas bersama Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai mengenai program-program diklat penjenjangan jabatan yang akan dilaksanakan setelah dikoordinasikan dengan Subbagian Umum Kepegawaian dalam hal penentuan formasi bezeting di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; Membantu menyiapkan hasil telaahan rencana 4penjenjangan jabatan sesuai program Diklat BPPK serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai;
4 Membantu memantau hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai di
lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam rangka evaluasi diklat.
4.4.1. Membantu menginventarisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.4.2. Membantu melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran ;
Membantu menelaah bahan per4DJA guna memastikan pola pembinaan karir pegawai dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.5.1. Membantu melakukan identifikasi dan analisis permasalahan dalam penyiapan bahan pertimbangan pembinaan karir pegawai; Membantu mengumpulkan, mengelompokkan, menyiapkan, dan4menganalisa bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan pertimbangan pembinaan karir pegawai di lingkungan DJA;
embantu mmelakM
Pengembangan Pegawai sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian awaian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 162 -
rencana kerja tahun
4.6.2. epala Subbagian Pengembangan Pegawai;
4.6.3.
4.7.
d
4.8. Ms baga aksanaan tugas.
4.9. M uk menunjang k
.9.1. Menerima tugas dan pengarahan dari atasan;
5. A
angan Pegawai. i tahun lalu dan tahun berjalan.
Surat usulan pencalonan peserta program diklat. hun berjalan.
6.
2008 tentang Organisasi dan
4.6.1. Membantu menginventarisasi dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai berdasarkan lalu dan tahun berjalan; Membantu menelaah rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai bersama KMembantu menyusun konsep rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai.
Membantu menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
4.7.1. Membantu mempelajari dan menyiapkan bahan tindak lanjut LHP; 4.7.2. Membantu menyusun konsep tanggapan LHP dan menyampaikan kepada
Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai.
embantu menyusun laporan berkala Subbagian Pengembangan Pegawai i pertanggungjawaban pele
4.8.1. Membantu menghimpun hasil pelaksanaan tugas Subbagian
Pengembangan Pegawai; elaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan untelancaran pelaksanaan tugas pokok.
44.9.2. Melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan pengarahan; 4.9.3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada atasan.
ELESAIKAN PEKERJAAN : BAH N YANG DIGUNAKAN UNTUK MENY
5.1. Disposisi dan pengarahan dari Kepala Subbagian Pa
engemb5.2. Rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegaw5.3. Rencana kerja Bagian Kepegawaian.
ram diklat. 5.4. Data pegawai yang belum pernah mengikuti prog.5. Data pegawai yang telah mengikuti program diklat. 5
5.6. 5.7. Data kegiatan Subbagian Pengembangan Pegawai tahun lalu dan ta5.8. Formasi Bezeting Direktorat Jenderal Anggaran;
ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian beserta peraturan pelaksanaannya.
6.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/Tata Kerja Departemen Keuangan;
6.3. Surat Keputusan, Surat Edaran dan Instruksi Menteri Keuangan yang berhubungan dengan kepegawaian.
6.4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 163 -
ggaran . Surat Keputusan/Dokumen lainnya dari Badan Pendidikan dan ngan.
n Direktorat Jenderal Anggaran . ratan Dinas.
6.10. Buku agenda. at penyimpanan berkas.
6.12. Faksimile/ Telepon.
7. HASI
7.1. bbagian Pengembangan Pegawai.
diklat pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
at/pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penjejangan jabatan.
8.
ada Kepala Subbagian Pengembangan
Pegawai. an data kepegawaian.
8.3. Membuat laporan penyelesaian tugas.
9. TANGGUNG JAWAB :
jukan 9.2. Kelengkapan dan kebenaran bahan dan data yang diperlukan dalam penyelesaian
Kebenaran laporan penyelesaian tugas.
10.
han. hal koordinasi
10.3. n
10.4. BPPK dalam hal koordinasi pelaksanaan Program Diklat BPPK; bekerjasama dengan Direktorat Jenderal
Anggaran dalam pelaksanaan diklat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; rkait dalam hal pelaksanaan tugas.
ANGAN JABATAN : -
12.
6.5. Surat Edaran Direktur Jenderal An6.6. Surat Edaran/
Pelatihan Keua6.7. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaa6.8. Pedoman Tata Persu6.9. Mesin Ketik.
6.11. Lemari/temp
6.13. Perangkat komputer dan internet (Aplikasi Kepegawaian).
L KERJA :
Hasil telaahan rencana kerja Su7.2. Kerangka Acuan Kerja dan konsep rencana kebutuhan
7.3. Daftar pejab
7.4. Konsep laporan berkala Subbagian Pengembangan Pegawai.
WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kep
8.2. Meminta kelengkap
8.4. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas.
9.1. Usul, saran dan pendapat yang dia
tugas. 9.3. 9.4. Kerahasiaan pelaksanaan tugas.
HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengara
10.2. Para pegawai di lingkungan Bagian Kepegawaian dalampelaksanaan tugas. Para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal pelaksanaatugas.
10.5. Provider/Penyedia Jasa Diklat yang akan
10.6. Pihak lain yang te
11. MASALAH DAN TANT
RISIKO JABATAN : -
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 164 -
13. :
13.1. angkat/Golongan
al 1 13.3. Diklat/Kursus :
- Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
13.4. Syarat lainnya :
k dan Fungsi
n dan pelatihan;
Mampu berbahasa inggris (Minimal Pasif); Memahami prosedur pengadaan barang dan jasa; Memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan
urusan kepegawaian.
SYARAT JABATAN
P : III/a – III/c 13.2. Pendidikan Form : S
- Diklat Kepegawaian; - Diklat Pengembangan SDM;
Menguasai prinsip-prinsip organisasi dan manajemen; Memiliki pengetahuan tentang Tugas Poko
DJA; Mampu mengoperasikan komputer; Mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang
terkait dengan pendidika
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 165 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. I
2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dilingkungan DJA melalui pendidikan dan pelatihan guna mendukung pengembangan karier pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1 Melakukan pengolahan dan pentabulasian data rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan agar pelaksanaan diklat dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
4.1.1. Mempelajari bahan dan data rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan; 4.1.2. Meneliti bahan dan data rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan; 4.1.3. Mengolah/mentabulasi data rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan
serta menyampaikan kepada Penelaah Bahan Telaahan pada Subbagian Pengembangan Pegawai;
4.1.4. Menyimpan berkas rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan apabila telah selesai diproses.
4.2 Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan penyusunan konsep
pertimbangan pembinaan karir pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar pola pembinaan karir pegawai dapat terlaksana dengan baik.
4.1.1. Mempelajari dan meneliti bahan penyusunan konsep pertimbangan
pembinaan karir pegawai; 4.1.2. Mengolah bahan pertimbangan pembinaan karir pegawai serta
menyampaikan kepada Penelaah Bahan Telaahan pada Subbagian Pengembangan Pegawai;
4.1.3. Menyimpan berkas bahan pertimbangan penyusunan konsep pertimbangan apabila telah selesai diproses.
4.2. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka penyaringan
pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan agar pelaksanaan diklat dan ujian jabatan berjalan dengan lancar.
4.2.1. Mempelajari dan meneliti bahan dan data yang diperlukan untuk
penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan;
4.2.2. Mengolah data persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan dan menyampaikannya kepada Penelaah Bahan Telaahan pada Subbagian Pengembangan Pegawai.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 166 -
4.3. Menatausahakan hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar hasil pelaksanaan diklat tersebut dapat diadministrasikan dengan lancar .
4.3.1. Menerima hasil pelaksanaan dari Kepala Subbagian Pengembangan
Pegawai mengenai pendidikan dan pelatihan yang telah diselenggarakan; 4.3.2. Mendata peserta yang lulus dan tidak lulus; 4.3.3. Menyiapkan surat pemberitahuan mengenai hasil pendidikan dan pelatihan
kepada pimpinan unit organisasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan; 4.3.4. Menyampaikan konsep surat pemberitahuan tersebut kepada Kepala
Subbagian Pengembangan Pegawai
4.4. Membantu menyiapkan bahan dan data penyusunan rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai sebagai bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai dan Bagian Kepegawaian.
4.4.1. Mempelajari bahan dan data kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan serta
menyampaikan kepada Penelaah Bahan Telaahan pada Subbagian Pengembangan Pegawai;
4.4.2. Mengikuti pembahasan penyusunan rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai;
4.4.3. Membantu menyiapkan konsep rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai.
4.5. Membantu menyiapkan konsep laporan berkala Subbagian Pengembangan
Pegawai.
4.5.1. Menghimpun dan mempelajari bahan dan data kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan serta menyampaikan kepada Penelaah Bahan Telaahan pada Subbagian Pengembangan Pegawai;
4.5.2. Membantu menyiapkan konsep laporan berkala Subbagian Pengembangan Pegawai;
4.6. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas pokok.
4.6.1. Menerima tugas dan pengarahan dari atasan; 4.6.2. Melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan pengarahan; 4.6.3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada atasan.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi dan pengarahan dari Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai. 5.2. Rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai tahun lalu dan tahun berjalan. 5.3. Rencana kerja Bagian Kepegawaian. 5.4. Data pegawai yang belum pernah mengikuti program diklat. 5.5. Data pegawai yang telah mengikuti program diklat. 5.6. Surat usulan pencalonan peserta program diklat. 5.7. Data kegiatan Subbagian Pengembangan Pegawai tahun lalu dan tahun berjalan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 167 -
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian beserta peraturan pelaksanaannya.
6.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
6.3. Surat Keputusan, Surat Edaran dan Instruksi Menteri Keuangan yang berhubungan dengan kepegawaian.
6.4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara. 6.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran . 6.6. Surat Edaran/Surat Keputusan/Dokumen lainnya dari Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan. 6.7. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran . 6.8. Pedoman Tata Persuratan Dinas. 6.9. Mesin Ketik. 6.10. Buku agenda. 6.11. Lemari/tempat penyimpanan berkas. 6.12. Faksimile/ Telepon. 6.13. Perangkat komputer dan internet.
7. HASIL KERJA :
7.1. Konsep rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai. 7.2. Konsep rencana kebutuhan diklat pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
Anggaran . 7.3. Hasil penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan pegawai serta
ujian jabatan. 7.4. Konsep surat pemberitahuan peserta diklat. 7.5. Surat ijin melanjutkan belajar dan kursus-kursus lainnya. 7.6. Konsep laporan berkala Subbagian Pengembangan Pegawai.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Pengembangan
Pegawai. 8.2. Meminta kelengkapan data kepegawaian. 8.3. Membuat laporan penyelesaian tugas. 8.4. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan 9.2. Kelengkapan dan kebenaran bahan dan data yang diperlukan dalam penyelesaian
tugas. 9.3. Kebenaran laporan penyelesaian tugas. 9.4. Kerahasiaan pelaksanaan tugas.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai dalam hal menerima tugas, petunjuk,
pengarahan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 168 -
10.2. Para pegawai di lingkungan Bagian Kepegawaian dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.
10.3. Para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal pelaksanaan tugas.
10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : - 12. RISIKO JABATAN : - 13. SYARAT JABATAN :
13.1. Pangkat/Golongan : II/d – III/b 13.2. Pendidikan Formal : D III 13.3. Diklat/Kursus : - Diklat Kepegawaian;
- Diklat Pengembangan SDM; - Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
13.4. Syarat lainnya : Memiliki pengetahuan tentang Tugas Pokok dan
Fungsi DJA; Mampu mengoperasikan komputer; Mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang
terkait dengan pendidikan dan pelatihan; Memahami prosedur pengadaan barang dan jasa; Memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan
urusan kepegawaian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 169 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. II
2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dilingkungan DJA melalui pendidikan dan pelatihan guna mendukung pengembangan karier pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1 Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan agar pelaksanaan diklat dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
4.1.1. Mempelajari bahan dan data rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan; 4.1.2. Meneliti bahan dan data rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan; 4.1.3. Mengolah/mentabulasi data rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan
serta menyampaikan kepada Penelaah Bahan Telaahan pada Subbagian Pengembangan Pegawai;
4.1.4. Menyimpan berkas rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan apabila telah selesai diproses.
4.2 Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan
penyusunan konsep pertimbangan pembinaan karir pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar pola pembinaan karir pegawai dapat terlaksana dengan baik.
4.2.1. Mempelajari dan meneliti bahan penyusunan konsep pertimbangan
pembinaan karir pegawai; 4.2.2. Mengolah bahan pertimbangan pembinaan karir pegawai serta
menyampaikan kepada Penelaah Bahan Telaahan pada Subbagian Pengembangan Pegawai;
4.2.3. Menyimpan berkas bahan pertimbangan penyusunan konsep pertimbangan apabila telah selesai diproses.
4.3. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka
penyaringan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan agar pelaksanaan diklat dan ujian jabatan berjalan dengan lancar.
4.3.1. Mempelajari dan meneliti bahan dan data yang diperlukan untuk
penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 170 -
4.3.2. Mengolah data persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan dan menyampaikannya kepada Penelaah Bahan Telaahan pada Subbagian Pengembangan Pegawai.
4.4. Membantu menatausahakan hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar hasil pelaksanaan diklat tersebut dapat diadministrasikan dengan lancar .
4.4.1. Menerima hasil pelaksanaan dari Kepala Subbagian Pengembangan
Pegawai mengenai pendidikan dan pelatihan yang telah diselenggarakan; 4.4.2. Mendata peserta yang lulus dan tidak lulus; 4.4.3. Menyiapkan surat pemberitahuan mengenai hasil pendidikan dan pelatihan
kepada pimpinan unit organisasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan; 4.4.4. Menyampaikan konsep surat pemberitahuan tersebut kepada Kepala
Subbagian Pengembangan Pegawai
4.5. Membantu menyiapkan bahan dan data penyusunan rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai sebagai bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai dan Bagian Kepegawaian.
4.5.1. Mempelajari bahan dan data kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan serta
menyampaikan kepada Penelaah Bahan Telaahan pada Subbagian Pengembangan Pegawai;
4.5.2. Mengikuti pembahasan penyusunan rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai;
4.5.3. Membantu menyiapkan konsep rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai.
4.6. Membantu menyiapkan konsep laporan berkala Subbagian Pengembangan
Pegawai.
4.6.1. Menghimpun dan mempelajari bahan dan data kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan serta menyampaikan kepada Penelaah Bahan Telaahan pada Subbagian Pengembangan Pegawai;
4.6.2. Membantu menyiapkan konsep laporan berkala Subbagian Pengembangan Pegawai;
4.7. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas pokok.
4.7.1. Menerima tugas dan pengarahan dari atasan; 4.7.2. Melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan pengarahan; 4.7.3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada atasan.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi dan pengarahan dari Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai. 5.2. Rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai tahun lalu dan tahun berjalan. 5.3. Rencana kerja Bagian Kepegawaian. 5.4. Data pegawai yang belum pernah mengikuti program diklat. 5.5. Data pegawai yang telah mengikuti program diklat. 5.6. Surat usulan pencalonan peserta program diklat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 171 -
5.7. Data kegiatan Subbagian Pengembangan Pegawai tahun lalu dan tahun berjalan.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian beserta peraturan
pelaksanaannya. 6.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Keuangan; 6.3. Surat Keputusan, Surat Edaran dan Instruksi Menteri Keuangan yang
berhubungan dengan kepegawaian. 6.4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara. 6.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran . 6.6. Surat Edaran/Surat Keputusan/Dokumen lainnya dari Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan. 6.7. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran . 6.8. Pedoman Tata Persuratan Dinas. 6.9. Mesin Ketik. 6.10. Buku agenda. 6.11. Lemari/tempat penyimpanan berkas. 6.12. Faksimile/ Telepon. 6.13. Perangkat komputer dan internet.
7. HASIL KERJA :
7.1. Konsep rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai. 7.2. Konsep rencana kebutuhan diklat pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
Anggaran . 7.3. Hasil penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan pegawai serta
ujian jabatan. 7.4. Konsep surat pemberitahuan peserta diklat. 7.5. Surat ijin melanjutkan belajar dan kursus-kursus lainnya. 7.6. Konsep laporan berkala Subbagian Pengembangan Pegawai.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Pengembangan
Pegawai. 8.2. Meminta kelengkapan data kepegawaian. 8.3. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan 9.2. Kelengkapan dan kebenaran bahan dan data yang diperlukan dalam penyelesaian
tugas. 9.3. Kebenaran laporan penyelesaian tugas. 9.4. Kerahasiaan pelaksanaan tugas.
10. HUBUNGAN KERJA :
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 172 -
10.1. Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai dalam hal menerima tugas, petunjuk,
pengarahan. 10.2. Para pegawai di lingkungan Bagian Kepegawaian dalam hal koordinasi
pelaksanaan tugas. 10.3. Para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal pelaksanaan
tugas. 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : - 12. RISIKO JABATAN : - 13. SYARAT JABATAN :
13.1. Pangkat/Golongan : II/c – III/a 13.2. Pendidikan Formal : D III 13.3. Diklat/Kursus : Diklat Kepegawaian 13.4. Syarat lainnya :
Memiliki pengetahuan tentang Tugas Pokok dan Fungsi DJA; Mampu mengoperasikan komputer; Mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang
terkait dengan pendidikan dan pelatihan; Memahami prosedur pengadaan barang dan jasa; Memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan
urusan kepegawaian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 173 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. I 2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dilingkungan DJA melalui pendidikan dan pelatihan guna mendukung pengembangan karier pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan agar pelaksanaan diklat dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
4.1.1. Menginventarisir kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
rangka menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan
kepada Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai;
4.2. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep pertimbangan pembinaan karir pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar pola pembinaan karir pegawai dapat terlaksana dengan baik.
4.2.1. Menginventarisir kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
rangka penyusunan konsep pertimbangan pembinaan karir pegawai; 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan
kepada Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai.
4.3. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyaringan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan agar pelaksanaan diklat dan ujian jabatan berjalan dengan lancar.
4.3.1. Menginventarisir kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
rangka penyaringan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan;
4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai.
4.4. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka
kegiatan penatausahaan hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar hasil pelaksanaan diklat tersebut dapat diadministrasikan dengan lancar.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 174 -
4.4.1. Menerima hasil pelaksanaan dari Kepala Subbagian Pengembangan
Pegawai mengenai pendidikan dan pelatihan yang telah diselenggarakan; 4.4.2. Mendata peserta yang lulus dan tidak lulus; 4.4.3. Menyiapkan surat pemberitahuan mengenai hasil pendidikan dan pelatihan
kepada pimpinan unit organisasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan; 4.4.4. Menyampaikan konsep surat pemberitahuan tersebut kepada Kepala
Subbagian Pengembangan Pegawai
4.5. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Kepegawaian.
4.5.1. Menyiapkan bahan dan data kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan serta
menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai; 4.5.2. Mengikuti pembahasan penyusunan rencana kerja Subbagian
Pengembangan Pegawai; 4.5.3. Mengetik konsep rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai serta
menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai; 4.5.4. Menyimpan rencana kerja tersebut apabila telah selesai diproses.
4.6. Menghimpun dan menyajikan data dalam rangka penyelesaian laporan
berkala Subbagian Pengembangan Pegawai.
4.6.1. Menginventarisir kelengkapan bahan dan data kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai;
4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai.
4.7. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas pokok.
4.7.1. Menerima tugas dan pengarahan dari atasan; 4.7.2. Melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan pengarahan; 4.7.3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada atasan.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi dan pengarahan dari Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai. 5.2. Rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai tahun lalu dan tahun berjalan. 5.3. Rencana kerja Bagian Kepegawaian. 5.4. Data pegawai yang belum pernah mengikuti program diklat. 5.5. Data pegawai yang telah mengikuti program diklat. 5.6. Surat usulan pencalonan peserta program diklat. 5.7. Data kegiatan Subbagian Pengembangan Pegawai tahun lalu dan tahun berjalan.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian beserta peraturan
pelaksanaannya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 175 -
6.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
6.3. Surat Keputusan, Surat Edaran dan Instruksi Menteri Keuangan yang berhubungan dengan kepegawaian.
6.4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara. 6.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran . 6.6. Surat Edaran/Surat Keputusan/Dokumen lainnya dari Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan. 6.7. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran . 6.8. Pedoman Tata Persuratan Dinas. 6.9. Mesin Ketik. 6.10. Buku agenda. 6.11. Lemari/tempat penyimpanan berkas. 6.12. Faksimile/ Telepon. 6.13. Perangkat komputer dan internet.
7. HASIL KERJA :
7.1. Konsep rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai. 7.2. Konsep rencana kebutuhan diklat pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
Anggaran . 7.3. Hasil penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan pegawai serta
ujian jabatan. 7.4. Konsep surat pemberitahuan peserta diklat. 7.5. Surat ijin melanjutkan belajar dan kursus-kursus lainnya. 7.6. Konsep laporan berkala Subbagian Pengembangan Pegawai.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Pengembangan
Pegawai. 8.2. Meminta kelengkapan data kepegawaian. 8.3. Membuat laporan penyelesaian tugas. 8.4. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan 9.2. Kelengkapan dan kebenaran bahan dan data yang diperlukan dalam penyelesaian
tugas. 9.3. Kebenaran laporan penyelesaian tugas. 9.4. Kerahasiaan pelaksanaan tugas.
10. DIMENSI JABATAN : - 11. HUBUNGAN KERJA :
11.1. Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai dalam hal menerima tugas, petunjuk,
pengarahan. 11.2. Para pegawai di lingkungan Bagian Kepegawaian dalam hal koordinasi
pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 176 -
11.3. Para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal pelaksanaan tugas.
11.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : - 13. RISIKO JABATAN : - 14. SYARAT JABATAN :
14.1. Pangkat/Golongan : II/b – II/d 14.2. Pendidikan Formal : SMA / D I 14.3. Diklat/Kursus : Diklat Kepegawaian 14.4. Syarat lainnya :
Memiliki pengetahuan tentang Tugas Pokok dan Fungsi DJA; Mampu mengoperasikan komputer; Mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang
terkait dengan pendidikan dan pelatihan; Memahami prosedur pengadaan barang dan jasa; Memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan urusan kepegawaian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 177 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. II
2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dilingkungan DJA melalui pendidikan dan pelatihan guna mendukung pengembangan karier pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data rencana kebutuhan
pendidikan dan pelatihan agar pelaksanaan diklat dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
4.1.1. Menginventarisir kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
rangka menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan
kepada Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai;
4.2. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep pertimbangan pembinaan karir pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar pola pembinaan karir pegawai dapat terlaksana dengan baik.
4.2.1. Menginventarisir kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
rangka penyusunan konsep pertimbangan pembinaan karir pegawai; 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan
kepada Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai.
4.3. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyaringan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan agar pelaksanaan diklat dan ujian jabatan berjalan dengan lancar.
4.3.1. Menginventarisir kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
rangka penyaringan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan;
4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 178 -
4.4. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka kegiatan penatausahaan hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar hasil pelaksanaan diklat tersebut dapat diadministrasikan dengan lancar .
4.4.1. Menerima hasil pelaksanaan dari Kepala Subbagian Pengembangan
Pegawai mengenai pendidikan dan pelatihan yang telah diselenggarakan; 4.4.2. Mendata peserta yang lulus dan tidak lulus; 4.4.3. Menyiapkan surat pemberitahuan mengenai hasil pendidikan dan pelatihan
kepada pimpinan unit organisasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan; 4.4.4. Menyampaikan konsep surat pemberitahuan tersebut kepada Kepala
Subbagian Pengembangan Pegawai
4.5. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Kepegawaian.
4.5.1. Menyiapkan bahan dan data kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan serta
menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai; 4.5.2. Mengikuti pembahasan penyusunan rencana kerja Subbagian
Pengembangan Pegawai; 4.5.3. Mengetik konsep rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai serta
menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai; 4.5.4. Menyimpan rencana kerja tersebut apabila telah selesai diproses.
4.6. Membantu menghimpun dan menyajikan data dalam rangka penyelesaian
laporan berkala Subbagian Pengembangan Pegawai.
4.6.1. Menginventarisir kelengkapan bahan dan data kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai;
4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai.
4.7. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas pokok.
4.7.1. Menerima tugas dan pengarahan dari atasan; 4.7.2. Melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan pengarahan; 4.7.3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada atasan.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi dan pengarahan dari Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai. 5.2. Rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai tahun lalu dan tahun berjalan. 5.3. Rencana kerja Bagian Kepegawaian. 5.4. Data pegawai yang belum pernah mengikuti program diklat. 5.5. Data pegawai yang telah mengikuti program diklat. 5.6. Surat usulan pencalonan peserta program diklat. 5.7. Data kegiatan Subbagian Pengembangan Pegawai tahun lalu dan tahun berjalan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 179 -
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian beserta peraturan pelaksanaannya.
6.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
6.3. Surat Keputusan, Surat Edaran dan Instruksi Menteri Keuangan yang berhubungan dengan kepegawaian.
6.4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara. 6.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran . 6.6. Surat Edaran/Surat Keputusan/Dokumen lainnya dari Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan. 6.7. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran . 6.8. Pedoman Tata Persuratan Dinas. 6.9. Mesin Ketik. 6.10. Buku agenda. 6.11. Lemari/tempat penyimpanan berkas. 6.12. Faksimile/ Telepon. 6.13. Perangkat komputer dan internet.
7. HASIL KERJA :
7.1. Konsep rencana kerja Subbagian Pengembangan Pegawai. 7.2. Konsep rencana kebutuhan diklat pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
Anggaran . 7.3. Hasil penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan pegawai serta
ujian jabatan. 7.4. Konsep surat pemberitahuan peserta diklat. 7.5. Surat ijin melanjutkan belajar dan kursus-kursus lainnya. 7.6. Konsep laporan berkala Subbagian Pengembangan Pegawai.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Pengembangan
Pegawai. 8.2. Meminta kelengkapan data kepegawaian. 8.3. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan 9.2. Kelengkapan dan kebenaran bahan dan data yang diperlukan dalam penyelesaian
tugas. 9.3. Kebenaran laporan penyelesaian tugas. 9.4. Kerahasiaan pelaksanaan tugas.
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai dalam hal menerima tugas, petunjuk,
pengarahan. 10.2. Para pegawai di lingkungan Bagian Kepegawaian dalam hal koordinasi
pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 180 -
10.3. Para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal pelaksanaan tugas.
10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : - 12. RISIKO JABATAN : - 13. SYARAT JABATAN :
13.1. Pangkat/Golongan : II/a – II/c 13.2. Pendidikan Formal : SMA / D I 13.3. Diklat/Kursus : Diklat Kepegawaian 13.4. Syarat lainnya :
Memiliki pengetahuan tentang Tugas Pokok dan Fungsi DJA; Mampu mengoperasikan komputer; Mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang
terkait dengan pendidikan dan pelatihan; Memahami prosedur pengadaan barang dan jasa; Memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan
urusan kepegawaian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 181 -
<
1. NAMA JABATAN : Kepala Subbagian Mutasi 2. IKHTISAR JABATAN :
Melakukan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan pegawai, kenaikan gaji berkala dan mutasi kepegawaian lainnya, serta penyiapan bahan penghargaan dan penegakan disiplin pegawai.
3. TUJUAN JABATAN :
Terwujudnya urusan mutasi kepegawaian, pemberian penghargaan, penindakan dan hukuman disiplin pegawai yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung pelaksanaan tugas organisasi.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1. Memproses usulan pengangkatan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar pengangkatan pegawai dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.1.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan usulan pengangkatan
pegawai; 4.1.2. Menugaskan pelaksana untuk memproses usulan pengangkatan pegawai
di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku;
4.1.3. Meneliti dan menganalisis hasil pelaksanaan proses usulan pengangkatan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.1.4. Mengajukan hasil pelaksanaan usulan pengangkatan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Kepala Bagian Kepegawaian.
4.2. Memproses usulan kepangkatan pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran agar para pegawai dapat disesuaikan kenaikan pangkatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.2.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan usulan kepangkatan
pegawai; 4.2.2. Menugaskan pelaksana untuk memproses usulan kepangkatan pegawai
di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku;
4.2.3. Meneliti dan menganalisis hasil pelaksanaan proses usulan kepangkatan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran ;
4.2.4. Menyampaikan hasil pelaksanaan usulan kepangkatan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Kepala Bagian Kepegawaian.
4.3. Memproses usulan Kenaikan Gaji Berkala pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran agar Kenaikan Gaji Berkala pegawai dapat diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.3.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan usulan kenaikan gaji
berkala pegawai;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 182 -
4.3.2. Menugaskan pelaksana untuk memproses usulan Kenaikan Gaji Berkala pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku;
4.3.3. Meneliti dan menganalisis hasil pelaksanaan proses usulan Kenaikan Gaji Berkala pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.3.4. Menyampaikan hasil pelaksanaan usulan Kenaikan Gaji Berkala pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Kepala Bagian Kepegawaian.
4.4. Memproses usulan pemberhentian pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran agar pemberhentian pegawai berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.4.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan usulan pemberhentian
pegawai; 4.4.2. Menugaskan pelaksana untuk memproses usulan pemberhentian
pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku;
4.4.3. Meneliti dan menganalisis hasil pelaksanaan proses usulan pemberhentian pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.4.4. Menyampaikan hasil pelaksanaan usulan pemberhentian pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Kepala Bagian Kepegawaian.
4.5. Memproses usulan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
Anggaran agar proses pensiun pegawai dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.5.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan usulan pensiun
pegawai; 4.5.2. Menugaskan pelaksana untuk memproses usulan pemensiunan pegawai
di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku;
4.5.3. Meneliti dan menganalisis hasil pelaksanaan proses usulan pemensiunan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran ;
4.5.4. Menyampaikan hasil pelaksanaan usulan pemensiunan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Kepala Bagian Kepegawaian.
4.6. Memproses usulan mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran agar pola mutasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.6.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan usulan mutasi
kepegawaian; 4.6.2. Menugaskan pelaksana untuk memproses usulan mutasi kepegawaian
lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4.6.3. Meneliti dan menganalisis hasil pelaksanaan proses usulan mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 183 -
4.6.4. Menyampaikan hasil pelaksanaan usulan pemindahan pegawai dan mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Kepala Bagian Kepegawaian.
4.7. Memproses usulan pemberian penghargaan bagi pegawai yang telah
memenuhi syarat yang ditetapkan untuk menghargai pengabdian (dedikasi), kesetiaan (loyalitas) dan untuk memberikan motivasi kerja kepada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
4.7.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan usulan pemberian
penghargaan pegawai; 4.7.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan data yang
diperlukan untuk proses usulan pemberian penghargaan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.7.3. Menerima, meneliti dan menganalisis serta mengelompokkan bahan dan data tersebut.
4.7.4. Menyampaikan bahan rancangan dan rumusan penghargaan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Kepala Bagian Kepegawaian.
4.8. Mempersiapkan bahan rancangan pembinaan, penindakan dan hukuman
disiplin pegawai untuk meningkatkan disiplin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
4.8.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan dalam penyiapan
bahan rancangan pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin pegawai; 4.8.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan
dalam penyusunan rancangan pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.8.3. Menerima, meneliti dan menganalisis serta mengelompokkan data-data tersebut;
4.8.4. Menyampaikan bahan rancangan pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Kepala Bagian Kepegawaian;
4.8.5. Menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan, penindakan, dan hukuman disiplin pegawai di lingkungan DJA kepada unit terkait.
4.9. Menyusun rencana kerja Subbagian Mutasi sebagai bahan penyusunan
konsep rencana kerja Bagian Kepegawaian.
4.9.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Mutasi;
4.9.2. Mempelajari laporan berkala dan rencana kerja Subbagian Mutasi tahun lalu dan tahun berjalan serta mencatat hal-hal yang penting;
4.9.3. Membahas rencana kerja Subbagian Mutasi bersama bawahan; 4.9.4. Menugaskan pelaksana menyusun konsep rencana kerja Subbagian
Mutasi; 4.9.5. Mengoreksi, menandatangani dan menyampaikan rencana kerja
Subbagian Mutasi kepada Kepala Bagian Kepegawaian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 184 -
4.10. Menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
4.10.1. Menerima tugas dari Kepala Bagian Kepegawaian untuk menindaklanjuti
LHP; 4.10.2. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP; 4.10.3. Menyusun konsep tanggapan LHP dan menyampaikan kepada Kepala
Bagian Kepegawaian.
4.11. Membimbing pelaksana pada Subbagian Mutasi untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja.
4.11.1. Memberi pengarahan dan menegakkan disiplin pegawai; 4.11.2. Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan.
4.12. Menyusun laporan berkala Subbagian Mutasi dan konsep laporan berkala bagian kepegawaian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
4.12.1. Menugaskan pelaksana untuk menghimpun hasil pelaksanaan tugas
Subbagian Mutasi; 4.12.2. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep laporan berkala
Subbagian Mutasi; 4.12.3. Mengoreksi, menandatangani dan menyampaikan laporan berkala
tersebut kepada Kepala Bagian Kepegawaian.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi Kepala Bagian Kepegawaian; 5.2. Rencana kerja Subbagian Mutasi tahun lalu dan tahun berjalan; 5.3. Rencana kerja Bagian Kepegawaian tahun lalu dan tahun berjalan; 5.4. Data kegiatan Subbagian Mutasi tahun lalu dan tahun berjalan; 5.5. Data dan dokumentasi/dosir pegawai; 5.6. Usulan pengangkatan pegawai; 5.7. Usulan kenaikan pangkat pegawai; 5.8. Usulan kenaikan gaji berkala pegawai; 5.9. Usulan penyesuaian masa kerja; 5.10. Usulan pemindahan, perbantuan dan pelimpahan; 5.11. Usulan pemberhentian pegawai; 5.12. Usulan pensiun pegawai; 5.13. Usulan penghargaan’ 5.14. Usulan pembinaan,penindakan dan hukuman disiplin; 5.15. Data SK pegawai yang bersangkutan; 5.16. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat; 5.17. Konsep surat/nota dinas dari bawahan.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian serta peraturan
pelaksanaannya. 6.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Keuangan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 185 -
6.3. Surat Keputusan, Surat Edaran dan Instruksi Menteri Keuangan yang berhubungan dengan kepegawaian.
6.4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara. 6.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran. 6.6. Surat Edaran/Surat Keputusan/Dokumen lainnya dari Biro Sumber Daya
Manusia. 6.7. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran. 6.8. Pedoman Tata Persuratan Dinas. 6.9. Faksimile / Telepon. 6.10. Perangkat komputer dan internet.
7. HASIL KERJA :
7.1. Rencana Kerja Subbagian Mutasi; 7.2. Konsep Surat Keputusan Mutasi Pegawai; 7.3. Konsep rumusan Pengangkatan Calon PNS/ PNS; 7.4. Konsep Surat Keputusan kenaikan pangkat; 7.5. Konsep Surat Pemberitahuan kenaikan gaji berkala; 7.6. Konsep rumusan pensiun pegawai; 7.7. Konsep rumusan pemberhentian pegawai; 7.8. Konsep rumusan penyesuaian masa kerja; 7.9. Konsep Surat Keputusan pemindahan, perbantuan dan pelimpahan; 7.10. Konsep rumusan penghargaan pegawai; 7.11. Konsep rumusan pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin pegawai; 7.12. Konsep tanggapan LHP; 7.13. Laporan berkala Subbagian Mutasi.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Bagian Kepegawaian. 8.2. Mengoreksi dan memaraf konsep surat dan laporan. 8.3. Mengumpulkan data / informasi, bahan atau hal-hal yang diperlukan. 8.4. Mengajukan usul pemberian penghargaan dan hukuman disiplin pegawai di
lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran . 8.5. Menilai dan menandatangani DP 3 pegawai bawahan. 8.6. Mengusulkan hukuman disiplin pegawai yang melanggar ketentuan. 8.7. Menegakkan disiplin pegawai. 8.8. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas. 8.9. Membimbing dan memberikan pengarahan pelaksanaan tugas.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep dan paraf surat/laporan. 9.3. Kebenaran data / informasi yang diberikan. 9.4. Penghargaan dan hukuman disiplin. 9.5. Kebenaran penilaian dan penandatanganan DP 3 pegawai bawahan. 9.6. Usul hukuman disiplin pegawai yang melanggar ketentuan. 9.7. Penegakkan disiplin pegawai. 9.8. Kerahasiaan pelaksanaan tugas. 9.9. Bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 186 -
10. DIMENSI JABATAN : 10.1. Jumlah bawahan langsung sebanyak 3 (tiga) orang pelaksana; 10.2. Jumlah unit eselon II yang dilayani sebanyak 7 (tujuh) unit atau sebanyak 718
pegawai. 11. HUBUNGAN KERJA :
11.1. Kepala Bagian Kepegawaian dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan
dan mengajukan usul, saran, pendapat dan telaahan pemecahan masalah mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Kepegawaian dalan hal koordinasi pelaksanaan tugas.
11.3. Para pegawai bawahan dalam hal pelaksanaan tugas. 11.4. Unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal meminta
kelengkapan persyaratan administrasi usulan mutasi kepegawaian. 11.5. Biro Sumber Daya Manusia dalam hal pengangkatan dan kepangkatan serta
pengusulan mutasi kepegawaian. 11.6. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
12.1 Kesulitan dalam memutasikan pegawai sesuai dengan pola mutasi yang ditentukan sesuai dengan PP 13 Tahun 2003 minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun dalam tingkat jabatan tertentu.
12.2 Proses reorganisasi yang terlalu cepat. 13. RISIKO JABATAN : - 14. SYARAT JABATAN :
14.1. Pangkat/Golongan : Penata / III c 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Diklat/kursus : Diklatpim Tk. IV 14.4. Syarat Lainnya :
- In-Depth Prob Solv & Analysis (2); - Continuous Improvement (2); - Policies, Processes & Procedures (2); - Stakeholder Service (2); - Integrity (2); - Teamwork and Collaboration (2); - Conflict Management (2); - Interpersonal Communication (2); - Written Communication (3).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 187 -
15. KEDUDUKAN JABATAN :
Kabag Kepegawaian
Kasubbag Pengembangan Pegawai
Kasubbag Umum Kepegawaian
Kasubbag Mutasi
Penelaah Bahan Telaahan Tk.I
Penelaah Bahan Telaahan Tk.II
Pemroses Bahan Telaahan Tk.I
Pemroses Bahan Telaahan Tk.II
Penyaji Bahan Telaahan Tk.I
Penyaji Bahan Telaahan Tk.II
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 188 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk.I 2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan pegawai, kenaikan gaji berkala dan mutasi kepegawaian lainnya, serta penyiapan bahan penghargaan dan penegakan disiplin pegawai.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya urusan mutasi kepegawaian, pemberian penghargaan, penindakan dan hukuman disiplin pegawai yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung pelaksanaan tugas organisasi.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1. Menelaah usulan pengangkatan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar pengangkatan pegawai dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.1.1. Mempelajari bahan usulan pengangkatan pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku; 4.1.2. Menelaah bahan usulan pengangkatan pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran; 4.1.3. Membahas bahan usulan pengangkatan pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Mutasi; 4.1.4. Menyusun konsep telaahan usulan pengangkatan pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.2. Menelaah usulan kepangkatan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
Anggaran agar para pegawai dapat disesuaikan kenaikan pangkatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.2.1. Mempelajari bahan usulan kepangkatan pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku; 4.2.2. Menelaah bahan usulan kepangkatan pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran; 4.2.3. Membahas bahan usulan kepangkatan pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Mutasi; 4.2.4. Menyusun konsep telaahan usulan kepangkatan pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.3. Menelaah usulan Kenaikan Gaji Berkala pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran agar Kenaikan Gaji Berkala pegawai dapat diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.3.1. Mempelajari bahan usulan Kenaikan Gaji Berkala pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 189 -
4.3.2. Menelaah bahan usulan Kenaikan Gaji Berkala pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.3.3. Membahas bahan usulan Kenaikan Gaji Berkala di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Mutasi;
4.3.4. Menyusun konsep telaahan usulan Kenaikan Gaji Berkala pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.4. Menelaah usulan pemberhentian pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran agar pemberhentian pegawai berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.4.1. Mempelajari bahan usulan pemberhentian pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku; 4.4.2. Menelaah bahan usulan pemberhentian pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran; 4.4.3. Membahas bahan usulan pemberhentian pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Mutasi; 4.4.4. Menyusun konsep telaahan usulan pemberhentian pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.5. Menelaah usulan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
Anggaran agar proses pensiun pegawai dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.5.1. Mempelajari bahan usulan pemensiunan pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku; 4.5.2. Menelaah bahan usulan pemensiunan pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran ; 4.5.3. Membahas bahan usulan pemberhentian pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Mutasi; 4.5.4. Menyusun konsep telaahan usulan pemensiunan pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.6. Menelaah usulan mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran agar pola mutasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.6.1. Mempelajari bahan usulan mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4.6.2. Menelaah bahan usulan mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.3. Membahas bahan usulan mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Mutasi; 4.6.4. Menyusun konsep telaahan usulan pemindahan pegawai dan mutasi
kepegawaian lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Kepala Bagian Kepegawaian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 190 -
4.7. Menelaah usulan pemberian penghargaan bagi pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan untuk menghargai pengabdian (dedikasi), kesetiaan (loyalitas) dan untuk memberikan motivasi kerja kepada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
4.7.1. Mempelajari bahan usulan pemberian penghargaan pegawai di
lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.7.2. Menelaah bahan usulan pemberian penghargaan pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran; 4.7.3. Membahas bahan usulan pemberian penghargaan pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Mutasi; 4.7.4. Menyusun konsep telaahan usulan pemberian penghargaan pegawai di
lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.8. Menelaah bahan usulan pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin
pegawai untuk meningkatkan disiplin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
4.8.1. Mempelajari bahan usulan pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin
pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.8.2. Menelaah bahan usulan pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin
pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.8.3. Membahas bahan usulan pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin
pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Mutasi;
4.8.4. Menyusun konsep telaahan usulan pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Kepala Subbagian Mutasi;
4.8.5. Menyiapkan pengantar hasil pelaksanaan pembinaan, penindakan, dan hukuman disiplin pegawai di lingkungan DJA kepada unit terkait.
4.9. Menelaah rencana kerja Subbagian Mutasi sebagai bahan penyusunan
konsep rencana kerja Bagian Kepegawaian.
4.9.1. Mempelajari bahan laporan berkala dan rencana kerja Subbagian Mutasi tahun lalu dan tahun berjalan serta mencatat hal-hal yang penting;
4.9.2. Menelaah bahan laporan berkala dan rencana kerja Subbagian Mutasi tahun lalu dan tahun berjalan;
4.9.3. Membahas bahan laporan berkala dan rencana kerja Subbagian Mutasi tahun lalu dan tahun berjalan bersama Kepala Subbagian Mutasi;
4.9.4. Menyusun konsep telaahan usulan rencana kerja Subbagian Mutasi dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.10. Menelaah konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
4.10.1. Mempelajari bahan tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
4.10.2. Menelaah bahan tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 191 -
4.10.1. Membahas bahan tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Subbagian Mutasi;
4.10.2. Menyusun konsep telaahan tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.11. Menelaah bahan laporan berkala Subbagian Mutasi sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
4.11.1. Mempelajari hasil pelaksanaan tugas Subbagian Mutasi sebagai bahan bahan laporan berkala Subbagian Mutasi;
4.11.2. Menelaah hasil pelaksanaan tugas Subbagian Mutasi sebagai bahan laporan berkala Subbagian Mutasi;
4.11.3. Membahas hasil pelaksanaan tugas Subbagian Mutasi sebagai bahan laporan berkala Subbagian Mutasi bersama Kepala Subbagian Mutasi;
4.11.4. Menyusun konsep telaahan laporan berkala Subbagian Mutasi dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi;
4.12. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas pokok.
4.12.1. Menerima tugas dan pengarahan dari atasan; 4.12.2. Melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan pengarahan; 4.12.3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada atasan.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi Kepala Subbagian Mutasi; 5.2. Rencana kerja Subbagian Mutasi tahun lalu dan tahun berjalan; 5.3. Rencana kerja Bagian Kepegawaian tahun lalu dan tahun berjalan; 5.4. Data kegiatan Subbagian Mutasi tahun lalu dan tahun berjalan; 5.5. Data dan dokumentasi/dosir pegawai; 5.6. Bahan usulan pengangkatan pegawai; 5.7. Bahan usulan kenaikan pangkat pegawai; 5.8. Bahan usulan kenaikan gaji berkala pegawai; 5.9. Bahan usulan penyesuaian masa kerja; 5.10. Bahan usulan pemindahan, perbantuan dan pelimpahan; 5.11. Bahan usulan pemberhentian pegawai; 5.12. Bahan usulan pensiun pegawai; 5.13. Bahan usulan pemberian penghargaan; 5.14. Bahan usulan pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin pegawai; 5.15. Data SK pegawai yang bersangkutan; 5.16. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian serta peraturan pelaksanaannya.
6.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 192 -
6.3. Surat Keputusan, Surat Edaran dan Instruksi Menteri Keuangan yang berhubungan dengan kepegawaian.
6.4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara. 6.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran. 6.6. Surat Edaran/Surat Keputusan/Dokumen lainnya dari Biro Sumber Daya
Manusia. 6.7. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran. 6.8. Pedoman Tata Persuratan Dinas. 6.9. Faksimile / Telepon. 6.10. Perangkat komputer dan internet.
7. HASIL KERJA :
7.1. Rencana Kerja Subbagian Mutasi; 7.2. Rancangan konsep usulan Mutasi Pegawai; 7.3. Rancangan konsep usulan pengangkatan Calon PNS/ PNS; 7.4. Rancangan konsep usulan kenaikan pangkat; 7.5. Rancangan konsep usulan pemberitahuan kenaikan gaji berkala; 7.6. Rancangan konsep usulan pemberhentian pegawai; 7.7. Rancangan konsep usulan pensiun pegawai; 7.8. Rancangan konsep usulan penyesuaian masa kerja; 7.9. Rancangan konsep usulan pemindahan, perbantuan dan pelimpahan; 7.10. Rancangan konsep usulan pemberian penghargaan pegawai; 7.11. Rancangan konsep usulan pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin
pegawai; 7.12. Rancangan konsep Rencana Kerja Subbagian Mutasi; 7.13. Rancangan konsep tanggapan LHP; 7.14. Rancangan konsep Laporan berkala Subbagian Mutasi.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran, pendapat dan telaahan kepada Kepala Subbagian Mutasi.
8.2. Mengumpulkan data/informasi, bahan atau hal-hal yang diperlukan. 8.3. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Usul, saran, pendapat dan telaahan yang diajukan. 9.2. Kebenaran data / informasi yang diberikan. 9.3. Kerahasiaan pelaksanaan tugas.
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Subbagian Mutasi dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan mengajukan usul, saran, pendapat dan telaahan pemecahan masalah mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para Penelaah Bahan Mutasi Tk.II, Pemroses Data Mutasi Tk.I dan II, Penyaji Data Mutasi Tk.I dan II di lingkungan Subbagian Mutasi dalan hal koordinasi pelaksanaan tugas.
10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal meminta kelengkapan persyaratan administrasi usulan mutasi kepegawaian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 193 -
10.4. Biro Sumber Daya Manusia dalam hal pengangkatan dan kepangkatan serta pengusulan mutasi kepegawaian.
10.5. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
11.1. Kesulitan dalam memutasikan pegawai sesuai dengan pola mutasi yang ditentukan sesuai dengan PP 13 Tahun 2003 minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun dalam tingkat jabatan tertentu.
11.2. Proses reorganisasi yang terlalu cepat. 12. RISIKO JABATAN : - 13. SYARAT JABATAN :
13.1. Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/ III b s.d. Penata Tk.I/III d 13.2. Pendidikan Formal : Strata 1 13.3. Diklat/kursus : Diklat Kepegawaian 13.4. Syarat Lainnya :
Menguasai prinsip-prinsip organisasi dan manajemen; Memiliki pengetahuan tentang Tugas Pokok dan
Fungsi DJA; Mampu mengoperasikan komputer; Memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan
urusan kepegawaian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 194 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk.II 2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan pegawai, kenaikan gaji berkala dan mutasi kepegawaian lainnya, serta penyiapan bahan penghargaan dan penegakan disiplin pegawai.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya urusan mutasi kepegawaian, pemberian penghargaan, penindakan dan hukuman disiplin pegawai yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung pelaksanaan tugas organisasi.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1. Membantu penelaahan usulan pengangkatan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar pengangkatan pegawai dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.1.1. Mempelajari bahan usulan pengangkatan pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku; 4.1.2. Menelaah bahan usulan pengangkatan pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran; 4.1.3. Membahas bahan usulan pengangkatan pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Mutasi; 4.1.4. Menyusun konsep telaahan usulan pengangkatan pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.2. Membantu penelaahan usulan kepangkatan pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran agar para pegawai dapat disesuaikan kenaikan pangkatnya sesuai dengan ketentua yang berlaku.
4.2.1. Mempelajari bahan usulan kepangkatan pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku; 4.2.2. Menelaah bahan usulan kepangkatan pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran; 4.2.3. Membahas bahan usulan kepangkatan pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Mutasi; 4.2.4. Menyusun konsep telaahan usulan kepangkatan pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.3. Membantu penelaahan usulan Kenaikan Gaji Berkala pegawai di
lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar Kenaikan Gaji Berkala pegawai dapat diterbitkan sesuai dengan ketentua yang berlaku.
4.3.1. Mempelajari bahan usulan Kenaikan Gaji Berkala pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 195 -
4.3.2. Menelaah bahan usulan Kenaikan Gaji Berkala pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.3.3. Membahas bahan usulan Kenaikan Gaji Berkala di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Mutasi;
4.3.4. Menyusun konsep telaahan usulan Kenaikan Gaji Berkala pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.4. Membantu penelaahan usulan pemberhentian pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran agar pemberhentian pegawai berjalan sesuai dengan ketentua yang berlaku.
4.4.1. Mempelajari bahan usulan pemberhentian pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku; 4.4.2. Menelaah bahan usulan pemberhentian pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran; 4.4.3. Membahas bahan usulan pemberhentian pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Mutasi; 4.4.4. Menyusun konsep telaahan usulan pemberhentian pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.5. Membantu penelaahan usulan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran agar proses pensiun pegawai dapat terlaksana sesuai dengan ketentua yang berlaku.
4.5.1. Mempelajari bahan usulan pemensiunan pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku; 4.5.2. Menelaah bahan usulan pemensiunan pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran ; 4.5.3. Membahas bahan usulan pemberhentian pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Mutasi; 4.5.4. Menyusun konsep telaahan usulan pemensiunan pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.6. Membantu penelaahan usulan mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran agar pola mutasi dapat berjalan sesuai dengan ketentua yang berlaku.
4.6.1. Mempelajari bahan usulan mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4.6.2. Menelaah bahan usulan mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.3. Membahas bahan usulan mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Mutasi; 4.6.4. Menyusun konsep telaahan usulan pemindahan pegawai dan mutasi
kepegawaian lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Kepala Bagian Kepegawaian.
4.7. Membantu penelaahan usulan pemberian penghargaan bagi pegawai yang
telah memenuhi syarat yang ditetapkan untuk menghargai pengabdian
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 196 -
(dedikasi), kesetiaan (loyalitas) dan untuk memberikan motivasi kerja kepada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
4.7.1. Mempelajari bahan usulan pemberian penghargaan pegawai di
lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.7.2. Menelaah bahan usulan pemberian penghargaan pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran; 4.7.3. Membahas bahan usulan pemberian penghargaan pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Mutasi; 4.7.4. Menyusun konsep telaahan usulan pemberian penghargaan pegawai di
lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.8. Membantu penelaahan bahan usulan pembinaan, penindakan dan
hukuman disiplin pegawai untuk meningkatkan disiplin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
4.8.1. Mempelajari bahan usulan pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin
pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.8.2. Menelaah bahan usulan pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin
pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.8.3. Membahas bahan usulan pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin
pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Mutasi;
4.8.4. Menyusun konsep telaahan usulan pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Kepala Subbagian Mutasi;
4.8.5. Menyiapkan pengantar hasil pelaksanaan pembinaan, penindakan, dan hukuman disiplin pegawai di lingkungan DJA kepada unit terkait.
4.9. Membantu penelaahan rencana kerja Subbagian Mutasi sebagai bahan
penyusunan konsep rencana kerja Bagian Kepegawaian.
4.9.1. Mempelajari bahan laporan berkala dan rencana kerja Subbagian Mutasi tahun lalu dan tahun berjalan serta mencatat hal-hal yang penting;
4.9.2. Menelaah bahan laporan berkala dan rencana kerja Subbagian Mutasi tahun lalu dan tahun berjalan;
4.9.3. Membahas bahan laporan berkala dan rencana kerja Subbagian Mutasi tahun lalu dan tahun berjalan bersama Kepala Subbagian Mutasi;
4.9.4. Menyusun konsep telaahan usulan rencana kerja Subbagian Mutasi dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi;
4.10. Membantu penelaahan konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
4.10.1. Mempelajari bahan tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
4.10.2. Menelaah bahan tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
4.10.3. Membahas bahan tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Subbagian Mutasi;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 197 -
4.10.4. Menyusun konsep telaahan tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.11. Membantu penelaahan bahan laporan berkala Subbagian Mutasi sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
4.11.1. Mempelajari hasil pelaksanaan tugas Subbagian Mutasi sebagai bahan bahan laporan berkala Subbagian Mutasi;
4.11.2. Menelaah hasil pelaksanaan tugas Subbagian Mutasi sebagai bahan laporan berkala Subbagian Mutasi;
4.11.3. Membahas hasil pelaksanaan tugas Subbagian Mutasi sebagai bahan laporan berkala Subbagian Mutasi bersama Kepala Subbagian Mutasi;
4.11.4. Menyusun konsep telaahan laporan berkala Subbagian Mutasi dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi;
4.12. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas pokok.
4.12.1. Menerima tugas dan pengarahan dari atasan; 4.12.2. Melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan pengarahan; 4.12.3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada atasan.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi Kepala Subbagian Mutasi; 5.2. Rencana kerja Subbagian Mutasi tahun lalu dan tahun berjalan; 5.3. Rencana kerja Bagian Kepegawaian tahun lalu dan tahun berjalan; 5.4. Data kegiatan Subbagian Mutasi tahun lalu dan tahun berjalan; 5.5. Data dan dokumentasi/dosir pegawai; 5.6. Bahan usulan pengangkatan pegawai; 5.7. Bahan usulan kenaikan pangkat pegawai; 5.8. Bahan usulan kenaikan gaji berkala pegawai; 5.9. Bahan usulan penyesuaian masa kerja; 5.10. Bahan usulan pemindahan, perbantuan dan pelimpahan; 5.11. Bahan usulan pemberhentian pegawai; 5.12. Bahan usulan pensiun pegawai; 5.13. Bahan usulan pemberian penghargaan; 5.14. Bahan usulan pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin pegawai; 5.15. Data SK pegawai yang bersangkutan; 5.16. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian serta peraturan pelaksanaannya.
6.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
6.3. Surat Keputusan, Surat Edaran dan Instruksi Menteri Keuangan yang berhubungan dengan kepegawaian.
6.4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara. 6.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 198 -
6.6. Surat Edaran/Surat Keputusan/Dokumen lainnya dari Biro Sumber Daya Manusia.
6.7. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran . 6.8. Pedoman Tata Persuratan Dinas. 6.9. Faksimile / Telepon. 6.10. Perangkat komputer dan internet.
7. HASIL KERJA :
7.1. Rencana Kerja Subbagian Mutasi; 7.2. Rancangan konsep usulan Mutasi Pegawai; 7.3. Rancangan konsep usulan pengangkatan Calon PNS/ PNS; 7.4. Rancangan konsep usulan kenaikan pangkat; 7.5. Rancangan konsep usulan pemberitahuan kenaikan gaji berkala; 7.6. Rancangan konsep usulan pemberhentian pegawai; 7.7. Rancangan konsep usulan pensiun pegawai; 7.8. Rancangan konsep usulan penyesuaian masa kerja; 7.9. Rancangan konsep usulan pemindahan, perbantuan dan pelimpahan; 7.10. Rancangan konsep usulan pemberian penghargaan pegawai; 7.11. Rancangan konsep usulan pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin
pegawai; 7.12. Rancangan konsep Rencana Kerja Subbagian Mutasi; 7.13. Rancangan konsep tanggapan LHP; 7.14. Rancangan konsep Laporan berkala Subbagian Mutasi.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran, pendapat dan telaahan kepada Kepala Subbagian Mutasi.
8.2. Mengumpulkan data/informasi, bahan atau hal-hal yang diperlukan. 8.3. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Usul, saran, pendapat dan telaahan yang diajukan. 9.2. Kebenaran data / informasi yang diberikan. 9.3. Kerahasiaan pelaksanaan tugas.
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Subbagian Mutasi dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan mengajukan usul, saran, pendapat dan telaahan pemecahan masalah mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para Penelaah Bahan Mutasi Tk.I, Pemroses Data Mutasi Tk.I dan II, Penyaji Data Mutasi Tk.I dan II di lingkungan Subbagian Mutasi dalan hal koordinasi pelaksanaan tugas.
10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal meminta kelengkapan persyaratan administrasi usulan mutasi kepegawaian.
10.4. Biro Sumber Daya Manusia dalam hal pengangkatan dan kepangkatan serta pengusulan mutasi kepegawaian.
10.5. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 199 -
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
11.1. Kesulitan dalam memutasikan pegawai sesuai dengan pola mutasi yang ditentukan sesuai dengan PP 13 Tahun 2003 minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun dalam tingkat jabatan tertentu.
11.2. Proses reorganisasi yang terlalu cepat.
12. RISIKO JABATAN : - 13. SYARAT JABATAN :
13.1. Pangkat/Golongan : Penata /III a s.d. Penata/ III c 13.2. Pendidikan Formal : Strata 1 13.3. Diklat/kursus : Diklat Kepegawaian 13.4. Syarat Lainnya :
Menguasai prinsip-prinsip organisasi dan manajemen; Memiliki pengetahuan tentang Tugas Pokok dan
Fungsi DJA; Mampu mengoperasikan komputer; Memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan
urusan kepegawaian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 200 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk.I 2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan pegawai, kenaikan gaji berkala dan mutasi kepegawaian lainnya, serta penyiapan bahan penghargaan dan penegakan disiplin pegawai.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya urusan mutasi kepegawaian, pemberian penghargaan, penindakan dan hukuman disiplin pegawai yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung pelaksanaan tugas organisasi.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data usulan pengangkatan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.1.1. Mempelajari bahan pengangkatan pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku; 4.1.2. Meneliti bahan pengangkatan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
Anggaran; 4.1.3. Mengolah/mentabulasi data pengangkatan pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.2. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data usulan kepangkatan
pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.2.1. Mempelajari bahan kepangkatan pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku; 4.2.2. Meneliti bahan kepangkatan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
Anggaran; 4.2.3. Mengolah/mentabulasi data kepangkatan pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.3. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data usulan Kenaikan Gaji
Berkala di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.3.1. Mempelajari bahan kenaikan gaji berkala pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku; 4.3.2. Meneliti bahan kenaikan gaji berkala pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 201 -
4.3.3. Mengolah/mentabulasi data kenaikan gaji berkala pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.4. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data usulan pemberhentian
pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar proses pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.4.1. Mempelajari bahan pemberhentian pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku; 4.4.2. Meneliti bahan pemberhentian pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
Anggaran; 4.4.3. Mengolah/mentabulasi data pemberhentian pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.5. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data usulan pemensiunan
pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar proses pemensiunan pegawai dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.5.1. Mempelajari bahan pemensiunan pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku; 4.5.2. Meneliti bahan pemensiunan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
Anggaran; 4.5.3. Mengolah/mentabulasi data pemensiunan pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.6. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data usulan mutasi
kepegawaian lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar pola mutasi kepegawaian dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.6.1. Mempelajari bahan mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku; 4.6.2. Meneliti bahan mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
Anggaran; 4.6.3. Mengolah/mentabulasi data mutasi pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.7. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data pemberian penghargaan
pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar proses usulan pemberian penghargaan pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.7.1. Mempelajari bahan pemberian penghargaan pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku; 4.7.2. Meneliti bahan pemberian penghargaan pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran; 4.7.3. Mengolah/mentabulasi data pemberian penghargaan pegawai di
lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 202 -
4.8. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar proses pada penjatuhan hukuman disiplin pegawai dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.8.1. Mempelajari bahan pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin
pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku;
4.8.2. Meneliti bahan pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.8.3. Mengolah/mentabulasi data pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.9. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan rencana kerja
Subbagian Mutasi sebagai bahan rencana kerja Subbagian Mutasi dan Bagian Kepegawaian.
4.9.1. Mempelajari data kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan Subbagian
Mutasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Mutasi; 4.9.2. Meneliti data kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan Subbagian Mutasi; 4.9.3. Mengolah/mentabulasi kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan Subbagian
Mutasi dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.10. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan laporan berkala Subbagian Mutasi.
4.10.1. Mempelajari data kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan Subbagian
Mutasi sebagai bahan penyusunan laporan berkala Subbagian Mutasi; 4.10.2. Meneliti data kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan Subbagian Mutasi; 4.10.3. Mengolah/mentabulasi kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan Subbagian
Mutasi dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi. 4.11. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas pokok.
4.11.1. Menerima tugas dan pengarahan dari atasan; 4.11.2. Melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan pengarahan; 4.11.3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada atasan.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi dan pengarahan dari Kepala Subbagian Mutasi. 5.2. Rencana Kerja Subbagian Mutasi tahun lalu dan tahun berjalan. 5.3. Data kegiatan Subbagian Mutasi tahun lalu dan tahun berjalan. 5.4. Data dan dokumentasi/dosir pegawai. 5.5. Usulan pengangkatan pegawai. 5.6. Usulan kenaikan pangkat pegawai. 5.7. Usulan penyesuaian masa kerja. 5.8. Usulan pemindahan, perbantuan dan pelimpahan. 5.9. Usulan pemberhentian. 5.10. Usulan pensiun.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 203 -
5.11. Usulan penghargaan; 5.12. Usulan pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin. 5.13. Usulan Kenaikan Gaji Berkala pegawai. 5.14. Data SK pegawai yang bersangkutan.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian beserta peraturan
pelaksanaannya. 6.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Keuangan; 6.3. Surat Keputusan, Surat Edaran dan Instruksi Menteri Keuangan yang
berhubungan dengan kepegawaian. 6.4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara. 6.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran . 6.6. Surat Edaran/Surat Keputusan/Dokumen lainnya dari Biro Sumber Daya
Manusia. 6.7. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran . 6.8. Pedoman Tata Persuratan Dinas. 6.9. Faksimile / Telepon. 6.10. Perangkat komputer dan internet.
7. HASIL KERJA :
7.1. Hasil pengolahan data rencana kerja Subbagian Mutasi. 7.2. Hasil pengolahan data Mutasi Pegawai. 7.3. Hasil pengolahan data Pengangkatan Calon PNS/ PNS. 7.4. Hasil pengolahan data kenaikan pangkat. 7.5. Hasil pengolahan data kenaikan gaji berkala. 7.6. Hasil pengolahan data penyesuaian masa kerja. 7.7. Hasil pengolahan data pemindahan, perbantuan dan pelimpahan. 7.8. Hasil pengolahan data penghargaan pegawai. 7.9. Hasil pengolahan data pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin pegawai. 7.10. Hasil pengolahan data laporan berkala Subbagian Mutasi. 7.11. Hasil pengolahan data pemberhentian pegawai. 7.12. Hasil pengolahan data pensiun pegawai.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Mutasi. 8.2. Menyiapkan bahan dan data yang diperlukan dalam penyelesaian tugas. 8.3. Membuat laporan penyelesaian tugas.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan 9.2. Kelengkapan dan kebenaran bahan dan data yang diperlukan dalam
penyelesaian tugas. 9.3. Kebenaran laporan penyelesaian tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 204 -
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Subbagian Mutasi dalam hal menerima tugas, petunjuk dan pengarahan; 10.2. Para Penelaah Bahan Telaahan Tk.I dan II, Pemroses Bahan Telaahan Tk.II,
Penyaji Bahan Telaahan Tk.I dan II di lingkungan Subbagian Mutasi dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas;
10.3. Para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal pelaksanaan tugas.
10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : - 12. RISIKO JABATAN : - 13. SYARAT JABATAN :
13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Tk.I/IId s.d. Penata Muda Tk.I/IIIb 13.2. Pendidikan Formal : Diploma III 13.3. Diklat/Kursus : Diklat Kepegawaian 13.4. Syarat lainnya :
Memiliki pengetahuan tentang Tugas Pokok dan Fungsi DJA;
Mampu mengoperasikan komputer; Memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan
urusan kepegawaian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 205 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk.II 2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan pegawai, kenaikan gaji berkala dan mutasi kepegawaian lainnya, serta penyiapan bahan penghargaan dan penegakan disiplin pegawai.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya urusan mutasi kepegawaian, pemberian penghargaan, penindakan dan hukuman disiplin pegawai yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung pelaksanaan tugas organisasi.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data usulan
pengangkatan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.1.1. Mempelajari bahan pengangkatan pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku; 4.1.2. Meneliti bahan pengangkatan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
Anggaran; 4.1.3. Mengolah/mentabulasi data pengangkatan pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.2. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data usulan
kepangkatan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.2.1. Mempelajari bahan kepangkatan pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku; 4.2.2. Meneliti bahan kepangkatan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
Anggaran; 4.2.3. Mengolah/mentabulasi data kepangkatan pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.3. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data usulan Kenaikan
Gaji Berkala di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.3.1. Mempelajari bahan kenaikan gaji berkala pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku; 4.3.2. Meneliti bahan kenaikan gaji berkala pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran; 4.3.3. Mengolah/mentabulasi data kenaikan gaji berkala pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 206 -
4.4. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data usulan
pemberhentian pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar proses pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.4.1. Mempelajari bahan pemberhentian pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku; 4.4.2. Meneliti bahan pemberhentian pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
Anggaran; 4.4.3. Mengolah/mentabulasi data pemberhentian pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.5. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data usulan
pemensiunan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar proses pemensiunan pegawai dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.5.1. Mempelajari bahan pemensiunan pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku; 4.5.2. Meneliti bahan pemensiunan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
Anggaran; 4.5.3. Mengolah/mentabulasi data pemensiunan pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.6. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data usulan mutasi
kepegawaian lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar pola mutasi kepegawaian dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.6.1. Mempelajari bahan mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku; 4.6.2. Meneliti bahan mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
Anggaran; 4.6.3. Mengolah/mentabulasi data mutasi pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.7. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data pemberian
penghargaan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar proses usulan pemberian penghargaan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4.7.1. Mempelajari bahan pemberian penghargaan pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku; 4.7.2. Meneliti bahan pemberian penghargaan pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran; 4.7.3. Mengolah/mentabulasi data pemberian penghargaan pegawai di
lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 207 -
4.8. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar proses pada penjatuhan hukuman disiplin pegawai dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.8.1. Mempelajari bahan pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin
pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku;
4.8.2. Meneliti bahan pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.8.3. Mengolah/mentabulasi data pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.9. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan
rencana kerja Subbagian Mutasi sebagai bahan rencana kerja Subbagian Mutasi dan Bagian Kepegawaian.
4.9.1. Mempelajari data kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan Subbagian
Mutasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Mutasi; 4.9.2. Meneliti data kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan Subbagian Mutasi; 4.9.3. Mengolah/mentabulasi kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan Subbagian
Mutasi dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.10. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan laporan berkala Subbagian Mutasi.
4.10.1. Mempelajari data kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan Subbagian
Mutasi sebagai bahan penyusunan laporan berkala Subbagian Mutasi; 4.10.2. Meneliti data kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan Subbagian Mutasi; 4.10.3. Mengolah/mentabulasi kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan Subbagian
Mutasi dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.11. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok.
4.11.1. Menerima tugas dan pengarahan dari atasan; 4.11.2. Melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan pengarahan; 4.11.3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada atasan.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi dan pengarahan dari Kepala Subbagian Mutasi. 5.2. Rencana Kerja Subbagian Mutasi tahun lalu dan tahun berjalan. 5.3. Data kegiatan Subbagian Mutasi tahun lalu dan tahun berjalan. 5.4. Data dan dokumentasi/dosir pegawai. 5.5. Usulan pengangkatan pegawai. 5.6. Usulan kenaikan pangkat pegawai. 5.7. Usulan penyesuaian masa kerja pegawai. 5.8. Usulan pemindahan, perbantuan dan pelimpahan pegawai. 5.9. Usulan pemberhentian pegawai. 5.10. Usulan pensiun pegawai.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 208 -
5.11. Usulan pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin pegawai. 5.12. Usulan pemberian penghargaan pegawai. 5.13. Usulan Kenaikan Gaji Berkala pegawai. 5.14. Data SK pegawai yang bersangkutan.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian beserta peraturan
pelaksanaannya. 6.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Keuangan; 6.3 Surat Keputusan, Surat Edaran dan Instruksi Menteri Keuangan yang
berhubungan dengan kepegawaian. 6.4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara. 6.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran . 6.6. Surat Edaran/Surat Keputusan/Dokumen lainnya dari Biro Sumber Daya Manusia. 6.7. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran . 6.8 Pedoman Tata Persuratan Dinas. 6.9. Faksimile / Telepon. 6.10. Perangkat komputer dan internet.
7. HASIL KERJA :
7.1. Hasil pengolahan data rencana kerja Subbagian Mutasi. 7.2. Hasil pengolahan data Mutasi Pegawai. 7.3. Hasil pengolahan data Pengangkatan Calon PNS/ PNS. 7.4. Hasil pengolahan data kenaikan pangkat pegawai. 7.5. Hasil pengolahan data kenaikan gaji berkala pegawai. 7.6. Hasil pengolahan data penyesuaian masa kerja pegawai. 7.7. Hasil pengolahan data pemindahan, perbantuan dan pelimpahan pegawai. 7.8. Hasil pengolahan data penghargaan pegawai. 7.9. Hasil pengolahan data pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin pegawai. 7.10. Hasil pengolahan data pemberhentian pegawai. 7.11. Hasil pengolahan data laporan berkala Subbagian Mutasi.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Mutasi. 8.2. Menyiapkan bahan dan data yang diperlukan dalam penyelesaian tugas. 8.3. Membuat laporan penyelesaian tugas.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan 9.2. Kelengkapan dan kebenaran bahan dan data yang diperlukan dalam
penyelesaian tugas. 9.3. Kebenaran laporan penyelesaian tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 209 -
10. HUBUNGAN KERJA :
11.1. Kepala Subbagian Mutasi dalam hal menerima tugas, petunjuk dan pengarahan; 11.2. Para Penelaah Bahan Telaahan Tk.I dan II, Pemroses Bahan Telaahan Tk.II, 11.3. Penyaji Bahan Telaahan Tk.I dan II di lingkungan Subbagian Mutasi dalam hal
koordinasi pelaksanaan tugas; 11.4. Para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal
pelaksanaan tugas. 11.5. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : - 12. RISIKO JABATAN : - 13. SYARAT JABATAN :
13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur /IIc s.d. Penata Muda /IIIa 13.2. Pendidikan Formal : Diploma III 13.3. Diklat/Kursus : Diklat Kepegawaian 13.4. Syarat lainnya :
Memiliki pengetahuan tentang Tugas Pokok dan Fungsi DJA; Mampu mengoperasikan komputer; Memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan
urusan kepegawaian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 210 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk.I 2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan pegawai, kenaikan gaji berkala dan mutasi kepegawaian lainnya, serta penyiapan bahan penghargaan dan penegakan disiplin pegawai.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya urusan mutasi kepegawaian, pemberian penghargaan, penindakan dan hukuman disiplin pegawai yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung pelaksanaan tugas organisasi.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam
proses usulan pengangkatan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.1.1. Menginventarisir kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
proses usulan pengangkatan pegawai; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data pengangkatan pegawai
serta menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.2. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam proses usulan kepangkatan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.2.1. Menginventarisir kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
proses usulan kepangkatan pegawai; 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data kepangkatan pegawai
serta menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.3. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam proses usulan Kenaikan Gaji Berkala di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.3.1. Menginventarisir kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
proses usulan kenaikan gaji berkala pegawai; 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data kenaikan gaji berkala
pegawai serta menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.4. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam proses usulan pemberhentian pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar proses pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.4.1. Menginventarisir kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
proses usulan pemberhentian pegawai;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 211 -
4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data pemberhentian pegawai serta menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.5. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam
proses pemensiunan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar proses pemensiunan pegawai dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.5.1. Menginventarisir kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
proses usulan pemensiunan pegawai; 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data pemensiunan pegawai
serta menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi. 4.6. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam
proses mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar pola mutasi kepegawaian dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.6.1. Menginventarisir kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
proses usulan mutasi pegawai; 4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mutasi pegawai serta
menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.7. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam proses pemberian penghargaan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar proses usulan pemberian penghargaan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4.7.1. Menginventarisir kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
proses usulan pemberian penghargaan pegawai; 4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data pemberian
penghargaan pegawai serta menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.8. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam
proses pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar proses pada penjatuhan hukuman disiplin pegawai dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.8.1. Menginventarisir kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
proses usulan pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin pegawai; 4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data pembinaan, penindakan
dan hukuman disiplin pegawai serta menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.9. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam proses penyusunan rencana kerja Subbagian Mutasi sebagai bahan rencana kerja Subbagian Mutasi dan Bagian Kepegawaian.
4.9.1. Menginventarisir bahan dan data kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan
sebagai bahan dan data kelengkapan yang diperlukan dalam proses penyusunan rencana kerja Subbagian Mutasi;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 212 -
4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data rencana kerja Subbagian Mutasi serta menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.10. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam
proses penyusunan laporan berkala Subbagian Mutasi.
4.10.1. Menginventarisir bahan dan data kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan sebagai bahan dan data kelengkapan yang diperlukan dalam proses penyusunan laporan berkala Subbagian Mutasi;
4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data laporan berkala serta menyampaikannya Subbagian Mutasi kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.11. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas pokok.
4.11.1. Menerima tugas dan pengarahan dari atasan; 4.11.2. Melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan pengarahan; 4.11.3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada atasan.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi dan pengarahan dari Kepala Subbagian Mutasi. 5.2. Rencana Kerja Subbagian Mutasi tahun lalu dan tahun berjalan. 5.3. Data kegiatan Subbagian Mutasi tahun lalu dan tahun berjalan. 5.4. Data dan dokumentasi/dosir pegawai. 5.5. Usulan pengangkatan pegawai. 5.6. Usulan kenaikan pangkat pegawai. 5.7. Usulan penyesuaian masa kerja pegawai. 5.8. Usulan pemindahan, perbantuan dan pelimpahan pegawai. 5.9. Usulan pemberhentian pegawai 5.10. Usulan pensiun pegawai. 5.11. Usulan pemberian penghargaan pegawai; 5.12. Usulan pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin. 5.13. Usulan Kenaikan Gaji Berkala pegawai. 5.14. Data SK pegawai yang bersangkutan.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian beserta peraturan
pelaksanaannya. 6.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Keuangan; 6.3. Surat Keputusan, Surat Edaran dan Instruksi Menteri Keuangan yang
berhubungan dengan kepegawaian. 6.4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara. 6.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran . 6.6. Surat Edaran/Surat Keputusan/Dokumen lainnya dari Biro Sumber Daya
Manusia. 6.7. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran . 6.8. Pedoman Tata Persuratan Dinas. 6.9. Faksimile / Telepon.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 213 -
6.10. Mesin ketik. 6.11. Buku agenda. 6.12. Lemari/tempat penyimpanan berkas. 6.13. Perangkat komputer dan internet.
7. HASIL KERJA :
7.1. Bahan/data rencana kerja Subbagian Mutasi. 7.2. Bahan/data Mutasi Pegawai. 7.3. Bahan/data Pengangkatan Calon PNS/ PNS. 7.4. Bahan/data kenaikan pangkat pegawai. 7.5. Bahan/data kenaikan gaji berkala pegawai. 7.6. Bahan/data penyesuaian masa kerja pegawai. 7.7. Bahan/data pemindahan, perbantuan dan pelimpahan pegawai. 7.8. Bahan/data penghargaan pegawai pegawai. 7.9. Bahan/data pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin pegawai. 7.10. Bahan/data laporan berkala Subbagian Mutasi. 7.11. Bahan/data pemberhentian pegawai. 7.12. Bahan/data pensiun pegawai.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Mutasi. 8.2. Menyiapkan bahan dan data yang diperlukan dalam penyelesaian tugas. 8.3. Membuat laporan penyelesaian tugas.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan 9.2. Kelengkapan dan kebenaran bahan dan data yang diperlukan dalam
penyelesaian tugas. 9.3. Kebenaran laporan penyelesaian tugas.
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Subbagian Mutasi dalam hal menerima tugas, petunjuk dan pengarahan;
10.2. Para Penelaah Bahan Telaahan Tk.I dan II, Pemroses Bahan Telaahan Tk.I dan II, Penyaji Bahan Telaahan Tk.II di lingkungan Subbagian Mutasi dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas;
10.3. Para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal pelaksanaan tugas.
10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : - 12. RISIKO JABATAN : - 13. SYARAT JABATAN :
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 214 -
13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk.I/IIb s.d. Pengatur Tk.I/IId 13.2. Pendidikan Formal : SMA atau Diploma I 13.3. Diklat/Kursus : Diklat Kepegawaian 13.4. Syarat lainnya :
Memiliki pengetahuan tentang Tugas Pokok dan Fungsi DJA; Mampu mengoperasikan komputer; Memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan
urusan kepegawaian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 215 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk.II 2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan pegawai, kenaikan gaji berkala dan mutasi kepegawaian lainnya, serta penyiapan bahan penghargaan dan penegakan disiplin pegawai.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya urusan mutasi kepegawaian, pemberian penghargaan, penindakan dan hukuman disiplin pegawai yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung pelaksanaan tugas organisasi.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
dalam proses usulan pengangkatan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.1.1. Menginventarisir kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
proses usulan pengangkatan pegawai; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data pengangkatan
pegawai serta menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.2. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam proses usulan kepangkatan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.2.1. Menginventarisir kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
proses usulan kepangkatan pegawai; 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data kepangkatan pegawai
serta menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.3. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam proses usulan Kenaikan Gaji Berkala di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.3.1. Menginventarisir kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
proses usulan kenaikan gaji berkala pegawai; 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data kenaikan gaji berkala
pegawai serta menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.4. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam proses usulan pemberhentian pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar proses pemberhentian pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 216 -
4.4.1. Menginventarisir kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
proses usulan pemberhentian pegawai; 4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data pemberhentian
pegawai serta menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.5. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam proses pemensiunan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar proses pemensiunan pegawai dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4.5.1. Menginventarisir kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
proses usulan pemensiunan pegawai; 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data pemensiunan pegawai
serta menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi. 4.6. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
dalam proses mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar pola mutasi kepegawaian dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4.6.1. Menginventarisir kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
proses usulan mutasi pegawai; 4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mutasi pegawai serta
menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.7. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam proses pemberian penghargaan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar proses usulan pemberian penghargaan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4.7.1. Menginventarisir kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
proses usulan pemberian penghargaan pegawai; 4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data pemberian
penghargaan pegawai serta menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.8. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
dalam proses pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar proses pada penjatuhan hukuman disiplin pegawai dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4.8.1. Menginventarisir kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
proses usulan pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin pegawai; 4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data pembinaan,
penindakan dan hukuman disiplin pegawai serta menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.9. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam proses penyusunan rencana kerja Subbagian Mutasi sebagai bahan rencana kerja Subbagian Mutasi dan Bagian Kepegawaian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 217 -
4.9.1. Menginventarisir bahan dan data kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan sebagai bahan dan data kelengkapan yang diperlukan dalam proses penyusunan rencana kerja Subbagian Mutasi;
4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data rencana kerja Subbagian Mutasi serta menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.10. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
dalam proses penyusunan laporan berkala Subbagian Mutasi.
4.10.1. Menginventarisir bahan dan data kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan sebagai bahan dan data kelengkapan yang diperlukan dalam proses penyusunan laporan berkala Subbagian Mutasi;
4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data laporan berkala serta menyampaikannya Subbagian Mutasi kepada Kepala Subbagian Mutasi.
4.11. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas pokok.
4.11.1. Menerima tugas dan pengarahan dari atasan; 4.11.2. Melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan pengarahan; 4.11.3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada atasan.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi dan pengarahan dari Kepala Subbagian Mutasi. 5.2. Rencana Kerja Subbagian Mutasi tahun lalu dan tahun berjalan. 5.3. Data kegiatan Subbagian Mutasi tahun lalu dan tahun berjalan. 5.4. Data dan dokumentasi/dosir pegawai. 5.5. Usulan pengangkatan pegawai. 5.6. Usulan kenaikan pangkat pegawai. 5.7. Usulan penyesuaian masa kerja pegawai. 5.8. Usulan pemindahan, perbantuan dan pelimpahan pegawai. 5.9. Usulan pemberhentian pegawai. 5.10. Usulan pensiun pegawai. 5.11. Usulan pemberian penghargaan pegawai. 5.12. Usulan pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin. 5.13. Usulan Kenaikan Gaji Berkala pegawai. 5.14. Data SK pegawai yang bersangkutan.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian beserta peraturan pelaksanaannya.
6.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
6.3. Surat Keputusan, Surat Edaran dan Instruksi Menteri Keuangan yang berhubungan dengan kepegawaian.
6.4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 218 -
6.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran . 6.6. Surat Edaran/Surat Keputusan/Dokumen lainnya dari Biro Sumber Daya
Manusia. 6.7. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran . 6.8. Pedoman Tata Persuratan Dinas. 6.9. Faksimile / Telepon. 6.10. Mesin ketik. 6.11. Buku agenda. 6.12. Lemari/tempat penyimpanan berkas. 6.13. Perangkat komputer dan internet.
7. HASIL KERJA :
7.1. Bahan/data rencana kerja Subbagian Mutasi. 7.2. Bahan/data Mutasi Pegawai. 7.3. Bahan/data Pengangkatan Calon PNS/ PNS. 7.4. Bahan/data kenaikan pangkat pegawai. 7.5. Bahan/data kenaikan gaji berkala pegawai. 7.6. Bahan/data penyesuaian masa kerja pegawai. 7.7. Bahan/data pemindahan, perbantuan dan pelimpahan pegawai. 7.8. Bahan/data pemberian penghargaan pegawai. 7.9. Bahan/data pembinaan, penindakan dan hukuman disiplin pegawai. 7.10. Bahan/data laporan berkala Subbagian Mutasi. 7.11. Bahan/data pemberhentian pegawai. 7.12. Bahan/data pensiun pegawai
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Mutasi. 8.2. Menyiapkan bahan dan data yang diperlukan dalam penyelesaian tugas. 8.3. Membuat laporan penyelesaian tugas.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan 9.2. Kelengkapan dan kebenaran bahan dan data yang diperlukan dalam
penyelesaian tugas. 9.3. Kebenaran laporan penyelesaian tugas.
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Subbagian Mutasi dalam hal menerima tugas, petunjuk dan pengarahan;
10.2. Para Penelaah Bahan Telaahan Tk.I dan II, Pemroses Bahan Telaahan Tk.I dan II, Penyaji Bahan Telaahan Tk.I di lingkungan Subbagian Mutasi dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas;
10.3. Para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 219 -
10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : - 12. RISIKO JABATAN : - 13. SYARAT JABATAN :
13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Muda/IIa s.d. Pengatur/IIc 13.2. Pendidikan Formal : SMA atau Diploma I 13.3. Diklat/Kursus : Diklat Kepegawaian 13.4. Syarat lainnya :
Memiliki pengetahuan tentang Tugas Pokok dan Fungsi DJA; Mampu mengoperasikan komputer; Memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan
urusan kepegawaian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 220 -
1. NAMA JABATAN : Kepala Subbagian Umum Kepegawaian
2. IKHTISAR JABATAN :
Melakukan penyiapan bahan formasi, urusan tata usaha, dokumentasi, statistik, cuti dan pengolahan data kepegawaian.
3. TUJUAN JABATAN :
Terwujudnya sistem informasi dan administrasi kepegawaian yang handal guna mendukung pelaksanaan tugas organisasi.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyusun Usulan formasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
Anggaran untuk diusulkan kepada Biro Sumber Daya Manusia.
4.1.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan konsep surat permintaan formasi pegawai;
4.1.2. Mengkoordinir pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep formasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran ;
4.1.3. Meneliti, menganalisis data menyusun konsep formasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.1.4. Memaraf konsep formasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran untuk disampaikan ke Kabag Kepegawaian.
4.2. Mendokumentasikan data-data pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
Anggaran agar tersedia data-data pegawai yang mutakhir.
4.2.1. Menugaskan pelaksana untuk melaksanakan urusan dokumentasi data-data pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.2.2. Memantau dan mengkoreksi pelaksanaanan dokumentasi data-data pegawai yang dilakukan oleh pemroses administrasi kepegawaian.
4.3. Menyusun data statistik kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal
Anggaran agar data-data statistik pegawai akurat.
4.3.1. Menugaskan pelaksana untuk membuat data statistik kepegawaian dua kali dalam satu tahun;
4.3.2. Meneliti dan mengkoreksi data statistik kepegawaian yang disiapkan oleh pemroses data kepegawaian.
4.3.3. Membuat laporan tertulis kepada kepala bagian kepegawaian mengenai data statistik pegawai.
4.4. Memproses surat ijin cuti pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
Anggaran agar proses pelaksanaan cuti pegawai dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.4.1. Menugaskan pelaksana untuk memeriksa sisa cuti dan menyiapkan
konsep surat ijin cuti pegawai yang mengajukan cuti; 4.4.2. Meneliti dan memaraf konsep surat ijin cuti pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 221 -
4.4.3. Menyampaikan konsep surat ijin cuti pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Kepala Bagian Kepegawaian.
4.4.4. Menugaskan pelaksana untuk mengagendakan dan mendistribusikan surat cuti yang telah ditandatangani kabag kepegawaian kepada pihak yang berkepentingan;
4.5. Memproses pengumpulan dan penyampaian Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3) para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.5.1. Menugaskan Pelaksana untuk membuat surat penyampaian formulir
DP3; 4.5.2. Mengkoordinir pengumpulan formulir DP3 yang telah diisi oleh para
pegawai di lingkungan DJA; 4.5.3. Memeriksa formulir DP3 yang telah diisi oleh para pegawai di lingkungan
DJA; 4.5.4. Membandingkan nilai DP3 dengan data laporan hukuman disiplin
pegawai; 4.5.5. Menugaskan pelaksana untuk menyampaikan formulir DP3 yang telah
diisi kepada Biro Sumber Daya Manusia.
4.6. Memproses urusan kesejahteraan dalam pengurusan pembuatan TASPEN, KARIS/KARSU, BAPERTARUM, LP2P serta ASKES bagi para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
4.6.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan urusan kesejahteraan
dalam pengurusan pembuatan TASPEN, KARIS/KARSU, BAPERTARUM, LP2P serta ASKES bagi para pegawai;
4.6.2. Menugaskan pelaksana untuk melaksanakan urusan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.6.3. Meneliti dan menganalisis hasil pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.6.4. Menyampaikan hasil pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai kepada Kepala Bagian Kepegawaian.
4.7. Menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan
Kinerja dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal.
4.7.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan;
4.7.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal;
4.7.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal;
4.7.4. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal bersama Kepala Bagian dan para Kepala Subbagian;
4.7.5. Meneliti, mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal kepada Kepala Bagian Kepegawaian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 222 -
4.8. Menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.8.1. Menerima tugas dari Kepala Bagian Kepegawaian untuk menindaklanjuti
LHP; 4.8.2. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP; 4.8.3. Menyusun konsep tanggapan LHP dan menyampaikannya kepada
Kepala Bagian Kepegawaian.
4.9. Membimbing pelaksana untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja.
4.9.1. Memberi pengarahan dan menegakkan disiplin pegawai; 4.9.2. Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi Kepala Bagian Kepegawaian. 5.2. Data kegiatan Subbagian Umum Kepegawaian tahun lalu dan tahun berjalan. 5.3. Data dan dokumentasi/dosir pegawai. 5.4. Data kepegawaian. 5.5. Rancangan dan nota surat/keputusan yang diajukan pelaksana (rekomendasi). 5.6. Data DP3. 5.7. Surat permohonan cuti pegawai. 5.8. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.9. Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan Lakip Sekretariat
Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. Konsep surat/nota dinas dari pelaksana.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian serta peraturan pelaksanaannya.
6.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
6.3. Surat Keputusan, Surat Edaran dan Instruksi Menteri Keuangan yang berhubungan dengan kepegawaian.
6.4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara. 6.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran . 6.6. Surat Edaran/Surat Keputusan/Dokumen lainnya dari Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan. 6.7. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran. 6.8. Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7. HASIL KERJA :
7.1. Konsep formasi kepegawaian. 7.2. Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian. 7.3. Pelaksanaan pendokumentasian data-data kepegawaian. 7.4. Pelaksanaan statistik kepegawaian. 7.5. Konsep Surat Ijin Cuti. 7.6. Penyelesaian usulan KARPEG, BAPERTARUM, KARSU/KARIS dan LP2P. 7.7. Penyelesaian usulan TASPEN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 223 -
7.8. Konsep tindak lanjut LHP. 7.9. Konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan
Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal. 8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Bagian Kepegawaian. 8.2. Mengoreksi dan memaraf surat dan laporan. 8.3. Meminta data kepegawaian. 8.4. Memberikan hukuman disiplin terhadap pelaksana di lingkungan Bagian
Kepegawaian. 8.5. Menilai dan menandatangani DP3. 8.6. Menegakkan disiplin pegawai. 8.7. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas. 8.8. Membimbing dan memberikan pengarahan pelaksanaan tugas.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep dan paraf surat/laporan. 9.3. Kerahasiaan data/dokumen/berkas perorangan pegawai Direktorat Jenderal
Anggaran. 9.4. Kebenaran penegakkan disiplin. 9.5. Kebenaran usul pemberian penghargaan dan hukuman disiplin pegawai. 9.6. Kebenaran penilaian dan penandatanganan DP3 pegawai. 9.7. Kerahasiaan pelaksanaan tugas. 9.8. Bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan.
10. DIMENSI JABATAN :
10.1. Jumlah bawahan langsung sebanyak 5 (lima) orang pelaksana. 10.2. Jumlah unit eselon II yang dilayani sebanyak 7 (tujuh) unit atau sebanyak
718 pegawai. 10.3. Anggaran unit yang dikelola sebanyak Rp. 118.012.000,-
11. HUBUNGAN KERJA :
11.1. Kepala Bagian Kepegawaian dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para Kepala Subbagian pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan dalam hal penyelesaian usul-usul di bidang kepegawaian.
11.3. PT.TASPEN dalam hal pengurusan TASPEN 11.4. BAPERTARUM dalam hal pengurusan BAPERTARUM. 11.5. Para Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Kepegawaian dalam hal
koordinasi pelaksanaan tugas 11.6. Para pegawai bawahan dalam hal pelaksanaan tugas. 11.7. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 224 -
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
12.1. MASALAH
12.1.1. Database kepegawaian yang belum terintegrasi dengan database Biro Sumber Daya Manusia Sekjen;
12.1.2. Dokumen/dosir pegawai untuk menunjang pelaksanaan administrasi kepegawaian belum lengkap.
12.2. TANTANGAN
12.2.1. Dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang prima dalam melaksanakan tugas;
12.2.2. Dalam pelaksanaan tugas dituntut untuk selalu menyajikan database kepegawaian yang akurat dan mutakhir.
13. RISIKO JABATAN : tidak ada 14. SYARAT JABATAN :
14.1. Pangkat/Golongan : Penata / III c 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Diklat/Kursus : Diklatpim Tk. IV 14.4. Syarat lainnya :
- In-Depth Prob Solv & Analysis (2); - Adapting to Change (2); - Continuous Improvement (2); - Policies, Processes & Procedures (2); - Stakeholder Service (2); - Integrity (2); - Teamwork and Collaboration (2); - Interpersonal Communication (2).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 225 -
15. KEDUDUKAN JABATAN :
Penelaah Bahan Telaahan Tk.I
Kabag Kepegawaian
Kasubbag Pengembangan Pegawai
Kasubbag Umum Kepegawaian
Kasubbag Mutasi
Penelaah Bahan Telaahan Tk.II
Pemroses Bahan Telaahan Tk.I
Pemroses Bahan Telaahan Tk.II
Penyaji Bahan Telaahan Tk.I
Penyaji Bahan Telaahan Tk.II
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 226 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk.I
2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan penyiapan bahan formasi, urusan tata usaha, dokumentasi, statistik, cuti dan pengolahan data kepegawaian.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya sistem informasi dan administrasi kepegawaian yang handal guna mendukung pelaksanaan tugas organisasi.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelaahan usulan formasi pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran untuk diusulkan kepada Biro Sumber Daya Manusia;
4.1.1. Mempelajari bahan serta data yang dibutuhkan sebagai dasar usulan formasi pegawai;
4.1.2. Menelaah konsep yang diperlukan dalam penyusunan usulan formasi pegawai;
4.1.3. Membahas konsep usulan formasi bersama Kasubbag Umum Kepegawaian;
4.1.4. Menyusun konsep telaahan usulan formasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan konsep usulan formasi pegawai tersebut kepada Kasubbag Umum Kepegawaian.
4.2. Melakukan penelahaan terhadap penyusunan daftar urut kepangkatan
(DUK) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar susunan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4.2.1 Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan daftar
urut kepengkatan; 4.2.2 Menelaah konsep yang dibutuhkan dalam penyusunan daftar urut
kepangkatan; 4.2.3 Membahas konsep telaahan penyusunan daftar urut kepangkatan di
lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kasubbag Umum Kepegawaian;
4.2.4 Menyusun konsep telaahan daftar urut kepangkatan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan konsep penyusunan daftar urut kepangkatan tersebut kepada Kasubbag Umum Kepegawaian.
4.3. Melakukan penelahaan terhadap dokumentasi data-data pegawai di
lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar tersedia data-data pegawai yang mutakhir.
4.3.1. Mempelajari pelaksanaan urusan dokumentasi data-data pegawai di
lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2. Menelaah pelaksanaanan dokumentasi data-data pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 227 -
4.3.3. Membahas pelaksanaan pendokumentasian data-data pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kasubbag Umum Kepegawaian;
4.3.4. Menyusun konsep telaahan dokumentasi data-data pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan konsep pendokumentasian data-data pegawai kepada Kasubbag Umum Kepegawaian.
4.4. Melakukan penelaahan penyusunan data statistik kepegawaian di
lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar data-data statistik pegawai akurat.
4.4.1. Mempelajarai bahan yang di butuhkan untuk membuat data statistik
kepegawaian yang dilakukan dua kali dalam satu tahun; 4.4.2. Menelaah bahan dan data statistik kepegawaian agar data-data statistik
pegawai yang ditampilkan selalu akurat; 4.4.3. Membahas data statistik pegawai bersama Kasubbag Umum
Kepegawaian. 4.4.4. Menyusun konsep data-data statistik pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran agar menjadi data pegawai yang akurat dan menyampaikan konsep data statistik pegawai kepada Kasubbag Umum Kepegawaian.
4.5. Melakukan penelaahan proses surat ijin cuti pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran agar proses pelaksanaan cuti pegawai dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.5.1. Mempelajari bahan ijin cuti pegawai agar proses pelaksanaan cuti
pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4.5.2. Menelaah konsep surat ijin cuti pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.5.3. Membahas konsep surat ijin cuti pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kasubbag Umum Kepegawaian;
4.5.4. Menyusun konsep telaahan surat cuti pegawai dan menyampaikan konsep surat ijin cuti pegawai kepada Kasubbag umum Kepegawaian.
4.6. Melakukan penelaahan tentang proses urusan kesejahteraan dalam
pengurusan pembuatan TASPEN, KARIS/KARSU, BAPERTARUM, LP2P serta ASKES bagi para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
4.6.1. Mempelajari urusan kesejahteraan dalam pengurusan pembuatan
TASPEN, KARIS/KARSU, BAPERTARUM, LP2P serta ASKES bagi para pegawai;
4.6.2. Menelaah urusan kesejahteraan dalam pengurusan pembuatan TASPEN, KARIS/KARSU, BAPERTARUM, LP2P serta ASKES bagi para pegawai;
4.6.3. Membahas urusan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kasubbag Umum Kepegawaian;
4.6.4. Menyusun konsep telaahan urusan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan hasil konsep tersebut kepada Kasubbag Umum Kepegawaian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 228 -
4.7. Melakukan penelaahan usulan kegiatan serta pembiayaan Subbagian Umum Kepegawaian, menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal.
4.7.1. Mempelajari bahan mengenai usulan kegiatan serta pembiayaan
Subbagian Umum Kepegawaian, mempelajari Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan;
4.7.2. Menelaah bahan usulan kegiatan serta pembiayaan Subbagian Umum Kepegawaian dan menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal;
4.7.3. Membahas bahan usulan kegiatan serta pembiayaan Subbagian Umum Kepegawaian dan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal bersama Kasubbag Umum Kepegawaian;
4.7.4. Menyusun konsep telaahan usulan kegiatan serta pembiayaan Subbagian Umum Kepegawaian dan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal dan menyampaikan konsep telaahan tersebut kepada Kasubbag umum Kepegawaian.
4.8. Melakukan penelaahan konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
4.8.1. Mempelajari bahan dari Kasubbag Umum Kepegawaian untuk menindaklanjuti LHP;
4.8.2. Menelaah bahan tindak lanjut LHP; 4.8.3. Membahas bahan konsep tanggapan LHP bersama Kasubbag Umum
Kepegawaian; 4.8.4. Menyusun konsep telaahan tanggapan LHP dan menyampaikan konsep
telaahan tersebut kepada Kasubbag Umum Kepegawaian.
4.9. Melakukan penelaahan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja.
4.9.1. Mempelajari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memberi pengarahan dan menegakkan disiplin pegawai;
4.9.2. Menelaah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memberi pengarahan dan menegakkan disiplin pegawai;
4.9.3. Membahas mengenai pengarahan dan penegakan disiplin pegawai bersama Kasubbag Umum Kepegawaian;
4.9.4. Menyusun konsep telaahan pengarahan dan penegakan disiplin pegawai dan menyampaikan konsep telaahan tersebut kepada Kasubbag Umum Kepegawaian.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kasubbag Umum Kepegawaian. 5.2. Data kegiatan Subbagian Umum Kepegawaian tahun lalu dan tahun berjalan. 5.3. Data dan dokumentasi/dosir pegawai. 5.4. Data kepegawaian. 5.5. Data DP3. 5.6. Surat permohonan cuti pegawai.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 229 -
5.7. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.8. Kegiatan dan pembiayaan serta Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan
Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian serta peraturan pelaksanaannya.
6.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
6.3. Surat Keputusan, Surat Edaran dan Instruksi Menteri Keuangan yang berhubungan dengan kepegawaian.
6.4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara. 6.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran . 6.6. Surat Edaran/Surat Keputusan/Dokumen lainnya dari Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan. 6.7. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran . 6.8. Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7. HASIL KERJA :
7.1. Rancangan Konsep formasi kepegawaian. 7.2. Rancangan Konsep Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian. 7.3. Rancangan Konsep Pelaksanaan pendokumentasian data-data kepegawaian. 7.4. Rancangan Konsep Pelaksanaan statistik kepegawaian. 7.5. Rancangan Konsep Surat Ijin Cuti. 7.6. Rancangan Konsep Penyelesaian usulan KARPEG, BAPERTARUM,
KARSU/KARIS dan LP2P. 7.7. Rancangan Konsep daftar urut kepangkatan (DUK). 7.8. Rancangan Konsep Penyelesaian usulan TASPEN. 7.9. Rancangan Konsep tindak lanjut LHP. 7.10. Rancangan Konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja
dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag Umum Kepegawian. 8.2. Meminta data kepegawaian. 8.3. Menegakkan disiplin pegawai. 8.4. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kerahasiaan data/dokumen/berkas perorangan pegawai Direktorat Jenderal
Anggaran. 9.3. Kebenaran penegakkan disiplin. 9.4. Kerahasiaan pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 230 -
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para Penelaah bahan telaahan Tk.II Pemroses Bahan Telaahan Tk.I dan II, Penyaji Bahan Telaahan Tk.I dan II di lingkungan Subbagian Umum Kepegawaian dalam hal Koordinasi pelaksanaan tugas;
10.3. Para Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Kepegawaian dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas
10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. MASALAH
11.1.1 Database kepegawaian yang belum terintegrasi dengan database Biro Sumber Daya Manusia Sekjen;
11.1.2 Dokumen/dosir pegawai untuk menunjang pelaksanaan administrasi kepegawaian belum lengkap.
11.2. TANTANGAN
11.2.1 Dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang prima dalam melaksanakan tugas;
11.2.2 Dalam pelaksanaan tugas dituntut untuk selalu menyajikan database kepegawaian yang akurat dan mutakhir.
12. RISIKO JABATAN : tidak ada 13. SYARAT JABATAN :
13.1. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I (III/b) s.d. Penata Tk.I (III/d) 13.2. Pendidikan Formal : Strata 1 13.3. Diklat/Kursus : Diklat Kepegawaian 13.4. Syarat lainnya :
Menguasai prinsip-prinsip organisasi dan manajemen; Memiliki pengetahuan tentang Tugas Pokok dan
Fungsi DJA; Mampu mengoperasikan komputer; Menguasai program yang berkaitan dengan aplikasi
kepegawaian; Memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan
urusan kepegawaian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 231 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk. II
2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan penyiapan bahan formasi, urusan tata usaha, dokumentasi, statistik, cuti dan pengolahan data kepegawaian.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya sistem informasi dan administrasi kepegawaian yang handal guna mendukung pelaksanaan tugas organisasi.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan penelaahan usulan formasi pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran untuk diusulkan kepada Biro Sumber Daya Manusia;
4.1.1. Mempelajari bahan serta data yang dibutuhkan sebagai dasar usulan
formasi pegawai; 4.1.2. Menelaah konsep yang diperlukan dalam penyusunan usulan formasi
pegawai; 4.1.3. Membahas konsep usulan formasi bersama Kasubbag Umum
Kepegawaian; 4.1.4. Menyusun konsep telaahan usulan formasi pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan konsep usulan formasi pegawai tersebut kepada Kasubbag Umum Kepegawaian.
4.2. Membantu melakukan penelahaan terhadap penyusunan daftar urut
kepangkatan (DUK) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar susunan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4.2.1 Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan daftar
urut kepengkatan; 4.2.2 Menelaah konsep yang dibutuhkan dalam penyusunan daftar urut
kepangkatan; 4.2.3 Membahas konsep telaahan penyusunan daftar urut kepangkatan di
lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kasubbag Umum Kepegawaian;
4.2.4 Menyusun konsep telaahan daftar urut kepangkatan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan konsep penyusunan daftar urut kepangkatan tersebut kepada Kasubbag Umum Kepegawaian.
4.3. Membantu melakukan penelahaan terhadap dokumentasi data-data pegawai
di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar tersedia data-data pegawai yang mutakhir.
4.3.1. Mempelajari pelaksanaan urusan dokumentasi data-data pegawai di
lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2. Menelaah pelaksanaanan dokumentasi data-data pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 232 -
4.3.3. Membahas pelaksanaan pendokumentasian data-data pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kasubbag Umum Kepegawaian;
4.3.4. Menyusun konsep telaahan dokumentasi data-data pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan konsep pendokumentasian data-data pegawai kepada Kasubbag Umum Kepegawaian.
4.4. Membantu melakukan penelaahan penyusunan data statistik kepegawaian di
lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar data-data statistik pegawai akurat.
4.4.1. Mempelajarai bahan yang di butuhkan untuk membuat data statistik
kepegawaian yang dilakukan dua kali dalam satu tahun; 4.4.2. Menelaah bahan dan data statistik kepegawaian agar data-data statistik
pegawai yang ditampilkan selalu akurat; 4.4.3. Membahas data statistik pegawai bersama Kasubbag Umum
Kepegawaian. 4.4.4. Menyusun konsep data-data statistik pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran agar menjadi data pegawai yang akurat dan menyampaikan konsep data statistik pegawai kepada Kasubbag Umum Kepegawaian.
4.5. Membantu melakukan penelaahan proses surat ijin cuti pegawai di
lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar proses pelaksanaan cuti pegawai dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.5.1. Mempelajari bahan ijin cuti pegawai agar proses pelaksanaan cuti pegawai
di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4.5.2. Menelaah konsep surat ijin cuti pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.5.3. Membahas konsep surat ijin cuti pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kasubbag Umum Kepegawaian;
4.5.4. Menyusun konsep telaahan surat cuti pegawai dan menyampaikan konsep surat ijin cuti pegawai kepada Kasubbag umum Kepegawaian.
4.6. Membantu melakukan penelaahan tentang proses urusan kesejahteraan
dalam pengurusan pembuatan TASPEN, KARIS/KARSU, BAPERTARUM, LP2P serta ASKES bagi para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
4.6.1. Mempelajari urusan kesejahteraan dalam pengurusan pembuatan
TASPEN, KARIS/KARSU, BAPERTARUM, LP2P serta ASKES bagi para pegawai;
4.6.2. Menelaah urusan kesejahteraan dalam pengurusan pembuatan TASPEN, KARIS/KARSU, BAPERTARUM, LP2P serta ASKES bagi para pegawai;
4.6.3. Membahas urusan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kasubbag Umum Kepegawaian;
4.6.4. Menyusun konsep telaahan urusan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan hasil konsep tersebut kepada Kasubbag Umum Kepegawaian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 233 -
4.7. Membantu melakukan penelaahan usulan kegiatan serta pembiayaan Subbagian Umum Kepegawaian, menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal.
4.7.1. Mempelajari bahan mengenai usulan kegiatan serta pembiayaan
Subbagian Umum Kepegawaian, mempelajari Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan;
4.7.2. Menelaah bahan usulan kegiatan serta pembiayaan Subbagian Umum Kepegawaian dan menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal;
4.7.3. Membahas bahan usulan kegiatan serta pembiayaan Subbagian Umum Kepegawaian dan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal bersama Kasubbag Umum Kepegawaian;
4.7.4. Menyusun konsep telaahan usulan kegiatan serta pembiayaan Subbagian Umum Kepegawaian dan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal dan menyampaikan konsep telaahan tersebut kepada Kasubbag umum Kepegawaian.
4.8. Membantu melakukan penelaahan konsep tanggapan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
4.8.1. Mempelajari bahan dari Kasubbag Umum Kepegawaian untuk
menindaklanjuti LHP; 4.8.2. Menelaah bahan tindak lanjut LHP; 4.8.3. Membahas bahan konsep tanggapan LHP bersama Kasubbag Umum
Kepegawaian; 4.8.4. Menyusun konsep telaahan tanggapan LHP dan menyampaikan konsep
telaahan tersebut kepada Kasubbag Umum Kepegawaian.
4.9. Membantu melakukan penelaahan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja.
4.9.1. Mempelajari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memberi pengarahan
dan menegakkan disiplin pegawai; 4.9.2. Menelaah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memberi pengarahan dan
menegakkan disiplin pegawai; 4.9.3. Membahas mengenai pengarahan dan penegakan disiplin pegawai
bersama Kasubbag Umum Kepegawaian; 4.9.4. Menyusun konsep telaahan pengarahan dan penegakan disiplin pegawai
dan menyampaikan konsep telaahan tersebut kepada Kasubbag Umum Kepegawaian.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kasubbag Umum Kepegawaian. 5.2. Data kegiatan Subbagian Umum Kepegawaian tahun lalu dan tahun berjalan. 5.3. Data dan dokumentasi/dosir pegawai. 5.4. Data kepegawaian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 234 -
5.5. Data DP3. 5.6. Surat permohonan cuti pegawai. 5.7. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.8. Kegiatan dan pembiayaan serta Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan
Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian serta peraturan pelaksanaannya.
6.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.
6.3. Surat Keputusan, Surat Edaran dan Instruksi Menteri Keuangan yang berhubungan dengan kepegawaian.
6.4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara. 6.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran . 6.6. Surat Edaran/Surat Keputusan/Dokumen lainnya dari Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan. 6.7. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran . 6.8. Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7. HASIL KERJA :
7.1. Rancangan Konsep formasi kepegawaian. 7.2. Rancangan Konsep Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian. 7.3. Rancangan Konsep Pelaksanaan pendokumentasian data-data kepegawaian. 7.4. Rancangan Konsep Pelaksanaan statistik kepegawaian. 7.5. Rancangan Konsep Surat Ijin Cuti. 7.6. Rancangan Konsep Penyelesaian usulan KARPEG, BAPERTARUM,
KARSU/KARIS dan LP2P. 7.7. Rancangan Konsep daftar urut kepangkatan (DUK). 7.8. Rancangan Konsep Penyelesaian usulan TASPEN. 7.9. Rancangan Konsep tindak lanjut LHP. 7.10. Rancangan Konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja
dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag Umum Kepegawian. 8.2. Meminta data kepegawaian. 8.3. Menegakkan disiplin pegawai. 8.4. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kerahasiaan data/dokumen/berkas perorangan pegawai Direktorat Jenderal
Anggaran. 9.3. Kebenaran penegakkan disiplin. 9.4. Kerahasiaan pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 235 -
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para Penelaah bahan telaahan Tk.I, Pemroses Bahan Telaahan Tk.I dan II, Penyaji Bahan Telaahan Tk.I dan II di lingkungan Subbagian Umum Kepegawaian dalam hal Koordinasi pelaksanaan tugas;
10.3. Para Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Kepegawaian dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas
10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. MASALAH
11.1.1. Database kepegawaian yang belum terintegrasi dengan database Biro Sumber Daya Manusia Sekjen;
11.1.2. Dokumen/dosir pegawai untuk menunjang pelaksanaan administrasi kepegawaian belum lengkap.
11.2. TANTANGAN
11.2.1. Dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang prima dalam melaksanakan tugas;
11.2.2. Dalam pelaksanaan tugas dituntut untuk selalu menyajikan database kepegawaian yang akurat dan mutakhir.
12. RISIKO JABATAN : tidak ada 13. SYARAT JABATAN :
13.1. Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a) s.d. Penata (III/c) 13.2. Pendidikan Formal : Strata 1 13.3. Diklat/Kursus : Diklat Kepegawaian 13.4. Syarat lainnya :
Menguasai prinsip-prinsip organisasi dan manajemen; Memiliki pengetahuan tentang Tugas Pokok dan
Fungsi DJA; Mampu mengoperasikan komputer; Menguasai program yang berkaitan dengan aplikasi
kepegawaian; Memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan
urusan kepegawaian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 236 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk.I
2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan penyiapan bahan formasi, urusan tata usaha, dokumentasi, statistik, cuti dan pengolahan data kepegawaian.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya sistem informasi dan administrasi kepegawaian yang handal guna mendukung pelaksanaan tugas organisasi.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data usulan formasi pegawai di
lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran untuk diusulkan kepada Biro Sumber Daya Manusia;
4.1.1. Mempelajari bahan serta data yang dibutuhkan sebagai dasar usulan
formasi pegawai; 4.1.2. Meneliti bahan konsep yang diperlukan dalam penyusunan usulan formasi
pegawai; 4.1.3. Mengolah/mentabulasi data usulan formasi dan menyampaikan kepada
Kasubbag Umum Kepegawaian;
4.2. Melakukan pengolahan dan pentabulasian penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar susunan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4.2.1 Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan daftar
urut kepengkatan; 4.2.2 Meneliti bahan dan data yang dibutuhkan untuk penyusunan daftar urut
kepangkatan; 4.2.3 Mengolah /mentabulasi bahan dan data penyusunan daftar urut
kepangkatan dan menyampaikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian.
4.3. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data terhadap dokumentasi data-data pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar tersedia data-data pegawai yang mutakhir.
4.3.1. Mempelajari pelaksanaan urusan dokumentasi data-data pegawai di
lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2. Meneliti dokumentasi data-data pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
Anggaran; 4.3.3. Mengolah/mentabulasi dokumentasi data-data pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian;
4.4. Melakukan pengolahan dan pentabulasian penyusunan data statistik
kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar data-data statistik pegawai akurat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 237 -
4.4.1. Mempelajarai bahan yang di butuhkan untuk membuat data statistik
kepegawaian yang dilakukan dua kali dalam satu tahun; 4.4.2. Meneliti bahan dan data statistik kepegawaian agar data-data statistik
pegawai yang ditampilkan selalu akurat; 4.4.3. Mengolah/mentabulasi data statistik pegawai dan menyampaikan kepada
Kasubbag Umum Kepegawaian.
4.5. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data tentang proses surat ijin cuti pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar proses pelaksanaan cuti pegawai dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.5.1. Mempelajari bahan ijin cuti pegawai agar proses pelaksanaan cuti pegawai
di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4.5.2. Meneliti bahan konsep surat ijin cuti pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.5.3. Mengolah/mentabulasi data surat ijin cuti pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian;
4.6. Melakukan Pengumpulan dan Penyampaian Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3) para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.6.1. Membuat surat penyampaian formulir DP3 ke masing-masing Subbagian
Tata Usaha Unit eselon II di lingkungan DJA; 4.6.2. Mengkompilasikan formulir-formulir DP3 yang telah diisi oleh para pegawai
di lingkungan DJA; 4.6.3. Meneliti formulir DP3 yang telah diisi oleh para pegawai di lingkungan DJA; 4.6.4. Membuat surat penyampaian formulir DP3 yang telah diisi kepada Biro
Sumber Daya Manusia;
4.7. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data tentang proses urusan kesejahteraan dalam pengurusan pembuatan TASPEN, KARIS/KARSU, BAPERTARUM, LP2P serta ASKES bagi para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
4.7.1. Mempelajari bahan urusan kesejahteraan dalam pengurusan pembuatan
TASPEN, KARIS/KARSU, BAPERTARUM, LP2P serta ASKES bagi para pegawai;
4.7.2. Meneliti bahan urusan kesejahteraan dalam pengurusan pembuatan TASPEN, KARIS/KARSU, BAPERTARUM, LP2P serta ASKES bagi para pegawai;
4.7.3. Mengolah/mentabulasi data urusan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian;
4.8. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data usulan kegiatan serta
pembiayaan Subbagian Umum Kepegawaian, menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 238 -
4.7.1. Mempelajari bahan mengenai usulan kegiatan serta pembiayaan
Subbagian Umum Kepegawaian, mempelajari Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan;
4.7.2. Meneliti bahan usulan kegiatan serta pembiayaan Subbagian Umum
Kepegawaian dan menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal;
4.7.3. Mengolah/mentabulasi data bahan usulan kegiatan serta pembiayaan Subbagian Umum Kepegawaian dan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal dan menyampaikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian;
4.9. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep tanggapan Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
4.8.1. Mempelajari bahan dari Kasubbag Umum Kepegawaian untuk
menindaklanjuti LHP; 4.8.2. Meneliti bahan tindak lanjut LHP; 4.8.3. Mengolah /mantabulasi data bahan konsep tanggapan LHP dan
menyampaikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian;
4.10. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja.
4.9.1. Mempelajari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memberi pengarahan
dan menegakkan disiplin pegawai; 4.9.2. Meneliti bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memberi pengarahan dan
menegakkan disiplin pegawai; 4.9.3. Mengolah /mantabulasi data mengenai pengarahan dan penegakan disiplin
pegawai dan menyampaikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian; 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kasubbag Umum Kepegawaian. 5.2. Data kegiatan Subbagian Umum Kepegawaian tahun lalu dan tahun berjalan. 5.3. Data dan dokumentasi/dosir pegawai. 5.4. Data kepegawaian. 5.5. Data DP3. 5.6. Surat permohonan cuti pegawai. 5.7. Kegiatan dan pembiayaan serta Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan
Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian serta peraturan pelaksanaannya.
6.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 239 -
6.3. Surat Keputusan, Surat Edaran dan Instruksi Menteri Keuangan yang berhubungan dengan kepegawaian.
6.4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara. 6.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran . 6.6. Surat Edaran/Surat Keputusan/Dokumen lainnya dari Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan. 6.7. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran . 6.8. Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7. HASIL KERJA :
7.1. Hasil pengolahan data formasi kepegawaian. 7.2. Hasil pengolahan data urusan tata usaha kepegawaian. 7.3. Hasil pengolahan data pendokumentasian data-data kepegawaian. 7.4. Hasil pengolahan data statistik kepegawaian. 7.5. Hasil pengolahan data Surat Ijin Cuti. 7.6. Hasil pengolahan data usulan KARPEG, BAPERTARUM, KARSU/KARIS dan
LP2P. 7.7. Hasil pengolahan data penyusunan daftar urut kepagkatan. 7.8. Hasil pengolahan data usulan TASPEN. 7.9. Hasil pengolahan data tindak lanjut LHP. 7.10. Hasil pengolahan data masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan
Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag Umum Kepegawian. 8.2. Meminta data kepegawaian. 8.3. Menegakkan disiplin pegawai. 8.4. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kerahasiaan data/dokumen/berkas perorangan pegawai Direktorat Jenderal
Anggaran. 9.3. Kebenaran penegakkan disiplin. 9.4. Kerahasiaan pelaksanaan tugas.
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
10.2. Para Penelaah bahan telaahan Tk.I dan II, Pemroses Bahan Telaahan Tk.II, Penyaji Bahan Telaahan Tk.I dan II di lingkungan Subbagian Umum Kepegawaian dalam hal Koordinasi pelaksanaan tugas;
10.3. Para Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 240 -
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. MASALAH
11.1.1. Database kepegawaian yang belum terintegrasi dengan database Biro Sumber Daya Manusia Sekjen;
11.1.2. Dokumen/dosir pegawai untuk menunjang pelaksanaan administrasi kepegawaian belum lengkap.
11.2. TANTANGAN
11.2.1. Dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang prima dalam melaksanakan tugas;
11.2.2. Dalam pelaksanaan tugas dituntut untuk selalu menyajikan database kepegawaian yang akurat dan mutakhir.
12. RISIKO JABATAN : tidak ada 13. SYARAT JABATAN :
13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Tk.I (II/d) s.d. Penata Muda Tk.I (III/b) 13.2. Pendidikan Formal : D3 13.3. Diklat/Kursus : Diklat Kepegawaian 13.4. Syarat lainnya :
Memiliki pengetahuan tentang Tugas Pokok dan Fungsi DJA; Mampu mengoperasikan komputer; Menguasai program yang berkaitan dengan Aplikasi
kepegawaian; Memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan
urusan kepegawaian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 241 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. II
2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan penyiapan bahan formasi, urusan tata usaha, dokumentasi, statistik, cuti dan pengolahan data kepegawaian.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya sistem informasi dan administrasi kepegawaian yang handal guna mendukung pelaksanaan tugas organisasi.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data usulan formasi
pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran untuk diusulkan kepada Biro Sumber Daya Manusia;
4.1.1. Mempelajari bahan serta data yang dibutuhkan sebagai dasar usulan
formasi pegawai; 4.1.2. Meneliti bahan konsep yang diperlukan dalam penyusunan usulan formasi
pegawai; 4.1.3. Mengolah/mentabulasi data usulan formasi dan menyampaikan kepada
Kasubbag Umum Kepegawaian;
4.2. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar susunan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4.2.1 Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan daftar
urut kepengkatan; 4.2.2 Meneliti bahan dan data yang dibutuhkan untuk penyusunan daftar urut
kepangkatan; 4.2.3 Mengolah /mentabulasi bahan dan data penyusunan daftar urut
kepangkatan dan menyampaikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian.
4.3. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data terhadap dokumentasi data-data pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar tersedia data-data pegawai yang mutakhir.
4.3.1. Mempelajari pelaksanaan urusan dokumentasi data-data pegawai di
lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2. Meneliti dokumentasi data-data pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
Anggaran; 4.3.3. Mengolah/mentabulasi dokumentasi data-data pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian;
4.4. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian penyusunan data
statistik kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar data-data statistik pegawai akurat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 242 -
4.4.1. Mempelajarai bahan yang di butuhkan untuk membuat data statistik
kepegawaian yang dilakukan dua kali dalam satu tahun; 4.4.2. Meneliti bahan dan data statistik kepegawaian agar data-data statistik
pegawai yang ditampilkan selalu akurat; 4.4.3. Mengolah/mentabulasi data statistik pegawai dan menyampaikan kepada
Kasubbag Umum Kepegawaian.
4.5. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data tentang proses surat ijin cuti pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar proses pelaksanaan cuti pegawai dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.5.1. Mempelajari bahan ijin cuti pegawai agar proses pelaksanaan cuti pegawai
di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4.5.2. Meneliti bahan konsep surat ijin cuti pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.5.3. Mengolah/mentabulasi data surat ijin cuti pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian;
4.6. Melakukan Pengumpulan dan Penyampaian Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3) para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.6.1. Membuat surat penyampaian formulir DP3 ke masing-masing Subbagian
Tata Usaha Unit eselon II di lingkungan DJA; 4.6.2. Mengkompilasikan formulir-formulir DP3 yang telah diisi oleh para pegawai
di lingkungan DJA; 4.6.3. Meneliti formulir DP3 yang telah diisi oleh para pegawai di lingkungan DJA; 4.6.4. Membuat surat penyampaian formulir DP3 yang telah diisi kepada Biro
Sumber Daya Manusia;
4.7. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data tentang proses urusan kesejahteraan dalam pengurusan pembuatan TASPEN, KARIS/KARSU, BAPERTARUM, LP2P serta ASKES bagi para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
4.7.1. Mempelajari bahan urusan kesejahteraan dalam pengurusan pembuatan
TASPEN, KARIS/KARSU, BAPERTARUM, LP2P serta ASKES bagi para pegawai;
4.7.2. Meneliti bahan urusan kesejahteraan dalam pengurusan pembuatan TASPEN, KARIS/KARSU, BAPERTARUM, LP2P serta ASKES bagi para pegawai;
4.7.3. Mengolah/mentabulasi data urusan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian;
4.8. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data usulan kegiatan
serta pembiayaan Subbagian Umum Kepegawaian, menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 243 -
4.7.1. Mempelajari bahan mengenai usulan kegiatan serta pembiayaan
Subbagian Umum Kepegawaian, mempelajari Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan;
4.7.2. Meneliti bahan usulan kegiatan serta pembiayaan Subbagian Umum
Kepegawaian dan menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal;
4.7.3. Mengolah/mentabulasi data bahan usulan kegiatan serta pembiayaan Subbagian Umum Kepegawaian dan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal dan menyampaikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian;
4.9. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep
tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
4.8.1. Mempelajari bahan dari Kasubbag Umum Kepegawaian untuk
menindaklanjuti LHP; 4.8.2. Meneliti bahan tindak lanjut LHP; 4.8.3. Mengolah /mantabulasi data bahan konsep tanggapan LHP dan
menyampaikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian;
4.10. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja.
4.9.1. Mempelajari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memberi pengarahan
dan menegakkan disiplin pegawai; 4.9.2. Meneliti bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memberi pengarahan dan
menegakkan disiplin pegawai; 4.9.3. Mengolah /mantabulasi data mengenai pengarahan dan penegakan disiplin
pegawai dan menyampaikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian; 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kasubbag Umum Kepegawaian. 5.2. Data kegiatan Subbagian Umum Kepegawaian tahun lalu dan tahun berjalan. 5.3. Data dan dokumentasi/dosir pegawai. 5.4. Data kepegawaian. 5.5. Data DP3. 5.6. Surat permohonan cuti pegawai. 5.7. Kegiatan dan pembiayaan serta Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan
Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian serta peraturan pelaksanaannya.
6.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 244 -
6.3. Surat Keputusan, Surat Edaran dan Instruksi Menteri Keuangan yang berhubungan dengan kepegawaian.
6.4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara. 6.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran . 6.6. Surat Edaran/Surat Keputusan/Dokumen lainnya dari Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan. 6.7. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran . 6.8. Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7. HASIL KERJA :
7.1. Hasil pengolahan data formasi kepegawaian. 7.2. Hasil pengolahan data urusan tata usaha kepegawaian. 7.3. Hasil pengolahan data pendokumentasian data-data kepegawaian. 7.4. Hasil pengolahan data statistik kepegawaian. 7.5. Hasil pengolahan data Surat Ijin Cuti. 7.6. Hasil pengolahan data usulan KARPEG, BAPERTARUM, KARSU/KARIS dan
LP2P. 7.7. Hasil pengolahan data penyusunan daftar urut kepangkatan. 7.8. Hasil pengolahan data usulan TASPEN. 7.9. Hasil pengolahan data tindak lanjut LHP. 7.10. Hasil pengolahan data masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan
Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag Umum Kepegawian. 8.2. Meminta data kepegawaian. 8.3. Menegakkan disiplin pegawai. 8.4. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kerahasiaan data/dokumen/berkas perorangan pegawai Direktorat Jenderal
Anggaran. 9.3. Kebenaran penegakkan disiplin. 9.4. Kerahasiaan pelaksanaan tugas.
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1.1. Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
10.1.2. Para Penelaah bahan telaahan Tk.I dan II, Pemroses Bahan Telaahan Tk.I, Penyaji Bahan Telaahan Tk.I dan II di lingkungan Subbagian Umum Kepegawaian dalam hal Koordinasi pelaksanaan tugas;
10.1.3. Para Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 10.1.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 245 -
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. MASALAH
11.1.1. Database kepegawaian yang belum terintegrasi dengan database Biro Sumber Daya Manusia Sekjen;
11.1.2. Dokumen/dosir pegawai untuk menunjang pelaksanaan administrasi kepegawaian belum lengkap.
11.2. TANTANGAN
11.2.1. Dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang prima dalam melaksanakan tugas;
11.2.2. Dalam pelaksanaan tugas dituntut untuk selalu menyajikan database kepegawaian yang akurat dan mutakhir.
12. RISIKO JABATAN : tidak ada 13. SYARAT JABATAN :
13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur (II/c) s.d. Penata Muda (III/a) 13.2. Pendidikan Formal : SMA/D3 13.3. Diklat/Kursus : Diklat Kepegawaian 13.4. Syarat lainnya :
Memiliki pengetahuan tentang Tugas Pokok dan Fungsi DJA; Mampu mengoperasikan komputer; Menguasai program yang berkaitan dengan aplikasi
kepegawaian; Memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan
urusan kepegawaian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 246 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. I
2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan penyiapan bahan formasi, urusan tata usaha, dokumentasi, statistik, cuti dan pengolahan data kepegawaian.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya sistem informasi dan administrasi kepegawaian yang handal guna mendukung pelaksanaan tugas organisasi.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan sebagai
bahan usulan formasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran untuk diusulkan kepada Biro Sumber Daya Manusia;
4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
usulan formasi pegawai; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan usulan formasi pegawai serta menyampaikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian.
4.2. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan sebagai
penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar susunan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4.2.1 Menginventarisasi kelengakapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan daftar urut kepangkatan; 4.2.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan daftar urut kepangkatan serta menyampaikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian;
4.3. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan terhadap dokumentasi data-data pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar tersedia data-data pegawai yang mutakhir.
4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
pelaksanaan urusan dokumentasi data-data pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data dokumentasi data-data pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian;
4.4. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan data statistik kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar data-data statistik pegawai akurat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 247 -
4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
membuat data statistik kepegawaian yang dilakukan dua kali dalam satu tahun;
4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data statistik kepegawaian agar data-data statistik pegawai yang ditampilkan selalu akurat dan menyampaikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian.
4.5. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam
melakukan pengolahan dan pentabulasian data tentang proses surat ijin cuti pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar proses pelaksanaan cuti pegawai dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
memproses ijin cuti pegawai agar proses pelaksanaan cuti pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data surat ijin cuti pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian.
4.6. Menghimpun dan menyajikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.6.1. Menghimpun formulir DP3 yang telah diisi oleh para pegawai di lingkungan
DJA; 4.6.2. Memisahkan 1 (satu) berkas formulir DP3 yang akan disimpan di dossier
para pegawai DJA; 4.6.3. Menyimpan formulir DP3 di dossier para pegawai di lingkungan DJA; 4.6.4. Mengirimkan formulir DP3 kepada Biro Sumber Daya Manusia.
4.7. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam
pengolahan dan pentabulasian data tentang proses urusan kesejahteraan dalam pengurusan pembuatan TASPEN, KARIS/KARSU, BAPERTARUM, LP2P serta ASKES bagi para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
urusan kesejahteraan dalam pengurusan pembuatan TASPEN, KARIS/KARSU, BAPERTARUM, LP2P serta ASKES bagi para pegawai;
4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data urusan kesejahteraan dalam pengurusan pembuatan TASPEN, KARIS/KARSU, BAPERTARUM, LP2P serta ASKES bagi para pegawai dan menyampaikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian.
4.8. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam
pengolahan dan pentabulasian data usulan kegiatan serta pembiayaan Subbagian Umum Kepegawaian, menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 248 -
4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam usulan kegiatan serta pembiayaan Subbagian Umum Kepegawaian, mempelajari Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan;
4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data usulan kegiatan serta pembiayaan Subbagian Umum Kepegawaian dan menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal dan menyampaikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian.
4.9. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam
melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
menindaklanjuti LHP; 4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data tindak lanjut LHP dan
menyampaikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian.
4.10. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja.
4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
memberi pengarahan dan menegakkan disiplin pegawai; 4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang dibutuhkan untuk
memberi pengarahan dan menegakkan disiplin pegawai dan menyampaikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian;
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kasubbag Umum Kepegawaian. 5.2. Data kegiatan Subbagian Umum Kepegawaian tahun lalu dan tahun berjalan. 5.3. Data dan dokumentasi/dosir pegawai. 5.4. Data kepegawaian. 5.5. Data DP3. 5.6. Surat permohonan cuti pegawai. 5.7. Kegiatan dan pembiayaan serta Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan
Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian serta peraturan pelaksanaannya.
6.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
6.3. Surat Keputusan, Surat Edaran dan Instruksi Menteri Keuangan yang berhubungan dengan kepegawaian.
6.4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara. 6.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran . 6.6. Surat Edaran/Surat Keputusan/Dokumen lainnya dari Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 249 -
6.7. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran . 6.8. Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7. HASIL KERJA :
7.1. Bahan / data formasi kepegawaian. 7.2. Bahan / data urusan tata usaha kepegawaian. 7.3. Bahan / data pendokumentasian data-data kepegawaian. 7.4. Bahan / data statistik kepegawaian. 7.5. Bahan / data Surat Ijin Cuti. 7.6. Bahan / data usulan KARPEG, BAPERTARUM, ASKES, KARSU/KARIS dan
LP2P. 7.7. Bahan / data penyusunan daftar urut kepangkatan. 7.8. Bahan / data usulan TASPEN. 7.9. Bahan / data tindak lanjut LHP. 7.10. Bahan / data masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan Lakip
Sekretariat Direktorat Jenderal. 8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag Umum Kepegawian. 8.2. Meminta data kepegawaian. 8.3. Menegakkan disiplin pegawai. 8.4. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kerahasiaan data/dokumen/berkas perorangan pegawai Direktorat Jenderal
Anggaran. 9.3. Kebenaran penegakkan disiplin. 9.4. Kerahasiaan pelaksanaan tugas.
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
10.2. Para Penelaah bahan telaahan Tk.I dan II, Pemroses Bahan Telaahan Tk.I dan II, Penyaji Bahan Telaahan Tk.II di lingkungan Subbagian Umum Kepegawaian dalam hal Koordinasi pelaksanaan tugas;
10.3. Para Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. MASALAH
11.1.1. Database kepegawaian yang belum terintegrasi dengan database Biro Sumber Daya Manusia Sekjen;
11.1.2. Dokumen/dosir pegawai untuk menunjang pelaksanaan administrasi kepegawaian belum lengkap.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 250 -
11.2. TANTANGAN
11.2.1. Dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang prima dalam melaksanakan tugas;
11.2.2. Dalam pelaksanaan tugas dituntut untuk selalu menyajikan database kepegawaian yang akurat dan mutakhir.
12. RISIKO JABATAN : tidak ada 13. SYARAT JABATAN :
13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk.I(II/b) s.d. Pengatur Tk.I (II/d) 13.2. Pendidikan Formal : SMA atau Diploma I 13.3. Diklat/Kursus : Diklat Kepegawaian 13.4. Syarat lainnya :
Memiliki pengetahuan tentang Tugas Pokok dan Fungsi DJA; Mampu mengoperasikan komputer; Menguasai program yang berkaitan dengan aplikasi
kepegawaian; Memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan
urusan kepegawaian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 251 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk.II
2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan penyiapan bahan formasi, urusan tata usaha, dokumentasi, statistik, cuti dan pengolahan data kepegawaian.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya sistem informasi dan administrasi kepegawaian yang handal guna mendukung pelaksanaan tugas organisasi.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
sebagai bahan usulan formasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran untuk diusulkan kepada Biro Sumber Daya Manusia;
4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
usulan formasi pegawai; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan usulan formasi pegawai serta menyampaikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian.
4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
sebagai penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar susunan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4.2.1 Menginventarisasi kelengakapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan daftar urut kepangkatan; 4.2.2 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan daftar urut kepangkatan serta menyampaikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian;
4.3. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan terhadap dokumentasi data-data pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar tersedia data-data pegawai yang mutakhir.
4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
pelaksanaan urusan dokumentasi data-data pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data dokumentasi data-data pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian;
4.4. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan data statistik kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar data-data statistik pegawai akurat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 252 -
4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam membuat data statistik kepegawaian yang dilakukan dua kali dalam satu tahun;
4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data statistik kepegawaian agar data-data statistik pegawai yang ditampilkan selalu akurat dan menyampaikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian.
4.5. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
dalam melakukan pengolahan dan pentabulasian data tentang proses surat ijin cuti pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran agar proses pelaksanaan cuti pegawai dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
memproses ijin cuti pegawai agar proses pelaksanaan cuti pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data surat ijin cuti pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian.
4.6. Menghimpun dan menyajikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.6.1. Menghimpun formulir DP3 yang telah diisi oleh para pegawai di lingkungan
DJA; 4.6.2. Memisahkan 1 (satu) berkas formulir DP3 yang akan disimpan di dossier
para pegawai DJA; 4.6.3. Menyimpan formulir DP3 di dossier para pegawai di lingkungan DJA; 4.6.4. Mengirimkan formulir DP3 kepada Biro Sumber Daya Manusia.
4.7. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam pengolahan dan pentabulasian data tentang proses urusan kesejahteraan dalam pengurusan pembuatan TASPEN, KARIS/KARSU, BAPERTARUM, LP2P serta ASKES bagi para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
urusan kesejahteraan dalam pengurusan pembuatan TASPEN, KARIS/KARSU, BAPERTARUM, LP2P serta ASKES bagi para pegawai;
4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data urusan kesejahteraan dalam pengurusan pembuatan TASPEN, KARIS/KARSU, BAPERTARUM, LP2P serta ASKES bagi para pegawai dan menyampaikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian.
4.8. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
dalam pengolahan dan pentabulasian data usulan kegiatan serta pembiayaan Subbagian Umum Kepegawaian, menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 253 -
4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam usulan kegiatan serta pembiayaan Subbagian Umum Kepegawaian, mempelajari Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan;
4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data usulan kegiatan serta pembiayaan Subbagian Umum Kepegawaian dan menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal dan menyampaikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian.
4.9. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
dalam melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
menindaklanjuti LHP; 4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data tindak lanjut LHP dan
menyampaikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian.
4.10. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja.
4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
memberi pengarahan dan menegakkan disiplin pegawai; 4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang dibutuhkan untuk
memberi pengarahan dan menegakkan disiplin pegawai dan menyampaikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian;
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kasubbag Umum Kepegawaian. 5.2. Data kegiatan Subbagian Umum Kepegawaian tahun lalu dan tahun berjalan. 5.3. Data dan dokumentasi/dosir pegawai. 5.4. Data kepegawaian. 5.5. Data DP3. 5.6. Surat permohonan cuti pegawai. 5.7. Kegiatan dan pembiayaan serta Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan
Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian serta peraturan pelaksanaannya.
6.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
6.3. Surat Keputusan, Surat Edaran dan Instruksi Menteri Keuangan yang berhubungan dengan kepegawaian.
6.4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara. 6.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran .
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 254 -
6.6. Surat Edaran/Surat Keputusan/Dokumen lainnya dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
6.7. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran . 6.8. Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7. HASIL KERJA :
7.1. Bahan / data formasi kepegawaian. 7.2. Bahan / data urusan tata usaha kepegawaian. 7.3. Bahan / data pendokumentasian data-data kepegawaian. 7.4. Bahan / data statistik kepegawaian. 7.5. Bahan / data Surat Ijin Cuti. 7.6. Bahan / data usulan KARPEG, BAPERTARUM, ASKES, KARSU/KARIS dan
LP2P. 7.7. Bahan / data penyusunan daftar urut kepangkatan. 7.8. Bahan / data usulan TASPEN. 7.9. Bahan / data tindak lanjut LHP. 7.10. Bahan / data masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan Lakip
Sekretariat Direktorat Jenderal. 8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag Umum Kepegawian. 8.2. Meminta data kepegawaian. 8.3. Menegakkan disiplin pegawai. 8.4. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kerahasiaan data/dokumen/berkas perorangan pegawai Direktorat Jenderal
Anggaran. 9.3. Kebenaran penegakkan disiplin. 9.4. Kerahasiaan pelaksanaan tugas.
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
10.2. Para Penelaah bahan telaahan Tk.I dan II, Pemroses Bahan Telaahan Tk.I dan II, Penyaji Bahan Telaahan Tk.I di lingkungan Subbagian Umum Kepegawaian dalam hal Koordinasi pelaksanaan tugas;
10.3. Para Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. MASALAH
11.1.1. Database kepegawaian yang belum terintegrasi dengan database Biro Sumber Daya Manusia Sekjen;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 255 -
11.1.2. Dokumen/dosir pegawai untuk menunjang pelaksanaan administrasi kepegawaian belum lengkap.
11.2. TANTANGAN
11.2.1. Dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang prima dalam melaksanakan tugas;
11.2.2. Dalam pelaksanaan tugas dituntut untuk selalu menyajikan database kepegawaian yang akurat dan mutakhir.
12. RISIKO JABATAN : tidak ada 13. SYARAT JABATAN :
13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Muda (II/a) s.d. Pengatur (II/c) 13.2. Pendidikan Formal : SMA atau Diploma I 13.3. Diklat/Kursus : Diklat Kepegawaian 13.4. Syarat lainnya :
Memiliki pengetahuan tentang Tugas Pokok dan Fungsi DJA; Mampu mengoperasikan komputer; Menguasai program yang berkaitan dengan aplikasi
kepegawaian; Memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan
urusan kepegawaian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 256 -
1. NAMA JABATAN : Penatausaha Tk.I
2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Bagian Kepegawaian.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya tertib administrasi persuratan, sistem informasi dan administrasi kepegawaian yang handal guna mendukung pelaksanaan tugas organisasi.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar di lingkungan Bagian
Kepegawaian; 4.1.1. Meneliti surat masuk ke Bagian Kepegawaian; 4.1.2. Merekam data surat masuk pada aplikasi persuratan; 4.1.3. Mengagendakan arsip surat masuk dan surat keluar; 4.1.4. Menambahkan lembar disposisi/lembar penerusan surat pada setiap surat
masuk; 4.1.5. Memberikan nomor agenda surat masuk/keluar di lingkungan Bagian
Kepegawaian; 4.1.6. Mencatat nomor agenda surat masuk/keluar pada buku ekspedisi; 4.1.7. Memberi nomor surat keluar di lingkungan Bagian Kepegawaian 4.1.8. Menyimpan arsip surat beserta data pendukungnya dan melakukan proses
e-filing; 4.1.9. Menugaskan caraka persuratan untuk mengirimkan surat keluar sesuai
dengan alamat tujuan.
4.2. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian dalam penyusunan formasi pegawai dan daftar urut kepangkatan (DUK) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.2.1. Menyampaikan bahan dan data formasi serta daftar urut kepangkatan di
lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Kasubbag Umum Kepegawaian;
4.2.2. Menyimpan bahan dan data formasi pegawai serta penyusuanan daftar urut kepangkatan yang telah selesai diproses.
4.3. Mengadministrasikan dossier Kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.3.1. Menginventarisir kelengkapan dossier pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran; 4.3.2. Menyusun dossier pegawai agar tertata dengan tertib dan memudahkan
dalam pencarian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 257 -
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kasubbag Umum Kepegawaian. 5.2. Data kegiatan Subbagian Umum Kepegawaian tahun lalu dan tahun berjalan. 5.3. Data dan dokumentasi/dosir pegawai. 5.4. Data kepegawaian. 5.5. Data DP3. 5.6. Surat permohonan cuti pegawai. 5.7. Kegiatan dan pembiayaan serta Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan
Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian serta peraturan pelaksanaannya.
6.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
6.3. Surat Keputusan, Surat Edaran dan Instruksi Menteri Keuangan yang berhubungan dengan kepegawaian.
6.4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara. 6.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran . 6.6. Surat Edaran/Surat Keputusan/Dokumen lainnya dari Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan. 6.7. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran . 6.8. Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7. HASIL KERJA :
7.1. Bahan / data formasi kepegawaian. 7.2. Bahan / data urusan tata usaha kepegawaian. 7.3. Bahan / data pendokumentasian data-data kepegawaian. 7.4. Bahan / data statistik kepegawaian. 7.5. Bahan / data Surat Ijin Cuti. 7.6. Bahan / data usulan KARPEG, BAPERTARUM, ASKES, KARSU/KARIS dan
LP2P. 7.7. Bahan / data penyusunan daftar urut kepangkatan. 7.8. Bahan / data usulan TASPEN. 7.9. Bahan / data tindak lanjut LHP. 7.10. Bahan / data masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan Lakip
Sekretariat Direktorat Jenderal. 8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag Umum Kepegawian. 8.2. Meminta data kepegawaian. 8.3. Menyusun dossier pegawai. 8.4. Melakukan pengarsipan surat masuk dan surat keluar. 8.5. Menegakkan disiplin pegawai. 8.6. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 258 -
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kerahasiaan data/dokumen/berkas perorangan pegawai Direktorat Jenderal
Anggaran. 9.3. Penyusunan dossier pegawai. 9.4. Arsip surat masuk dan surat keluar. 9.5. Kebenaran penegakkan disiplin. 9.6. Kerahasiaan pelaksanaan tugas.
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
10.2. Para Penatausaha Tk.I dan II di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal dalam hal Koordinasi pelaksanaan tugas;
10.3. Para Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. MASALAH
11.1.1. Database kepegawaian yang belum terintegrasi dengan database Biro Sumber Daya Manusia Sekjen;
11.1.2. Dokumen/dosir pegawai untuk menunjang pelaksanaan administrasi kepegawaian belum lengkap.
12.1. TANTANGAN
11.2.1. Dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang prima dalam melaksanakan tugas;
11.2.2. Dalam pelaksanaan tugas dituntut untuk selalu menyajikan database kepegawaian yang akurat dan mutakhir.
12. RISIKO JABATAN : tidak ada 13. SYARAT JABATAN :
13.1. Pangkat/Golongan : Juru Tk.I (I/d) s.d. Pengatur Muda Tk.I (II/b) 13.2. Pendidikan Formal : SMP 13.3. Diklat/Kursus : Diklat Kepegawaian 13.4. Syarat lainnya :
Memiliki pengetahuan tentang Tugas Pokok dan Fungsi DJA; Mampu Mengoperasikan Komputer; Memiliki Pengetahuan tentang Tata Naskah dan
Kearsipan; Memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan
urusan kepegawaian
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 259 -
1. NAMA JABATAN : Penatausaha Tk.II
2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Bagian Kepegawaian.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya tertib administrasi persuratan, sistem informasi dan administrasi kepegawaian yang handal guna mendukung pelaksanaan tugas organisasi.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menatausahakan surat masuk dan keluar di lingkungan Bagian
Kepegawaian; 4.1.1. Meneliti dan memilah surat masuk dan keluar Bagian Kepegawaian; 4.1.2. Merekam data surat masuk pada aplikasi persuratan; 4.1.3. Mengagendakan arsip surat masuk dan surat keluar; 4.1.4. Menambahkan lembar disposisi/lembar penerusan surat pada setiap surat
masuk; 4.1.5. Menyampaikan surat kepada kabag Kepagawaian untuk mendapatkan
disposisi 4.1.6. Mecatat disposisi Kabag Kepegawaian dan meneruskannya kepada
kasubbag yang terkait; 4.1.7. Mencatat nomor agenda surat masuk pada buku ekspedisi; 4.1.8. Menggandakan surat keluar sesuai dengan kebutuhan 4.1.9. Menyimpan arsip surat beserta data pendukungnya dan melakukan proses
e-filing; 4.1.10. Menyampaikan surat keluar kepada caraka untuk disampaikan sesuai
dengan alamat tujuan.
4.2. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian dalam penyusunan formasi pegawai dan daftar urut kepangkatan (DUK) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.2.1. Menyampaikan bahan dan data formasi serta daftar urut kepangkatan di
lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Kasubbag Umum Kepegawaian;
4.2.2. Menyimpan bahan dan data formasi pegawai serta penyusuanan daftar urut kepangkatan yang telah selesai diproses.
4.3. Mengadministrasikan dossier Kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.3.1. Menginventarisir kelengkapan dossier pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran; 4.3.2. Menyusun dossier pegawai agar tertata dengan tertib dan memudahkan
dalam pencarian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 260 -
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kasubbag Umum Kepegawaian. 5.2. Data kegiatan Subbagian Umum Kepegawaian tahun lalu dan tahun berjalan. 5.3. Data dan dokumentasi/dosir pegawai. 5.4. Data kepegawaian. 5.5. Data DP3. 5.6. Surat permohonan cuti pegawai. 5.7. Kegiatan dan pembiayaan serta Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan
Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian serta peraturan pelaksanaannya.
6.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
6.3. Surat Keputusan, Surat Edaran dan Instruksi Menteri Keuangan yang berhubungan dengan kepegawaian.
6.4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara. 6.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran . 6.6. Surat Edaran/Surat Keputusan/Dokumen lainnya dari Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan. 6.7. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran . 6.8. Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7. HASIL KERJA :
7.1. Bahan / data formasi kepegawaian. 7.2. Bahan / data urusan tata usaha kepegawaian. 7.3. Bahan / data pendokumentasian data-data kepegawaian. 7.4. Bahan / data statistik kepegawaian. 7.5. Bahan / data Surat Ijin Cuti. 7.6. Bahan / data usulan KARPEG, BAPERTARUM, ASKES, KARSU/KARIS dan
LP2P. 7.7. Bahan / data penyusunan daftar urut kepangkatan. 7.8. Bahan / data usulan TASPEN. 7.9. Bahan / data tindak lanjut LHP. 7.10. Bahan / data masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan Lakip
Sekretariat Direktorat Jenderal. 8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag Umum Kepegawian. 8.2. Meminta data kepegawaian. 8.3. Menyusun dossier pegawai. 8.4. Melakukan pengarsipan surat masuk dan surat keluar. 8.5. Menegakkan disiplin pegawai. 8.6. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 261 -
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kerahasiaan data/dokumen/berkas perorangan pegawai Direktorat Jenderal
Anggaran. 9.3. Penyusunan dossier pegawai. 9.4. Arsip surat masuk dan surat keluar. 9.5. Kebenaran penegakkan disiplin. 9.6. Kerahasiaan pelaksanaan tugas.
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
10.2. Para Penatausaha Tk.I dan II di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal dalam hal Koordinasi pelaksanaan tugas;
10.3. Para Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. MASALAH
11.1.1. Database kepegawaian yang belum terintegrasi dengan database Biro Sumber Daya Manusia Sekjen;
11.1.2. Dokumen/dosir pegawai untuk menunjang pelaksanaan administrasi kepegawaian belum lengkap.
12.1. TANTANGAN
11.2.1. Dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang prima dalam melaksanakan tugas;
11.2.2. Dalam pelaksanaan tugas dituntut untuk selalu menyajikan database kepegawaian yang akurat dan mutakhir.
12. RISIKO JABATAN : tidak ada 13. SYARAT JABATAN :
13.1. Pangkat/Golongan : Juru (I/c) s.d. Pengatur Muda (II/a) 13.2. Pendidikan Formal : SMP 13.3. Diklat/Kursus : Diklat Kepegawaian 13.4. Syarat lainnya :
Memiliki pengetahuan tentang Tugas Pokok dan Fungsi DJA; Mampu Mengoperasikan Komputer; Memiliki Pengetahuan tentang Tata Naskah dan
Kearsipan; Memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan
urusan kepegawaian.
Top Related