·~' .
~~~., ,. \j
<- .... _:$ ~
Disebarluaskan oleh :
Bagian liukuln Setda~ota Lubuldinggau
Peraturan Daerc·hNo. 17 TahLtn 2()OS
TentangPemungutan Dang Leges
~.
LEMBARAN DAERAHKOTA LUBUKLINGGAU
Nomor 6 Tahun 2006
Seri C
PERATURAN DAERAH KOTA .LUBUKUNGGAU. ' '~-\"'. : ~.: i.J
NOMOR 17 TAHUN 2005
a. bahwa dengan te ~ disahkannya
Undang - Undang Nomor 34Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undano -:::>
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ,maka dipandang perlu untuk mengatur
Pemungutan uang Leges;
b. bahwa Pemungutan Uang Leges
sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kota Lubuklinggau.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang . Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun '1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 ,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Undang - Undang Nomor 18
Tahun 1997 ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 46 ,Tambahan Lerhbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);
3~ .Undang - Undan~omor 7 Tahun .2001
tentang Pe!jrbentukan Kota
Lubuklinggauk Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 87 ,. Tambahan Lembaran Negara Republik·
Indonesia Nomor 4114);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Ler ran Negara
Republik indonesia Nomor' 4389);
36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258 );
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran ~~egaraRepublik Indonesia
Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran ~~egara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repliblik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah ( Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578 );
7. Peratur'an Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983tentang PelaksanaanHukum
Acara Pidana (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun '1983 Nomor
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara RE plik Indonesia
Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman
Operasional Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Daerah dalam Penegakan
Peraturan Daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota
Lubuklinggau. '$:
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau ..V~,1··'
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan
Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kota Lubuklinggau.
PERATURANDAERAHKOTALUBUKLINGGAU
TENTANG PEMUNGUTANUANG LEGES.
6. Pejabat adalah Pegawai yang. dib~ri tugas tertentu
dibidang Retribusi Daerah' sesuaidengan Peraturan
Perundang - undangan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disedia~ )atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan
Perundang - undangan yang berlaku.
8. Pemungutan Uang Legesselanjutnya disebut Pemungutan ., ... ,
adalah pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas
pemakaian Jasa Ketatausahaan yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah.
9. Jasa ketatausahaaan adalah pemberian surat-surat
keterangan dan atau surat~ suratresmi lainnya. termasuk
saUnan dan petikan yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah.
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, mengelola data dan / atau keterangan
lain untuk menguji kepatuhan pem~nuhan kewajiban
Retribusi Daerah untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang- undangan .
Retribusi Daerah.
11. Penyi Ian tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah
adalah serangkaian tindakan yangdilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik,
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.
Deng'annama pemungutan Uang Leges dipungut Pembayaran
atas' Pemakaian Jasa Ketatausahaan yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah.
(1) Objek Pungutan adalah setiap pemakai jasa
Ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Pemakai Jasa Ketatausahaan yang tidal< .., enakan objek
pungutan uang Leges sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1).adalah:
-f. Sl.. J- surat Perintah untuk Pembayaran;
a. surat - surat yang dikeluarkan dan diberikan bagi
kepentingan badan - badan yang bersifat Sosial;
g. surat - surat atau bantuan yang dikeluarkan /
diberikan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;
b. surat - surat atau jasa yang diberikan bagi instansi
Pemerintah atau Penguasa berdasarkan Ketentuan
Perundang - undangan maupun atas permintaannya;
h. surat - surat atau bantuan / jasa yang diberikan
kepada orang - orang bukan pegawai Daerah
berhubung dengan suatu tugas yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah kepadanya; dan
c. surat - surat atau jasa yang diberikan untuk keperluan
orang yang tidak mampu atas Permintaan dan
Kepentingan sendiri sepanjang mereka dapat
menunjukkan Surat Keterangan ketidakmampuannya
dari pejabat setempat yang berwenang untuk itu;
i. untuk Akta - akta atau surat keputusan pengangkatan
dalam suatu Jabatan Pemerintah Daerah.
(3) Walikota menetapkan surat - surat yang dapat diberikan
tanpa uang Leges kepada Penerbit, Redaksi atau
Administrasi dari Surat - surat kabar, majalah - majalah
atau yang terbit secara Periodik lainnya.d. surat - surat hutang yang dikeluarkan atas Tanggungan
Pemerintah Daerah;.
e. semua bentuk akta dari Perjanjian sepihak yang
diadakan oleh daerah bagi keperluan yang
berkepentingan;
Subjek Pungutan Leges adalah orang pribadi atau Badan yang
memakai jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah.
BAB.,IH., .. I.'· 'OJ~
mempe]ikan biaya penyediaan jasa yang b~r,~langkutan,
kemampuan n:~syarakat ?an aspek keadilan. lU_
_.,-,:...t·i ·,)P-'j t'asafS
. 0';·:.1":";.", ,.<.;.,:', ...
.f~·~·'i::'!',.q
CARA MENGUKUR TIN~~T PENGGUNAAN JASA
Pasal61~~u· . a. untuk penandatanganan surat - surat
berupa Legalisir oleh Walikota atauTingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kebutuhan jenis
jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.th
b. untuk salinan / petikan dari surat
keterangan / Keputusan Walikota
( atas Permintaan yang
bersangkutan ) per exempla.r ...• :.. Rp.. , .
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DANBESARNYA TARIF
Prinsip.dan sasaran dalam Rnpetapan, struktur dan besarnya
tarif didasarkan pad a kebijakan Daerah dengan
c. untuk penandatangan,~eL seVap
macam suratyang diperl~~~npihak
ketiga oleh :
Camat .
Lurah , .
d. untuk penandatanganan Akte jual
bell atas tanah oleh Camat dan
Pemberian hak atas tanah oleh
Kantor Pertanahan Kota
Lubuklinggau .
e. untuk Surat Perjanjian Kerja atau
Surat Perjanjian Pemborongan
(Kontrak ) dikenakan Uang Leges
tiap - tiap Rp. 1.000,- dari harga
borongan sebesar Rp. 2,-
Minimum Rp. 500, - .
f. mengetahui I mengesahkan Surat
Keterangan Jual beli, hutang
piutanp meliputi harga
Rp. 100.000,- atau lebih, untuk
tiap - tiap Rp. 1.000,- dari harga
tersebut dikenakanJeges Rp. 2,5,-
Minimum Rp. 500,: .
fjRp.
1.000, -
500,-
g. sura reterangan Dispensasi
Pemakaian jalan Kota atau izin
menjalankan alat - alat besar
h. surat Keterangan Penyewaan alat -
alat besar Milik Pemerintah
Daerah .
i. untuk Surat - surat yang termasuk
Catatan Sipil I Pendaftaran
Penduduk dikenakan Leges:
1. Akta Kelahiran :
W. N.I .
W. N. A .
2. Keterangan I Akta Perceraian :
W. N.I .
W. N. A .................•............
W. N.I .
W. N.A ............•......... ' .
Rp.
Rp~~,_
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.500,-
5.000,-
2.500,-
. 10.000,-
2.500,-
7.500, -
4. Akta Pengakuan Anak (Adopsi ): ')
5. Akta Penggantian Nama Melalui
Catatan Sipil Rp.
permohonan / permintaan
Sidang Akta Kelahiran Rp.
W.N.1................................ Rp.
W.N.A Rp.
9. Kartu Pengenal Penduduk
Bangsa Asing .
10. 1<\. u UlangPenduduk
Asing perjiwa:· ........•... ~.•.. ;;. . Rp.
'11. Pendaftaran anak W.N.A
.,:Sete~ah berumur 2 Tahun ,,\,
12. Penyampaian Kembali Surat .
Imlgrasl .
13. Penyampaian. KembaliSurat
Izin. kerja .
14. Surat Keterangan Fiskal
Daerah .
j. untuk duplikat dari tiap surat yang
menghapuskan hutang karena telah
menyetor uang di kas Pemerintah',' ,."\, '.' " .. " '.. "...... ".\
Daerah I Bendahara ..............•.....~ ; : ',;,
m. untuk setiap permohonan yang
memerlukan legalisir .
setiap petikan surat - surat izin Rp. 5.000,-Bentuk dan Nilai Nominal Leges ditetapkan oleh Walikota.
n.
BAB VIII fj .,'
o. surat keterangan menambah". r'Ii ,,"
usaha, meroban merek dan PEMUNGUTAN UANG LEGESpenutupan usaha .................. Rp. 5.000, -
Pasal10
p. untuk mencetak kembali ( afdruk ) )1:
yang dibuat secara mekanis untuk (1) Pemungutan uang leges dilaksanakan oleh Kep~l-aDinas /
tiap halaman ukuran biasa...... Rp. 1.000, - Instansi / Unit Kerja yang mengelola pemberianpelayanan
objek leges masing - masing atau petu~as yang
q; untuk mendapatkan suatu suratditunjuknya.
bagi yang berkepentingan diarsip
pemerintah daerah untuk tiap(2) Setiap pemungutan uang leges diberi Tanda ~u.kti yang
Cl.)"
ditempelkan pada Tanda Bukti Pelayanan (se,~Gljtjmateraijenis surat ............................... Rp. 1.000,-
tempel ) yang bentuknya ditetapkan oleh Walikota yang. . TIS
pengadaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
18 19 ...-'--
(3) Kepala Dinas / Instansi / Unit Kerja pen ~ut uang leges
bertanggungjawab kepada Walikota.
(4) Uang leges sebagaimana dimaksud dalam pasal3 dibayar
lunas pada saat penerimaan jasa pelayanan.
(1) Selambat - lambatnya 1 (satu ) han sesudah Penerimaan
semua hasH pemungutan uang leges disetor oleh
Bendaharawan Penerima ke Kas Daerah dengan
mengirimkan bukti setor dan bukti - bukti lainnya yang
sah melalui Dinas Pendapatan Daerah.
(2) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1), hanya dapat
dilakukan berdasarkan alasan - alasan tekhnis yang
dapa t di bu kti kan dengan ca ra melaksan aka n
penyetoran berkala atas semua pungutan uang leges
yang telah dilakukan oleh Bendaharawan penerima
dalam waktu yang ditentukan selambat-lambatnya
sekali seminggu.
Pemungutan uang leges dipungut diwilayah daerah tempat
pelayanan diberikan.
(1) Dalam melaksanakan pernungutan uang leges, Walikota
dapat menunjuk dan mengangkat Bendaharawan
Penerima pada Dinas / Instansi / Unit Kerja Pemungut
menu rut tata cara dan ketentuan Peraturan Perundang -
(3) Bendaharawan penerima dilarang menyimpan uang
dalam penguasaannya diluar batas yang ditetapkan
dalam ayat (2).
(2) Dinas / Instansi / Unit Kerja Pemungut menyelenggarakan
Pernbukuan dengan Administrasi yang baik dan teratur
atas semua pemungutan dan penyetoran leges.
(4) Kepala Dinas / Instansi / Unit kerja yang bertugas
memungut uang leges selambat-lambatnya tanggal1 0
bulan berikutnya sudah menyampaikan laporan kepada
Walikota dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan
Daerah.
Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan - ketentuan
dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Kepala Dinas
/ instansi / unit kerja pemungut atau pejabat yang ditunjuk.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan
ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai
pelaksanaannya.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada ,tCjl,qggalj" .•• -,
\.
Agar sel ~ orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.
Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 31 Desember 2005
Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 05 April 2006
LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI C
Top Related