PASCA SARJANA UNDANA
TAHUN AJARAN 2012/2013
TUGAS ILMU
LINGKUNGAN
KEPEDULIAN GLOBAL
TERHADAP
LINGKUNGAN
Oleh Kelompok II
MERY RAMBU
TRI UMARYADI WIBOWO
P. PITERIO TAMBUNAN
PASCA SARJANA UNDANA
TAHUN AJARAN 2012/2013
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas
berkah Nya kami dapat menyelesaikan pembuatan makalah tentang KEPEDULIAN
GLOBAL TERHADAP LINGKUNGAN, makalah ini mencoba mengulas secara garis
waktu (TimeLine) mulai dari tahun 1962 ketika ahli biologi Amerika Rachel Carson
menulis buku yang di beri judul Silent Spring hingga tahun 2002 ketika di adakan
World Summit on Sustainable Development (WSSD) dengan tema Economy,
Environment, and Society yang diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan.
Secara garis besar terlihat dar waktu ke waktu perhatian negara-negara di dunia
semakin tinggi terhadap masa depan bumi kita yang hanya satu ini, semua ini di
dorong akan kesadaran yang sama terhadap apa yang sekarang menjadi keprihatinan
bersama tentang ada nya masalah-masalah lingkungan yang di sebabkan oleh
pembangunan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam oleh tiap-tiap negara untuk
meningkatkan kesejahteraan warga nya
Kami berusaha agar makalah ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang
membutuhkan referensi tentang kepedulian negara-negara di dunia terhadap
permasalahan lingkungan, dan kami juga menyadari makalah ini masih jauh dari
sempurna sehingga koreksi dan saran yang membangun demi kesempurnaan makalah
ini sangat kami harapkan
Kupang, November 2012
Tim Penyusun
ii
DAFTAR ISI
HAL
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Penulisan 2
1.4 Metologi Penulisan 3
BAB II Pembahasan
2.1 Peranan Global terhadap keberlanjutan Lingkungan 4
2.1.1 Silent Spring 4
2.1.2 Hari Bumi 5
2.1.3 Konferensi Stockholm,Swedia, 5-16 Juni 1972 5
2.1.4 Konferensi Nairobi, Kenya 8
2.1.5 Konferensi Rio De Jeinero, Brasil, 3 – 14 Juni 1992 8
2.1.6 Piagam Bumi 18
2.1.7 Konferensi Johannesburg,Afrika Selatan, 26 Agustus – 4 September 2002 20
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan 26
3.2 Saran 26
DAFTAR PUSTAKA
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dunia kini berada dalam kondisi yang menguatirkan, kerusakan lingkungan, ledakan
penduduk, dan pembangunan yang semakin menguras sumber daya alam hingga menciptakan
degradasi terhadap lingkungan. Manusia masih bersifat Egosentris dalam membangun negaranya
sehingga tidak peduli akan dampak kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktifitas
pembangunan yang di lakukan nya. Kerusakan lingkungan yang terjadi mempunyai dampak yang
akan mempengaruhi seluruh umat manusia secara global tanpa memandang wilayah tertentu, batas
negara maupun ras.(Salim,2010)
Sejak Revolusi Industri periode antara tahun 1750-1850 telah terjadinya perubahan secara
besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta
memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Manusia
terus melakukan inovasi dan penemuan-penemuan mesin baru dan teknologi baru dalam bidang
pertanian,perikanan, transportasi, kesehatan dan manufaktur.
Dengan mesin dan teknologi manusia semakin mengekploitasi sumber daya alam yang
bertujuan mengejar pembangunan ekonomi negara nya. Pembangunan ekonomi negara maju dan
negara berkembang dalam tiga dasawarsa ini terus meningkat di sertai dengan pertumbuhan jumlah
penduduk yang mengikuti nya(Brown,1982).
2
Pertambahan penduduk yang besar telah memaksa setiap negara untuk semakin giat
mengekploitasi sumber daya alam nya, semua itu untuk memenuhi kebutuhan penduduk nya.
Akibat dari eksploitasi yang berlebihan telah mengakibatkan alam tidak mampu untuk memulihkan
diri secara cepat yang berakibat pada penyusutan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan.
Pencemaran yang di akibatkan oleh pembangunan setiap negara-negara di dunia telah
terakumulasi menjadi masalah global seperti pemanasan global, perubahan iklim, penipisan lapisan
ozon dan kehilangan keragaman hayati yang pada akhirnya memaksa setiap negara baik negara
berkembang dan negara maju untuk duduk bersama membicarakan bagaimana tetap
mempertahankan pembangunan dengan tidak menghancurkan lingkungan sehingga terjadi
pembangunan berkelanjutan.
1.2 Rumusan masalah
Dari uraian diatas dari berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh manusia untuk
mengexploitasi sumber daya alam agar segala kebutuhannya terpenuhi seiring dengan
meningkatnya populasi manusia maka rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini
bagaimana peran dan kepedulian global untuk menindaklanjuti keberlanjutan ketersediaan sumber
daya alam agar proses pembangunan dapat tetap berjalan dengan tetap memelihara kualitas
lingkungan yang berpegang padan prinsip berkelanjutan.
1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengkaji tentang peranan global untuk
mengatasi berbagai permasalahan menyangkut lingkungan, dan sebagai Tugas mata kuliah Ilmu
Lingkungan.
3
1.4 Metologi Penulisan
Penulisan makalah ini berdasarkan studi pustaka yang berkaitan dengan peranan global untuk
mengatasi berbagai permasalahan menyangkut lingkungan.
4
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Peranan Global terhadap keberlanjutan Lingkungan
Di Eropa, ketika era Revolusi Industri mengeliat telah memunculkan pencemaran lingkungan
modern seperti umumnya dipahami saat ini. Munculnya pabrik-pabrik besar dan konsumsi dalam
jumlah besar dari batubara dan bahan bakar fosil lainnya memunculkan dampak yang belum pernah
terjadi sebelumnya. polusi udara dan pembuangan kimia dalam volume besar oleh industri
ditambah lagi dengan pertumbuhan sampah rumah tangga yang tidak di atasi lagi. sejak itu
kepedulian terhadap lingkungan mulai tumbuh yang merupakan reaksi terhadap industrialisasi ,
pertumbuhan kota-kota, dan memburuknya udara,tanah dan air .
2.1.1 Silent Spring
Pada tahun 1962, seorang ahli biologi Amerika Rachel Carson menulis buku yang di beri
judul Silent Spring. Buku yang berisikan tentang dampak lingkungan dari sembarangan
penyemprotan DDT di Amerika Serikat dan mempertanyakan tentang melepaskan sejumlah besar
bahan kimia ke lingkungan tanpa sepenuhnya memahami efeknya terhadap ekologi atau kesehatan
manusia.
Buku ini menunjukkan bahwa pestisida DDT dan lainnya dapat menyebabkan kanker dan
bahwa penggunaan berlebih dalam pertanian dapat mengancam bagi satwa liar, terutama burung.
Warisan buku tersebut menghasilkan kesadaran yang jauh lebih besar dari masalah lingkungan dan
mempengaruhi orang dalam pandangannya terhadap lingkungan sehingga menyebabkan berdiri nya
5
United States Environmental Protection pada tahun 1970 yang kemudian melarang pertanian
menggunakan DDT di Amerika Serikat pada tahun 1972.
2.1.2 Hari Bumi
Di Amerika tepat nya pada tanggal 22 April 1970 di peringati untuk pertama kali nya Hari
Bumi bertepatan dengan bulan musim semi di belahan bumi utara, Hari bumi ini digagas pertama
kali oleh Gaylord Nelson, seorang senator Amerika Serikat dari Wisconsin yang juga pengajar
lingkungan hidup. Ide Hari Bumi ini dia cetuskan pertama kali pada saat pidatonya di Seatlle tahun
1969 tentang desakan untuk memasukkan isu-isu tentang lingkungan hidup, dalam kurikulum
resmi perguruan tinggi. PBB sendiri memilih tanggal 20 Maret saat di mana matahari tepat diatas
khatulistiwa sebagai peringatan Hari Bumi. Ini mengacu pada ide “hari bagi orang-orang Bumi”
yang dicetuskan aktivis perdamaian John McConnell. Hari yang lebih dikenal sebagai “Hari Bumi
Equinoks” ini diperingati PBB setiap tahunnya sejak 21 Maret 1971. Namun PBB juga mengakui
tanggal 22 April sebagai hari bumi yang dilaksanakan secara global. PBB secara resmi
merayakannya 22 April sebagai “International Mother Earth Day“.
2.1.3 Konfrensi Stockholm, Swedia, 5-16 Juni 1972
Pada tanggal 5 juni 1972 untuk pertama kali nya PBB menyelenggarakan Konferensi tentang
Lingkungan Hidup Manusia, di Stockholm. ini adalah peristiwa penting, dan menghasilkan
deklarasi akhir berisi 19 prinsip yang mewakili suatu manifesto lingkungan untuk dunia. Dalam
menangani kebutuhan "untuk menginspirasi dan membimbing orang-orang di dunia dalam
pelestarian dan peningkatan lingkungan manusia", itu meletakkan dasar bagi agenda lingkungan
baru dari sistem PBB.
6
Pertemuan ini di latarbelakangi oleh usulan The United Nations Economic and Social Council
( ECOSOC ) pada tahun 1968 tentang suatu konferensi PBB yang khusus membahas pada interaksi
manusia dengan lingkungan. ECOSOC mengesahkan resolusi 1.346 pendukung akan ide tersebut.
Resolusi Majelis Umum 2.398 pada tahun 1969 juga memutuskan untuk mengadakan sebuah
konferensi pada tahun 1972 dan mandat satu set laporan dari Sekjen PBB menyarankan agar fokus
konferensi "merangsang dan memberikan pedoman kepada pemerintah nasional dan organisasi-
organisasi internasional menghadapi isu-isu lingkungan.
Pertemuan menyepakati Deklarasi yang berisi 26 prinsip mengenai lingkungan dan
pembangunan, Rencana Aksi dengan 109 rekomendasi, sebuah dan Resolusi. Prinsip Deklarasi
Stockholm:
1. Hak asasi manusia harus menegaskan, apartheid dan kolonialisme dikutuk.
2. Sumber daya alam harus dijaga
3. Kapasitas bumi untuk menghasilkan sumber daya terbarukan harus dipertahankan
4. Wildlife harus dijaga
5. Sumber daya tak terbarukan harus dibagi dan tidak habis
6. Polusi tidak boleh melebihi kapasitas lingkungan untuk membersihkan dirinya sendiri
7. Merusak kelautan pencemaran harus dicegah
8. Pengembangan diperlukan untuk memperbaiki lingkungan
9. Negara-negara berkembang karena membutuhkan bantuan
10. Negara-negara berkembang membutuhkan harga yang wajar untuk ekspor untuk melaksanakan
pengelolaan lingkungan
11. Kebijakan lingkungan tidak harus menghambat perkembangan
12. Negara-negara berkembang membutuhkan uang untuk mengembangkan perlindungan
lingkungan
13. Perencanaan pembangunan yang terintegrasi diperlukan
14. Perencanaan rasional harus menyelesaikan konflik antara lingkungan dan pembangunan
7
15. Pemukiman manusia harus direncanakan untuk menghilangkan masalah-masalah lingkungan
16. Pemerintah harus merencanakan kebijakan mereka sendiri populasi yang sesuai
17. Lembaga nasional harus merencanakan pengembangan sumber daya alam Negara
18. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus digunakan untuk memperbaiki lingkungan
19. Pendidikan lingkungan sangat penting
20. Penelitian lingkungan harus dipromosikan, khususnya di negara-negara berkembang
21. Negara dapat memanfaatkan sumber daya mereka seperti yang mereka inginkan, tetapi tidak
oleh membahayakan orang lain
22. Kompensasi adalah karena negara sehingga terancam
23. Setiap negara harus menetapkan standar sendiri
24. Harus ada kerjasama mengenai isu-isu internasional
25. Organisasi internasional harus membantu untuk meningkatkan lingkungan
26. Senjata pemusnah massal harus dihilangkan
Untuk melaksanakan deklarasi Stockholm tersebut akhir desember 1972 didirikan komisi
khusus PBB untuk Program Pembanguanan Lingkungan (UNEP) dan untuk menghadapi dasawarsa
pembangunan dunia II (1972 – 1982) diadakan kegiatan berupa (Hardjasoemantri, 1995 ; 43). :
a. Creation of the convention on international Trade in Endangered Species of Will Fauna and
Flora (CITES) Washington 1974.
b. Pada tahun 1975 diadakan Convention on Wetlands of International Importence especially as
Waterfowe Habitat (Ramsar) came into force.
c. 1977. (Firat Intergovermental Converence on Environmental Education, Tbilis, USSR).
d. 1980. A Peaceful Revolution Publication of the World Conversation Strategy (INCN), WWF,
UNEP in Collaboration with UNESCO and FAO)
Kemajuan lebih lanjut diperoleh dengan diadakannya Hoc Meeting of Senior Government
Officials Expert in Environmental Law di Manlevedeo, Uruguay, pada tanggal 28 Oktober sampai
8
dengan 6 Nopember 1981. Dan baru pertama kalinya diadakan pertemuan Internasional tentang
hukum lingkungan (Hardjasoemantri, 1999 ; 12).
2.1.4 Konfrensi Nairobi, Kenya
Pada tahun 1982, PBB menyelenggarakan Konferensi mengenai lingkungan hidup di
Nairobi,Kenya. Dalam Konferensi ini diusulkan mengenai pembentukan suatu komisi yang
bertujuan untuk melakukan suatu kajian tentang arah pembangunan dunia, Di tahun 1983 Sekretaris
Jenderal PBB memanggil Dr Gro Harlem Brundtland yang seorang dokter, master kesehatan
masyarakat dan mantan Perdana Menteri Norwegia, untuk membentuk suatu Komisi Dunia untuk
Lingkungan dan Pembangunan. Akhirnya terbentuklah WCED (World Commision on Environment
and Development) . komisi ini bekerja sejak tahun 1984-1987 dengan tugas mengkaji kaitan
lingkungan dengan pembangunan. dan pada bulan April 1987 komisi ini kemudian membuat
laporan yang di beri judul “ Our Common Furture” yang lebih di kenal dengan Laporan Brundtland
(The Brundtland Report) yang membawa konsep tentang pembangunan berkelanjutan (Sustainable
Development) ke dalam wacana publik.
Konsep Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai suatu upaya yang mendorong
tercapainya kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk
memenuhi kebutuhannya. Konsep ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi tanpa
mengorbankan standar lingkungan yang tinggi. Konsep pembangunan berkelanjutan yang hingga
saat ini terus berkembang mengikuti dinamika perubahan.
2.1.5 Konfrensi Rio De Jeinero, Brasil, 3 Juni s/d 14 Juni 1992
Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 3 Juni 1997 mengadakan Konfrensi tentang
Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) yang di kenal dengan KTT Bumi. sekitar 106 kepala
9
negara atau kepala pemerintahannya. Disertai pula dengan kehadiran 35.000 perwakilan dari
organisasi non-pemerintah dan 17.000 orang lainnya pada kegiatan paralel organisasi non-
pemerintah Forum Global yang memiliki status konsultatif.(Brown, 1995)
Tujuan KTT ini adalah untuk menciptakan kemitraan global baru untuk memelihara
lingkungan bumi agar tetap dapat mendukung kemakmuran dan kesejahteraan manusia makin
meningkat. Selama KTT isu-isu yang dibahas adalah:
1. Pengawasan sistematis pada pola produksi, khususnya pada produksi komponen beracun
seperti timbal dalam bensin atau limbah radioaktif.
2. Sumber-sumber energi alternatif yang menggantikan penggunaan bahan bakar fosil yang
terkait dengan perubahan iklim global.
3. Ketergantungan baru pada sistem transportasi publik untuk mengurangi emisi gas buang
kendaraan, kemacetan di kota-kota dan masalah kesehatan yang disebabkan oleh polusi udara
dan asap.
4. Kelangkaan air
Konferensi Rio kemudian menyepakati bahwa konsep pembangunan berkelanjutan
merupakan tujuan dari setiap manusia. Bagaimanapun, menyatukan dan menyeimbangkan perhatian
di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan membutuhkan cara pandang baru. Baik mengenai
bagaimana kita menghasilkan dan memakai sumberdaya, bagaimana kita hidup, bagaimana kits
bekerja, bagaimana kita bergaul dengan orang lain, atau bagaimana cara kita membuat keputusan.
Konsep ini menjadi perdebatan panjang, baik dikalangan pemerintahan, juga antara pemerintah dan
masyarakatnya tentang bagaimana mencapai keberlanjutan tersebut. Konferensi Rio de Janeiro
menghasilkan lima dokumen, yaitu :
10
1. Deklarasi Rio de Janeiro ,
Deklarasi mengenai Lingkungan Hidup dan Pembangunan (The Rio de Janeiro Declaration on
Environment and Development ) juga dikenal dengan “Earth Chapter” terdiri atas 27 prinsip
yang memacu dan memprakarsai kerja sama internasional, perlunya pembangunan dilanjutkan
dengan prinsip perlindungan lingkungan, dan perlu adanya analisis mengenai dampak
lingkungan. Deklarasi ini juga mengakui pentingnya peran serta masyarakat yang tidak hanya
dikonsultasi mengenai rencana pembangunan, tetapi juga ikut serta dalam pengambilan
keputusan, serta aktif dalam proses pelaksanaan dan ikut menikmati hasil pembangunan itu.
Berikut ini adalah Prinsip Pembangunan Berkelanjutan pilihan dari Deklarasi Rio
(UNCED,1992 dalam Mitchel Bruce,dkk,2007) :
a) Manusia menjadi pusat perhatian dari pembangunan berkelanjutan. Mereka hidup secara
sehat dan produktif, selaras dengan alam.
b) Negara mempunyai, dalam hubungannya dengan the Charter of the United Nations dan
prinsip hukum internasional, hak penguasa untuk mengeksploitasi sumberdaya mereka
yang sesuai dengan kebijakan lingkungan dan pembangunan mereka……….
c) Hak untuk melakukan pembangunan harus diisi guna memenuhi kebutuhan pembangunan
dan lingkungan yang sama dari generasi sekarang dan yang akan datang.
d) Dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan seharusnya
menjadi bagian yang integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dianggap sebagai
bagian terpisah dari proses tersebut.
e) Semua nagara dan masyarakat harus bekerja sama memerangi kemiskinan yang merupakan
f) Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih
baik, negara harus menurunkan atau mengurangi pola konsumsi dan produksi, serta
11
mempromosikan kebijakan demografi yang sesuai.
g) Negara harus memperkuat kapasitas yang dimiliki untuk pembangunan berlanjut melalui
peningkatan pemahaman secara keilmuan dengan pertukaran ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta dengan meningkatkan pembangunan, adaptasi, alih teknologi, termasuk
teknologi baru dan inovasi teknologi.
h) Penanganan terbaik isu-isu lingkungan adalah dengan partisipasi seluruh masyarakat yang
tanggap terhadap lingkungan dari berbagai tingkatan. Di tingkat nasional, masing-masing
individu harus mempunyai akses terhadap informasi tentang lingkungan, termasuk
informasi tentang material dan kegiatan berbahaya dalam lingkungan masyarakat, serta
kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus
memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk tanggap dan partisipasi melalui pembuatan
informasi yang dapat diketahui secara luas.
i) Dalam rangka mempertahankan lingkungan, pendekatan pencegahan harus diterapkan
secara menyeluruh oleh negara sesuai dengan kemampuannya. Apabila terdapat ancaman
serius atau kerusakan yang tak dapat dipulihkan, kekurangan ilmu pengetahuan seharusnya
tidak dipakai sebagai alasan penundaan pengukuran biaya untuk mencegah penurunan
kualitas lingkungan.
j) Penilaian dampak lingkungan sebagai instrument nasional harus dilakukan untuk kegiatan-
kegiatan yang diusulkan, yang mungkin mempunysai dampak langsung terhadap lingkungan
yang memerlukan keputusan di tingkat nasional.
k) Wanita mempunyai peran penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan.
Partisipasi penuh mereka perlu untuk mencapai pembangunan berlanjut.
l) Penduduk asli dan setempat mempunyai peran penting dalam pengelolaan dan
12
pembangunan lingkungan karena pemahaman dan pengetahuan tradisional mereka. Negara
harus mengenal dan mendorong sepenuhnya identitas, budaya dan keinginan mereka serta
menguatkan partisipasi mereka secara efektif dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.
2. Konvensi Perubahan Iklim /“The Framework Convention on Climate Change (FCCC)” Yang
memuat kesediaan negara-negara maju untuk membatasi emisi gas rumah kaca dan melaporkan
secara terbuka mengenai kemajuan yang diperolehnya dalam hubungan tersebut. Negara-
negara maju juga sepakat untuk membantu negara-negara berkembang dengan sumber daya
dan teknologi dalam upaya negara-negara berkembang untuk memenuhi kewajiban
sebagaimana tercantum dalam konvensi. Kesepakatan Hukum yang telah mengikat telah
ditandatangani oleh 152 pemerintah pada saat konferensi berlangsung. Tujuan pokok
Konvensi ini adalah “ Stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang
telah mencegah terjadinya intervensi yang membahayakan oleh manusia terhadap sistem iklim,
yang mengharuskan pengurangan sumber emisi gas seperti CO2, emisi pabrik, transportasi dan
penggunaan energy fosil pada umumnya”. Dalam Pasal 3 Konvensi dicantumkan prinsip-
prinsip sebagai berikut :
a) Para pihak harus melindungi sistem iklim untuk kepentingan kehidupan generasi kini dan
yang akan datang, atas dasar keadilan dan sesuai dengan tanggung jawab bersama yang
berbeda-beda dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sesuai dengan itu, pihak
negara maju harus mengambil peranan penting dalam menanggulangi perubahan iklim dan
kerugian yang diakibatkan.
b) Kebutuhan tertentu dan keadaan khusus dari pihak negara berkembang, terutama yang
rawan terhadap akibat perubahan iklim yang merugikan, dan bagi para pihak, teutama pihak
negara berkembang yang harus memikul ketidak seimbangan atau beban tidak wajar
13
berdasarkan konvensi ini, harus diberikan pertimbangan penuh.
c) Para pihak harus mengambil tindakan pencegahan untuk mengantisipasi, mencegah atau
mengurangi penyebab dari perubahan iklim dan meringankan akibat yang merugikan.
Apabila ada ancaman serius atau kerusakan yang tidak dapat dipuilihkan, ketiadaan
kepastian ilmiah yang lengkap tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda tindakan
demikian itu, dengan pertimbangan bahwa kebijaksanaan dan tindakan yang berkaitan
dengan perubahan iklim harus berdasarkan efektifitas biaya untuk terjaminnya manfaat
secara global berdasarkan biaya serendah mungkin. Untuk mencapai ini, kebijaksanaan dan
tindakan demikian harus mempertimbangkan konteks sosio-ekonomi yang berbeda, harus
komprehensif, mencakup semua sumber yang relevan, bak cuci dan tempat penyimpan gas
rumah kaca serta penyesuaian dan mencakup semua sector ekonomi. Upaya-upaya untuk
menghadapi perubahan iklim dapat dilakukan secara kerjasama dengan berbagai pihak yang
berkepentingan.
d) Semua pihak mempunyai hak untuk dan harus memajukan pembangunan berkelanjutan.
Kebijaksanaan dan tindakan untuk melindungi sistem iklim terhadap perubahan akibat
campur tangan manusia harus memadai bagi keadaan khusus setiap pihak dan harus
diintegrasikan dengan program pembangunan nasional, dengan memperhityngkan bahwa
pembangunan ekonomi adalah essensial bagi dilakukannya tindakan-tindakan untuk
menghadapi perubahan iklim.
e) Semua pihak harus bekerjasama untuk mengembangkan sistem ekonomi internasional yang
menunjang dan bersifat terbuka menuju pada pwertumbuhan ekonomi dan permbangunan
bagi semua pihak, khususnya pihak negara berkembang, sehingga memungkinkan mereka
untuk secara lebih baik menghadapi perubahan iklim. Tindakan yang harus dilakukan untuk
14
menanggulangi perubahan iklim, termasuk tindakan unilateral, tidak boleh menjadi sarana
bagi diskriminasi sewenang-wenang dan tidak bertanggungjawab atau pembatasan
perdagangan internasional yang terselubung.
3. Konvensi Keanekaragaman Hayati / “The Convention on Biological Diversity “
Konvensi mengenai landasan untuk kerjasama internasional dalam rangka konservasi spesies
dan habitat. Kesepakatan Hukum yang mengikat telah ditandatangani sejauh ini oleh 168
Negara. Menguraikan langkah-langkah kedepan dalam pelestarian keragaman hayati dan
pemanfaatan berkelanjutan komponen – kompennya, serta pembagian keuntungan yang adil
dan pantas dari penggunaan sumber daya genetic. Konvensi keanekaragaman hayati ini
menyatakan dalam Pasal 1 tentang tujuannya, yaitu melestarikan dan mendayagunakan secara
berkelanjutan keanekaragaman hayati dan berbagai keuntungan secara adil dan merata dari
hasil pemanfaatan sumber genetika melalui akses terhadap sumber genetika tersebut, alih
teknologi yang relevan, serta pembiayaan yang cukup dan memadai. Asas dalam Pasal 3
menyatakan, bahwa Negara memiliki kedaulatan untuk mengeksploitasi sumber alamnya
sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan dan lingkungannya, serta mempunyai tanggung
jawab untuk menjamin bahwa kegiatannya itu tidak akan merusak lingkungan baik di dalam
maupun di luar wilayah negaranya. Konvensi ini dibuat di Rio de Janeiro pada tanggal 5 Juni
1992.
4. Pernyataan Prinsip-Prinsip Kehutanan
Prinsip – prinsip yang telah mengatur kebijakan nasional dan internasional dalam bidang
kehutanan. Dirancang untuk menjaga dan melakukan pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya hutan global secara berkelanjutan yang bermakna ekonomi dan keselamatan berbagai
jenis biotanya. Prinsip-prinsip ini seharusnya mewakili konsesi pertama secara internasional
15
mengenai pemanfaatan secara lestari berbagai jenis hutan. Prinsip tentang hutan ini mencakup
tentang semua jenis hutan, yaitu hutan boreal, hutan iklim, hutan tropic dan hutan austral.
Dalam prinsip ini diakui fungsi ganda hutan yaitu untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi,
ekologi, cultural dan spiritual generasi akan datang. Dengan demikian diakui hak setiap negara
untuk menggunakan hutan sebagai sumber daya untuk pembangunan. Namun pembangunan
harus dilakukan dengan berkelanjutan dengan mengingat kebutuhan generasi yang akan datang.
Dalam prinsip ini hutan diakui perlunya alih teknologi dengan persyaratan yang
menguntungkan. Prinsip lain adalah perlunya dikembangkan ekonomi dan perdagangan
internasional yang terbuka dan dilarangnya tindakan unilateral dengan dalih lingkungan.
Berdasarkan prinsip ini tidaklah dibenarkan untuk hanya memperhatikan hutan tropic saja, baik
yang berkaitan dengan pemanasan global maupun kepunahan jenis, melainkan haruslah semua
hutan ( Soemarwoto, Otto, 2004 ).
5. Agenda 21” atau Komisi Pembangunan Berkelanjutan/Commission on Sustanable
Development ( CSD )
Komisi ini di bentuk pada bulan Desember 1992. Tujuan CSD adalah untuk memastikan
keefektifan tindak lanjut KTT Bumi. Mengawasi serta melaporkan pelaksanaan kesepakatan
Konferensi Bumi baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. CSD adalah komisi
Fungsional Dewan Ekonomi dan Sosial PBB/ Economic and Social Commssion(ECOSOC)
yang beranggotakan 53 negara. Agenda 21, sebuah rancangan tentang cara mengupayakan
pembangunan yang berkelanjutan dari segi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.
Agenda 21, merupakan sebuah program luas mengenai gerakan yang mengupayakan cara-
cara baru dalam berinvestasi di masa depan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di abad
16
21. Rekomendasi – rekomendasi Agenda 21 ini meliputi cara – cara baru dalam mendidik,
memelihara sumberdaya alam, dan berpartisipasi untuk merancang sebuah ekonomi yang
berkelanjutan.
Tujuan keseluruhan Agenda 21 ini adalah untuk menciptakan keselamatan, keamanan dan
hidup yang bermartabat. Agenda 21 merupakan “action plan “ di abad 21, yang walaupun tidak
mengikat secara resmi, tetapi memberi arah strategi dan integritas program pembangunan dengan
penyelamatan kualitas lingkungan. Agenda 21 ini disepakati untuk disusun oleh dan untuk masing-
masing negara peserta. Pokok – pokok cakupan Agenda 21 yang merupakan program aksi
pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut :
1. Dimensi Sosial and Ekonomi
Yang meliputi (1) Kerjasama internasional untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan
negara berkembang serta kebijakan domestiknya. (2) Memerangi kemiskinan. (3) Merubah
pola konsumsi. (4) Dinamika demografi dan sustainibilitasi. (5) Proteksi dan peningkatan
kesehatan manusia. (6) Promosi pembangunan pemukiman manusia berkelanjutan. (7) Integrasi
lingkungan dan pembangunan dalam pengambilan keputusan.
2. Konservasi dan manajement Sumber Daya untuk Pembangunan
yang meliputi : (8) Proteksi atmosfer. (9) Pendekatan terintegrasi dealam perencanaan dan
manajemen sumber daya lahan. (10) Memerangi deforestasi. (11) Pengelolaan ekosistem yang
rawan, memerangi desertifikasi dan kekeringan. (12) Pengelolaan ekosistem yang rawan,
pembangunan pegunungan berkelanjutan. (13) Mempromosikan pertanian yang berkelanjutan
dan pembangunan pedesaan. (14) Konservasi keanekaragaman hayati. (15) Pengelolaan
bioteknologi berwawasan lingkungan. (16)Proteksi samudera, keanekaragaman kelautan,
17
termasuk lautan dan semi tertutup, kawasan pesisir serta proteksi dan penngunaan secara
rasional berikut pengembangan sumber alam hayati. (17) Proteksi kualitas dan supply air. (18)
Pengelolaan kimia toksik dan bahaya. (19) Pengelolaan limbah beracun dengan wawasan
lingkungan, termasuk pencegahan llintas internasional secara illegal dalam limbah beracun dan
berbahaya. (20) Pengelolaan limbah padat dan limbah cair berwawasan lingkungan. (21)
Pengelolaan yang aman dan berwawasan lingkungan dari limbah radio aktif.
3. Penguatan Peran Kelompok Utama
yang meliputi : (22) Aksi global bagi perempuan mengembangkan oembangunan yang
berkelanjutan dan berkeadilan. (23) Anak dan Pemuda dalam pembangunan berkelanjutan. (24)
Mengakui dan memberdayakan peranan organisasi non-pemerintah, mitra dalam pembangunan
berkelanjutan. (26) Prakarsa otoritas lokal menunjang Agenda 21. (27) Memberdayakan
peranan buruh serta serikat buruhnya. (28) Memberdayakan peranan bisnis dan industry. (29)
Komunitas ilmuwan dan teknologi. (30) Memberdayakan peranan petani.
4. Implementasi
yang meliputi : (31) Sumber keuangan dan mekanismenya. (32) Pengalihan teknologi
berwawasan lingkungan, kerjasama serta pengembangan kapasitas. (33) Ilmu pengetahuan bagi
pembangunan berkelanjutan. (34) Mempromosikan pendidikan, kesadaran public dan latihan.
(35) Mekanisme nasional dan kerja sama internasional untuk mengembangkan kapasitas dalam
negara berkembang. (36) Pengaturan kelembagaan internasional, instrumental hukum dan
mekanisme internasional. (37) Informasi bagi pengambilan keputusan.
Pencapaian utama konferensi yang diadakan di Rio de Janeiro, adalah Konvensi Kerja PBB
untuk Perubahan Iklim: United Nations Framework Convention on Climate Change(UNFCCC).
18
Konvensi ini menjadi dasar pembahasan perubahan iklim ke depan dan menjadi dasar penyusunan
Protokol Kyoto. Protokol yang merupakan tindak lanjut dari Konvensi Perubahan Iklim ini
merupakan rezim global pertama yang menjadikan pemanasan global sebagai isi utamanya
2.1.6 Piagam Bumi
Pada tahun 1987 ada desakan dari UNEP untuk membuat sebuah piagam yang menjadi
kesepakatan bersama dalam melakukan pembangunan berkelanjutan. Ketika Konferensi Rio tahun
1992 Sekjen PBB Boutros Boutros Ghali dalam sambutan nya kembali mengungkapkan hal yang
sama. Setelah 6 tahun pembahasan yang panjang (1994-2000) maka lahir lah Piagam bumi yang
berisikan tentang nilai-nilai fundamental yang melandasi semangat kebersamaan,keadilan dan
kedamaian di abad 21 dalam pembangunan yang berkelanjutan. Visi etis Piagam Bumi
mengusulkan perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, pemerataan pembangunan, dan
perdamaian yang saling bergatung dan tidak terpisahkan. Prinsip- Prinsip dituangkan dalam empat
pilar dan enam belas prinsip-prinsip Piagam Bumi adalah:
I. Menghormati dan Perawatan untuk Komunitas Hidup
1. Menghormati Bumi dan kehidupan dalam segala keragamannya.
2. Perawatan bagi komunitas kehidupan dengan pengertian, kasih sayang dan cinta.
3. Membangun masyarakat demokratis yang adil, partisipatif, berkelanjutan dan damai.
4. Mengamankan Kekayaan dan Keindahan Bumi untuk generasi sekarang dan masa depan.
II. Kesatuan Ekologi
5. Melindungi dan mengembalikan integritas sistem ekologi bumi, dengan perhatian khusus untuk
keanekaragaman hayati dan proses-proses alami yang menunjang kehidupan.
6. Mencegah kerusakan sebagai cara terbaik dalam melindungi lingkungan dan, bila pengetahuan
19
terbatas, diterapkan pendekatan kehati-hatian.
7. Mengadopsi pola produksi, konsumsi dan reproduksi yang menjaga kemampuan regenerasi
Bumi, hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat.
8. Memajukan studi keberlanjutan ekologi dan mempromosikan pertukaran terbuka dan aplikasi
yang luas dari pengetahuan yang diperoleh.
III. Keadilan Sosial dan Ekonomi
9. Memberantas kemiskinan sebagai keharusan etika, sosial dan lingkungan.
10. Memastikan bahwa kegiatan dan pranata ekonomi di segala tingkatan akan mendukung
pengembangan manusia secara adil dan berkelanjutan.
11. Menegaskan kesetaraan dan keadilan gender sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan
dan menjamin akses universal terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesempatan
ekonomi.
12. Menjunjung tinggi hak untuk semua, tanpa diskriminasi, demi terwujudnya lingkungan alam
dan sosial yang mendukung martabat manusia, kesehatan fisik dan kesejahteraan spiritual,
dengan perhatian khusus pada hak-hak masyarakat adat dan kaum minoritas.
IV. Demokrasi, non kekerasan, dan Perdamaian
13. Memperkuat lembaga-lembaga demokrasi di setiap tingkatan, dan mengharuskan
transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, partisipasi terbuka dalam pengambilan
keputusan, dan akses terhadap keadilan.
14. Mengintegrasikan ke dalam pendidikan formal dan pembelajaran seumur hidup,
pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan yang diperlukan untuk cara hidup yang
berkelanjutan.
15. Perlakukan semua makhluk hidup dengan rasa hormat dan pertimbangan.
20
16. Mempromosikan budaya toleransi, anti kekerasan dan perdamaian.
2.1.6 Johannesburg, Afrika Selatan, 26 Agustus s.d. 4 September 2002
Pada tahun 2002, tepatnya pada tanggal 26 Agustus - 4 September, diadakan World Summit
on Sustainable Development (WSSD) dengan tema Economy, Environment, and Society yang
diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan. WSSD atau KTT Dunia mengenai Pembangunan
Berkelanjutan tersebut, menandai 10 tahun UNCED. KTT mempromosikan “kemitraan” sebagai
pendekatan yang tidak dinegosiasikan terhadap keberlanjutan. Dalam KTT tersebut, terdapat empat
resolusi yang diadopsi, yaitu:
a. Resolusi 1: Deklarasi politik.
Dalam Resolusi 1 ini, diadopsi the Johannesburg Declaration on Sustainable Development,
yaitu bahwa para perwakilan dunia tersebut, terkait dengan perjalanan dari keadaan saat ini
menuju masa depan, selain memiliki tekad yang sama terkait dengan pemberantasan
kemiskinan dan pembangunan manusia juga menegaskan kembali komitmen mereka untuk
pembangunan berkelanjutan dan membangun masyarakat dunia yang manusiawi, adil dan
peduli, dan sadar akan kebutuhan martabat bagi semua umat manusia. Mereka juga,
meneruskan tantangan dari anak-anak di seluruh dunia yang membutuhkan dunia harapan yang
baru dan lebih cerah, akan memastikan anak-anak tersebut akan mewarisi dunia yang bebas
dari penghinaan dan perbuatan keji yang disebabkan oleh kemiskinan, degradasi lingkungan,
dan pola-pola dari pembangunan yang tidak berkelanjutan. Para perwakilan ini juga
mengasumsikan, untuk meningkatkan dan memperkuat interdependensi dan pilar pembangunan
berkelanjutan yang saling memperkuat (pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan
perlindungan lingkungan) pada tingkat daerah, nasional, regional, dan dunia merupakan
21
tanggung jawab bersama melalui Rencana Implementasi the World Summit on Sustainable
Development.
Sehubungan dengan penyelenggaraan konferensi-konferensi internasional, dari Stockholm ke
Rio de Janeiro ke Johannesburg, para perwakilan dunia tersebut sepakat bahwa perlindungan
lingkungan dan pembangunan sosial dan ekonomi penting bagi pembangunan berkelanjutan,
berdasarkan Prinsip-Prinsip Rio, yang dicapai dengan cara mengadopsi Agenda 21 dan Rio
Declaration on Environment and Development. Beberapa Konferensi penting di bawah
naungan PBB, termasuk the International Conference on Financing for Development dan the
Doha Ministerial Conference, telah didefinisikan bagi visi komprehensif dunia bagi masa
depan kemanusiaan. Menyatukan masyarakat dan pandangan dalam pencarian jalan bersama
yang konstruktif menuju ke dunia yang menghargai dan mengimplementasikan visi dari
pembangunan berkelanjutan.
Ke depannya, para perwakilan dunia tersebut menyatakan bahwa tantangan-tantangan yang
dihadapi antara lain yaitu mengubah pola konsumsi dan produksi dan mengatur basis sumber
daya alam untuk pembangunan ekonomi dan sosial merupakan persyaratan penting bagi
pembangunan berkelanjutan; kesenjangan yang terus meningkat antara dunia maju dan
berkembang menyebabkan ancaman yang besar bagi kesejahteraan, keamanan, dan stabilitas
dunia; kehilangan keanekaragaman hayati terus berlanjut sehingga mengakibatkan Negara
Berkembang lebih rawan; globalisasi telah menyebabkan integrasi pasar yang cepat, mobilitas
modal dan peningkatan yang signifikan dalam arus investasi di seluruh dunia. Tetapi
keuntungan dan biaya dari globalisasi tidak terdistribusi secara adil. Bertindak dengan cara
yang secara fundamental mengubah kehidupan masyarakat miskin di dunia memungkinkan
22
negara kehilangan kepercayaan kepada perwakilan mereka dan sistem yang demokratis dimana
mereka tetap berkomitmen.
Para perwakilan dunia tersebut juga membuat beberapa komitmen terhadap pembangunan
berkelanjutan, antara lain yaitu bertekad untuk memastikan bahwa keanekaragaman hayati
akan dipergunakan oleh persekutuan untuk pencapaian tujuan yang sama dari pembangunan
berkelanjutan; mendorong dialog dan kerja sama antara peradaban dan masyarakat dunia,
terlepas dari ras, ketidakmampuan, kepercayaan, bahasa, budaya atau tradisi; saling membantu
untuk mendapatkan sumber daya keuangan, keuntungan dari pembukaan pasar, memastikan
pengembangan sumber daya manusia, menggunakan teknologi modern untuk melaksanakan
pembangunan dan memastikan bahwa transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia,
pendidikan dan pelatihan dalam rangka melenyapkan keterbelakangan selamanya; menegaskan
kembali janji untuk menempatkan fokus tertentu pada, dan memberikan prioritas perhatian
kepada, perlawanan terhadap kondisi di seluruh dunia yang menimbulkan ancaman berat
terhadap pembangunan berkelanjutan masyarakat; berkomitmen untuk memastikan
pemberdayaan wanita, emansipasi dan kesetaraan gender yang terintegrasi dengan semua
aktivitas yang tercakup dalam Agenda 21, Millenium Developmnent Goals (MDGs), dan
rencana implementasi KTT; mengambil langkah-langkah tambahan untuk memastikan bahwa
sumber daya yang tersedia ini digunakan untuk kepentingan umat manusia; membuat upaya
yang kongkrit untuk mencapai tingkatan yang disepakati secara internasional melalui bantuan
pembangunan resmi; menerima dan mendukung kemunculan kelompok regional yang lebih
kuat dan aliansi, mendorong kerja sama regional, meningkatkan kerja sama internasional dan
pembangunan berkelanjutan; terus memberikan perhatian khusus kebutuhan pembangunan
23
Negara pulau kecil yang berkembang dan Negara Miskin; menegaskan kembali peran penting
dari masyarakat adat dalam pembangunan berkelanjutan; terus bekerja untuk kemitraan yang
stabil dengan semua kelompok utama, dikaitkan dengan independensi, peran penting dari
masing-masing kelompok; sepakat bahwa dalam pencarian terhadap aktivitas legal dari sektor
swasta, wajib berkontribusi bagi evolusi komunitas dan masyarakat yang setara dan
berkelanjutan; setuju untuk menyediakan bantuan untuk meningkatkan peluang pendapatan dan
penciptaan lapangan kerja; setuju bahwa ada kebutuhan bagi perusahaan di sektor swasta untuk
memberlakukan akuntabilitas perusahaan, yang harus dilakukan secara transparan dan
lingkungan pengaturan yang stabil; dan berjanji untuk memperkuat dan meningkatkan tata
kelola di semua tingkatan untuk implementasi Agenda 21, the Millennium Development Goals,
dan rencana implementasi KTT yang efektif.
Lebih lanjut, para perwakilan dunia tersebut menyatakan bahwa multilateralisme adalah masa
depan. Terkait dengan hal tersebut mereka mendeklarasikan bahwa dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan berkelanjutan, dibutuhkan institusi internasional dan multilateral yang
demokratis dan akuntabel; mendukung peran kepemimpinan dari PBB sebagai organisasi yang
paling universal dan representatif di dunia, yang merupakan tempat terbaik untuk mendorong
pembangunan berkelanjutan; dan berkomitmen untuk mengawasi perkembangan menuju
pencapaian dari tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan.
Agar semua aksi dimaksud di atas menjadi kenyataan, maka para perwakilan dunia tersebut
menyatakan bahwa mereka setuju bahwa hal ini merupakan proses inklusif, yang melibatkan
semua kelompok utama dan pemerintahan yang berpartisipasi dalam KTT Johannesburg yang
bersejarah; berkomitmen untuk bertindak bersama, disatukan oleh tekad yang sama untuk
24
menyelamatkan planet bumi, mendorong pembangunan manusia dan mencapai kesejahteraan
dan perdamaian yang universal; berkomitmen terhadap rencana implementasi the World
Summit on Sustainable Development dan untuk mempercepat pencapaian karena terikat oleh
waktu, sasaran sosial-ekonomi dan lingkungan yang terkandung didalamnya; dan dari benua
Afrika, tempat lahir manusia, secara sungguh-sungguh berjanji kepada masyarakat dunia dan
generasi yang akan mewarisi Bumi nantinya bahwa bertekad untuk memastikan bahwa harapan
kolektif bagi pembangunan berkelanjutan dapat direalisasikan.
b. Resolusi 2: Rencana implementasi dari the World Summit on Sustainable Development.
Mengenai Rencana Implementasi dari the World Summit on Sustainable Development,
terutama terkait dengan: Pemberantasan kemiskinan, Mengubah pola konsumsi dan produksi
yang tidak berkelanjutan, Melindungi dan mengelola basis sumber daya alam bagi
pembangunan
Ekonomi dan sosial, Pembangunan berkelanjutan dalam globalisasi dunia, Kesehatan dan
pembangunan berkelanjutan, Pembangunan berkelanjutan bagi Negara Berkembang pulau
kecil, Pembangunan berkelanjutan bagi Afrika, Inisiatif regional lainnya, yaitu pembangunan
berkelanjutan di Amerika Selatan dan Karibia; Asia dan Pasifik; Asia Barat dan Komisi
Ekonomi Eropa;
Kerangka kerja institusional untuk pembangunan berkelanjutan, yaitu yang mencakup tujuan;
memperkuat kerangka kerja institusional untuk pembangunan berkelanjutan pada tingkat
internasional; peran dari Majelis Umum; peran dari Dewan Ekonomi dan Sosial; peran dan
fungsi dari Komisi Pembangunan Berkelanjutan; peran dari institusi internasional; memperkuat
pengaturan institusional untuk pembangunan berkelanjutan pada tingkat regional; memperkuat
25
kerangka kerja institusional untuk pembangunan berkelanjutan pada tingkat nasional; dan
partisipasi dari kelompok utama.
c. Resolusi 3: Ungkapan terima kasih kepada rakyat dan Pemerintah Afrika Selatan.
Isi dari Resolusi 3 ini yaitu ungkapan terima kasih kepada Thabo Mbeki, Presiden Afrika
Selatan karena kontribusinya terhadap kesuksesan KTT, kepada Pemerintah Afrika Selatan
karena memungkinkan KTT diselenggarakan di Afrika Selatan, fasilitas, staf, dan jasa yang
diberikan, dan kepada Masyarakat Afrika Selatan karena keramahan dan sambutan hangat yang
diberikan kepada peserta KTT.
d. Resolusi 4: Kredensial para perwakilan dalam the World Summit on Sustainable
Development.
Isi dari Resolusi 4 ini yaitu persetujuan atas laporan yang diberikan ole Komite Kredensial,
setelah mempertimbangkan rekomendasi yang terkandung didalamnya.
26
BAB III
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Masalah lingkungan sudah merupakan masalah semua bangsa di dunia, dengan dua tantangan
yang dihadapi yaitu menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya alam dan memelihara kualitas
lingkungan hidupnya. Agar proses pembangunan dapat terus berlangsung maka di dalam
memecahkan masalah lingkungan tersebut harus mengacu kepada tiga hal yaitu menyadari adanya
masalah, memahami akar penyebab (root causes) dan menentukan strategi yang berpegang pada
prinsip berkelanjutan.
Pertemuan-pertemuan antar negara di dunia yang telah disebutkan diatas adalah merupakan
tindakan nyata atau kepedulian global untuk pelestarian lingkungan di seluruh dunia dan
merupakan tahapan di dalam perencanaan suatu kegiatan untuk menentukan apakah kegiatan-
kegiatan baik pembangunan maupun industrialisasi strategi yang berpegang pada prinsip
berkelanjutan dan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi dan bagaimana
menciptakan strategi yang berpegang pada prinsip berkelanjutan (konservasi, daur ulang,
penggunaan sumber daya yang dapat diperbaharui, pengendalian penduduk, regenerasi atau
restorasi) dengan memperhatikan root causesnya.
Pembangunan masyarakat yang menerapkan prinsip berkelanjutan (sustainable society) tak
bisa ditawar lagi dan diperlukan perubahan dalam kebijakan pemerintah, tindakan hukum dan
perubahan gaya hidup. Sustainable society merupakan masyarakat yang memegang teguh
sustainable ethics di dalam setiap tindakannya.
4.2 SARAN
Berikut ini adalah beberapa saran sebagai upaya menjaga keseimbangan alam, maka Manusia
wajib menetapkan kebijakan untuk kepentingan umum dalam mengatasi pemanasan global,
sebagai berikut :
27
1. Memperbanyak tanaman untuk menyerap gas rumah kaca yang berlebih dalam upaya
mengurangi pemanasan global.
2. Menjaga dan mengelola hutan
3. Menjaga keseimbangan antara tingkat polusi dan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di setiap
wilayah
4. Mewajibkan rakyat menjaga lingkungan masing-masing
5. Mengurangi emisi gas karbon dari industri, transportasi dan eksplorasi sumber daya alam
6. Mengadopsi sains dan tehnologi yang bisa menjaga kelestarian lingkungan
7. Menciptakan mesin-mesin industri dan transportasi yang ramah lingkungan, termasuk
menyediakan sistem transportasi yang baik
8. Memberi subsidi untuk konversi bahan bakar industri yang ramah lingkungan
9. Mendorong penelitian dan pengembangan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan
10. Membuat Undang-undang kelestarian lingkungan hidup
DAFTAR PUSTAKA
Hardjasoemantri, Kusnadi, (1999). Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta; Gadjah Mada
University Press.
28
Mitchel Bruce, Setiawan, Dwita, (2007). Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan,
Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Lester, R. Brown dkk; penerjemah, Hermoyo, (1995), Masa Depan Bumi Edisi I,
Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
Salim, Emil (2010), Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara
Soemarwoto, Otto, (2008), Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Jakarta: Djambatan.
Prihantoro, L. (1989). Manusia dan Lingkungan Hidup. Bandung: FPMIPA-IKIP
Team SOS, (2011). Pemanasan Global Solusi Dan Peluang Bisnis, Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama
Swan, J. A. and Stapp, W.B. (1974). Environmental Education: strategies Toward a More Livable
Future. New York: John Willey & Sons.
Zen, M.T. (1979). Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup, Jakarta: Gramedia
Light, A. And H. Rolston III. (2003). Environmental Ethics. An Anthology. Blackwe
Publishing. USA. 554p
Wikipedia. 2009. Pemanasan Global. http://id.wikipedia.org/wiki/Pemanasan_global
Piagam Bumi http://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Charter
Environment. http://www.un.org/en/globalissues/environment/
40 Tahun Gerakan Lingkungan http://penabulu.org/2012/06/40-tahun-gerakan-lingkungan/
P. Piterio Tambunan Nim : 1211030001
Mery Rambu B. Dj 06
Top Related