BAHAN KULIAH I+II : PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN JALAN SI 415PEMBINAAN JALANI
PERATURAN PER-UU-AN PENYELENGGARAAN JALAN :JALAN :- UU No. 38, Tahun 2004, tentang Jalan- PP No. 34, Tahun 2006, tentang Jalan - PP No. 15, Tahun 2005, tentang Jalan TolTATA RUANG :- UU No. 26, Tahun 2007, tentang RTRWN PP No. 26, Tahun 2008, tentang RTRWN TRANSPORTASI :UU No. 22, Tahun 2009, tentang LLAJPeraturan Pemerintah No. . - Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS)
Dalam sistem transportasi makro, terdapat kaitan yang sangat erat antar unsur yang membentuknya, yaitu subsistem kegiatan, subsistem jaringan, subsistem pergerakan atau lalu lintas dan subsistem kelembagaan
Pendekatan Sistem Transportasi Makro
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada; permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel (UU 38/2004, Pasal 1., butir 4)
Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu-lintas umum (UU 38/2004, Pasal 1., butir 5).
Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri (UU 38/2004, Pasal 1., butir 6).
Jalan Tol jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang kepada penggunanya diwajibkan membayar tol (UU 38/2004, Pasal 1., butir 7).
PENGERTIAN / DEFINISI :
Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan (UU 38/2004, Pasal 1., butir 9).
Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan per-UU-an jalan (UU 38/2004, Pasal 1., butir 10).
Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan SDM, serta litbang jalan (UU 38/2004, Pasal 1., butir 11).
Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemograman dan pengganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan (UU 38/2004, Pasal 1., butir 12).
Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan (UU 38/2004, Pasal 1., butir 13).
PERAN JALAN :Jalan sebagai bagian Sistem Transportasi Nasional mempunyai peranan penting. Peran Jalan (UU 38/2004, Pasal 5) :Sebagai bagian prasarana transportasi : mempunyai peran penting dalam bidang Ekonomi, Sosbud, LH, Politik, Hankam, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;Sebagai prasarana distribusi barang dan jasa : merupakan uratnadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;Merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan : menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.
Bidang Ekonomi : Sebagai modal masyarakat , merupakan katalisator diantara proses produksi, pasar dan konsumen akhir. Bidang Sosial - Budaya :Membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi dan mencairkan sekat budaya.Bidang Lingkungan Hidup :Keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.Bidang Politik :Jalan menghubungkan dan mengikat antar daerah.Bidang Pertahanan dan Keamanan :Jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem HANKAM.
WEWENANG PENYELENGGARAAN JALAN :Penguasaan jalan umum ada pada NEGARA, yang memberi wewenang kepada pemerintah dan pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) untuk melaksanakan pengaturan penyelenggaraan jalan, yang bertujuan untuk mewujudkan :
Ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;Peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;Peran penyelenggaran jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;Pelayanan jalan yang ANDAL dan PRIMA serta berpihak kepada kepentingan masyarakat;Sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;Pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.
PENYELENGGARAAN JALAN Pengaturan : Perumusan kebijakan perenc. Penyusunan perenc. umum Penyusunan peraturan per-uu- an Pembinaan : Penyusunan pedoman dan standar teknis Pelayanan Pemberdayaan Penelitian dan pengembangan Pembangunan : Pemrograman & penganggaran Perenc teknik Pelaks. konstr. Pengoperasian Pemeliharaan Pengawasan : Tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan WEWENANG PENYELENGGARAAN JALAN :- Pemerintah : Jalan Nasional- Pemerintah Provinsi : Jalan Provinsi- Pemerintah Kabupaten : Jalan Kabupaten dan Jalan Desa- Pemerintah Kota : Jalan Kota
SISTEM JARINGAN JALAN :Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas :Jalan umum, danJalan khusus.
Jalan Umum dikelompokan menurut : Sistem; Fungsi; Status; dan Kelas.
1) Pengelompokan Jalan berdasarkan SISTEM :
Sistem jaringan jalan terdiri atas :Sistem Jaringan Jalan Primer;Sistem Jaringan Jalan Sekunder.
Sistem Jaringan Jalan Primer :Merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional.menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan bersifat menerus yang memberikan pelayanan lalu lintas tidak terputus walaupun masuk ke dalam kawasan perkotaan.Pusat-pusat kegiatan adalah kawasan perkotaan yang mempunyai jangkauan pelayanan nasional, wilayah, dan lokal.
Sistem jaringan jalan sekunder :Merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
Yang dimaksud dengan kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi.
SISTEMJARINGAN JALANPRIMER
SISTEM JARINGAN JALAN SEKUNDER
2) Pengelompokan Jalan berdasarkan FUNGSI :
Jalan mempunyai dua fungsi yang sangat berbeda, yaitu pergerakan menerus atau mobilitas dan akses ke tata guna lahan. Kedua fungsi tersebut adalah penting dan tidak ada perjalanan dibuat tanpa keduanya.
Pengelompokan jalan umum menurut fungsinya terbagi atas :Jalan Arteri;Jalan Kolektor;Jalan Lokal; danJalan Lingkungan.
FUNGSI JALAN (UU No. 38/2004, Pasal 8) : JALAN ARTERI :Jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya gunaJALAN KOLEKTOR :Jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. JALAN LOKAL :Jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.JALAN LINGKUNGAN :Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata - rata rendah
Sheet1
0Rasio Volume per Kapasitas1.0
Tingkat Pelayanan A
Tingkat Pelayanan B
Tingkat Pelayanan C
Tingkat Pelayanan D
Tingkat Pelayanan E
Tingkat Pelayanan F
Kecepatan Operasi
Sheet2
KETERANGAN(RTRWN)
IKOTA JENJANG IKOTA PKN
IIKOTA JENJANG IIKOTA PKW
IIIKOTA JENJANG IIIKOTA PKL
IVKOTA JENJANG DI BAWAHNYA
(PERSIL)
AP:ARTERI PRIMERPKN:PUSAT KEG. NASIONAL
KP:KOLEKTOR PRIMERPKW:PUSAT KEG. WILAYAH
LP:LOKAL PRIMERPKL:PUSAT KEG. LOKAL
I
II
I
III
III
IV
IV
I
AP
AP
KP
KP
KP
LP
LP
LP
AP
KP
JARPRIMER
PKN
JALAN ARTERIPRIMER(JAP)
JALAN ARTERI PRIMER(JAP)
JALAN ARTERIPRIMER(JAP)
PKW
PKW
PKN
JALAN KOLEKTOR PRIMER(JKP)
JALAN KOLEKTORPRIMER(JKP)
PKL
PKL
JALAN KOLEKTORPRIMER(JKP)
JALAN LOKALPRIMER(JLP)
JALAN LOKAL PRIMER(JLP)
PKDIBAWAHPKL
JALAN LOKAL PRIMER(JLP)
PERSIL
JALAN LOKAL PRIMER(JLP)
JALAN LOKAL PRIMER(JLP)
JALAN LOKAL PRIMER(JLP)
Sheet6
PKDIBAWAHPKL
PERSIL
PKL
PKN
PKW
PKN
PKL
JALAN ARTERIPRIMER(JAP)
PKW
JALAN ARTERIPRIMER(JAP)
JALAN KOLEKTORPRIMER(JKP)
JALAN KOLEKTOR PRIMER(JKP)
JALAN LOKALPRIMER(JLP)
JALAN KOLEKTORPRIMER(JKP)
JALAN LOKAL PRIMER(JLP)
JALAN LOKAL PRIMER(JLP)
JALAN ARTERI PRIMER(JAP)
JALAN LOKALPRIMER(JLP)
JALANLOKALPRIMER(JLP)
JALANLOKALPRIMER(JLP)
JARSEK
Gambar 2.3 Sistem Jaringan Jalan Sekunder
JALAN KOLEKTORSEKUNDER(JKS)
JALAN ARTERI SEKUNDER(JAS)
JALAN ARTERI SEKUNDER(JAS)
Perumahan
JALAN LOKAL SEKUNDER (JLS)
JALAN KOLEKTOR SEKUNDER (JKS)
F2.3KawasanSekunderIII
Perumahan
F2.2KawasanSekunderII
F2.1KawasanSekunderI
F2.1KawasanSekunderI
F1KawasanPrimer
JALAN ARTERISEKUNDER(JAS)
JALAN ARTERISEKUNDER(JAS)
JALAN ARTERISEKUNDER(JAS)
F2.2KawasanSekunderII
F2.3KawasanSekunderIII
JALAN LOKAL SEKUNDER (JLS)
JALAN LOKAL SEKUNDER (JLS)
JALAN LOKAL SEKUNDER (JLS)
JALAN LOKAL SEKUNDER (JLS)
Sheet3
100%
Mobilitas
Arteri
Kolektor
Lokal
Akses ke Tata Guna Lahan
T
L
100 %
Clearly servetraffic movement
Intermediate roads having a theoretical'balance" between traffic and land service
Clearly serve.
.only for land service
Serves only for network function
% TRAFFICFUNCTION
% LAND SERVICE
Arterial
Distributor/Collectors
Local Streets
No Networkfunction
No Acces
ROAD TYPE
Sheet4
010.00
19.51
28.90
38.26
47.62
56.99
66.40
75.83
85.30
94.81
104.35
113.92
123.53
133.17
142.85
152.55
162.28
172.03
181.81
191.61
201.43
211.27
221.13
3.57.9355440835
47.617209553
66.3986143072
85.3026106763
123.5320337629
162.2795039093
Sheet4
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
IRI (m/km = mm/m)
RCI
Correlation for IndonesiaRCI = 10*Exp(-0,0501*IRI1.220826)
IRI4681216
RCI7.66.45.33.52.3
Sheet5
KONDISI JALAN DAN KEMANTAPAN JALAN
DITINJAU DARI IRI DAN RCI UNTUK MASING-MASING STATUSJALAN
IRIRCILHRIRIRCILHR
(m/km)Jalan KabupatenKONDISIJalan Nasional dan PropinsiKONDISI(m/km)Jalan KabupatenKondisiJalan Nas. dan Prop.Kondisi
< 1.0001.000 - 3.0003.000 - 10.000> 10.000< 1.0001.000 - 3.0003.000 - 10.000> 10.000
110110
29BaikMMBaik29BaikMMBaik
3.58MMRCI = 83.58MMRCI = 8
57RCI = 757RCI = 7
6.56RCI=66.56RCI=6
8.558.55
114114
143143
172TM s.d KRTM s.d KRTM s.d KRTM s.d KR172TM s.d KRTM s.d KRTM s.d KRTM s.d KR
201201
CATATAN :
M = Mantap ; TM = Tidak Mantap ; KR = Kritis
CATATAN :Nilai RCI dari 1 s.d 10
M = Mantap ; TM = Tidak Mantap ; KR = KritisSumber : Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah (2001)
Nilai RCI dari 1 s.d 10
RCI = 3
RCI = 3,5
RCI = 4,5
RCI = 5,5
RCI = 4
RCI = 6,5
SEDANG
R. RINGAN
R. BERAT
R. BERAT
R. RINGAN
SEDANG
RCI = 3
RCI = 3,5
RCI = 4,5
RCI = 5,5
RCI = 4
RCI = 6,5
SEDANG
R. RINGAN
R. BERAT
R. BERAT
R. RINGAN
SEDANG
RCI = 6
RCI = 6,5
TM s.d KR
TM s.d KR
TM s.d KR
TM s.d KR
3) Pengelompokan Jalan berdasarkan STATUS :
Jalan umum menurut menurut statusnya dikelompokan kedalam :Jalan Nasional;Jalan Provinsi;Jalan Kabupaten;Jalan Kota; danJalan Desa.JALAN NASIONAL :Merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang meng hubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
JALAN PROVINSI :Jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/ kota dan jalan strategis provinsi.
JALAN KABUPATEN :Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal (PKL), antar PKL, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.
JALAN KOTA :Jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan pu- sat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubung kan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
JALAN DESA :Jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
DIAGRAM FUNGSI DAN STATUS JARINGAN JALAN ( UU-38 / 2004 + PP-15/2005 + PP-34/2006)FUNGSISTATUS SistemJaringan
JalanPRIMER
Arteri Kolektor-1SK Menteri PUJalan NASIONAL (termasuk Jalan TOL)Kolektor-2 Kolektor-3Jalan PROVINSISK GubernurSK GubernurKolektor- 4 Lokal LingkunganArteri Kolektor Lokal LingkunganSistem Jaringan Jalan SEKUNDERSK BupatiSK WalikotaJalan KOTAJalan KABUPATEN dan Jalan DESASK Menteri PUCatatan : - Fungsi Jalan Penetapan secara berkala dilakukan paling singkat 5 (lima) tahun. - Status Jalan Penetapan secara berkala dilakukan paling singkat 5 (lima) tahun.
4) Pengelompokan Jalan berdasarkan KELAS :
Untuk pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu-lintas, jalan dibagi dalam beberapa kelas jalan;
Pembagian kelas jalan diatus sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an di bidang lalu-lintas dan angkutan jalan (UU Nomor : 22 Tahun 2009 tentang LLAJ);
Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokan atas :Jalan Bebas Hambatan;Jalan Raya;Jalan Sedang; danJalan Kecil.
JALAN BEBAS HAMBATAN (FREEWAY) : Jalan umum untuk lalu lintas menerus yang memberikan pelayanan menerus/tidak terputus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh, dan tanpa adanya persimpangan sebidang, serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah dan dilengkapi dengan median.
JALAN RAYA (HIGHWAY) :Jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah.
JALAN SEDANG (ROAD) :Jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar paling sedikit 7 (tujuh) meter.
JALAN KECIL (STREET) :Jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar paling sedikit 5,5 (lima setengah) meter.Spesifikasi Jalan Berdasarkan Kelasnya (Penjelasan UU 38/2004, Pasal 10)
Lebar Minimum Ruang Milik Jalan (RUMIJA) pada Jalan Bebas Hambatan (Freeway)0,52,5223,53,53,53,53,0222,530 meterMarginal stripMarginal strip0,5CL
Lebar Minimum Ruang Milik Jalan (RUMIJA) pada Jalan Raya (Highway)
0,251,01,523,53,53,53,52,01,521,025 meterMarginal stripMarginal strip0,25CL
Lebar Minimum Ruang Milik Jalan (RUMIJA) pada Jalan Sedang (Road)
0,523,53,51,5215 meterMarginal stripMarginal strip1,50,5CL
Lebar Minimum Ruang Milik Jalan (RUMIJA) pada Jalan Kecil (Street)
22,752,751,5211,0 meter1,5CL
KELAS JALAN BERDASARKAN FUNGSI DAN INTENSITAS L-L, DAYA DUKUNG MST, DAN DIMENSI KENDARAAN (UU NO. 22/2009)Kelas jalan dibagi ke dalam kelas I, kelas II, kelas III, dan kelas khusus sebagai berikut :
KELAS IKELAS IIKELAS IIIKELAS KHUSUSFUNGSI JALANArteri dan kolektorArteri, Kolektor, Lokal, LingkunganArteri, Kolektor, Lokal, LingkunganARTERIDIMENSI / LBR. KEND 2,50 M 2,50 M2,10 M> 2,50 MDIMENSI / PJG. KEND. 18,0 M 12,0 M 9,0 M> 18,0 MDIMENSI / TINGGI KEND. 4,20 M 4,20 M 3,50 M 4,20 MMST10 Ton8 Ton8 Ton> 8 Ton
RESUME PENGELOMPOKAN JALAN
JALAN
J A L A N K H U S U SJALAN NON TOL(PP 34 TAHUN 2006 : JALAN)JLN. TOL(PP 15 / 2005)JALAN UMUM (UU 38/2004 : JALAN)SISTEM JARINGANFUNGSI JALANARTERIPRIMERLOKALPRIMERSTATUS JALANJALANNASIONALJALANPROV.JALANKAB / KOTA / DESAKELAS JALAN (UU 22/2009 TTG LLAJ) : I, II, III, dan Jalan KhususKELAS JALAN (UU 38/ 2004 : JALAN ) = BEBAS HAMBATAN, JALAN RAYA, JALAN SEDANG, JALAN KECIL
KOLEKTOR PRIMERK-1K-2K-3K
SISTEM JARINGAN JALAN PRIMER
SISTEM JAR. JALAN SEKUNDER
BAGIAN-BAGIAN JALAN (UU 38/2004, Pasal 11) :Ruang Manfaat Jalan : ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan.Ruang Milik Jalan : RUMAJA + sejalur tanah tertenti s.d tanda batas ruang.Ruang Pengawasan Jalan : ruang tertentu di luar RUMIJA yang penggunaannya diawasi oleh Penyelenggara Jalan.
Pelayanan yang andalYaitu pelayanan yang memenuhi SPM, meliputi aspek :Aksesibilitas (kemudahan pencapaian);Mobilitas;Kondisi jalan;Keselamatan;Waktu tempuh rata-rata.
Pelayanan prima : selalu memberikan pelayanan yang optimal.
Sistem Transportasi TerpaduYaitu sistem yang memberikan sinergi fungsi dan lokasi yang optimal dengan prasarana dan moda transportasi lain, sehingga meningkatkan efisiensi transportasi.
BEBERAPA ISTILAH :
Angkutan Utama Yaitu angkutan bernilai eknomis tinggi dan volume besar.
Angkutan PengumpulYaitu angkutan antara yang bersifat :Mengumpulkan angkutan setempat, untuk diteruskan ke angkutan utama;Membagi dari angkutan utama, untuk diteruskan ke angkutan setempat;
Angkutan Setempat Yaitu angkutan yang melayani kebutuhan masyarakat setempat, dengan ciri :Perjalanan jarak dekat;Kecepatan rendah;Frekwensi ulang alik yang tinggi.
Jalan Strategis Nasional Yaitu jalan yang melayani kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis :Berperan membina kesatuan dan keutuhan nasional;Melayani daerah-daerah rawan;Bagian dari jalan Lintas Regional/Internasional;Melayani kepentingan perbatasan antar negara;Dalam rangka Hankam.
Jalan Strategis Provinsi Yaitu jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan :Untuk membangkitkan ekonomi regional (lingkup provinsi);Kesejahteraan dan keamanan regional (lingkup provinsi);
Jalan Kolektor 1 Adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan antar Ibukota Provinsi;
Jalan Kolektor 2Adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan Ibukota Provinsi dengan Ibukota Kabupaten/Kota;
Jalan Kolektor 3 Adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan antar Ibukota Kabupaten/Kota, dan jalan strategis provinsi;
*
Top Related