I I
DITERBITKAN OLEHBAGIAN HUKUM SETDA KOTA DENPASAR
TAHUN2007
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASIDINAS KEBUDAYAA.t~ KOTA DENPASAR
I
I_ 1Ilil
'
II
LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASARNOMOR 8 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASARNOM OR 8 TAHUN 2007
WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,
Menimbang a. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal14 Ayat (2) Undang-Undang Nemer 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah, makakebudayaan adalah urusan pemerintahKabupaten/Keta yang bersifat pilihan dalamrangka pelaksanaanOtenemi Daerah;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan KetaDenpasaryang berwawasan budaya, dipandangperlu melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pelestarian budaya melaluipembentukan Organisasi Dinas KebudayaanKota Denpasar;
1
Mengingat
C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b perlumembentuk Peraturan Daerah tentangPembentuKan Organisasi Dinas KebudayaanKota Denpasar;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentangPembentukan Kotamadya Daerah Tingkat IIDenpasar (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1992 Nomor 9,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor3465);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangpembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 53, Tambahan Lembara NegaraRepublik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nemor 4437) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun2005 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nemor 3 Tahun2005 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah menjadi Undang-Undang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor108, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan
2
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 54, Tambahan lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 165);
6. peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4Tahun 2000 tentang Perubahan NomenklaturKe!embagaan dan Tata Naskah Dinasdilingkungan Pemerintah Kota Denpasar
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2000Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DeWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASARDan
WALIKOTA DENPASAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN KOTADENPASAR.
3
BASI
KETENTUAN UMUM
Pasall
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Keta adalah Keta Denpasar.
2. Pemerintah Keta adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Waliketa Denpasar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Keta Denpasar.
5. Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan KetaDenpasar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan KetaDenpasar yang berada dibawah dan bertanggung jawabkepada Waliketa melalui Sekretaris Daerah.
7. Kepala Bagian adalah nama jabatan pimpinan Bagian TataUsaha dilingkungan Dinas Kebudayaan yang beradadibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
8. Kepala Sub Dinas adalah nama jabatan pimpinan Sub Dinasdilingkungan Dinas Kebudayaan yang berada dibawah danbertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
9. Kepala Sub Bagian adalah nama jabatan pimpinan SubBagian pada Bagian Tata Usaha dilingkungan DinasKebudayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Bagian.
10. Kepala Seksi adalah nama jabatan pimpinan Seksi padaSub Dinas dilingkungan Dinas Kebudayaan yang beradadibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
4
1L Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkantugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorangPegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yangdalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian danatau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas KebudayaanKota Denpasar.
BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DANSTRUKTUR ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal3
(1) Dinas Kebudayaan adalah unsur pelaksana Pemerintah KotaDenpasar dibidang Kebudayaan
(2) Dinas Kebudayaan dmpimpin oleh seorang Kepala Dinas yangberada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamelalui Sekretaris Daerah.
5
Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal4
Dinas Kebudayaan mernpunyai tug as pokok melaksanakankewenangan Otonorni Daerah Kota Denpasar di Bidang Kebudayaanyang rnerupakan urusan pilihan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Fungsi
PasalS
Dalarn rnenyelenggarakan tug as pokok sebagaimana dirnaksud dalarnPasal4, Dinas Kebudayaan rnernpunyai fungsi :
a. perurnusan kebijakan teknis sesual dengan lingkup tugasnya;
b. pengelolaan dan fasilitasi dibidang kebudayaan ~
c. pemberian perijinan dan pelaksanaan pe!ayanan urnurn BidangKebudayaan; dan
d. pernbinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalarn Iingkuptugasnya.
6
Bagian Keempat
Struktur Organisasi
Pasal6
(1) Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksudpasal 2 adalah sebagai berikut :
a. Kepala Dinas.
b. Bagian Tata Usaha :1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;2) Sub Bagian Perencanaan; dan3) Sub Bagian Keuangan.
c. Sub Dinas Kesenian :
1) Seksi Pengembangan dan Penghargaan Seni;2) Seksi Promosi dan Pementasan Budaya.
d. Sub Dinas Adat Istiadat :
1) Seksi Desa Pakraman;2) Seksi Subak.
e. Sub Dinas Warisan Budaya :1) Seksi Pembinaan dan Pelestarian;2) Seksi Pengembangan Warisan Budaya.
f. Sub Dinas Dokumentasi dan Pemeliharaan :1) Seksi Dokumentasi;2) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dimaksud padaayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran PeraturanDaerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandengan Peraturan Daerah ini.
7
III
BABIV
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal7
Dilingkungan Dinas Kebudayaan dapat ditempatkan JabatanFungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.
BABV
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN
PasalS
(1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselcn IIb
(2) Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas adalah Jabatan Eselon IlIa
(3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVa.
Pasal9
(1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinasdiangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diangkat dandiberhentikan oleh Sekretaris Daerah, atas pelimpahankewenangan oleh Walikota.
8
I
BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasall0
Pembiayaan kegiatan Dinas Kebudayaan dibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
pasall1
Penyelenggaraan Urusan Bidang Kebudayaan yang telahdilaksanakan sebelum ditetapkannya peraturan Daerah ini,kewenangannya dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan berdasarkanPeraturan Daerah ini. Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku,penyelenggaraan urusan Bidang Kebudayaan yang telah dilaksanakanmenjadi kewenangan Dinas Kebudayaan.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal12
Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas Jabatan padaOrganisasi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Walikota.
9
BABIX
PENUTUP
Pasal13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam LembaranDaerah Kota Denpasar.
Ditetapkan di Denpasarpada tanggal 25 Juli 2007
WAUKOTA DENPASAR,p
~:A:~ADiundangkan di Denpasarpada tanggal 25 Ju!i 2007SEKRETARIS DAEAAH KOTA DENPASAR,
LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2007 NOMOR 8
10
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASIDINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR
t. UMUM
Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawaperubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraanPemerintahan dengan memberikan keleluasaan kepada daerah
untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan
kewenangannya.
Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan
membawa pula perubahan pada sistem ke!embagaanpemerintahan daerah.
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Struktur
Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan PeraturanDaerah.
Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka dipandang
perlu untuk menetapkan Pembentukan Struktur OrganisasiDinas Kebudayaan Kota Denpasar dengan Peraturan DaerahKota Denpasar.
11
Top Related