8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
1/88
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Telah diketahui bahwa untuk dapat memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan,
menegah, dan meng!bati pen"akit serta memulihkan kesehatan mas"arakat perlulah
disediakan dan diselenggarakan pela"anan kesehatan mas"arakat # public health services$
"ang sebaik%baikn"a.
&ntuk dapat men"ediakan dan men"elenggarakan pela"anan kesehatan tersebut, ban"ak "ang
harus diperhatikan.'ang paling penting adalah pela"anan mas"arakat "ang dimaksud harus
sesuai dengan kebutuhan mas"arakat.Namun sekalipun terdapat kesesuaian "ang seperti ini
telah menjadi kesepakatan semua pihak, namun dalam praktek sehari%hari tidaklah mudah
dalam men"ediakan dan men"elenggarakan pela"anan kesehatan "ang dimaksud.
&ntuk mengatasin"a, telah diper!leh semaam kesepakatan bahwa perumusan kebutuhankesehatan dapat dilakukan jika diketahui masalah kesehatan dimas"arakat. (engan
kesepakatan "ang seperti ini diupa"akanlah menemukan masalah kesehatan "ang ada
dimas"arakat tersebut. (emikianlah, berped!man pada kesepakatan "ang seperti ini,
dilakukan berbagai upa"a untuk menemukan serta merumuskan masalah kesehatan
dimas"arakat. &pa"a tersebut dikaitkan dengan menentukan )rekuensi, pen"ebaran serta
)akt!r%)akt!r "ang mempengaruhi )rekuansi dan pen"ebaran disuatu masalah kesehatan
dimas"arakat terakup dalam suatu abang ilmu khusus "ang disebut dengan nama
Epidemi!l!gi.
*ubjek dan !bjek epidemi!l!gi adalah tentang masalah kesehatan.(itinjau dari sudut
epidemi!l!gi, pemahaman tentang masalah kesehatan berupa pen"akit amatlah penting.Karena sebenarn"a berbagai masalah kesehatan "ang bukan pen"akit han"a akan mempun"ai
arti apabila ada hubungann"a dengan s!al pen"akit. Apabila suatu masalah kesehatan tidak
sangkut pautn"a dengan s!al pen"akit., maka pada la+imn"a masalah kesehatan tersebut tidak
terlalu diperi!ritaskan penanggulangann"a.
(emikianlah karena pentingn"a s!al pen"akit ini, maka perlulah dipahami dengan sebaik%
baikn"a hal ikhwal "ang berkaitan dengan pen"akit tersebut.Kepentingan dalam epidemi!l!gi
paling tidak untuk mengenal ada atau tidakn"a suatu pen"akit di mas"arakat sedemikian rupa
sehingga ketika dilakukan pengukuran tidak ada "ang sampai luput atau terampur dengan
pen"akit lainn"a "ang berbeda.
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
2/88
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
.1 -ENGERTAN E-(E/0L0G
ika ditinjau dari asal kata, epidemi!l!gi berarti ilmu "ang memepelajari tentang penduduk
#"unani2 epi 3 pada atau tentang, dem!s 3 penduduk, l!g!s 3 ilmu$. -ada saat ini
epidemi!l!gi diartikan sebagai ilmu "ang mempelajari tentang )rekuensi dan pen"ebaran
masalah kesehatan pada sekel!mp!k manusia serta )akt!r%)akt!r "ang mempengaruhin"a.
Beberapa pengertian seara umum dan setengah awam, dapat dibaa dalam kamus atau
ensikl!pedia umum antara lain sebagai berikut2
1. 4ebster5s New 4!rld (iti!nar" !) the Amerian Languange, Epidemi!l!gi adalah abang
ilmu ked!kteran "ang men"elidiki pen"ebab%pen"ebab dan ara pengendalian wabah%wabah.
2. Kamus Besar Bahasa nd!nesia terbtan Balai -ustaka, (ep (ik Bud 16672 Epidemi!l!gi
adalah ilmu tentang pen"ebaran pen"akit menular pada manusia dan )akt!r%)akt!r "ang dapat
mempengaruhi pen"ebarann"a.
3. Ensikl!pedia Nasi!nal nd!nesia terbitan -T 8ipta Adi -ustaka , akrta 1696 2
Epidemi!l!gi adalah suatu ara untuk meneliti pen"ebaran pen"akit atau k!ndisi kesehatan
penduduk termasuk )akt!r : )akt!r "ang men"ebabkann"a.
. -ENELTAN E-(E/0L0G
*eara sederhana, *tudi epidemi!l!gi dapat dibagi menjadi dua kel!mp!k sebagai berikut 2
..1. E-(E/0L0G (E*KR-T;
"aitu Cross Sectional Study
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
3/88
(imana penelitian dapat melakukan manipulasi
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
4/88
kesehatan, dapatlah disusun langkah%langkah penanggulangan selanjutn"a dari masalah
kesehatan tersebut.
. R&ANG LNGK&- E-(E/0L0G
*eperti berbagai abang ilmu lainn"a, epidemi!l!gi juga mempun"ai ruang lingkup kegiatantersendiri. Ruang lingkup "ang dimaksud seara sederhana dapat dibedakan atas tiga maam
"akni2
1 /asalah kesehatan sebagai subjek dan !bjek epidemi!l!gi
Epidemi!l!gi tidak han"a sekedar mempelajari masalah%masalah pen"akit%pen"akit saja,
tetapi juga menakup masalah kesehatan "ang sangat luas ditemukan di
mas"arakat.(iantaran"a masalah keluarga berenana, masalah kesehatan lingkungan,
pengadaan tenaga kesehatan, pengadaan sarana kesehatan dan sebagain"a.(engan demikian,
subjek dan !bjek epidemi!l!gi berkaitan dengan masalah kesehatan seara keseluruhan.
/asalah kesehatan pada sekel!mp!k manusia
-ekerjaan epidemi!l!gi dalam mempelajari masalah kesehatan, akan meman)aatkan data dari
hasil pengkajian terhadap sekel!mp!k manusia, apakah itu men"angkut masalah pen"akit,
keluarga berenana atau kesehatan lingkungan. *etelah dianalisis dan diketahui pen"ebabn"a
dilakukan upa"a%upa"a penanggulangan sebagai tindak lanjutn"a.
? -eman)aatan data tentang )rekuensi dan pen"ebaran masalah kesehatan dalam merumuskan
pen"ebab timbuln"a suatu masalah kesehatan.
-ekerjaan epidemi!l!gi akan dapat mengetahui ban"ak hal tentang masalah kesehatan dan
pen"ebab dari masalah tersebut dengan ara menganalisis data tentang )rekuensi dan
pen"ebaran masalah kesehatan "ang terjadi pada sekel!mp!k manusia atau mas"arakat.
(engan meman)aatkan perbedaan "ang kemudian dilakukan uji statistik, maka dapat
dirumuskan pen"ebab timbuln"a masalah kesehatan.
. /AN;AAT E-(E/0L0G
dari batasan dan ruang lingkup pengertiann"a , maka epidemi!l!gi sebagai kumpulan met!da
pengamatan "ang menakup berbagai bidang ilmu juga mempun"ai man)aat "ang ukup luas,
terutama dalam ilmu kesehatan mas"arakat maupun ilmu ked!kteran pada umumn"a.
/eskipun demikian man)aat utama epidemi!l!gi pada hakekatn"a seara garis besarn"a
dapat epidemi!l!gi pada hakekatn"a seara garis besarn"a dapat dikel!mp!kkan antara lain
sebagai berikut2
1 &ntuk mengenali dan memahami pen"akit dan masalah kesehatan lainn"a. *esuai dengan
batasann"a ,maka epidemi!l!gi berman)aat untuk dapat menguraikan dan memahami pr!ses
terjadin"a dan pen"ebarann"a pen"akit dan masalah kesehatan, serta )akt!r%)akt!r "ang
mempengaruhin"a.
&ntuk melengkapi Cb!d" !) kn!wledge5 dan Criwa"at ilmiah pen"akit5. *uatu pengamatan
epidemi!l!gis hendakn"a selalu merupakan upa"a Cpenelitian5 "ang hasiln"a diharapkan akan
dapat lebih melengkapi C riwa"at alamiah pen"akit5 "ang sekaligus juga merupakan Cb!d" !)
kn!wledge5 dari pen"akit atau masalah kesehatan "ang bersangkutan.
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
5/88
? &ntuk dapat diaplikasikan dalam upa"a pengendalian dan penanggulangan pen"akit atau
maslah kesehatan. *egala upa"a untuk selalu lebih melengkapi pemahaman kita tentang
Criwa"at alamiah pen"akit5 tidak lain maksudn"a adalah agar kita dapat menemukan jalan
keluar dalam upa"a menanggulangi masalah pen"akit tadi.
.D -ERANAN (ALA/ -E/E8A@AN /A*ALA@ KE*E@ATAN /A*'ARAKAT
/eninjau dari penjelasan tentang pengertian epidemi!l!gi, serta ruang lingkupn"a, se!rang
ahli epidemi!l!gi atau epidemi!l!g memiliki peran%peran penting dalam kesehatan
mas"arakat. Ada beberapa peranan epidemi!l!g dalam kesehatan mas"arakat, diantaran"a
adalah2
1 /enari < mengidenti)ikasi )akt!r "ang mempengaruhi timbuln"a gangguan kesehatan atau
pen"akit dalam suatu mas"arakat tertentu dalam usaha menari data untuk penanggulangan
serta ara penegahann"a.
/en"iapkan data < in)!rmasi untuk keperluan pr!gram kesehatan dengan menilai status
kesehatan dalam mas"arakat serta memberikan gambaran tentang kel!mp!k penduduk "angteranam.
? /embantu menilai beberapa hasil pr!gram kesehatan.
/engembangkan met!d!l!gi dalam menganalisis pen"akit serta ara mengatasin"a, baik
pen"akit per!rangan # tetapi dianalisis dalam kel!mp!k $ maupun kejadian luar biasa # KLB $
< wabah dalam mas"arakat.
Epidemi!l!gi juga memiliki man)aat penting dalam men"elesaikan masalah kesehatan
mas"arakat "aitu memberikan gambaran #deskripsi$ tentang pen"ebaran #distribusi$, besar
dan luasn"a masalah kesehatan dan lainn"a ,menjelaskan interaksi )akt!r%)akt!r agent, h!st
and en=ir!nment ,menguraikan kel!mp!k -enduduk "ang dalam risik! dan risik! tinggi
terhadap kel!mp!k -enduduk "ang tidak mempun"ai Risik! ,menge=aluasi e)ekti=itas dan
e)isiensi serta keberhasilan kegiatan , membantu pekerjaan administrati) kesehatan "aitu
planning #perenanaan$ ,m!nit!ring #pengamatan$ ,dan e=aluati!n #e=aluasi$ , menerangkan
pen"ebab masalah kesehatan sehingga dapat disusun langkah%langkah penanggulangann"a.
2.7 HUKUM WABAH PENYAKIT
Pemerintah mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan perundang-udangan
sebagai bagian dari kedudukan hukumnya sebagai penguasa. Kesemua bentuk
instrumen pemerintahan tersebut dibuat karena konsekuensi lain dari konsep negara
kesejahteraan adalah kewenangan pemerintah untuk mencampur tangani kehidupanwarganya sampai ke hal-hal yang paling pribadi sekalipun. Di ibaratkan bahwa
campur tangan negara terhadap kehidupan warganya adalah mulai lahir sampai
mati, jadi tak ada satu sisi kehidupan warga masyarakatpun yang tidak dicampur
tangani oleh negara. Bentuk campur tangan pemerintah tersebut diwujudkan dalam
pengaturan hukum dengan menerbitkan instrumen hukum sebagaimana disebutkan
di atas, berikut pelaksanaannya dalam bentuk berbagai kebijakan pemerintah.
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
6/88
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
7/88
mencegah penularan yang lebih luas dan menanggulangi wabah penyakit
menular.
Jika konsekuen dengan pemberlakuan pasal 14 UU wabah, maka
siapapun yang termasuk dalam kategori menghalang-halangi penanggulangan
wabah, baik yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya, seharusnya dapatdikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
(LIHAT KASUS PEMBAHASAN KE TUJUH PADA HALAMAN ….)
UU Wabah Tahun 1984 seharusnya dapat mengatasi masalah tersebut
bahkan dapat mencegah kejadian berulang dan peningkatan kejadian. Hal
inilah yang menunjukkan bahwa dalam kenyataannya undang-undang ini
tidak pernah diperhatikan dan diterapkan. Oleh karenanya menjadi suatu
pemikiran bahwa undang-undang ini perlu ditinjau kembali berdasarkan
berbagai pertimbangan, antara lain:
1. Bahwa penyakit merupakan kejadian yang tidak mengenal batas wilayah
baik wilayah dalam negara maupun wilayah antar negara. Dalam beberapa hal
juga tidak membedakan status sosial, ras, jenis kelamin untuk mengalami
jenis-jenis penyakit tertentu baik menular maupun tidak menular. Dewasa ini
KLB/wabah juga dapat timbul akibat penyakit-penyakit tidak menular seperti
kejadian kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban baik yang cidera
maupun yang meninggal dengan proporsi kejadian yang sangat tinggi akibat
ulah manusia yang tidak mematuhi peraturan yang ada. Menurunnya kualitas
lingkungan hidup akibat eksploitasi yang berlebihan, pencemaran lingkungan
yang diakibatkan ulah manusia seperti industri maupun domestik dapat
menimbulkan penyakit tidak menular yang bersifat manahun tetapi juga dapat
menimbulkan kasus keracunan yang bersifat akut serta massal. Beberapa
macam penyakit baru juga muncul antara lain adalah H7N9, H5N1, Flu babi
(H1N1), NBC Terorisme.
2. Bahwa dalam penanggulangan wabah penyakit menular masih terlihat
belum adanya koordinasi yang bagus antara pemerintah pusat dan daerah
karena belum adanya pembagian kewenangan yang jelas misalnya dalam hal
penetapan dan pencegahan, Pemda dan pemerintah pusat kadang-kadang
melakukan hal yang sama, disamping itu kerja sama internasional belum
berjalan lancar karena payung hukumnya belum tersedia.
3. Penanggulangan wabahbelum memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologisecara optimal sehingga pelaksanaann masih terhambat, baik
pada tahap pencegahan, pada saat terjadi penyebaran penyakit
maupun pada tahap pasca penyebaran/pasca penyembuhan. Melalui metode
event based surveillance,hal tersebut dapat diketahui dan ditanggulangi
dengan cepat.
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
8/88
4.Belum tersedianya sarana prasarana, tenaga profesional, dan dana yang
memadai sehingga penanggulangan wabah banyak mengalami hambatan.
5. Upaya preventif belum menjadi prioritas penanggulangan wabah, penekanan
masih di bidang kuratif sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan sarana
prasarana, tenaga profesional, dan dana.
6. Peran masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam penanggulangan
wabah penyakit menular masih sangat terbatas.
7. Perlindungan terhadap tenaga kesehatan yang terlibat dalam
penanggulangan wabah penyakit menular termasuk tenaga peneliti di
laboratorium, belum dilakukan secara maksimal karena regulasinya belum
mengatur secara komplit.
8. Terkait dengan Penetapan Kasus KLB dalam Praktek terjadi ketidakakuratan
data yang menyebabkan terjadinya kendala penanggulangan penyakit wabahseperti:
a. belum optimalnya kinerja petugas surveillance mulai dari tingkat kecamatan
sampai pusat sehingga penetapan tejadinya KLB tidak dapat ditegakkan yang
mengakibatkan terlambatnya penanggulangan.
b. Mekanisme pelaporan yang belum terpola dengan baik.
c. Pengambilan keputusan penanggulangan wabah tidak dilaksanakan dengan
baik
Dalam praktek penanggulangan wabah, diantaranya penetapan KLB.Kriteria penetapan KLB sebagaimana diatur dalam Permenkes RI No.
1501/Menkes/Per/X/2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang
Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan, sebagai berikut :
1. Timbulnya suatu penyakit menular tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah.
2. Peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu
dalam jam, hari, atau minggu berturut-turut emnurut jenis penyakitnya.
3. Peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan
periode dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya.
4. Jumlah penderita baru dalam periode waktu (1 (satu) bulan menunjukkan
kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan
dalam tahun sebelumnya.
5. Rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 (satu) tahun
menunjukan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata
jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya.
6. Angka kematian kasus suatu penyakit (Case Fatality Rate) dalam 1 (satu)
kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh persen) atau
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
9/88
lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode
sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.
7. Angka proporsi penyakit (Proportional Rate) penderita baru pada satu periode
menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya
dalam kurun waktu yang sama.31 Ketika sudah memenuhi salah satu dari 7 kriteria tersebut maka
seharusnya ditetapkan sebagai daerah yang mengalami KLB. Akan tetapi,
seringkali di beberapa daerah yang terjadi peningkatan kasus suatu penyakit
belum ditetapkan sebagai KLB meskipun sudah memenuhi salah satu kriteria
KLB di atas. Sehingga upaya pengendalian KLB menjadi sulit karena sudah
menyebar dan meluas ke daerah-daerah sekitarnya.
8. Masih lemahnya sistem surveilans penyakit.
Peraturan pendukung untuk penyelenggaraan surveilans ini salah satunya
adalah Kep Menkes no. 1116/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan yang
mencantumkan dalam sasaran penyelenggaraan sistem surveilans adanya
prioritas surveilans kesehatan pelabuhan dan lintas batas perbatasan sebagai
bagian dari surveilans Epidemiologi Kesehatan Matra. Sedangkan Permenkes
no 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggara-an Sistem
Kewaspadaan Dini KLB yang telah jelas mencantumkan istilah wabah dan KLB
serta pengorganisasian SKD-KLB. Pada kenyataan di lapangan hasil
penyelidikan epidemiologi KLB, pada umumnya sistem kewaspadaan dini KLB belum dapat mendeteksi kejadian tersebut. KLB dilaporkan ber- sumber
laporan dari RS (SKD-RS), sedangkan dari SKD-Puskesmas belum berjalan
dengan baik. SKD-RS secara cepat dapat diketahui dan ditindaklanjuti oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, tetapi dari Puskesmas belum berjalan
efektif.
bphn32
9. Lingkup penangulangan wabah dalam UU no. 4 Tahun 1984 Tentang wabah
penyakit menular lebih dititikberatkan pada Penanggulangan belum mencakup
aspek pencegahan wabah. Dengan upaya pencegahan akan dapat memperkecilrisiko penularan penyakit maupun kerugian yang dapat ditimbulkan. Upaya ini
melibatkan masyarakat untuk dapat mengenal penyakit, faktor risikonya dan
upaya pengendaliannya. Salah satu upaya pencegahan adalah membangun dan
memperkuat surveilans penyakit yang melibatkan tidak hanya petugas
kesehatn dan masyarakat saja tetapi juga melibatkan lintas sektor terkait.
Penanggulangan wabah perlu mencakup fase sebelum wabah (pencegahan),
saat wabah terjadi, dan pasca wabah. Saat wabah berlangsung harus dipantau
dan dilaporkan 1 x 24 jam.
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
10/88
10. Dengan adanya otonomi daerah perlu ditekankan kewajiban penganggaran
yang cukup untuk upaya penanggulangan wabah.
Perlu adanya anggaran kontingensi untuk wabah seperti halnya pada bencana,
sehingga penanggulangan wabah dapat segera ditanggulangi dan dilokalisir. Di
samping itu, perlu dilakukan koordinasi penanggulang wabah terkait
pembagian urusan pemerintahan khususnya di bidang penanggulangan
penyakit.
11. KLB penyakit menular hanya bertumpu pada Kementerian Kesehatan dan
jajarannya saja, padahal persoalan penyakit menular sesungguhnya bagian
dari dampak persoalan di bidang lainnya (seperti pariwisata, pertanian,
bioteknologi, industri, imigrasi, perdagangan, agama). Peran sektor laindan
masyarakat sangat besar khususnya dalam upaya pencegahan ataupun
pengendalian factor risiko (Hilir). Hal ini sangat penting untuk dicantumkan
peran keterlibatan unsur pemerintah (lintas sektor) dan masyarakat.
12. UU No 4 Tahun 1984 hanya membahas wabah penyakit menular yang
memang mempunyai risiko menelan korban jiwa, tapi juga penyakit tidak
menular dan akibat perkembangan IPTEK yang dapat berdampak pada korban
jiwa seperti kimia, pestisida perlu diatur dalam UU Wabah.
2.7.2 JANGKAUAN ARAH PENGETAHUAN DAN MATERI MUATAN
2.7.2.1 JANGKAUAN ARAH PENGETAHUAN
Jangkuan dan arah pengaturan penggantian UU Wabah 1984 ini antara lain:
1. Rancangan undang-undang yang akan disusun mengatur mengenai wabah
penyakit baik penyakit menular maupun tidak menular termasuk kejadian luar
biasa. Dalam lingkup area penularan, pengaturannya meliputi penyakit yang
ditularkan melalui darat, laut, dan udara. Dengan demikian bahwa persoalan
wabah tidak saja menjadi persoalan nasional tetapi juga dapat menjadi
persoalan internasional, dan sangat berkaitan erat dengan hak asasi manusia,
sehingga penanggulangannya menjadi tanggung jawab negara.
2. Bahwa persoalan wabah tidak saja menyangkut persoalan kesehatan tetapi
juga menyangkut dengan persoalan hukum, politik, ekonomi, sosial dan
budaya, agama, serta keamanan.
3. Arah pengaturan dari rancangan undang-undang tentang wabah adalah
untuk diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan terkait yang sudah
ada dan ketentuan-ketentuan internasional.
2.7.2.2 MATERI MUATAN
Bagian ini berisi materi muatan yang akan diatur dalam RUU Wabah
sebagai pengganti UU Wabah Tahun 1984, yaitu:
1. Ketentuan Umum.
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
11/88
Bagian ini mengatur mengenai definisi yang dipakai dalam RUU Wabah yang
baru, antara lain:
a. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular atau tidak
menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata
melebihi dari pada
keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan
malapetaka.
b. Penyakit menular adalah jenis penyakit yang dapat menjalar dari orang ke
orang atau dari orang ke binatang atau dari binatang ke orang melalui media
udara, oral-fekal, darah, cairan tubuh, vektor, air, dan lain lain yang
penyebabnya bisa berupa virus, bakteri, jamur, dan sebagainya.
c. Kejadian Luar Biasa adalah Timbulnya suatu penyakit menular tertentu
yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah; Peningkatan
kejadian penyakit terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari,
minggu atau bulan berturut-turut menurut jenis penyakitnya; Peningkatan
kejadian penyakit dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode dalam
kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya; jumlah
penderita baru dalam periode waktu 1 (satu) bulan menunjukkan kenaikan
dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam
tahun sebelumnya; rata-rata jumlah kejadian penyakit per bulan selama 1
(satu) tahun menunjukan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan
rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya; Angkakematian kasus suatu penyakit (Case Fatality Rate) dalam 1 (satu) kurun
waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh persen) atau lebih
dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode
sebelumnya dalam kurun waktu yang sama; Angka proporsi penyakit
(Proportional Rate) penderita baru pada satu periode menunjukkan
kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun
waktu yang sama.
d. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden RepublikIndonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
e. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
f. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan.
g. Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan
pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan/penanganan penyakit yangdapat menimbulkan wabah dengan cara berperilaku hidup sehat;
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
12/88
meningkatkan ketahanan keluarga; aktif dalam kegiatan promosi, pencegahan,
perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan terhadap penderita.
h. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disebut LSM adalah lembaga non
pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang pencegahan,
penanggulangan, dan pemberantasan/penanganan wabah menurut prinsipdan ketentuan perundangan yang berlaku.
i. Tenaga Kesehatan adalah Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang
kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
j. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang
dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentukpencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan
pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
k. Penanggulangan Wabah adalah upaya-upaya dalam pemberantasan wabah
yang meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif serta
upaya pencegahan penyebaran wabah antar daerah dan/atau pemberantasan
wabah di dalam lingkungan.
l. Perawatan dan pengobatan adalah upaya tenaga medis untuk meningkatkan
derajat kesehatan.
m. Surveilans adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan
interpretasi dengan maksud untuk mengetahui prevalensi dan meningkatnya
kejadian penyakit dan faktor risiko supaya dapat dilakukan atau dapat
dilaksanakan penanggulangan penyakit.
n. Kewaspadaan umum adalah prosedur-prosedur yang harus dijalankan oleh
petugas kesehatan untuk mengurangi risiko penularan penyakit yang
berhubungan dengan bahan-bahan terpajan oleh darah dan cairan tubuh lain yang infeksius.
o. Upaya promotif adalah upaya yang dilakukan melalui penyuluhan, informasi
dan edukasi tentang hidup sehat dan aktifitas yang tepat untuk mencegah
kondisi sehat.
p. Upaya preventif primer adalah upaya melalui imunisasi, edukasi dan
penanganan yang tepat pada kondisi sehat untuk mencegah sakit /penyakit.
q. Upaya preventif sekunder adalah upaya yang dilakukan terhadap pasien
yang sakit agar penyakitnya tidak bertambah berat.
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
13/88
r. Upaya preventif tersier adalah upaya yang dilakukan terhadap pasien yang
sakit berat agar tidak menjadi cacat.
s. Upaya kuratif adalah upaya penanganan melalui paduan intervensi medik,
keterapian fisik, dan upaya rehabilitatif untuk mengatasi penyakit /kondisi
sakit untuk mengembalikan dan mempertahankan kemampuan fungsi.
t. Upaya rehabilitatif adalah upaya yang dilakukan dengan penanganan melalui
paduan intervensi medik, keterapian fisik, dan upaya rehabilitatif lainnya
melalui pendekatan psiko-sosial-edukasi-okupasi-vokasional untuk mengatasi
penyakit/ kondisi sakit yang bertujuan mengembalikan dan mempertahankan
kemampuan fungsi, meningkatkan kemampuan beraktifitas.
u. Disfungsi sosial adalah ketidakmampuan seseorang dalam melakukan
interaksi sosial dengan lingkungannya.
v. Koersif adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi.
w. Karantina adalah salah satu tindakan penanggulangan dan pencegahan
penularan wabah.
2. Wabah
Pada bagian ini diterangkan mengenai wabah penyakit menular dan wabah
penyakit tidak menular. Pada wabah perlu diketahui sumber penularannya dan
jenis-jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah. Tidak hanya agent
biologis yang menjadi penyebab penyakit menular melainkan juga nuklir danterorisme kimia menjadiagentpenyebab wabah penyakit tidak menular
(misalnya gaya hidup tidak sehat). Sumber penularan dapat melalui darat, laut,
dan udara.
b. Mengenai Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.
Pembagian kewenangan ini terkait dengan UU Pemda sesuai dengan skala
kewenangan yang diatur. Dalam penanggulangan penyakit diperlukan peran
pemerintah pusat dan daerah. Hal ini terkait dengan pembagian urusan
kewenangan dan tanggungjawab. Beberapa jenis penyakit menular memilikikarakter penularan yang lintas batas sehingga diperlukan koordinasi di dalam
penanggulangannya. Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah lihat UU
Pemda No. 32 Tahun 2004. Pemerintah wajib menyediakan sarana dan
prasarana pendukung pencegahan, penanggulangan, dan
pemberantasan/penanganan wabah diantaranya berupa Laboratorium
Diagnostik terkait wabah minimal tingkatBio Safety Level(BSL) 3 pada setiap
provinsi.
A.Sistem Penanggulangan Wabah. Penanggulangan meliputi Sistem
Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan.
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
14/88
Penanggulangan Wabah bertujuan untuk:
1) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah
wabah.
2) memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
sehingga mampu menanggulangi wabah.
3) melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat
menimbulkan wabah.
4) memberikan kemudahan pelayanan dalam upaya penanggulangan wabah.
5) meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam pencegahan,
penanggulangan, dan pemberantasan/ penanganan wabah.Penyelenggaraan penanggulangan wabah dilakukan secara menyeluruh,
terpadu dan berkesinambungan. Penyelenggaraan penanggulangan ini meliputi
kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan wabah. Upaya
pencegahan meliputi:
Tindakan Pencegahan Primer
Merupakan pencegahan terhadap orang yang masih sehat agar jangan sampai
sakit. Tindakan ini berupa perubahan gaya hidup ke arah yang lebih sehat,
yang meliputi promosi kesehatan (antara lain KIE-Komunikasi Informsai dan
Edukasi), imunisasi dan fumigasi/pengasapan. Yang dimaksud dengan
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)” adalah suatu proses penyampaiandan penerimaan pesan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan
pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang, kelompok, dan atau
masyarakat sehingga mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi.
Tindakan Pencegahan Sekunder
Merupakan bagian dari tindakan pengendalian dan pemberantasan. Tindakan
ini untuk mencegah agar yang sakit menular agar tidak menularkan ke orang
lain melalui diagnosis dini, pengobatan dini, dan advokasi ke penderita dan
masyarakat.
Tindakan Pencegahan Tersier
Merupakan bagian dari tindakan pengendalian dan pemberantasan. Tindakan
ini mencegah yang sakit jangan sampai cacat melalui limitasi dari hendaya
(Disability Limitation) Upaya Penanganan atau Penanggulangan Wabah
dilakukan melalui upaya perawatan, dukungan, pengobatan dan
pendampingan penderita yang dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis
klinis, keluarga, kelompok dukungan sebaya, organisasi profesi dan
masyarakat. Upaya penanganan Wabah penyakit menular dilakukan dengan:
1) meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang melakukan
perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan;
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
15/88
2) mendukung kelompok dukungan sebaya;
3) menyediakan obat dan perbekalan farmasi sesuai kebutuhan
4) menyediakan alat kesehatan dan layanan pemeriksaan
5) menyediakan layanan perawatan, dukungan, pengobatan, danpendampingan kepada setiap orang yang menderita penyakit;
6) melaksanakan surveilans epidemiologi
RUU Wabah yang baru juga mengatur tentang rehabilitasi baik rehabilitasi
penderita, medik, maupun sosial. Rehabilitasi Medik merupakan pelayanan
kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh
keadaan/kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui paduan intervensi medik,
keterapian fisik dan atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsioptimal. Rehabilitasi medik meliputi upaya kesehatan berupa upaya promotif,
upaya preventif, upaya kuratif, dan upaya rehabilitatif. Sedangkan Rehabilitasi
sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan penderita jenis
penyakit yang dapat menimbulkan wabah yang mengalami disfungsi sosial agar
dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi ini dapat
dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga,
masyarakat maupun panti sosial. Rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk
motivasi dan lain-lain yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
yang terkait.
A.Penanganan dan Pemulihan Paska terjadinya wabah penyakit
menular dan berbahaya.
Penanganan dan pemulihan sebagaimana dimaksud antara lain dengan:
1) Pemberian perlindungan sosial untuk mencegah dan menangani risiko dari
guncangan, kerentanan sosial, stigma, diskriminasi, seseorang, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi
sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, serta untuk melindungi masyarakat
dari penularan penyakit berbahaya. Perlindungan sosial dilaksanakan melalui
bantuan sosial; advokasi sosial; dan bantuan hukum.
2) Selain itu, juga diberikan bantuan sosial yang bersifat sementara dan/atau
berkelanjutan dalam bentuk bantuan langsung; penyediaan aksesibilitas
dan/atau penguatan kelembagaan.
3) Advokasi sosial.
Upaya ini untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok,
dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya akibat terjangkitnya wabah dalam
bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
4) Bantuan hukum
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
16/88
Diselenggarakan untuk mewakili seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau
masyarakat yang menghadapi masalah hukum akibat status terjangkitnya
wabah baik di dalam maupun diluar pengadilan. Bantuan hukum diberikan
dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
B.Peran Serta Masyarakat.
Masyarakat berperan serta dalam kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan
pemberantasan/penanganan penyakit yang dapat menimbulkan wabah dengan
cara berperilaku hidup sehat; meningkatkan ketahanan keluarga; aktif dalam
kegiatan promosi, pencegahan, perawatan, dukungan, pengobatan, dan
pendampingan terhadap penderita.
C.Kerjasama Nasional dan Internasional.
Mengingat penyebaran wabah tidak hanya di dalam satu negara melainkan
juga dapat lintas batas negara maka dalam pennaggulangannya dapatdilakukan kerjasama lintas sektor baik melalui jejaring nasional maupun
internasional.
D.Surveilans.
Tiga prinsip dalam Surveilans:timeliness(tepat waktu),rapid analysis(analisis
yang cepat), danimmediate respons(respon yang segera).
E. Pembiayaan.
Pembiayaan pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan/penanganan wabah bersumber dari APBN, APBD, dan sumber dana lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
F.Pembinaan dan Pengawasan
Dalam hal pembinaan, pemerintah melakukannya terhadap semua kegiatan
yang berkaitan dengan pencegahan, penanggulangan, dan
pemberantasan/penanganan wabah. Pembinaan diarahkan untuk:
1) mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sehingga
mampu mencegah dan mengurangi penularan wabah;
2) terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan
kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan
masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan penyakit;
3) melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat
menimbulkan penularan penyakit;
4) memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya
penanggulangan penyakit
5) meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan wabah.
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
17/88
Pembinaan dilakukan dengan cara:
- Sosialisasi lembaga pemerintah dan swasta kepada individu, kelompok dan
warga masyarakat;
- Pendidikan dan pelatihan pencegahan, penanggulangan, dan
pemberantasan/penanganan wabah kepada individu, kelompok dan wargamasyarakat
Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan surveilans dan
program penanggulangan yang dilakukan oleh lembaga yang bertanggung
jawab dalam P2PL (Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan).
Prosedur Penyidikan.
Adanya kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan terkait pelanggaran
norma dalam UU Wabah yang baru. PPNS memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui Penyidik POLRI
kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Ketentuan Sanksi
Jika melakukan pelanggaran terhadap norma dalam UU wabah yang baru
maka akan dikenakan sanksi secara berjenjang yang jenisnya meliputi:
a. sanksi administratif
b. sanksi perdata
c. Sanksi pidana
Sanksi administratif dikenakan kepada orang atau badan hukum sebagai
subjek hukumnya berupa teguran/peringatan tertulis. Teguran/Peringatan
tersebut diberikan paling banyak 3 (tiga) kali. Apabila peringatan tertulis tidak
dihiraukan maka akan dilakukan pencabutan izin; dan/atau sanksi
administratif lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Sanksi perdata dikenakan kepada setiap subjek hukum yang
melakukan perbuatan melawan hukun dan menimbulkan kerugian baik
materil maupun materil. Sanksi pidana merupakan ultimum remedium. Sanksi
pidana diberikan kepada setiap orang yang dengan kesengajaan atau
kelalaiannya menghalang-halangi pencegahan, penanggulangan, dan
pemberantasan/ penanganan Wabah. Sanksi pidananya berupa kerja sosial
yang sifatnya pembinaan. Pidana lainnya yang berupa penjara, kurungan,
dan/atau denda untuk perbuatan melawan hukum yang berat (misalnya
bioterorimedanchemicalterorisme).
4. Laboratorium Diagnostik
terkait wabah wajib disediakan oleh pemerintah minimal tingkatBio SafetyLevel(BSL) 3 pada setiap provinsi.
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
18/88
5. Ketentuan Penutup
Pada saat berlakunya undang-undang ini maka UU Wabah 1984 dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku lagi dan peraturan pelaksana yang ada yang
berkaitan dengan wabah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan undang-undang ini.
2.8 UU KARANTINA KESEHATAN
RUU PENJELASAN
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
KEKARANTINAAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
RANCANGAN
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR …… TAHUN ……
TENTANG
KEKARANTINAAN KESEHATAN
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
19/88
RUU PENJELASAN
Menimbang :a.bahwa dalam rangka
pelaksanaan pembangunan
manusia Indonesia
seutuhnya diperlukan
adanya perlindungan
kesehatan bagi seluruh
masyarakat Indonesia yang
tersebar di berbagai pulau
besar maupun kecil yang
terletak pada posisi yang
sangat strategis dan berada
pada jalur perdagangan
internasional, yang berperan
penting dalam lalu lintas
orang dan barang;
b.bahwa kemajuan teknologi
transportasi dan era
perdagangan bebas, dapat
berisiko menimbulkan
gangguan kesehatan dan
penyakit baru atau penyakit
lama yang muncul kembali
dengan penyebaran yang
lebih cepat dan berpotensi
menimbulkan kedaruratan
kesehatan masyarakat,
sehingga menuntut adanya
upaya cegah tangkal
penyakit dan faktor risiko
kesehatan yang
komprehensif dan
terkoordinasi, serta
membutuhkan sumber daya,
peran serta masyarakat, dan
kerjasama internasional;
c.bahwa Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1962
I.UMUM
Pembangunan kesehatan
diarahkan untuk
mencapai derajat
kesehatan setinggi-
tingginya yang besar
artinya bagi
pembangunan dan
pembinaan sumber daya
manusia Indonesia dan
sebagai modal dasar bagi
pelaksanaan
pembangunan nasional
yang pada hakekatnya
adalah pembangunan
manusia Indonesia
seutuhnya dan
pembangunan seluruh
masyarakat Indonesia.
Indonesia merupakan
negara kepulauan dengan
jumlah pulau 17.504
yang terdiri dari pulau
besar dan kecil dan
memiliki posisi sangat
strategis karena diapit
oleh dua benua dan dua
samudera dan berada
pada jalur lalu lintas dan
perdagangan
internasional. Kondisi
tersebut menyebabkan
banyaknya pintu masuk
ke wilayah Indonesia yang
merupakan faktor risiko
terjadinya penyebaran
penyakit dan gangguan
kesehatan. Berdasarkanhasil sensus penduduk
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
20/88
RUU PENJELASAN
tentang Karantina Laut dan
Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1962 tentang
Karantina Udara sudah
tidak sesuai lagi dengan
perkembangan, tuntutan
dan kebutuhan hukum
dalam masyarakat, sehingga
perlu dicabut dan diganti
dengan Undang-Undang
yang baru mengenai
Kekarantinaan Kesehatan;
d.bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang
tentang Kekarantinaan
Kesehatan;
Mengingat :1.Pasal 5 ayat (1), Pasal 20,
Pasal 28 H ayat (1), Pasal 34
ayat (3) Undang-Undang
Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5063);
terakhir, Indonesia
memiliki jumlah
penduduk 230 juta orang
dan menduduki nomor
tiga terbesar didunia yang
tersebar di berbagai
pulau dengan kepadatan
yang berbeda diantaranya
pulau Jawa dan Bali yang
memiliki tingkat
kepadatan yang tinggi.
Demikian juga dengan
status sosial ekonomipenduduk Indonesia
tergolong rendah
dibandingkan negara-
negara lain. Keadaan ini
akan menimbulkan
masalah kesehatan,
diantaranya penyebaran
penyakit infeksi, status
gizi kurang dan penyakit
lainnya.
Kecenderungan
permasalahan kesehatan
dalam jangka panjang di
Indonesia dari waktu ke
waktu tampaknya akan
menjadi luas dan
semakin kompleks.Indonesia sebagai negara
kepulauan yang
mempunyai letak strategis
(posisi silang), berperan
penting dalam lalu lintas
orang dan barang.
Dengan meningkatnya
pembangunan, maka
pergerakan dan
perpindahan penduduk
antar pulau akan
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
21/88
RUU PENJELASAN
Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG
KEKARANTINAAN
KESEHATAN.
meningkat. Demikian
juga dengan
perkembangan teknologi
transportasi yang
menyebabkan
meningkatnya kecepatan
waktu tempuh perjalanan
antar negara yang lebih
cepat dari masa inkubasi
penyakit sehingga
memperbesar risiko
masuk dan keluar
penyakit menular (newinfection diseases,
emerging infections
diseases dan re-emerging
infections diseases),selain
itu kemajuan teknologi di
berbagai bidang lainnya
berdampak pada
perubahan pola penyakit
dan meningkatnya risiko
kesehatan yang
diakibatkan Nuklir,
Biologi, Kimia (Nubika)
oleh teknologi industri
dan dapat pula
dimanfaatkan sebagai
sarana teror.
Sebagai bagianmasyarakat dunia,
Indonesia juga
berkewajiban melakukan
upaya untuk mencegah
terjadinya kedaruratan
kesehatan yang
meresahkan
dunia /Public Health
Emergency of
International Concern
sebagaimana yang
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
22/88
RUU PENJELASAN
diamanatkan dalam
International Health
Regulation (IHR) 2005,
dan dalam melaksanakan
amanat ini Indonesia
harus menghormati
sepenuhnya martabat,
hak asasi manusia,
dasar-dasar kebebasan
seseorang dan
penerapannya secara
universal.
International Health
Regulation (IHR) 2005
mengharuskan Indonesia
meningkatkan kapasitas
dan kemampuan dalam
surveilans dan respon
serta kekarantinaan pada
pintu-pintu masuk
(pelabuhan/bandara/PLB
D) dan karantina wilayah.
Untuk itu diperlukan
penyesuaian perangkat
peraturan perundang-
undangan, organisasi, dan
sumber daya yang
berkaitan dengan
kekarantinaan dan
organisasi pelaksananyamengingat perundang-
undangan kekarantinaan
yang ada yaitu Undang-
Undang Nomor 1 Tahun
1962 tentang Karantina
Laut dan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1962
tentang Karantina Udara
sudah tidak relevan
dengan kondisi saat ini.
Pada saat itu kedua
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
23/88
RUU PENJELASAN
undang-undang tersebut
mengacu pada peraturan
kesehatan internasional
yang disebutInternational
Sanitary Regulations(ISR)
1953. Kemudian ISR
tersebut diganti dengan
International Health
Regulation (IHR) 1968
dengan pendekatan
epidemiologi yang
didasarkan kepada
kemampuan sistimsurvailans epidemiologi.
Pada Sidang Majelis
Kesehatan sedunia tahun
2005 telah berhasil
merevisi IHR 1969
tersebut menjadi IHR
Revisi 2005 yang
diberlakukan sejak
tanggal 15 Juni 2007.
Undang-Undang tentang
Karantina Kesehatan ini
mengatur hal-hal sebagai
berikut:
- Tanggung Jawab
Pemerintah dan
Pemerintah Daerah
- Hak dan Kewajiban- Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat
- Penyelenggaraan
Kekarantinaan
Kesehatan Pintu
Masuk
- Penyelenggaraan
Kekarantinaan
Kesehatan di Wilayah
- Dokumen Karantina
Kesehatan- Sumber Daya
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
24/88
RUU PENJELASAN
Kekarantinaan
Kesehatan
- Informasi
KekarantinaanKesehatan
- Pembinaan dan
Pengawasan
- Penyidikan
- Ketentuan Pidana
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud
dengan:
1.Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya
mencegah dan menangkal keluar atau
masuknya penyakit dan/atau faktor
risiko kesehatan masyarakat yang
berpotensi menimbulkan kedaruratan
kesehatan masyarakat.
2.Karantina adalah pembatasan kegiatan
dan/atau pemisahan seseorang yang
terpapar penyakit menular sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
25/88
RUU PENJELASAN
menunjukkan gejala apapun atau sedang
berada dalam masa inkubasi, dan
pemisahan peti kemas, alat angkut, atau
barang apapun yang diduga
terkontaminasi dari orang dan/atau
barang yang mengandung penyebab
penyakit atau kontaminan lain untuk
mencegah kemungkinan penyebaran ke
orang dan/atau barang di sekitarnya.
3.Isolasi adalah pemisahan orang sakit
dari orang sehat yang dilakukan di
fasilitas pelayanan kesehatan untuk
mendapatkan pengobatan dan
perawatan.
4.Karantina Rumah adalah pembatasan
penghuni dalam suatu rumah beserta
isinya yang diduga terinfeksi penyakit
dan/atau terkontaminasi sedemikian
rupa untuk mencegah kemungkinan
penyebaran penyakit atau kontaminasi.
5.Karantina Rumah Sakit adalah
pembatasan seseorang dalam rumah
sakit yang diduga terinfeksi penyakit
dan/atau terkontaminasi sedemikianrupa untuk mencegah kemungkinan
penyebaran penyakit atau kontaminasi.
6.Karantina Wilayah adalah pembatasan
penduduk dalam suatu wilayah
termasuk wilayah pintu masuk beserta
isinya yang diduga terinfeksi penyakit
dan/atau terkontaminasi sedemikian
rupa untuk mencegah kemungkinan
penyebaran penyakit atau kontaminasi.
7.Pembatasan sosial berskala besar adalahpembatasan kegiatan tertentu penduduk
dalam suatu wilayah yang diduga
terinfeksi penyakit dan/atau
terkontaminasi sedemikian rupa untuk
mencegah kemungkinan penyebaran
penyakit atau kontaminasi.
8.Status Karantina adalah keadaan alat
angkut, orang, dan barang yang berada
di suatu tempat atau zona untuk dapat
menyelenggarakan tindakan
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
26/88
RUU PENJELASAN
kekarantinaan kesehatan.
9.Zona Karantina adalah area atau tempat
tertentu untuk dapat menyelenggarakan
tindakan kekarantinaan kesehatan.
10.Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
adalah kejadian kesehatan masyarakat
yang bersifat luar biasa dengan ditandai
penyebaran penyakit menular dan/atau
kejadian yang disebabkan oleh radiasi
nuklir, pencemaran biologi, dan
kontaminasi kimia (NUBIKA), dan
pangan yang menimbulkan bahaya
kesehatan dan berpotensi menyebar
lintas wilayah atau lintas negara.
11.Pintu Masuk adalah tempat masuk dan
keluarnya alat angkut, orang, serta
barang, baik berbentuk bandar udara,
pelabuhan, maupun pos lintas batas
darat negara.
12.Barang adalah produk nyata, hewan,
tumbuhan, dan jenazah/abu jenazah
yang dibawa dan/atau dikirim melalui
perjalanan, termasuk benda/alat yang
digunakan dalam alat angkut.13. Alat Angkut adalah kapal, pesawat
udara, dan kendaraan darat yang
digunakan dalam melakukan perjalanan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
14.Kapal adalah kendaraan air dengan
bentuk dan jenis tertentu, yang
digerakkan dengan tenaga angin, tenaga
mekanik, energi lainnya, ditarik atau
ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di
bawah permukaan air, serta alat apung
dan bangunan terapung yang tidak
berpindah-pindah.
15.Pesawat Udara adalah setiap mesin atau
alat yang dapat terbang di atmosfer
karena gaya angkat dari reaksi udara,
tetapi bukan karena reaksi udara
terhadap permukaan bumi yang
digunakan untuk penerbangan.16. Awak Kapal adalah orang yang bekerja
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
27/88
RUU PENJELASAN
atau dipekerjakan di atas kapal oleh
pemilik atau operator kapal untuk
melakukan tugas di atas kapal sesuai
dengan jabatannya yang tercantum
dalam buku sijil.
17. Awak Penerbangan adalah orang yang
bekerja atau dipekerjakan di atas
pesawat udara oleh pemilik atau operator
pesawat udara untuk melakukan tugas
di atas pesawat udara sesuai dengan
jabatannya.
18.Nakhoda adalah salah seorang dari Awak
Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi
di kapal dan mempunyai wewenang dan
tanggung jawab tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.
19.Kapten Penerbang adalah penerbang
yang ditugaskan oleh perusahaan atau
pemilik pesawat udara untuk memimpin
penerbangan dan bertanggung jawab
penuh terhadap keselamatan
penerbangan selama pengoprasian
pesawat udara sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
20.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri
atas daratan dan/atau perairan dengan
batas-batas tertentu sebagai tempat
kegiatan pemerintahan dan kegiatan
pengusahaan yang dipergunakan sebagai
tempat kapal bersandar, naik turun
penumpang, dan/atau bongkar muat
barang, berupa terminal dan tempat
berlabuh kapal yang dilengkapi denganfasilitas keselamatan dan keamanan
pelayaran dan kegiatan penunjang
pelabuhan serta sebagai tempat
perpindahan intra dan antarmoda
transportasi.
21.Bandar Udara adalah kawasan di
daratan dan/atau perairan dengan
batas-batas tertentu yang digunakan
sebagai tempat pesawat udara mendarat
dan lepas landas, naik turunpenumpang, bongkar muat barang, dan
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
28/88
RUU PENJELASAN
tempat perpindahan intra dan
antarmoda transportasi, yang dilengkapi
dengan fasilitas keselamatan dan
keamanan penerbangan, serta fasilitas
pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
22.Pos Lintas Batas Darat Negara adalah
pintu masuk orang, barang, dan alat
angkut melalui darat lintas negara.
23.Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan
adalah kegiatan pemeriksaan dokumen
karantina kesehatan dan faktor risiko
kesehatan masyarakat terhadap
kedatangan alat angkut, orang beserta
barang bawaan/muatan oleh pejabat
karantina kesehatan.
24.Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat
adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang
dapat mempengaruhi kemungkinan
timbulnya pengaruh buruk terhadap
kesehatan masyarakat.
25. Terjangkit adalah kondisi seseorang yang
menderita penyakit yang dapat menjadi
sumber penular penyakit yang berpotensi
menyebabkan kedaruratan kesehatanmasyarakat.
26. Terpapar adalah kondisi
orang/barang/alat angkut yang terpajan,
terkontaminasi, dalam masa inkubasi,
insektasi, pestasi, ratisasi (tertikuskan)
termasuk kimia dan radiasi.
27.Pejabat Karantina Kesehatan adalah
Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di
bidang kesehatan yang diberi
kewenangan oleh Menteri untukmelaksanakan tindakan kekarantinaan
kesehatan.
28.Dokumen Karantina Kesehatan adalah
surat keterangan kesehatan yang dimiliki
setiap alat angkut, orang, dan barang
yang memenuhi persyaratan baik
nasional maupun internasional.
29.Pemerintah Pusat yang selanjutnya
disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
29/88
RUU PENJELASAN
kekuasaan Pemerintah Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
30.Pemerintah Daerah adalah Gubernur,
Bupati atau Walikota dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
31.Menteri adalah menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kesehatan.
Pasal 2
Kekarantinaan Kesehatan diselenggarakan
dengan berasaskan:
a.perikemanusiaan;
b.manfaat;
c.perlindungan;
d.keadilan;
e.non diskriminatif;
f. kepentingan umum;
g.keterpaduan;
h.kesadaran hukum; dan
i. kedaulatan negara.
Pasal 2
Yang dimaksud dengan asas:
a.perikemanusiaan adalah
bahwa penyelenggaraan
kekarantinaan kesehatan
harus dilandasi atas
perlindungan dan
penghormatan pada nilai-
nilai kemanusiaan yang
beradab dan universaldengan tidak membeda-
bedakan suku, agama, ras,
golongan, bangsa, status
sosial dan gender
b.manfaat adalah bahwa
kekarantinaan kesehatan
harus memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya bagi
perlindungan kepentingan
nasional dalam rangka
peningkatan derajatkesehatan masyarakat
c.perlindungan adalah bahwa
kekarantinaan kesehatan
harus mampu melindungi
seluruh masyarakat dari
penyakit yang berpotensi
menimbulkan kedaruratan
kesehatan.
d.keadilan adalah bahwa
dalam penyelenggaraan
kekarantinaan kesehatanharus mampu memberikan
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
30/88
RUU PENJELASAN
pelayanan yang adil dan
merata kepada setiap
orang.
e.non diskriminatif adalah bahwa dalam
penyelenggaraan
kekarantinaan kesehatan
tidak membedakan
perlakuan atas dasar
agama, suku, jenis kelamin,
dan status sosial yang
berakibat pelanggaran
terhadap hak asasi
manusia.
f. kepentingan umum adalah bahwa dalam
penyelenggaraan
kekarantinaan kesehatan
harus mengutamakan
kepentingan umum di atas
kepentingan pribadi atau
golongan tertentu.
g.keterpaduan adalah bahwa
penyelenggaraan
kekarantinaan kesehatan
dilakukan secara terpadumelibatkan lintas sektor.
h.kesadaran hukum adalah
bahwa dalam
penyelenggaraan
kekarantinaan kesehatan
menuntut peran serta
kesadaran dan kepatuhan
hukum dari masyarakat.
i. kedaulatan negara adalah
bahwa dalam
penyelenggaraankekarantinaan kesehatan
harus mengutamakan
kepentingan nasional dan
ikut meningkatkan upaya
pengendalian kedaruratan
kesehatan masyarakat yang
meresahkan dunia.
Pasal 3
Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan
Pasal 3
Huruf a
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
31/88
RUU PENJELASAN
bertujuan untuk :
a.melindungi masyarakat dari penyakit
dan/atau Faktor Risiko KesehatanMasyarakat yang berpotensi menimbulkan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
b.mencegah dan menangkal penyakit dan/atau
Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang
berpotensi menimbulkan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat;
c.meningkatkan ketahanan nasional di bidang
kesehatan masyarakat; dan
d.memberikan perlindungan dan kepastian
hukum bagi masyarakat dan petugas
kesehatan.
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud
dengan ketahanan
nasional di bidang
kesehatan
masyarakat adalah
kemampuan cegah
tangkal
pemerintah
bersama
masyarakat dalam
menghadapi
masalah
kesehatan, baik
yang berasal dari
dalam maupun
luar negeri.
Huruf d
Cukup jelas
BAB II
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN
PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4
Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab melindungi kesehatan masyarakat dari
penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan
Masyarakat yang berpotensi menimbulkan
kedaruratan kesehatan masyarakat melalui
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.
Pasal 4
Cukup jelas
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
32/88
RUU PENJELASAN
Pasal 5
(1)Pemerintah bertanggung jawab
menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan
di Pintu Masuk dan di wilayah secara
terpadu.
(2)Pemerintah dalam menyelenggarakan
Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan
Pemerintah Daerah.
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang
diperlukan dalam penyelenggaraan
Kekarantinaan Kesehatan.
Pasal 6
Cukup jelas
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam
memperoleh perlakuan penyelenggaraan
Kekarantinaan Kesehatan.
Pasal 7
Yang dimaksud dengan
setiap orang dalam
ketentuan ini adalah
orang perseorangan
atau badan, baik yang
berbentuk badan
hukum maupun tidak
berbadan hukum.
Yang dimaksud dengan
“perlakuan yang sama”
adalah bahwa dalam
penyelenggaraan
kekarantinaan
kesehatan tidak boleh
bersifat diskriminatifatau membeda-bedakan
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
33/88
RUU PENJELASAN
perlakuan.
Pasal 8
Setiap orang mempunyai hak mendapatkan
pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan
medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan
kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina.
Pasal 8
Yang dimaksud dengan
setiap orang dalam
ketentuan ini adalah
orang perseorangan.
Yang dimaksud dengan“kebutuhan kehidupan
sehari-hari lainnya”
antara lain kebutuhan
pakaian dan
perlengkapan mandi,
cuci, dan buang air.
Pasal 9
(1)Setiap orang berkewajiban mematuhi
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.
(2)Setiap orang berkewajiban turut serta dalam
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.
Pasal 9
Cukup jelas
BAB IV
KEKARANTINAAN KESEHATAN
Pasal 10
(1)Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan
di wilayah dilakukan melalui kegiatan
surveilans epidemiologi penyakit dan Faktor
Risiko Kesehatan Masyarakat terhadap alat
angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan,
serta respon terhadap Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat dalam bentuk tindakan
Kekarantinaan Kesehatan.
(2) Tindakan Kekarantinaan Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.karantina, isolasi, pemberian vaksinasi/profilaksis, rujukan, disinfeksi,
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan:
- isolasi adalah
pemisahan orang sakit
dari orang sehat yang
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
34/88
RUU PENJELASAN
dan/atau dekontaminasi terhadap orang
sesuai indikasi;
b.Pembatasan Sosial Berskala Besar;
c.disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi,dan/atau deratisasi terhadap alat angkut
dan barang; dan/atau
d.penyehatan, pengamanan, dan
pengendalian terhadap media lingkungan.
(3)Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian
terhadap media lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan
Kekarantinaan Kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Menteri.
dilakukan di fasilitas
pelayanan kesehatan
untuk mendapatkan
pengobatan dan
perawatan.
- pemberian vaksinasi
adalah pemberian
vaksin yang khusus
diberikan dalam
rangka menimbulkan
atau meningkatkan
kekebalan seseorang
secara aktif terhadap
suatu penyakit,
sehingga apabila
suatu saat terpajan
dengan penyakit
tersebut tidak akan
sakit atau hanya
mengalami sakit
ringan.
- pemberian profilaksis
adalah suatu tindakan
medis pemberian obat
tertentu untuk
memberikan
perlindungan
terhadap penyakit
menular tertentu
dalam jangka waktu
tertentu.
- rujukan adalah
rujukan ke fasilitas
pelayanan kesehatan
untuk mendapatkan
pemeriksaan
kesehatan lanjutan
dan/atau
perawatan/pengobata
n.
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
35/88
RUU PENJELASAN
-
Disinfeksi adalah
tatacara dimana
tindakan penyehatan yang dilakukan untuk
mengendalikan atau
membasmi bibit
penyakit pada
permukaan tubuh
manusia atau hewan
atau didalam atau
pada bagasi, kargo,
petikemas, alat
angkut, barang-
barang dan paket pos,secara pemaparan
langsung dengan
bahan kimia atau
bahan fisika.
-
Dekontaminasi adalah
tatacara dimana
tindakan penyehatan
dilakukan untuk
menghilangkan bibit
penyakit atau bahan beracun atau zat pada
permukaan badan
manusia atau hewan,
didalam atau pada
produk untuk
konsumsi atau pada
benda mati lainnya,
termasuk alat angkut
yang dapat
menimbulkan risiko
bagi kesehatanmasyarakat.
Huruf b
Yang dimaksud
pembatasan sosial
berskala besar adalah
upaya mencegah
meluasnya penyebaran
penyakit yang berpotensi
menimbulkan
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
36/88
RUU PENJELASAN
kedaruratan kesehatan
masyarakat yang sedang
terjadi antar orang di
suatu wilayah tertentu
antara lain meliputi
peliburan sekolah dan
tempat kerja,
pembatasan kegiatan
keagamaan, dan
pembatasan kegiatan di
tempat/fasilitas umum
lain.
Huruf c
Yang dimaksud dengan:
-
Disinfeksi adalah
tatacara dimana
tindakan penyehatan
yang dilakukan
untukmengendalikan atau
membasmi bibit
penyakit pada
permukaan tubuh
manusia atau hewan
atau didalam atau
pada bagasi, kargo,
petikemas, alat
angkut, barang-
barang dan paket
pos, secarapemaparan langsung
dengan bahan kimia
atau bahan fisika;
-
Dekontaminasi
adalah tatacara
dimana tindakan
penyehatan
dilakukan untuk
menghilangkan bibit
penyakit atau bahan beracun atau zat
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
37/88
RUU PENJELASAN
pada permukaan
badan manusia atau
hewan, didalam atau
pada produk untukkonsumsi atau pada
benda mati lainnya,
termasuk alat angkut
yang dapat
menimbulkan risiko
bagi kesehatan
masyarakat;
-
Disinseksi, adalah
tatacara dimana
tindakan penyehatandilakukan untuk
mengendalikan atau
membunuh vektor
serangga yang
menyebabkan
penyakit pada
manusia, yang
terdapat dalam
bagasi, kargo,
petikemas,alat
angkut, barang- barang dan paket
pos;
-
Deratisasi adalah
tatacara dimana
tindakan penyehatan
diambil untuk
mengendalikan atau
membasmi vektor-
vektor rodent
penyakit yangterdapat didalam
bagasi, kargo,
petikemas, alat
angkut, fasilitas-
fasilitas, barang-
barang dan paket pos
di pintu masuk;
Huruf d
Yang dimaksud dengan:
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
38/88
RUU PENJELASAN
-
Penyehatan adalah
upaya pencegahan
penurunan danupaya peningkatan
kualitas media
lingkungan.
Penyehatan
dilakukan terhadap
media lingkungan
berupa air, udara,
tanah, pangan serta
sarana dan
bangunan melalui
pengawasan,perlindungan dan
peningkatan kualitas.
-
Pengamanan adalah
upaya perlindungan
terhadap kesehatan
masyarakat dari
faktor risiko
kesehatan atau
gangguan kesehatan.
Pengamanandilakukan terhadap
limbah bahan
berbahaya dan
beracun serta
radioaktif melalui
antara lain
dekontaminasi
-
Pengendalian adalah
upaya untuk
mengurangi ataumelenyapkan faktor
risiko penyakit
dan/atau gangguan
kesehatan.
Pengendalian
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(4) dilakukan
terhadap vektor dan
binatang penular
penyakit melaluiantara lain disinfeksi,
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
39/88
RUU PENJELASAN
disinseksi, dan
deratisasi
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 11
(1) Tindakan Kekarantinaan Kesehatan terhadap
alat angkut, orang, barang, dan/atau
lingkungan ditetapkan oleh pejabat karantina
kesehatan.
(2)Dalam pelaksanaan tindakan KekarantinaanKesehatan, pejabat karantina kesehatan
dapat berkoordinasi dengan pihak terkait.
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
(1)Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk
diselenggarakan di pelabuhan, bandar
udara, dan pos lintas batas darat negara.
(2)Penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat
karantina kesehatan yang berwenang.
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
(1)Kekarantinaan Kesehatan di wilayah
diselenggarakan di tempat/lokasi yang
diduga terjangkit penyakit menular dan/atau
terpapar faktor risiko kesehatan yang dapatmenimbulkan kedaruratan kesehatan
masyarakat.
(2)Penentuan tempat/lokasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
hasil penyelidikan epidemiologi dan/atau
pengujian laboratorium.
(3)Tempat/lokasi penyelenggaraan
kekarantinaan kesehatan di wilayah dapat
berupa rumah, area, dan rumah sakit.
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan
tempat atau lokasiadalah wilayah episenter
kedaruratan kesehatan
masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
40/88
RUU PENJELASAN
Cukup jelas
BAB V
KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT
Pasal 14
(1)Menteri menetapkan dan mencabut
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
(2)Menteri menetapkan dan mencabut
penetapan Pintu Masuk dan/atau wilayah di
dalam negeri yang terjangkit Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat.(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penetapan dan pencabutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Dalam hal Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
menjadi bencana, penanggulangan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Sebelum menetapkan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat, Menteri terlebih dahulu menetapkan
jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat
menimbulkan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat.
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
(1)Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan
pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
dilaksanakan oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah secara cepat dan tepat
berdasarkan besarnya ancaman, efektifitas,
dukungan sumber daya, teknis operasional,
pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan
keamanan.(2)Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan
Pasal 17
Cukup jelas
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
41/88
RUU PENJELASAN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berkoordinasi dan bekerjasama dengan dunia
internasional.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenaipenanggulangan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 18
Dalam hal Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
merupakan kejadian yang meresahkan dunia,
Pemerintah memberitahukan kepada pihak
internasional sesuai ketentuan hukum
internasional.
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Pada kejadian Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat yang meresahkan dunia, Pemerintah
melakukan koordinasi dengan negara lain untuk
mengidentifikasi gejala, pola penyebaran, potensi
dampak yang ditimbulkan, atau diagnosis, kasus,serta informasi tentang risiko penyakit,
kontaminan, vektor dan binatang pembawa
penyakit yang dikategorikan sebagai faktor risiko
kesehatan dan menyelenggarakan tindakan
kekarantinaan kesehatan.
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
(1)Dalam keadaan kedaruratan kesehatan
masyarakat yang meresahkan dunia,
Menteri dapat menetapkan karantina
wilayah di pintu masuk.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara pelaksanaan karantina wilayah di
pintu masuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 20
Cukup jelas
BAB VI
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
42/88
RUU PENJELASAN
PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN
KESEHATAN PINTU MASUK
Bagian Kesatu
Pengawasan di Pelabuhan Laut
Paragraf 1
Kedatangan Kapal
Pasal 21
(1)Setiap kapal yang:
a. datang dari luar negeri;
b. dari pelabuhan wilayah terjangkit di dalam
negeri; atau
c.mengambil orang dan/atau barang dari
kapal sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b;
berada dalam Status Karantina.
(2)Nakhoda kapal yang berada dalam Status
Karantina dilarang menurunkan atau
menaikkan orang dan barang sebelum
memperoleh izin karantina kesehatan.
(3)Nakhoda kapal yang berada dalam Status
Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib memberikan deklarasi kesehatan
maritim secara tertulis kepada pejabatkarantina kesehatan pada saat kedatangan
kapal.
(4)Izin karantina kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah
dilakukan pemeriksaan kekarantinaan
kesehatan berupa pemeriksaan dokumen
karantina kesehatan, pemeriksaan faktor
risiko kesehatan masyarakat dan
pemeriksaan kesehatan terhadap orang.
(5)Izin karantina kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:a. Izin karantina bebas (free pratique),
Pasal 21
Cukup jelas
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
43/88
RUU PENJELASAN
dalam hal tidak ditemukan penyakit
dan/atau faktor risiko yang berpotensi
menimbulkan kedaruratan kesehatan
masyarakat dan/atau dokumenkarantina kesehatan dinyatakan lengkap
dan berlaku.
b. Izin karantina terbatas (restricted
pratique), dalam hal ditemukan penyakit
dan/atau faktor risiko yang berpotensi
menimbulkan kedaruratan kesehatan
masyarakat dan/atau dokumen
karantina kesehatan dinyatakan tidak
lengkap dan tidak berlaku.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tatalaksana
pemeriksaan kekarantinaan kesehatan dipelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 22
Kapal yang memperoleh izin karantina terbatas
(restricted pratique) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (5) huruf b harus dilakukan
tindakan kekarantinaan kesehatan dan/atau
penerbitan atau pembaharuan dokumen
karantina kesehatan.
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Nakhoda kapal menyampaikan permohonan
untuk memperoleh izin karantina kesehatan atau
memberitahukan suatu keadaan di kapal dengan
memakai isyarat sebagai berikut:
a.pada siang hari berupa:
1.Bendera Q, yang berarti kapal saya sehat
atau saya minta izin karantina;
2.Bendera Q di atas panji pengganti kesatu,
yang berarti kapal saya tersangka; dan
3.Bendera Q di atas bendera L, yang berarti
kapal saya terjangkit.
b.pada malam hari berupa lampu merah di
atas lampu putih dengan jarak maksimum
Pasal 23
Cukup jelas
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
44/88
RUU PENJELASAN
1,80 meter, yang berarti saya belum
mendapat izin karantina.
Pasal 24
(1)Jika dalam waktu berlakunya izin karantina
kesehatan timbul suatu kematian atau
penyakit yang berpotensi menimbulkan
kedaruratan kesehatan masyarakat, maka
izin karantina kesehatan dapat dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
(2)Kapal yang izin karantina kesehatannyadicabut dan dinyatakan tidak berlaku
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menuju ke suatu zona karantina untuk
mendapat tindakan kekarantinaan kesehatan
dan/atau karantina.
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
(1) Kapal yang tidak mematuhi peraturankekarantinaan kesehatan tidak diberikan izin
karantina kesehatan.
(2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diperintahkan supaya berangkat lagi atas
tanggungan sendiri dan tidak diberikan izin
memasuki pelabuhan lain di wilayah
Indonesia.
(3) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan izin untuk mengambil bahan
bakar, air, dan bahan makanan di bawah
pengawasan pejabat karantina kesehatan.
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Kekarantinaan kesehatan terhadap kapal perang,
kapal negara, dan kapal tamu negara diatur
dengan Peraturan Menteri berkoordinasi dengan
menteri/lembaga terkait.
Pasal 26
Cukup jelas
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
45/88
RUU PENJELASAN
Paragraf 2
Keberangkatan Kapal
Pasal 27
(1)Sebelum keberangkatan kapal, Nakhoda
kapal wajib melengkapi dokumen karantina
kesehatan yang masih berlaku.
(2)Setelah dokumen karantina kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan lengkap dan pada pemeriksaan
oleh pejabat karantina kesehatan tidak
ditemukan indikasi faktor risiko kesehatan
masyarakat, maka kepada nakhoda dapat
diberikan surat persetujuan berlayar
karantina kesehatan ( port health quarantine
clearance).
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
(1)Apabila pada saat keberangkatan kapal
ditemukan adanya faktor risiko kesehatan
masyarakat, maka terhadap kapal tersebut
dilakukan tindakan kekarantinaan
kesehatan.
(2)Untuk pelabuhan yang tidak memungkinkan
dilakukan tindakan kekarantinaan
kesehatan, maka harus dilakukan dipelabuhan tujuan berikutnya.
Pasal 28
Cukup jelas
Bagian Kedua
Pengawasan di Bandar Udara
Paragraf 1
Kedatangan Pesawat Udara
Pasal 29 Pasal 29
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
46/88
RUU PENJELASAN
(1)Setiap pesawat udara yang datang dari luar
negeri berada dalam status karantina.(2)Sebelum kedatangan pesawat udara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pilot
wajib memberikan informasi awal mengenai
deklarasi kesehatan penerbangan kepada
pejabat karantina kesehatan melalui otoritas
bandar udara dengan menggunakan teknologi
telekomunikasi.
(3) Terhadap pesawat udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang menyatakan
pesawat udara sehat dalam informasi awal
mengenai deklarasi kesehatan penerbangansebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas
karantina kesehatan langsung memberikan
izin karantina kesehatan.
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud pesawat
udara sehat adalah
pesawat yang tidakterdapat orang yang
terjangkit/terpapar atau
diduga
terjangkit/terpapar
faktor risiko kesehatan
masyarakat.
Pasal 30
(1) Setiap pesawat udara yang:
a. datang dari bandar udara wilayah yang
terjangkit;
b.terdapat orang hidup atau mati yang
diduga terjangkit; atau
c.terdapat orang/barang diduga terpapar didalam pesawat;
berada dalam status karantina.
(2) Kapten Penerbang pesawat udara wajib
memberikan informasi awal mengenai
keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada pejabat karantina kesehatan
melalui otoritas bandar udara dengan
menggunakan teknologi telekomunikasi.
Pasal 30
Cukup jelas
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
47/88
RUU PENJELASAN
Pasal 31
Setelah kedatangan pesawat udara, Kapten
Penerbang wajib memberikan dokumen deklarasi
kesehatan penerbangan kepada pejabat karantina
kesehatan.
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
(1)Kapten Penerbang pesawat udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(1) yang tidak memberikan informasi awal
mengenai deklarasi kesehatan penerbangan
atau Kapten Penerbang pesawat udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(1) dilarang menurunkan atau menaikkan
orang dan barang sebelum memperoleh izin
karantina kesehatan.
(2)Terhadap pesawat udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pejabat karantinakesehatan memberikan izin karantina
kesehatan setelah dilakukan pemeriksaan
kekarantinaan kesehatan berupa
pemeriksaan dokumen karantina kesehatan,
pemeriksaan faktor risiko kesehatan
masyarakat, dan pemeriksaan kesehatan
terhadap orang.
(3)Izin karantina kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
a. izin karantina bebas (free pratique),
dalam hal tidak ditemukan penyakit
dan/atau faktor risiko yang berpotensi
menimbulkan kedaruratan kesehatan
masyarakat.
b. izin karantina terbatas (restricted
pratique), dalam hal ditemukan penyakit
dan/atau faktor risiko yang berpotensi
menimbulkan kedaruratan kesehatan
masyarakat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai
tatalaksana pemeriksaan kekarantinaan
kesehatan di bandar udara diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 32
Cukup jelas
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
48/88
RUU PENJELASAN
Pasal 33
Pesawat yang memperoleh izin karantina terbatas
(restricted pratique) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (3) huruf b harus dilakukan
tindakan kekarantinaan kesehatan dan/atau
penerbitan atau pembaharuan dokumen
karantina kesehatan.
Pasal 33
Cukup jelas
Paragraf 2
Keberangkatan Pesawat Udara
Pasal 34
(1)Sebelum keberangkatan pesawat udara,
Kapten Penerbang wajib melengkapi dokumen
karantina kesehatan yang masih berlaku.
(2)Pejabat karantina kesehatan dapat menundakeberangkatan pesawat udara dalam hal
Kapten Penerbang belum melengkapi
dokumen karantina kesehatan sesuai standar
kekarantinaan kesehatan.
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
(1)Pejabat karantina kesehatan sewaktu-waktu
dapat melakukan pemeriksaan faktor risiko
kesehatan masyarakat sebelum
keberangkatan pesawat udara.
(2)Pesawat yang ditemukan faktor risiko
kesehatan masyarakat pada pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilakukan tindakan kekarantinaan
kesehatan.
Pasal 35
Cukup jelas
Bagian Ketiga
Pengawasan di Pos Lintas Batas Darat Negara
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
49/88
RUU PENJELASAN
Paragraf 1
Kedatangan Kendaraan Darat
Pasal 36
(1) Setiap kendaraan darat yang:
a. datang dari wilayah yang terjangkit;
b.terdapat orang hidup atau mati yang
diduga terjangkit; atau
c.terdapat orang/barang diduga terpapar di
dalam kendaraan darat;
berada dalam pengawasan kekarantinaan
kesehatan.
(2) Kendaraan darat sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus dilakukan pemeriksaan faktor
risiko kesehatan masyarakat oleh pejabat
karantina kesehatan.
(3)Kendaraan darat yang ditemukan faktor
risiko kesehatan masyarakat pada
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus dilakukan tindakan
kekarantinaan kesehatan.
(4)Setiap kendaraan darat di luar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sewaktu waktu dapat dilakukanpemeriksaan faktor risiko kesehatan
masyarakat oleh pejabat karantina
kesehatan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan
kekarantinaan kesehatan di Pos Lintas Batas
Darat Negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37 Pasal 37
Cukup jelas
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
50/88
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
51/88
RUU PENJELASAN
(3)Awak/personel dan penumpang yang
terpapar dilakukan tindakan sesuai dengan
prosedur penanggulangan kasus.
(4)Terhadap awak/personel dan penumpang yang tidak terjangkit dan/atau terpapar
dapat melanjutkan perjalanannya dan
diberikan kartu kewaspadaan kesehatan.
Ayat (3)
Awak/personel dan
penumpang yang
terpapar misalnya
untuk pesawat 3
(tiga) baris ke
depan dan 3 (tiga)
baris ke belakang
dari baris/tempat
duduk orang yang
terduga (suspect)
sesuai ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
Ayat (4)
Kartu kewaspadaan
kesehatan adalah
kartu yang
diberikan dengan
tujuan untuk
mempermudah
pelacakan kasus
penyakit.
Pasal 40
(1)Setiap orang yang datang dari negara
dan/atau wilayah kedaruratan kesehatan
masyarakat yang meresahkan dunia
dan/atau endemis, pejabat karantina
kesehatan melakukan:
a.skrining;
b.pemberian kartu kewaspadaan;
c.pemberian informasi tentang cara
pencegahan, pengobatan dan pelaporansuatu kejadian kedaruratan kesehatan
Pasal 40
Cukup Jelas
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
52/88
RUU PENJELASAN
masyarakat yang meresahkan dunia;
dan
d.pengambilan spesimen dan/atau sampel.
(2) Apabila hasil skrining terhadap orangditemukan gejala klinis sesuai dengan jenis
penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat
yang meresahkan dunia, pejabat karantina
kesehatan melakukan rujukan dan isolasi.
Pasal 41
Dalam hal orang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 dan Pasal 40 tidak bersedia dilakukan
tindakan kekarantinaan kesehatan, maka pejabat
karantina kesehatan berwenang mengeluarkan
rekomendasi untuk deportasi.
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
(1)Setiap awak/personel dan penumpang:
a. yang datang dari negara endemis, negara
terjangkit, dan/atau negara yang
mewajibkan adanya vaksinasi; atau b. yang akan berangkat ke negara endemis,
negara terjangkit, dan/atau negara yang
mewajibkan adanya vaksinasi;
wajib memiliki sertifikat vaksinasi
internasional yang masih berlaku.
(2)Setiap awak/personel dan penumpang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
yang tidak memiliki sertifikat vaksinasi
internasional dilakukan tindakan
kekarantinaan kesehatan oleh pejabat
karantina kesehatan.(3)Setiap awak/personel dan penumpang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
yang tidak memiliki sertifikat vaksinasi
internasional, dapat dilakukan penundaan
keberangkatannya oleh pejabat karantina
kesehatan.
(4) Terhadap awak/personel dan penumpang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
diberikan vaksinasi sesuai persyaratan dan
standar yang berlaku.
(5)Ketentuan mengenai tata laksana vaksinasidan pemberian sertifikat vaksinasi
Pasal 42
Cukup jelas
8/17/2019 Makalah Etika Epidemiologi
53/88
RUU PENJELASAN
internasional diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 43
(1)Setiap awak/personel dan penumpang yang
akan berangkat harus dilakukan
pengawasan.
(2)Pada saat pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditemukan
awak/personel dan penumpang memiliki
faktor risiko kesehatan masyaraka
Top Related