7/23/2019 Mk Hkn Mgg x 2015 New
1/28
1 B
12. Pengelolaan BMN12.1. Pengertian Barang Milik Negara12.2. Dasar Hukum Pengelolaan BMN12.3. Azas dan Lingkup Pengelolaan BMN
12.4. Pejabat Pengelola BMN12.5. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran12.6. Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan12.7. Penilaian, Penghapusan, Pemindahtangan, Penatausahaan.12.8. Pengendalian dan Pengawasan serta Pembinaan12.9. Ganti Rugi dan Sanksi12.10. Dasar Hukum (update juni 2015)12.11. Catatan Tambahan (update juni 2015)
AA B
12.1. Pengertian Barang Milik Negara
12.1.1. B AB
12.1.2. B D
ABD
12.1.3. :. / ;
. /;
.
;
.
().
12.2. Dasar Hukum Pengelolaan BMN
12.2.1. 17 200312.2.2. 48 (2) 49 (6) 1 2004
12.2.3. 6 2006 38 2008
()
12.2.4. 27 2014
() : 78/ 2014 30 A 2014
12.2.5. 27 2014 BEA 24 A 201612.3. Azas dan Lingkup Pengelolaan BMN
12.3.1. / :, , , ,
, . ( ).
12.3.2. / : ( )
. ;. ;
. ;
. ;
. ;
. ;
. ;
7/23/2019 Mk Hkn Mgg x 2015 New
2/28
2 B
. ;
. ;
. , .
12.4. Pejabat Pengelola BMN
12.4.1. B
12.4.2. G//
. ( : ).
12.4.3. / /
.
12.4.4. /
.
12.4.5. .
B A A G
12.5. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran12.5.1. /
A //
(A)
/ .
12.5.2. /
(1) , ,
.
12.5.3. (2)
.
12.5.4. .
12.5.5.
/ .
12.5.6.
/
B /D
(B/).
12.6. Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan12.6.1. AAA
/
: , , , , /
. (: 80 2003 / 54 2010 .)
.( : . 36 2005 >
36/2005)
/ .
7/23/2019 Mk Hkn Mgg x 2015 New
3/28
3 B
12.6.2. AA
12.6.2.1. :
. ;
:
.
. //; :
;
//
.
12.6.2.2. B /
// ,
// .
12.6.2.3. /
/
/
.
12.6.2.4. / /
(1) :
. ;
(1) //
.
/
.
(2) G//
/
.
.D
(1), :
7/23/2019 Mk Hkn Mgg x 2015 New
4/28
4 B
/
;
/ .
. / (1)
:
;
/;
/
/ .
/
//
/
.
/ () .
12.6.3. AAAA
12.6.3.1. :
(1) /
( :
/
)
.
(2) /
( : G//
/
)
//.
(3) / /
/
.
(4) / /
.
7/23/2019 Mk Hkn Mgg x 2015 New
5/28
5 B
(5) /
/
....
12.6.3.2.1. A(1) /
:
. /
;
. /
//;
. /
19 (3) 6/2006;
. / /
.(2)
(1) .
(3)
(1)
//.
(4) /
(1) ,
.
AA A, AGA A, AF, EAA, A EA
(1) B /
/.
(2) / .
(3)
, :
. ;
. //.
(4) ,
:
. ;
. , , , ;
.
;
. .(5) /
/.
12.6.3.2.2. A AA
(1) /
.
7/23/2019 Mk Hkn Mgg x 2015 New
6/28
6 B
(2) /
.
(3)
:
. ;. , , ;
.
;
. .
12.6.3.2.3. AAA AAAA ()
/
:
. /
. / .
(1) /
:. /
;
. /
// ;
. /
;
. /
/ ,
(2)
(1) .(3)
(1)
// .
(4) /
(1)
.
(1) /
:
. A
B /D
// / ;
.
/,
/
;
7/23/2019 Mk Hkn Mgg x 2015 New
7/28
7 B
.
/
;
.
;
.
;
. ,
/ ;
.
.
(2)
A B /D.
12.6.3.2.4. BAG GA EA DA BAG EA GA ( B B )
(1) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang miliknegara/daerah dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai
berikut:a. Pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi
penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah untukkepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraantugas pokok dan fungsi; dan
b. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Daerah untk penyediaan bangunan dan fasilitasdimaksud.
(2) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik Negarasebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola
barang.(3) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola
barang setelah mendapat pesetujuan gubernur/bupati/walikota.(4) Tanah yang status penggunaanya ada pada pengguna barang dan
telah dapat direncanakan untuk penyelenggaraan tugas pokok danfungsi pengguna barang yang bersangkutan dapat dilakukan bangunguna serah dan bangun serah guna setelah terlebih dahulu
diserahkan kepada:a. pengelola barang untuk barang milik negara;
b. gubernur /bupati /walikota untuk barang milik daerah.(5) Bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimaa dimaksud
pada ayat (4) dilaksanakan oleh pengelola barang dengan
mengikutsertakan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barangsesuai tugas pokok dan fungsinya.
PENETAPAN
7/23/2019 Mk Hkn Mgg x 2015 New
8/28
8 B
Penetapan status penggunaan barang milik negara/ daerah sebagai hasil
dari pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah gunadilaksanakan oleh:
a. pengelola barang untuk barang milik negara, dalam rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementeriannegara/lembaga terkait;
b. gubernur/ bupati/ walikota untuk barang milik daerah, dalamrangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerjaperangkat daerah tekait.
JANGKA WAKTU
(1) Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling
lama tiga puluh tahunsejak perjanjian ditandatangani.(2) Penetapan mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna
dilaksanaka melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-
kurangnya lima peserta/ peminat.(3) Mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna yang telah
ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhikewajiban sebagai berikut:a. membayar kontribusi ke rekening kas umum negara/ daerah setiap
tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungantim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahkantangankan
objek bangun guna serah dan bangun serah guna;c. memelihara objek bangun guna serah dan bangun serah guna.
(4) Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagai barang miliknegara/daerah hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus
dapat digunakan langsunguntuk penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi pemerintah.
(5) Bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakanberdasarkan surat perjanjianyang sekurang-kurangnya memuat:a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian ;
b. objek bangun guna serah dan bangun serah guna;
c. jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna;d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
(6) Izin mendirikan bangunan hasil bangun guna serah dan bangun serahguna harus diatasnamakan Pemerintah Republik Indonesia/
Pemerintah daerah.
(7) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan bangunguna serah dan bangun serah guna tidak dapat dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PENYERAHAN(1) Mitra bangun guna serah barang milik negara harus menyerahkan
objek bangun guna serah kepada pengelola barang pada akhirjangka waktu pegoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat
pegawasan fungsional pemerintah.(2) Mitra bangun guna serah barang milik daerah harus menyerahkan
objek bangun guna serah kepada gubernur/bupati/ walikota pada
7/23/2019 Mk Hkn Mgg x 2015 New
9/28
9 B
akhir jangka waktu pegoperasian, setelahdilakukan audit oleh aparat
pegawasan fungsional pemerintah.(3) Bangun serah guna barang milik kekayaan negara dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. mitra bangun serah guna harus menyerahkan objek bangunanserah guna kepada pengelola barang segera setelah selesainya
pembangunan;b. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang milik
negara tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam
perjanjian;c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun
serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasanfungsional pemerintah sebelum penggunaannnya ditetapkan olehpegguna barang.
(4) Bangun serah guna barang milik kekayaan daerah dilaksanakandengan ketentuan sebagai berikut:
a. mitra bangunan serah guna harus menyerahkan objek bangunanserah guna kepada gubernur/ bupati/ walikota segera setelahselesainya pembangunan;
b. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang miliknegara tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam
perjanjian;
c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangunserah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan
fungsional pemerintah sebelum penggunaannnya ditetapkan olehgubernur/ bupati/walikota;
LAIN-LAIN
12.6.4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sewa, pinjam pakai,kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna barang
milik negara diatur dalam 27 2014
() : 78/ 2014 30 A
2014
12.6.5.AAA(1) , /
/
.
(2) /
(1) , , .
/
(1) B /
/ .
(2) B /
/
.
(3) B /
7/23/2019 Mk Hkn Mgg x 2015 New
10/28
10 B
(4) B /
.
/
(1) /
.(2) /
.
(3) /
/ .
(4)
.
12.6.6. AAA
(1) /
/
.
(2) (1) D
B (DB).(3) B / A
B / D.
(1)
/
.
(2) ,
(1)
/ .
12.7. Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan.PENILAIAN /
/, , /
.
/
/ A
(A):
(1) /
, .
(2) / /
/ /,
/ / .
7/23/2019 Mk Hkn Mgg x 2015 New
11/28
11 B
(3) / (1)
,
.
(4) / (1)
(2) :. ;
. / /
EAAAA
(1) /
,
.
(2) /
,
.
(3) / (1) (2) .
(4) / (1)
(2) :
. ;
. .
AA
/ :
. / ;
. /.
(1) / 41 (), /
/ ;
(2) (1)
:
.
;
. //
.
(3) (2)
.
:
(1) / / 41
/ ,
.
(2) (1)
:
. ;
7/23/2019 Mk Hkn Mgg x 2015 New
12/28
12 B
. //
.
:
(1) /
/ :. , , ;
. .
(2) (1) :
.
;
.
/ / .
(3) (2)
.
B / :
. ;
. ;
. ;
. /.
(1) 45
:
. / ;
. / 100.000.000.000,00
( ), D.
(2) 45
:. / ;
. / 5.000.000.000,00 (
), DD.
(3) / /
(1) (2)
D/DD, :
. ;
.
;
. ;
. ;
. , / ,
.
:
(1) D 46
(1) .
7/23/2019 Mk Hkn Mgg x 2015 New
13/28
13 B
(2) DD 46
(2) //.
:
(1) /
46 (3) :
. / 10.000.000.000,00
( )
;
. /
10.000.000.000,00 ( ) ;
(2) /
46 (3)
//.
:
(1) /
10.000.000.000,00 ( ) .
(2) /
10.000.000.000,00 ( )
100.000.000.000,00 ( )
;
(3) (2)
.
/
5.000.000.000,00 ( )
//.
EAA
(1) / :
. ;
. ;
. .
(2) / ,
.
(3) (1) :
. / ;
. / .
(1) / /
:
. ;
.
7/23/2019 Mk Hkn Mgg x 2015 New
14/28
14 B
// .
(2) / /
:
.
;.
// .
,
(1) 52 (2)
() :
.
;
. ;
.
;
.
;
. D,
;
.
D.
(2) 52 (2)
:
. ;
.
;
. ;
. // DD,
.
(3)
// DD.
(4) /
/ /.
A A ()
(1) / :. ;
. /;
. A B /D.
(2) :
. ;
. / ;
7/23/2019 Mk Hkn Mgg x 2015 New
15/28
15 B
. .
(3) :
. ;
. / ;
. .D A EA
(1) / :
. /
// ;
. /
;
. / / .
(2) /
(1) :
. ;
.// , .(3) (1) :
. ;
. //
.
(4) (1) :
.
;
. //
.
(5) (1)
.
(1) 55 (1)
:
. /
, , ;
. /
;
. /
46 (1) 48 (1);
.
.
(2) 55 (1)
:.
/, ,
;
. /
, , ;
7/23/2019 Mk Hkn Mgg x 2015 New
16/28
16 B
. ,
;
.
;
. .
(1) 55 (1)
:
. /
// /, ;
. // .
/ , , ;
. , //
/
;
. / 46 (2) 48 (2);
.
//;
.
.
(2) 55 (1)
:
.
/, ,
;
. /
, , ;. ,
;
.
;
.
.
BA
(1) /
, , ,
/.
(2) (1), :
. ;. ;
.
/.
D BA
(1) / :
7/23/2019 Mk Hkn Mgg x 2015 New
17/28
17 B
. /
// ;
. /
;
. / / .(2) / /
(1) :
. ;
. // , .
(3) (1) :
. ;
. //
.
(4) 91) :
.
;
. // .
(5) (1)
.
(1) 59 (1)
:
.
58;
. /
;
. 46
(1) 48 (1);.
.
(2) 59 (1)
:
.
/, ,
;
.
58;
. ,
;
. ;
.
.
61
(1) 59 (1)
:
7/23/2019 Mk Hkn Mgg x 2015 New
18/28
18 B
. /
// /, ;
. //
58;
. ,// /
/ ;
. 46
(2) 48 (2);
.
G//;
.
.
(2) 59 (1)
:
. B
/, , ;
.
. ,
;
.
;
.
.
PENATAUSAHAAN
(1) /
/ D B
(DB)/D B (DB) .
(2)
/ / D B
/D (DB/D) .
(3) (1)
(2) .
(4) (1)
(2) D
.( 67)
(1) /
/ /
.
(2) /
. ( 68)
7/23/2019 Mk Hkn Mgg x 2015 New
19/28
19 B
(1) /
.
(2) D (1), /
,
.(3)
(1) (2)
.( 69)
:
/
/
. ( 70)
(1) B
(B) B (B)
.
(2) B (B) B (B) .
(3) B /D (B/D)
/ .
(4) B (B)
B (B) (2)
B /D (B/D) /
(3).
(5) B /D (B/D)
(4).(
71).
B /D (B/D) 71 (5) /.
( 72)
, ,
.( 73)
12.8. Pengendalian dan Pengawasan serta PembinaanPENGENDALIAN(1) ,
, , , ,
/ .
(2) (1) / .
(3)
(1) (2).
(4)
(3) .( 75).
7/23/2019 Mk Hkn Mgg x 2015 New
20/28
20 B
PENGAWASAN(1)
, ,
/, , , / .
(2) (1),
, , /.
(3) (2)
.( 76)
PEMBINAAN(1)
/.
(2)
.
(3) D (1).
12.9. A A
(1) / , /
/
.
(2) /
(1) /
.
12.10. AA
. 17 2003
. 1 2004. 6 2006 :
. . 38 2008 + 6/2006
:
. . 27 2004
. .78/.06/2014 C B
. 179.062009 B
.
12.11. CAAA ABAA
.
.
. () 27 2014
/ (B/D)
B/D. ,
. 27
2014
.
7/23/2019 Mk Hkn Mgg x 2015 New
21/28
21 B
B/D,
.
B/D
B/D . D
B/D .
,
50 .
30 .
. ,
/
B .
()
78/ 2014 30 A 2014 B . D
B
,
.
F :
, A 6 2006
B /D.
A
.
. D , B
1,5 .
. AA :
27 2014 B
/ 109
, 6
2006 B /(
2006 20,
4609)
38 2008 A 6
2006 B /D (
2008 78,
4855), .
110
(1) 6 2006
B /D
38 2008 A
6 2006 B / D
7/23/2019 Mk Hkn Mgg x 2015 New
22/28
22 B
.
(2) 6 2006
B /D
38 2008 A 6 2006 B /D
2 ()
.
111
.
A ,
.
D
24 A 2014
EDE EB DEA,
.
D. . BABAG D
24 A 2014
EE DA A AA AA
EB DEA
REFERENSI :
AA BAA AA
( ): B/D
A. AA
B/D
. G
B/D :
1. B , ,
2. B
.
3. ( ).
4. B/D.
B . 1 2004
, B,
. 1 2004.
B. AA AA B A 1/2004 A 17/2003
7/23/2019 Mk Hkn Mgg x 2015 New
23/28
23 B
. 1 2004 B
. A B
:
1. A ( 42, 43, 44 . 1/2004),
;
2. B
/ ( 45 (1) . 1 2004).
D , B
.
3. / ,
, ,
D ( 45 (2) . 1 2004).
4. D 3
B ,
. D B
100.000.000.000,00 (
). B
10.000.000.000,00 ( )
100.000.000.000,00 ( )
, 10.000.000.000,00
( )
( 46 . 1 2004).
5. B ,
( 48
. 1 2004).
6. B
( 49 (1) . 1
2004).
.
.. / / ,
. D
. D
49 (1) . 1/2004
B
;
7. B
( 49 (2) . 1/2004).
8. ( 49 (3))
.
9. B
,
,
7/23/2019 Mk Hkn Mgg x 2015 New
24/28
24 B
( 49 (4) (5) 50 . 1
2004).
10. B
( 49 (6) . 1 2004).
C. BAAA AA AA
1.
B (B)
, /.
6 (2) . 17/2003,
.
2. B (B)
B 1 10 1 2004
AB
. B ,
/, B
. B
.
AB
B.
,
B. D ,
,
, / .
3. B /D
48 (2) 49 (6) . 1 2004,
B
, ,
, , , , ,
.
/ ( ).
. AAA A AA B B
:
1. F
B/D
D 1945. , B/D
7/23/2019 Mk Hkn Mgg x 2015 New
25/28
25 B
.
2.
B/D / B ,
:
33 3 D 1945
.
/ .
B , D D
E, D
.
.
B 23 D 1945
.
/.
3.
A B/D . 17 2003 1
2004, B B 42 / 50.
.
4.
( ) B/D
B/D . ,
B ,
B/D
, , ,
.
B/D
B/D
.
. AAAA AA B
B :
1. A
B / B ,
, .
7/23/2019 Mk Hkn Mgg x 2015 New
26/28
26 B
2. A
B
, .
3. A () B
B.
4.
B
.
5. A
B
.
6.
B B.
B.
. AA AA AA
,
B /D ,
B :
1. , , , B;
2. B, ,
B );
3. ,
B ( /
B), ;
4. , ,
B ,
B.
5. , B,
B, ,
B;
6. , ,
;
7. , B ,
, B;
8. , , ,
;
9. , , ,
, B;
7/23/2019 Mk Hkn Mgg x 2015 New
27/28
27 B
10.,
/
, B B ;
; ;11./,
, B;
12./ G B
. AA AA A
:
1. A;
2. ;
3. B;
4. D
:
1.
2.
3.
;
AAAAAA :
1. 38 2008
2. /? .
3. A AA B
B . B .
:.1. : bahwa penilaian barang milik negara diperlukan dalam rangka mendapatkan nilai wajar
yang merupakan unsur penting dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pemanfaatan, danpemindahtanganan barang milik negara/daerah.
Perubahan / Penambahan :adanya peran PENILAI
Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yangdimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
Penilaianadalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atassuatu obyek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan barang milik negara/ daerah.
Nilai jual barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) [ ayat(3) Penilaian barang miliknegara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilaiwajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP. ayat(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) bagi penjualan barang milik Negara berupa tanah yang diperlukan untukpembangunan rumah susun sederhana.] ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitunganyang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan MenteriKeuangan.
. 2. 179/.06/2009 16 2009
EAA BAAG EGAA
B :
D ,
.
7/23/2019 Mk Hkn Mgg x 2015 New
28/28
28 B
D , B
:
. ;
. ;
. ;
. ;
. ()
D .
D :
. ;
. ;
. 1 B (1B);
.
D ,
, .
AA A A B AA.
(1) D , B
:
. ;
. ;
. .
(2) D ,
(1)
.
Top Related