dadang‐solihin.blogspot.com 1
dadang‐solihin.blogspot.com 2
3dadang‐solihin.blogspot.com
Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : [email protected]
Website :
http://dadang‐solihin.blogspot.com
Materi
• Langkah Penyusunan RPJMD• Log-Frame• Indikator• RPJMN 2010-2014• Pelayanan Publik• Janji Jokowi-Ahok 2012-2017
4dadang‐solihin.blogspot.com
Langkah Penyusunan RPJMD
5
Visi, Misi, ProgramKepala Daerah Terpilih
Bappeda menyusun Rancangan Awal
RPJMD
Bappeda menyelenggarakanMUSRENBANG RPJMD
Penetapan RPJMD
Digunakan sebagai pedoman penyusunan
Rancangan RKPD
Bappeda menyusunRancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerah
SKPD Menyusun Renstra SKPD
Program SKPD
e) Program SKPD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)(7)
Indikator
dadang-solihin.blogspot.com
INPUT OUTPUT OUTCOME IMPACT OUTCOME OUTPUT INPUT
Log‐Frame
dadang‐solihin.blogspot.com 6
ABK
AT
Indikator
dadang‐solihin.blogspot.com 7
Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasi atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992).
8dadang-solihin.blogspot.com
Pengertian Indikator
RPJMN 2010‐2014
9dadang‐solihin.blogspot.com
V I S IINDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN
M I S I1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA
2. MEMPERKUAT PILAR‐PILAR DEMOKRASI
3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG
AGENDA I. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
II. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
III. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI
IV. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
V. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN
PRIORITAS NASIONAL
11 + 3
Prioritas Nasional
dadang‐solihin.blogspot.com 10
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola2 Pendidikan3 Kesehatan4 Penanggulangan Kemiskinan5 Ketahanan Pangan6 Infrastruktur7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha8 Energi9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11 Prioritas NasionalKabinet Indonesia Bersatu II
2009‐2014
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan13 Bidang Perekonomian14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
Prioritas Lainnya
dadang-solihin.blogspot.com 11
Potret Pelayanan
• Baru sebagian kecil dari keseluruhan instansi yang wajib menyediakan pelayanan yang memiliki prosedur yang jelas. – Sementara banyak instansi
penanggungjawab dan pemberi pelayanan yang tidak memiliki prosedur yang jelas dalam menyediakan pelayanan.
• Waktu pelayanan umumnya tidak efisien dan merugikan masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan.
1/3
12dadang-solihin.blogspot.com
Potret Pelayanan
• Masih banyak petugas menunjukkan sikap, cara berbicara, memanggil, atau memberitahukan sesuatu yang tidak ramah dan santun. – Sebagian ada yang merasa berada pada
posisi superior dan arogan.• Masih ada instansi-instansi pemberi
pelayanan yang belum menggunakan prasarana dan sarana yang layak dan sesuai perkembangan jaman, seperti sistem komputer internet/website dll
2/3
13dadang-solihin.blogspot.com
Potret Pelayanan
• Sudah ada beberapa instansi yang memiliki sistem informasi pelayanan yang berisi informasi tentang prosedur, biaya, waktu, dan sebagainya. – Tetapi, jumlah yang belum menerapkan
sistem informasi yang baik lebih banyak lagi.• Sistem penampungan pengaduan dan
tindak lanjut pengaduan merupakan unsur standar pelayanan yang paling sedikit ditemukan di instansi-instansi pelayanan publik
3/3
14dadang-solihin.blogspot.com
Mengapa Pelayanan Publik Masih Buruk?
• Aparat Pemerintah dan Anggota DPR/D kurang memahami filosofi bernegara (tujuan bernegara, guna mandat politik, hak warga negara, kewajiban pemerintah, dsb);
• Budaya birokrasi, kualitas dan mentalitas SDM, dan organisasi birokrasi belum mengalami perubahan berarti (tetap korup dan tidak berkualitas);
• Reformasi birokrasi belum tuntas dan k f i i t h (Otd )
15dadang-solihin.blogspot.com
Asas Pelayanan Publik1.Transparansi: Bersifat terbuka, mudah
dan dapat diakses oleh semua pihak, disediakan secara memadai dan mudah dimengerti.
2.Akuntabilitas: Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Kondisional: sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip efisiensi & efektivitasdadang-
solihin.blogspot.com16
Prinsip Pelayanan Publik
1.Kesederhanaan: prosedur pelayanan tidak berbelit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan
2.Kejelasan:a.Persyaratan teknis dan administratif
pelayanan publikb.Unit kerja/pejabat yang berwenang dan
bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/sengketa
c.Rincian biaya dan tata cara pembayaran3 Kepastian waktu: pelaksanaan
1/2
dadang-solihin.blogspot.com
17
Prinsip Pelayanan Publik
6. Tanggung jawab: Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas pelyanan dan penyelesaian keluha/sengketa.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana: Sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadahi termasuk sistem T I.
8. Kemudahan akses: Tempat dan lokasi pelayanan mudah dijangkau dan mudah
2/2
dadang-solihin.blogspot.com
18
UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
• Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan pendudukuntuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya.
• Pelayanan (pengadaan dan penyaluran) barang, jasa, dan administrasi publik dilakukan oleh instansi pemerintah atau oleh suatu badan usaha.
• Biaya/tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab Negara dan/atau masyarakat.– Biaya/tarif dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam
peraturan per-UU-an a.l. KTP & Akta Kelahiran– Biaya/tarif selain yang diwajibkan oleh per-UU-an tsb dibebankan
kepada penerima pelayanan publik.• Penentuan biaya/tarif pelayanan publik ditetapkan dengan persetujuan
DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota dan berdasarkan peraturan per-UU-an.
19dadang-solihin.blogspot.com
Indikator Pelayanan Publik
1.Prosedur pelayanan; 2.Waktu yang dijalani pengguna pelayanan; 3.Kompetensi dan sikap petugas pelayanan; 4.Prasarana dan sarana yang disiapkan
instansi pemberi pelayanan; 5.Sistem informasi pelayanan, 6.Mekanisme penampungan dan tindak
lanjut pengaduan dari pengguna pelayanan; dan
7 Sistem evaluasi dan perencanaan20dadang-
solihin.blogspot.com
Bidang PelayananBidang pelayanan publik mencapai jumlah sekitar 40 Bidang, yaitu:
1. Ketertiban umum;2. Kepolisian;3. Pertahanan dan keamanan;4. Sanitasi;5. Pengelolaan sampah;6. Penerangan listrik di tempat
umum;7. Air baku bersih;8. Saluran air buangan (drainase);9. Pembangunan dan
pemeliharaan jalan;10. Rumah sakit dan klinik berobat
umum;
11. Prasarana dan sarana transportasi massal;
12. Rumah sakit khusus;13. Informasi pemerintahan;14. Pengolahan air limbah;15. Penanggulangan darurat
bencana alam;16. WC umum;17. Pengolahan air limbah;18. Trotoar dan jembatan
penyeberangan;19. Kendaraan dan peralatan
pemadam kebakaran;20. Sarana pembasmi wabah
penyakit menular;
21dadang-solihin.blogspot.com
1/2
Bidang Pelayanan21. Sarana olah raga, kesenian dan
rekreasi;22. Penjara dan panti rehabilitasi;23. Prasrana dan sarana pengaturan
lalu lintas;24. Pengendalian polusi udara;25. Sentra-sentra penujualan barang-
barang kebutuhan pokok;26. Alun-alun dan lapangan terbuka;27. Taman dan kawasan paru-paru
kota;28. Pelayanan fakir miskin dan orang
cacad;
29. Pelayanan surat-surat identitas dan pengesahan (KTP, SIM, Aktaakta, Pasport, Surat Keterangan, dll);
30. Pelayanan surat ijin;31. Lahan pemakaman;32. Ambulan dan mobil derek;33. Perpustakaan umum;34. Museum;35. Pendidikan dasar dan umum;36. Gedung pementasan;37. Balai latihan kerja;38. Prasarana ibadah;39. Terminal terpadu;40. Dan lain-lain….
Bayangkan jika semua bidang pelayanan di atas tersedia dengan baik, atau sebagian besar tersedia dengan baik
22dadang-solihin.blogspot.com
2/2
23dadang‐solihin.blogspot.com
Janji Jokowi – Ahok 2012-2017
1. Revitalisasi Pemukiman Padat dan Kumuh
2. Mengatasi Banjir3. Merintis Angkutan Massal4. Layanan Kesehatan Gratis5. Bangun Mal PKL Revitalisasi
Pasar Tradisional6. Menyediakan Ruang Publik7. Birokrasi Bersih Profesional8. Gubernur - Wagub Tanpa
Voorijder9. Pendidikan Gratis
dadang-solihin.blogspot.com 24
Janji Jokowi – Ahok 2012-2017
dadang-solihin.blogspot.com
NO JANJI TARGET STRATEGI PROGRAM ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB
1. Revitalisasi Pemukiman Padat dan Kumuh
2. Mengatasi Banjir3. Merintis Angkutan
Massal4. Layanan Kesehatan
Gratis5. Bangun Mal PKL
Revitalisasi Pasar Tradisional
6. Menyediakan Ruang Publik
7. Birokrasi Bersih Profesional
8. Gubernur - Wagub Tanpa Voorijder
9. Pendidikan Gratis
25
Janji Jokowi – Ahok 2012-2017
dadang-solihin.blogspot.com
NO JANJI1. Revitalisasi Pemukiman Padat dan Kumuh
• Revitalisasi pemukiman padat dan kumuh tanpa melakukan penggusuran.
• Pembangunan superblok rumah susun yang dilengkapi ruang publik berupa taman, pasar, dan pusat layanan kesehatan.
2. Mengatasi Banjir• Pembangunan Embung/Folder untuk menangkap dan menampung air
hujan di setiap kecamatan dan di setiap kelurahan.• Kerja sama dengan daerah penyangga Jakarta untuk membuat
sebuah otoritas yang mengatur dan mengelola sungai-sungai yang bermuara di Jakarta.
• Mengintegrasikan seluruh saluran drainase agar terkoneksi dengan kanal-kanal pembuangan air.
26
Janji Jokowi – Ahok 2012-2017
dadang-solihin.blogspot.com
NO JANJI3. Merintis Angkutan Massal
• Memperbanyak angkutan massal.• Memperbanyak armada angkutan umum, terutama bus TransJakarta di
koridor-koridor yang tetap dipertahankan sebagai jalur bus khusus. • Dirintis pembangunan MRT/subway. Nantinya sebagian busway akan diubah
menjadi railbus yang berkapasitas lebih besar. • Bekerja sama dengan pemerintah sekitar Jakarta untuk membuat otoritas
pelayanan transportasi Jabodetabek agar persoalan mobilitas warga bisa ditangani oleh badan yang memiliki otoritas lintas daerah.
• Kendaraan umum seperti Metro Mini, Kopaja, dan Bus diganti dengan kendaraan yang lebih layak agar warga nyaman menggunakan kendaraan umum.
• Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui sistem Electronic Road Pricing (ERP), sewa parkir yang tinggi, pengaturan kendaraan berdasarkan nomor polisi genap-ganjil, dan pengaturan jam kerja.
27
Janji Jokowi – Ahok 2012-2017
dadang-solihin.blogspot.com
NO JANJI4. Layanan Kesehatan Gratis
• Kartu Sehat diluncurkan. Kartu ini bisa memperpendek jalur birokrasi pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Pembayaran layanan ini ditanggung pemerintah.
• Disediakan Pusat Kesehatan Masyarakat di pasar-pasar tradisional, terutama pasar-pasar yang dibangun di superblok untuk kalangan menengah ke bawah.
5. Bangun Mal PKL Revitalisasi Pasar Tradisional• Membangun mal khusus bagi PKL agar lebih tertib sehingga tidak
mengganggu pengguna jalan, berdasarkan pengalaman Jokowi menata 5.817 pedagang kaki lima (PKL) di Solo tanpa unjuk rasa.
• Keberadaan pasar tradisional diperhatikan sehingga bisa bersaing dengan pasar modern dan menggerakkan perenomian warga kota.
• Hal ini dilakukan Jokowi karena pasar modern tidak menolong rakyat kecil. Padahal jika pasar tradisional dan PKL dikelola dengan baik bisa mendatangkan untung besar.
28
Janji Jokowi – Ahok 2012-2017
dadang-solihin.blogspot.com
NO JANJI6. Menyediakan Ruang Publik
• Memfasilitasi pergaulan warga dengan menyediakan sarana mengekspresikan diri. Hal itu dilakukan dengan menyediakan ruang-ruang publik.
• Membangun kebudayaan warga kota berbasis komunitas. • Pembangunan pusat kebudayaan Jakarta di lima wilayah administratif. • Merevitalisasi dan melengkapi fasilitas kawasan Old Batavia. Tujuannya
adalah agar menjadi daya tarik wisata sejarah dan budaya di Jakarta.7. Birokrasi Bersih Profesional
• Melaksanakan Reformasi Birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan profesional.
• Waktu pengurusan izin dipercepat dan lebih pendek, maksimal hingga enam hari kerja.
29
Janji Jokowi – Ahok 2012-2017
dadang-solihin.blogspot.com
NO JANJI8. Gubernur - Wagub Tanpa Voorijder
• Gubernur dan wakilnya tidak akan menggunakan voorijder yang membuat mereka tidak merasakan kemacetan jalanan Ibukota.
• Hanya akan berada di kantor selama 1 jam. Sisa waktunya akan digunakan untuk meninjau proses pembangunan dan pelayanan publik di lapangan.
• Untuk mendukung pelayanan hingga ke tingkat terkecil pemerintahan, insentif pada Ketua RT dan RW dinaikkan.
• Kepada wartawan terbuka, tidak akan ngambek atau tersinggung bila ada pertanyaan wartawan yang dinilai menyudutkan.
• Meniadakan pentungan dan perlengkapan yang memungkinkan Polisi Pamong Praja melakukan kekerasan terhadap warga.
30
Janji Jokowi – Ahok 2012-2017
dadang-solihin.blogspot.com
NO JANJI9. Pendidikan Gratis
• Kartu Jakarta Pintar diluncurkan. Dengan kartu ini maka warga Jakarta dapat merasakan pendidikan gratis dari SD hingga SMA.
• Ide kartu pintar ini muncul karena sepanjang pengetahuan Jokowi-Ahok, banyak anak yang putus sekolah di SMP dan SMA. Program yang sama, menurut Jokowi, telah berhasil diterapkan di Solo selama 5 tahun.
• Dalam kampanye di Kampung Sawah, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, Jumat 29 Juni 2012 Jokowi berkomitmen merealisasikan apa yang telah disampaikan kepada warga. "Kalau apa yang saya sampaikan tidak terbukti, tagih janji itu" ujarnya.
31
32dadang‐solihin.blogspot.com
Top Related