LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG ii
uji syukur kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa, yang telah
melimpahkan rahma dan hidayah-
Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Se
kretariat Daerah Kota Bandung Tahun
2014 dapat kami selesaikan. Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kota Bandung disusun sesuai Peraturan
Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan
pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat
daerah selama tahun 2014, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen
untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata
pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam
mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Setda Kota Bandung yaitu:
“MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH YANGPROFESIONAL, RESPONSIF DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIKDALAM RANGKA MENDUKUNG PERWUJUDAN KOTA BANDUNG YANGUNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA”
P
KATA PENGANTAR
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG iii
Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Kota Bandung dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.
Hasil pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung tidak terlepas
dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan
aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun
dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan
terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan,
bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota
Bandung Tahun 2014.
Bandung, 3 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG
Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG iv
ekretariat Daerah Kota Bandung telah berupaya menyelenggarakan
tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola
pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan
kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas
merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam
manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus
memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur
yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga
menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat
diukur, diuji dan diandalkan.
LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang
strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja
kedepan. Dengan langkah ini Sekretariat Daerah Kota Bandung dapat
senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik.
Tahun 2014 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan
dan sasaran Renstra Setda Kota Bandung Tahun 2013-2018, secara umum
pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukan
keberhasilan untuk mewujudkan misi serta dokumen Perjanjian Kinerja
Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014.
Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun
2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori
S
IHKTISAR EKSEKUTIF
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG v
pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebih target >100%
dan tidak mencapai target <100%. Hasil pengukuran terhadap indikator
kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja sasaran strategis yang
diperjanjikan.
Keberhasilan Capaian IKU ditunjukan pada 9 indikator dengan capaian 5
(lima) indikator melebihi target, 3 (indikator) sesuai target dan 1 (satu)
indikator belum dilakukan pengukuran.
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun
2014 ditetapkan 10 sasaran dengan 17 indikator sasaran dan mengacu
pada 3 misi yang ingin diwujudkan dalam tahun 2014 dengan rincian
sebagai berikut:
melebihitarget56%
sesuai target33%
tidaktersedia data
11%
Capaian IKU
melebihi target sesuai target tidak tersedia data
Misi pertama
5 sasaran• 11 indikator
sasaran
Misi kedua
4 sasaran•5 indikator
sasaran
Misi ketiga
1 sasaran•1 indikator
sasaran
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG vi
Pencapaian Target Kinerja Sasaran Tahun 2014
No. SasaranStrategis
JumlahIndikatorSasaran
Rata-Rata
CapaianKinerjaSasaran
Tingkat PencapaianMelampaui
target(>100%)
Sesuai Target(100%)
BelumMencapai
Target (<100%)Jumlah % Jumlah % Jumlah %
Misi Ke-11 Sasaran 1 3 114.04 2 66.67 1 33.33 - -2 Sasaran 2 1 100.00 - - 1 100.00 - -3 Sasaran 4 2
(2 n/a)114.39 2 100.00 - - - -
4 Sasaran 5 2 102.16 2 100.00 - - - -5 Sasaran 6 1 122.25 1 100.00 - - - -
Misi Ke-26 Sasaran 8 1 100.00 - - 1 100.00 - -7 Sasaran 10 1 100.00 - - 1 100.00 - -8 Sasaran 11 2 200,00 1 59.00 1 50.00 - -9 Sasaran 12 1 100.00 - - 1 100.00 - -
Misi Ke-310 Sasaran 13 1 100.00 - - 1 100.00 - -
Keterangan: 2 Indikator n/a
Capaian pada misi pertama,
sebanyak 6 indikator kinerja
atau 75,00% melampaui target
dan 2 indikator kinerja atau
25,00% sesuai target.
Capaian pada misi kedua, sebanyak
1 indikator kinerja atau 20,00 %
melampaui target dan 4 indikator
kinerja atau 80,00% sesuai target.
Capaian pada misi ketiga,
sebanyak 1 indikator kinerja
atau 100,00 % sesuai target
yang ditetapkan.
3 indikator tidak tersedia data
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG vii
Berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-
2018 ditetapkan 14 sasaran dengan 43 indikator sasaran dan mengacu
pada 3 misi yang ingin diwujudkan, dengan rincian sebagai berikut:
Pencapaian Berdasarkan Target Misi Renstra Tahun 2013-2018
No. MisiJumlah
IndikatorSasaran
Tingkat PencapaianMelampaui target
(>100%)Sesuai Target
(100%)Belum MencapaiTarget (<100%)
Jumlah % Jumlah % Jumlah %1 Misi 1 11 1 9.09 1 9.09 9 81.822 Misi 2 9 0 0.00 3 33.33 6 66.673 Misi 3 8 1 12.50 5 62.50 2 25.00
Jumlah 28 2 7.14 9 32.14 17 60.71Keterangan: 15 Indikator tidak tersedia data (n/a)
Capaian indikator kinerja berdasarkan besaran target yang telah
ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2013-
2083 sebagai berikut:
Misi pertama
6 sasaran•22 indikatorsasaran
Misi kedua
6 sasaran•11 indikatorsasaran
Misi ketiga
2 sasaran•10 indikatorsasaran
Misi pertama dengan 11 indikator sasaran diperoleh 1 indikator sasaran atau 9,09%melampaui target yang ditetapkan, 1 indikator sasaran atau 9.09% sesuai target dan9 indikator sasaran atau 81,82% belum mencapai target.
Misi kedua dengan 9 indikator sasaran diperoleh 3 indikator sasaran atau33,33% sesuai target yang ditetapkan dan 6 indikator sasaran atau 66,67%belum mencapai target.
Misi ketiga dengan 8 indikator sasaran diperoleh 1 indikator sasaran atau12,50% melampaui target yang ditetapkan, 5 indikator sasaran atau 62,50%sesuai target dan 2 indikator sasaran atau 25,00% belum mencapai target.
15 indikator tidak tersedia data.
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG viii
Halaman
Kata Pengantar iiIkhtisar Eksekutif ivDaftar Isi viiiDaftar Tabel ixDaftar Grafik xiiDaftar Diagram xiiiDaftar Lampiran xiv
BAB I PENDAHULUAN 1A. Latar Belakang 1B. Tugas Pokok dan Fungsi 3C. Isu Strategis 5D. Landasan Hukum 5E. Sistematika 6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 7A. Perencanaan strategis Sebelum dan Setelah Reviu 7
1. Visi 82. Misi 93. Tujuan dan sasaran 9
B. Indikator Kinerja Utama 15C. Perjanjian Kinerja 2014 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 21A. Capaian Indikator Kinerja Utama 23B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran
Strategis26
C. Akuntabilitas Keuangan 91
BAB IV PENUTUP 96
DAFTAR ISI
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG ix
HalamanTabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sekretariat
Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018Sebelum dan Setelah Reviu 11
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) SekretariatDaerah Kota Bandung 15
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan SekretariatDaerah Kota Bandung Tahun 2014 18
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama SekretariatDaerah Kota Bandung Tahun 2014 danDibandingkan dengan Target Akhir RenstraTahun 2018 24
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran SekretariatDaerah Kota Bandung Tahun 2012-2013 26
Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran Sekretariat DaerahKota Bandung Tahun 2014 28
Tabel 3.4 Pencapaian target sasaran tahun 2014 29Tabel 3.5 Analisis Pencapaian Sasaran 1: Meningkatnya
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahDan Perbadingan dengan Target Akhir RenstraTahun 2018 31
Tabel 3.6 Rapot Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan Tahun2014 33
Tabel 3.7 Hasil Evaluasi Kinerja Kelurahan Tahun 2014 36Tabel 3.8 Analisis Pencapaian Sasaran 2: Terwujudnya
Harmonisasi Dan Sinkronisasi RancanganProduk Hukum Daerah Yang Sesuai DenganPeraturan Perundang-Undangan, KebutuhanMasyarakat Dan PenyelenggaraanPemerintahan DaerahDan Perbadingan dengan Target Akhir RenstraTahun 2018 37
Tabel 3.9 Jumlah Produk Hukum Daerah tahun 2000s/d 2014 dan Rencana Evaluasi ProdukHukum Tahun 2014 s/d 2018 38
Tabel 3.10 Analisis Pencapaian Sasaran 3: MeningkatnyaSKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepatukuran Dan Perbadingan dengan Target AkhirRenstra Tahun 2018 42
Tabel 3.11 Analisis Pencapaian Sasaran 4: MeningkatnyaKualitas Pelayanan Publik Dan Perbadingandengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 44
Tabel 3.12 Rekapitulasi Hasil Surver KepuasanMasyarakat Pada Skpd Di LingkunganPemerintah Kota Bandung Tahun 2014 48
Tabel 3.13 Data Hasil Survey IKM Kecamatan Tahun 2014 50
DAFTAR TABEL
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG x
Tabel 3.14 Perkembangan Tingkat Kepatuhan StandarPelayanan SKPD/Unit Kerja Di LingkunganPemerintah Kota Bandung Tahun 2014 53
Tabel 3.15 Analisis Pencapaian Sasaran 5: Meningkatnyaakuntabilitas kinerja pemerintah daerah DanPerbadingan dengan Target Akhir RenstraTahun 2018 55
Tabel 3.16 Hasil Evaluasi AKIP Kota Bandung 2012 sd2014 57
Tabel 3.17 Analisis Pencapaian Sasaran 6: Meningkatnyaimplementasi Kerjasama Dalam dan LuarNegeri Dan Perbadingan dengan Target AkhirRenstra Tahun 2018 59
Tabel 3.18 Rekapitulasi Data Naskah Kerjasama DalamNegeri Dan Jumlah Naskah Kerjama Aktif(Tahun 2007 s/d 2014) 63
Tabel 3.19 Rekapitulasi Data Naskah Kerjasama LuarNegeriDan Jumlah Naskah Kerjama AktifSampai Dengan Tahun 2014 64
Tabel 3.20 Perbadingan Capaian Kinerja Tahun 2013 dan2014 67
Tabel 3.21 Analisis Pencapaian Sasaran 7meningkatnya implementasi kebijakan sumberdaya alam Dan Perbadingan dengan TargetAkhir Renstra Tahun 2018 69
Tabel 3.22 Analisis Pencapaian Sasaran 8Meningkatnya kualitas administrasipembangunan Dan Perbadingan dengan TargetAkhir Renstra Tahun 2018 70
Tabel 3.23 Jenis Paket Pekerjaan PBJ yang DilaksanakanMelalui ULP Dan BIRMS Tahun 2014 71
Tabel 3.24 Analisis Pencapaian Sasaran 9Meningkatnya partsipasi pihak swastaterhadap pembangunan Kota Bandung DanPerbadingan dengan Target Akhir RenstraTahun 2018
72
Tabel 3.25 Analisis Pencapaian Sasaran 10Berkembangnya ekonomi kreatif untukmendukung tercapainya Bandung sebagai KotaKreatif Dan Perbadingan dengan Target AkhirRenstra Tahun 2018
76
Tabel 3.26 Analisis Pencapaian Sasaran 11Terwujudnya BUMD yang sehat dan profitableDan Perbadingan dengan Target Akhir RenstraTahun 2018
78
Tabel 3.27 Analisis Pencapaian Sasaran 12Terwujudnya kehidupan harmoni intern danantar umat beragama Dan Perbadingan denganTarget Akhir Renstra Tahun 2018 82
Tabel 3.28 Data Potensi Konflik Tahun 2013 dan 2014 84Tabel 3.29 Capaian Indikator Terwujudnya kehidupan
harmoni intern dan antar umat beragamaDibandingkan dengan Capaian Provinsi JawaBarat Tahun 2014
84
Tabel 3.30 Analisis Pencapaian Sasaran 13
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG xi
Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan,kepegawaian dan sandi telekomunikasi DanPerbadingan dengan Target Akhir RenstraTahun 2018
86
Tabel 3.31 Temuan BPK/Inspektorat dan TindaklajutnyaTahun 2014
87
Tabel 3.32 Jenis Temuan BPK/Inspektorat Tahun 2014 88Tabel 3.33 Rekapitulasi Pengelolaan Dokumen Keuangan
Di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2014 89Tabel 3.34 Rekapitulasi Pengelolaan Dokumen Usulan
Kepegawaia Di Lingkungan Sekretariat DaerahTahun 2014 90
Tabel 3.35 Rekapitulasi Pengelolaan Surat /Naskah DinasDi Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2014 91
Tabel 3.36 Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Internal DiLingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2014 92
Tabel 3.37 Analisis Pencapaian Sasaran 14Meningkatnya pelayanan sarana, prasaranainternal dan keprotokolan Kepala Daerah DanPerbadingan dengan Target Akhir RenstraTahun 2018
93
Tabel 3.38 Prasarana yang dipelihara Di LingkunganSekretariat Daerah Tahun 2014 94
Tabel 3.39 Ruang Kerja yang memenuhi Standar DiLingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2014 95
Tabel 3.40 Pagu dan Realisasi Anggaran SekretariatDaerah Kota Bandung Tahun 2014 96
Tabel 3.41 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian SasaranSekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014
97
Tabel 3.42 Analisis Efisiensi 98Tabel 3.43 Penyerapan Anggaran pada setiap Sasaran
Sekretariat Daerah Kota Bandung 2014-2018100
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG xii
HalamanGrafik 3.1 Nilai IKM Kota Bandung 2014 50
DAFTAR GRAFIK
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG xiii
HalamanDiagram 3.1 Capaian IKU 25Diagram 3.2 Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan tahun 2014 34Diagram 3.3 Hasil Evaluasi Kinerja Kelurahan tahun 2014 36Diagram 3.4 Hasil Evaluasi AKIP Kota Bandung 57
DAFTAR DIAGRAM
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG xiv
Lampiran 1 Pengukuran Kinerja Sasaran Rencana Strategis SekretariatDaerah Kota Bandung Tahun 2014
DAFTAR LAMPIRAN
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 1
A. Latar BelakangDalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah
diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan
Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggung jawaban secara periodik.
Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik,
Sekretariat Daerah Kota Bandung selaku unsur pembantu pimpinan,
dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja
diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat Daerah
PENDAHULUANBAB01BAB
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 2
Kota Bandung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang
berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.
Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian
tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya
mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya
dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup
pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.
Terwujudnya suatu tata
pemerintahan yang baik dan akuntabel
merupakan harapan semua pihak.
Berkenan harapan tersebut diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas,
terukur legitimate sehingga
penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna,
bersih dan bertanggungjawab serta
bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor
28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam
undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum
penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib
penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan,
azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas
akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kota
Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2014 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas
penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja,
visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran
dengan target yang telah ditetapkan.
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 3
B. Tugas Pokok dan FungsiBerdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Perda Kota Bandung No. 10 Tahun 2007
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, Sekretariat
Daerah Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban Membantu
Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat
daerah Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut
Sekretariat Daerah Kota Bandung mempunyai fungsi :
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah
Kota Bandung dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang dalam pelaksanaan
tugasnya dibantu oleh:
a. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
Pengkoordinasian pelaksanaan tugasperangkat daerah;
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaankebijakan pemerintah daerah;
Pembinaan administrasi dan aparaturpemerintah daerah; dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehWalikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 4
1. Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan :
a) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah
b) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan; dan
c) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan.
2. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan :
a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi
Manusia;
b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
c) Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum.
3. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur
Daerah,membawahkan:
a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan;
b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
c) Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja.
4. Bagian Kerjasama Daerah, membawahkan;
a) Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri; dan
b) Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri.
b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
1. Bagian Perekonomian, membawahkan :
a) Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi;
b) Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing;
c) Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah.
2. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam,membawahkan:
a) Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program;
b) Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana;
c) Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahkan :
a) Sub Bagian Sosial Keagamaan;
b) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
c) Sub Bagian Penanggulangan Kemiskinan.
d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
1. Dihapus
2. Dihapusgian Tata Usaha Sekretariat Daerah, membawahkan:
a) Sub Bagian Keuangan Setda;
b) Sub Bagian Kepegawaian Setda; dan
c) Sub Bagian Administrasi, Sandi dan Telekomunikasi.
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 5
3. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan:
a) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
b) Sub Bagian Protokol; dan
c) Sub Bagian Perlengkapan
e. Kelompok Jabatan Fungsional
C. Isu StrategisPermasalahan utama yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota
Bandung berdasarkan tugas dan fungsi nya antara lain tingginya
ekspetasi terhadap layanan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bandung daam
kerangka Reformasi Birokrasi.
D. Landasan HukumLAKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum
sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013.
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 6
E. Sistematika PenyusunanPenyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Setda Kota
Bandung Tahun 2014 adalah:
BAB I PENDAHULUANMeliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis
yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II PERENCANAAN KINERJAMeliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu, IKU
dan Perjanjian Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJAMeliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis
Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV PENUTUP
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 7
Pada penyusunan Laporan Akuntabilias Kinerja Tahun 2014 ini,
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
A. Perencanaan Strategis Sebelumdan Setelah ReviuRencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung adalah
merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan
berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi
Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya
alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini
Sekretariat Daerah Kota Bandung. Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu
BAB02
PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 8
dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 ditetapkan dengan Surat
Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor 060/Kep.758-
Orpad/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penetapan jangka
waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban
Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan
demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan
menjadi akuntabel.
Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung tersebut ditujukan
untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Bandung Tahun 2013-2018.
Penyusunan Renstra
Sekretariat Daerah Kota
Bandung telah melalui
tahapan yang simultan
dengan proses penyusunan
RPJMD Kota Bandung
Tahun 2013-2018 dengan
melibatkan stakeholders
pada saat dilaksanakannya
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra
Sekretariat Daerah Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama
antara Sekretariat Daerah Kota Bandung dan stakeholder.
Selanjutnya, Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung tersebut
akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota
Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1
(satu) tahun. Didalam Renja Sekretariat Daerah Kota Bandung dimuat
program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada
satu tahun mendatang.
1. VisiVisi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa
mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Sekretariat Daerah Kota
Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 9
dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus
mampu dibangun untuk mewujudkan Kota Bandung yang Unggul,
Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”.
Visi Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah:
2. Misi
Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari
visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Daerah Kota
Bandung merumuskan dari 3 (tiga) misi dan misi ini menggambarkan
hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu:
3. Tujuan dan SasaranTujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan
dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada
isu-isu dan analisa strategis.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi
Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun
waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat
“MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH YANGPROFESIONAL, RESPONSIF DAN BERORIENTASI PELAYANANPUBLIK DALAM RANGKA MENDUKUNG PERWUJUDAN KOTA
BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA”
1. Mewujudkan (Keunggulan) Tata Kelola Pemerintahan DaerahYang Baik;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melaluipengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomianyang kokoh, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnyainteraksi sosial, budaya dan kemasyarakatan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasipemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik padaperangkat daerah.
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 10
dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara
berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan
sebanyak 6 (enam) Tujuan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi
dan Misi Setda Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 18 (delapan
belas) menjadi 14 (empat belas) sasaran strategis setelah dilakukan
Reviu.
Hasil reviu pada rencana strategis Sekretariat Daerah terutama
merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya
jumlah indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis
menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran.
Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana
Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018.
Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam
pelaksanaan reviu Rencana strategis Kecamatan di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung antara lain:
1. Rekomendasi Bappeda Kota Bandung
Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat
rumus masing-masing.
Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk
dihapus.
2. Rekomendasi Narsumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat
menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas
dan fungsi
Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan
Penambahan beberapa indikator
Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja
Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-
masing pejabat struktural dengan penghitungan bobot dari masing-
masing capaian kinerja.
Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk
keberhasilan tersebut ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan
target Sekretariat Daerah Kota Bandung sebelum dan setelah reviu
sebagai berikut:
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 11
Tabel 2.1Tujuan, Sasaran dan Indikator Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018Sebelum dan Setelah Reviu
No. Tujuan Sasaran SebelumReviu
Sasaran SetelahReviu
Indikator KinerjaSebelum Reviu
Indikator KinerjaSetelah Reviu
(1) (2) (3) (4) (5) (6)1. Meningkatkan
PenyelenggaraanPemerintahanUmum danOtonomi Daerah
1. Meningkatnyakinerjapenyelenggaraanpemerintahandaerah.
1. Meningkatnyakinerjapenyelenggaraanpemerintahandaerah(gabungan 4sasaran no.1,2,3 dan 4)
1. Nilai LPPD 1. Nilai LPPD
2. Meningkatnyakinerjapenyelenggaraanpemerintahankecamatan
2. JumlahKecamatanyangmelaksanakanTertibAdministrasiKecamatan
2. PersentaseKecamatanBerkinerja Baik
3. Meningkatnyakinerjapenyelenggaraanpemerintahankelurahan
3. JumlahKelurahanyangmelaksanakanTertibAdministrasiKelurahan
3. PersentaseKelurahanBerkinerja Baik
4. Meningkatnyapemberdayaanmasyarakat dansinergitas program-programpenanggulangankemiskinan
4. TingkatPelaksanaanInovasiLembagaKemasyarakatan Kelurahan(LKK) RW
2 Menata ProdukHukum danmeningkatkanbudaya taathukum
5. TerwujudnyaHarmonisasi dansinkronisasiRancangan ProdukHukum yang sesuaidengan PeraturanPerundang-undangan,kebutuhanmasyarakat danpenyelenggaraanpemerintah daerah
2. TerwujudnyaharmonisasidansinkronisasiRancanganProduk Hukumdaerah yangsesuai denganPeraturanPerundang-undangan,kebutuhanmasyarakatdanpenyelenggaraanpemerintahandaerah
5. TerfasilitasinyapenyusunanrancanganProduk HukumDaerah
4. Prosentase produkhukum daerahyang harmonisdan sinkrondengan PeraturanPerundang-undangan dankebutuhanmasyarakat
5. Prosentaserancangan produkhukum daerahyang sesuaidenganmekanismepembentukanproduk hukumdaerah
3 Meningkatkanefektivitaspenyelenggaraantugas dan fungsiperangkatdaerah
6. MeningkatnyaSKPD/ Unit Kerjayang tepat fungsidan tepat ukuran
3. MeningkatnyaSKPD/ UnitKerja yangtepat fungsidan tepatukuran sertaketatalaksanaan yang baik(gabungansasaran 6 dan7)
6. Tingkatketepatanstruktur danukuranorganisasi
6. Persentase SKPDyang tepat fungsidan tepat ukuran
7. MeningkatnyaStandar Pelayanandi Satuan KerjaPerangkat Daerah(SKPD)/unit Kerja
7. Jumlah SKPDyangmelaksanakanStandarPelayanan
7. Persentase SKPDyang tatalaksana-nya baik
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 12
No. Tujuan Sasaran SebelumReviu
Sasaran SetelahReviu
Indikator KinerjaSebelum Reviu
Indikator KinerjaSetelah Reviu
8. MeningkatnyaKualitas PelayananPublik Kota
4. MeningkatnyaKualitasPelayananPublik
8. Rata-rata IKMKota Bandung
8. Persentase SKPDyang pengelolaanpelayananpubliknya baik
9. Rata-rata IKMSetda
9. Persentase SKPDyang menerapkanStandarPelayanan Publik
10. Persentase SKPDberbudayapelayanan prima
11. Persentase SKPDdenganpengelolaanpengaduanpelayananberkriteria baik
12. Persentase SKPDdengan nilai hasilsurvey kepuasanmasyarakat diatas nilai 75,00
13. Persentase SKPDyangmemanfaatkanteknologiinformasi dalampelayanan publik
14. Persentase SKPDyang berada diZona HijauStandarKepatuhanPelayanan PublikVersi OmbudsmanRI
15. Rata-Rata IKMKota Bandung
16. IKM SekretariatDaerah
17. PersentaseSKPD/Unit Kerjayang bersertifikatISO
9. Meningkatnyaakuntabilitaskinerja pemerintahdaerah
5. Meningkatnyaakuntabilitaskinerjapemerintahdaerah
10. Nilai EvaluasiAKIP KotaBandung
18. Nilai EvaluasiAKIP KotaBandungKomponenPelaporan Kinerja
11. Nilai EvaluasiAKIP Setda
19. Nilai EvaluasiAKIP SekretariatDaerah
20. Persentase SKPDyang menerapkanmanajemenakuntabilitaskinerja berkriteriabaik
4 Meningkatkanefektifitaspenyelenggaraankerjasamadaerah dalamdan luar negeri
10. Meningkatnyanya fasilitasi dankoordinasi dalamPenyelenggaraanKerjasama Daerah
6. MeningkatnyaimplementasiKerjasamaDalam danLuar Negeri(gabungan
12. PersentaseImplementasihasilkerjasamalingkup dalamnegeri
21. Persentase naskahkerjasama aktiflingkup dalamnegeri yangdiimplementasikan
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 13
No. Tujuan Sasaran SebelumReviu
Sasaran SetelahReviu
Indikator KinerjaSebelum Reviu
Indikator KinerjaSetelah Reviu
sasaran 10 dan11)
11. Meningkatnyakoordinasi danfasilitasi urusankerjasama luarnegeri (kerjasamasister city dan/ataudengan instansilain di luar negeri)
13. PersentaseImplementasihasilkerjasamalingkup luarnegeri
22. Persentase naskahkerjasama aktiflingkup luarnegeri yangdiimplementasikan
5 MeningkatkanPengendalianPembangunandanpengembanganmanusia yangberdaya saing,perekonomianyang kokoh sertakokohnyainteraksi sosial,budaya dankemasyarakatan.
12. MeningkatnyaCapaian kinerjaKebijakan SDA/LH
7. Meningkatnyaimplementasikebijakansumber dayaalam
14. ProsentaseCapaianKinerjaKebijakanSDA/LH
23. PersentaseSKPD/Unit Kerjayang telahmelaksanakankebijakanSDA/LH
13. Meningkatnyakualitasadministrasipengendalianprogram, binasarana prasaranadan sumber dayaalam
8. Meningkatnyakualitasadministrasipembangunan
15. Jumlah SKPDyangdikendalikanrencana danrealisasi PBJ –nya
24. Persentase SKPDyangmenyampaikanlaporanpelaksanaanpembangunansesuai peraturan
16. Prosentase PBJyangdifasilitasimelalui ULP
25. Persentase SKPDyangmelaksanakanPBJ melalui ULPdan BIRMS
14. Penggunaaninstrumenpembiayaan nonkonvensional dalampembiayaanpembangunan(obligasi, kemitraandengan swasta)
9. Meningkatnyapartsipasipihak swastadan ataupendonorterhadappembangunanKota Bandung
17. JumlahPerusahaanyangberkontribusiterhadappembangunankota
26. JumlahPerusahaan danatau pendonoryangberkontribusiterhadappembangunankota
15. Berkembangnyaekonomi kreatifuntuk mendukungtercapainyaBandung sebagaiKota Kreatif
10. Berkembangnya ekonomikreatif untukmendukungtercapainyaBandungsebagai KotaKreatif
18. Tercapainyaparameter kotakreatif yangmeliputikebijakan;infrastruktur;aspek hukum,HKI dan etikakreatif; sistempendukung;kapasitas dankontribusiekonomi kreatif
27. Jumlah aktivasisub sektorekonomi kreatif
28. Persentasejejaring kotakreatif
16. Terbinanya BUMD
11. TerwujudnyaBUMD yangsehat danprofitable
19. JumlahPengembanganUsaha Daerahdan BUMDyang Sehat danProfitable
29. Jumlah BUMDyang Sehat
30. Jumlah BUMDyang Profitabel
17. Terwujudnyakehidupan harmoniintern dan antarumat beragama
12. Terwujudnyakehidupanharmoni interndan antarumatberagama
20. Terwujudnyapemahamandan pengamalanagama sesuaidengan agamadan keyakinanmasing-masing
31. Jumlah PendaftarHaji Per Tahun
21. Terwujudnyatoleransi dankerukunan
32. PeningkatanPenerimaan Zakat
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 14
No. Tujuan Sasaran SebelumReviu
Sasaran SetelahReviu
Indikator KinerjaSebelum Reviu
Indikator KinerjaSetelah Reviu
umatberagama
33. PenurunanJumlah KonflikSARA bernuansaAgama
6 Mewujudkanefektivitaspenyelenggaraanadministrasipemerintahandalammemberikanpelayanan yangbaik padaPimpinanDaerah danperangkatdaerah
18. MeningkatnyapenatausahaanSekretariat Daerahdan SekretariatSKPD dilingkunganPemerintah KotaBandung
13. Meningkatnyakualitaspelayanankeuangan,kepegawaiandan sanditelekomunikasi
22. Prosentasetemuan BPK /Inspektoratyangditindaklanjuti
34. Persentasetemuan BPK /Inspektorat yangditindaklanjuti
23. Jumlah SKPD/ Unit Kerjayangmenerapkanpenatausahaanberbasis Web
35. Persentasepenyelesaiandokumenkeuanganbagian/unit kerjatepat waktu
36. Persentase usulankepegawaian tepatwaktu
37. Persentasepengelolaan surattepat waktu
38. Indeks KepuasanLayanan InternalSekretariatDaerah
14. Meningkatnyapelayanansarana,prasaranainternal dankeprotokolanKepala Daerah
24. Tingkat tertibpengelolaanbarang /assetdaerah
39. Persentase saranadan prasaranakondisi baik
40. Persentasepemenuhansarana danprasarana sesuaistandar
41. Indeks Kepuasanlayanan saranadan prasarana
42. Persentasepenyelenggaraanacara protokolyang sesuaidengan SOP
43. Indeks Kepuasanacarakeprotokolan
B. Indikator Kinerja UtamaSalah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam
penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 15
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja
Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis instansi pemerintah. Setda Kota Bandung telah menetapkan
Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah
melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor:
050/Kep.152-ORPAD/2015 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama
Setda Kota Bandung Tahun 2013-2018, berdasarkan hasil Reviu IKU.
Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Bandung
Hasil reviu sebanyak 8 Indikator. Perubahan IKU Sekretariat Daerah
sebelum dan setelah reviu sebagai berikut:
Tabel 2.2Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat Daerah Kota Bandung
NoIndikator KinerjaUtama Sebelum
ReviuNo
Indikator KinerjaUtama Setelah
ReviuFormulasi
1 Nilai LPPD 1 Nilai LPPD Nilai LPPD diukur dari skorevaluasi LaporanPenyelenggaraanPemerintahan Daerahberdasarkan Peraturanpemerintah Nomor 6 Tahun2008 tentang PedomanEvaluasi KinerjaPenyelenggaraanPemerintah Daerah.
2 Jumlah Kecamatanyang melaksanakanTertib AdministrasiKecamatan
2 PersentaseKecamatanBerkinerja Baik
Jumlah Kecamatan yangmemenuhi kriteriaberkinerja Baikdibandingkan denganjumlah Kecamatan se KotaBandung
3 Jumlah Kelurahanyang melaksanakanTertib AdministrasiKelurahan
Indikator direvisidan menjadiIndikatorpendukung
-
4 Tingkat PelaksanaanInovasi LembagaKemasyarakatanKelurahan (LKK) RW
Sedang dalampembahasan
-
5 Terfasilitasinyapenyusunanrancangan ProdukHukum Daerah
3 Prosentaserancangan produkhukum daerah yangsesuai denganmekanismepembentukanproduk hukumdaerah
Jumlah Produk Hukumyang ditetapkan memenuhiMekanisme Penyusunansesuai prosedurdibandingkan denganJumlah seluruh ProdukHukum yang ditetapkanpada tahun berjalan
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 16
6 Tingkat ketepatanstruktur dan ukuranorganisasi
Indikatorpendukung
-
6 Jumlah SKPD yangmelaksanakanStandar Pelayanan
Indikator direvisidan menjadiIndikatorpendukung
-
7 Rata-rata IKM KotaBandung
4 Persentase SKPDyang pengelolaanpelayananpubliknya baik
Rumus Penghitungan :Jumlah SKPD yangmemenuhi kriteriadibandingkan denganjumlah SKPD di lingkunganPemerintah Kota Bandung x100%
5 Rata-Rata IKM KotaBandung
Jumlah Nilai IKM SKPDyang melaksanakan SurveyKepuasan Masarakat dibagiJumlah SKPD yangmelaksanakan Survey
8 Rata-rata IKM Setda Indikatorpendukung
9 Nilai Evaluasi AKIPKota Bandung
6 Nilai Evaluasi AKIPKota BandungKomponenPelaporan Kinerja
Hasil Evaluasi AKIPKomponen PelaporanKinerja Kota sesuai denganPermenpan No. 20/2013tentang Juklak EvaluasiAKIP
10 Nilai Evaluasi AKIPSetda
IndikatorPendukung
-
11 PersentaseImplementasi hasilkerjasama lingkupdalam negeri
Indikator direvisidan menjadiIndikatorpendukung
-
12 PersentaseImplementasi hasilkerjasama lingkupluar negeri
Indikator direvisidan menjadiIndikatorpendukung
-
13 Prosentase CapaianKinerja KebijakanSDA/LH
Indikator direvisidan menjadiIndikatorpendukung
-
14 Jumlah SKPD yangdikendalikanrencana dan realisasiPBJ –nya
Indikator direvisidan menjadiIndikatorpendukung
-
15 Prosentase PBJ yangdifasilitasi melaluiULP
7 Persentase SKPDyang melaksanakanPBJ melalui ULPdan BIRMS
Jumlah SKPD yangmenyusun RUPmelaksanakan lelang melaluiULP dan BIRMSdibandingkan denganseluruh SKPD di LingkunganPemerintah Kota Bandung
16 Jumlah Perusahaanyang berkontribusiterhadappembangunan kota
Indikator direvisidan menjadiIndikatorpendukung
-
17 Tercapainyaparameter kotakreatif yang meliputikebijakan;infrastruktur; aspek
8 Jumlah aktivasi subsektor ekonomikreatif
Jumlah sub sector ekonomikreatif yang diaktivasidibandingkan seluruh jenissub sector ekonomi kreatif
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 17
C. Perjanjian Kinerja 2014Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja
tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan
Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan
perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan
kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk
menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang
terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam
mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih
baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak
terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota
Bandung Tahun 2014 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat
Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja
hukum, HKI danetika kreatif; sistempendukung;kapasitas dankontribusi ekonomikreatif
18 JumlahPengembanganUsaha Daerah danBUMD yang Sehatdan Profitable
Indikator direvisidan menjadiIndikatorpendukung
-
19 Terwujudnyapemahaman danpengamalan agamasesuai dengan agamadan keyakinanmasing-masing
Indikator direvisidan menjadiIndikatorpendukung
-
20 Terwujudnyatoleransi dankerukunan umatberagama
Indikator direvisidan menjadiIndikatorpendukung
-
21 Prosentase temuanBPK / Inspektoratyang ditindaklanjuti
Indikator direvisidan menjadiIndikatorpendukung
-
22 Jumlah SKPD / UnitKerja yangmenerapkanpenatausahaanberbasis Web
Indikator direvisidan menjadiIndikatorpendukung
-
23 Tingkat tertibpengelolaan barang/asset daerah
Indikator direvisidan menjadiIndikatorpendukung
-
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 18
Tahunan (RKT) Tahun 2014, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun
2014, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014 dan
Perubahannya serta hasil reviu. Sekretariat Daerah Kota Bandung telah
menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2014 dengan uraian
sebagai berikut:
Tabel 2.3Perjanjian Kinerja Perubahan
Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target1 Meningkatnya kinerja
penyelenggaraanpemerintahan daerah
1. Nilai LPPD Nilai 2.8999
2. PersentaseKecamatanBerkinerjaBaik
% 33.33
3. PersentaseKelurahanBerkinerjaBaik
% 6.62
2 Terwujudnyaharmonisasi dansinkronisasi RancanganProduk Hukum daerahyang sesuai denganPeraturan Perundang-undangan, kebutuhanmasyarakat danpenyelenggaraanpemerintahan daerah
4. Prosentaserancanganprodukhukum daerahyang sesuaidenganmekanismepembentukanprodukhukum daerah
% 100
4 Meningkatnya KualitasPelayanan Publik
5. PersentaseSKPD yangpengelolaanpelayananpubliknya baik
% 19.67
5 Meningkatnyaakuntabilitas kinerjapemerintah daerah
9. Nilai EvaluasiAKIP KotaBandungKomponenPelaporanKinerja
Angka 8.50
10. Nilai EvaluasiAKIPSekretariatDaerah
Angka 60.1
6 MeningkatnyaimplementasiKerjasama Dalam danLuar Negeri
11. Persentasenaskahkerjasamaaktif lingkupdalam negeriyangdiimplementa
% 30.00
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 19
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Targetsikan
8 Meningkatnyakualitas administrasipembangunan
12. PersentaseSKPD yangmelaksanakanPBJ melaluiULP danBIRMS
% 100
10 Berkembangnyaekonomi kreatif untukmendukungtercapainya Bandungsebagai Kota Kreatif
13. Persentaseaktivasi subsektorekonomikreatif
% 18.75
11 Terwujudnya BUMDyang sehat danprofitable
14. PersentaseBUMD yangSehat
% 25
15. PersentaseBUMD yangProfitabel
% 25
12 Terwujudnyakehidupan harmoniintern dan antar umatberagama
16. PenurunanJumlahKonflik SARAbernuansaAgama
Kejadian
0
13 Meningkatnyakualitas pelayanankeuangan,kepegawaian dansandi telekomunikasi
17. Persentasetemuan BPK /Inspektoratyangditindaklanjuti
% 100
D. Perencanaan Anggaran 2014Dari 10 Sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung
oleh 24 Program yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan
didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar Rp. 31.979.090.060,-
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 20
No. Sasaran
JumlahProgram
yang Terkaitlangsung
dengan Sasaran
Pagu AnggaranTahun 2014
1 Sasaran 1 4 3,700,000,0002 Sasaran 2 2 4,300,000,0003 Sasaran 4 3 2,997,011,1004 Sasaran 5 1 1,881,985,5005 Sasaran 6 1 5,000,000,0006 Sasaran 8 1 2,798,600,0007 Sasaran 10 3 2,352,424,0608 Sasaran 11 2 950,000,0009 Sasaran 12 6 5,400,000,00010 Sasaran 13 1 2,599,069,400
Jumlah 24 31,979,090,060
03BAB AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 21
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan
mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi
organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan
akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kota Bandung selaku
pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban
berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja
Sekretariat Daerah Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat
pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang
ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Rencana
Kerja Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran
kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan
untuk mewujudkan misi
dan visi Sekretariat
Daerah.
Pengukuran
kinerja digunakan untuk
menilai keberhasilan
dan kegagalan
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 22
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan
Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU)
diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-
masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan
pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan
hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan
membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut :
No Capaian Kinerja Interpretasi
1.
2.
3.
> 100 %
=100 %
< 100 %
Melebihi/Melampaui Target
Sesuai Target
Tidak Mencapai Target
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis
pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan
mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang
diharapkan.
Dalam laporan ini, Sekretariat Daerah Kota Bandung dapat
memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan
dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam
dokumen Renstra 2013-2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran
kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah
ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Setda Kota
Bandung Tahun 2014 dan Indikator Kinerja Utama Setda Kota Bandung
hasil reviu berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang IKU
Sekretariat Daerah Kota Bandung yang menetapkan 10 (sepuluh) sasaran
dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja (out comes dan output penting)
dengan rincian sebagai berikut :
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 23
A. Capaian Indikator Kinerja UtamaDalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih
meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi
pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu
pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah
menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah
yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah
merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran
keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Sekretariat
Daerah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk
Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung
Nomor : 050/Kep.152-ORPAD/2015 tentang Indikator Kinerja Utama
RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. Upaya untuk meningkatkan
akuntabilitas, Sekretariat Daerah Kota Bandung juga melakukan reviu
terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan
memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang
sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.
Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat Daerah
Kota Bandung tahun 2014 sebagai tahun pertama renstra dan
dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2018 menunjukan hasil
sebagai berikut:
Sasaran 1•3 indikator
Sasaran 2•1 indikator
Sasaran 4
•4 indikator
Sasaran 5
•2 indikator
Sasaran 6
•1 indikator
Sasaran 8
•1 indikator
Sasaran 10•1 indikator
Sasaran 11•2 indikator
Sasaran 12•1 indikator
Sasaran 13•1 indikator
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 24
Tabel 3.1Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2014dan Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018
No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisas
iCapaian
(%)
Renstra (2018)Ket.
Target Capaian(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Nilai LPPD Nilai 2.8999 2.9610 102.11 3.0185 98.102 Persentase Kecamatan
Berkinerja Baik% 33.33 46.67 140.02 100 46.67
3 Prosentase rancanganproduk hukum daerahyang sesuai denganmekanismepembentukan produkhukum daerah
% 100 100.00 100.00 100 100.00 Nonkumulatif
4 Persentase SKPD yangpengelolaan pelayananpubliknya baik
% 19.67 - n/a 98.32 n/a belumdilakukanpengukuran
5 Rata-Rata IKM KotaBandung
Angka
72.50 75.23 103.77 81.26 92.58
6 Nilai Evaluasi AKIP KotaBandung KomponenPelaporan Kinerja
Angka
8.50 8.67 102.00 12.50 69.36
7 Persentase naskahkerjasama aktif lingkupdalam negeri yangdiimplementasikan
% 40.00 48.90 122.25 60 81.50
8 Persentase SKPD yangmelaksanakan PBJmelalui ULP dan BIRMS
% 100 100.00 100.00 100 100.00 Nonkumulatif
9 Persentase aktivasi subsektor ekonomi kreatif
% 18.75 18.75 100.00 23.53 79.69
Rata-Rata Capaian IKU 108.77 83.49
Rata-rata Capaian IKU Setda pada tahun 2014 sebesar 108.77%
atau melebihi target diluar 1 indikator yang tidak tersedia data Gambaran
Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2014 dapat dilihat pada diagram berikut:
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 25
Diagram 3.1
Sumber: Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2014 (diolah)
Keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2014 berdasarkan
capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukan pada 5 (lima)
indikator yaitu Nilai LPPD dengan capaian kinerja 102.11%, pada
indikator Persentase Kecamatan Berkinerja Baik dengan capaian kinerja
140.01%, pada indikator Rata-Rata IKM Kota Bandung dengan capaian
kinerja 103.77%, pada indikator Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung
Komponen Pelaporan Kinerja dengan capaian kinerja 102.00% dan
indikator Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang
diimplementasikan dengan capaian 122.25%. serta capaian kinerja yang
sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada 3 (tiga) indikator
yaitu Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan
mekanisme pembentukan
produk hukum daerah,
pada indikator Persentase
SKPD yang melaksanakan
PBJ melalui ULP dan
BIRMS, dan pada indikator
Persentase aktivasi sub
sektor ekonomi kreatif.
Sedangkan 1 (satu) indikator tidak tersedia data dan belum
dilakukan pengukuran kinerja yaitu pada indikator Persentase SKPD
yang pengelolaan pelayanan publiknya baik.
melebihi target56%
sesuai target33%
tidak tersedia data11%
Capaian IKU
melebihi target sesuai target tidak tersedia data
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 26
B. Pengukuran, Evaluasi dan AnalisisKinerja Sasaran StrategisSecara umum Sekretariat Daerah Kota Bandung telah dapat
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah sasaran yang
diperjanjikan untuk mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah Kota
Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 10 (sepuluh) sasaran sasaran
strategis dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja, sedangkan
pengukuran indikator kinerja sasaran pada Rencana Strategis Setda yang
meliputi 14 (empat belas) Sasaran dan 43 (empatpulu tiga) indikator
kinerja sasaran terlampir.
Tahun 2014 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis
Sekretariat Daerah, pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.2Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2012-2013
No SasaranStrategis No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2014 Tahun 2018
Target Realisasi % Target %
1 2 3 4 5 6 7 8Misi Ke-1
1 Meningkatnyakinerjapenyelenggaraanpemerintahandaerah
1 Nilai LPPD Nilai 2.8999 2.9610 102.11 3.0185 98.102 Persentase
KecamatanBerkinerja Baik
% 33.33 46.67 140.02 100 46.67
3 PersentaseKelurahanBerkinerja Baik
% 6.62 6.62 100.00 100 6.62
2 TerwujudnyaharmonisasidansinkronisasiRancanganProdukHukumdaerah yangsesuai denganPeraturanPerundang-undangan,kebutuhanmasyarakatdan
4 Prosentaserancanganproduk hukumdaerah yangsesuai denganmekanismepembentukanproduk hukumdaerah
% 100 100.00 100.00 100 100.00
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 27
penyelenggaraanpemerintahandaerah
3 Meningkatnya KualitasPelayananPublik
5 Persentase SKPDyang pengelolaanpelayananpubliknya baik
% 19.67 - n/a 98.32 n/a
6 Persentase SKPDdenganpengelolaanpengaduanpelayananberkriteria baik
% 19.67 - n/a 98.32 n/a
7 Persentase SKPDdengan nilai hasilsurvey kepuasanmasyarakat diatas nilai 75,00
% 19.67 24.59 125.01 98.32 25.01
8 Rata-Rata IKMKota Bandung
Angka 72.50 75.23 103.77 81.26 92.58
4 Meningkatnyaakuntabilitaskinerjapemerintahdaerah
9 Nilai EvaluasiAKIP KotaBandungKomponenPelaporan Kinerja
Angka 8.50 8.67 102.00 12.50 69.36
10 Nilai EvaluasiAKIP SekretariatDaerah
Angka 60.1 61.49 102.31 80.1 76.77
5 MeningkatnyaimplementasiKerjasamaDalam danLuar Negeri
11 Persentasenaskahkerjasama aktiflingkup dalamnegeri yangdiimplementasikan
% 40.00 48.90 122.25 60 81.50
Misi Ke-26 Meningkatnya
kualitasadministrasipembangunan
12 Persentase SKPDyangmelaksanakanPBJ melalui ULPdan BIRMS
% 100 100.00 100.00 100 100.00
7 Berkembangnya ekonomikreatif untukmendukungtercapainyaBandungsebagai KotaKreatif
13 Persentaseaktivasi subsektor ekonomikreatif
% 18.75 18.75 100.00 23.53 79.69
8 TerwujudnyaBUMD yangsehat danprofitable
14 Persentase BUMDyang Sehat
% 25 25.00 100.00 50 50.00
15 Persentase BUMDyang Profitabel
% 25 50.00 200.00 100 50.00
9 Terwujudnyakehidupanharmoniintern dan
16 PenurunanJumlah KonflikSARA bernuansaAgama
Kejadian 0 0 100.00 0 100.00
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 28
Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh
data dan informasi kinerja Sekretariat Daerah pada beberapa table berikut:
Tabel 3.3Pencapaian Kinerja Sasaran
Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014
No. Sasaran Strategis JumlahIndikator Capaian
1 Melebihi/Melampaui Target 8 50%
2 Sesuai Target 8 50%
3 Tidak Mencapai Target - -
Ket. 1 Inidkator tidak tersedia data
Dari 10 Sasaran diatas, pencapaian realisasi 15 indikator kinerja
sasaran terhadap target yang diperjanjikan sebagai berikut:
Tabel 3.4Pencapaian target Sasaran tahun 2014
No. Sasaran Jumlah Rata-Rata Tingkat Pencapaian
antar umatberagama
Misi Ke-310 Meningkatny
a kualitaspelayanankeuangan,kepegawaiandan sanditelekomunikasi
17 Persentasetemuan BPK /Inspektorat yangditindaklanjuti
% 100 100.00 100.00 100 100.00
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 29
Strategis Indikator
Sasaran
CapaianKinerjaSasaran
MelampauiTarget
(>100%)Sesuai Target
(100%)
BelumMencapai
Target(<100%)
Jlh % Jlh % Jlh %Misi Ke-1
1 Meningkatnyakinerjapenyelenggaraanpemerintahandaerah
3 114.04 2 66.67 1 33.33 - -
2 Terwujudnyaharmonisasi dansinkronisasiRancanganProduk Hukumdaerah yangsesuai denganPeraturanPerundang-undangan,kebutuhanmasyarakat danpenyelenggaraanpemerintahandaerah
1 100.00 - - 1 100.00 - -
3 MeningkatnyaKualitasPelayananPublik
2(2 n/a)
114.39 2 100.00 - - - -
4 Meningkatnyaakuntabilitaskinerjapemerintahdaerah
2 102.16 2 100.00 - - - -
5 MeningkatnyaimplementasiKerjasamaDalam dan LuarNegeri
1 122.25 1 100.00 - - - -
Misi Ke-26 Meningkatnya
kualitasadministrasipembangunan
1 100.00 - - 1 100.00 - -
7 Berkembangnyaekonomi kreatifuntukmendukungtercapainyaBandungsebagai KotaKreatif
1 100.00 - - 1 100.00 - -
8 TerwujudnyaBUMD yangsehat danprofitable
2 200,00 1 59.00 1 50.00 - -
9 Terwujudnyakehidupan
1 100.00 - - 1 100.00 - -
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 30
No. SasaranStrategis
JumlahIndikato
rSasaran
Rata-RataCapaianKinerjaSasaran
Tingkat Pencapaian
MelampauiTarget
(>100%)Sesuai Target
(100%)
BelumMencapai
Target(<100%)
Jlh % Jlh % Jlh %harmoni interndan antar umatberagama
Misi Ke-310 Meningkatnya
kualitaspelayanankeuangan,kepegawaiandan sanditelekomunikasi
1 100.00 - - 1 100.00 - -
Keterangan: 2 Indikator n/a
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan
dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat
dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di
masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan
pula analisis.
Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan
pembandingan-pembandingan antara lain:
Selanjutnya pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja
pada setiap sasaran dan indikator pada tahun 2014 serta sebagaimana
kinerja nyata dengankinerja yang direncanakan.
kinerja nyata dengankinerja tahun-tahun
sebelumnya.
kinerja nyata dengankinerja dengan target
jangka menengah
kinerja suatu instansidengan kinerja instansi lainyang unggul di bidangnyaataupun dengan kinerja
sektor swasta.
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 31
telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun
2013-2018, secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 3.5Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahDan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018
No Indikator Kinerja SatuanTahun 2014
%
Tahun2018 %
Target Realisasi Target
1 Nilai LPPD Nilai 2.8999 2.9610 102.11 3.0185 98.102 Persentase Kecamatan
Berkinerja Baik% 33.33 46.67 140.02 100 46.67
3 Persentase KelurahanBerkinerja Baik
% 6.62 6.62 100.00 100 6.62
Rata-rata CapaianKinerja
114.04 50.46
Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah diukur melalui 3 indikator yang diperjanjikan yaitu Nilai LPPD,
Persentase Kecamatan Berkinerja Baik dan Persentase Kelurahan
Berkinerja Baik. Dari hasil pengukuran diperoleh rata-rata capaian
kinerja sasaran sebesar 114.04% atau melebih target.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan
gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan
setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana
sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara
pemerintah daerah dan Pemerintah dalam kerangka mengevaluasi kinerja
pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nilai
LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Nilai LPPD Kota Bandung pada tahun 2014
adalah sebesar 2,9610 dengan kategori
Baik/Tinggi, capaian tersebut melebihi target
yang ditetapkan sebesar 2.8999 atau kategori
sangat baik, sehingga capaian kinerja
indikator nilai LPPD mencapai capaian
kinerja sebesar 102,11%. Capaian tersebut
menurun 0.1708 dibandingkan capaian
Capaian kinerjaindikator nilai LPPDKota Bandung Tahun2014 di tingkatProvinsi Jawa Baratpada urutan ke 3 dari9 Kota dibawah KotaTanggerang dan KotaDepok, sedangkan ditingkat Nasionaladalah peringkat ke23 dari 91 Kota yangdinilai
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 32
tahun 2013 yang mencapai nilai LPPD sebesar 3,0108. Mengingat
capaian tersebut baru diperoleh pada awal tahun 2015 maka evaluasi
atas capaian kinerja nilai LPPD sedang dilakukan untuk memperoleh
gambaran tentang penyebab penurunan tersebut. Dan bila dibandingkan
dengan target Akhir RPJMD maka capaian kinerja Nilai LPPD sebesar
2.9610 adalah 98.10% dari nilai 3,0185 pada Akhir RPJMD.
Capaian kinerja indikator nilai LPPD Kota Bandung Tahun 2014 di
tingkat Provinsi Jawa Barat pada urutan ke 3 dari 9 Kota dibawah Kota
Tanggerang dan Kota Depok, sedangkan di tingkat Nasional adalah
peringkat ke 23 dari 91 Kota yang dinilai. Upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan capaian nilai LPPD antara lain mendorong SKPD untuk
memenuhi indikator kinerja kunci dengan akurat dan tepat serta
melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat dan Kementerian Dalam Negeri.
Program penunjang peningkatan kinerja pemerintahan adalah
Program Pemantapan Penyellenggaraan Otonomi daerah, Pemerintahan
Daerah dan Pemerintahan Wilayah dengan kegiatan evaluasi
penyelenggaraan otonomi daerah dengan pagu anggaran Rp. 466.220.000
dengan realisasi sebesar Rp. 312.034.400 atau 66.93%.
Persentase Kecamatan berkinerja baik pada tahun 2014 dilakukan
melalui evaluasi kinerja yang dilaksanakan satu tahun sekali pada
Bagian Pemerintahan Umum yang meliputi evaluasi bidang pelayanan
publik, ketertiban, kebersihan, keindahan serta inovasi dan kreativitas
Kecamatan berikut parameter yang digunakan dalam pengukuran. Hasil
evaluasi Kinerja Kecamatan Tahun 2014 diperoleh 14 (empat belas)
Kecamatan atau capaian sebesar 46.67% dari 30 Kecamatan di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang berkinerja baik dari 10
(sepuluh) Kecamatan yang ditarget atau capaian kinerja indikatornya
sebesar 140.01%.
Capaian tersebut merupakan hasil pembinaan pada Kecamatan
yang dilaksanakan baik langsung oleh Pimpinan Daerah maupun Bagian
Pemerintahan Umum melalui berbagai kegiatan road map dan atau aksi
Bandung Juara pada kewilayahan. Kendala yang dialami dalam
melaksanakan evaluasi diantaranya belum optimalnya penyusunan
kriteria pada instrument pengukuran. Upaya yang dilakukan antara lain
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 33
memperbaiki kriteria dan instrument pengukuran pada pelaksanaan
evaluasi kinerja tahun 2015.
Bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2018
maka capaian kinerja tahun 2014 adalah sebesar 46.67% dan berlaku
kondisi promosi dan degradasi pada Kecamatan dikarena kondisi
Kecamatan serta perubahan instrument pengukuran yang akan
dilakukan pada tahun 2015. Indikator kinerja Kecamatan berkinerja baik
tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2013, dan belum dapat
dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lain di Provinsi Jawa Barat karena
belum ditemui indikator yang sama.
Kecamatan yang berkinerja baik memperoleh raport hijau pada
rentang nilai 85-100, sedangkan yang lainnya raport kuning dan merah,
data Kecamataan yang memperoleh raport hijau sebanyak 14 Kecamatan
yaitu Kecamatan Lengkong, Panyileukan, Cibiru, Astana Anyar, Sumur
Bandung, Cicendo, Andir, Ujungberung, Buahbatu, Cinambo, Cidadap,
Sukajadi, Kiaracondong dan Rancasari. Selebihnya 16 Kecamatan berada
memperoleh raport Kuning sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.6Raport Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan
No. Raport Hasil Evaluasi Kinerja Jumlah Kecamatan %
1 Hijau 14 46.672 Kuning 16 53.333 Merah 0 0
Jumlah 30 100%Sumber : Bagian Pemerintah Umum Setda Kota Bandung 2014
Diagram 3.2
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 34
Sumber : Bagian Pemerintah Umum Setda Kota Bandung 2014
Pada Kecamatan yang memperoleh raport kuning umumnya
kekurangan nilai kinerja berada pada bidang / kriteria bidang ketertiban,
kebersihan dan keindahan. Upaya yang akan dilaksanakan pada masa
yang akan datang selain memperbaiki instrumen pengukuran yang
digunakan dalam monitoring dan evaluasi kinerja Kecamatan juga
pelaksanaan pembinaan Kecamatan akan lebih sitematis merujuk pada
target kinerja yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Bandung di
Kewilayahan, khususnya pada bidang K3 serta bidang inovasi dan
kreatifitas khususnya tentang kriteria cullinarry night yang tidak dapat
dipenuhi oleh Kecamatan, untuk itu akan dilakukan perbaikan serta
persiapan teknis evaluasi kinerja Kecamatan secara online pada website
Sistem Informasi Penilaian Bandung Juara.
Program pendukung capaian kinerja adalah Program Pemantapan
Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pemerintahan Daerah dan
Pemerintahan Wilayah dengan kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja
pemerintah Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 406.000.000
dengan realisasi sebesar Rp. 404.623.400 atau penyerapan sebesar
99.66%.
47%53%
0%
HASIL EVALUASI KINERJAKECAMATAN TAHUN 2014
Hijau Kuning Merah
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 35
Indikator
Persentase
Kelurahan
berkinerja baik
pada tahun 2014
diukur melalui
beberapa
komponen dan
indikator kinerja.
Capaian Kinerja
Kelurahan
berkriteria baik
pada tahun 2014
adalah sebanyak
10 Kelurahan dari
151 Kelurahan di Kota Bandung atau 6.62%. capaian tersebut sesuai
dengan target yang direncanakan sebesar 6.62% sehingga capaian kinerja
Kelurahan berkinerja baik adalah 100% atau sesuai target.
Komponen dan kriteria evaluasi Kelurahan tahun 2014 meliputi
evaluasi bidang pelayanan publik, ketertiban, kebersihan, keindahan
serta inovasi dan kreativitas Kecamatan berikut parameter yang
digunakan dalam pengukuran sama dengan instrument yang digunakan
dalam Evaluasi Kinerja Kecamatan, sehingga permasalahan dan solusi
tidak jauh berbeda dengan Kecamatan.
Capaian tersebut merupakan hasil pembinaan pada Kelurahan
yang dilaksanakan baik langsung oleh Pimpinan Daerah maupun Bagian
Pemerintahan Umum melalui berbagai kegiatan road map dan atau aksi
Bandung Juara pada kewilayahan.
Bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2018
maka capaian kinerja tahun 2014 adalah sebesar 6.62% dan berlaku
kondisi promosi dan degradasi pada Keluarahan dikarena kondisi
Keluarahan serta perubahan instrument pengukuran yang akan
dilakukan pada tahun 2015. Indikator kinerja Kelurahan berkinerja baik
tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2013, dan belum dapat
dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lain di Provinsi Jawa Barat karena
belum ditemui indikator yang sama.
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 36
Kelurahan yang berkinerja baik memperoleh raport hijau pada
rentang nilai 80-100, sedangkan yang lainnya raport kuning dan merah,
data Kelurahan yang memperoleh raport hijau adalah Keluarahan
Situsaeur, Sadang Serang, Lebak Siliwangi, Neglasari, Sukagalih,
Babakan Penghulu, Cimincrang, Sekeloa, Geger Kalong, Rancanumpang.
Secara utuh jumlah Kelurahan hasil evaluasi tersebut sebagai berikut :
Tabel 3.7Raport Hasil Evaluasi Kinerja Kelurahan
No. Raport Hasil Evaluasi Kinerja Jumlah Kelurahan %
1 Hijau 10 6.622 Kuning 110 72.853 Merah 31 20.53
Jumlah 151 100%Sumber : Bagian Pemerintah Umum Setda Kota Bandung 2014
Diagram 3.3
Sumber : Bagian Pemerintah Umum Setda Kota Bandung 2014
Pada Kelurahan yang memperoleh raport kuning dan merah
umumnya kekurangan nilai kinerja berada pada bidang / kriteria bidang
ketertiban, kebersihan dan keindahan. Upaya yang akan dilaksanakan
pada masa yang akan datang selain memperbaiki instrumen pengukuran
yang digunakan dalam monitoring dan evaluasi kinerja Kecamatan juga
pelaksanaan pembinaan Kecamatan akan lebih sitematis merujuk pada
target kinerja yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Bandung di
Kewilayahan, khususnya pada bidang K3, untuk itu perlu meningkatkan
koordinasi dengan SKPD terkait K3 pada kriteria penertiban PMKS di
jalan, Penertiban PKL, ruas jalan tertib parker dan beberapa kriteria
bidang K3 , serta akan dilakukan perbaikan serta persiapan teknis
7%
73%
20%
HASIL EVALUASI KINERJAKELURAHAN TAHUN 2014
1 Hijau 2 Kuning 3 Merah
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 37
evaluasi kinerja Kelurahan lebih komprehensif dan dilakukan secara
online pada website Sistem Informasi Penilaian Bandung Juara.
Program pendukung capaian kinerja adalah Program Pemantapan
Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pemerintahan Daerah dan
Pemerintahan Wilayah dengan kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja
pemerintah Kelurahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 470.000.000
dengan realisasi sebesar Rp. 465.520.250 atau penyerapan sebesar
99.05%.
Tabel 3.8Analisis Pencapaian Sasaran 2
Terwujudnya Harmonisasi Dan Sinkronisasi Rancangan Produk HukumDaerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan, Kebutuhan
Masyarakat Dan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahDan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018
No IndikatorKinerja Satuan
Tahun 2014%
Tahun2018 % Keterangan
Target Realisasi Target
1 Prosentaseprodukhukumdaerah yangharmonis dansinkrondenganPeraturanPerundang-undangandankebutuhanmasyarakat
% 27.99 27.99 100.00 100 27.99 kumulatif
2 Prosentaserancanganprodukhukumdaerah yangsesuai denganmekanismepembentukanprodukhukumdaerah
% 100 100 100.00 100 - Nonkumulatif
Rata-RataCapaian Kinerja
100.00 -
Sasaran Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan
Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, ditunjukan dengan 2 (dua) indikator yaitu indikator Prosentase
produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 38
Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat serta
indikator Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai
dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah. Berdasarkan
hasil pengukuran diketahui rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar
100%.
Pada indikator
pertama produk hukum
daerah yang harmonis dan
sinkron dengan Peraturan
Perundang-undangan dan
kebutuhan masyarakat
sebagai indikatorpenunjang diukur
berdasarkan kesesuaian
dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi, serta
dibatasi pada produk hukum Perda yang diterbitkan sejak tahun 2000
sampai dengan tahun 2014. Adapun Jumlah dan rencana kegiatan
evaluasi produk hukum daerah direncanakan sebagaimana tabel berikut:
Table 3.9Jumlah Produk Hukum Daerah tahun 2000 s/d 2014
dan Rencana Evaluasi Produk Hukum Tahun 2014 s/d 2018
NO Tahun JumlahPerda Keterangan
1 2000 12 Evaluasi Produk HukumTahun 20142 2001 32
3 2002 314 2003 9 Evaluasi Produk Hukum
Tahun 20155 2004 216 2005 117 2006 8 Evaluasi Produk Hukum
Tahun 20168 2007 189 2008 1610 2009 30 Evaluasi Produk Hukum
Tahun 201711 2010 1412 2011 1913 2012 27 Evaluasi Produk Hukum
Tahun 201814 2013 1215 2014 8
JumlahSeluruhnya
268
Sumber: Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bandung tahun 2014
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 39
Capaian kinerja nyata evaluasi produk hukum daerah (Perda) pada
Tahun 2014 melalui kegiatan evaluasi Perda yang diterbitkan pada Tahun
2000 sampai Tahun 2002 sebagaimana direncanakan, meliputi sebanyak
75 buah Perda atau 27.99% dari 268 Perda yang akan dilakukan
evaluasi, dengan hasil sebanyak 49 Perda atau 65.33% harus dicabut dan
sebanyak 26 buah perda atau 34.67% masih harmonis dengan Peraturan
Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat. Jumlah Perda yang
yang harus dicabut berdasarkan hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:
Pada Indikator kedua Prosentase rancangan produk hukum daerah
yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah,
mulai tahun 2015 dilakukan penataan dalam penyusunan produk
hukum daerah (Perda) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo
Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum
Daerah, hal ini dimaksudkan agar memenuhi hal-hal sebagai berikut :
1. Terwujudnya tertib pembentukan peraturan perundang-undangan
dengan telah dilakukan melalui mekanisme Program Legislasi
Daerah, sehingga pembentukan Peraturan Daerah dapat
dilaksanakan dengan terencana dan terpadu mulai dari tahap
perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan,
pengundangan dan penyebarluasan sampai dengan saat ini;
2. Dalam perumusan Raperda pasca penetapan Program Legislasi
Daerah ditindaklanjuti dengan Instruksi Walikota;
3. Penyusunan dalam penetapan Program Legislasi Daerah dan
Instruksi Walikota dilaksanakan setiap tahun sebelum penetapan
Peraturan Daerah tentang APBD;
4. Setiap usulan Raperda yang telah ditetapkan dalam Program
Legislasi Daerah disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) pemrakarsa kepada Walikota sesuai dengan jadwal agenda
pembahasan dalam Program Legislasi Daerah secara tepat waktu;
Perda yang harusdicabut dari Perda
Tahun 2000
• 9 buah Perda
Perda yang harusdicabut dari Perda
Tahun 2001
• 18 buah Perda
Perda yang harusdicabut dari Perda
Tahun 2002
• 22 buah Perda
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 40
5. Setiap Raperda yang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) pemrakarsa sebelum disampaikan Walikota kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dilakukan pembahasan terlebih dahulu
oleh Tim Asistensi pembahasan rancangan Lembaran Kota dan
Raperda;
6. Setiap produk hukum daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota
Bandung dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan
pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
7. Seluruh produk hukum daerah yang telah diterbitkan dilakukan
evaluasi secara bertahap oleh Tim Evaluasi produk hukum daerah;
8. Meningkatan kesadaran hukum aparat dan masyarakat melalui
pubikasi produk hukum dan penyuluhan hukum terpadu;
9. Seluruh produk hukum daerah yang sudah diterbitkan telah
disosialisasikan dan dipublikasikan setiap tahun melalui media
JDIH online, website http://jdihbagian hukum.bandung.go.id
Pada tahun
2014 jumlah produk
hukum daerah
berupa Perda yang
telah sesuai dengan
mekanisme
pembentukan produk
hukum daerah
adalah sebanyak 8
(delapan) Perda dari
15 (lima belas)
Raperda yang diusulkan melalui Prolegda. Dengan semikian capaian
kinerja indikator rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan
mekanisme pembentukan produk hukum daerah adalah 100%.
Hal-hal yang sedang dan akan dilaksanakan dalam upaya
meningkatkan penataan dalam penyusunan produk hukum daerah
(Perda) yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif diantaranya
melalui:
1. Pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 41
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;
2. Peningkatan evaluasi produk hukum daerah (Perda) yang sudah
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat;
3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum dan HAM bagi
aparatur dan masyarakat melalui Peningkatan intensitas sosialisasi
dan publikasi.
Hal-hal yang menunjang capaian kinerja sasaran Terwujudnya
harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat
dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, selain ketersediaan anggaran
yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;, Program
Pembangunan Produk Hukum Daerah dengan out put kegiatan Evaluasi
Produk Hukum Daerah, Kajian Peraturan Perundang-undangan, Legislasi
Rancangan Peraturan Daerah, Penyusunan Rancangan Peraturan dan
Keputusan Kepala Daerah, Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM,
Koordinasi/Konsultasi Penyusunan Produk Hukum Daerah,
Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan, Pemberian
Bantuan Hukum dan Publikasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-
undangan.
Factor penghambat yang dialami, antara lain:
1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi
tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah
mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-
undangan oleh pemerintah pusat yang tidak diikuti dengan
peraturan pelaksanaanya cenderung menyebabkan persepsi dan
implementasi di daerah berbeda-beda.
Solusi/rekomendasi terkait dengan kurang optimalnya koordinasi
maka perlu ditingkatkan pemahaman SKPD terhadap mekanisme
penyusunan produk hukum daerah terutama Perda sebagaimana
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Permendagri Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah.
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 42
Tabel 3.10Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuranDan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014 %Tahun2018 %
Target Realisasi Target1 Persentase SKPD yang
tepat fungsi dan tepatukuran
% 33.33 - n/a - n/a
2 Persentase SKPD yangtatalaksana-nya baik
% 19.67 - n/a 98.32 n/a
Sasaran Meningkatnya SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan
tepat ukuran diukur dengan 2 (dua) indikator non IKU dan tidak
diperjanjikan pada tahun 2014 yaitu persentase SKPD yang tepat fungsi
dan tepat ukuran dan Persentase SKPD yang tatalaksana-nya baik
keduanya pada tahun 2014 tidak dilakukan pengukuran.
Data hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang
kelembagaan terdapat output berupa penyusunan rancangan Peraturan
Walikota Bandung mencapai 17 dari 33 SKPD yang telah dilakukan
evaluasi kelembagaan atau capaian sebesar 51,52%. Adapun data
evaluasi kelembagan pada tugas pokok dan fungsi SKPD berupa
penyusunan Rancangan Peraturan Walikota sebagai berikut :
1. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas BKD Kota Bandung;
2. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas BPLH Kota Bandung;
3. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas BPPKB Kota Bandung;
4. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas DBMP Kota Bandung;
5. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas Dinsos Kota Bandung;
6. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas Dinkes Kota Bandung;
7. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas Disbudpar Kota
Bandung;
8. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas Dishub Kota Bandung;
9. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas Dis KUKM Perindag
Kota Bandung;
10. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas Disnaker Kota
Bandung;
11. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas Distarcip Kota
Bandung;
12. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas Disyanjak Kota
Bandung;
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 43
13. Rancangan Perwal Tupoksi/ Uraian Tugas Kantor Pusarda Kota
Bandung;
14. Rancangan Perwal Tentang Pembentukan, Tupoksi, Uraian Tugas
dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pemungutan pada Disyanjak Kota
Bandung;
15. Rancangan Perwal Tentang Rincian Tupoksi, Uraian Tugas dan
Tata Kerja Disyanjak Kota Bandung;
16. Rancangan Perwal Tentang Pembentukan, Tupoksi, Uraian Tugas
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja pada
Kecamatan di Kota Bandung; dan
17. Rancangan Perwal Tentang Mekanisme dan Prosedur
Pengkoordinasian Penyelenggaraan Uurusan Pemerintahan
Daerah Kota Bandung pada Kota Bandung.
Sedangkan Program Pembangunan Produk Hukum Daerah
melalui Kegiatan Evaluasi Penataan Ketatalaksanaan Perangkat
daerah diantaranya merealisasikan 10 dokumen rancangan
Perda/Perwal ketatalaksanaan, sebagai berikut:
1. Rancangan Peraturan Walikota Bandung Tentang Jadual
Retensi Arsip Pemerintah Kota Bandung;
2. Rancangan Peraturan Walikota Bandung Tentang Tata Cara
Pemberian Izin Usaha Energi Dan Izin Usaha Penyediaan
Ketenagalistrikan;
3. Rancangan Peraturan Walikota Bandung Tentang Tata Cara
Pendirian, Pengembangan, Penggabungan Dan Penutupan
Satuan Pendidikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
4. Rancangan Peraturan Walikota Bandung Tentang Tata Cara
Perizinan Dan Pengawasan Lingkungan Hidup;
5. Rancangan Peraturan Walikota Bandung Tentang Standar
Prosedur Pelayanan Dokumen Lingkungan
6. Rancangan Peraturan Walikota Bandung Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan
Pemerintah Pemerintah Kota Bandung;
7. Rancangan Peraturan Walikota Bandung Tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Lingkungan
Pemerintah Kota Bandung;
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 44
8. Rancangan Peraturan Walikota Bandung Tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungandi
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Rancangan Peraturan Walikota Bandung Tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi Dan
Informatika Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Rancangan Peraturan Walikota Bandung Tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Tabel 3.11Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publikdan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018
No Indikator Kinerja SatuanTahun 2014
%
Tahun2018 %
Target Realisasi Target
1 Persentase SKPDyang pengelolaanpelayananpubliknya baik
% 19.67 - n/a 98.32 n/a
2 Persentase SKPDdengan pengelolaanpengaduanpelayananberkriteria baik
% 19.67 - n/a 98.32 n/a
3 Persentase SKPDdengan nilai hasilsurvey kepuasanmasyarakat di atasnilai 75,00
% 19.67 24.59 125.01 98.32 25.01
4 Rata-Rata IKM KotaBandung
Angka 72.50 75.23 103.77 81.26 92.58
Rata-rata CapaianKinerja
114.39 58.80
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 45
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik diukur dengan
10 (sepuluh) indikator yang umumnya menggunakan kriteria Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan indikator lainnya yang
disusun melalui hasil reviu renstra dan IKU Setda Kota Bandung. Dari
keseluruhan indikator yang disusun tersebut baru 4 indikator
diperjanjikan dan 6 lainnya sebagai penunjang, sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014 %Tahun2018 %
Target Realisasi Target1 Persentase SKPD
yang menerapkanStandar PelayananPublik
% 19.67 - n/a 98.32 n/a
2 Persentase SKPDberbudayapelayanan prima
% 19.67 - n/a 98.32 n/a
3 Persentase SKPDyangmemanfaatkanteknologi informasidalam pelayananpublik
% 19.67 - n/a 98.32 n/a
4 Persentase SKPDyang berada diZona Hijau StandarKepatuhanPelayanan PublikVersi OmbudsmanRI
% 25 96.72 386.88 98.32 98.37
5 IKM SekretariatDaerah
Angka 72.50 - n/a 81.26 n/a
6 PersentaseSKPD/Unit Kerjayang bersertifikatISO
% 82.35 82.35 100 100 82.35
Pengukuran pada indikator Persentase SKPD dengan nilai hasil
survey kepuasan masyarakat di atas nilai 75,00, Persentase SKPD yang
berada di Zona Hijau Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi
Ombudsman RI, Rata-Rata IKM Kota Bandung dan Persentase
SKPD/Unit Kerja yang bersertifikat ISO. Dari hasil pengukuran 4
indikator tersebut diperoleh rata-rata kinerja sasaran sebesar 178.92%.
Pada indikator Persentase SKPD dengan nilai hasil survey
kepuasan masyarakat di atas nilai 75,00 ditargetkan sebanyak 12 SKPD
atau 19,57% yang memperoleh capaian IKM sebesar 75,00 pada Tahun
2014 kenyataanya sebanyak 15 SKPD/Kecamatan atau 24,59%
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 46
memperoleh nilai IKM sama atau lebih dari 75,00, sehingga capaian
kinerja indikator adalah sebesar 125.01%
Pada Indikator Persentase SKPD yang berada di Zona Hijau
Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI pada awalnya
target ditujukan pada 15 SKPD/Kecamatan yang menjadi sampel
Ombudsman RI atau sekitar 25% dari SKPD/Kecamatan di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung. Dalam proses pembinaan dilakukan kepada
15 SKPD sampel Ombudsman RI juga dilibatkan 45 SKPD lainnya melalui
bimbingan teknis dan self asesement dalam memenuhi kriteria tangible
standar pelayanan publik dengan narasumber dari Ombudsman RI
Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan
tersebut adalah sebanyak 59 SKPD seluruhnya memenuhi kriteria yang
ditetapkan oleh Ombudsman RI, sehingga capaian kinerja indikator
SKPD yang berada di Zona Hijau standar kepatuhan pelayanan publik
adalah sebesar 386.88% atau melebihi target yang direncanakan
Pada indikator Rata-Rata IKM Kota Bandung ditargetkan rata-rata
IKM Kota Bandung sebesar 72.50 dan berdasarkan hasil evaluasi hasil
survey diketahui bahwa Kecamatan sangat dominan dalam
menyampaikan laporan hasil survey IKM diperoleh rata-rata IKM sebesar
75.23, dengan demikian maka capaian kinerja
indikator ini adalah sebesar 103,77% atau
melebih target yang direncanakan.
Pada indikator Persentase SKPD/Unit
Kerja yang bersertifikat ISO target ditujukan
pada SKPD/Unit Kerja yang telah dilakukan
pendampingan penerapan Sistem manajemen
mutu (SMM) ISO 9001:2008 yang ditandai
dengan diperolehnya sertifikasi penerapan
SMM. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang telah
memperoleh pendampingan penerapan SMM
adalah sebanyak 68 SKPD/Unit Kerja. Pada tahun 2014 sebanyak
56 SKPD/Unit Kerja atau 82.35% ditargetkan tetap memperoleh
sertifikasi melalui kegiatan surveillance penerapan SMM oleh konsultan
pendampingan. Melalui kegiatan tersebut diperoleh hasil sebanyak 56
SKPD/Unit Kerja atau 82.35% masih bersertifikat penerapan SMM ISO,
dengan demikian maka capaian kinerja indikator ini adalah sebesar
100% atau sesuai dengan target yang direncanakan.
Pada indikator Rata-Rata IKM Kota Bandungditargetkan rata-rataIKM Kota Bandungsebesar 72.50 danberdasarkan hasilevaluasi hasil surveydiketahui bahwaKecamatan sangatdominan dalammenyampaikan laporanhasil survey IKMdiperoleh rata-rata IKMsebesar 75.23
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 47
Untuk 6 indikator lainnya antara lain Persentase SKPD yang
pengelolaan pelayanan publiknya baik, Persentase SKPD yang
menerapkan Standar Pelayanan Publik, Persentase SKPD berbudaya
pelayanan prima, Persentase SKPD dengan pengelolaan pengaduan
pelayanan berkriteria baik, Persentase SKPD yang memanfaatkan
teknologi informasi dalam pelayanan publik dan IKM Sekretariat Daerah
belum dilakukan pengukuran indikator pada tahun 2014 sehubungan
indikator tersebut hasil reviu pada bulan maret 2015 dan akan dilakukan
pengukuran pada akhir tahun 2015 sekaligus untuk melengkapi
pelaporan triwulan 4 dan LKIP Tahun 2015 serta secara bertahap
dimaksudkan untuk membantu evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan
reformasi birokrasi tahun 2015 dan 2016.
Selanjutnya evaluasi dan analisis kinerja sasaran Meningkatnya
Kualitas Pelayanan Publik pada 4 indikator yang dilakukan pengukuran
pada tahun 2014 sebagaimana uraian pada paragraf berikut ini.
Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan Amanat UU No.
25/2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Bandung telah
pula mengamanatkan pelayanan publik yang berorientasi pada Kepuasan
masyarakat dalam RPJMD Tahun 2013-2018 yang hasilnya diperoleh
melalui melalui pengukuran kepuasan pelayanan masyarakat kota pada
seluruh unit layanan SKPD.
Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat pada SKPD
diperoleh rata-rata IKM Kota Bandung, SKPD yang menyampaikan data
hasil survey sebanyak 44 SKPD/Unit Kerja, metode
pengukuran hasil survey kepuasan masyarakat
cukup variatif diantaranya menggunakan
pendekatan SK. Menpan Nomor 25 Tahun 2004,
metode analisis kesejangan tingkat kepentingan
dan tingkat kepuasan, serta metode survey
lainnya
Rekapitulasi hasil pengukuran survey kepuasan masyarakat
dengan berbagai metode tersebut sebagaimana tabel berikut:
Survey KepuasanMasyarakat (IKM)merupakan AmanatUU No. 25/2009tentang PelayananPublik
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 48
Tabel. 3.12Rekapitulasi Hasil Surver Kepuasan Masyarakat
Pada Skpd Di Lingkungan Pemerintah Kota BandungTahun 2014
1. BERDASARKAN SK. MENPAN NOMOR 25 TAHUN 2004No Nama SKPD / Unit
KerjaWaktu
PelaksanaanSurvey
Jumlah
Kuisioner
IKM
SKALA 4 SKALA 5
1 UPT Puskesmas Puter 2014 7 3.05 76.202 UPT Puskesmas
GarudaJuni 2014 7 2.98 74.62
3 UPT PuskesmasPagarsih
2014 7 3.27 81.83
4 UPT PuskesmasSukajadi
Mei 2014 7 2.98 74.43
5 UPT PuskesmasMargahayu Raya
2014 14 3.03 75.79
6 UPT PuskesmasPasirkaliki
2014 14 3.04 75.99
7 UPT PuskesmasPasundan
2014 14 3.04 80.20
8 UPT Puskesmas Kopo Mei 2014 14 3.09 77.339 Kecamatan Bandung
WetanJuni 2014 14 3.17 79.25
10 Kecamatan SumurBandung
Juli 2014 14 2.98 74.57
11 Kecamatan Lengkong Juli 2014 14 3.27 81.6812 Kecamatan Gedebage November 2014 14 3.02 75.4313 Kecamatan
BatununggalOktober 2014 14 2.82 70.50
14 KecamatanPanyileukan
Desember 2014 14 3.07 77.86
15 Kecamatan Sukajadi Maret 2014 14 2.67 66.6716 Kecamatan Antapani Maret 2014 14 3.21 80.2017 Kecamatan Regol Desember 2014 14 2.87 71.7718 Kecamatan
Cibeunying Kidul2014 14 3.16 79.10
19 KecamatanArcamanik
Desember 2014 14 2.94 75.60
20 Kecamatan BabakanCiparay
Desember 2014 14 3.17 79.15
21 Kecamatan Sukasari Oktober 2014 14 3.18 79.5022 Kecamatan Cicendo Agustus 2014 10 2.91 72.7523 Kecamatan Bojongloa
KalerDesember 2014 14 3.20 80.02
24 KecamatanKiaracondong
Desember 2014 14 2.79 69.75
25 Kecamatan Cinambo Pebruari 2014 14 2.78 69.6326 Kecamatan Rancasari Desember 2014 14 3.28 81.9027 Kecamatan
AstanaanyarDesember 2014 14 2.46 61.55
28 Bappeda 2014 14 2.98 74.4329 Rskgm Oktober 2014 14 3.02 75.5030 Sor Persib Desember 2014 14 2.76 68.92
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 49
31 Sor Sepakbola Lodaya Desember 2014 14 2.52 63.0232 Gor Bulu Tangkis
LodayaDesember 2014 14 2.69 67.17
2.BERDASARKAN TINGKAT KEPENTINGAN DAN TINGKAT KEPUASAN
33 Kecamatan BojongloaKidul
September 2014 10 89.20
34 Kecamatan Cibiru September 2014 10 73.60
35 Kecamatan BandungKulon
Maret 2014 10 73.60
36 Kecamatan Cidadap Desember 2014 10 75.20
Sumber: bagian Orpad Setda Kota Bandung Hasil Pengolahan Data,Tahun 2014
Pada diagram di atas, menunjukkan gambaran hasil penilaian IKM
SKPD/Unit Kerja di Lingkungan pemerintah Kota Bandung Tahun 2014.
Berdasarkan data tersebut secara umum dapat dibagi 3 cara pengukuran
kepuasan masyarakat/pelanggan
Data SKPD/Unit Kerja yang melakukan pengukuran berdasarkan
kelompok SKPD/Unit Kerja, dan Metode Pengukuran sebagai berikut:
1. Kecamatan sebanyak 23 lokasi dengan 2 Metode Pengukuran
2. Rumah Sakit dan Puskesmas sebanyak 9 lokasi dengan 1 Metode
Pengukuran
3. Sarana Olah raga sebanyak 3 lokasi dengan 1 Metode Pengukuran
4. Dinas/Badan sebanyak 9 lokasi dengan berbagai metode pengukuran
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 50
Grafik 3.1
Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung Tahun 2014
Jumlah Kecamatan yang melakukan survey IKM berdasarkan SK.
Menpan Nomor 25 tahun 2004, sebanyak 18 Kecamatan sebagai berikut:
Tabel 3.13
Data Hasil Survey IKM Kecamatan Tahun 2014
NO NAMA SKPD / UNIT KERJA NRRTERTIMBANG
IKM
1 Kecamatan Bandung Wetan 3.17 79.252 Kecamatan Sumur Bandung 2.98 74.573 Kecamatan Lengkong 3.27 81.684 Kecamatan Gedebage 3.02 75.435 Kecamatan Sukasari 3.18 79.506 Kecamatan Arcamanik 2.94 75.607 Kecamatan Babakan Ciparay 3.17 79.158 Kecamatan Bojongloa Kaler 3.20 80.029 Kecamatan Panyileukan 3.07 77.8610 Kecamatan Antapani 3.21 80.2011 Kecamatan Regol 2.87 71.7712 Kecamatan Sukajadi 2.67 66.6713 Kecamatan Batununggal 2.82 70.50
0 20 40 60 80 100
KECAMATAN BANDUNG WETANKECAMATAN SUMUR BANDUNG
KECAMATAN LENGKONGKECAMATAN GEDEBAGEKECAMATAN SUKASARI
KECAMATAN ARCAMANIKKECAMATAN BABAKAN CIPARAYKECAMATAN BOJONGLOA KALER
KECAMATAN PANYILEUKANKECAMATAN ANTAPANI
KECAMATAN REGOLKECAMATAN SUKAJADI
KECAMATAN BATUNUNGGALKECAMATAN CINAMBO
KECAMATAN RANCASARIKECAMATAN ASTANAANYAR
KECAMATAN CIBEUNYING KIDULKECAMATAN KIARACONDONG
Rata-rata IKM Kota Bandung
NILAI IKM KOTA BANDUNG 2014
Nilai Rata-Rata Tertimbang IKM
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 51
NO NAMA SKPD / UNIT KERJA NRRTERTIMBANG
IKM
14 Kecamatan Cinambo 2.78 69.6315 Kecamatan Rancasari 3.28 81.9016 Kecamatan Astanaanyar 2.46 61.5517 Kecamatan Cibeunying Kidul 3.16 79.1018 Kecamatan Kiaracondong 2.79 69.75
54.03 1,354.12Rata-rata NRR dan IKM KotaBandung
3.00 75.23
Sumber : Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah 2015diolah
Dari tabel tersebut di atas maka rata IKM Kecamatan di Kota
Bandung adalah 75,23 atau kategori Baik, nilai tertinggi pada Kecamatan
Rancasari sebesar 81,90 dan Kecamatan Lengkong sebesar 81,68 atau
Kategori A/Sangat Baik dan IKM terendah pada Kecamatan Astanaanyar
dengan nilai IKM 61,55 kategori C atau Kurang Baik.
Kecamatan yang berada di atas rata-rata IKM Kota Bandung
antara lain : Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Lengkong,
Kecamatan Gedebage, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Arcamanik,
Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan
Panyileukan, Kecamatan Antapani, Kecamatan Rancasari dan Kecamatan
Cibeunying Kidul. Dan Kecamatan yang berada di bahwa rata-rata IKM
Kota Bandung adalah Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Regol,
Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Cinambo,
Kecamatan Astanaanyar Dan Kecamatan Kiaracondong
Berdasarkan rekapitulasi tabulasi hasil Survey pengukuran IKM
Kecamatan se kota Bandung terlampir, NRR unsur pelayanan yang
tertinggi nilainya adalah unsur ke 6 dan 11 dengan NRR unsur layanan
sebesar 3,15 yaitu Kemampuan Petugas Pelayanan, yaitu tingkat
keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/
menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat; dan Kepastian BiayaPelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya
yang telah ditetapkan.
Sedangkan NRR unsur pelayanan yang terendah nilainya adalah
unsur ke 2 dengan NRR unsur layanan sebesar 3,04 dan unsur ke 12
dengan NRR unsur layanan sebesar 3,05, yaitu Persyaratan Pelayanan,
yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk
mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya dan
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 52
Kepastian Jadwal Pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan,
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan data tersebut, maka capaian kinerja indikator rata-
rata IKM Kota Bandung yang diwakili oleh Kecamatan, Rumah Sakit dan
Puskesmas dengan menggunakan metode pengukuran berdasarkan SK
Menpan Nomor 25 Tahun 2004 diperoleh rata-rata IKM sebesar 75,23
atau kategori B, dimana capaian tersebut telah memenuhi target yang
diperjanjikan yaitu kategori B, sehingga capaian kinerja adalah 100%
atau termasuk kategori sangat
Bila dibandingkan dengan capaian rata-rata IKM Kota Bandung
tahun 2013 sebesar 76,15, maka capaian tahun 2014 menurun 0,92
point walaupun berada pada kategori yang sama yaitu B atau Baik.
Sedang bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada kategori A
(minimal nilai 81,26) maka capaian tahun 2013 dan 2014 telah mencapai
92,58% atau kurang 7,42% dari target RPJMD tahun 2018.
Faktor pendorong pencapaian kinerja pelayanan publik Kota
Bandung adalah komitmen unit pelayanan publik dan adanya harapan
masyarakat terhadap meningkatnya kinerja pelayanan publik seluruh
unit pelayanan SKPD. Selain itu dukungan Ombudsman RI dalam
melaksanakan penilaian kualitas pelayanan ditunjukan melalui hasil
survey independent kepatuhan standar pelayanan publik. Pada awal
tahun 2014 Ombudsman RI merilis hasil survey pada 30 SKPD di Kota
Bandung dan diantaranya 18 SKPD/Unit Kerja berada dalam zona merah
kepatuhan standar pelayanan publik, atau tidak memenuhi standar yang
telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, berdasarkan hal tersebut maka dilakukan
pembinaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara mandiri
oleh Pemerintah Kota Bandung pada 15 SKPD dan 15 Unit Kerja yang
telah dilakukan survey oleh Ombudsman RI dan ditambah dengan 45
SKPD lainnya untuk pembinaan kinerja pelayanan publik untuk
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Ombudsman RI
berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, secara bertahap.
Data hasil survey Ombudsman RI dan perkembangan hasil self
assesment kinerja pelayanan publik dimensi tangibles/ bukti fisik pada
75 SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung Tahun 2014,
sebagaimana tabel berikut:
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 53
Tabel 3.14Perkembangan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan SKPD/Unit Kerja
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014
No SKPD/Unit KerjaHasil SurveyOmbudsmanTahun 2013
/ Zona
Hasil SelfAssesmentBulan Juli2014/Zona
Hasil SelfAssesmen
BulanSeptember2014/Zona
1 Badan Pelayanan PerijinanTerpadu Kota Bandung;
930 Hijau 850 Hijau 850 Hijau
2 Badan Kesatuan Bangsa &Pemberdayaan MasyarakatKota Bandung;
540 Kuning 870 Hijau 870 Hijau
3 Badan PengelolaanLingkungan Hidup KotaBandung;
560 Kuning 710 Kuning 710 Kuning
4 Dinas Pencegahan &Penanggulangan KebakaranKota Bandung;
510 Kuning 610 Kuning 830 Hijau
5 Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil KotaBandung;
740 Kuning 790 Kuning 790 Kuning
6 Rumah Sakit Umum DaerahKota Bandung;
680 Kuning 905 Hijau 905 Hijau
7 Rumah Sakit Khusus Ibudan Anak Kota Bandung;
590 Kuning 980 Hijau 980 Hijau
8 PDAM Tirta Wening; 800 Kuning 860 Hijau 860 Hijau9 PD. Bank Perkreditan
Rakyat;560 Kuning 830 Hijau 830 Hijau
10 UPT OperasionalPemeliharaan Wil Karees
600 Kuning 690 Kuning 600 Kuning
11 Laboratorium Kesehatan; 740 Kuning 935 Hijau 935 Hijau12 Tempat Pemakaman Umum
Gumuruh;520 Kuning 560 Kuning 560 Kuning
13 Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung;
470 Merah 830 Hijau 830 Hijau
14 Dinas Tata Ruang &Ciptakarya Kota Bandung;
370 Merah 940 Hijau 940 Hijau
15 Dinas Pelayanan Pajak KotaBandung;
250 Merah 890 Hijau 890 Hijau
16 Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset DaerahKota Bandung;
170 Merah 870 Hijau 870 Hijau
17 Dinas Sosial Kota Bandung; 420 Merah 520 Kuning 830 Hijau18 PD. Kebersihan; 320 Merah 670 Kuning 670 Kuning19 PD. Pasar Bermartabat; 60 Merah 870 Hijau 870 Hijau20 Kecamatan Astana Anyar; 265 Merah 900 Hijau 900 Hijau21 Kecamatan Kiaracondong; 320 Merah 810 Hijau 810 Hijau22 Kecamatan Ujung Berung; 490 Merah 810 Hijau 810 Hijau23 Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan& Anak (P2TP2A);
440 Merah 830 Hijau 830 Hijau
24 UPT PengaduanMasyarakat;
460 Merah 910 Hijau 910 Hijau
25 Rumah Pemotongan Hewan; 450 Merah 890 Hijau 890 Hijau26 Pengelolaan Terminal; 345 Merah 700 Kuning 700 Kuning27 UPT Pengembangan
Kegiatan Pendidikan Non210 Merah 690 Kuning 690 Kuning
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 54
No SKPD/Unit KerjaHasil SurveyOmbudsmanTahun 2013
/ Zona
Hasil SelfAssesmentBulan Juli2014/Zona
Hasil SelfAssesmen
BulanSeptember2014/Zona
Formal dan Informal;28 Gelanggang Olah Raga
Bandung;320 Merah - -
29 Balai Latihan Kerja; 260 Merah 870 Hijau 870 Hijau30 Padepokan Seni Mayang
Sunda;240 Merah 930 Hijau 930 Hijau
sumber : Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Setda KotaBandung Tahun 2014
Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran Terwujudnya
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publikantara lain :
Program Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program Peningkatan dan Pengembangan penyelenggaraan pelayanan
perizinan terpadu, dan
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
Tindaklanjut yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang
dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kota
Bandung, antara lain
a) Meningkatkan Standar Pelayanan Publik (SPP) pada SKPD sesuai
ketentuan yang berlaku
b) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik dan
menjadikan bagian dari materi pemeriksaan oleh aparatur
pengawasan internal
c) Memperluas cakupan zona kepatuhan standar pelayanan publik
pada SKPD dan Kelurahan di Kota Bandung
d) Pemanfaatan teknologi informasi untuk memeroleh data hasil survey
kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat pada SKPD/Unit
Kerja
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 55
Tabel 3.15Analisis Pencapaian Sasaran 5
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahDan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018
No IndikatorKinerja Satuan
KondisiTahun2013
Tahun 2014%
Tahun2018
%Target Reali
sasi Target
1 NilaiEvaluasiAKIP KotaBandungKomponenPelaporanKinerja
Angka 7.8 8.50 8.67 102.00 12.50 69.36
2 NilaiEvaluasiAKIPSekretariatDaerah
Angka 53.63 60.1 61.49 102.31 80.10 76.77
3 PersentaseSKPD yangmenerapkanmanajemenakuntabilitaskinerjaberkriteriabaik
% - 19.67 n/a - 98.32 n/a
Rata-RataCapaian Kinerja
102.16 73.06
Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia
birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan misi instasi yang bersangkutan. Nilai Evaluasi AKIP
Kota diukur sesuai dengan Permenpan No. 20/2013 tentang Juklak
Evaluasi AKIP.
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
diukur dengan 2 indikator dari 3 indikator sasaran yang diperjanjikan yaitu
Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kota Bandung Komponen perencanaan kinerja dan
Nilai Hasil Evaluasi AKIP Setda Kota Bandung. Salah satu indikator yang
belum dilakukan pengukuran adalah pada indikator penunjang yaitu
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 56
Persentase SKPD yang menerapkan manajemen akuntabilitas kinerja
berkriteria baik karena merupakan indikator baru hasil reviu bulan Maret
2015. berdasarkan hasil pengukuran pada 2 indikator yang diukur tersebut
diperoleh rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 102.16%.
Pada indikator pertama Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung Komponen
Pelaporan Kinerja
pada Tahun 2014
capaiannya sebesar
8.67 dari target
sebesar 8.50 atau
capaian kinerja
indikator sebesar
102.00%. Capaian
komponen
pelaporan sebesar
8.67 pada tahun 2014 meningkat sebesar 0.87 poin dari capaian tahun
sebelumnya sebesar 7.59 pada tahun 2012 dan sebesar 7.8 pada tahun
2013 atau peningkatan sebesar 11.15% di tahun 2014. bila dibandingkan
dengan target renstra tahun 2018 sebesar 12.50 dari bobot maksimal
sebesar 15.00 maka capaian tahun 2014 sebesar 8.67 capaian kinerjanya
sebesar 69.36%. Bila dibandingkan dengan 11 Kota/Kabupaten berkategori
B, tentu nilai komponen pelaporan kinerja Kota Bandung saat ini masih
masih perlu peningkatan bukan hanya pada pelaporan di tingkat
Pemerintah Kota tetapi juga pada nilai pelaporan kinerja SKPD sebagai
entitas evaluasi AKIP.
Pada indikator kedua Nilai AKIP Sekretariat Daerah pada Tahun 2014
adalah sebesar 61.49 atau kategori CC. Bila dibandingkan dengan target
sebesar 60.1 maka capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 102.31%
atau melebih target yang direncanakan, bila dibandingkan dengan capaian
tahun sebelumnya (2013) sebesar 53.63 maka capaian tersebut meningkat
7.89 poin atau meningkat 14.71%. Bila dibandingkan dengan SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung berdasarkan hasil evaluasi AKIP oleh
Inspektorat Kota Bandung pada Tahun 2014 posisi Setda Kota Bandung
berada pada peringkat 22 dari 61 SKPD, berada di bawah Dinas Tata Ruang
dan Cipta Karya yang memperoleh nilai sebesar 61.78 dan berada di atas
posisi Kecamatan Babakan Ciparay yang memperoleh nilai sebesar 61.21.
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 57
Diagram 3.4
Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2014
Dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota
Bandung tahun 2014 adalah 55,14 atau kategori CC telah memenuhi target
CC berdasarkan target RPJMD atau capaian sebesar 100%, Capaian
tersebut naik 4,83 poin dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai nilai
sebesar 50.31. untuk melihat perkembangan capaian kinerja hasil evaluasi
AKIP Kota Bandung sejak tahun 2012 meliputi meliputi 5 komponen AKIP
sebagaimana table berikut :
Tabel 3.16
Hasil Evaluasi AKIP Kota Bandung 2012 sd 2014
Komponen Bobot 2012 2013 2014
Perencanaan Kinerja 35 17.5 18.22 18.66Pengukuran Kinerja 20 9.5 6.01 10.75Pelaporan Kinerja 15 7.59 7.8 8.67Evaluasi Kinerja 10 3.74 5.12 5.27Capaian Kinerja 20 10.55 13.16 11.79Total 100 48.88 50.31 55.14Kategori C CC CCSumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2014
Berdasarkan Surat KemenPAN-RB No. B/462/M.PAN-RB/01/2014
Hal Hasil Evaluasi AKIP tanggal 27 Januari 2014 dikemukakan 9
rekomendasi perbaikan AKIP Kota Bandung, yang selanjutnya dilakukan
tindaklanjut perbaikan oleh manajemen perubahan SAKIP Bandung secara
terkoordinasi bersama antara Bappeda, Inspektorat serta Bagian Organisasi
dan Pemberdayaan Aparatur Daerah. Rekomendasi Kementerian
pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi serta tindak lanjut
48.8
8 50.3
1
55.1
4
2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4
NILAI HASIL EVALUASI AKIPKOTA BANDUNG
CC
C
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 58
perbaikan yang dilakukan setelah diketahui potensi ketidaksesuaian dengan
kriteria evaluasi, sebagai berikut :
a. Rekomendasi
1. Menyempurnakan rumusan Tujuan dan Sasaran dalam dokumen
perencanaan sehingga lebih dapat terukur dan menggambarkan hasil
2. Melengkapi dokumen perencanaan dengan indikator kinerja sasaran
yang berorientasi hasil(outcome)IKU
3. Menyempurnakan rumusan Indikator kinerja dalam dokumen
perencanaan agar memenuhi kriteria suatu indikator kinerja yang
baik, antara lain spesifik, relevan dan menggambarkan hasil (SMART)
4. Menyusunan IKU secara formal sebagaimana dimaksud dalam
PermenPAN nomor 9 Tahun 2007 dan memanfaatkannya dalam
dokumen Perencanaan termasuk dokumen PK
5. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pencapaian target-
target kinerja yang telah diperjanjikan dalam PK
6. Mengungkapkan dalam LAKIP informasi tentang hasil evaluasi dan
analisis capaian
7. LAKIP menyajikan informasi ttg Akuntabilitas keuangan yang terkait
dengan pencapaian kinerja
8. Melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja
beserta hambatannya
9. Melakukan evaluasi program sebagai strategi pencapaian sasaran
sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan
b. Tindak lanjut Perbaikan
1. Bimtek peningkatan pemahaman aparatur (seluruh SKPD) untuk
mampu membuat rumusan Tujuan dan Sasaran dalam dokumen
perencanaan agar seluruhnya terukur dan menggambarkan hasil
2. Sosialisasi IKU
3. Perumusan IKU Kota dan SKPD (dalam dokumen perencanaan :
RPJMD, RKT, Renstra, RKPD, Renja dan PK)
4. Menyusun dan menetapkan Kepwal Bandung tentang IKU Kota dan
SKPD tahun 2014-2018
5. Konsultasi tata cara pemantauan/ monitoring atas pencapaiannya
secara berkala
6. Merancang rumusan prosedur dan format pemantauan/ monitoring
atas pencapaiannya secara berkala
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 59
7. Konsultasi teknis pengumpulan data dan analisis capaian kinerja
8. Bimtek penyusunan LAKIP
9. Bimtek evaluasi AKIP
10. Pembangunan aplikasi SILAKIP
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian akuntabilitas kinerja Sekretariat adalah Program Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Koordinasi penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah daerah dan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD.
Adapun Output kegiatan berupa dokumen perencanaan dan pelaporan
kinerja Kota dan Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, serta
aplikasi pendukung pelaporan akuntabilitas kinerja (SILAKIP) Kota Bandung
yang digunakan sebagai pendukung utama implementasi SAKIP Kota
Bandung.
Tabel 3.17Analisis Pencapaian Sasaran 6
Meningkatnya implementasi Kerjasama Dalam dan Luar NegeriDan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018
No Indikator Kinerja SatuanTahun 2014
%
Tahun2018
%Target Realisasi Target
1 Persentase naskahkerjasama aktiflingkup dalamnegeri yangdiimplementasikan
% 40.00 48.90 122.25 60 81.50
2 Persentase naskahkerjasama aktiflingkup luar negeriyangdiimplementasikan
% 10.00 18.96 189.6 25 75.84
Rata-Rata CapaianKinerja
155.925 78.67
Sasaran Meningkatnya implementasi Kerjasama Dalam dan Luar
Negeri diukur melalui indikator Persentase naskah kerjasama aktif lingkup
dalam negeri dan luar negeri yang diimplementasikan. Capaian kinerja
indikator Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang
diimplementasikan sebesar 48.90% melebihi target sebesar 40.00% atau
capaian kinerja sebesar 122.25% sedangkan indikator Persentase naskah
kerjasama aktif lingkup luar negeri yang diimplementasikan sebagai
indikator penunjang capaiannya sebesar 18.96% melebihi target yang
ditetapkan sebesar 10% atau capaian kinerja sebesar 189.60%. Dengan
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 60
demikian rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 adalah
155.93% dan bila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2018
capaiannya sebesar 78,67%.
Capaian tersebut diperoleh dari pengukuran dan kriteria
keberhasilan indikator sasaran, sebagai berikut :
1. Persentase jumlah ruang lingkup dalam naskah kerjasama aktif lingkup
dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh SKPD dibandingkan dengan
Jumlah keseluruhan ruang lingkup dari naskah kerjasama aktif lingkup
dalam negeri
2. Persentase jumlah ruang lingkup dalam naskah kerjasama aktif lingkup
dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh SKPD dibandingkan dengan
Jumlah keseluruhan ruang lingkup dari naskah kerjasama aktif lingkup
dalam negeri
Kriteria Pengukuran kerjasama dalam negeri:
Yang dimaksud naskah kerjasama aktif adalah naskah kerjasama yang
jangka waktu kerjasamanya masih berlaku pada tahun anggaran
berjalan atau kegiatan yang dilaksanakan atas dasar kerjasama tersebut
masih efektif berjalan.
Batasan naskah kerjasama yang dijadikan objek pengukuran untuk
kerjasama lingkup dalam negeri adalah seluruh naskah kerjasama yang
terinventarisir dan terdokumentasikan di Bagian Kerjasama yaitu
terhitung sejak tahun 2007, dengan bentuk naskah, baik Kesepakatan
Bersama, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama, maupun bentuk
perikatan hukum lainnya.
Yang dimaksud dengan suatu naskah kerjasama lingkup dalam negeri
sudah terimplementasikan atau ditindaklanjuti oleh SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung adalah:
1. Minimal satu dari seluruh ruang lingkup Nota Kesepahaman atau
Kesepakatan Bersama aktif ditindaklanjuti oleh SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, atau
2. minimal satu dari seluruh ruang lingkup Perjanjian kerjasama aktif
dalam naskah kerjasama aktif ditindaklanjuti oleh SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam bentuk tindakan nyata
dalam program/kegiatan SKPD., atau
3. minimal satu dari seluruh ruang lingkup Nota Kesepahaman atau
Kesepakatan Bersama aktif ditindaklanjuti oleh SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung dalam bentuk tindakan nyata dalam
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 61
program/kegiatan SKPD, walaupun tidak/belum ditindaklanjuti
dalam Perjanjian Kerjasama.
Kriteria Pengukuran kerjasama luar negeri:
Yang dimaksud naskah kerjasama aktif adalah naskah kerjasama yang
jangka waktu kerjasamanya masih berlaku pada tahun anggaran
berjalan atau kegiatan yang dilaksanakan atas dasar kerjasama tersebut
masih efektif berjalan.
Batasan naskah kerjasama yang dijadikan objek pengukuran untuk
kerjasama lingkup luar negeri adalah seluruh naskah kerjasama yang
terinventarisir dan terdokumentasikan di Bagian Kerjasama, dengan
bentuk naskah Letter of Intent maupun Memorandum of understanding.
Yang dimaksud dengan suatu naskah kerjasama lingkup luar negeri
sudah terimplementasikan atau ditindaklanjuti oleh SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung adalah:
1. Letter of intent yang telah dibuat antara Pemerintah Kota Bandung
dengan mitra kerjasama luar negeri telah ditindaklanjuti dalam
bentuk Memorandum of Understanding; atau
2. Minimal satu dari seluruh ruang lingkup dalam naskah Memorndum
of Understanding yang masih aktif ditindaklanjuti oleh SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam bentuk tindakan nyata
dalam program/kegiatan SKPD.
Kolaborasi atau kerjasama merupakan salah satu pilar dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandung. Melalui kolaborasi dengan
berbagai pihak baik yang bersifat vertikal (dengan pemerintah pusat,
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 62
Kementerian/LPNK, dan instansi pemerintahan lainnya), maupun
kolaborasi horizontal (antar daerah, dan stake holder pembangunan lainnya
baik sektor privat maupun masyarakat), bahkan kerjasama dengan mitra
dari luar negeri, baik dalam bentuk sister city maupun dengan badan
swasta asing di luar negeri, diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan
pembangunan di Kota Bandung, baik dalam pembangunan infrastruktur
maupun non infrastruktur, serta mempercepat penyelenggaraan dan
peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat kota Bandung,
yang pada akhirnya dapat segera mewujudkan visi Kota Bandung yang
Unggul, Nyaman dan Sejahtera.
Oleh karena itu setiap kerjasama yang telah dibuat oleh Pemerintah
Kota Bandung, harus senantiasa dapat diimplementasikan oleh setiap SKPD
terkait dalam tindakan nyata, dan diharapkan dapat terukur hasilnya
untuk mengetahui efektivitas dari kerjasama yang telah dibuat tersebut.
Meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 8 PP No. 50 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah disebutkan bahwa
pelaksanaan perjanjian kerjasama dapat dilakukan oleh SKPD, namun
demikian, sesuai dengan Perwal No. 298 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Organisasi Sekretariat
Daerah Kota Bandung, disebutkan bahwa salah satu tugas pokok bagian
kerjasama adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah lingkup kerjasama. Oleh
karena itu implementasi kerjasama yang telah dibuat sudah barang tentu
menjadi indikator kinerja bagi Bagian Kerjasama untuk mengetahui
efektivitas kerjasama aktif yang telah dibuat.
Pada indikator pertama, yaitu persentase naskah kerjasama aktif
lingkup dalam negeri yang diimplementasikan diukur berdasarkan
persentase jumlah ruang lingkup dari naskah kerjasama aktif lingkup
dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh SKPD dibandingkan dengan jumlah
keseluruhan ruang lingkup dari naskah kerjasama aktif lingkup dalam
negeri, dimana dalam hal ini naskah kerjasama aktif dibatasi pada naskah
kerjasama yang jangka waktu kerjasamanya masih berlaku pada tahun
anggaran yang bersangkutan, dengan data naskah kerjasama aktif
didasarkan pada data naskah kerjasama yang terinventarisir dan
terdokumentasikan pada Bagian Kerjasama yaitu naskah kerjasama yang
dibuat sejak tahun 2007. Adapun Jumlah naskah kerjasama beserta ruang
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 63
lingkup dan implementasi dari ruang lingkup adalah sebagaimana
tercantum dalam tabel berikut ini.
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 64
Tabel 3.18Rekapitulasi Data Naskah Kerjasama Dalam Negeri
Dan Jumlah Naskah Kerjama Aktif(Tahun 2007 s/d 2014)
No MitraKerjasama
TAHUNJumlahNaskah
s/d2013
JumlahNaskah
s/d2014
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kesber/MoU PKS
Kesber/
MoUP K S
Kesber
/MoUP K S
Kesber/
MoU
PK
S
Kesber/
MoUPKS
Kesber/
MoU
PK
S
Kesber/
MoU
PK
S
Kesber/
MoU
PK
S1 Antar Daerah 4 0 1 1 1 2 2 1 0 1 1 2 1 0 4 0 17 212 Kementerian/
LPNK2 0 2 1 3 0 4 0 2 1 4 2 3 1 5 1 25 31
3 PerguruanTinggi
0 0 5 0 1 0 1 1 4 0 3 0 3 0 7 0 18 25
4 Badan Hukum 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 0 3 3 1 3 13 17
Total 73 94
No Mitra KerjasamaJumlah Naskah Aktif S/D Tahun 2013 Jumlah Naskah Aktif S/D Tahun 2014
Aktif Ruang Lingkup Implementasi Aktif Ruang Lingkup Implementasi1 Antar Daerah 8 21 7 10 41 8
2 Kementerian/LPNK 14 50 36 14 48 33
3 Perguruan Tinggi 16 51 15 10 42 17
4 Badan Hukum 10 25 11 11 24 16
48 147 69 45 155 74
Sumber : Bagian Kerjasama Setda Kota Bandung tahun 2014
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 65
Pada indikator kedua sebagai penunjang, yaitu persentase naskah
kerjasama aktif lingkup luar negeri yang diimplementasikan diukur
berdasarkan persentase jumlah ruang lingkup dari naskah kerjasama aktif
lingkup luar negeri yang ditindaklanjuti oleh SKPD dibandingkan dengan
jumlah keseluruhan ruang lingkup dari naskah kerjasama aktif lingkup luar
negeri
Tabel 3.19
Rekapitulasi Data Naskah Kerjasama Luar NegeriDan Jumlah Naskah Kerjama Aktif
Sampai Dengan Tahun 2014
NO JenisKerjasama
TAHUNJUMLA
HNASKAH s/d2013
JUMLAH
NASKAHs/d
2014
1990-2000
2001-2011
2012 2013 2014 2015
LoI MoU LoI MoU LoI MoU LoI MoU LoI MoU LoI MoU
1 Sister City 0 3 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 7 8
2 BadanSwastaAsing
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 KerjasamaTeknis
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 7 9
Jumlah Naskah Aktif S/D Tahun 2013 Jumlah Naskah Aktif S/D Tahun 2014
Aktif RuangLingkup
Implementasi Aktif RuangLingkup
Implementasi
7 77 4 6 54 7
0 0 0 1 4 40 0 0 0 0 07 77 4 7 58 11
Sumber: Bagian Kerjasama Setda Kota Bandung tahun 2014
Bahwa implementasi dari suatu naskah kerjasama yang telah
difasilitasi perumusannya oleh Bagian Kerjasama, sebenarnya merupakan
ranah dari SKPD terkait untuk menindaklanjutinya, apakah dalam bentuk
menindaklanjuti ruang lingkup dari naskah kesepakatan bersama/MoU
menjadi suatu Perjanjian Kerjasama yang bersifat lebih detail/teknis dan
operasional sesuai dengan tupoksi SKPD terkait, maupun secara langsung
menindaklanjuti ruang lingkup naskah kesepakatan bersama/MoU atau
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 66
Perjanjian Kerjasama ke dalam suatu aksi nyata dalam program/kegiatan
SKPD.
Namun demikian mengingat salah satu tupoksi Bagian Kerjasama
sesuai dengan Perwal No. 298 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Organisasi Sekretariat Daerah
Kota Bandung, adalah melakukan monitoring dan evaluasi atas
penyelenggaraan kerjasama baik lingkup dalam maupun luar negeri, oleh
karenanya sejauhmana naskah kerjasama aktif yang telah dibuat oleh
Pemerintah Kota Bandung melalui fasilitasi Bagian Kerjasama, telah
diimplementasikan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
sesuai dengan Tupoksi SKPD dan ruang lingkup yang diatur dalam naskah
kerjasama, menjadi sasaran kinerja Bagian Kerjasama. Secara tidak
langsung Bagian Kerjasama mempunyai kewajiban untuk memonitor dan
mengevaluasi efektivitas kerjasama yang telah dibuat dikaitkan dengan
pencapaian tujuannya untuk mempercepat
Capaian kinerja nyata implementasi naskah kerjasama lingkup dalam
negeri tahun 2014 adalah:
1. Naskah kerjasama yang berhasil dibuat sebanyak 21 Naskah, terdiri dari
4 naskah kesepakatan bersama antar daerah, 5 naskah kesepakatan
bersama dan 1 naskah perjanjian kerjasama dengan kementerian atau
instansi pemerintahan lainnya, 7 naskah kesepakatan bersama dengan
lembaga perguruan tinggi, 1 naskah kesepakatan bersama dan 3 naskah
Perjanjian Kerjasama dengan Badan Hukum
2. Bahwa dari Naskah kerjasama aktif yag telah dihasilkan baik selama
tahun 2014, maupun terhitung sejak tahun 2007 yang
terdokumentasikan pada bagian kerjasama adalah terdapat 94 naskah
kerjasama aktif dengan total jumlah ruang lingkup yang harus
ditindaklanjuti oleh SKPD sebanyak 155 ruang lingkup, diketahui bahwa
yang telah ditindaklanjuti oleh SKPD adalah sebanyak 74 ruang lingkup
naskah kerjasama, sehingga capaian kinerja nyata untuk tahun 2014
adalah sebesar :
(74 ruang lingkup naskah kerjasama aktif ditindaklanjuti/155 ruang
lingkup naskah kerjasama aktif) x 100% = 47,7%Keberhasilan tersebut didukung dengan terfasilitasinya Pemerintah
Kota Bandung dalam keikutsertaan pada kegiatan Rakernas APEKSI 2014 di
Kota Dumai, Muskomwil III APEKSI 2014 di Kota Magelang, Rakor APEKSI
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 67
dan APKASI di Kota Menado, serta kegiatan Rakor Komwil III APEKSI di
Kota Pekalongan.
Apabila memperhatikan Rencana Kerja SKPD tahun 2014,
sebagaimana tertuang dalam Perwal No. 1067 Tahun 2013 tentang Revisi
RKPD Kota Bandung Tahun 2014, target capaian kinerja untuk program
kerjasama antar pemerintah daerah untuk kegiatan Fasilitasi Kerjasama
Antar Daerah dan APEKSI, adalah terfasilitasinya penyusunan 11 naskah
kerjasama, serta terfasilitasinya berbagai kegiatan APEKSI. Selain itu
berdasarkan Target Indikator Kinerja Utama Bagian Kerjasama untuk
kegiatan fasilitasi kerjasama antar daerah dan APEKSI adalah sebesar 40%.
Sehingga untuk indikator terimplementasikannya kerjasama lingkup
dalam negeri oleh SKPD telah melampaui target capaian yang direncanakan
sebesar 40%, yaitu sebesar 47,7% atau terdapat selisih positif sebesar 7,7%,
bahkan telah melebihi capaian target untuk tahun 2015 yang ditetapkan
sebesar 45%, sehingga untuk tahun 2015 perlu kiranya dilakukan revisitarget capaian kinerja.
Capaian kinerja ini juga didorong oleh adanya kerjasama yang
memang diwajibkan oleh undang-undang untuk dibuat dan langsung
dilaksanakan seperti halnya kerjasama dengan BPJS kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan, tapi juga didorong oleh program Kota Bandung, seperti
antara lain program bandung memanggil, yang membawa dampak
kerjasama dengan perguruan tinggi segera direspon dan ditindaklanjuti oleh
hampir seluruh SKPD.
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 68
Tabel 3.20Perbadingan Capaian Kinerja Tahun 2013 dan 2014
NOMITRA
KERJASAMA
TAHUN JUMLAH NASKAHs/d 2013
JUMLAH NASKAHs/d 2014
JUMLAH NASKAH AKTIFS/D TAHUN 2013
JUMLAH NASKAH AKTIFS/D TAHUN 2014
2013 2014
AKTIF RUANGLINGKUP
IMPLEMENTA
SIAKTIF RUANG
LINGKUPIMPLEMENTASIKesber/
MoUPKS
Kesber/MoU
PKS
Kesber/MoU
PKS
total Kesber/MoU
PKS
total
1 AntarDaerah
1 0 4 0 10 7 17 14 7 21 8 10 7 9 41 8
2 Kementerian/LPNK
3 1 5 1 20 5 25 25 6 31 14 14 36 14 48 33
3 PerguruanTinggi
3 0 7 0 17 1 18 24 1 25 16 10 15 10 42 17
4 BadanHukum
3 3 1 3 8 5 13 9 8 17 10 11 11 11 24 16
Total 10 4 17 4 55 18 73 72 22 94 48 147 69 45 45 155
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 69
Dari Tabel tersebut, dapat dilihat bahwa perbandingan capaian
kinerja unit kerja Bagian Kerjasama, untuk tahun 2013 dan 2014 adalah:
1. Naskah kerjasama yang dibuat pada tahun 2013 sebanyak 14 Naskah
kerjasama terdiri dari 10 Naskah Kesepakatan Bersama/MoU dan 4
naskah Perjanjian Kerjasama, sedangkan di tahun 2014 telah dibuat 21
Naskah kerjasama terdiri dari 17 Naskah Kesepakatan Bersama/MoU
dan 4 naskah Perjanjian Kerjasama.
2. Sampai dengan tahun 2013, seluruh naskah kerjasama karjasama yang
telah dibuat dan terdokumentasikan di Bagian Kerjasama adalah
sebanyak 73 naskah kerjasama (55 naskah Kesepakatan Bersama/MoU
dan 18 naskah Perjanjian Kerjasama), dimana dari ke 73 naskah
kerjasama tersebut, yang masih menjadi naskah kerjasama aktif ada
sebanyak 48 Naskah kerjasama aktif dengan jumlah keseluruhan ruang
lingkup kerjasama yang harus ditindaklanjuti ada 147 ruang lingkup,
dan berhasil di tindaklanjuti/terimplementasikan oleh SKPD sebanyak
69 ruang lingkup. Sehingga capaian kinerja untuk tahun 2013 adalah
sebesar :
(69 ruang lingkup naskah kerjasama aktif ditindaklanjuti/147 ruang
lingkup naskah kerjasama aktif) x 100% = 46,9%
3. Sementara itu sampai dengan tahun 2014, seluruh naskah kerjasama
karjasama yang telah dibuat dan terdokumentasikan di Bagian
Kerjasama adalah sebanyak 94 naskah kerjasama (72 naskah
Kesepakatan Bersama/MoU dan 22 naskah Perjanjian Kerjasama),
dimana dari ke 94 naskah kerjasama tersebut, yang masih menjadi
naskah kerjasama aktif sampai dengan triwulan IV adalah sebanyak 45
Naskah kerjasama aktif dengan jumlah keseluruhan ruang lingkup
kerjasama yang harus ditindaklanjuti ada 155 ruang lingkup, dan
berhasil di tindaklanjuti/terimplementasikan oleh SKPD sebanyak 74
ruang lingkup. Sehingga capaian kinerja untuk tahun 2014 adalah
sebesar
(74 ruang lingkup naskah kerjasama aktif ditindaklanjuti/155 ruang
lingkup naskah kerjasama aktif) x 100% = 47,7%
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 70
Tabel 3.21Analisis Pencapaian Sasaran 7
meningkatnya implementasi kebijakan sumber daya alamDan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018
No Indikator Kinerja SatuanTahun 2014
%
Tahun2018
%Target Reali
sasi Target
1 Persentase SKPD/UnitKerja yang telahmelaksanakan kebijakanSDA/LH
% 100 - n/a 100 n/a
Sasaran meningkatnya implementasi kebijakan sumber daya alam
diukur melalui indikator penunjang persentase SKPD/Unit Kerja yang
melaksanakan kebijakan SDA/LH pada SKPD yang berhubungan dengan
SDA/LH yaitu BPLH, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas
Pemakaman dan Pertamanan serta Bappeda dengan memonitor dan
pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang SDA/LH dimana formulasi
dan kriteria pengukurannya belum jelas. Rumus yang digunakan saat ini
adalah diukur dari jumlah SKPD yang melaksanakan kebijakan SDA/LH
sedangkan kriteria belum disusun. adapun SKPD yang melaksanakan
kebijakan tersebut sebanyak 5 SKPD yaitu BPLH, Dispertapa, Diskamtam,
Bappeda dan DBMP.
Mengingat Kota Bandung tidak memiliki banyak potensi SDA/LH
maka pengukuran hal-hal yang dilakukan terhadap kebijakan SDA selain
pada perumusan kebijakan Pemerintah Daerah juga pada penanganan
masalah SDA/LH, khususnya yang terkait dengan potensi Udara, Air dan
Tanah serta permasalahannya. Pada Tahun 2014 kinerja nyata pada
SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan kebijakan SDA/LH pada SKPD
diperoleh dari implementasi taman tematik, kolam retensi, pengelolaan
sampah 3R di tingkat lingkungan pemukiman, pemanfaatan sampah untuk
energy metode biodigester, pemanfaatan lahan kritis dan perencanaan
bidang SDA/LH dan beberapa kebijakan lainnya, yang secara teknis
dilaksanakan pada tahun 2014 dan 2015.
Pada indikator ini tidak terdapat data yang dapat dibandingkan
dengan capaian tahun sebelumnya dan terdapat kesulitan dalam
membandingkan capaian kinerja yang sama dengan SKPD maupun dengan
Kota / Kabupaten lain, serta sehubungan indikator kinerja ini belum
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 71
sepenuhnya berorietansi hasil maka diperlukan reviu kembali terhadap
sasaran, indikator serta rumusan pengukurannya agar berorientasi hasil
Kinerja didukung oleh Program Peningkatan Sistem Pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan angggaran
sebesar Rp. 501.400.000 dengan realisasi sebesar Rp.500.590.313 atau
penyerapan 99.84%.
Tabel 3.22Analisis Pencapaian Sasaran 8
Meningkatnya kualitas administrasi pembangunanDan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018
No Indikator Kinerja SatuanTahun 2014
%
Tahun2018
%Target Reali
sasi Target
1 Persentase SKPD yangmenyampaikan laporanpelaksanaanpembangunan sesuaiperaturan
% 74 74 100.00 74 100.00
2 Persentase SKPD yangmelaksanakan PBJmelalui ULP danBIRMS
% 100 100.00 100.00 100 100.00
Rata-rata Capaian Kinerja 100.00 100.00
Sasaran Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan melalui 2
(dua) indikator Non Akumulatif yaitu Persentase SKPD yang menyampaikan
laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan dan Persentase SKPD
yang melaksanakan PBJ melalui ULP dan BIRMS. Pelaporan pelaksanaan
pembangunan sesuai peraturan dilakukan monitoring didasarkan pada
tugas dan fungsi Bagian pembangunan dan SDA sedangkan pelaksanaan
PBJ melalui ULP dan BIRMS merupakan alat kendali administrative
pelaksanaan program dan kegiatan melalui proses pengadaan barang dan
jasa. Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh rata-rata capaian kinerja
sasaran sebesar 100% atau sesuai target.
Pada indikator pertama sebagai penunjang capaian sasaran yaitu
Persentase SKPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan
sesuai peraturan pada tahun 2014 seluruh SKPD/Unit Kerja di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung diperoleh data bahwa 74 SKPD seluruhnya
menyampaikan laporan sesuai Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012
atau capaian sebesar 100%. Akan tetapi indikator ini masih berorientasi
pada kegiatan/output dan pada tahun 2015 akan dilakukan perbaikan agar
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 72
berorientasi hasil dihubungkan dengan ketetapatan waktu pelaporan serta
sesuai dengan peraturan.
Bila menggunakan indikator yang sama maka capaian kinerja
indikator tersebut juga mencatat seluruh SKPD/Unit Kerja menyampaikan
laporan sesuai peraturan sehingga capaian sama dengan tahun 2013
sebesar 100%. Terlebih kegiatan sudah didukung oleh aplikasi PBJ dan
Keuangan untuk mengetahui realisasi program/kegiatan dan keuangan.
Capaian ini didukung oleh 2 (dua) program yaitu Program
peningkatan pengelolaan administrasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non
fisik dengan output berupa data rencana program kegiatan, data rencana
paket pekerjaan, data realisasi program dan kegiatan, data realisasi
bantuan provinsi, dan data realisasi dan monitoring fisik konstruksi.
Dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.166.000.000 dengan penyerapan
sebesar Rp.1.142.172.997 97.96%.
Pada kedua indikator Persentase SKPD yang melaksanakan PBJ
melalui ULP dan BIRMS merupakan amanat Perpres 70 Tahun 2012, yang
pada tahun 2014 yang diukur dari jumlah paket PBJ yang difasilitasi.
Pada tahun 2014 sebanyak 763 paket pengadaan barang dan jasa
sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan yang telah disusun pada awal
Tahun 2014 khusus untuk paket lelang dan seleksi pada 74 SKPD/unit
Kerja, dan seluruh paket pengadaan tersebut difasilitasi oleh ULP Kota
Bandung yang berada di Bagian Pembangunan dan SDA capaian kinerja
indikator sebesar 100%.
Jumlah Paket Lelang sebanyak 763 paket yang difasilitasi, yang
berhasil mendapatkan penyedia barang/jasa sebanyak 731 paket dan gagal
sebanyak 32 paket dengan rincian PBJ sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.23Jenis Paket Pekerjaan PBJ
Yang Dilaksanakan Melalui ULP Dan BIRMS Tahun 2014
No. Jenis Paket Pekerjaan Jumlah %1 Pekerjaan Jasa
Konsultansi168 22.98
2 Pekerjaan Konstruksi 398 54.45
3 Pekerjaan PengadaanBarang
123 16.83
4 Pekerjaan Jasa Lainnya 42 5.75
Jumlah 731 100
Sumber : Bagian Pembangunan dan SDA Setda Kota Bandung Tahun 2014
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 73
Adapun kegiatan lelalng yang gagal mendapatkan penyedian barang
dan jasa paling banyak berada di jenis paket pengadaan konstruksi
dikarenakan kurangnya penyedia yang memasukan penawaran dan
kurangnya peminat serta waktu yang sempit untuk memproses pelaksanaan
pengadaan barang/jasa. Hal ini penting untuk dicermati pada masa yang
akan datang agar pelaksanaan PBJ khususnya konstruksi yang dibutuhkan
oleh masyarakat dan pemerintah tidak mengalami hambatan.
Dari data dan informasi tersebut di atas dapat diketahui bahwa
indikator ini masih berorietasi kegiatan/output, sehingga perlu dilakukan
reviu terhadap indikator agar menjadi berorientasi hasil atau outcome.
Capaian Indikator Persentase SKPD yang melaksanakan PBJ melalui
ULP dan BIRMS pada tahun 2013 tidak ada pengukuran karena ULP
terbentuk pada awal tahun 2014 dan BIRMS masih berada di Bappeda Kota
Bandung. Bila dibandingkan dengan Kota/Kabupaten di Jawa Barat maka
pelaksanaan ULP Kota Bandung Tahun 2014 termasuk pada tahun terakhir
pembentukan ULP sebagaimana di amanatkan dalam Perpres Nomor 70
Tahun 2012. Sedangkan proses PBJ melalui LPSE telah dilaksanakan sejak
tahun 2007 dan pada tahun 2015 dilaksanakan pemindahan operasional
kegiatan BIRMS dari Bappeda ke Bagian Pembangunan dan SDA Setda Kota
Bandung.
Tabel 3.24Analisis Pencapaian Sasaran 9
Meningkatnya partsipasi pihak swasta terhadap pembangunan KotaBandung
Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018
No Indikator Kinerja SatuanTahun 2014
%
Tahun2018
%Target Reali
sasi Target
1 JumlahPerusahaan/Pendonoryang berkontribusiterhadappembangunan kota
Perusahaan/Pendonor
180 182 101.11 260 70.00
Kota Bandung sebagai kota jasa dan tujuan wisata memiliki image
yang spesial diantara kota-kota lain di Indonesia. Namun perkembangannya
masih dirasakan belum memenuhi harapan ideal keamjuan sebuah kota
karena masih adanya beban pembangunan yang cukup besar serta
kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan infrastruktur yang semakin
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 74
meningkat. Oleh karena itu diperlukan dukungan semua stakeholder
pembangunan (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat dan komunitas)
untuk berperan aktif dan bersinergi membangun kota Bandung melalui
akselerasi kolaborasi program dan kegiatan.
Program pembangunan berbasis kolaborasi merupakan pola
pendekatan lama tapi dengan pemahaman dan akselerasi baru, artinya
kolaborasi sudah lama diimplementasikan tetapi sifatnya parsial dan tidak
terfokus kepada pemecahan suatu masalah, saat ini kolaborasi
dimanfaatkan sebagai gelombang energi pemecahan solusi melalui pelibatan
sumber daya yang ada (Uang, Pemikiran/Ide, Tenaga/Jasa, Barang) dan
disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing
stakeholder dan kemudian dikemas oleh program-program dan pola-pola
baru yang belum diimplementasikan sebelumnya dalam program
pembangunan. Tujuannya adalah mengakomodir aspirasi sekaligus
melibatkan seluruh stakeholder terkait untuk mensukseskan program
pembangunan. Setiap program harus berbasis kepada capaian target
pembangunan kota yaitu mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota
sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2013-2018, khususnya pada Misi 4
dengan sasaran Penggunan Instrumen pembiayaan Non Konvensional dalam
pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta) dengan arah
kebijakan mengembangkan jejaring kemitraan dalam pendanaan
pembangunan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
(TJSL).
Indikator Kinerja dalam program ini diukur dari seberapa banyak
jumlah Perusahaan yang berkontirbusi terhadap pembangunan kota melalui
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 75
program TJSL. Hal tersebut untuk megukur potensi perusahaan perseroan
yang ada di Kota Bandung dapat berkontribusi dalam program
pembangunan yang memiliki keterbatasan anggaran dan SDM, sekaligus
mengimplementasikan regulasi tentang Program TJSL sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan dan sebagai pedoman pelaksana teknis dikeluarkan Peraturan
Walikota Nomor 354 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012. Selain itu, sebagai wadah
komunikasi antara Pemerintah dan Swasta dibentuk Forum yang berfungsi
mensinkronisasi program kegiatan serta pelaporan kegiatan melalui
keputusan Walikota Nomor 500/Kep.686-Bag.EK/2014 tentang Forum TJSL
Kota Bandung Periode 2014-2017.
Berdasarkan laporan yang masuk ke Bagian Perekonomian melalui
balasan Surat Edaran Nomor 500/SE.118-Bag.Ek Tanggal 24 Desember
2014 tentang Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kegiatan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan di Kota Bandung terdapat 182
Perusahaan telah memberikan CSR baik langsung ke masyarakat maupun
malalui Pemerintah Kota Bandung. Capaian Target pada Indikator ini
melebihi jumlah perusahaan yang ditargetkan sebesar 180 perusahaan atau
capaian kinerja indikator dan capaian kinerja sasaran
sebesar 101.11%. Faktor yang mendukung tercapainya target antara lain
didukung oleh beberapa kegiatan seperti: sosialisasi melalui flyer, brosur,
seminar, buku dan video layanan masyarakat.
Bila dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2013 berdasarkan
data laporan pelaksanaan CSR dari Perusahaan yang masuk ke Bagian
Perekonomian Kota Bandung berjumlah 21 Perusahaan, maka jumlah
perusahaan yang berkontribusi pada tahun 2014 hampir 9 kali lipat dan
bila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2018 sebanyak 80
perusahaan berkontribusi terhadap pembangunan Kota Bandung maka
jumlah perusahaan sebanyak 260 dengan capaian sebesar 70,00%. Capaian
Indikator kinerja ini belum dilakukan perbandingan pada tingkat
Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
Capaian tersebut dilaksanakan pada Program Koordinasi Perumusan
dan Implementasi Kebijakan Ekonomi kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan CSR sebagai salah satu Pembangunan Ekonomi Dengan
output berupa Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 76
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan; Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Periode
2014-2017; Buku Mari Berkolaborasi; Web TJSL; Film TJSL; Buku
Monitoring dan Evaluasi Program TJSL.
Kendala utama dalam program pembangunan berbasis kolaborasi
adalah aspek monitoring dan birokrasi khususnya dalam
pengadministrasian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dalam aspek monitoring terkendala oleh
kurangnya SDM sebagai operator dan pengawas kegiatan selain itu belum
adanya kesekretariatan yang dapat mendukung proses monitoring.
Sedangkan dalam aspek birokrasi, terkendala proses administrasi dan
jenjang koordinasi antar lembaga, hal tersebut dikarenakan belum
optimalnya sosialisasi kepada SKPD dan aparat kewilayahan khususnya
tentang kesepahaman prosedur/ alur program pembangunan berbasis
kolaborasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Tindak lanjut dari kendala tersebut, mengoptimalkan peran Form
TJSL melalui penguatan SDM dan Kesekretariatan untuk mendukung
kinerja Forum TJSL dalam peran monitoring dan evaluasi. Sedangkan
dalam aspek prosedur, akan dilakukan komunikasi secara intensif kepada
SKPD dan Kecamatan, Perusahaan dan Masyarakat tentang prosedur dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa asistensi, membuat
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 77
brosur / pamflet tentang mekanisme/alur program pembangunan berbasis
kolaborasi dan film/video sosialisasi untuk bisa diketahui oleh publik.
Tabel 3.25Analisis Pencapaian Sasaran 10
Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainyaBandung sebagai Kota Kreatif
Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018
No Indikator Kinerja SatuanTahun 2014
%
Tahun2018
%Target Reali
sasi Target
1 Persentase aktivasisub sektor ekonomikreatif
% 18.75 18.75 100.00 43.75 42.86
2 Jumlah jejaring kotakreatif
Kota - - - 4 -
Rata-Rata CapaianKinerja Sasaran
100.00 42.86
Berdasarkan RPJMD Kota Bandung tahun 2013 – 2018,Kota
Bandung dihadapkan pada 9 isu strategis kota yang menjadi prioritas
utama dalam arah kebijakan pengembangan Kota Bandung 5 tahun
kedepan, diantaranya: 1). Masalah Lingkungan Hidup, 2). Infrastruktur, 3)
pengembangan teknologi informasi, 4) pemberdayaan Masyarakat dan
ketahanan Keluarga, 5) penangulangan kemiskinan, Permasalahan sosial
dan pengangguran, 6) pendidikan dan Kebudayaan, 7) Kesehatan, 8)
Reformasi birokrasi dan tata kelola, 9) Iklim usaha, Pariwisata dan ekonomi
kreatif. Capaian Kinerja Sasaran Berkembangnya ekonomi kreatif untuk
mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif pada tahun 2014
adalah 100.00%.
Kota Bandung merupakan salah satu kota kreatif di Indonesia,
banyak kekuatan kreativitas di Kota Bandung yang dihasilkan baik
oleh komunitas maupun individu. Setidaknya, terdapat 16 sektor industri
kreatif yang secara umum marak di Kota Bandung dan sekitarnya. Dari 16
jenis jenis industri kreatif tersebut, yang paling menonjol di Kota Bandung
adalah (i) desain, (ii) kerajinan tangan/kriya, (iii) arsitektur, (iv) musik, (v) seni
pertunjukan, dan (vi) kuliner
Dengan potensi tersebut Kota Bandung paling siap untuk menjadi
kota percontohan berbasis industri kreatif di lndonesia dengan
sebutan Bandung Creative City. Tahun 2008, British Council pernah
menetapkan Kota Bandung sebagai projek percontohan dalam
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 78
pengembangan industri kreatif di kawasan Asia Timur dan
Asia Tenggara. Perekonomian Kota Bandung secara signifikan dikontribusi
oleh sektor ekonomi kreatif beserta sektor-sektor pendukung lainnya. Pada
tahun 2007 kontribusi sektor kreatif terhadap PDRB sudah mencapai
14,46%, serta diprediksi akan terus meningkat dan menjadi salah satu
lokomotif kemajuan ekonomi Kota Bandung.
Kebutuhan untuk menuntaskan permasalahan ekonomi dengan
mengedepankan pertumbuhan ekonomi kreatif menjadi penting, karena
ekonomi kreatif lebih mengedepankan aspek nilai tambah ekonomi yang
memberikan kesempatan luas kepada masyarakat dalam mencari jalan
keluar dari keterbatasan sumberdaya modal dan barang.
Indikator Kinerja untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai
kota kreatif antara lain dengan menjalin kerjsama dengan kota-kota kreatif
lainnya di Indonesia dan dunia. serta melakukan aktivasi terhadap sub
sektor - sub sektor ekonomi kreatif yang ada di Kota Bandung.
Kondisi eksisting sub sector ekonomi kreatif di Kota Bandung sampai
dengan Tahun 2013 adalah sebanyak 3 Sub sector, target peningkatan
jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang diaktivasi di Kota Bandung pada
tahun 2016 adalah sebanyak 1 sub sektor dan 1 sub sektor pada tahun
2018 dan secara akumulasi menjadi 5 sub sector di tahun 2018 dn belum
dilakukan perhitungan terhadap jumlah sub sektor yang diaktivasi di Kota
Bandung di tahun 2013
Dalam proses pencapaian sasaran berkembangnya ekonomi kreatif
untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Koota Kreatif didukung
dengan beberapa program yaitu Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil
Menengah yang Kondusif, Program Koordinasi Perumusan dan
Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Program Pengembangan Ekonomi
Kreatif dan Teknopolis, adapun output yang dihasilkan antara lain Kajian
Model Fasilitasi Permodalan UMKM di Kota Bandung, Kajian Regulasi
Nasional yang Berkaitan dengan Sektor UMKM, Kajian Pengembangan
Potensi dan Daya Saing Kota Bandung; Seminar Internasional "Idencity",
Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Kartu Cinta Bandung; Tim
Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pembentukan Tim Koordinasi
Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung; Film Ekonomi Kreatif; Buku
Jejaring Kota Kreatif.
faktor yang mendukung berkembangnya ekonomi kreatif di Kota
Bandung diantaranya adalah Pemerintah Kota Bandung memiliki Tim
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 79
Pengembangan Ekonomi Kreatif yang terdiri dari 4 unsur quadrohelix yaitu
Pemerintah, Akademisi, Pelaku Usaha dan Komunitas yang secara bersama-
sama melakukan usaha untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai
Kota Kreatif. Akan tetapi belum secara optimal diberdayakan. Selain itu
keberadaan beberapa perguruan tinggi di Kota Bandung, memberikan
dampak signifikan pula terhadap kualitas sumber daya manusia dengan
memberikan pelatihan kepada para pelaku ekonomi kreatif untuk selalu
berinovasi dalam menciptakan kreasi-kreasi baru yang dapat diterima oleh
pasar.
Faktor penghambat dalam mencapai sasaran berkembanganya
ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai kota
kreatif antara lain:
1. belum optimalnya peran Tim Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota
Bandung
2. Arah Kebijakan pusat belum selaras dengan daerah
3. belum tersusunnya indikator capaian kota kreatif
4. belum tersinkronisasinya target RPJMD dengan program kegiatan di
SKPD
5. belum ada penetapan indikator terkait aktivasi sub sektor
Tindak lanjut dari kendala yang tersebut antara lain dengan
menyusun kajian indikator capaian kota kreatif, mengoptimalkan peran tim
pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung, menyelenggarakan seminar-
seminar kreatif, melakukan koordinasi dengan SKPD-SKPD terkait
Tabel 3.26Analisis Pencapaian Sasaran 11
Terwujudnya BUMD yang sehat dan profitableDan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018
No Indikator Kinerja SatuanTahun 2014
%
Tahun2018
%Target Reali
sasi Target
1 Persentase BUMDyang Sehat
% 25 25.00 100.00 50 50.00
2 Persentase BUMDyang Profitabel
% 25 50.00 200.00 100 50.00
Rata-Rata CapaianKinerja
150.00 50.00
Sasaran Terwujudnya BUMD yang sehat dan profitable merupakan
amanat dari RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 pada Misi 4 yaitu:
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 80
Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan; khususnya
untuk Sasaran 4 yaitu: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah;
dengan Outcome jumlah pengembangan usaha daerah yang sehat dan
profitable.
Sebagai mana tersebut diatas, Outcome dari pengembangan BUMD
terbagi menjadi dua indikator yaitu BUMD yang sehat dan BUMD yangprofitable. Indikator tersebut diperoleh dari penilaian terhadap Indikator
keuangan yaitu laba bersih masing-masing BUMD serta penilaian terhadap
Key Performance Indikator (KPI), dimana setiap BUMD memiliki KPI
tersendiri. Adapun pada tahun 2015 ini KPI BUMD tersebut sedang dalam
proses penyusunan oleh Bagian Perekonomian.
Urgensi dari penetapan indikator BUMD yang profitable khususnya
terkait dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya pendapatan
asli daerah. Apabila BUMD tidak mampu menghasilkan profit maka BUMD
tersebut tidak dapat memberikan PAD melalui kewajiban dividen yang akan
disetorkan, sehingga profitable merupakan target yang harus dicapai oleh
setiap BUMD.
Hal ini pun sejalan dengan tujuan pendirian seluruh BUMD yaitu
sebagai bentuk investasi untuk menghasilkan sumber pendapatan
disamping untuk mengoptimalkan fungsi layanan sesuai dengan
karakteristik masing-masing BUMD.
Indikator kinerja BUMD yang sehat dipandang penting untuk menjadi
bagian dari pencapaian kinerja perusahaan karena Pemerintah Kota
Bandung menginginkan terwujudnya BUMD yang tidak saja mampu
menghasilkan profit namun juga tetap mengindahkan tata kelola
perusahaan yang baik, mampu memberikan layanan terbaik sesuai dengan
bidangnya serta berkontribusi aktif didalam pembangunan.
Aktivitas usaha yang hanya menitik beratkan untuk memperoleh laba
dapat memiliki berbagai dampak negative atau trade off terhadap berbagai
aspek lainnya seperti aspek lingkungan, sosial, kemasyarakatan, maupun
internal perusahaan. Oleh sebab itu indikator BUMD yang sehat penting
untuk dijadikan salah satu indikator kinerja disamping indikator
pencapaian laba (profitable).
Adapun tahapan pencapaian target RPJMD/Renstra adalah sebagai
berikut:
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 81
TARGET2014 2015 2016 2017 2018
Target Capaian Target Target Target Target
BUMDProfitable
25%atau 1BUMD
50% yaitu 2BUMD (PDAMdan PD BPR)
sehinggacapaian kinerja
200%
50% atau 2BUMD
(PDAM danPD BPR)
50% atau 2BUMD
(PDAM danPD BPR)
75% atau 3BUMD
(PDAM, PDBPR danPD Pasar)
100% atau4BUMD
(PDAM, PDBPR, PDPasar,
HoldingCompany /
PDKebersihan)*
BUMDSehat
25%atau 1BUMD
25% atau 1BUMD(PDAM)
sehinggacapaian
kinerja 100%
25% atau1 BUMD(PDAM)
50% atau2 BUMD(PDAMdan PDBPR)
50% atau2 BUMD(PDAMdan PDBPR)
50% atau2BUMD
(PDAM danPD BPR)
Ket *: Target RPJMD untuk BUMD yang profitable adalah 4 BUMD sedangkanTarget Renstra adalah 100% dari BUMD yang ada, sehingga dimungkinkan terjadiperbedaan capaian kinerja apabila pada tahun 2018 terdapat lebih dari 4 BUMDdimana pada tahun 2015 ini sedang dibentuk BUMD Holding. Target RPJMDmemiliki bobot prioritas lebih tinggi, meskipun target Renstra dinilai lebihmenekankan pada aspek kualitas.
Jumlah BUMD yang sehat pada tahun 2014 sesuai dengan target yang
direncanakan yaitu 1 BUMD (PDAM) atau capaian kinerja sebesar 100%,
dan jumlah BUMD yang profitable pada tahun 2014 adalah 2 BUMD yaitu
PDAM, PD. Pasar Bermartabat dan PD. BPR atau capaian kinerja sebesar
200% dari 1 BUMD atau melebihi target yang direncanakan. Dengan
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 82
demikian rata-rata capaian kinerja sasaran Terwujudnya BUMD yang sehat
dan profitable adalah sebesar150%. Bila dibandingkan dengan
capaian padaTahun 2013, BUMD yang dinyatakan sehat tetap tidak
berubah yaitu PDAM sedangkan BUMD profitable yaitu PDAM dan PD.BPR.
Capaian serta upaya pencapaian target tersebut diakses
melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah serta Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan
Ekonomi dimana bentuk kegiatan yang dilaksanakan seperti: evaluasi
kinerja keuangan, manajerial maupun operasional, evaluasi kerjasama yang
telah dilakukan, optimalisasi dan ekstensifikasi pendapatan, benchmarking,
penyempurnaan SOTK dan aturan terkait, pelaksanaan berbagai kajian,
serta penetapan KPI.
Adapun berbagai hambatan serta upaya penyelesaian dan antisipasi yang
dilakukan, antara lain:
BUMD Hambatan / Persoalan Upaya Penyelesaian / Antisipasi
PDAMTirtawening
Pencapaian laba belumoptimalKebocoran masih cukuptinggiDurasi layanan tidak merataRasio biaya operasi masihtinggiAkumulasi kerugian tinggi,ROE negativePeriode collection piutangtinggi
Mengoptimalkan unit bisnis, menurunkankebocoran sehingga penjualan meningkatAudit teknis, membuat District Meter AreaMenurunkan kebocoran, mencari sumber airbaku baruEfisiensi biaya umum dan pegawaiOptimalisasi capaian profit, penghapusanutang jangka panjang, mencari berbagaisumber tambahan permodalanMengembangkan system prabayar,peningkatan system dan intensitaspenagihan
PD BPR Biaya operasi tinggiLoan to Deposit rasiorendahNPL tinggi
Analisisbebankerja,optimalisasiupayapeningkatanpendapatanDiversifikasidanpeningkatandayatarikprodukPeningkatankualitasanalisiskreditdanprudent banking
PD Pasar Belum optimalnyapendapatan dan labaSertifikasi asset belumlengkapKeterbatasan SDM dankinerja belum optimal
Optimalisasi sumber-sumber pendapatanseperti dari parkir, WC, reklame,diversifikasi usaha, evaluasi kerjasama yangtelah dilakukanPenyediaan anggaransertifikasi asset,peningkatan koordinasi, kerjasama denganlembaga professional / instansi terkaitPenyempurnaan SOTK, recruitmen sesuaikebutuhan dan kompetensi yang memadai
PDKebersihan
Kinerja keuangan belumoptimal
Subsidi masih cukup tinggi
Evaluasi kinerja, kajian risk assessment dankelayakan usaha, efisiensi biayapengangkutan dengan berbagai upaya 3 Rdan pengelolaan sampah di TPS, diversifikasiusaha, optimalisasi penagihanPemisahan komponen subsidi, tipping feedan Publik service obligation agar nilaisubsidi jadi lebih akurat*
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 83
Pada tahun 2014 komponen subsidi terdiri dari tipping fee TPA
Sarimukti 14 milyar dan publik service obligation (layanan fasos, fasum,
dan penyapuan jalan) sebesar Rp. 19 milyar serta "subsidi murni" sebesar
Rp. 37 milyar. "Subsidi murni" ini pun tidak sepenuhnya diperuntukkan
bagi PD. Kebersihan, karena sebagian besar merupakan subsidi bagi
masyarakat, yaitu selisih tarif yang seharusnya ditagihkan
(±Rp.12.000/rumah/bulan) dengan actual penagihan saat ini (±Rp. 3.000 /
rumah / bulan), selain itu subsidi ini juga digunakan untuk menutupi
jumlah tagihan masyarakat yang tidak membayar (49% masyarakat tidak
membayar retribusi kebersihan, sumber: Kajian Bappeda)
Tabel 3.27Analisis Pencapaian Sasaran 12
Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragamaDan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018
No IndikatorKinerja
Satuan Tahun 2014 % Tahun 2018 %
Target Realisasi Target
1 JumlahPendaftarHaji PerTahun
Orang 25.000 25.335 101.34 30.794 82.27
2 PeningkatanPenerimaanZakat
Rupiah 24.000.000.000 24.769.779.828 103.21 34.964.565.680 70.84
3 PenurunanJumlahKonflikSARAbernuansaAgama
Kejadian 0 0 100 0 100
Rata-Rata Capaian Kinerja 102.81 84.37
Sasaran Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat
beragama di kota Bandung, dimana mayoritas
penduduknya/masyarakatnya adalah beragama islam, maka untuk
menggambarkan kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama ini
digambarkan melalui 3 (tiga) indikator sasaran Jumlah Pendaftar
Haji, Peningkatan Penerimaan Zakat Per Tahun merupakan indikator
penunjang sedangkan indikator Penurunan Jumlah Konflik Bernuansa
SARA merupakan indikator yang diperjanjikan. Pada Sasaran ini
berdasarkan hasil pengukuran diperoleh rata-rata kinerja sasaran sebesar
102.81%.
Pada indikator pertama Jumlah Pendaftar Haji Tahun 2014 sebanyak
25.335 orang atau melebihi target 25.000 orang (101,34%). Apabila di
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 84
bandingkan dengan tahun 2013 jumlah pendaftar Haji sebanyak 24.075
orang atau mengalami kenaikan sebanyak 1.260 orang atau 5,23%. Bila
dibandingkan dengan target Akhir Renstra Tahun 2018 capaian pendaftar
Haji sebesar 82.27%. Kenaikan ini didukung kerjasama yang baik antara
Pemerintah Kota Bandung dan Kementerian Agama RI mengenai pemberian
data dan informasi yang diperlukan dan kegiatan yang dilakukan.
Pada indikator kedua Peningkatan Penerimaan Zakat Per Tahun
adalah cerminan kesadaran masyarakat tentang kebersamaan saling tolong
menolong sesama manusia melalui zakat fitrah dimana Hal ini orang yang
mampu akan memberikan bantuan kepada orang yang kurang mampu.
Sehingga diharapkan akan tidak ada jurang pembeda antara si kaya dan si
miskin itu sendiri. Jumlah Penerimaan Zakat Fitrah pada Tahun 2014
sebesar Rp. 24.769.779.828,- melebihi target Rp. 24.000.000.000,- atau
capaian kinerja indikator sebesar 103,21%. Bila dibandingkan dengan
capaian tahun 2013 terdapat peningkatan dari capaian sebesar Rp.
22.580.295.165,-, maka penerimaan zakat tahun 2014 meningkat sebesar
Rp. 2.189.484.663,- atau 9,69%. Bila dibandingkan dengan target akhir
renstra tahun 2018 sebesar Rp. 33.877.958.000,- maka capaian kinerja
tahun 2014 adalah sebesar 70.84%.
Pada indikator ketiga Penurunan Jumlah Konflik Bernuansa SARA
bila dihubungkan dalam pandangan fungsional, agama sebagai sarana
mempersatukan aspirasi yang paling luhur, memberikan pedoman moral,
memberikan ketenangan individu dan membuat kedamaian masyarakat,
menjadi sumber tatanan masyarakat dan membuat manusia menjadi
beradab, dengan tidak adanya Konflik bernuansa SARA Agama berarti
menggambarkan perwujudan dari kehidupan harmoni intern dan antar
umat beragama. Pada tahun 2014 di Kota Bandung tidak ada konflik
bernuansa SARA, hal tersebut sesuai dengan target yang direncanakan
sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Walaupun demikian bukan berarti
pada tahun 2014 tidak ada potensi konflik yang bernuansa SARA,
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 85
diantaranya 15 aliran keagamaan yang dianggap menyimpang dari norma
agama pada beberapa agama, sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.28Data Potensi Konflik Tahun 2013 dan 2014
No AgamaPotensi Konflik
Tahun 2013 Tahun 2014
1 Islam - 10
2 Non Islam 3 5
Jumlah 3 15
Sumber : Kemenag RI Kota Bandung Tahun 2014
Pada Tahun 2014 Potensi konflik bernuansa SARA meningkat 500%,
hal tersebut memerlukan perhatian khusus untuk mengurangi dan
mencegah bertambahnya potensi konflik bernuansa SARA di Kota
Bandung. Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2014 antara lain dengan
dialog/musyawarah dengan dimediasi oleh aparat kewilayahan, Polisi dan
Koramil. Ada pula yang
dibina langsung oleh
MUI seperti yang
dilakukan terhadap
Didin Saepudin yang
mengaku sebagai Nabi
kemudian dimasa yang
akan datang perlu
peningkatan koordinasi
diatara stakeholder.
Kondisi indikator sasaran Terwujudnya kehidupan harmoni intern
dan antar umat beragamakota Bandung terhadap capaian pada tingkat
Provinsi JawabBarat pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.29Capaian Indikator Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar
umat beragamaDibandingkan dengan Capaian Provinsi Jawa Barat Tahun 2014
IndikatorSasaran
ProvinsiJawa Barat
KotaBandung
(%)Kota Bandung
terhadap ProvinsiJabar
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 86
IndikatorSasaran
ProvinsiJawa Barat
KotaBandung
(%)Kota Bandung
terhadap ProvinsiJabar
JumlahPendaftar Haji
372.456 orang 25.335 orang 6,08%
PenerimaanZakat Fitrah
N/a Rp.24.769.779.82
8
N/a
Potensi KonflikBernuansaSARA
45 kasus 15 kasus 33,33%
Sumber : Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Setda Kota Bandung Tahun2014 diolah
Dari data di atas maka perlu upaya meningkatkan kesadaran dan
pemahaman intern dan antarumat beragama terutama pada penurunan
potensi konflik bernuansa SARA di Kota Bandung.
Program kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran
meningkatnya Kehidupan Harmoni Intern dan Antar Umat Beragama antara
lain :
1. Program Sosial keagamaan, kegiatan Penyusunan Data Base Guru
Keagamaan output : Terlaksananya Pendataan Guru Keagamaan
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, kegiatan Peningkatan
toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, outputnya : 1.
Terlaksananya Peringatan Hari Besar Keagamaan di Kota Bandung, 2.
Terlaksananya Seminar tentang Toleransi dan Kerukunan Antar Umat
Beragama.
3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, kegiatan Peningkatan
rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, outputnya
Terlaksananya silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat di Kota
Bandung.
4. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, kegiatan
Seminar, Talkshow, diskusi Peningkatan Wawasan, outputnya
Terlaksananya seminarsehari tentang Qur’an Modern Bagi Masyarakat.
Anggaran yang digunakan dalam menunjang sasaran Terwujudnya
kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama dari pagu sebesar Rp.
1.385.750.000,- dapat direalisasi sebesar Rp. 1.108.045.900,- atau 79,96%.
Kendala-kendala dari meningkatnya Kehidupan Harmoni Intern dan Antar
Umat Beragama antara lain :
1. Minimnya dialog-dialog Antar Agama
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 87
2. Kurangnya Pendidikan tentang Multikultural
3. Kurangnya pemahaman segi-segi persamaan dalam agama, tidak
memperdebatkan segi-segi perbedaan dalam agama.
4. Kurangnya melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk
agama yang berbeda.
5. Minimnya pendidikan kepada guru/pendidik dalam membentuk pribadi
yang memiliki budi pekerti luhur dan akhlakul karimah.
Beberapa hal yang dapat dijadikan solusi atas pemasalahan tersebut:
1. Dialog Antar Agama
2. Pendidikan Multikultural
3. Menonjolkan segi-segi persamaan dalam agama,tidak memperdebatkan
segi-segi perbedaan dalam agama
4. Melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk agama yang
berbeda
5. Meningkatkan pembinaan kepada guru/pendidik bidang Agama yang
mengarah pada terbentuknya pribadi yang memiliki budi pekerti luhur
dan akhlakul karimah.
Tabel 3.30Analisis Pencapaian Sasaran 13
Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan, kepegawaian dan sanditelekomunikasi
Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018
No Indikator Kinerja SatuanTahun 2014
%
Tahun2018
%Target Reali
sasi Target
1 Persentase temuanBPK / Inspektoratyang ditindaklanjuti
% 100 100 100 100 100
2 Persentasepenyelesaiandokumen keuanganbagian/unit kerjatepat waktu
% 100 100 100 100 100
3 Persentase usulankepegawaian tepatwaktu
% 100 100 100 100 100
4 Persentasepengelolaan surattepat waktu
% 100 100 100 100 100
5 Indeks KepuasanLayanan InternalSekretariat Daerah
Angka 62.51 63.23 101.15 82 77.11
Rata-Rata CapaianKinerja
100.23 95.42
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 88
Sasaran meningkatnya Kualitas pelayanan keuangan, kepegawaian
dan sandi telekomunikasi di Sekretariat Daerah Kota Bandung ditunjukkan
dengan 5 (lima) indikator kinerja, yaitu Persentase temuan BPK /
Inspektorat yang ditindaklanjuti merupakan indikator yang
diperjnajikan, sedangkan 4 (empat) indikator lainnya sebagai penunjnag
yaitu Persentase penyelesaian dokumen keuangan bagian/unit kerja tepat
waktu, Persentase usulan kepegawaian tepat waktu, persentase pengelolaan
surat tepat waktu dan Indeks Kepuasan Layanan Internal Sekretariat
Daerah. Dari hasil pengukuran pada 5 (lima) indikator tersebut walaupun
tidak signifikan diperoleh rata-rata kinerja sasaran melebihi target sebesar
100.23%.
Indikator pertama yaitu Persentase temuan BPK/Inspektorat yang
ditindaklanjuti, dalam hal ini Bagian TU Setda menginventarisir temuan-
temuan BPK/Inspektorat di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung
dan juga tindak lanjut dari hasil temuan-temuan tersebut. Data temuan
BPK/Inspektorat tersebut ditindaklanjuti dan dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 3.31
Temuan BPK/Inspektorat dan Tindaklajutnya Tahun 2014
No Bagian/UnitKerja
Jumlah TemuanJumlah Temuan
yangDitindaklanjuti % Ket.
BPK Inspektorat BPK Inspektorat
1 AsistenPemerintahan
0 0 0 0 -
2 BagianKerjasamaDaerah
1 1 1 1 100%
3 BagianPemerintahanUmum
0 1 0 1 100%
4 Bagian Hukumdan HAM
0 0 0 0 -
5 BagianOrganisasi danPemberdayaanAparaturDaerah
0 0 0 0 -
6 Asisten Adm.PerekonomiandanPembangunan
0 0 0 0 -
7 BagianPerekonomian
3 0 3 0 100%
8 BagianPembangunan
0 0 0 0 -
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 89
No Bagian/UnitKerja
Jumlah TemuanJumlah Temuan
yangDitindaklanjuti % Ket.
BPK Inspektorat BPK Inspektorat
dan SDA9 Bagian Kesra
danKemasyarakatan
4 0 4 0 100%
10 AsistenAdministrasiUmum
0 0 0 0 -
11 Bagian TataUsaha Setda
6 0 6 0 100%
12 Bagian UmumdanPerlengkapan
2 3 2 3 100%
JUMLAH 16 5 16 5 100%Sumber : Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2014
Indikator ini tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2013 karena
merupakan indikator baru hasil reviu pada Renstra Setda dan belum dapat
dibandingkan dengan kondisi yang sama pada SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung yang juga baru memulai pengukuran kondisi
sarana dan prasarana kerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban
pengelolaan kesekretariatan. Adapun Temuan BPK/Inspektorat berdasarkan
jenis temuan adalah sebagai berikut:
Tabel 3.32Jenis Temuan BPK/Inspektorat Tahun 2014
NO JENIS TEMUAN BPK INSPEKTORAT JUMLAH %
1 Kebijakan/Tatalaksana 0 1 1 4,8%
2 Kepegawaian 1 1 2 9,5%
3 Keuangan 15 3 18 85,7%
4 Asset Daerah 0 0 0 -
JUMLAH 16 5 21 100%Sumber : Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2014
Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diketahui temuan BPK
cukup signifikan yaitu sebanyak 16 temuan atau sebesar 76,1% dari total
temuan, dan temuan pada bidang keuangan sebanyak 18 temuan atau
sebesar 85,7% dari total temuan. Indikator ini tidak dilakukan pengukuran
pada tahun 2013 karena merupakan indikator baru hasil reviu pada
Renstra Setda dan belum dapat dibandingkan dengan kondisi yang
sama pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang juga baru
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 90
memulai pengukuran kondisi sarana dan prasarana kerjanya sebagai
bentuk pertanggungjawaban pengelolaan kesekretariatan dalam menunjang
pencapaian opini WTP dari BPK RI.
Indikator kedua yaitu Persentase penyelesaian dokumen keuangan
bagian/unit kerja tepat waktu, dalam hal ini sub bagian keuangan Setda
mengurusi laporan keuangan, verifikasi SPJ dan termasuk didalamnya SPP
dan SPM. Berdasarkan sistem prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
didalam Permendargi Nomer 59 Tahun 2007 dapat dilihat pada tabel
sebagai berikut:
Tabel 3.33REKAPITULASI PENGELOLAAN DOKUMEN KEUANGANDI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2014
No Jenis Surat JumlahBerkasMasuk
JumlahBerkas
TerkelolaTepatWaktu
Persentase
JumlahBerkas
Terkelola
TidakTepatWaktu
%Ket
1 BerkasLangsung (LS)
1108 1108 100% - -
2 UangPersediaan (UP)
14 14 100% - -
3 Tambah Uang(TU)
21 21 100% - -
4 Ganti Uang(GU)
85 85 100% - -
5 GU Nihil danTU Nihil
34 34 100% - -
JUMLAH 1262 1262 100% - -Sumber : Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2014
Capaian indikator Persentase penyelesaian dokumen keuangan
bagian/unit kerja tepat waktu diukur dari jumlah berkas LS, UP, TU, GU
serta GU Nihil dan TU Nihil yang diproses tepat waktu. ukuran waktu atau
lama proses penyelesaian dokumen keuangan tersebut jika berkas yang
masuk sudah lengkap dan dapat diselesaikan dalam waktu1 (satu) Hari.untuk mengetahui jumlah berkas dokumen keuangan diselesaikan tepat
waktu sebagaimana tabel diatas pada kenyataanya setelah berkas dokumen
keuangan di verifikasi telah memenuhi persyaratan, maka seluruh dokumen
keuangan tersebut dapat di proses tepat waktu. Indikator ini tidak
dilakukan pengukuran pada tahun 2013 karena merupakan indikator baru
hasil reviu pada Renstra Setda dan belum dapat dibandingkan dengan
kondisi yang sama pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 91
yang juga baru memulai pengukuran kondisi sarana dan prasarana
kerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan kesekretariatan.
Indikator ketiga yaitu Persentase usulan kepegawaian tepat waktu,
dalam hal ini sub bagian kepegawaian setda mengakomodir usulan yang
menyangkut kepegawaian di lingkungan setda. Diukur dari usulan pegawai
dan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-
pokok Kepegawaian, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 3.34REKAPITULASI PENGELOLAAN DOKUMEN USULAN KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2014
No Jenis UrusanKepegawaian
JumlahBerkas
KepegawaianYang
Diusulkan
JumlahBerkas Kepegawaian
Yang DiusulkanTerselesaikan Tepat
Waktu
Persentase(%) Ket
1 UsulanKenaikanGaji Berkala(KGB)Pegawai
186 186 100%
2 UsulanKenaikanPangkatPegawai
125 125 100%
3 UsulanPermohonanIzin Belajar
10 10 100%
JUMLAH 321 321 100%Sumber : Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2014
Indikator ini tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2013 karena
merupakan indikator baru hasil reviu pada Renstra Setda dan belum dapat
dibandingkan dengan kondisi yang sama pada SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung yang juga baru memulai pengukuran kondisi
sarana dan prasarana kerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban
pengelolaan kesekretariatan.
Indikator keempat yaitu Persentase pengelolaan surat tepat waktu,
dalam hal ini sub bagian adm. sandi dan telekomunikasi mengurusi segala
macam surat menyurat dan faksimili di lingkungan Pemerintah Kota
Bandung. Waktu pengelolaan surat sudah di sesuaikan dengan Standar
Operasional Prosedur (SOP) internal, dan dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 92
Tabel 3.35REKAPITULASI PENGELOLAAN SURAT /NASKAH DINASDI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2014
NO JENIS SURATJUMLAHSURATMASUK
TERKELOLATEPATWAKTU
%
JUMLAHSURAT
TERKELOLATIDAKTEPATWAKTU
% KET
1 Naskah Dinas 2351 Surat 2351 Surat 100% 0 0%2 Naskah Dinas
Melalui Fax1487 Surat 1487 Surat 100% 0 0%
3 Radiogram 123 Berkas 123 Berkas 100% 0 0%4 Kawat Sandi - - - - -
JUMLAH 3961 3961 100%Sumber : Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2014
Indikator kelima
Indeks Kepuasan layanan
Internal Sekretariat
Daerah, diperoleh dari
hasil survey kepuasan
layanan internal dengan
responden adalah sampel
sebanyak 27 pegawai di
lingkungan Sekretariat
Daerah. adapun unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran
indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut Prosedur
pelayanan, Persyaratan Pelayanan, Kejelasan petugas
pelayanan, Kedisiplinan petugas pelayanan, Tanggung jawab petugas
pelayanan, Kemampuan petugas pelayanan, Kecepatan pelayanan, Keadilan
mendapatkan pelayana, Kesopanan dan keramahan petugas, Kewajaran
biaya pelayanan, Kepastian biaya pelayanan, Kepastian jadwal
pelayanan, Kenyamanan
lingkungan
dan Keamanan
Pelayanan.
Hasil survey
pelayanan internal
Sekretariat Daerah pada
Tahun 2014 adalah
sebagai berikut :
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 93
Tabel 3.36REKAPITULASI HASIL SURVEY KEPUASAN INTERNALDI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2014
NILAI PER UNSUR PELAYANAN
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14
JumlahNilai PerUnsur
75 76 73 69 71 69 65 71 69 64 53 65 66 70
NRR PerUnsur
2.78 2.81 2.70 2.56 2.63 2.56 2.41 2.63 2.56 2.37 1.96 2.41 2.44 2.59
NRRTertimbangPer Unsur
0.20 0.20 0.19 0.18 0.19 0.18 0.17 0.19 0.18 0.17 0.14 0.17 0.17 0.19
NilaiIndeks
2.53
IKM UnitPelayanan
63.23
MutuPelayanan
B
KinerjaUnitPelayanan
Baik
Sumber : Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Tahun 2014
Capaian IKM Pelayanan Internal Setda Kota Bandung sebesar 63.23
melebihi target yang direncanakan sebesar 62.51 atau capaian kinerja
indikator sebesar 101.15%. Nilai tertinggi pelayanan internal Sekretariat
Daerah yaitu pada 2 (dua) unsur meliputi Prosedur pelayanan, Persyaratan
Pelayanan dan nilai terendah yang harus diperbaiki terdapat pada unsur
kepastian biaya pelayanan melalui penerapan standar prosedur yang telah
disusun oleh Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung. Dan Indikator ini
tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2013 karena merupakan indikator
baru hasil reviu pada Renstra Setda dan belum dapat dibandingkan dengan
kondisi yang sama pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
yang juga baru memulai pengukuran kondisi sarana dan prasarana
kerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan kesekretariatan
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 94
Tabel 3.37Analisis Pencapaian Sasaran 14
Meningkatnya pelayanan sarana, prasarana internal dan keprotokolanKepala Daerah
Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018
No Indikator Kinerja SatuanTahun 2014
%
Tahun2018
%Target Reali
sasi Target
1 Persentase sarana danprasarana kondisi baik
% 80 88.75 110.94 90 110.94
2 Persentase pemenuhansarana dan prasaranasesuai standar
% 80 92.68 115.85 90 115.85
3 Indeks Kepuasanlayanan sarana danprasarana
Angka 70 - n/a 75 n/a
4 Persentasepenyelenggaraan acaraprotokol yang sesuaidengan SOP
% 100 100 100 100 100
5 Indeks Kepuasan acarakeprotokolan
Angka 70 - n/a 75 n/a
Rata-Rata Capaian Kinerja 108.93 100.53
Sasaran penujang kinerja Sekretariat Daerah yaitu Meningkatnya
pelayanan sarana, prasarana internal dan keprotokolan Kepala Daerah
diukur dengan 5 (lima) indikator penunjang yaitu Persentase sarana dan
prasarana kondisi baik, Persentase pemenuhan sarana dan prasarana
sesuai standar, Indeks Kepuasan layanan sarana dan prasarana, Persentase
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 95
penyelenggaraan acara protokol yang sesuai dengan SOP dan Indeks
Kepuasan acara keprotokolan dalam rangka mewujudkan pengelolaan
sarana dan prasarana internal Setda dan keprotokolan di lingkungan
Sekretariat Daerah. Dari 5 (lima) indikator tersebut yang dilakukan
pengukuran pada 3 (tiga) indikator selain pengukuran kepuasan layanan
internal dan diperoleh rata-rata kinerja sasaran sebesar 108.93% atau
melebih target.
Indikator pertama adalah persentase sarana dan prasarana dalam
kondisi baik dilakukan terhadap Bangunan gedung yang menjadi aset
Sekretariat Daerah Kota Bandung yang dibuktikan dengan neraca aset
Sekretariat Daerah Kota Bandung. Yang disebut Sarana adalah kendaraan
dan meubeulair. Yang disebut prasarana adalah bangunan, gedung dan
taman (fisik). Untuk Sarana Bagian Umum dan Perlengkapan belum
melakukan pengukuran pada tahun 2014. Untuk mengukur sarana dan
Prasarana yang dipelihara dan dalam kondisi baik dibandingkan
dengan Sarana dan prasarana keseluruhan yang digunakan di setda kota
Bandung. Dalam pengukuran ini dilakukan tidak memasukan komponen
sarana kendaraan dan mebelair tetapi hanya pada prasarana gedung kantor
dan rumah dinas pimpinan daerah. Dengan demikian prasarana pada
Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Bandung Tahun 2014 meliputi
bangunan gedung kantor pada 4 (empat) lokasi sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.38Prasarana yang dipelihara
Di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2014
No Uraian Kondisi
1234
Gedung BalaikotaRumah Dinas WalikotaRumah Dinas Wakil WalikotaRumah Dinas Sekda
85%90%90%90%
Rata-Rata 88,75%
Sumber : Bagian Umum dan perlengkapan Setda Kota Bandung Tahun2014
Capaian indikator sebesar 88.75% melebihi target yang direncanakan
sebesar 80% atau capaian kinerja sebesar 110.94%. Capaian ini tidak
dilakukan pengukuran pada tahun 2013 karena merupakan indikator baru
hasil reviu pada Renstra Setda dan belum dapat dibandingkan dengan
kondisi prasarana kantor pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 96
Bandung yang juga baru memulai pengukuran kondisi sarana dan
prasarana kerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan
kesekretariatan.
Indikator kedua yaitu Persentase
pemenuhan sarana dan prasarana
sesuai standar realisasi pencapaian
target mencapai 100%, hal tesebut
dilakukan sesuai dengan mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor
11 Tahun 2007 tentang Standarisasi
sarana dan prasarana kerja Pemerintah
Daerah dan Peraturan Walikota
Bandung Nomor 14 Tahun 2009 tentang
standarisasi sarana dan prasarana kerja
di Lingkungan Pemerintah Kota
Bandung. idnikator ini mengukur Persentase sarana pada ruang kerja
pejabat daerah antara lain Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah,
Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di Sekretariat Daerah yang
sesuai standar yang ditetapkan atau lebih sesuai dengan standar
sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Tabel 3.39
Ruang Kerja yang memenuhi StandarDi Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2014
No Pejabat Volume Standar Ruang KerjaSesuai Tidak Sesuai
123456
WalikotaWakil WalikotaSekdaAsistenKabagKasubag
1113926
1113823
----13
41 37 4Sumber : Bagian Umum dan perlengkapan Setda Kota Bandung Tahun
2014
Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa ruang kerja
pejabat yang memenuhi ketentuan standar adalah sebanyak 37 ruang kerja
atau capaian indikator sebesar 90.24% dan sisanya sebanyak 4 (empat)
ruang kerja akan menjadi target perbaikan pada tahun 2015, ruang kerja
tersebut adalah ruang kerja pada 1 Kepala Bagian dan 3 Sub Bagian.
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 97
Capaian ini tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2013 karena
merupakan indikator baru hasil reviu pada Renstra Setda dan belum dapat
dibandingkan dengan kondisi capaian kinerja pada SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung yang umumnya belum melakukan pengukuran
kondisi ruang kerja dalam pertanggungjawaban pengelolaan
kesekretariatan.
(2) Akuntabilitas Keuangan
Selama tahun 2014 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target
kinerja yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kota Bandung dianggarkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung
DPA Perubahan Sekretariat Daerah Kota Bandung dengan total nilai
keseluruhan adalah sebesar Rp. 192,205,218,167,- sedangkan realisasi
anggaran mencapai Rp. 152,380,429,981,- atau dengan serapan dana APBD
mencapai 79.28%, dengan demikian dapat diketahui pada tahun 2014
kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 39,824,788,186,-.
Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan
pencapaian target kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kota Bandung pada
tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.40Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun
2014
No. Sasaran Pagu Anggaran Realisasi Anggaran %
1 Sasaran 1 3,700,000,000 3,504,806,953 94.722 Sasaran 2 4,300,000,000 3,845,317,058 89.433 Sasaran 4 2,997,011,100 2.488.217.899 83,024 Sasaran 5 2,161,335,500 1.976.463.670 91,455 Sasaran 6 5,000,000,000 1,831,853,166 36.646 Sasaran 8 2,798,600,000 2.699.778.996 96.477 Sasaran 10 2,352,424,060 2,327,736,213 98.958 Sasaran 11 950,000,000 940,086,190 98.969 Sasaran 12 5,400,000,000 4,695,468,915 86.9510 Sasaran 13
2,599,069,4002,442,125,759 93.96
Jumlah 32,258,440,060 26,751,854,819 82,93
Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan
dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi
yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung pada tahun
2014.
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 98
Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi
Sekretariat Daerah Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi
dan anggaran yang digunakan pada tahun 2014 sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.41Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Sekretariat Daerah Kota BandungTahun 2014
No. Kategori JumlahIndikator
PresentaseCapaianKinerja
AnggaranRealisasi (Rp.) %
A. Misi 1,3,504,806,953
94.72SASARAN 1
1 Melebihi Target 2 66.672 Sesuai target 1 33.333 Tidak mencapai
Target- -
SASARAN 23,845,317,058
89.431 Melebihi Target - -2 Sesuai target 1 100.003 Tidak mencapai
Target- -
SASARAN 42,070,942,699
83,021 Melebihi Target 2 100.002 Sesuai target - -3 Tidak mencapai
Target- -
SASARAN 51,499,574,270
91,451 Melebihi Target 2 100.002 Sesuai target - -3 Tidak mencapai
Target- -
SASARAN 61,831,853,166
36.641 Melebihi Target 1 100.002 Sesuai target - -3 Tidak mencapai
Target- -
B. MISI 2SASARAN 8
2,699,768,19696.47
1 Melebihi Target - -2 Sesuai target 1 100.003 Tidak mencapai
Target- -
SASARAN 102,327,736,213
98.951 Melebihi Target - -2 Sesuai target 1 100.003 Tidak mencapai
Target- -
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 99
No. Kategori JumlahIndikator
PresentaseCapaianKinerja
AnggaranRealisasi (Rp.) %
SASARAN 11 940,086,190 98.961 Melebihi Target 1 50.002 Sesuai target 1 50.003 Tidak mencapai
Target- -
SASARAN 124,695,468,915
86.951 Melebihi Target - -2 Sesuai target 1 100.003 Tidak mencapai
Target- -
C. MISI 3SASARAN 13
2,442,125,75993.96
1 Melebihi Target - -2 Sesuai target 1 100.003 Tidak mencapai
Target- -
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran dapat
diketahui tingkat Efisiensi melalui table analisis efisiensi, sebagai berikut
Tabel 3.42
Analisis EfisiensiNo. Sasaran Strategis %
Rata-RataCapaian Kinerja
Sasaran
%PenyerapanAnggaran
%TingkatEfisiensi
Misi Ke-11 Meningkatnya kinerja
penyelengga raanpemerintahan daerah
114.04 94.72 19.32
2 Terwujudnya harmonisasidan sinkronisasi RancanganProduk Hukum daerah yangsesuai dengan PeraturanPerundang-undangan,kebutuhan masyarakat danpenyelenggaraanpemerintahan daerah
100.00 89.43 10.57
3 Meningkatnya KualitasPelayanan Publik
114.39 83.02 31.37
4 Meningkatnya akuntabilitaskinerja pemerintah daerah
102.16 91.45 10.71
5 Meningkatnya implementasiKerjasama Dalam dan LuarNegeri
122.25 36.64 85.61
Misi Ke-26 Meningkatnya kualitas
administrasi pembangunan100.00 96.47 3.53
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 100
No. Sasaran Strategis %Rata-Rata
Capaian KinerjaSasaran
%PenyerapanAnggaran
%TingkatEfisiensi
7 Berkembangnya ekonomikreatif untuk mendukungtercapainya Bandungsebagai Kota Kreatif
100.00 98.95 1.05
8 Terwujudnya BUMD yangsehat dan profitable
150,00 98.96 51.04
9 Terwujudnya kehidupanharmoni intern dan antarumat beragama
100.00 86.95 13.05
Misi Ke-310 Meningkatnya kualitas
pelayanan keuangan,kepegawaian dan sanditelekomunikasi
100.00 93.96 6.04
Proses pencapaian Misi Sekretariat Daerah Kota Bandung sampai
dengan Tahun 2014 sebagai tahun pertama Renstra 2013-2018, dapat
diinformasikan uraian realisasi anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
berdasarkan pagu Renstra/RPJMD, sebagai berikut :
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 101
Tabel 3.43
Penyerapan Anggaran pada setiap Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bandung 2014-2018
No Misi Pagu IndikatifRenstra (Rp.)
Realisasi Anggaran tahun Jumlah % (dari PaguIndikatif)2014 2015 2016 2017 2018
Misi 11 Sasaran 1 55,087,117,000 4,323,555,263 - - - - 4,323,555,263 7.852 Sasaran 2 23,062,363,742 3,845,337,058 - - - - 3,845,337,058 16.673 Sasaran 3,4,5 40,586,446,619 5,841,710,869 - - - - 5,841,710,869 14.394 Sasaran 6 30,525,492,000 3,330,503,517 - - - - 3,330,503,517 10.91
Misi 25 Sasaran 7,8 26,251,929,999 4,693,514,620 - - - - 4,693,514,620 17.886 Sasaran
9, 10, 11,31,603,934,704 4,595,983,072 - - - - 4,595,983,072 14.54
7 Sasaran 12 31,163,399,699 4,687,771,245 - - - - 4,687,771,245 15.04
Misi 38 Sasaran 13 329,337,575,122 73,408,277,471 - - - - 73,408,277,471 22.299 Sasaran 14 300,302,575,080 47,653,776,866 - - - - 47,653,776,866 15.87
Jumlah Misi 1s/d 3
867,920,833,965 152,380,429,981 - - - - 152,380,429,981 17.56
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 102
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 ini merupakan
pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik
(Good Governance) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014.
Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi
harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk
penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh
semua pihak.
LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 ini dapat
menggambarkan Keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung
dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja
kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang
mencerminkan keberhasilan.
P E N U T U P04BAB
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 103
Dalam tahun 2014 Sekretariat Daerah Kota Bandung menetapkan
sebanyak 10 (sepuluh) sasaran dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja
sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja
Perubahan Tahun 2014 hasil reviu yang ingin dicapai. Secara rinci
pencapaian sasaran Tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 114.04% ataumelampaui target
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00% atau sesuaitarget
3. Sasaran 4 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 114,39% ataumelampaui target
4. Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 102.16% ataumelampaui target
5. Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 122.25% ataumelampaui target
6. Sasaran 8 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00% atau sesuaitarget
7. Sasaran 10 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00% atau sesuaitarget
8. Sasaran 11 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 150.00% ataumelampaui target
9. Sasaran 12 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00% atauinterpretasi memuaskan
10. Sasaran 13 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00% atauinterpretasi memuaskan
Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 10 (sepuluh)
sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100%
dan atau lebih yang termasuk dalam Interpretasi sesuai target dan
melampaui target. Dalam Tahun Anggaran 2014 untuk pelaksanaan
program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam
rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA
Perubahan Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014
sebesar Rp. 192,205,218,167,- sedangkan realisasi anggaran mencapai
Rp. 152,380,429,981,- atau dengan serapan dana APBD mencapai
79.28%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 Sekretariat Daerah
Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 39,824,788,186,- atau
20,72%. Adapun anggaran belanja yang terkait dengan pencapaian
sasaran tahun 2014 adalah sebesar Rp. 32.258.440.060 dengan realisasi
sebesar Rp. 26.751.854.819,- atau 82,93%.
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 104
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 10 (sepuluh) sasaran
dapat disimpulkan bahwa:
- 5 (lima) sasaran atau 50.00 % dikategorikan melampaui target,
- 5 (lima) sasaran atau 50.00 % dengan kategori sesuai target,
Dari 10 (sepuluh) sasaran telah ditetapkan sebanyak 17 (tujuh belas)
indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa:
- 8 (delapan) indikator kinerja atau 50% dikategorikan melampaui target
- 7 (tujuh) indikator kinerja atau 50% dengan kategori sesuai target,
- 2 (dua) indikator kinerja tidak tersedia data.
Indikator yang belum dilakukan pengukuran kinerja disebabkan
belum tersedianya data dan merupakan indikator baru hasil reviu, yaitu:
1. Persentase SKPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik;
2. Persentase SKPD dengan pengelolaan pengaduan pelayanan berkriteria
baik, dan
Berdasarkan hasil analisis sasaran strategis pada Renstra Sekretariat
Daerah terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang belum memenuhi
kriteria indikator yang baik dan berorietansi hasil (outcomes), yaitu
indikator Persentase SKPD/Unit Kerja yang telah melaksanakan kebijakan
SDA/LH, Persentase SKPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan
pembangunan sesuai peraturan dan Persentase SKPD yang melaksanakan
PBJ melalui ULP dan BIRMS. Indikator tersebut belum memiliki kriteria
pengukuran yang berorientasi hasil dan masih menunjukan keluaran atau
output serta belum menggambarkan kinerja yang sebenarnya ingin dicapai.
Untuk menyikapi permasalahan tersebut upaya yang ditempuh
adalah sebagai berikut:
1. Terhadap indikator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan agar
tidak terulang kembali maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi
berkala terhadap capaian kinerja yang diperjanjikan, disertai dengan
mekanisme pengumpulan data dan informasi yang efektif.
2. Terhadap indikator kinerja yang belum beriorientasi hasil/outcomes
maka perlu diakukan reviu bersamaan dengan reviu berkala pada
perencanan kinerja berikutnya
Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian
target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra
Setda Kota Bandung Tahun 2013-2018, dan khususnya untuk tahun
2014 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Setda
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 105
Kota Bandung Tahun 2014 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.
Terhadap indikator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan belum
memenuhi kriteria indikator yang baik, kami sadari semata-mata karena
kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian
segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi
kami untuk memperbaiki.
Bandung, 3 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG
Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 106
Lampiran 1 LKIP Setda Kota Bandung 2014
PENGUKURAN KINERJA SASARANRENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013-2018
TAHUN 2014
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja SatuanKondisiTahun2013
Target2014 Realisasi %
TargetRenstra(2018)
%
1 MeningkatkanPenyelenggaraanPemerintahanUmum danOtonomi Daerah
1 Meningkatnyakinerjapenyelenggaraanpemerintahandaerah
1 Nilai LPPD Nilai 3,0108 2.8999 2.9610 102.11 3.0185 98.102 Persentase Kecamatan
Berkinerja Baik% n/a 33.33 46.67 140.02 100 46.67
3 Persentase KelurahanBerkinerja Baik
% n/a 6.62 6.62 100.00 100 6.62
2 Tertatanyaproduk hukumdaerah danmeningkatkanbudaya taathukum
2 Terwujudnyaharmonisasi dansinkronisasiRancanganProduk Hukumdaerah yangsesuai denganPeraturanPerundang-undangan,kebutuhanmasyarakat danpenyelenggaraanpemerintahandaerah
4 Prosentase produk hukumdaerah yang harmonis dansinkron dengan PeraturanPerundang-undangan dankebutuhan masyarakat
% n/a 27.99 27.99 100.00 100 27.99
5 Prosentase rancangan produkhukum daerah yang sesuaidengan mekanismepembentukan produk hukumdaerah
% 100 100 100 100.00 100 100.00
3 Meningkatkanefektivitaspenyelenggaraantugas dan fungsi
3 MeningkatnyaSKPD/ Unit Kerjayang tepat fungsidan tepat ukuran
6 Persentase SKPD yang tepatfungsi dan tepat ukuran
% n/a 33.33 - n/a - n/a
7 Persentase SKPD yangtatalaksana-nya baik
% n/a 19.67 - n/a 98.32 n/a
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 107
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja SatuanKondisiTahun2013
Target2014 Realisasi %
TargetRenstra(2018)
%
perangkat daerah 4 MeningkatnyaKualitasPelayanan Publik
8 Persentase SKPD yangpengelolaan pelayananpubliknya baik
% n/a 19.67 - n/a 98.32 n/a
9 Persentase SKPD yangmenerapkan StandarPelayanan Publik
% n/a 19.67 - n/a 98.32 n/a
10 Persentase SKPD berbudayapelayanan prima
% n/a 19.67 - n/a 98.32 n/a
11 Persentase SKPD denganpengelolaan pengaduanpelayanan berkriteria baik
% n/a 19.67 - n/a 98.32 n/a
12 Persentase SKPD dengan nilaihasil survey kepuasanmasyarakat di atas nilai 75,00
% 19.67 24.59 125.01 98.32 25.01
13 Persentase SKPD yangmemanfaatkan teknologiinformasi dalam pelayananpublik
% n/a 19.67 - n/a 98.32 n/a
14 Persentase SKPD yang beradadi Zona Hijau StandarKepatuhan Pelayanan PublikVersi Ombudsman RI
% 1.67 25 100 400 98.32 101.71
15 Rata-Rata IKM Kota Bandung Angka 76.15 72.50 75.23 103.77 81.26 92.5816 IKM Sekretariat Daerah Angka n/a 72.50 - n/a 81.26 n/a17 Persentase SKPD/Unit Kerja
yang bersertifikat ISO% 82.35 82.35 82.35 100 100 82.35
5 Meningkatnyaakuntabilitaskinerjapemerintahdaerah
18 Nilai Evaluasi AKIP KotaBandung KomponenPelaporan Kinerja
Angka 7.8 8.50 8.67 102.00 12.50 69.36
19 Nilai Evaluasi AKIPSekretariat Daerah
Angka 53.63 60.1 61.49 102.31 80.10 76.77
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 108
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja SatuanKondisiTahun2013
Target2014 Realisasi %
TargetRenstra(2018)
%
20 Persentase SKPD yangmenerapkan manajemenakuntabilitas kinerjaberkriteria baik
% n/a 19.67 n/a - 98.32 n/a
4 Terimplementasikannya kerjasamadalam dan luarnegeri
6 MeningkatnyaimplementasiKerjasama Dalamdan Luar Negeri
21 Persentase naskah kerjasamaaktif lingkup dalam negeriyang diimplementasikan
% n/a 30 n/a - 55 n/a
22 Persentase naskah kerjasamaaktif lingkup luar negeri yangdiimplementasikan
% n/a 10 n/a - 25 n/a
5 MeningkatkanPengendalianPembangunandanpengembanganmanusia yangberdaya saing,perekonomianyang kokoh sertakokohnyainteraksi sosial,budaya dankemasyarakatan
7 meningkatnyaimplementasikebijakansumber dayaalam
23 Persentase SKPD/Unit Kerjayang telah melaksanakankebijakan SDA/LH
% n/a 100 - n/a 100 n/a
8 Meningkatnyakualitasadministrasipembangunan
24 Persentase SKPD yangmenyampaikan laporanpelaksanaan pembangunansesuai peraturan
% 74 74 74 100.00 74 100.00
25 Persentase SKPD yangmelaksanakan PBJ melaluiULP dan BIRMS
% 100 100 100.00 100.00 100 100.00
9 Meningkatnyapartsipasi pihakswasta terhadappembangunanKota Bandung
26 Jumlah Perusahaan atauPendonor yang berkontribusiterhadap pembangunan kota
Perusahaan/ pendonor
21 180 182 101.11 260 70.00
10 Berkembangnya 27 Persentase aktivasi sub sektor % 18.75 18.75 18.75 100.00 43.75 42.86
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 109
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja SatuanKondisiTahun2013
Target2014 Realisasi %
TargetRenstra(2018)
%
ekonomi kreatifuntukmendukungtercapainyaBandung sebagaiKota Kreatif
ekonomi kreatif28 Jumlah jejaring kota kreatif Kota n/a - - - 4 n/a
11 TerwujudnyaBUMD yangsehat danprofitable
29 Persentase BUMD yang Sehat % 25 25 25.00 100.00 50 50.0030 Persentase BUMD yang
Profitabel% 25 25 75.00 300.00 100 75.00
12 Terwujudnyakehidupanharmoni interndan antar umatberagama
31 Jumlah Pendaftar Haji PerTahun
Orang 24.075 25.000 25.335 101.34 30.794 82.27
32 Peningkatan PenerimaanZakat
Rupiah 22.580.295.165
24.000.000.000
24.769.779.828
103.21
34.964.565.680
70.84
33 Penurunan Jumlah KonflikSARA bernuansa Agama
Kejadian
0 0 0 100 0 100
6 Meningkatnyakualitasadministrasikeuangan,kepegawaian dansanditelekomunikasiinternal Setda
13 Meningkatnyakualitaspelayanankeuangan,kepegawaian dansanditelekomunikasi
34 Persentase temuan BPK /Inspektorat yangditindaklanjuti
% n/a 100 100 100 100 100
35 Persentase penyelesaiandokumen keuanganbagian/unit kerja tepat waktu
% n/a 100 100 100 100 100
36 Persentase usulankepegawaian tepat waktu
% n/a 100 100 100 100 100
37 Persentase pengelolaan surattepat waktu
% n/a 100 100 100 100 100
38 Indeks Kepuasan LayananInternal Sekretariat Daerah
Angka n/a 62.51 63.23 101.15 82 77.11
7 Terwujudnyapengelolaan
14 Meningkatnyapelayanan
39 Persentase sarana danprasarana kondisi baik
% n/a 80 88.75 110.94 90 98.61
LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 110
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja SatuanKondisiTahun2013
Target2014 Realisasi %
TargetRenstra(2018)
%
sarana,prasaranainternal Setdadan keprotokolanPemda
sarana,prasaranainternal dankeprotokolanKepala Daerah
40 Persentase pemenuhansarana dan prasarana sesuaistandar
% n/a 80 92.68 115.85 90 102.98
41 Indeks Kepuasan layanansarana dan prasarana
Angka n/a 70 - n/a 75 n/a
42 Persentase penyelenggaraanacara protokol yang sesuaidengan SOP
% n/a 100 100 100 100 100
43 Indeks Kepuasan acarakeprotokolan
Angka n/a 70 - n/a 75 n/a
Top Related