MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN 3
Susunan Redaksi
Pelindung / Penasehat:
Dirjen Pothan Kemhan Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si.
Karo Humas Kemhan RI Brigjen TNI Totok Sugiharto, S.Sos.
Penanggung Jawab:
Sesditjen Pothan Kemhan Brigjen TNI Aribowo Teguh Santoso, S.T., M.Sc.
Pimpinan Redaksi:
Kabag Datin Setditjen Pothan Kolonel Inf Zulkarnain Dwi Peristianto, S.Sos
Staf Redaksi:
Kasubbag Lahdata Rohana Siregar, S.Sos Kasubbag Doktaka
Dr.S.R.M. Indah Permata S, S.T., M.M. Kasubbag Harjaring Achmad Indra S, S.E.
Sekretaris: Giri Satriyo Adi Saputro, S.E
Design Grafis: Ade Tyas, S.T Achmad Arifin
M. Roihan Hanafi, S.IIP. Iwan Muhadhan, S.Hum.
Fotografer: Mayor Inf. Rudatin
Bahrudin Sertu Supriyono
Distribusi: Diah K
Sukasih Adhy Nursaumi
Sri Rahyuni Serka (K) Wina Yunita
Penerbit: Ditjen Pothan Kemhan RI
Jl. Tanah Abang Timur No. 8, Jakarta Pusat Telp. / Fax. (021) 3828847
Email: [email protected]
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga majalah Potensi Pertahanan edisi pertama triwulan I dapat hadir di tengah-tengah pembaca. Majalah ini merupakan bentuk penyampaian informasi, pengetahuan maupun wawasan mengenai Potensi Pertahanan.
Sejalan dengan itu, artikel yang disajikan pada penerbitan majalah Potensi Pertahanan edisi pertama ini dengan topik utama yaitu Perlunya Pedoman, Standarisasi dan Kriteria dalam Membangun Jalan dan Jembatan sebagai Sarpras Pendukung Kepentingan Negara; Penghargaan bagi Para Pejuang; Peran serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebagai Komponen Cadangan Pertahanan Negara; Drone: Potensi dan Ancaman yang Terpendam; dan Keberadaan dan Kesinambungan Sumber Daya Hayati sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara perlu dijaga. Diharapkan agar artikel tersebut dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca.
Kami menyadari bahwa penerbitan edisi pertama ini masih banyak kekurangannya, untuk itu kepada seluruh pembaca, kami sangat mengharapkan sumbangan pikiran, saran dan masukan untuk lebih menyempurnakan edisi selanjutnya.
Akhirnya kami segenap tim redaksi majalah Potensi Pertahanan mengucapkan selamat membaca semoga dapat menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan.
Salam.
Salam Redaksi
4 MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN
DAFTAR ISI
3 SUSUNAN REDAKSI
3 SALAM REDAKSI
4 DAFTAR ISI
5 Perlunya Pedoman, Standarisasi Dan
Kriteria Dalam Membangun Jalan dan Jembatan Sebagai Sarpras Pendukung Kepentingan Negara.
16 Penghargaan Bagi Para Pejuang
26 Peran Serta Aparatur Sipil Negara (ASN)
Sebagai Komponen Cadangan Pertahanan Negara
33 Drone: Potensi dan Ancaman yang
Terpendam
38 Keberadaan dan Kesinambungan Sumber
Daya Hayati Sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara Perlu Dijaga.
KETERANGAN GAMBAR
Sampul Depan : Uji Roket R-HAN 122B, Pantai Bambang – Lumajang, 12 Juni 2019 Sarasehan DPP LVRI dengan Menhan, 27 Februari 2019
DICC RI – ROK, 2 Mei 2018 Sampul Dalam : Bela Negara Run, 19 Desember 2018 Sampul Belakang : Dynamic Test 5th Roket R-Han 122B, Lumajang, 12 Juni 2019
5 MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN
43 Simposium Perang Mindset pada Era
Keterbukaan Informasi.
44 Kementerian Pertahanan Bekerjasama
dengan RRI Menggelar Konser Kebangsaan
45 Penandatanganan Kontrak Program
Bangtekindhan
46 Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama
Dengan LPP-RRI
47 Keberadaan dan Kesinambungan Sumber
Daya Hayati Sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara Perlu Dijaga.
48 Perjanjian Kerja Sama Ditjen Pothan
Kemhan dengan LVRI.
49 Roadshow Kesiapan Sumber Daya
Pertahanan
50 FGD tentang Sarana dan Prasarana
Nasional untuk Komponen Pendukung Matra Udara Dengan Mabes TNI AU.
51 LENSA POTHAN
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN 5
PERLUNYA PEDOMAN, STANDARISASI DAN KRITERIA DALAM
MEMBANGUN JALAN DAN JEMBATAN SEBAGAI SARPRAS
PENDUKUNG KEPENTINGAN NEGARA
Oleh:
Tri Rahayu Irianingsih, S.H, M.H.
Pembina Tk I IV/b NIP.196206201987032001
Analis Pertahanan Negara Madya Setditjen Pothan Kemhan
PENDAHULUAN
Pembangunan infrastruktur
jalan dan jembatan masih menjadi
program prioritas utama yang
berkelanjutan dan berkesinambungan
oleh pemerintahan saat ini. Dari visi
dan misi yang dicanangkan Nawa Cita
yaitu terwujudnya pembangunan jalan
dan jembatan yang mantap dalam
rangka mendukung kemandirian
pemerintah dan masyarakat1.
Infrastruktur jalan dan jembatan
sebagai prasarana transportasi darat
merupakan bagian dari sarana dan
prasarana yang dipersiapkan sebagai
komponen pendukung dalam rangka
mendukung sistem pertahanan negara
dalam menghadapi ancaman militer2.
Ancaman adalah setiap usaha dan
kegiatan, baik dalam negeri maupun
luar negeri yang dinilai membahayakan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah
negara, dan keselamatan segenap
bangsa. Oleh karena itu, infrastruktur
jalan dan jembatan yang dibangun oleh
pemerintah mempunyai arti sangat
penting, mengingat fungsinya untuk
memperlancar pertumbuhan
Tol Trans Jawa (sumber: katadata.co.id)
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
6 MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN
perekonomian sebuah bangsa,
pemerataan perekonomian, kelancaran
lalu lintas, pertumbuhan PDRB (Produk
Domestik Regional Bruto) daerah dan
sebagainya3. Disamping itu juga
sebagai penghubung, keamanan
masyarakat lebih merata, pertukaran
budaya antar daerah dan mempercepat
aktivitas masyarakat di wilayahnya.
Sarana dan prasarana
transportasi merupakan bagian dari
infrastruktur. Sarana adalah segala
sesuatu yang dipakai sebagai alat
dalam mencapai maksud dan tujuan
tertentu. Contoh: bis, taksi, kereta,
pesawat, kapal dan lain sebagainya.
Sedangkan prasarana transportasi
adalah alat penunjang utama bagi
terselenggaranya suatu usaha
pembangunan atau proyek prasarana.
Contoh: jalan raya, jembatan, rel jalan
kereta api dan lain sebagainya.
Bicara masalah infrastruktur,
pemerintah saat ini sedang gencar-
gencarnya membangun rangkaian
jalan dan jembatan di seluruh penjuru
Indonesia. Bila sebelumnya hanya
terpusat di Pulau Jawa, kini sedang
dikerjakan sebuah proyek prestisius
jalan lintas Papua4. Selain Papua,
pemerintah juga sedang membangun
beragam proyek jalan raya lainnya di
pulau-pulau lainnya. Di Pulau
Kalimantan, pemerintah dalam hal ini
Kementerian PUPR telah
menyelesaikan dan memfungsikan
jalan tol untuk rute Balikpapan menuju
Samarinda sepanjang 99,350 km. Di
Pulau Sulawesi, dibangun jalan tol
dengan rute dari Manado menuju
Bitung sepanjang 39 km yang akan
dirampungkan seluruhnya pada bulan
September 2019. Di kedua pulau ini,
dilakukan preservasi untuk memastikan
kondisi infrastruktur.
Di Pulau Jawa sendiri,
dicanangkan pembangunan Tol Trans
Jawa yang menghubungkan Merak
hingga Banyuwangi. Bila tercapai
sepenuhnya, jalan tol ini akan memiliki
panjang sebesar 1.167 km. Saat ini,
proses pembangunannya telah
mencapai 760 km dan telah
menghubungkan dua kota dari Jakarta
hingga Surabaya tanpa putus.
Pembangunan jalan tol Trans Jawa
akan membantu distribusi logistik serta
turut membangun perekonomian
Jembatan Kali Kuto di Tol Trans Jawa (sumber: kontan. co.id)
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN 7
negara. Dengan infrastruktur jalan yang
mumpuni, tentunya akan
mempermudah arus distribusi barang
yang ujungnya akan membuat roda
perekonomian terus bergerak.
Di Indonesia saat ini, 90%
pengiriman distribusi logistik
memanfaatkan jalur darat dan hanya
10% yang menggunakan fasilitas laut.
Padahal di negara-negara lain
pengiriman logistik melalui darat
maksimal berkisar pada angka 75%.
Menggerakkan perekonomian menjadi
alasan pemerintah gencar membangun
serangkaian infrastruktur di pulau-
pulau di Indonesia, pemerintah
meyakini dengan infrastruktur yang
baik akan membuat roda
perekonomian berjalan dan
mengurangi disparitas harga, terutama
di wilayah-wilayah terdalam dan terluar
di Indonesia. Namun ada pula
infrastruktur jalan layang yang di
bangun untuk mengatasi hambatan,
menghindari daerah/kawasan yang
selalu menghadapi permasalahan
kemacetan lalu lintas, melewati
persilangan kereta api guna
meningkatkan keselamatan lalu lintas
dan efisiensi.
Pemerintah juga membangun
jembatan bentang panjang di Ambon
dan Pontianak, juga membangun
jembatan gantung untuk manusia di
Lebak dan Bali. Sedangkan di
Jayapura, pemerintah membangun
Jembatan Holtekamp. Selain itu juga
jembatan dibangun yang melintasi
sungai atau laut untuk kepentingan
kapal-kapal besar yang lalu lintasnya
tidak memiliki hambatan. Jembatan
selain memiliki fungsi infrastruktur bisa
menjadi ikon wisata dengan menjadi
landmark untuk wilayah setempat.
Proyek pembangunan infra-
struktur jalan dan jembatan tersebut,
ditangani oleh Direktorat Preservasi
Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga
Kementerian PUPR sebagai leading
sector bersama pemangku
kepentingan (stakeholder) yaitu
Kementeriaan Perhubungan, Pemda
dan Badan usaha swasta, serta
menggandeng pihak kontraktor
maupun konsultan BUMN sebagai
pelaksana pekerjaan. Gencarnya
Pekerjaan konstruksi jembatan penghubung Purwokerto-Kebumen
(sumber: property.kompas.com)
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
8 MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN
pembangunan infrastruktur yang
dilakukan saat ini, lebih
menitikberatkan pada kepentingan
kesejahteraan sementara untuk
mendukung kepentingan pertahanan
negara, fungsi infrastruktur tersebut
belum dipertimbangkan untuk menjadi
prioritas. Padahal sewaktu-waktu
dalam menghadapi ancaman musuh,
infrastruktur jalan dan jembatan akan
diberdayakan untuk prasarana alutsista
TNI.
PERMASALAHAN
Kementerian PUPR mem-
bangun infrastruktur jalan dan
jembatan berdasarkan Wilayah
Pengembangan Strategis (WPS) yang
mengacu pada Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor:
19/PRT/M/2011 tanggal 15 Desember
2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan
dan Kriteria Teknis Jalan5, dalam Pasal
56 ayat (3) menyebutkan bahwa
perencanaan konstruksi jalan mengacu
kepada pedoman perencanaan
perkerasan jalan yang berlaku,
umumnya konstruksi jalan terdiri dari
jalan beton dan jalan aspal. Kedua
konstruksi jalan tersebut, memiliki
karakteristik yang berbeda sehingga
dalam aplikasinyapun berbeda dan
masing-masing jenis jalan memiliki
kelebihan dan kelemahannya.
Konstruksi, adalah obyek
keseluruhan bangunan yang terdiri dari
bagian-bagian struktur atau satuan
infrastruktur pada sebuah area atau
pada beberapa area, contoh:
konstruksi jalan, konstruksi jembatan
dan lain-lain.
Jalan beton, biasa disebut
dengan perkerasan kaku, dimana
komposisinya terdiri dari plat (slab)
beton semen sebagai lapis pondasi dan
lapis pondasi bawah di atas tanah
dasar. Plat beton biasanya disebut
sebagai lapis pondasi karena
dimungkinkan masih adanya lapisan
aspal beton di atasnya yang berfungsi
sebagai lapis permukaan. Konstruksi
jalan beton ini tergolong kuat, sebab
memiliki modulus elastisitas yang
tinggi. Dalam ilmu teknik sipil, modulus
elastisitas merupakan angka yang
digunakan untuk mengukur ketahanan
bahan untuk mengalami deformasi
elastasis ketika gaya diterpakan pada
benda itu. Itu sebabnya, konstruksi
jalan beton kerap diterapkan untuk
jalan raya dan jalan lingkungan. Tebal
jalan beton minimal 20 cm. Kelebihan
jalan beton antara lain tahan terhadap
genangan air dan banjir; biaya
perawatan lebih murah dibandingkan
jalan aspal dan direkomendasikan
untuk jalan yang mempunyai tanah
dasar yang jelek, dan jalan yang lalu
lintas kendaraan beratnya cukup tinggi.
Jalan aspal atau biasa disebut
hot mix, merupakan konstruksi jalan
yang menggunakan bahan engikat
aspal panas. Biasanya campuran aspal
panas didatangkan impor, misalnya
Shell dan ESSO 2000. Cairan aspal ini
sedikit mahal, menghabiskan biaya
60% dari total biaya hot mix. Adapun
kelebihan konstruksi jalan aspal antara
lain kondisi jalan lebih halus, tidak
bergelombang, jalan yang diaspal
memiliki warna yang gelap, sehingga
memberikan dampak secara psikologis
rasa aman dan nyaman. Untuk
membuat jalan aspal, biasanya
kontraktor atau Pemda sudah
menerapkan sistem drainase yang
baik. Perawatan jalan ini juga terbilang
mudah bila ada yang berlubang, tinggal
menggali dan mengganti dengan yang
baru pada area jalan yang rusak.
Sedangkan kekurangan jalan aspal
tidak tahan terhadap genangan air.
Untuk itu diperlukan sistem drainase
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN 9
yang baik. Jika tidak, jalan akan
berlubang karena adanya genangan air
setelah hujan.
Jembatan adalah suatu struktur
konstruksi yang berfungsi untuk
menghubungkan dua bagian jalan yang
terputus oleh adanya rintangan-
rintangan seperti lembah yang dalam,
alur sungai, saluran irigasi, danau, kali,
jalan raya, jalan kereta api dan lain-lain.
Pada umumnya bagian konstruksi
suatu bangunan jembatan terdiri dari
bangunan atas, bangunan bawah dan
pondasi.
Terkait dengan kepentingan
pertahanan negara, sejauh ini belum
ada konstruksi jalan maupun jembatan
yang dibangun sesuai
standarisasi/kriteria yang terstruktur
untuk mendukung penggunaan
alutsista yang ditentukan oleh TNI AD
dalam hal ini Direktorat Zeni Angkatan
Darat (Ditziad). Satuan Zeni
mempunyai tugas pokok memperlancar
gerak maju pasukan kawan,
menghambat gerak maju pasukan
musuh selama mungkin dan menjamin
kelangsungan hidup pasukan kawan.
Bahkan mampu melayani kebutuhan
satuan untuk melakukan manuver baik
dalam operasi militer perang (OMP)
maupun kebutuhan bantuan
kemanusiaan (Civic Mission) untuk
bantuan bencana alam (OMSP).
Salah satu bentuk pemberian
dukungan dalam rangka memperlancar
gerak maju pasukan kawan dilakukan
dengan cara menyiapkan konstruksi,
salahsatunya jembatan bagi pasukan
kawan dalam penyeberangan sungai,
seperti Jembatan Bailey, yang standar
pembuatannya dirancang dengan baja
ringan yang berkualitas tinggi, yang
mudah dipindah-pindah. Struktur
jembatan memiliki sistem panjang per-
panel 3,048 m dengan bentang
jembatan sejumlah kelipatan dari
panjang setiap panel. Jembatan ini
dirakit dan di install dalam waktu
singkat dan cepat dengan sedikit
tenaga manual dan alat yang
sederhana. Semua komponen
disambungkan dengan penjepit, baut
dan pengapit. Selain itu ada juga
Jembatan Acrow Panel yang
merupakan jembatan taktis militer
berfungsi untuk menyeberangkan
material maupun dukungan logistik.
Jembatan ini mempunyai daya dukung
yang besar, pemasangannya sangat
praktis dan untuk konstruksi 13 petak
type 3-1 mampu menahan beban
lintasan dengan kapasitas maksimum
70 ton. Spesifikasi teknis jembatan ini
dibuat dari paduan logam ringan
campur baja dan memiliki
kemampuannya lebih kuat. Alat ini
mempunyai berat yang relatif ringan,
mudah diangkut serta dapat
menyesuaikan dengan syarat-syarat
teknis, yaitu panjang bentangan
jembatan maksimum 39,65 m, lebar
jembatan yang dilintasi 4,84 m, lebar
jembatan bagian dalam antar panel
5,48 m dan berat beban yang melintas
maksimum 70 ton.
Berkaitan dengan standarisasi /
kriteria konstruksi jembatan maupun
jalan ini bagi kepentingan alutsista TNI
perlu dikomunikasikan, dikoordinasi-
kan, dikerjasamakan dan diintegraskan
antara Kementerian Pertahanan/TNI
dengan Kementerian PUPR,
Kemenhub dan Pemda bahwa
pemanfaatan jalan maupun jembatan
yang dibangun, harus bersifat
multifungsi selain untuk kesejahteraan
juga dapat berfungsi sebagai ruang
wilayah pertahanan negara antara lain:
jalan dapat berfungsi untuk pendaratan
darurat pesawat terbang TNI, jalan
dapat dilalui Tank Leopard yang
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
10 MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN
bobotnya rata-rata ± 60 ton, panser,
truk tentara dan lain sebagainya.
Sedangkan jembatan yang dibangun
yang melintasi sungai atau laut harus
dapat dilalui lalu lintas kapal-kapal
besar TNI dengan mudah dan lancar
tanpa hambatan sedikitpun6.
Karena itu, diperlukan pedoman,
standarisasi dan kriteria dalam
membangun jalan dan jembatan untuk
dapat digunakan sebagai sarana
prasarana pendukung kepentingan
pertahanan negara. Hal ini perlu
menjadi perhatian pemerintah yang
dituangkan dalam RPJMN dan
Kebijakan Pertahanan Negara.
ANALISIS
Alasan gencarnya pemerintah
membangun rangkaian infrastruktur
jalan dan jembatan di seluruh penjuru
Indonesia adalah untuk menggerakkan
pemerintahan dan perekonomian
rakyat Indonesia. Pembangunan
infrastruktur jalan dan jembatan yang
dilakukan oleh Direktorat Preservasi
Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga
Kementerian PUPR merupakan
perwujudan dari Nawa Cita
Pemerintah, utamanya untuk
peningkatan aksesibilitas, konektivitas
serta pertahanan dan keamanan.
Pembangunan jalan dan
jembatan selain untuk kepentingan
kesejahteraan, juga perlu memper-
timbangkan aspek multifungsi yang
juga dapat digunakan untuk
kepentingan pertahanan negara
karena sewaktu-waktu dalam
menghadapi ancaman musuh dapat
diberdayakan sebagai sarana dan
prasarana bagi alutsista TNI.
Karena itu, pelaksanaan
pembangunan infrastruktur jalan dan
jembatan seyogyanya dilaksanakan
sesuai spesifikasi kriteria/standar bagi
prasarana alutsista TNI. Walaupun
pernah ada pelibatan Zeni pada tahun
anggaran 2017 dengan Kepala Balai
Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
(BBPJN) Wilayah XI Kalbar dalam
membantu membuka lahan di jalan
perbatasan Kalbar sepanjang 82 Km7.
Namun pembangunan konstruksi jalan
perbatasan tersebut hanya karena
didasari pertimbangan TNI lebih tahan
lama untuk berada di lapangan dan
lebih mengerti medan. Karena disadari
oleh BBPJN Wilayah XI Kalbar,
tantangan pembangunan jalan
perbatasan: medannya itu membelah
gunung, menyisir perbukitan hutan dan
kerawanan kelompok kriminal
bersenjata (KKB). Untuk itulah
digandeng TNI-AD dalam hal ini
Direktorat Zeni TNI-AD sesuai
kesepakatan bersama, pihaknya hanya
membantu Ditjen Bina Marga
Kementerian PUPR untuk membuka
lahan dengan lebar 25 meter lengkap
dan saluran drainase pada sisi kanan-
kirinya yang dilanjutkan tahap
perkerasan tanahnya.
Kerjasama antara Ditjen Bina
Marga Kementerian PUPR dengan TNI
(Direktorat Zeni TNI-AD) sudah
berlangsung sejak 2015. Namun TNI
membutuhkan jalan perbatasan ini agar
dapat tersambung, khususnya dalam
konteks menjaga pertahanan dan
keamanan. Karena untuk meng-
hubungkan satu pos jaga dengan pos
jaga lainnya bisa membutuhkan waktu
1,5 sampai 2 hari dan sekarang setelah
adanya jalan hanya butuh beberapa
jam saja. Dengan demikian
infrastruktur jalan yang dibangun lebih
difokuskan pada kepentingan kondisi
saat ini, yang kemungkinannya belum
memenuhi standarisasi atau kriteria
jalan maupun jembatan yang akan
digunakan untuk sarana dan prasarana
alutsista kepentingan pertahanan
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN 11
negara, yang sewaktu-waktu
dibutuhkan dalam menghadapi
ancaman musuh.
Direktorat Zeni Angkatan Darat
(disingkat Ditziad) merupakan salah
satu Badan Pelaksana Pusat di tingkat
TNI Angkatan Darat, yang bertugas
pokok membina dan menyeleng-
garakan fungsi Zeni dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok TNI AD8.
Zeni sebagai salah satu kecabangan di
dalam TNI AD mempunyai kemampuan
melaksanakan fungsi teknis militer,
baik di daerah pertempuran maupun
daerah pangkalan. Sehingga Satuan
Zeni AD dapat diklasifikasikan sebagai
satuan bantuan tempur dan satuan
bantuan administrasi. Kesatuan ini
merupakan kesatuan standar militer di
seluruh dunia karena perannya dalam
pertempuran sejak zaman purba,
karena pada intinya fungsi bantuan
tempur Zeni adalah bersifat
improvisasi, insidentil, dan
menggunakan standar teknik yang
khusus dikualifikasikan pada Satuan
Zeni.
Zeni Tempur sendiri secara
umum baik di luar negeri maupun di
Indonesia mempunyai fungsi sebagai
pasukan Bantuan Tempur terhadap
Pasukan Manuver (Infanteri) berupa
Bantuan Tempur Zeni (Banpurzi) dan
Bantuan Administrasi Zeni (Banminzi).
Banpurzi diaplikasikan pada segala
pekerjaan yang bersifat membantu
gerak maju pasukan manuver, dan aksi
menghambat gerak maju pasukan
lawan, sedangkan Banminzi adalah
segala upaya kegiatan dan pekerjaan
yang dilakukan oleh prajurit Zeni di
segala upaya kegiatan dan pekerjaan
yang dilakukan oleh prajurit Zeni di
medan tempur dalam rangka
membantu pasukan manuver agar
tetap dapat bertahan di luar
perbekalan, peralatan, serta
komunikasi. Karena ketiga masalah ini
menjadi tanggung jawab satuan korps
perbekalan, korps peralatan, dan korps
komunikasi. Bantuan Administrasi Zeni
hanya bersifat kebutuhan yang bersifat
taktis dan teknis di medan tempur. 9
(sembilan) tugas Pokok Zeni AD terdiri
dari: konstruksi, destruksi, rintangan,
samaran, penyeberangan,
penyelidikan, perkubuan, penjinakan
bahan peledak (jihandak), serta nuklir –
biologi - kimia (Nubika) pasif. Salah
satu contoh jalan nasional lintas timur
akses utama penghubung antara
Provinsi Sumatera Selatan dan
Provinsi Jambi yang dibangun pada
tahun 1985/1986 s.d 1993/1994. Jalan
utama tersebut merupakan salah satu
arus lalu lintas yang sangat padat
namun saat ini kondisinya sudah rusak
parah, sebagaimana diberitakan di
Media Indonesia pada tanggal 14 Mei
2019, yang mengharapkan agar
Kementerian PUPR segera
memperbaiki jalan tersebut. Awal
pelaksanaan pem-bangunan jalan
tersebut dengan lebar perkerasan yang
ada, rata-rata 6,00 m dan bahu jalan
0,75 - 1,50 m yang tidak perkerasan
yang ada, rata-rata 6,00 m dan bahu
jalan 0,75 - 1,50 m yang tidak
sebanding dengan lalu lintas
kendaraan yang melewatinya. Hal ini
dirasakan berpengaruh besar terhadap
penurunan kapasitas jalan yang ada.
Untuk menyeimbangkan jalan tersebut
dilakukan dengan pelebaran pada ruas
jalan sebagai bottle neck. Pelaksanaan
pembangunan jalan seperti ini,
tentunya tidak dapat mengakomodir
untuk mendukung mobilitas bagi
alutsista TNI yang sewaktu-waktu
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
12 MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN
dibutuhkan saat menghadapi ancaman
musuh. Hal ini dikarenakan alutsista
TNI seperti: kendaraan taktis Jip
Tempur P6 ATAV (All Terrain Assault
Vehicle), panser badak , MPCV atau
kendaraan tempur multiguna yang
membawa radar sistem komunikasi
untuk satuan penembak serta sarana
alutsista lainnya dirancang
penggunaannya pada jalan yang luas,
mulus dan panjang. Dengan demikian
agar dapat berfungsinya alutsista TNI
saat dibutuhkan maka jalan maupun
jembatan yang dibangunpun harus
memenuhi standarisasi/kriteria yang
ditentukan oleh TNI, diantaranya:
1. Kondisi jalan harus kelas 1 dan 2
sedangkan untuk jembatan kelas A
dan B (Q=4,46 kNm2), lebar 6 m
dan panjang 40 km, kondisinya luas
dan mulus serta memiliki traksi
offroad lebih besar dan lebih mudah
bermanuver, termasuk untuk
berputar 180 derajat di permukaan
berlumpur, di sungai dengan
kedalaman < 4 m.
2. Memiliki badan jalan yang kuat,
karena biasanya kendaraan
berantai diangkut dengan kereta,
truk tronton atau truk pengangkut
khusus.
3. Jalan beraspal untuk
menggerakkan roda bergerak lebih
cepat dan dapat menempuh jarak
yang cukup jauh.
4. Memiliki tekanan tanah yang lebih
tinggi dengan berat yang
sebanding, karena treknya memiliki
luas permukaan yang lebih besar
saat bersinggungan dengan tanah.
5. Tingginya tekanan tanah,
meningkatkan kemungkinan
kendaraan tidak bisa bergerak di
lumpur, salju atau pasir.
Terselenggaranya infrastruktur
jalan dan jembatan bersifat multifungsi
dimaksud, selain untuk kesejahteraan
juga dirancang berwawasan
kepentingan pertahanan negara
merupakan hal yang sangat penting.
Oleh karena itu, pemerintah dalam hal
ini Kementerian Pertahanan/TNI perlu
menjembatani pelaksanaan
Jembatan Bahteramas Kendari terpanjang ketiga di Indonesia (sumber: ekonomy.okezone.com)
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN 13
pembangunan jalan maupun jembatan
sebagai sarpras pendukung
kepentingan negara dengan
Kementerian PUPR, Kemenhub dan
Pemda dengan membangun
komunikasi, koordinasi, kerjasama dan
integrasi lintas sektoral.
KESIMPULAN
Kedepan, pembangunan infra-
struktur jalan dan jembatan perlu
dilaksanakan sesuai spesifikasi kriteria
atau standarisasi, yang memiliki
multifungsi. Hal ini agar mewadahi
penggunaan sarana dan prasarana
bagi alutsista TNI untuk kepentingan
pertahanan negara dalam menghadapi
ancaman musuh. Sehingga
Infrastruktur jalan maupun jembatan
dapat digunakan sebagai aksesbilitas,
konektivitas serta pertahanan dan
keamanan untuk prasarana Alutsista
TNI guna kepentingan pertahanan
negara.
REKOMENDASI
1. Kemhan dan TNI perlu menyusun
pedoman, standarisasi dan kriteria
sarana dan prasarana transportasi
untuk kepentingan pertahanan
negara.
2. Kedepan, memasukkan Kebijakan
Pertahanan Negara khususnya
pedoman, standarisasi dan kriteria
sarana dan prasarana infrastruktur
pendukung kepentingan
pertahanan negara, kedalam
agenda prioritas pembahasan
penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) dengan
Bappenas dan
Kementerian/lembaga terkait. Hal
ini dimaksudkan agar
pembangunan infrastruktur memiliki
manfaat multifungsi yaitu selain
untuk kesejahteraan juga
berwawasan untuk kepentingan
pertahanan negara.
3. Sebagai implementasinya, agar
membangun komunikasi,
koordinasi, kerjasama dan integrasi
lintas sektoral antara Kementerian
Pertahanan/TNI dengan
Kementerian PUPR, Kemenhub
dan Pemda dalam membangun
infrastruktur jalan dan jembatan
guna kepentingan pertahanan
negara sebagai aksesibilitas,
konektivitas serta pertahanan dan
keamanan. Hal ini dilakukan
dengan membuat
MoU/Kesepakatan bersama/Kerja
sama.
4. Kemhan segera melakukan
inventarisasi pendataan
infrastruktur jalan dan jembatan,
yang telah memenuhi
standarisasi/kriteria yang
ditentukan oleh TNI guna
kepentingan pertahanan negara.
REFERENSI 1 Joko Widodo/Jusuf Kalla, Presiden. Jelang Pilpres 2014. Program Nawa Cita. 2 https://www,academia.edu Kartika,Tika, Pembangunan Infrastruktur Jalan dan
Jembatan yang berwawasan Lingkungan. 3 pendidikanriyan.blogspot.com Pembangunan Dalam Bidang Infrastruktur (Jalan dan
Jembatan). 30 Desember 2012. 4 Gunadha, Reza/Fauzi,Achmad. https://www,suara.com Kementerian PUPR Akui
Proyek Trans Papua Libatkan TNI AD Buat Buka Jalan. 7 Desember 2018.
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
14 MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN
5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 19/PRT/M/2011 tanggal 15 Desember
2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis
Jalan. 6 https://jakartagreater.com Penjelasan TNI AD tentang Tank Leopard-Jakarta
Greater. 31 Maret 2014. 7 https://m.katadata.co.id Libatkan TNI,Kementerian PUPR Bangun Jalan 520 Km di
Perbatasan. 20 Maret 2017. 8 ditzi-tniad.mil.id.Buletin Militer. Jembatan Bailey/Acrow Untuk Zeni TNI AD - Yudha
Karya Bhakti
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN 15
PENGHARGAAN BAGI PARA PEJUANG
Oleh:
Dra. Marwitri, M.M.Han
Pembina Tk.I IV/b NIP. 196812311994032064
Analis Pertahanan Negara Madya Setditjen Pothan Kemhan
“Bangsa yang besar adalah
Bangsa yang menghargai Pahlawan-
nya”, dan “Jangan sekali-kali kita
melupakan Sejarah”, itulah ucapan
Presiden pertama Indonesia, Ir.
Soekarno pada pidatonya.
Ungkapan ini menggambarkan
bahwa betapa pentingnya sejarah
dalam kelanjutan bangsa, dan
perjuangan dalam mewujudkan
kemerdekaan dari tangan penjajah
merupakan bukti bagi bangsa, dibalik
pejuangan terukir nama pendiri
bangsa. Karena kemerdekaan NKRI
tidak akan terlepas dari kenangan akan
jasa-jasa para pahlawan yang telah
merebut dan mempersembahkan
kemerdekaan seperti yang kita rasakan
saat ini.
Pahlawan adalah seseorang
yang dinilai mulia karena pebuatannya
memiliki pengaruh dan bermanfaat bagi
kepentingan orang banyak. Dalam
bahasa Inggris pahlawan disebut ”hero”
yang diberi arti satu sosok legendaris
dalam mitologi yang dikaruniai
kekuatan yang luar biasa, keberanian,
kemampuan serta diakui sebagai
keturunan dewa1. Pahlawan adalah
sosok yang selalu membela kebenaran
dan membela yang lemah walaupun
ancamannya nyawa melayang.
Sebagai penerus bangsa, kita harus
menghargai jasa-jasa dan
pengorbanan para pejuang/pahlawan
yang telah berjuang mempertahankan
kedaulatan NKRI.
Sumber: https://nusantaranews.co/napak-tilas-hari-pahlawan-veteran-juga-pejuang-kemerdekaan-ri/
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
16 MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN
Untuk penghargaan dan
penghormatan dari Pemerintah dan
Rakyat Indonesia secara tulus kepada
para pahlawan yang perjuangan dan
pembelaan kepada Kemerdekaan RI
dengan berjuang mengangkat senjata,
membela kemerdekaan dan
kebebasan tanah airnya maka
pemerintah Indonesia memberi tanda
kehormatan sebagai Veteran RI seperti
yang telah diatur dalam UU No. 15
tahun 2012 tentang Veteran Republik
Indonesia. Presiden Republik
Indonesia juga telah menetapkan,
bahwa tanggal 10 Agustus sebagai
Hari Veteran Nasional dan dinyatakan
bukan hari libur.Peringatan Hari
Veteran Nasional dimaksudkan untuk
mengenang gencatan senjata pada
tanggal 10 Agustus 1949 setelah para
Pejuang Kemerdekaan Republik
Indonesia melawan Tentara Belanda.
Maksud penulisan ini adalah
agar pembaca mengerti siapa saja
yang dapat disebut veteran, apa hak-
haknya dan bagaimana proses
administrasi untuk menjadi veteran RI.
Dengan tujuan untuk menjadi
pengetahuan bagi personil Kemhan
khususnya personil Ditjen Pothan
maupun pembaca agar dapat
membantu menginformasikan kepada
calon veteran, walaupun dari Direktorat
Veteran telah mensosialisasikannya
kebeberapa daerah maupun melalui
media elektronik, namun masih ada
dari saudara-saudara kita yang belum
mengerti tentang hal ini.
PEMBAHASAN
Veteran kini bisa memperoleh
hak-haknya yang dijamin negara,
Negara dalam menjamin hak-hak
Veteran sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Veteran Republik Indonesia2, yang
ditindak lanjuti dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 67 Tahun 20143
serta perubahan-perubahannya.
Sebagian isi dari peraturan pelaksana
Undang-Undang ini mengatur tentang
jenis dan hak-hak para Veteran.
1. Jenis Veteran RI
Jenis Veteran Republik
Indonesia ditentukan berdasarkan
peristiwa Keveteranan.Secara
umum ada tiga tingkatan Veteran,
yang tertinggi adalah Veteran
perang kemerdekaan, kemudian
Veteran perang untuk
mempertahankan kemerdekaan
bangsa dari agresi luar negeri, dan
selanjutnya adalah Veteran perang
untuk membela kepentingan
bersama bangsa-bangsa yang
menjadi sekutunya.Berdasarkan
tingkat Keveterannya,Veteran
Republik Indonesia terdiri atas :
a. Veteran Pejuang Kemer-
dekaan Republik Indonesia,
mereka yang berjuang pada
periode 17 Agsutus 1945 s/d 27
Desember 1949 dengan
pembagian golongan :
- Golongan A berjuang
minimal 4 Tahun
- Golongan B berjuang
minimal 3 Tahun
- Golongan C berjuang
minimal 2 Tahun
- Golongan D berjuang
minimal 1 Tahun
- Golongan E berjuang
minimal 6 bulan.
b. Veteran Pembela Trikora,
mereka yang berjuang pada
periode 19 Desember 1961 s.d
01 Mei 1963 dengan pembagian
golongan :
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN 17
- Golongan A berjuang
minimal 18 bulan
- Golongan B berjuang
minimal 12 bulan
- Golongan C berjuang
minimal 6 bulan
- Golongan D berjuang
minimal 3 bulan
- E berjuang kurang dari 3
bulan
c. Veteran Pembela Dwikora,
mereka yang berjuang pada
periode 3 Mei 1964 s.d 11
Agustus 1966 dengan
pembagian golongan :
- Golongan A berjuang
minimal 27 bulan
- Golongan B berjuang
minimal 18 bulan
- Golongan C berjuang
minimal 12 bulan
- Golongan D berjuang
minimal 6 bulan
- Golongan E berjuang
minimal 3 bulan
d. Veteran Pembela Seroja.
mereka yang berjuang pada
periode 21 Mei 1975 s.d 17 Juli
1976 dengan pembagian
golongan :
- Golongan A berjuang
minimal 14 bulan
- Golongan B berjuang
minimal 12 bulan
- Golongan C berjuang
minimal 9 bulan
- Golongan D berjuang
minimal 6 bulan
- Golongan E berjuang
minimal 3 bulan.
e. Veteran Perdamaian, mereka
yang bertugas sebagai pasukan
perdamaian ber-dasarkan
mandat PBB.
2. Hak Veteran RI
Warga Negara yang telah
ditetapkan menjadi Veteran RI ini,
berhak mendapat tanda kehormatan,
tunjangan dan hak-hak lain sesuai PP
Nomor 23 Tahun 2016 tentang
Penggolongan Veteran RI
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
18 MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN
Perubahan atas PP Nomor 67 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun
20124.
Peraturan Menhan yang menjadi
peraturan pelaksanaan-nya, yakni
Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Pemberian Tanda Kehormatan5,
Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Dukungan Pembina Administrasi
Veteran, dan Nomor 37 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pemakaman
Veteran6.
Adapun hak-hak Veteran
tersebut berupa:
a. Tunjangan Veteran (Tuvet) yang
diberikan bervariasi sesuai dengan
golongannya
b. Dana kehormatan Veteran (Dahor)
c. Dana bantuan kesehatan
d. Tunjangan bagi janda, duda atau
anak yatim Veteran
e. Santunan cacat, tunjangan cacat
dan alat bantu untuk tubuh Veteran
Besaran Tunjangan Veteran RI
terbaru setelah Pemerintah menaikkan
tunjangan Veteran RI sebesar 25%
No Penggolongan Tunjangan Keterangan
1
Dana Kehormatan
Rp. 938.000,-
Bagi Veteran RI yang telah mendapatkan Hak Pensiun diberikan Tunjangan Veteran sebesar 50%
2
Veteran Pejuang
• Golongan A
• Golongan B
• Golongan C
• Golongan D
• Golongan E
Rp. 2.000.000,- Rp. 1.938.000,- Rp. 1.875.000,- Rp. 1.813.000,- Rp. 1.750.000,-
3
Veteran Pembela
Rp. 1.750.000,-
4
Janda,Duda,atau Yatim Piatu Veteran
• Golongan A
• Golongan B
• Golongan C
• Golongan D
• Golongan E
Rp. 1.813.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.625.000,- Rp. 1.563.000,- Rp. 1.500.000,-
5
Janda, Duda, atau Yatim-Piatu Veteran Pembela
Rp.1.500.000,-
6
Janda, Duda, atau Yatim Piatu Veteran Anumerta Pejuang
Rp.1.813.000,-
Tabel Besaran Tunjangan Veteran
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN 19
sesuai yang telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
20187 sebagai berikut:
Untuk mendapatkan hak-haknya
seorang Veteran harus mengajukan
dan menyelesaikan administrasi sesuai
dengan persyaratan dan prosedur yang
berlaku yaitu melalui :
a. Tingkat Kabupaten Tim
Penyaringan II (TPII) yaitu:
Kanminvet, Lantamal, Lanud atau
Polda
b. Kemudian diproses di Tingkat
Provinsi Tim Penyaringan I (TPI)
yaitu: Babinminvetcaddam,
Diswatpersal, Diswatpersau atau
Birowatpers SSDM Polri
c. Dilanjutkan kepada Direktorat
Veteran Ditjen Pothan Kemhan (Cq
Subdit Minvet/Tim Penyaringan
Pusat (TPP) untuk penerbitan Surat
Keputusan, tentang Tunjangan
Veteran (Tuvet), Tanda
Kehormatan (Tahor),Tunjang janda,
duda dan yatim piatu Veteran
(Tundayatu), dan
d. Untuk pembayaran Tunjangan
Veteran, Tunjang janda, duda dan
yatim piatu Veteran dilaksanakan
oleh PT Taspen.
Mulai tahun 2019, untuk
penerbitan surat keputusan harus
melalui sidang yang dilaksanakan
setiap triwulan dengan mengundang
para Kababinminvet untuk
mempertanggung-jawabkan
data/berkas yang diajukan. Sidang
penerbitan Tanda Kehormatan Veteran
ini bertujuan, agar penghargaan yang
diberikan oleh Pemerintah tepat orang,
tepat administrasi dan tepat waktu
maka perlu dilakukan suatu prosedur
administrasi sehingga dapat diproses
secara cepat, tepat dan tidak ada
indikasi penyalahgunaan wewenang
dalam penerbitan Kep Veteran RI.
Data/berkas yang akan diajukan sidang
benar-benar data yang sudah melalui
penelitian dan penyaringan di TP II dan
TP I, sehingga tidak ada berkas
Veteran yang dikirimkan
langsung/berkas siluman di TPP untuk
diproses.
Sidang ini juga berguna untuk
menyeleksi berkas Cavet yang sudah
ada di TPP agar tidak dikirim kembali
dari TP I, sedangkan berkas yang
kurang lengkap atau tidak sesuai
persyaratan dibawa kembali oleh para
Babinminvet untuk dileng-kapi
sehingga tidak terjadi penumpukan
digudang.
Sesuai Perpres Nomor 79
Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2012 tentang Veteran RI,
selain hak-hak Veteran RI yang
disebutkan diatas ada hak-hak tertentu
yang dapat diterima oleh Veteran RI,
hak-hak tersebut diatur tersendiri oleh
Peraturan Menteri dibidangnya masing-
masing, hak-hak tersebut seperti:
a. Keringanan bayar PBB sesuai
dengan kebijakan daerah
b. Keringanan pembayaran biaya
angkutan jasa transportasi milik
negara
c. Keringanan biaya pendidikan untuk
anak Veteran RI yang berusia di
bawah 25 tahun
d. Jaminan kesehatan
e. Pemakaman di taman makam
pahlawan bagi mereka yang
mendapatkan bintang gerilya
f. Bimbingan usaha kecil dan
menengah
g. Hak memperoleh perlindungan
hukum.
Untuk memastikan layanan
terbaik bagi Veteran RI, dan
memantapkan soliditas dan kerjasama
antar Kementerian/Lembaga untuk
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
20 MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN
tercapai-nya kesejahteraan Veteran RI,
setiap tahunnya Direktorat Veteran
Ditjen Pothan Kemhan melaksanakan
Rakor dan Sarasehan Veteran RI.
Melalui kegiatan ini dihasilkan solusi
untuk terus meningkatkan
kesejahteraan Veteran RI.Dari hasil
kegiatan yang telah dilaksanakan pada
tahun 2019 ini didapatkan suatu
pemikiran dan informasi sebagai
berikut:
a. Pemerintah perlu memberikan
penghormatan dan penghargaan
setinggi-tingginya kepada pejuang
padaperistiwa Keveteranan Seroja
terhitung tanggal 18 Juli 1976
sampai dengan tahun 1998 agar
dapatbergabungmenjadi anggota
Veteran RI seperti pejuang Veteran
lainnya untuk memperoleh hak-
haknya sehingga kesejahteraan
pejuang menjadi semakin baik.
Dengan suatu pertimbangan bahwa
perjuangan Integrasi Timtim dan
Operasi Seroja selama 24 tahun
yang dihadapi adalah pihak
asing/negara lain, karena secara
hukum Internasional Timtim belum
diakui sebagai wilayah Indonesia,
termasuk oleh Indonesia sendiri.
Sehingga para pejuang Seroja yang
berjuang dari Juni 1976 sampai
dengan September 1999 memenuhi
syarat untuk mendapatkan Lencana
Seroja, karena risiko yang dihadapi
pasca Juni 1976 masih tinggi dan
tidak kalah berat dibanding periode
1975 – juni 1976.Hal ini demi
memberikan rasa keadilan dan
dapat mengakomodir setiap warga
negara Indonesia yang terlibat
dalam peristiwa atau pertempuran
untuk menegakkan kedaulatan
bangsa dan negara Republik
Indonesia, untuk itu perlu adanya
perubahan Undang-Undang
sebagai suatu Peristiwa
Keveteranan guna mewadahi setiap
warga negara Indonesia yang
terlibat dalam peristiwa atau
pertempuran untuk menegakkan
kedaulatan bangsa dan negara
Republik Indonesia. Dengan belum
terwadahinya Pejuang Seroja
tersebut dalam Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Veteran Republik Indonesia,maka
perlu adanya revisi dari regulasi
Keveteranan RI.
b. Optimalisasi pelayanan serta
mekanisme dan prosedur
penerbangan guna meningkatkan
kesejateraan Veteran RI, antara lain
berupa keringanan harga tiket
(harga paling tinggi 75% dari tarif
batas atas penumpang kelas
Sarasehan Veteran RI
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN 21
ekonomi sesuai pasal 21 PM 14
tahun 2016).
c. Kemendagri telah menerbitkan
Radiogram (RDG) Mendagri
No.901/10055/SJ tanggal 16
November 20188, yang
memberitakan bahwa LVRI
merupakan organisasi yang
dibentuk Pemerintah melalui
Keppres 18 Tahun 2018 tentang
Pengesahan ADART LVRI.
Berdasarkan hal tersebut organisasi
LVRI tidak memerlukan Surat
Keterangan dalam proses
hibah/bantuan kerjasama dengan
Pemerintah, dan melalui radiogram
tersebut Kemendagri mendorong
Pemda Provinsi memberikan
dukungan, dorongan dan
bimbingan terhadap kegiatan LVRI.
d. Kemenkeu sedang merevisi UU
No.28 tahun 2009 tentang
Pembebasan PBB bagi Veteran
Pejuang Kemerdekaan, Pejuang
Pembela Kemerdekaan RI,
Penerima Tanda Jasa Bintang
Gerilya dan Janda/Duda Veteran
RI.
e. Saat ini Pemda DKI Jakarta, telah
membebaskan Pajak bagi Veteran
RI dan keluarganya9.
f. Untuk Pelayanan Kesehatan, saat
ini dana BPJS bagi Veteran
dibayarkan oleh Kemenkeu, namun
saat ini sementara hanya bagi
Veteran yang sudah memiliki Tuvet.
g. Di Pemda DKI Jakarta belum
terdapat Taman Makam bagi
Veteran RI, karena yang ada saat
ini baru taman makam pahlawan
utama.
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Perlunya perhatian dari Pemerintah,
agar pejuang Seroja terhitung
tanggal 18 Juli 1976 sampai dengan
Tahun 1998 untuk dapat bergabung
menjadi anggota Veteran RI seperti
pejuang Veteran lainnya untuk
memperoleh hak-haknya.
2. Segera Revisi Regulasi
Keveteranan RI, khususnya dalam
penggolongan dan masa bakti
Veteran Pembela Seroja, agar
pejuang Seroja terhitung tanggal 18
Juli 1976 sampai dengan tahun
1998 untuk dapat bergabung
menjadi anggota Veteran RI seperti
pejuang Veteran lainnya untuk
memperoleh hak-haknya.
3. Veteran RI adalah pejuang bangsa
yang perlu diperhatikan hak-haknya
dan kesejahteraannya, perhatian
Pemerintah terhadap peningkatan
kesejahteraan Veteran RI saat ini
semakin baik, begitu pula dengan
yang telah ditunjukkan oleh
Kementerian dan Lembaga Non
Kementerian serta Pemerintah
Daerah.
4. Direktorat Veteran Ditjen Pothan
akan terus mensosialisasikan
tentang Keveteran RI kepada
seluruh lapisan masyarakat dan
segera melaksanakan kordinasi
lebih lanjut dengan K/L terkait dan
Pemda, guna memotivasi agar K/L
dan Pemda dapat membantu
Veteran RI secara optimal dalam
memperoleh Hak-Hak tertentu
lainnya untuk kesejahteraan atau
keringanan biaya bagi Veteran RI.
REFERENSI 1 Pengertian Pahlawan Oktober 2010 diakses 15 April 2019 dari Bio-Kristi No.56
Oktober 2010 http://biokristi.sabda.org/arti_pahlawan 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
22 MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN
3 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012. 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2012. 5 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2014 tentang pemberian tanda
kehormatan Veteran Republik Indonesia. 6 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 37 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan
pemakaman Veteran Republik Indonesia. 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2018tentang Perubahan atasPeraturan
Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2012. 8 Radiogram (RDG) Mendagri No.901/10055/SJ tanggal 16 November 2018 9 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2019
tanggal 24 April 2019, tentang Pembebasan Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan Dan Perkotaan Kepada Guru Dan Tenaga Kependidikan, Dosen
Dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia,
Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda
Kehormatan, Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur
Dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/
Kepolisian Republik Indonesia Dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 tahun 2016, tentang Mekanisme
Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah
Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga berjadwal
Dalam Negeri
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2014tentang Keringanan
Pembayaran Biaya Penggunaan Transportasi Jasa Angkutan Penumpang Milik
Negara Bagi Veteran RI
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN 23
PERAN SERTA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEBAGAI
KOMPONEN CADANGAN PERTAHANAN NEGARA
Oleh :
Dra. Elita Tamami, M.Si
Pembina Tk I IV/b NIP. 196105311992032001
Analis Pertahanan Negara Madya Setditjen Pothan Kemhan
Indonesia merupakan salah satu
negara terluas di dunia dengan total
luas wilayah negara 7,81 juta km2 yang
terdiri dari 2,01 juta km2 daratan, 3,25
juta km2 lautan, dan 2,55 juta km2
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Secara
geografi letak Indonesia sangat
strategis,karena berada diposisi silang
antara 2 benua (Asia dan Australia)
dan 2 Samudra (Pasifik dan Hindia).
Hal sudah barang tentu akan memiliki
dampak serta pengaruh baik positif
maupun negatif. Dampak serta
pengaruh positifnya diantaranya
menjadi alur/jalur perdagangan
internasional yang bisa menghasilkan
devisa bagi negara. Dampak dan serta
pengaruh negatip diantaranya
pengawasan teritorial yang sulit.
Indonesia merupakan negara
kepulauan, banyaknya pulau di
Indonesia membuat pemerintah sulit
melakukan pegawasan terhadap
wilayah teritorial. Hal ini menyebabkan
menjadi rentan terhadap ancaman bagi
keutuhan wilayah, kedaulatan negara
Indonesia. Menghadapi hal tersebut
diperlukan pertahanan Negara yang
tangguh.
Sebagaimana tercantum Pasal 6
UU No 3 Tahun 2002 mengamanatkan
Pertahanan negara diselenggarakan
melalui usaha membangun dan
membina kemampuan daya tangkal
negara dan bangsa, serta
menanggulangi setiap ancaman.
Pertahanan negara yang
tangguh terwujud dengan keterlibatan
seluruh sumber daya yang ada baik
sumber daya manusia, sumber daya
Gambar Kegiatan Sosialisasi tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan
Negara Lingkungan Pemda dan Karyawan Swasta Batu Jawa Timur Tahun 2018
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
24 MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN
alam dan sumber daya buatan serta
sarana prasana melalui bela negara.
Berlandaskan pasal 9 ayat (1)
UU Nomor 3 Tahun 20021, bela negara
adalah sikap dan perilaku warga
negara yang dijiwai oleh kecintaannya
kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 dalam
menjamin kelangsungan hidup
berbangsa dan bernegara.
Kelangsungan hidup berbangsa
dan bernegara tidak terlepas dari peran
serta komponen pertahanan negara
yakni komponen utama (TNI),
komponen cadangan dan komponen
pendukung dalam menghadapi
ancaman militer maupun ancaman non
militer.
Salah satu unsur dari komponen
pertahanan negara khususnya
komponen cadangan adalah warga
negara. Aparatur Sipil Negara (ASN)
sebagai bagian warga negara dapat
dilibatkan sebagai komponen
cadangan pertahanan negara.
Tujuan penulisan ini
memfokuskan peran serta ASN
sebagai komponen cadangan untuk
memperkuat komponen utama
pertahanan negara.
Namun di satu sisi keberadaan
ASN sebagai komponen cadangan
masih menghadapi permasalahan/
kendala diantaranya belum
terdapatnya landasan hukum yang
memayungi keberadaan ASN sebagai
unsur komponen cadangan pertahanan
negara.
KONDISI
Sebagaimana tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja
yang bekerja pada instansi
pemerintah2.
Pasal 23 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 ASN memiliki
kewajiban yakni menjaga persatuan
dan kesatuan bangsa. Persatuan dan
Sumber : https://www.google.com/diagram+perbandingan+tentara+aktif+,
+tentara+cadangan+di+beberapa+negara
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN 25
kesatuan bangsa dapat dilaksanakan
dalam berbagai macam cara salah
satunya melalui fungsi ASN yang
terdapat pada yaitu Perekat dan
Pemersatu Bangsa. UU Nomor 5
Tahun 2014 Pasal 10 disebutkan
bahwa ASN memiliki 3 (tiga) fungsi,
yaitu sebagai Pelaksana Kebijakan
Publik, Pelayan Publik serta Perekat
dan Pemersatu Bangsa. Perekat dan
Pemersatu Bangsa memiliki makna
yang sangat luas. Hal ini berarti fungsi
ASN bukan hanya pada tugas
kedinasan, melainkan diluar tugas
kedinasan.
Jumlah ASN yang besar (± 4,5
juta) dapat diwujudkan sebagai
komponen cadangan dan menjadi
modal untuk memperkuat komponen
utama pertahanan negara, Mengingat
jumlah komponen utama pertahanan
negara (± 438.410 orang jumlah
personil TNI) saat ini belum memenuhi
kebutuhan standar organisasi,
sedangkan pengadaan personil baru
hanya mampu untuk memelihara
kekuatan yang ada. Oleh karena itu
keberadaan komponen cadangan
untuk memperkuat komponen utama
pertahanan negara diperlukan. Hal ini
dapat dilihat dari perbandingan
komponen cadangan pertahanan
negara yang ada beberapa negara.
Mengacu pada diagram di atas
salah contoh yang dapat diambil
negara Israel yang mempunyai tentara
aktifnya 176.500 orang sedangkan
jumlah tentara cadangan 445.000
orang dengan luas wilayah 27.799
km2. Bila hal ini dibandingkan
dengan Indonesia yang mempunyai
tentara aktifnya (komponen utama/TNI
yang tersedia 438.410 orang, tentara
cadangan/komponen cadangan belum
Kegiatan Sosialisasi tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara
Lingkungan Pemda dan Karyawan Swasta Semarang Tahun 2018
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
26 MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN
terbentuk dengan luas wilayah negara
7,81 juta km2 serta jumlah penduduk
Indonesia pada 2019 diproyeksikan
mencapai 267 juta jiwa3. Dihadapkan
dengan jumlah komponen
utama/TNI,maka 1 orang TNI : 600
penduduk Keadaan ini sangat rentan
bagi kedaulatan negara serta keutuhan
wilayah. Untuk mengatasi hal tersebut
diperlukan salah satunya dengan
komponen cadangan pertahanan
negara khususnya dengan
pemberdayaan ASN.
PERMASALAHAN
Keberadaan ASN sebagai
komponen cadangan sangat strategis,
mengingat jumlahnya yang cukup
besar (± 4,5 juta) dapat dijadikan
pengganda kekuatan komponen
utama. Disamping itu pula salah
fungsinya sebagai perekat dan
pemersatu bangsa. Rancangan
Undang-Undang Pengelolaaan
Sumber Daya Nasional untuk
Pertahanan Negara mencantumkan
keberadaan ASN sebagai komponen
cadangan pertahanan negara4.
Keikutsertaan ASN dalam konsep di
RUU tidak akan menyebabkan
putusnya hubungan kerja dengan
instansi atau tempat bekerja dan tetap
memperoleh hak.
Namun ada kendalanya sampai
saat ini payung hukum tersebut belum
disahkan menjadi Undang-Undang.
Permasalahan yang berkaitan dengan
pembentukan ASN sebagai komponen
cadangan antara lain:
a. Belum Selarasnya Landasan
Hukum Strategi Pertahanan
Negara.
Makin variatifnya potensi
ancaman pertahanan negara, maka
menuntut diperlukannya
pengelolaan pertahanan negara
secara lebih integratif, efektif, dan
efisien, diantaranya dengan
peningkatan kemampuan dan peran
lembaga-lembaga terkait. Belum
tuntas dan masih terbatasnya kerja
sama antar institusi menjadikan
pentingnya sebuah kerangka
kebijakan yang mampu
mengintegrasikan berbagai
kebijakan pertahanan negara yang
sudah ada. Kerangka kebijakan
tersebut bersifat memayungi
berbagai kebijakan pertahanan
negara yang telah ada sebelumnya
dan tidak bertentangan dengan
perundang-undangan diatasnya.
b. Belum disahkan Rancangan
Undang-Undang Pengelolaan
Sumber Daya Nasional (RUU
PSUDN )
Permasalahan yang
dihadapi dalam pembentukan
komponen cadangan pertahanan
negara belum disahkannya
Rancangan Undang-Undang yang
berkaitan komponen cadangan
pertahanan negara dalam hal ini
Rancangan Undang-Undang
Pengelolaan Sumber Daya Manusia
(RUU PSDN) untuk Pertahanan
Negara sangat mempengaruhi
dalam merealisasikan
pembentukan komponen
cadangan.
c. Belum terinventarisir dan
terklasifikasinya kebutuhan
komponen cadangan pertahanan
negara khususnya yang
berkaitan dengan ASN
Yang menjadi pertanyaan
apakah seluruh ASN yang berusia
maksimal 45 Tahun wajib menjadi
komponen cadangan. Untuk
menjawab pertanyaan tersebut
harus dilihat kebutuhan apa saja
yang diperlukan oleh TNI yang
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN 27
berkaitan dengan SDM/ASN
sebagai komponen cadangan
pertahanan negara. Sampai saat ini
sambil menunggu disahkannya
RUU PSDN inventarisasi dan
klasifikasi kebutuhan akan ASN
oleh TNI belum terlaksana.
d. Masih rendahnya pemahaman
dan partisipasi ASN dalam
Sistem Pertahanan Negara
Sebagaimana tercantum
dalam UU No.3 Tahun 2002 bahwa
pertahanan negara merupakan
tanggung jawab seluruh komponen
bangsa/warga negara. Namun
partisipasi warga negara atau
masyarakat dalam hal ini ASN
sebagai bagian dari sistem
pertahanan dan keamanan belum
dapat diterapkan atau berjalan
dengan baik, sehingga
pelaksanaan fungsi pertahanan
belum sepenuhnya meng-
integrasikan peran serta atau
partisipasi ASN. Sebagaimana
tujuan sistem pertahanan negara,
masyarakat/ASN dapat berperan
serta ikut menjaga dan melindungi
kedaulatan negara, keutuhan
wilayah NKRI dan keselamatan dari
ancaman. Ancaman tersebut
bersifat militer dan non-militer,
bersifat internal maupun eksternal,
fisik dan non-fisik serta berifat multi-
dimensional, meliputi ideologi,
politik, ekonomi, sosial budaya.
PEMBAHASAN
Untuk menerapkan kebijakan
yang telah dirumuskan, maka
dibutuhkan beberapa strategi yang
relevan dengan kebutuhan, sehingga
diharapkan tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dapat tercapai. Untuk
melaksanakan pem-bangunan
pertahanan dan keamanan dibutuhkan
beberapa strategi yang mencakup :
a. Menyelaraskan Landasan Hukum
Strategi Pertahanan Negara
Upaya pertahanan negara
sesuai dengan amanat UUD 1945
dilaksanakan dengan Sistem
pertahanan yang bersifat semesta
(Sishanta). Amanat ini telah
diupayakan pengembangannya
melalui berbagai upaya
pembangunan komponen-
komponen sistemnya, namun
belum menggambarkan per-
kembangan sistem tersebut sesuai
dengan kebutuhan masa depan.
Sishanta yang sebelumnya telah
diupayakan penataannya, sejak
amandemen UUD 1945 sampai
sekarang belum ditata kembali
secara menyeluruh kedalam
berbagai peraturan perundang-
undangan. Penataan baru sebatas
pada kekuatan utama UU No.3
Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara RI dan UU No. 34 Tahun
2004 tentang TNI. Sedangkan
tentang rakyat sebagai kekuatan
cadangan sama sekali belum
dijabarkan. UU No. 27 Tahun 1997
tentang Mobilisasi dan Demobilisasi
yang telah ada perlu disesuaikan
kembali karena dasar yang
digunakan sudah berbeda.
Dalam rangka rencana
pembangunan Sishanta, maka
perlu dilakukan penyempurnaan
perangkat perundang-undangan
pertahanan negara dengan
melibatkan berbagai instansi yang
terkait, didahului dengan kajian, uji
coba dan sosialisasi konsep.
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
28 MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN
b. Mengesahkan RUU PSDN
(Rancangan Undang-Undang
Pengelolaan Sumber Daya
Nasional) untuk Pertahanan
Negara
Sejalannya penyelarasan
Landasan Hukum strategi
Pertahanan Negara maka gagasan
untuk mensahkan Rancangan
Undang-Undang Pengelolaan
Sumber Daya Nasional untuk
Pertahanan Negara (RUU PSDN),
yang substansinya dapat
menampung setiap upaya
pertahanan negara dengan
Sishanta. Konsep UU tersebut
tentunya sejalan dengan peraturan
perundang-undangan yang ada
serta tidak bertentangan dengan
peraturan diatasnya harus segera
direalisasikan. Karena hal ini sangat
mempengaruhi dalam
pembentukan komponen cadangan
pertahanan negara.
c. Menginventarisir dan meng-
klasifikasi ASN Komponen
Cadangan Pertahanan Negara.
Keberadaan Unsur ASN
sebagai komponen cadangan
pertahanan negara untuk
memperkuat komponen utama
harus dilakukan berdasarkan
kebutuhan TNI. Sehingga
pembentukan ASN komponen
cadangan pertahanan negara
memenuhi sasaran dan target yang
dibutuhkan berdasarkan matra yang
ada. Hal ini mempengaruhi pula
dalam dukungan pendanaan untuk
penyelenggaraan pembentukan,
pembinaan,pemberhentiaan dan
pengembalian ASN komponen
cadangan pertahanan negara.
d. Meningkatkan pemahaman dan
partisipasi ASN dalam Sistem
Pertahanan Negara.
Keikut serta ASN dalam
upaya bela negara/komponen
cadangan dapat ditingkatkan
melalui:
1) Pencerahan baik melalui
sosialisasi/Roadshow bahwa
ASN berkewajiban untuk
menjaga keutuhan serta
menjaga keutuhan dan
keamanan serta ketertiban
wilayah sekitarnya mulai dari
lingkungan rumah sendiri,
lingkungan
pekerjaannya,lingkungan
masyarakat sekitar, sampai
wilayah yang lebih luas.
2) Melakukan forum diskusi
tentang Sistem Pertahanan
negara khususnya yang
berkaitan dengan komponen
cadangan kepada ASN
3) Membuat buku saku tentang
komponen cadangan
pertahanan negara,
4) Membuat modul tentang
komponen cadangan baik
melalui media social maupun
Video.
5) Mensosialisasikan landasan
hukum yang berkaitan dengan
Pengelolaan Sumber Daya
Nasional untuk Pertahanan
Negara secara bertingkat,
bertahap kepada
ASN/pemangku kepentingan.
Berdasarkan uraian di atas
peran serta ASN sebagai komponen
cadangan pertahanan negara sangat
diperlukan untuk memperkuat
komponen utama. Oleh karena itu
merealisasikan ASN sebagai
komponen cadangan, maka payung
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN 29
hukum komponen cadangan harus
segera direalisasikan.dalam hal ini
RUU PSDN untuk Pertahanan Negara
harus segera disahkan.
REFERENSI 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4169 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494 3 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia
-2019-mencapai-267-juta-jiwa 4 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengelolaan Sumber Daya
Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 127.
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
30 MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN
DRONE: POTENSI DAN ANCAMAN YANG TERPENDAM
Oleh :
Letkol Sus Muhamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.
Kasibin Matra Udara Ditkomcad Ditjen Pothan Kemhan
Pertahanan Negara bertujuan
untuk menjaga dan melindungi
kedaulatan negara, keutuhan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan keselamatan segenap bangsa dari
segala bentuk ancaman. Ancaman
negara di era milenial datang dari
segala penjuru bahkan salah satunya
bisa berasal dari penyalah gunaan hasil
karya manusia itu sendiri seperti drone
atau pesawat tanpa awak. Sebuah
drone yang dipasangi granat, akan bisa
menghancurkan gedung, tank,
pasukan infanteri dari atas. Sementara
drone yang berukuran lebih kecil bisa
dirancang sedemikian rupa untuk
mengeliminir sniper atau personel-
personel kunci dalam militer. Kejadian
yang menunjukkan ancaman drone
terhadap keamanan nasional adalah
yang terjadi pada seorang Presiden
Venezuela pada saat berpidato pada
tanggal 5 Agustus 2018.
Sebagai suatu hasil karya
manusia, drone disatu sisi mempunyai
manfaat yang besar untuk
memudahkan kehidupan manusia,
namun disisi lain kehadiran drone
apabila tidak dikelola dengan baik
dapat menjadi suatu potensi ancaman
yang bisa mengganggu pertahanan
suatu negara. Di beberapa negara
penggunaan drone saat ini sudah
mencakup semua lini dalam kehidupan
masyarakat mulai dari sekedar
penyaluran hobi sampai dengan untuk
keperluan pertahanan negara.
Penggunaan drone sebagai hobi
merupakan pengguna terbesar dan
biasanya tergabung dalam klub atau
kelompok-kelompok yang tersebar
diberbagai belahan penjuru dunia
termasuk di Indonesia. Memang saat
ini belum ada survei berapa jumlah klub
atau jumlah drone yang tersebar di
masyarakat. Selain untuk menyalurkan
hobi, drone juga banyak digunakan
oleh instansi dan perusahaan untuk
kegiatan-kegiatan pemetaan, inspeksi
jalur kabel, rel, perkebunan, pertanian,
pengiriman paket, media dan bidang
bencana alam serta keamanan dan
untuk kepentingan militer.
Untuk kepentingan militer, di
Indonesia saat ini TNI Angkatan Udara
sudah mengoperasikan sejumlah drone
(UAV) seperti Aerostar, dimana drone
itu dilengkapi dengan optik infra merah
untuk pengintaian serta rencana
pengadaan drone (UAV) Wing Loong I
yang berfungsi bukan untuk
pengawasan, tetapi mempunyai
kemampuan tempur dan serang
permukaan (surface strike) yang
bermarkas di Skadron Udara 51 Wing 7
Lanud Supadio Pontianak.
Drone atau pesawat tanpa awak
(Unmanned Aerial Vehicle atau
disingkat UAV) adalah sebuah mesin
terbang yang berfungsi dengan kendali
jarak jauh oleh Pilot. Jenis - Jenis drone
dan fungsinya: Berdasarkan jenisnya,
terdapat dua jenis yaitu multicopter dan
fixed wing. Fixed wing memiliki bentuk
seperti pesawat terbang biasa yang
dilengkapi sistem sayap. Tipe fix-
winged memerlukan desain
aerodinamika pada sayap dan
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN 31
badannya sehingga perancangannya
cukup rumit. Sementara itu multicopter
yaitu jenis drone yang memanfaatkan
putaran baling-baling untuk terbang.
Multicopter dibagi lagi menjadi dua
yaitu single-rotor dan multi-rotor. Tipe
single-rotor yang berbentuk seperti
helikopter menggunakan baling-baling
tunggal, sedangkan multi-rotor
menggunakan 3 sampai 8 baling-
baling. Keuntungan dari multicopter
bisa terbang vertikal hingga 300 meter.
Tujuan penulisan ini adalah agar
Kementerian Pertahanan yang
bertanggung jawab dalam pertahanan
negara terlibat aktif dalam mengatur
penggunaan drone agar
pengoperasian drone tidak
disalahgunakan oleh segelintir orang,
kelompok bahkan negara lain untuk
membuat kekacauan yang berdampak
terhadap keselamatan dan kedaulatan
negara.
Peraturan terkait drone saat ini
ada di Kementerian Perhubungan
melalui Permenhub nomor 90 tahun
20151. Permenhub ini mengatur
kawasan penggunaan drone dengan
tujuan agar tidak menggangu
keselamatan penerbangan yang
Salah satu tipe drone (Sumber: https://merdeka.com/2018/05/21 )
Drone yang sedang beroperasi
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
32 MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN
meliputi: daerah prohibited, restricted
area dan controllled area dengan
ketinggian maksimal 150 m atau 400 ft.
Pengaturan drone oleh Kemenhub
berdasarkan kepentingan keselamatan
penerbangan sesuai tugas dan fungsi
Kemenhub, sementara itu untuk
kepentingan pertahanan dan
keamanan yang menyangkut
kedaulatan wilayah sampai saat ini
belum diatur karena sebagin besar
aturan Kemenhub merupakan adopsi
ketentuan dari FAA (Federal Aviaation
Administration) sebuah lembaga
regulator penerbangan sipil di Amerika
Serikat.
Selain itu juga karena drone juga
memakai frekuensi untuk kontrolnya
maka harus tunduk juga dengan
Undang - Undang ITE yang diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia (Permenkominfo) Nomor 4
Tahun 2015 tentang Ketentuan
Operasional dan Tata Cara Perizinan
Penggunaan Spektrum Frekuensi
Radio2. Permenkominfo ini mengatur
bahwa setiap penggunaan spektrum
frekuensi radio wajib berdasarkan izin
penggunaan spektrum frekuensi radio,
dimana izin penggunaannya harus
sesuai dengan peruntukan spektrum
frekuensi radio dan tidak saling
mengganggu.
Peruntukan spektrum frekuensi
radio ini ditetapkan dalam tabel alokasi
spektrum frekuensi radio Indonesia.
Dari sisi pemotretan drone dilengkapi
dengan kamera beresolusi tinggi, oleh
karenanya perlu diketahui ketentuan
dalam hal pengambilan gambar melalui
kamera. Ketentuan ini secara terpisah
mengatur antara pengambilan gambar
berupa orang dan benda lainnya. Untuk
gambar berupa orang, kita merujuk
pada Undang-Undang Nomor 28 tahun
2014 tentang Hak Cipta (UUHC)
khususnya Pasal 12 hingga Pasal 15
yang mengatur mengenai hak ekonomi
atas potret3, sedangkan Hak Cipta
benda lainnya dapat dijadikan obyek
jaminan fidusa.
Dimanakah posisi Kementerian
Pertahanan? Di negara Vietnam,
Kementerian Pertahanan sudah
menaruh perhatian khusus terhadap
penggunaan drone dengan
mewajibkan semua penggunaan drone
mendapat ijin Kementerian
Pertahanan. Di Indonesia sesuai Pasal
1 UU Nomor 3 tahun 2002 “Pertahanan
Negara adalah segala usaha untuk
mempertahankan kedaulatan negara,
keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan keselamatan
segenap bangsa dari ancaman dan
gangguan terhadap keutuhan bangsa
dan negara”4. Jika merujuk pada tugas
Kementerian Pertahanan, saat ini
belum ada peraturan yang secara
khusus dikeluarkan Kemhan berkaitan
dengan penggunaan drone oleh
masyarakat dan instansi/perusahaan.
Oleh karena itu sudah
selayaknya jika Kementerian
Pertahanan RI dapat berkoordinasi
dengan Kementerian Perhubungan
dan Kementerian terkait lainnya untuk
mengendalikan penggunaan drone
sehingga dapat digunakan untuk
kepentingan pertahanan negara. Hal ini
mengingat potensi ancaman yang ada
pada drone sudah nampak, untuk itu
sebaiknya semua pemangku
kepentingan harus terlibat dalam
pengaturan drone baik itu dalam hal
legalisasi dan sertifikasi, penggunaan
frekuensi, data jumlah drone masuk di
Indonesia serta pengawasan industri
drone di dalam negeri, maupun
perijinan penggunaan drone. Ijin
penggunaan drone seharusnya berada
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN 33
di Kementerian Pertahanan untuk
untuk segala jenis drone agar dapat
memudahkan pengawasan dan
pengendaliannya.
Mengakhiri tulisan ini,
dihadapkan dengan kepentingan
nasional Indonesia perlu untuk dibuat
suatu peraturan atau ketentuan secara
lintas Kementerian mengenai
pengaturan penggunaan drone,
dengan mengedepankan kepentingan
pertahanan negara sejalan
dengan kepentingan masyarakat
lainnya, sehingga semua pemangku
kepentingan dapat saling mendukung
agar kehadiran drone memberikan
manfaat yang positif dan dapat
diberdayakan untuk kepentingan
pertahanan negara.
REFERENSI 1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2015 tentang
Pengaturan Kawasan Penggunaan Drone. 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio. 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara.
http://jogja.tribunnews.com/2018/08/05/drone-meledak-saat-presiden-venezuela-
nicolas-maduro-pidato-kronologinya-seperti-ini
https://drone-taveller.com/drone-laws-vietnam/
https://internasional.kompas.com/read/2019/05/09/21154711/pilot-lapor-melihat-
drone-bandara-frankfurt-ditutup-1-jam.
https://merdeka.com/2018/05/21
https://tirto.id/ancaman-drone-teroris-csuH
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
34 MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN
KEBERADAAN DAN KESINAMBUNGAN SUMBER DAYA HAYATI
SEBAGAI KOMPONEN PENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA
PERLU DIJAGA
Oleh : A. Deccaria Radarwati
Pembina IV/b NIP. 196101111988032001
Analis Pertahanan Negara Madya Dit. Komduk
PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara
yang memilliki keanekaragaman
Sumber Daya Hayati terbesar didunia
setelah negara Brazil1. Sumber Daya
Hayati adalah bagian dari Sumber
Daya Alam yang bisa dimanfaatkan
untuk memenuhi kebutuhan hidup yang
berasal dari mahluk hidup, yakni hewan
dan tumbuhan. Sebagai contohnya
adalah kedelai, susu, beras, sayur
mayur, buah buahan, daging, telur dan
sebagainya.
Bagi bangsa Indonesia
keanekaragaman Sumber Daya Hayati
yang besar tentu saja merupakan
karunia, baik untuk kesejahteraan
maupun untuk pertahanan negara.
Untuk kesejahteraan Sumber Daya
Hayati berfungsi sebagai persediaan
pangan, sandang, papan, dan juga
sebagai objek perluasan lapangan
pekerjaan melalui keterlibatan petani
dan stake holdernya. Sedangkan untuk
pertahanan negara, keanekaragaman
Sumber Daya Hayati merupakan
potensi sebagai bahan Logistik Wilayah
Komponen Pendukung yang berperan
meningkatkan kekuatan dan
kemampuan Komponen Utama dalam
menghadapi ancaman militer.
Logistik Wilayah merupakan
logistik yang disiapkan didaerah
tertentu, bersumber pada Sumber
Daya Alam (Sumber Daya Hayati) yang
berada diwilayah tersebut, dan
disiapkan dalam rangka mendukung
operasi militer berbentuk operasi
perlawanan wilayah.
Dalam melaksanakan operasi
perlawanan wilalyah, logistik bukan
satu satunya faktor yang menentukan
kemenangan,namun tanpa logistik
yang tepat, cukup,peperangan tidak
mungkin dimenangkan. Demikian
pendapat dari Letjen TNI (Purn)
Sayidiman Suryohadiprodjo dalam
bukunya Si Vis Pacem Para Belum2.
Oleh sebab itu penyiapan logistik
dengan memanfaaatkan Sumber Daya
Hayati adalah penting. Keberadaan
dan kesinambungannya harus terjamin
dengan mengelola dan menjaganya
dari setiap ancaman, baik dari dalam
maupun luar negeri, baik dari ancaman
alamiah maupun nonalamiah. Menjaga
dan mengelola Sumber Daya Hayati
dari ancaman alamiah dan non alamiah
diwaspadai mengingat Indonesia
merupakan wilayah yang luas dan
terbuka, berbatasan dengan 10 negara,
terdiri dari beribu-ribu pulau, yang
wilayahnya meliputi wilayah daratan
dan lautan yang luas, serta dilalui 3
ALKI untuk pelayaran dan
penerbangan umum sehingga
memudahkan terjadinya ancaman-
ancaman tersebut.
Kondisi terbuka membuka
peluang bagi aktor yang negaranya
memiliki keterbatasan Sumber Daya
Hayati untuk melakukan berbagai cara
guna mendapatkan pengaruh dari
negara Indonesia, untuk dapat
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN 35
memenuhi kebutuhan nasional mereka
akan Sumber Daya Hayati.
Selain kondisi tersebut diatas,
pengetahuan di bidang teknologi
biologi dapat membawa pengaruh
negatif terhadap keberadaan dan
kesinambungan Sumber Daya Hayati.
Pengaruh negatif terjadi ketika aktor
menyalahgunakan penggunaan
teknologi biologi untuk tujuan
permusuhan / perang dengan
melakukan teknik rekayasa genetika
untuk menghasilkan organisme baru
yang didesain untuk tujuan perang.
Sebagai contoh, timbulnya
penyakit Flu Burung, hilangnya bibit
kedelai asli Indonesia dari pasaran, dan
ketergantungan petani akan bibit sayur-
mayur transgenik dapat merupakan
salah satu contoh indikasi
penyalahgunaan teknologi biologi yang
ditujukan untuk menyerang Sumber
Daya Hayati (manusia, hewan dan
tumbuhan) yang berdampak pada
berbagai sendi kehidupan dan bila
dibiarkan berlarut larut akan
menyebabkan ketergantungan, ketidak
berdaulatan dan pada akhirnya
menggoyahkan pertahanan negara.
Dengan potensi Sumber Daya
Hayati yang besar, dihadapkan dengan
kondisi geografis Indonesia yang
terbuka, tingginya daya tarik Indonesia
dihadapan negara-negara yang
memiliki keterbatasan Sumber Daya
Hayati, serta memungkinkannya
penggunaan teknologi biologi untuk
disalahgunakan, keberadaan dan
kesinambungan Sumber Daya
Hayati baik untuk kesejahteraan
maupun untuk pertahanan negara
sebagai bahan Logistik Wiayah
Komponen Pendukung, perlu
mendapat perhatian untuk dijaga /
dipertahankan keberadaan dan
kesinambungannya dari segala
ancaman.
Ancaman terhadap Keberadaan dan
Kesinambungan Sumber Daya
Hayati
Untuk menjaga keberadaan dan
kesinambungan Sumber Daya Hayati
baik untuk kesejahteraan maupun
sebagai bahan Logistik Wilayah
Komponen Pendukung dari sisi
pertahanan negara, kita perlu melihat
beberapa peristiwa yang pernah terjadi
di Indonesia, dihadapkan dengan trend
perang masa kini.
Adapun beberapa peristiwa
yang pernah terjadi di Indonesia adalah
sebagai berikut :
Pada tahun 2005 terjadi
serangan flu burung di Indonesia,
sehingga terjadi kepanikan serta
kerugian ekonomi yang besar.
Kewajiban dari WHO CC (World Health
Organization Collaborating Centre)
untuk melakukan virus sharing telah
dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
Diluar dugaan banyak orang, ternyata
WHO CC diluar sepengetahuan
Sumber:
http://tiyangkayunan.blogspot.com/2011/02
/sejarah-gejala-dan-jenis-flu-burung.html
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
36 MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN
Indonesia, memberikan sampel virus
Flu Burung Strain Indonesia pada
beberapa perusahaan di negara maju.
Kemudian mereka mengem-
bangkan menjadi vaksin dan dijual
secara komersial dengan harga mahal
kepada negara miskin dan
berkembang. Ketika Indonesia panik
dengan serangan flu burung,
perusahaan tersebut tidak mau menjual
vaksin kepada Indonesia, padahal
sampel strain berasal dari Indonesia3.
Dalam buku berjudul Saatnya
Dunia Berubah, DR. Dr Siti Fadilah
Supari Sp.JP(k) menyebutkan bahwa
data sequencing DNA H5N1 yang
disimpan WHO CC tidak bisa diakses
oleh semua ilmuwan. Berita ini di baca
oleh beliau dari koran Singapura,
Straits Times, 27 Mei 2006 dalam
artikel “ Scientists split over sharing of
H5N1 data”.
Disebutkan data Sequencing
tersebut hanya dikuasai oleh segelintir
ilmuwan yang jumlahnya hanya 15
orang. 4 orang diantaranya berasal dari
WHO CC. Data Sequencing DNA
diberlakukan sebagai hak dari mereka
sehingga ilmuwan di luar tidak bisa
mengakses.
Beberapa waktu kemudian, Dr
Siti Fadilah mendapat kabar bahwa
penyimpanan data Sequencing
dipindahkan ke suatu lembaga
penelitian senjata biologi yang berada
di bawah Departemen Pertahanan
negara adidaya. Tentu saja termasuk
Virus Virus H5n1 strain Indonesia.
Dengan demikian, kapan akan dibuat
vaksin dan kapan akan dibuat senjata
biologi barangkali tergantung dari
keperluan dan kepentingan mereka
saja.
Kita ketahui bersama bahwa
penyebaran virus dapat dilakukan
melalui udara/angin dan mengingat
kondisi geografi Indonesia yang
terbuka, penyebaran virus flu burung
mudah dilakukan.
Dalam rangka menjaga
ketersediaan pangan, pemerintah
membuka pasar kedelai import4. Fakta
Perbandingan Kedelai Lokal dan Kedelai Impor (Sumber: http://digikedelai.com/2017/11/26/beginilah-
profil-kedelai-lokal-dibandingkan-dengan-kedelai-import/)
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN 37
ini harus memberikan kesadaran bagi
bangsa Indonesia bahwa
menggantungkan suplai pangan dari
negeri orang sangat riskan. Tidak
hanya soal mutu pangan, tetapi kedelai
produksi luar didominasi kedelai
transgenik yang hingga kini soal
transgenik masih menjadi perdebatan
perihal keamanannya.
Peristiwa lain yang terjadi
adalah petani sayur dikaki gunung,
tidak mengetahui apa yang terjadi
dengan sayuran dan buah buahan
yang mereka tanam5. Mereka hanya
mengetahui tanaman tersebut tidak
bisa ditanam kembali, kalaupun
mereka menanam kembali, tanaman
tersebut tidak dapat berbuah. Yang
mereka tau, mereka harus membeli
bibit lagi dari toko penyalur dan bahan
pertanian. Petani kol, tomat, kentang
dan tanaman sayuran lain begitu
tergantung pada suplai bibit tanaman
dari luar. Dari segi lingkungan, produk
transgenik akan mengurangi jenis-
jenis tanaman asli yang pada gilirannya
akan mengancam keragaman hayati
dan ketergantungan pangan pada
negara produsen benih. Sebagai
akibatnya keterbatasan bahan untuk
Logistik Wilayah Komponen
Pendukung pun terbatas. sebagai
contoh, tanaman ganur yang dulu
banyak terdapat di tanah Gayo, sudah
sulit ditemui.
Selain peristiwa-peristiwa
tersebut diatas, masih banyak lagi hal-
hal semacam itu yang tidak bisa
dikemukakan satu persatu, namun
mempunyai potensi ancaman yang
perlu diwaspadai dan dipertimbangkan
sebagai salah satu bentuk ancaman
perang generasi ke 4/ perang
Asimetris.
Menurut Dewan Riset Nasional
2008, dan menurut Bapak M Arief
Pranoto, Direktur Program Studi
Geopolitik dan Kawasan Global
Future Institute (GFI)6 bentuk dan ciri
perang generasi ke 4 / perang
Asimetris diantaranya adalah bahwa :
- Perang murah namun mempunyai
daya hancur yang dasyat.
- Memiliki medan atau lapangan
tempur luas meliputi segala aspek
kehidupan mencakup dimensi
Idiologi, politik, ekonomi dan
sosbud.
- Perang asimetris bersifat
transnasional, tidak mengenal
medan perang yang pasti, tidak
membedakan sipil dan militer serta
tidak mengenal garis depan.
- Sasaran perang asimetris ini ada
tiga:
1) Membelokkan sistem sebuah
negara sesuai arah kepentingan
kolonialisme;
2) Melemahkan ideologi serta
mengubah pola pikir rakyatnya;
dan
3) Menghancurkan ketahanan
pangan dan ketahanan energi
sebuah bangsa.
- Menciptakan ketergantungan
negara target terhadap negara lain
dalam hal pangan dan keamanan
energi.
- Melakukan kontrol ekonomi dan
penguasaan SDA sebuah negara.
Kejadian flu burung, membuka
import kedelai maupun pengadaan
benih sayur mayur transgenik tersebut
memenuhi unsur dan ciri perang
generasi ke 4 karena mewujudkannya
tidak memerlukan biaya mahal
dibandingkan dengan melakukan
perang konvensional. Ketiga kejadian
tersebut mempunyai daya hancur yang
dasyat dan multikompleks; mulai dari
segi ekonomi, ketahanan dan
keamanan pangan, kesehatan
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
38 MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN
masyarakat, sosial budaya, politik
serta psikologi. Pemusnahan unggas
secara total jika dipaksakan akan
mengganggu ketahanan pangan
karena unggas merupakan sumber gizi.
Bagi masyarakat, unggas memiliki nilai
ekonomis, kerap menjadi tabungan.
Sebagai budaya, ketika mengawinkan
anak orang tua kerap menghadiahkan
ayam. Dampak kesehatan masyarakat
juga terjadi karena flu burung
menimbulkan ketakutan masyarakat,
penularan pada manusia,
ketergantungan obat pada negara
produsen, ketidak berdaulatan obat,
kematian korban, dan pencemaran
lingkungan. Adapun dampak
psikologis yang terjadi, masyarakat
menjadi ketakutan dan peternak
unggas yang terserang flu burung
menjadi stress karena mengalami
kerugian,dan hilangnya mata
pencaharian. Dampak politik, terjadi
terkait kebijakan perdagangan
internasional dimana negara korban
kerap mendapat penolakan dari negara
negara lain disamping mereka juga
mengharapkan pemusnahan unggas
secara total. kemudian unk memenuhi
kebutuhan, Indonesia mengimpor
daging dari luar. Hal ini berdampak
pada perekonomian nasional dan tentu
saja berdampak pada ketersediaan
Logistik wilayah Komponen
Pendukung.
Pada kasus impor kedelai, dan
benih sayur mayur transgenik juga
membawa dampak hancur dasyat
terhadap kesehatan manusia,
keseimbangan lingkungan (ekologi)
dan perekonomian global.
Dari sisi kesehatan, tanaman ini
dianggap dapat menjadi alergen
(senyawa yang menimbulkan alergi)
baru bagi manusia dan kekhawatiran
kemungkinan gen asing pada tanaman
transgenik berpindah ke tubuh
manusia. Apabila mengkonsumsinya
dalam jangka waktu panjang akan
mengalami tumor pada ginjal dan
hatinya.
Dari sisi keseimbangan
lingkungan (ekologi), dapat terjadi
timbulnya perpindahan gen secara
tidak terkendali dari tanaman
transgenik ke tanaman lain di alam
melalui penyerbukan (polinasi) serbuk
sari dari tanaman transgenik dapat
terbawa angin dan hewan hingga
menyerbuki tanaman lain. Akibatnya,
dapat terbentuk tumbuhan baru dengan
sifat yang tidak diharapkan,
pertumbuhannya tidak terkendali dapat
merusak tanaman asli (bahkan punah)
serta dengan cepat dapat merusak
berbagai daerah pertanian disekitarnya
dan berpotensi merugikan lingkungan.
Dari sisi perekonomian global,
ketergantungan para petani terhadap
produsen benih transgenik,
menyebabkan terjadinya arus modal
dari negara berkembang ke negara
maju untuk pembelian bibit transgenik
setiap kali akan melakukan
penanaman. Petani tidak dapat berbuat
apa apa bila harga benih menjadi
mahal karena pemberlakuan paten dan
mekanisme tanam yang hanya dapat
ditanam sekali saja.
Perang asimetris bersifat
transnasional, tidak mengenal medan
perang yang pasti, tidak membedakan
sipil dan militer serta tidak mengenal
garis depan. Demikian pula dengan
kejadian flu burung, bersifat
transnasional, tidak mengenal medan
perang yang pasti, tidak mengenal
garis depan tetapi tergantung dari
penyebaran dan kemampuan hidup
serta berkembang biak organisme
pathogen dan kemampuannya
menginfeksi sasaran dimana sasaran
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN 39
tidak membedakan antara sipil dan
militer yang terkena. Demikian pula
pada kasus pelepasan benih trans
genik (impor kedelai dan penanaman
benih sayuran transgenik), siapa saja
dapat terkena (melalui makanan atau
lingkungan). Serangan tidak hanya
berdampak pada satu aspek tetapi
berpengaruh luas mempengaruhi
berbagai sendi kehidupan secara
simultan. politik, ekonomi, sosial
budaya, keselamatan umum, dan
pertahanan.
Terkait hal-hal tsb diatas, ke tiga
peristiwa tersebut memenuhi sasaran
unsur perang asimetris sbb:
- Dengan peristiwa tersebut diatas,
aktor mengubah pola pikir dan
membelokkan sistem yang dianut
suatu negara sesuai arah/tujuan
kepentingan pihak aktor/
kolonnialisme. Menawarkan benih
transgenik walaupun Indonesia
memiliki benih asli. Merubah
sistem/tatanan kebudayaan tanam
Yang semula menanam, memanen,
menyimpan benih untuk ditanam
kembali berubah menjadi membeli
bibit, menanam dan memanen serta
membeli bibit lagi. Lambat laut
benih asli terlupakan dan hilang.
- Dengan membuat ketergantungan
benih transgenik, ketersediaan
pangan menjadi tergantung serta
terjadi ketidak berdaulatan pangan.
- Dengan ketergantungan dan
ketidak berdaulatan pangan tsb
diatas, aktor dapat mengontrol dan
mengendalikan kebutuhan dan
harga benih/pangan yang berarti
juga aktor menguasai rakyat.
Ketergantungan akan benih
transgenik serta punahnya benih asli
Indonesia berakibat pada
berkurangnya jenis sumber daya hayati
dan tentu saja mengakibatkan
ketergantungan pangan apalagi untuk
Logistik Wilayah. Menyuplik doktrin
Sumber: https://poliklitik.com/cabai-rasa-bakteri/
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
40 MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN
Henry Kissinger bahwa “Control oil and
you control nations, control food and
you control the people.” Mengandung
makna bahwa bila anda dapat
mengontrol minyak pada suatu negara,
maka anda dapat mengendalikan
negara itu. Demikian pula bila anda
dapat mengendalikan pangan pada
suatu negara, maka anda menguasai
rakyatnya.
Memaknai doktrin tersebut
diatas, maka makna menguasai rakyat
dalam kejadian-kejadian tersebut
diatas, dapat berasumsi rakyat
mematuhi keinginan aktor untuk
membeli benih benih transgenik,
menanam, mengkonsumsi produk
tanaman transgenik, mengambil resiko
kesehatan akibat mengkonsumsi
produk tanaman transgenik,
melupakan dan membiarkan hilang
benih lokal yang dimiliki, membiarkan
berkurangnya ketersediaan Sumber
Daya Hayati, membiarkan lingkungan
berubah tak terkendali terkait
pelepasan benih transgenik, ketidak
berdaulat atas pangan dan tentu saja
ketidaksiapan bahan logistik wilayah
komponen Pendukung, peningkat
kekuatan dan kemampuan Komponen
Utama dan Komponen Cadangan
dalam menghadapi ancaman militer.
KESIMPULAN DAN SARAN.
1. Kita semua perlu memahami,
menyadari dan mewaspadai bahwa
kejadian flu burung dan pelepasan
benih sayur mayur transgenik
sudah merupakan indikasi perang
generasi ke-4 dan mengakibatkan
terganggunya keberadaan serta
kesinambungan sumber daya
hayati. Lambat laut namun pasti
mengakibatkan berkurang/punah
nya jenis sumberdaya hayati dan
ketergantungan benih dan pangan
yang pada akhirnya mempengaruhi
kesejahteraan masyarakat serta
ketidaksiapan bahan logistik
wilayah dalam rangka pertahanan
negara dan pastinya mengganggu
kedaulatan negara.
2. Untuk hal tersebut diatas,
keberadaan dan kesinambungan
Sumber Daya Hayati dari segala
macam bentuk ancaman perang
generasi ke-4 perlu dijaga.
Penanganannya diatur dalam pasal
7 ayat 3 Undang-Undang nomor 3
tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara, dimana kementerian /
Lembaga diluar bidang Pertahanan
sebagai unsur utama dalam
menghadapi ancaman non militer
sesuai bidang ancaman yang
dihadapi dengan didukung oleh
unsur lain kekuatan bangsa.
Penjabaran dari pasal 7 ayat 3
Undang-Undang nomor 3 Tahun
2002 tertuang dalam Permenhan
nomor 19 tahun 2016 tentang
Pedoman Strategis Pertahanan
Nirmiliter, diantaranya mengatur
bahwa kejadian semacam Kejadian
flu burung maupun pelepasan benih
sayur mayur transgenik, perlu
ditangani oleh lintas kementerian
terkait, dengan berkoordinasi dan
menyusun mekanisme kerja
penanganan.
3. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut
Permenhan nomor 19 tahun 2016
tentang Pedoman Strategis
Pertahanan Nirmiliter, menghasil-
kan keputusan perlunya ditunjuk
suatu Kementerian/Lembaga
sebagai leading sector untuk
menetapkan bahwa peristiwa
peristiwa semacam tersebut diatas
sudah merupakan ancaman
terhadap kedaulatan negara.
Adapun tugas Kementerian /
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN 41
Lembaga sebagai leading sector
meliputi kegiatan :
a. Mengkaji potensi ancaman
nirmiliter (bidang terkait),
mengidentifikasi, membuat
kriteria, menetapkan eskalasi
ancaman nonmiliter (bidang
terkait) bersama dengan
Kementerian/ Lembaga terkait
sesuai ancaman guna
mengetahui sejauh mana
masing-masing bidang
ancaman terjadi (bidang idiologi,
politik, sosial, budaya, ekonomi,
legislasi dan keselamatan
umum) berdampak atau sudah
mengganggu kedaulatan
negara, keutuhan NKRI dan
keselamatan bangsa.
b. Berkoordinasi antar Kemen-
terian / Lembaga Pemerintah
Indonesia dalam menentukan
dan menyelesaikan persoalan
berkaitan ancaman non militer
serta menjelaskan ancaman
yang paling mungkin dihadapi
bangsa Indonesia serta
menyusun strategi untuk
menghadapinya.
c. Memadukan pertahanan militer
dan non militer dengan
menyelaraskan antara kekuatan
militer dan non militer bersama
Kementerian / Lembaga terkait
setiap ancaman.
d. Merumuskan kebijakan untuk
membangun kekuatan dan
kemampuan pertahanan
nirmiliter sebagai pedoman
Kementerian / Lembaga dalam
melaksanakan kegiatan sesuai
tupoksinya yang berkaitan
bidang pertahanan nirmiliter,
baik sebagai unsur utama
maupun sebagai unsur lain
kekuatan bangsa yang
mendukungnya.
e. Bersama dengan Kementerian /
Lembaga terkait sesuai bidang
ancaman, membangun dan
membina kemampuan daya
tangkal masyarakat sipil untuk
menanggulangi ancaman
nonmiliter.
f. Merumuskan prinsip prinsip
bertempur yang harus
diselaraskan sehubungan
batas-batas yang ada antara
perang militer dan nonmiliter
akan memudar. Karena ketika
idiologi, politik, ekonomi sosial,
budaya, pertahanan keamanan,
legislasi, keselamatan umum
serta teknologi dapat digunakan
menjadi senjata sesuai
keinginan untuk perang maka
semua batas antara perang dan
non perang, militer dan
nonmiliter akan memudar dan
prinsip prinsip bertempur harus
dimodifikasi demikian juga
aturan perang harus
diselaraskan.
g. Dari aspek pertahanan negara,
keberadaaan dan keberlanjutan
Sumber Daya Hayati perlu
dijaga untuk dapat mendukung
pertahanan negara. Oleh karena
itu, perlu dibangun sebuah
lembaga yang membidangi
masalah tsb dilengkapai dengan
laboratorium penelitian, yang
diawaki oleh personil dari
Kementerian/Lembaga terkait,
tenaga ahli bidang Nubika dan
Kemhan selaku inisiator
penyusun kebijakan pedoman
strategis pertahanan nirmiliter.
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
42 MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN
REFERENSI 1 http://news.unpad.ac.id/?p=36173 2 Kartohadiprodjo, Sayidiman Letjen TNI (Purn) ; Si Vis Pacem Para Belum,
Membangun Pertahanan Negara yang Efektif, PT Gramedia Pustama Utama.
Jakarta 2005. 3 Supari, Siti Fadilah, DR. Dr. Sp.JP(k); Saatnya Dunia Berubah, Tangan Tuhan di
Balik Virus Flu Burung. 4 https://www.beritasatu.com/ekonomi/62068/kedelai-langka-indonesia-tidak-punya-
kedaulatan-pangan 5 https://www.kompasiana.com/winwannur/552090d28133116c7419f9a5/produk-
makanan-transgenik-ancaman-bagi-kelangsungan-hidup-manusia 6 Pranoto, M Arief. Mengenal perang Asimetris, bentuk dan sifatnya. Tersedia pada :
https://theglobal-review.com/mengenal-perang-asimetris-sifat-bentuk-pola-
dan-sumber/
Bahan Sekolah Staf dan Komando TNI tentang Kajian Perang dari Generasi ke
Generasi.
http://digikedelai.com/2017/11/26/beginilah-profil-kedelai-lokal-dibandingkan-
dengan-kedelai-import/
http://tiyangkayunan.blogspot.com/2011/02/sejarah-gejala-dan-jenis-flu-burung.html.
tentang Sejarah, Gejala dan Jenis-Jenis Flu Burung.
https://poliklitik.com/cabai-rasa-bakteri/
PT Sulaksana Watinsa Indonesia (SWI). Jakarta 2008.
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN 43
SIMPOSIUM PERANG MINDSET PADA ERA KETERBUKAAN
INFORMASI
Dirjen Pothan Kemhan Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M. Si., menghadiri
Simposium Perang Mindset Pada Era Keterbukaan Informasi, dipimpin Menteri
Pertahanan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, bertempat di Gd. A.H. Nasution Lt,
16. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekjen Kemhan, Irjen Kemhan, Rektor Unhan, Pejabat
Eselon II dan III Kemhan,Pejabat Mabes TNI dan Mabes Angkatan, Para Narasumber
antara lain, Prof. Rohan Gunaratna, Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc, MBA, M.Phil,
M.A, Dr. H. Anhar Gonggong, Dr. Gildas Deograt Lumy dan Marsma TNI Dr. Sukmo
Gunardi, M.Si.
Dalam sambutannya Menteri Pertahanan menyampaikan bahwa seluruh
Rakyat Indonesia agar tidak mudah dipengaruhi dan terprovokasi oleh pemikiran-
pemikiran bersifat materialis yang hendak menghancurkan Ideologi Bangsa yaitu
PANCASILA. Dalam Prinsip Demokrasi Kerakyatan, otoritas sipil memilki
kewenangan untuk mengendalikan kekuatan Militer yang pelaksanaannya
didelegasikan kepada Presiden melalui Menteri Pertahanan. Secara Politis, Menteri
Pertahanan selaku Pembantu Presiden dalam Bidang Pertahanan memiliki otoritas
tertinggi didalam mendesain dan menentukan ARAH kebijakan Strategi Pertahanan
termasuk di dalamnya menentukan definisi ancaman negara dalam melaksanakan
kontrol demokratis terhadap kekuatan militer.
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
44 MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN
Dinamika perkembangan
lingkungan strategis baik Global,
Regional maupun Nasional
dewasa ini, telah
mengisyaratkan tantangan yang
besar dan kompleks terhadap
Pertahanan Negara baik yang
bersifat Fisik maupun non fisik
baik ancaman nyata maupun
yang tidak nyata, ancaman
utama yang sedang dihadapi
adalah ancaman Terorisme,
Radikalisme, Separatisme, pemberontakan bersenjata, Bencana Alam dan
Lingkungan, Ancaman Mindset ini bersifat Masif sistimatis dan yang terus berupaya
untuk mempengaruhi dan merusak “mindset” atau Pemikiran dan jati diri bangsa
Indonesia melalui pengaruh ideologi-ideologi asing yang beraliran Materialisme,
setelah pengarahan Menhan, kegiatan dilanjutkan dengan pencerahan dari para
Narasumber dan dilakukan sesi tanya jawab (Red. Bag Datin).
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN 45
THE 8 th ROK-RI DEFENCE INDUSTRY COOPERATION COMMITEE
Kegiatan Defence Industry Cooperation Commitee (DICC) antara negara
Indonesia dan Negara Korea Selatan adalah Agenda pertemuan rutin setiap tahun di
bidang industry pertahanan, adapun tujuan dilaksanakannya pertemuan DICC adalah
untuk membicarakan program kerja sama industri pertahanan yang sedang
dilaksanakan oleh kedua negara. Dengan pertemuan tersebut diharapkan akan
mendapatkan persepsi yang sama dalam mengembangkan industri pertahanan dalam
kerangka kerja sama yang saling menguntungkan Pelaksanaan DICC pada hari senin
dan selasa tanggal 8-9 April 2019 bertempat di Kantor Defence Acquistion Program
Administration (DAPA), Gwangcheon, Korea Selatan.Pada pre eliminary
meeting DICC tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 8 april 2019, delegasi negara
Indonesiadipimpin oleh Dirjen Pothan Kemhan Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si.
dan delegasi negara Korea Selatan dipimpin oleh Mr. Chung, Jae-Joon, Director
General of International Cooperation of DAPA of South Korea. Rombongn delegasi
negara Indonesia terdiri: Ditjen Pothan Kemhan, Barabahan Kemhan dan Balitbang
Kemhan (Perwakilan Kemhan), perwakilan TNI AL dan TNI AU (Perwakilan TNI),
Ditjen Aspasaf Kemlu, Ditjen HPI Kemlu (Perwakilam Kemlu), dan perwakilan Industri
Pertahanan yang terdiri dari: PT. PAL, PT. DI, PT. Len Industri, PT. Garda
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
46 MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN
Persada, PT. Dumas, PT. TTS,
dan PT. Daya Radar Utama, sedangkan
dari pihak Korea dihadiri oleh DAPA dan
perwakilan Industri Pertahanan Korea
(DSME, Acom TR-2, Ibule Photonic,
LIGNex1, Hanwha Defense Business,
Korean Air, DASAN, Nakwon T & A
Company). Kegiatan pre eliminary
meeting 8th Defence Industry
Cooperation Commitee (DICC) RI-
Korea TA. 2019 diawali dengan Review
of DICC ke-7 dilanjutkan dengan pelaksanaan presentasi Government to
Government (G to G) dan Industri Pertahanan masing-masing negara, diskusi,
dan diakhiri dengan penyusunan Minutes of Meeting oleh tim kecil dari pihak
Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Pertahanan, Kementerian luar negeri, dan
PT. LEN Industri, sedangkan dari pihak Korea diwakili manajemen DAPA. Pada
pelaksanaan hari kedua yaitu tanggal 9 April 2019 telah ditandatangani Minutes of
Meeting Defence Industry Cooperation Commitee (DICC) antara Republik Indonesia
(RI)-Republik of Korea (ROK) di kantor Defence Acquisition Program Administration
(DAPA), Gwacheon, Korea. Delegasi Korea diwakili oleh Menteri DAPA, Mr. Wang,
Jung Hong dan delegasi Negara Indonesia diwakili oleh Sekjen Kemhan, Laksamana
Madya TNI, Agus Setiadji, S.A.P., MA. Peserta rapat dari delegasi Indonesia terdiri
dari perwakilan Ditjen Pothan Kemhan, Barabahan Kemhan dan Balitbang Kemhan
(Perwakilan Kemhan), perwakilan TNI AL dan TNI AU (Perwakilan TNI), Ditjen
Aspasaf Kemlu, Ditjen HPI Kemlu (Perwakilam Kemlu), dan perwakilan Industri
Pertahanan yang terdiri dari: PT. PAL, PT. DI, PT. Len Industri, PT. Garda Persada,
PT. Dumas, PT. TTS, dan PT. Daya Radar Utama, sedangkan dari pihak Korea
dihadiri oleh DAPA dan perwakilan Industri Pertahanan Korea (DSME, Acom TR-2,
Ibule Photonic, LIG Nex1, Dongin
Optical, Hanwha Defense
International, Korean Airlines,
Dasan Machineris, Nakwon T & A
Company, Huneed
Technologies). Kegiatan Defence
Industry Cooperation Commitee
(DICC) Meeting antara Republik
Indonesia (RI)-Republik
Korea (ROK) ke-8 diakhiri dengan
penyerahan cendera mata oleh
ketua delegasi dari kedua negara
dan foto bersama. (Dit. Tekindhan)
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN 47
EVALUASI DAYA SERAP
Sesditjen Pothan Kemhan Brigjen TNI Aribowo Teguh Santoso, S.T, M. Sc.,
memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi tentang Daya serap anggaran Ditjen Pothan
Kemhan, pelaksanaannya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, bertempat di ruang
rapat Sesditjen Pothan Kemhan Lt. 3. Gd. R. Suprapto, kegiatan ini dihadiri oleh Para
Kasubdit, Para Kasi dan Para pembuat pertanggung jawaban keuangan jajaran Ditjen
Pothan Kemhan.
Dalam Rakor Sesditjen Pothan Kemhan memberikan beberapa penekanan,
antara lain:
Pertama kepedulian dari unsur pimpinan di masing-masing Sub Satker dalam
setiap kegiatan terutama bidang administrasi pertanggungjawaban keuangan. Kedua
melaksanakan koordinasi secara terus menerus dengan staf terkait dalam proses
administrasi di bagian Sub satker masing-masing. Ketiga adakan evaluasi secara
terus menerus di setiap kegiatan yang dilaksanakan apabila terjadi permasalahan
atau kendala, dapat diambil solusi atau perbaikan (Red. Bag Datin).
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
48 MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN
SOSIALISASI BELA NEGARA DI KOTA BANDAR LAMPUNG
Direktorat Bela Negara Ditjen
Pothan Kemhan melaksanakan
kegiatan Sosialisasi Pembinaan
Kesadaran Bela Negara (PKBN)
Lingkup Pekerjaan, dilaksanakan pada
tanggal 17 Juni 2019 dan bertempat di
Meeting Room Hotel Bukit Randu kota
Bandar Lampung Prov.
Lampung. Sosialisasi diikuti peserta
sebanyak 100 orang, dari ASN Satuan
Kerja Perangkat Daerah Pemkot dan perwakilan Ormas di Kota Bandar Lampung.
Kegiatan sosialisasi Bela Negara ini diawali dengan Sambutan Walikota
Bandar Lampung yang diwakili oleh Asisten 1 Walikota Kota Bandar Lampung Prov.
Lampung Bpk Drs. Sukarma Wijaya, menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan
sosialisasi Bela Negara yang diselenggarakan oleh Kemhan.
Dalam kegiatan tersebut Direktur Bela Negara Brigjen TNI Tandyo Budi Revita, S.
Sos. Memberikan materi Tataran Dasar Bela Negara. Peserta sangat atusias dalam
menerima materi yang disampaikan oleh narasumber. Diharapkan para peserta
nantinya dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya.
Kegiatan ini berjalan tertib aman dan lancar (Red Bag Datin)
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN 49
ROADSHOW KESIAPAN SUMBER DAYA PERTAHANAN
Kegiatan Roadshow
kesiapan Sumber Daya
Pertahanan dilaksanakan pada
tanggal 10 s.d. 12 April 2019,
bertempat di Aula Sudirman
Korem 143 Kendari-Sulawesi
Tenggara, Kegiatan ini dipimpin
oleh Direktur Komponen
Cadangan Ditjen Pothan
Kemhan Brigjen TNI Untung
Waluyo, S.E, dan dihadiri oleh
Gubernur Provinsi Sulawesi
Tenggara H. Ali Mazi, SH, Kasubdit Matra Darat Ditkomcad Ditjen Pothan Kemhan
Kolonel Kav Tjetjep Darmawan, Kakanwil Kemhan Provinsi Sulawesi Tenggara,
Kesbangol Sulawesi Tenggara, dan sebagai narasumber Rektor UHO Prof. Dr.
Muhammad Zamrun F.,S.Si.,M.Sc serta sebagai moderator Ketua Lembaga
Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Halu Oleo Dr. La Ode
Santiaji bande, S.P.,M.P . Kegiatan ini dihadiri oleh 350 orang peserta (TNI, POLRI,
dan masyarakat) serta undangan lainnya.
Kegiatan ini bertujuan untuk
memberikan pemahaman substansi
RUU Pengelolaan Sumber Daya
Nasional untuk Pertahanan Negara
meliputi konsep sumber daya nasional,
bela negara, komponen pendukung,
komponen cadangan dan mobilisasi/
demobilisasi melalui kajian aspek politik
dan hukum. Berbagai kegiatan yang
sudah dilaksanakan Kementerian
Pertahanan diantaranya kegiatan sosialisasi baik melalui media cetak, elektronik dan
sosialisasi ke beberapa daerah hampir seluruh provinsi di Indonesia kepada
organisasi masyarakat, lingkungan akademisi, ASN, TNI, POLRI, pondok pesantren,
pegawai swasta dan BUMN serta kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan
Komisi I DPR RI, TNI/POLRI, Partai Politik, akademisi serta perguruan tinggi
negeri/swasta.
Pengelolaan dan penataan sumber daya nasional serta sarana dan prasarana
nasional tersebut, saat ini telah dituangkan dalam bentuk rancangan Undang-Undang
tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan Negara. Rancangan
Undang-Undang tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
50 MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN
negara telah selesai dilaksanakan
pembahasan pada tingkat
harmonisasi dan pada tanggal 31
Oktober 2018 sudah masuk dalam
Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) Prioritas Tahun 2019.
Diharapkan dengan adanya Undang-
Undang pengelolaan sumber daya
nasional untuk pertahanan negara,
akan menjadikan bangsa Indonesia
lebih kuat dan lebih disegani oleh
bangsa-bangsa lain di dunia, mampu meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa
yang telah menjadi budaya dan ideologi bangsa. Kegiatan ini berjalan dengan tertib,
aman dan lancar ( Red. Bag. Datin)
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN 51
PEMBERDAYAAN SDM KOMPONEN PENDUKUNG
PERTAHANAN NEGARA
Kegiatan Pemberdayaan Sumber
Daya Manusia Komponen Pendukung
Pertahanan Negara bagi santri merupakan
wahana untuk saling bertukar informasi,
menyamakan persepsi dan memotivasi dalam
upaya meningkatkan wawasan dan
pemahaman kita semua tentang peranan
santri sebagai bagian Segmen Sumber Daya
Manusia serta meningkatkan kesadaran Bela
Negara dalam rangka membangun Sistem Pertahanan Negara yang tangguh.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengambil tema “Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Komponen Pendukung Pertahanan Negara bagi Santri Pondok
Pesantren di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat kita wujudkan sistem
Pertahanan Negara yang tangguh “. Kegiatan dilaksanaka selama 3 hari dari
tanggal 10 s.d 11 April 2019 bertempat di Pondok Pesantren Miftahul Anwar Kp.
Nangela Kel Mugar Sari Kec. Taman Sari Kota Tasikmalaya Prov Jawa Barat.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolsek Taman Sari Akp Agus Maulani, KemenAg Kota
Bapak Asep Saifullah, Seksi pengamat Taman Sari Bapak A. Supardia, Sekmat Kec
Taman Sari Bapak Asep Aefi dan Kasi Mugasri Satpol PP.Kegiatan ini diawali dengan
Pembacaan Al Qur’an oleh santri Ajis Muslim, Sambutan ketua penyelenggara oleh
Letkol Asep Suryana SH, Sambutan Pimpinan Ponpes oleh Bpk K.H.Assep Ishak M.
Ag, Sambutan Dirjen Pothan di wakili oleh Dir Komduk Ir Tristan Sumarjono M.M,
Pembacaan doa Ketua forum pompes Kota Tasik H. Nono.
Peran santri dalam
menjaga keutuhan NKRI sudah
tidak diragukan lagi tidak sedikit
para pejuang dan tokoh-tokoh
nasional berasal dari pondok
pesantren. Dengan
kedudukan dan fungsinya yang
khas, pondok pesantren
menjadi salah satu wahana
pembangunan yang berpusat
pada masyarakat dan
sekaligus sebagai pusat
pengembangan yang berorientasi terutama nilai-nilai keagamaan. Untuk menjalankan
peran besar tersebut, santri perlu terus dikembangkan dan diberdayakan agar ia
semakin besar memegang peranan sosialnya dan pentingnya meneguhkan komitmen
membangun nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, persatuan, perdamaian, humanitas,
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
52 MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN
serta pentingnya penanaman nilai-nilai keragaman dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia bagi seluruh komponen bangsa.
Tantangan dan ancaman yang dihadapi bangsa di era global saat ini sangat
komplek, dimana ancaman terhadap sebuah negara tidak lagi bersifat fisik saja, akan
tetapi juga non fisikyang bersifat multi dimensi, yaitu ancaman yang berbasis Ideologi,
Politik, Sosial, Ekonomi, Budaya, Tehnologi dan Ilmu
Pengetahuan, Keselamatan Umum dan Legislasi. Dalam konteks ini, perang bukan
menjadi domain militer saja, akan tetapi juga diperlukan keterlibatan seluruh kekuatan
potensi bangsa untuk menghadapi ancaman yang datang dari dalam negeri maupun
luar negeri. Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002,
tentang Pertahanan Negara mengatur bahwa dalam menghadapi ancaman militer,
sistem pertahanan yang bersifat semesta menempatkan TNI sebagai Komponen
Utama dengan didukung Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Santri
merupakan bagian dari Komponen Pendukung, yang tergabung dalam Segmen
Sumber Daya Manusia yakni Warga Negara yang dapat dimasukan dalam kelompok
Garda Bangsa, Tenaga Ahli dan Warga Lainnya, yang dapat ditugaskan untuk
mendukung kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat. Santri juga dapat
diberikan tugas menghadapi ancaman dan dapat direkrut menjadi anggota Komponen
Cadangan dengan menjalani latihan dasar kemiliteran sesuai persyaratan yang
ditetapkan.
Perlu digaris bawahi dalam kegiatan pembinaan Sumber Daya Manusia ini
merupakan salah satu bentuk penyiapan program komponen pendukung melalui
pelatihan bela Negara, bukan berarti semacam militerisasi, tapi, menanamkan jiwa
kedisiplinan, dan cinta tanah air, kedua hal inilah yang paling penting.
Ada Beberapa penekanan dari Dirjen Pothana Kemhan yang disampaikan
oleh Dir Komduk Ir Tristan Sumarjono M.M, diantaranya sebagai berikut :
• Pertama, laksanakan kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga terlihat
efektifitasnya untuk dapat dijadikan bahan evaluasi untuk kegiatan ke depan.
• Kedua, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya sehingga seluruh materi dan
kegiatan dapat diserap dan diikuti dengan baik
• Ketiga, ikuti dengan seksama seluruh penyampaian materi dengan sebaik-baiknya agar
dapat meningkatkan wawasan kita bersama
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN 53
UJI DINAMIK ROKET R-HAN 122B
Roket R-Han 122B merupakan
salah satu dari 7 (tujuh) program
prioritas nasional Kementerian
Pertahanan RI. Roket R-Han 122B
dikembangkan untuk mendukung
kemandirian dalam perancangan dan
pembuatan peralatan utama sistem
persenjataan, merupakan desain
lanjutan dari pengembangan roket
yang pernah dilakukan,
pengembangan difokuskan pada konsistensi performa roket R-Han 122B untuk
pembuatan table tembak dan sertifikasi.
Adapun tujuannya yaitu konsistensi terbang, memastikan titik jatuhan roket
dengan melakukan pengamatan trayektori secara visual pada saat roket diluncurkan
dan melakukan pemantauan dititik jatuhan untuk pembuatan tabel tembak.
Pelaksanaan Uji
Dinamik Roket R-Han 122B
di mulai pada tanggal 12 s.d.
15 Juni 2019 berlokasi di
Pantai Dampar komplek
Kabupaten Lumajang Jawa
Timur. Dalam kegiatan ini
diawali dengan penjelasan
mekanisme kegiatan uji oleh
Tim Konsorsium Roket R-
han 122B, kemudian
dilanjutkan pembacaan
sambutan Dirjen Pothan
Kemhan yang dibacakan oleh Sesditjen Pothan Kemhan Brigjen TNI Ariwibowo Teguh
Santoso, ST, M. Sc, adapun penekanan Dirjen Pothan Kemhan dalam sambutan
tersebut bahwa program
pengembangan dan keberhasilan
roket nasional menjadi momen
penting untuk jalan kemandirian
industri pertahanan dalam
memproduksi Roket R-Han 122B
untuk memenuhi kebutuhan
operasional TNI serta Kemnterian
Pertahanan akan terus mendorong
pemenuhan kebutuhan roket dari
dalam negeri.
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
54 MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN
Pelaksanaan Uji Dinamik Roket R-Han 122B dihadiri oleh para undangan antara lain :
Kemhan (perwakilan Ditjen Pothan Kemhan, perwakilan Itjen Kemhan, perwakilan Puslaik
Kemhan, perwakilan Balitbang Kemhan), TNI AD (Dislitbangaad dan perwakilan Pussen
Armed), TNI AL (perwakilan Dislitbangal, perwakilan Dislaikmatal, perwakilan Dissenlekal),
Tim Ahli Ditjen Pothan Kemhan, Pejabat daerah setempat (Muspika setempat) dan sebagai
unsur pelaksana oleh Tim Konsorsium ( PT. Pindad, Lapan, PT. DI dan PT. Dahana) dan Yon
Roket Pasmar 2 Korps Marinir TNI AL. (Red Bag Datin)
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN 55
SARASEHAN KEVETERANAN RI
Direktorat Veteran Ditjen
Pothan Kemhan, pada hari Rabu
tanggal 27 Februari 2019
melaksanakan kegiatan
Sarasehan Keveteranan Republik
Indonesia TA 2019 bertempat di
Golden Boutique Hotel Jakarta,
dengan menyongsong Tema “
Melalui Sarasehan Keveteranan
RI kita tingkatkan pelayanan dan
kesejahteraan Veteran RI serta
kita dukung perubahan regulasi
keveteranan RI”. Adapun Pokok
Bahasan dalam kegiatan kali ini meliputi : Optimalisasi pelayanan serta mekanisme
dan prosedur guna meningkatkan kesejahteraan Veteran RI. Perubahan regulasi
Keveteranan RI berkaitan dengan sejarah perjuangan guna menjaring para pejuang
yang belum tergabung dalam Keveteranan RI, khususnya Veteran Pembela Seroja,
perjuangannya yang dilakukan sampai tahun 1998. Dalam kegiatan Sarasehan
Keveteranan RI tahun ini, LVRI
memberikan tanda penghargaan berupa
“ Bintang Penghargaan Veteran” kepada
Menhan RI Jenderal (Purn) Ryamizad
Ryacudu atas dedikasinya di dalam
secara luas tentang Keveteranan dan
Tanda Kehormatan di sematkan secara
langsung oleh Ketua Umum DPP LVRI
Pusat oleh Bapak Letjen TNI (Purn) Rais
Abin, dalam Sambutan Menhan beliau
menyampaikan :
• Rasa terharu bangga atas diberikannya penganugerahan Bintang Penghargaan
Veteran tertinggi dan beliau akan selalau berkomitmen untuk menjaga dan
menguatkan jati diri, kehormatan dan menjadi LVRI.
• Seluruh anggota TNI dan Purnawirawan mengingatkan kepada akan hakekat jati
diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara Nasional serta prajurit,
oleh rakyat dan untuk rakyat.
• Ucapan rasa syukur atas kenaikan tunjangan Veteran sebesar 25% dari tunjangan
sebelumnya berdasarkan perpres No.31 Tahun 2018.
VOLUME 1 NO. 1, JUNI 2019
56 MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN
Adapun penekanan Menhan RI berupa :
1. Memberikan pemahaman tentang pengertian Veteran Republik Indonesia secara
konprenhensip dari seluruh referensi yang ada dan mendukung baik dari dalam
maupun luar negeri.
2. Pendalaman peran WNI yang terlibat dalam
peristiwa atau pertempuran untuk
menegakkan kedaulatan bangsa sebagai
suatu peristiwa keveteranan.
3. Pedoman Hirarki penyusunan peraturan
perundang-undangan sebagai payung
hukum sebagai langkah strategis untuk
merevisi Undang-Undang.
Turut hadir dalam kegiatan Sarasehan ini antara lain :
1. Bapak Try Sutrisno wakil presiden ke.6
2. Bapak Ryamizard Ryacudu Menhan RI
3. Bapak Kiki Syahnakri Ketua Pepabri
4. Letjen TNI Thamrin Marzuki Irjen Kemhan
5. Ibu Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan S, M.Si Dirjen Pothan Kemhan
6. Es.I dan II
7. Ketua LVRI Pusat dan daerah
8. Para Kababinminvetcaddam
Volume I No.1, Juni 2019
MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN KEMHAN RI
MEDIA INFORMASI DITJEN POTHAN KEMHAN RI
Top Related