-1-
jdih.tubankab.go.id
BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak konstitusional
seluruh Warga Negara Indonesia tanpa membatasi usia
dan jenis kelamin dan lainnya;
b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak semua anak
untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka
diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efisiensi
kegiatan pendidikan anak usia dini secara menyeluruh
dan terpadu sebagai pendidikan yang sangat mendasar;
c. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan
tanggung jawab bersama antara Pemerintah, orang tua
dan masyarakat yang dilaksanakan menurut norma-
norma pendidikan dan pendidikan untuk anak usia
dini diselenggarakan untuk merangsang anak untuk
mampu bersosialisasi dengan lingkungan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
SALINAN
-2-
jdih.tubankab.go.id
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor tahun 2014 Nomor
297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
-3-
jdih.tubankab.go.id
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun
2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun
2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun
2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun
2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik
Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan
dan/Bakat Istimewa;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawasa Madrasah dan Pengawas dan Pengawas
Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
Anak Usia Dini;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan
Anak Usia Dini;
20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.
-4-
jdih.tubankab.go.id
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Tuban.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban.
4. Kantor Kementrian Agama adalah Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Tuban;
5. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam
kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang
dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai
lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh
delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua
puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan
6 (enam) tahun.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya
disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan
usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian
rangsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani
agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki
pendidikan lebih lanjut.
7. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan masyarakat yang
menyelenggarakan pendidikan.
8. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada
jalur formal, non formal, dan informal pada setiap
jenjang dan jenis pendidikan.
9. PAUD Formal adalah adalah jenis layanan
pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan
dalam bentuk Taman Kanak-Kanak dan Raudhatul
Athfal.
10. PAUD Non Formal adalah jenis layanan pendidikan
anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk
TamanPenitipan Anak, Kelompok Bermain dan
satuan PAUD sejenis.
-5-
jdih.tubankab.go.id
11. PAUD Informal adalah jenis layananpendidikan anak
usia dini yang diselenggarakan dalam lingkungan
keluarga.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang
berusaha mengembangkan potensi diri melalui
proses pembelajaran yang tersedia pada jalur,
jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang
berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong
belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator,
dan sebutan lain yang sesuai dengan
kekhususannya, serta berpartisipasi dalam
menyelenggarakan pendidikan.
14. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat
yang mengabdikan diri dan diangkat untuk
menunjang penyelenggaraan pendidikan.
15. Kompetensi pendidik adalah suatu kemampuan yang
dimiliki pendidik dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya sebagai pendidik.
16. Masyarakat adalah kelompok masyarakat non
Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang mempunyai
perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
17. Sarana dan Prasarana adalah perlengkapan dalam
penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan
pendidikan, pengasuhan dan perlindungan anak usia
dini.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
untuk mencapai tujuan pendidikan.
19. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik
dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar.
20. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian,
penjaminan dan penerapan mutu pendidikan
terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap
jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk
pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
-6-
jdih.tubankab.go.id
21. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya
disebut BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi
mandiri yang menetapkan kelayakan program
dan/atau satuan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar
Nasional Pendidikan.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala
daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam
penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
23. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB II
MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah
sebagai pedoman dalam penyelenggaraan,
pembinaan, pengendalian dan pengawasan PAUD.
(2) Penyelenggaraan PAUD berfungsi membina,
menumbuhkan dan mengembangkan seluruh
potensi anak usia dini secara optimal sehingga
terbentuk kemampuan dasar sesuai dengan
tahapan perkembangan agar memiliki kesiapan
untuk memasuki pendidikan dasar.
(3) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan
untuk meningkatkan penyelenggaraan, pembinaan,
pengendalian dan pengawasan PAUD di Daerah.
-7-
jdih.tubankab.go.id
BAB III
ASAS DAN PRINSIP
Bagian kesatu
Asas
Pasal 3
Penyelenggaraan PAUD berasaskan :
a. apersepsi;
b. kekongkritan;
c. motivasi;
d. kemandirian;
e. kerjasama;
f. individualisasi;
g. korelasi;
h. belajar sepanjang hayat.
Bagian Kedua
Prinsip
Pasal 4
Untuk memenuhi aspek-aspek dalam perkembangan
anak usia dini maka Penyelenggaraan PAUD
dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. berorientasi pada kebutuhan anak;
b. belajar sambil bermain;
c. pembelajaran berpusat pada anak;
d. pendekatan contextual teaching and learning;
e. pendekatan kreatif dan inovatif;
f. lingkungan yang kondusif;
g. menggunakan pembelajaran terpadu;
h. pengembangan tematik;
i. menggunakan berbagai media dan sumber
belajar; dan
j. mengembangkan berbagai kecakapan hidup.
BAB IV
PENYELENGGARAAN PAUD
Bagian kesatu
Umum
Pasal 5
(1) Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan melalui
jalur pendidikan:
-8-
jdih.tubankab.go.id
a. formal;
b. nonformal; dan
c. informal.
(2) Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk
membantu meletakkan dasar kepribadian anak
kearah perkembangan pengetahuan,
keterampilan dan daya cipta yang diperlukan
peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan
lingkungan serta untuk pertumbuhan dan
perkembangan peserta didik agar memiliki
kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar.
(3) Penyelenggara PAUD wajib menciptakan suasana
bermain yang aman, nyaman, bersih, sehat dan
menarik.
(4) PAUD diselenggarakan dibangunan gedung atau
tempat lainnya yang layak, aman dan nyaman
bagi tumbuh kembang anak.
Bagian Kedua
Jalur Formal
Paragraf 1
Bentuk Penyelenggaraan
Pasal 6
(1) PAUD pada jalur pendidikan Formal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a
berbentuk Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal
dan Bustanul Athfal atau bentuk lain yang
sederajat.
(2) Penyelenggaraan PAUD pada jalur pendidikan
Formal wajib memiliki program pembelajaran dan
penjaminan mutu yang dilakukan secara
bertahap dan bertujuan untuk memenuhi standar
pendidikan nasional.
Paragraf 2
Penyelenggara
Pasal 7
(1) PAUD pada jalur pendidikan Formal
diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-
Kanak Negeri yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah.
-9-
jdih.tubankab.go.id
(2) PAUD melalui jalur pendidikan Formal dalam
bentuk Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal
dan Bustanul Athfal diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa/organisasi kemasyarakatan
Desa dan Badan selain organisasi sosial politik.
Paragraf 3
Waktu Penyelenggaraan PAUD
Pasal 8
(1) Waktu penyelenggaraan PAUD pada jalur
pendidikan Formal dilakukan pada pagi, siang
atau sore hari
(2) Lama pendidikan PAUD pada jalur pendidikan
Formal ditempuh selama 2 (dua) Tahun dan dapat
diperpanjang sampai dengan anak berusia 6
(enam) tahun.
Pasal 9
(1) Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan
berdasarkan Standar yang terdiri atas:
a. standar tingkat pencapaian perkembangan
anak;
b. standar isi;
c. standar proses;
d. standar penilaian pendidikan;
e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
f. standar sarana dan prasarana;
g. standar pengelolaan; dan
h. standar pembiyaan.
(2) Standar PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dalam pengelolaan dan
penyelenggaraan PAUD.
(3) Standar PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi acuan dalam pengembangan,
implementasi, dan evaluasi kurikulum PAUD.
-10-
jdih.tubankab.go.id
Paragraf 4
Sarana dan Prasarana
Pasal 10
(1) PAUD pada jalur Pendidikan Formal harus
menyediakan sarana dan prasarana yang
memiliki persyaratan edukatif sesuai dengan
kebutuhan peserta didik dalam proses belajar dan
mengajar meliputi:
a. ruang guru;
b. memiliki ruang kelas yang nyaman, aman dan
memadai;
c. ruangan terpisah dari rumah tinggal;
d. ruangan bermain dengan rasio perbandingan
jumlah anak dengan luas ruangan sekurang-
kurangnya 1:25 m2 (satu dibanding dua
puluh lima meter persegi);
e. ruangan kesehatan;
f. kamar mandi/wc untuk guru;
g. kamar mandi/wc untuk peserta didik anak
laki-laki dan perempuan terpisah; dan
h. fasilitas khusus untuk anak berkebutuhan
khusus.
(2) Selain sarana dan prasarana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) satuan PAUD jalur
Pendidikan Formal harus memiliki sarana dan
prasarana penunjang meliputi:
a. meja dan kursi sesuai usia anak;
b. tempat penyimpanan alat dan tas; dan
c. tempat untuk menunjukkan hasil karya
peserta didik.
Bagian Ketiga
Jalur Pendidikan Nonformal
Paragraf 1
Bentuk Penyelenggaraan
Pasal 11
(1) Penyeleneggaraan PAUD melalui jalur non formal
dalam bentuk Kelompok Bermain, Taman
Penitipan Anak, pos PAUD dan Satuan PAUD
sejenis.
-11-
jdih.tubankab.go.id
(2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur non formal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan berbasis masyarakat.
Paragraf 2
Penyelenggara
Pasal 12
PAUD melalui jalur non formal dalam bentuk
bentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak,
Pos PAUD dan Satuan PAUD sejenis
diselenggarakan oleh badan, yayasan, dan
organisasi sosial kemasyarakatan serta orang
perseorangan.
Paragraf 3
Waktu Penyelenggaraan dan Standar PAUD
Pasal 13
Waktu penyelenggaraan dan Standar PAUD
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9
berlaku secara mutatis mutandis terhadap PAUD
melalui jalur non formal.
Paragraf 4
Sarana dan prasarana
Pasal 14
(1) Sarana dan prasarana dalam PAUD melalui jalur
non formal harus disesuaikan dengan jumlah
anak, usia, lingkungan sosial dan budaya lokal,
serta jenis layanan
(2) Persyaratan sarana dan prasarana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memiliki jumlah ruang dan luas lahan yang
disesuaikan dengan jumlah anak;
b. memiliki fasilitas bermain untuk
mengembangkan tingkat perkembangan
anak.;
c. memiliki fasilitas cuci tangan dan kamar
mandi yang mudah dijangkau oleh peserta
didik serta dalam jangkauan pengawasan
pendidik dan tenaga pendidikan; dan
d. memiliki tempat sampah yang tertutup dan
tidak tercemar.
-12-
jdih.tubankab.go.id
(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan
sarana prasarana sebagimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dengan memperhatikan
kebutuhan satuan pendidikan.
Bagian Keempat
Jalur Pendidikan Informal
Pasal 15
(1) Penyelenggaraan PAUD pada jalur informal
merupakan pendidikan yang dilaksanakan
dalam bentuk pendidikan keluarga atau
pendidikan yang dilaksanakan masyarakat
setempat.
(2) Penyelenggaraan PAUD pada jalur informal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
Taman Posyandu dan Bina Keluarga Balita.
BAB V
PESERTA DIDIK
Pasal 16
(1) Peserta didik PAUD adalah anak usia 0 (nol)
sampai 6 (enam) tahun.
(2) Peserta didik PAUD jalur pendidikan formal
adalah anak usia 4 (empat) sampai dengan 6
(enam) tahun dengan prioritas anak usia 5 (lima)
tahun.
(3) Peserta didik PAUD jalur pendidikan nonformal
anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) dengan
prioritas usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4
(empat) tahun.
(4) PAUD harus memberikan pelayanan kepada
semua anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) termasuk anak dengan kebutuhan khusus.
Pasal 17
Pengelompokan peserta didik untuk program
pendidikan pada Tempat Penitipan Anak, Kelompok
Bermain, pos PAUD atau satuan PAUD sejenis
berbasis agama disesuaikan dengan kebutuhan,
usia dan/atau perkembangan anak.
-13-
jdih.tubankab.go.id
BAB VI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Pendidik
Pasal 18
(1) Pendidik PAUD formal terdiri dari Guru dan Guru
pendamping.
(2) Pendidik PAUD nonformal terdiri dari Guru dan
Guru Pendamping.
(3) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan formal dan
nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) harus memiliki kualifikasi akademik dan
kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat
jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan
untuk mewujudkan tujuan Pendidikan anak usia
dini.
(4) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal S1/D IV
kependidikan/psikologi.
(5) Kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran
pada pendidikan anak usia dini, meliputi:
a. kompetensi pedagogik;
b. kompetensi kepribadian;
c. kompetensi profesional; dan
d. kompetensi sosial.
(6) Pengangkatan, penempatan pemindahan dan
pemberhentian pendidik pada jalur pendidikan
formal diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
dengan memperhatikan keseimbangan antara
penempatan dan kebutuhan yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(7) Pendidik pada jalur non formal diangkat dan
diberhentikan oleh pengelola dengan
memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
(8) Pendidik bisa merangkap menjadi pengelola PAUD.
(9) Pendidik berhak atas kesejahteraan dan jaminan
keselamatan serta perlindungan hukum dalam
menjalankan tugas.
-14-
jdih.tubankab.go.id
Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan
Pasal 19
(1) Tenaga kependidikan PAUD pada jalur pendidikan
formal dan nonformal terdiri dari pengawas, penilik,
pengelola, kepala sekolah dan tenaga administrasi.
(2) Tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan
suasana pendidikan yang bermakna,
menyenangkan, kreatif, dinamis, inovatif dan
bermartabat.
(3) Tenaga kependidikan memiliki kesempatan untuk
menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas
pendidikan untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas.
(4) Tenaga kependidikan berhak mendapatkan
kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan
penyelenggara pendidikan.
Pasal 20
(1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada PAUD yang
berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara berhak
memperoleh penghasilan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dibidang
kepegawaian.
(2) Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
yang berstatus pegawai tidak tetap pada satuan
PAUD yang diselenggarakan Pemerintah Daerah
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Pasal 21
(1) Pendidik dan Tenaga kependidikan pada satuan
PAUD yang diselenggarakan masyarakat berhak
atas penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan
kemampuan satuan PAUD dan jaminan
kesejahtraan sosial berdasarkan perjanjian tertulis
yang dibuat antara penyelenggara satuan
pendidikan dengan pendidik dan/atau tenaga
kependidikan.
-15-
jdih.tubankab.go.id
(2) Pemerintah Daerah wajib memberikan subsidi
tunjangan fungsional kepada pendidik dan tenaga
kependidikan pada satuan PAUD yang
diselenggarakan masyarakat dengan
memperhatikan kebutuhan satuan PAUD dan
kemampuan keuangan Daerah.
(3) Dunia usaha dan dunia industri dapat berperan
serta dengan memberikan bantuan kesejahteraan
kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada
satuan PAUD yang diselenggarakan Pemerintah
Daerah atau masyarakat.
BAB VII
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN
Bagian Kesatu
Kurikulum
Pasal 22
(1) Kurikulum penyelenggaraan satuan PAUD mengacu
pada standar nasional pendidikan dan potensi
keunggulan lokal serta dilaksanakan berdasarkan
prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD.
(2) Kurikulum penyelenggaraan PAUD berbasis
kompetensi, tahap perkembangan, kebutuhan,
kepentingan peserta didik melalui penerapan
budaya, teknologi dan seni yang beragam dan
terpadu, dan berkesinambungan untuk belajar
sepanjang hayat.
(3) Kurikulum penyelenggaraan PAUD melalui jalur
pendidikan formal memiliki program pembelajaran
satu tahun atau dua tahun.
(4) Kurikulum penyelenggaraan PAUD melalui jalur
pendidikan nonformal memiliki program
pembelajaran yang dikembangkan oleh Direktorat
PAUD dan pendidikan masyarakat.
Bagian Kedua
Strategi Pembelajaran
Pasal 23
(1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan
menggunakan pendekatan yang berpusat pada
pencapaian seluruh aspek perkembangan anak dan
menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa Ibu
sebagai bahasa pengantar.
-16-
jdih.tubankab.go.id
(2) Metode pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan
belajar melalui bermain untuk merangsang tumbuh
serta kembang anak.
(3) Model pembelajaran PAUD dilakukan dengan
metode pembelajaran area, model sentra dan/atau
model kelompok yang disesuaikan dengan
kebutuhan peserta didik.
Bagian Ketiga
Pengintegrasian Program
Pasal 24
(1) Penyelenggaraan PAUD dapat diintegrasikan
dengan:
a. kegiatan Posyandu;
b. Bina Keluarga Balita, dan/atau
c. kegiatan lain.
(2) Kegiatan posyandu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a berupa:
a. deteksi dini tumbuh kembang anak;
b. pemberian makanan tambahan;
c. pengukuran berat dan tinggi badan anak;
dan/atau
d. kegiatan posyandu lain.
(3) Bina Keluarga Balita sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berupa:
a. pemberian informasi tentang bina keluarga
balita;
b. pemantauan perkembangan anak melalui kartu
kembang anak;
c. mengajak masyarakat untuk berperan aktif
dalam kegiatan bina keluarga balita.
(4) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf
c adalah kegiatan di luar posyandu dan Bina
Keluarga Balita yang mendukung penyelenggaraan
PAUD.
(5) Pelaksana kegiatan pengintegrasian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap
program dan kegiatan yang dilaksanakan.
-17-
jdih.tubankab.go.id
BAB VIII
PENDIRIAN, PENAMAAN DAN PENOMORAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Pasal 25
(1) Satuan PAUD dapat didirikan oleh:
a. pemerintah daerah;
b. pemerintah desa;
c. orang perseorangan;
d. kelompok; dan
e. badan hukum.
(2) Pendirian satuan PAUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Bupati.
Pasal 26
(1) Nama PAUD diusulkan oleh pengelola PAUD ke
Dinas Pendidikan dan/atau Kementerian Agama.
(2) Pengusulan nama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dicantumkan dalam permohonan izin operasional
PAUD.
(3) Atas pertimbangan tertentu Dinas Pendidikan,
dan/atau Kementerian agama dapat meminta
perubahan atau penggantian nama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal nama yang diusulkan adalah nama
cabang dari satuan PAUD yang telah berdiri
sebelumnya, nama diberi tambahan karakteristik
tertentu setelah nama PAUD.
(5) Nomor induk satuan PAUD diajukan melalui
perangkat daerah yang membidangi pendidikan,
Kementerian Agama dan ditetapkan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara prosedur
dan pengusulan nomor induk satuan PAUD diatur
dalam Peraturan Bupati.
-18-
jdih.tubankab.go.id
Pasal 27
(1) Pengelola PAUD wajib memasang papan nama
identitas.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara,
prosedur, bentuk dan ukuran papan nama PAUD
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB IX
EVALUASI dan PELAPORAN
Pasal 28
(1) Evaluasi peserta didik berdasarkan standar
pencapaian pertumbuhan dan perkembangan
peserta didik sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Evaluasi kinerja satuan PAUD dilakukan oleh
perangkat daerah yang membidangi pendidikan.
(3) Evaluasi kinerja pendidik dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah, masyarakat dan penyelenggara.
(4) Evaluasi perkembangan peserta didik dilakukan
oleh pendidik.
(5) Laporan penyelenggaraan PAUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
perangkat daerah yang membidangi pendidikan tiap
3 (tiga) bulan sekali.
(6) Laporan evaluasi peserta didik sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pengelola
PAUD secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau
persemester dan akhir tahun pendidikan kepada
orang tua peserta didik.
(7) BAN PAUD dan PNF dengan dibantu Pemerintah
Daerah berwenang mengevaluasi satuan PAUD.
BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 29
Dalam rangka peningkatan peran serta orang tua dan
masyarakat untuk menunjang keberhasilan
pembelajaran, setiap penyelenggara pendidikan wajib
melaksanakan kegiatan pendidikan pengasuhan
(parenting education).
-19-
jdih.tubankab.go.id
Pasal 30
Masyarakat berhak berperan serta dalam
penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan mutu
PAUD sebagai fasilitator, penyelenggara, penilai atau
pengawas.
BAB XI
PENDANAAN
Pasal 31
(1) Pendanaan Penyelenggaraan PAUD merupakan
tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah
dan masyarakat.
(2) Pendanaan pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat menjadi tanggungjawab masyarakat.
(3) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan
pendanaan pendidikan kepada satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh masyarakat.
(4) Ketentuan mengenai bantuan pendanaan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 32
(1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (1) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah serta dari partisipasi masyarakat.
(2) Pendanaan satuan PAUD yang diselenggarakan
masyarakat bersumber dari masyarakat dan dibantu
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33
Penyelenggaraan PAUD yang telah ada sebelum peraturan
Daerah ini berlaku, perlu menyesuaikan paling lambat 6
(enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
-20-
jdih.tubankab.go.id
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini
ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak
Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten
Tuban.
Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 4 Desember 2018
BUPATI TUBAN,
ttd.
H. FATHUL HUDA
Diundangkan di Tuban
pada tanggal 4 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,
ttd.
BUDI WIYANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2018 SERI E NOMOR 59
NORE PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 359-12/2018.
UNTUK SALINAN YANG SAH
An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setda Kabupaten Tuban
ARIF HANDOYO, SH
Pembina Tingkat 1
NIP. 19661102 199603 1 003
-21-
jdih.tubankab.go.id
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
I. UMUM
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mengamatkan Pemerintah Negara Indonesia
untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga
mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan
menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang mampu
meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa.
Sistem pendidikan di Indonesia diharapkan agar mampu
menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu
serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk
menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan
kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan
pembaharuan pendidikan yang terencana, terarah, dan
berkesinambungan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Huruf a
Apersepsi adalah Pembelajaran dengan memperhatikan
pengetahuan dan pengalaman awal/sebelumnya yang dimiliki
anak agar hasil belajar optimal.
-22-
jdih.tubankab.go.id
Huruf b
Kekongkritan adalah pembelajaran dengan menggunakan
berbagai media dan sumber belajar nyata agar pembelajaran
menjadi bermakna.
Huruf c
Motivasi adalah Pembelajaran yang dirancang sesuai dengan
kebutuhan minat dan kemauan anak agar anak memiliki
dorongan untuk belajar.
Huruf d
Kemandirian adalah Pembelajaran yang dirancang, untuk
mengembangkan kemandirian anak dan memecahkan masalah
yang dihadapinya.
Huruf e
Kerjasama adalah pembelajaran yang dirancang untuk
mengembangkan keterampilan sosial anak melalui kerjasama.
Huruf f
Individualisasi adalah pembelajaran yang dirancang dengan
memperhatikan perbedaan individu.
Huruf g
korelasi adalah Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan
antara aspek pengembangan satu dengan lainnya saling
berkaitan/terpadu.
Huruf h
Belajar Sepanjang Hayat adalah pembelajaran yang dirancang
untuk membekali anak agar bisa belajar sepanjang hayat dan
mendorong anak selalu ingin dan berusaha belajar kapanpun
dan dimanapun.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
-2-
-23-
jdih.tubankab.go.id
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Pendanaan Penyelenggaraan PAUD
menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah
dan masyarakat” adalah bahwa dalam penyelenggaraan PAUD
selain Pemerintah Daerah wajib mendanai melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, masyarakat juga dapat
berpartisipasi melalui sumbangan dana yang sifatnya tidak
mengikat.
-3-
-24-
jdih.tubankab.go.id
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 100.
-4-
Top Related