MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERANGanung HarsonoSumber:Pedoman Organisasi dan tatalaksana Kerja MKEKEditor: Prof.Dr.dr.Agus Purwadianto, SH, Msi, SpF(K)1
Etika kedokteranadalah sekumpulan nilai-nilai dan moralitas profesi kedokteran yang tercantum dalam kodeki, fatwa-fatwa etik, pedoman dan kesepakatan etik lainnya dari IDI sebagai organisasi profesi
2
Kodekisebagai ciri profesi luhur mengatur moralitas pengabdian profesi kedokteran, termasuk peran aktifnya bermasyarakat, bersejawat, berbangsa dan bernegara
3
Agar pengabdian profesi dokter tetap berjalan sesuai dengan cita-cita luhur profesi kedokteran, tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak azasi pasien maka setiap dokter diwajibkan benar-benar menghayati dan mengamalkan kodeki4
BADAN KELENGKAPAN IDI MKEK: Divisi Pembinaan Divisi Kemahkamahan: Majelis Pemeriksa MKEK
MKDKI BHP2A
5
MKEK: Sebagai Lembaga Penegak Etik Kedokteran MKDKI: sebagai Lembaga Penegak Disiplin Kedokteran6
BHP2A: Biro Hukum,Pembelaan dan Pembinaan Anggota Badan kelengkapan IDI yang bertugas melakukan pembinaan dalam hukum kesehatan,membela anggota dalam melakukan profesinya baik yang menyangkut masalah etik, hukum administrasi atau organisasi, baik diminta atau tidak diminta
7
MKEK:melaksanakan tugas bimbingan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan etik kedokteran, sehingga pengabdian profesi dan peran aktifnya tetap sesuai, searah dan sejalan dengan citacita luhur profesi kedokteran
8
MKEK:menetapkan putusan dan sanksi etik terhadap setiap dokter yang terbukti melakukan penyimpangan, kesalahan dan pelanggaran etik dalam praktek kedokteran
9
MKEK:tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah terhadap dokter yang diadukan dan selama menjalani persidangan di majelis, hingga terbukti adanya pelanggaran etika kedokteran
10
MKEK: dibentuk di tingkat pusat, wilayah atau cabang terdiri atas divisi kemahkamahan dan divisi pembinaan etika profesi
11
Pemilihan ketua MKEK: Pusat : oleh sidang MKEK Wilayah pada muktamar IDI
Wilayah : peserta muswil Cabang : Rapat Anggota Cabang
12
Status MKEK: Sebagai badan otonom IDI Segala keputusannya di bidang etika tidak dipengaruhi pengurus IDI Keputusan MKEK mengikat pengurus IDI
13
PEMBINAAN ETIK KEDOKTERAN: Tujuan Umum: Meningkatkan profesionalisme Meningkatkan pengetahuan dan pengamalan kaidah dasar bioetika dan etika kedokteran oleh dokter dan calon dokter
14
Tujuan khusus:
Menyadarkan bahwa keputusan etis dalam praktik adalah amat menentukan dalam keluhuran profesi Teredamnya konflik etikolegal antar sejawat dengan diterapkannya etika sosial kesejawatan terus menerus Terselenggaranya uji kompetensi bidang etika dan disiplin bagi setiap dokter Penjeraan sekunder bagi dokter yng merupakan upaya pencegahan penyimpangan perilaku etis Terselenggaranya kerjasama dalam bidang bioetika dengan berbagai pihak terkait yang berkepentingan
15
WEWENANG DIVISI PEMBINAAN ETIKA PROFESI: Memantau perencanaan, proses dan evaluasi pelaksanaan etika kedokteran yang dilakukan oleh setiap dokter Melakukan penilaian singkat, penyaringan, pengelompokan dan pemilahan kasus sengketa medik, kasus dugaan pelanggaran etika kedokteran untuk ditindak lanjuti atau tidak ditindak lanjuti divisi kemahkamahan Membantu divisi kemahkamahan dalam menelaah kasus sengketamedik atau etikolegal menyelesaikan kasus ringan mendahului penyidangan perkara oleh divisi kemahkamahan Mengeksekusi sanksi etik, pembinaan etika, merekomendasikan pemulihan hak-hak profesi dokter yang telah menjalani sanksi etik atau tidak terbukti melakukan pelanggaran etik
16
SASARAN PEMBINAAN ETIKA KEDOKTERAN: Sasaran langsung: Seluruh dokter yang menjalankan pengabdian profesi Seluruh dokter yang baru selesai menyelesaikan pendidikan
17
Sasaran tidak langsung: Seluruh tenaga kesehatan lain yang turut menyelenggarakan pelayanan kesehatan Seluruh petugas pemerintah, swasta dan masyarakat lainnya yang karena ruang lingkup pekerjaannya ada kaitan dengan pengabdian profesi dan praktek kedokteran Mahasiswa kedokteran yang sedang menjalani pendidikan
18
MATERI PEMBINAAN: Lafal Sumpah Dokter Kodeki dan pedomannya Bioetika Profesionalisme Hukum kedokteran atau Hukum Profesi, khususnya segi etikolegal Sistem etikolegal dan cara kerja komite etika Hak asasi manusia & kesehatan Materi lain yang sesuai dengan tujuan pembinaan etika kedokteran19
WEWENANG DIVISI KEMAHKAMAHAN: Menilai keabsahan dan meneliti pengaduan, menetapkan persidangan, menilai bukti, memanggil dan memeriksa saksi, menyidangkan, membuat keputusan dan menjatuhkan sanksi etika Menyidangkan kasus yang dikirim dari MKDKI atau lembaga disiplin tenaga kesehatan lainnya Merujuk kasus sengketa medik ke MKDKI Memulihkan hak-hak profesi dokter Melakukan pemeriksaan, penyidangan bersama majelis etik dari organisasi profesi lainnya yang terkait
20
PUTUSAN MAJELIS MKEK: Putusan adalah ketentuan akhir berupa ketetapan bersalah atau tidak bersalah, dengan dinyatakan melanggar atau tidak melanggar Kodeki Putusan bersalah diikuti dengan sanksi, sekaligus cara, ciri dan lama pembinaan Kecuali dinyatakan lain, putusa MKEK bersifat rahasia Putusan yang sudah bersifat final dikirimkan ke Divisi Pembinaan Etika Profesi untuk ditentukan pelaksanaan sanksinya21
Apabila kasusnya juga menyangkut pelanggaran disiplin atau hukum yang sedang dalam proses penanganan, maka persidangan dan pembuatan putusan MKEK ditunda Kepada pihak pasien pengadu, putusan dapat disampaikan secara lisan, bukti tertulisnya disimpan di MKEK Putusan MKEK dapat dikirim ke MKDKI propinsi, atau ke lembaga resmi yang bertanggung jawab atas akreditasi, lisensi dan registrasi dokter Salinan putusan MKEK tidak boleh diberikan kepada penyidik atas alasan apapun22
SANKSI: Bersifat pembinaan, ditetapkan oleh Majelis Pemeriksa Divisi Kemahkamahan MKEK Pelaksanaan sanksi oleh Divisi Pembinaan Etika Profesi MKEK untuk dan atas nama Pengurus IDI setingkat
23
Sanksi dapat berupa: Penasehatan Peringatan lisan Peringatan tertulis Pembinaan perilaku Reschooling Pemecatan sementara sbg anggota IDI, diikuti saran tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk pencabutan ijin praktek Pencabutan anggota24
Sanksi berupa pemecatan keanggotaan tidak bersifat pembinaan
25
Belum dibicarakan: Masa jabatan MKEK Wewenang lain MKEK Kewajiban lain MKEK Syarat-syarat Anggota Pengurus MKEK (18) Hubungan Kerja MKEK (19)
26
Cara pengaduan (hal27) Penelaahan (hal29) Persidangan MKEK Barang bukti (hal 31) Pembelaan (hal32)
27
Saksi dan saksi ahli (hal 33) Banding (hal 38) Pemulihan hak profesi (hal 39) Administrasi (hal39) Rapat-rapat MKEK
28
Top Related