LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009 NOMOR 9
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
KEUANGAN DESA
DITERBITKAN OLEH : BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009
1
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 72 Ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 tentang Desa, maka perlu diatur
ketentuan mengenai keuangan desa
yang meliputi sumber pendapatan desa,
alokasi dana desa dan kedudukan
keuangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Keuangan Desa;
2
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lemabaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
3
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
4
7. Peraturan Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001
tentang Pembentukan Kecamatan
Wonokerto, Kecamatan Karangdadap,
dan Kecamatan Siwalan Kabupaten
Pekalongan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2002
Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001
tentang Penetapan Kembali Wilayah
Kerja Kecamatan Wiradesa, Kecamatan
Kedungwuni, dan Kecamatan Sragi
Kabupaten Pekalongan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun
2001 Nomor 26);
9. Peraturan Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 6 Tahun 2002
tentang Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa / Kelurahan
(Lembaran Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2002 Nomor 7 Seri
D Nomor 1);
5
10. Peraturan Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyusunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2006 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 12 Tahun 2006
tentang Pembentukan Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun
2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 13 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pemilihan,
Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun
2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pekalongan
6
Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 14 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya
(Lembaran Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2006 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 5 Tahun 2009
tentang Pembentukan, Penghapusan,
Penggabungan Desa dan Perubahan
Status Desa Menjadi Kelurahan
(Lembaran Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2009 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 3);
7
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
Dan
BUPATI PEKALONGAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN TENTANG
KEUANGAN DESA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang
dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten
Pekalongan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan
Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.
8
3. Pemerintahan Daerah adalah
Penyelenggaraan urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat
sebagai perangkat daerah kabupaten
dan daerah kota.
5. Desa atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan
9
oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam
mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut
dengan nama lain adalah Kepala Desa
dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa. atau
yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan
perundangan-undangan yang dibuat
oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Peraturan Kepala Desa adalah
peraturan perundang-undangan yang
10
ditetapkan oleh Kepala Desa yang
bersifat mengatur dalam rangka
melaksanakan Peraturan Desa dan
peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi.
11. Keputusan Kepala Desa adalah
peraturan perundang-undangan berupa
keputusan yang ditetapkan oleh Kepala
Desa untuk melaksanakan Peraturan
Desa maupun peraturan perundang-
undangan yang lainnya.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan
kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa
yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Pengelolaan adalah rangkaian
kegiatan mulai dari perencanaan,
pengadaan, penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan,
pemeliharaan, penghapusan,
pemindahtanganan, penatausahaan,
penilaian, pembinaan, pengawasan
11
dan pengendalian.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah
keseluruhan kegiatan yang melipuiti
perencanaan, penganggaran,
penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan
keuangan desa.
15. Sumber Pendapatan Desa adalah
semua sumber penerimaan desa baik
dari pendapatan asli desa, bagi hasil
pajak daerah Kabupaten, bagian dari
dana perimbangan keuangan pusat
dan daerah yang diterima kabupaten
untuk desa, bantuan keuangan dari
pemerintah, pemerintah propinsi,
pemerintah kabupaten, dan hibah serta
sumbangan dari pihak ketiga 7yang
tidak mengikat.
16. Kekayaan Desa adalah barang milik
Desa yang berasal dari kekayaan asli
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa atau perolehan hak lainnya yang
sah.
12
17. Tanah Desa adalah barang milik desa
berupa tanah bengkok, kuburan, dan
titisara.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa selanjutnya disingkat APB Desa
adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah
Desa dan BPD yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.
19. Swadaya masyarakat adalah
kemampuan dari suatu kelompok
masyarakat dengan kesadaran dan
inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar
kearah pemenuhan kebutuhan jangka
pendek maupun jangka panjang yang
dirasakan dalam kelompok masyarakat
itu.
20. Gotong Royong adalah bentuk
kerjasama yang spontan dan sudah
melembaga serta mengandung unsur-
unsur timbal balik yang bersifat
sukarela antara warga Desa dan atau
antara warga Desa dengan Pemerintah
13
Desa untuk memenuhi kebutuhan yang
insidentil maupun berkelangsungan
dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan bersama baik materil
maupun spiritual.
21. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya
disingkat (ADD) adalah dana yang
dialokasikan oleh Pemerintah
Kabupaten Pekalongan untuk desa
yang bersumber dari bagian dana
perimbangan setelah dikurangi belanja
pegawai, bagian dari bagi hasil pajak
daerah dan retribusi kabupaten untuk
tahun berjalan, yang ditujukan untuk
meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan dan pemberdayaan
masyarakat di desa.
22. Alokasi Dana Desa Minimal yang
selanjutnya disingkat (ADDM) adalah
bagian/komponen yang dibagi merata
ke seluruh desa.
23. Alokasi Dana Desa Proporsional yang
selanjutnya disingkat (ADDP) adalah
bagian/komponen ADD dibagi secara
proporsional keseluruhan desa dengan
14
memperhatikan faktor kemiskinan,
keterjangkauan, kesehatan, pendidikan,
jumlah penduduk, luas wilayah, potensi
ekonomi, partisipasi masyarakat dan
jumlah unit komunitas di Desa. Unit
Komunitas adalah dusun, RT / RW
yang ada di desa.
24. Hibah adalah pengalihan kepemilikan
barang dan / atau uang dari pemerintah
daerah kepada pemerintah desa, antar
pemerintah desa, atau dari pemerintah
pusat/pemerintah daerah kepada pihak
lain tanpa memperoleh pengganti.
25. Pungutan desa adalah segala pungutan
baik berupa uang maupun benda dan
atau barang yang dilakukan pemerintah
desa berdasarkan pertimbangan
kemampuan sosial ekonomi
masyarakat desa yang ditetapkan
melalui peraturan desa dalam rangka
peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di
desa.
15
BAB II
SUMBER PENDAPATAN DESA
Bagian Pertama
Jenis
Pasal 2
(1) Jenis Sumber pendapatan desa terdiri
atas :
a. Pendapatan Asli Desa, terdiri dari :
1. hasil usaha desa;
2. hasil kekayaan desa;
3. hasil swadaya dan partisipasi;
4. hasil gotong royong, dan
5. Lain-lain pendapatan asli desa
yang sah;
b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten
paling sedikit 10% (sepuluh per
seratus) untuk desa ;
c. Bagian dari retribusi Daerah yang
dialokasikan secara proporsional;
d. Bagian dari dana perimbangan
keuangan pusat dan daerah yang
diterima oleh Daerah untuk Desa
paling sedikit 10% (sepuluh per
16
seratus), yang pembagiannya untuk
setiap Desa secara proporsional
yang merupakan Alokasi Dana
Desa;
e. Bantuan keuangan dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan;
f. hibah dan sumbangan dari pihak
ketiga yang tidak mengikat.
(2) Jenis sumber pendapatan desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditetapkan dengan Peraturan
Desa.
(3) Bantuan keuangan dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d disalurkan
melalui Kas Desa.
Pasal 3
(1) Hasil kekayaan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
a angka 2, terdiri atas :
17
a. tanah Kas Desa;
b. pasar Desa;
c. pasar Hewan yang dikelola desa;
d. tambatan Perahu;
e. bangunan Desa;
f. pelelangan Ikan yang dikelola oleh
Desa
g. pemandian umum yang dikelola
desa
h. obyek rekreasi yang dikelola desa
i. tempat pemancingan disungai yang
dikelola desa
j. lapangan desa
k. saluran air milik desa
l. lain-lain kekayaan milik Desa.
(2) Lain-lain kekayaan milik Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf l antara lain :
a. barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban APBDesa/Daerah;
b. barang yang berasal dari perolehan
lainnya dan atau lembaga dari
pihak ketiga.
18
c. barang yang diperoleh dari
hibah/sumbangan atau yang
sejenis;
d. barang yang diperoleh sebagai
pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak dan lain-lain
sesuai dengan peraluran
perundangan yang berlaku.
e. hak Desa dari Dana Perimbangan,
Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;
f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Daerah;
g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang
sah dan tidak mengikat; dan
h. hasil kerjasama desa.
Pasal 4
(1) Kekayaan desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 menjadi
milik desa.
(2) kekayaan desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuktikan dengan
19
dokumen kepemilikan yang sah atas
nama desa.
(3) Tata cara pengelolaan kekayaan desa
diatur oleh Bupati.
Pasal 5
(1) Dengan berubahnya status Desa
menjadi Kelurahan, maka seluruh
kekayaan dan sumber-sumber
pendapatan Desa menjadi kekayaan
Daerah.
(2) Pengelolaan kekayaan dan sumber-
sumber pendapatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur
berdasarkan pedoman pengelolaan
barang daerah.
Bagian Kedua
Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa
Pasal 6
(1) Pengelolaan sumber pendapatan desa
dilaksanakan berdasarkan asas
fungsional, kepastian hukum,
keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas
20
dan kepastian nilai.
(2) Pengelolaan sumber pendapatan desa
harus berdayaguna dan berhasilguna
untuk meningkatkan pendapatan desa.
(3) Pengelolaan sumber pendapatan desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mendapatkan persetujuan BPD.
(4) Sumber pendapatan desa dikelola
melalui APBDesa dan digunakan untuk
penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan di
desa.
(5) Pengelolaan sumber pendapatan desa
berpedoman pada Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Pungutan Desa
Pasal 7
(1) Penetapan jenis dan besarnya
pungutan yang sifatnya membebani
masyarakat harus ditetapkan dalam
Peraturan Desa.
(2) Tata cara dan pelaksanaan pungutan
21
Desa, Swadaya, Partisipasi dan Gotong
Royong ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.
Bagian Keempat
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah
Pasal 8
(1) Desa memperoleh bagian dari Pajak
dan Retribusi Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai
besarnya penerimaan bagian pajak dan
retribusi daerah yang diterima desa
diatur oleh Bupati.
Pasal 9
(1) Sumber pendapatan daerah yang
berada di desa baik pajak maupun
retribusi yang sudah dipungut oleh
Pemerintah Daerah tidak dibenarkan
adanya pungutan tambahan oleh
Pemerintah Desa.
(2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya
yang telah dipungut oleh Desa tidak
dibenarkan dipungut atau diambil alih
22
oleh Pemerintah Provinsi atau
Pemerintah Daerah.
Bagian Kelima
Tanah Kas Desa, Tanah Grantungan
Dan Tanah Eks Bengkok Guru
Pasal 10
(1) Sumber pendapatan desa yang telah
dimiliki dan dikelola oleh desa tidak
dibenarkan diambil alih oleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
(2) Tanah-tanah kas desa yang berasal
dari tanah grantungan dan eks
bengkok guru sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 8
Tahun 1977 tentang Penguasaan
Tanah Grantungan, Bengkok Guru dan
sebagainya diserahkan kembali
pengelolaannya dan menjadi milik
Desa.
(3) Penyerahan pengelolaan tanah tanah
kas desa sebagaimana dimaksud ayat
23
(2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Bagian Keenam
Hibah Dan Sumbangan
Pasal 11
(1) Pemberian hibah dan sumbangan
kepada desa tidak mengurangi
kewajiban pihak penyumbang kepada
desa.
(2) Sumbangan yang berbentuk barang,
baik barang bergerak maupun barang
tidak bergerak dicatat sebagai barang
inventaris kekayaan milik desa sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(3) Sumbangan yang berbentuk uang
dicantumkan di dalam APB Desa.
BAB III
ALOKASI DANA DESA
Pasal 12
Pemerintah Daerah menetapkan Alokasi
Dana Desa (ADD) kepada Pemerintahan
24
Desa yang ditujukan untuk meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan dan
pemberdayaan masyarakat di desa,
selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa
(ADD).
Pasal 13
Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk
membiayai program Pemerintahan Desa
dalam melaksanakan kegiatan
pemerintahan dan pemberdayaan
masyarakat.
Pasal 14
Alokasi Dana Desa bertujuan :
a. meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan desa dalam
melaksanakan pelayanan
pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan sesuai
kewenangannya.
b. meningkatkan kemampuan lembaga
kemasyarakatan didesa dalam
perencanaan, pelaksanaan dan
25
pengendalian pembangunan secara
partisipatif sesuai dengan potensi desa.
c. meningkatkan pemerataan pendapatan,
kesempatan bekerja dan kesempatan
berusaha bagi masyarakat desa.
d. mendorong peningkatan swadaya dan
gotong royong masyarakat.
Pasal 15
(1) Sumber dan proporsi Alokasi Dana
Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2
adalah:
a. Paling sedikit sedikit 10% dari
Bagian Dana Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah yang
diterima oleh Kabupaten setelah
dikurangi alokasi dasar Belanja
Pegawai Negeri Sipil.
b. Paling sedikit 10% dari bagi hasil
pajak daerah.
c. Sebagian dari retribusi Daerah.
(2) Besaran sebagian dari retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c ditetapkan oleh Bupati.
26
(3) Besarnya ADD kepada Pemerintahan
Desa ditetapkan dalan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) tahun berlaku.
Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut sepanjang mengenai
teknis pelaksanaan Alokasi Dana Desa
diatur oleh Bupati.
BAB IV
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA
DESA
DAN PERANGKAT DESA LAINNYA
Bagian Pertama
Penghasilan dan Tunjangan
Pasal 17
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa
diberikan penghasilan tetap setiap
bulan dan/atau tunjangan lainnya
sesuai dengan kemampuan keuangan
desa.
(2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan
lainnya yang diterima Kepala Desa dan
27
Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
setiap tahun dalam APBDesa.
(3) Penghasilan tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
sama dengan Upah Minimum Regional
Kabupaten.
Pasal 18
(1) Tunjangan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
dapat berupa :
a. tunjangan jabatan ;
b. tunjangan kesehatan ;
c. tunjangan kecelakaan ;
d. tunjangan kematian ;
e. tunjangan purna tugas.
(2) Jenis dan besarnya tunjangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam APBDesa.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemberian Penghasilan
Tetap Dan Tunjangan
28
Pasal 19
Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap
dan tunjangan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa terhitung sejak tanggal
pelantikan sampai dengan ditetapkannya
keputusan pemberhentian.
Pasal 20
Penghasilan tetap dan tunjangan bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat
diberikan setiap bulan.
Pasal 21
(1) Penjabat Kepala Desa dan yang
menjalankan tugas Kepala Desa dan
Perangkat Desa diberikan penghasilan
tetap dan tunjangan lainnya.
(2) Besarnya penghasilan tetap dan
tunjangan lainnya bagi Penjabat Kepala
Desa dan yang menjalankan tugas
Kepala Desa dan Perangkat Desa
ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.
(3) Perangkat Desa yang merangkap tugas
jabatan hanya mendapatkan
29
penghasilan tetap dan tunjangan untuk
1 (satu) jabatan.
Pasal 22
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang
diberhentikan sementara diberikan
penghasilan 50% (lima puluh per
seratus) dari besarnya penghasilan
tetap.
(2) Sisa penghasilan tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke
Kas Desa sebagai sumber pendapatan
Desa.
(3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang
diberhentikan sementara tidak
diberikan tunjangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18.
Bagian Ketiga
Biaya Operasional
Pasal 23
(1) Untuk keperluan kegiatan operasional
Kepala Desa dan Perangkat Desa,
Penjabat Kepala Desa yang
30
menjalankan tugas Kepala Desa dan
Perangkat Desa dapat disediakan biaya
operasional.
(2) Biaya operasional kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan kemampuan
keuangan Desa.
(3) Besarnya biaya operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan setiap tahun dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.
BAB V
P E N G A W A S A N
Pasal 24
(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan
Sumber Pendapatan Desa, Alokasi
Dana Desa dan Kedudukan Keuangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa
dilakukan oleh Badan
Permusyawaratan Desa dan atau
Bupati.
(2) Penyalahgunaan pelaksanaan Sumber
Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa
31
dan Kedudukan Keuangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa dikenakan
sanksi dan hukuman sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25
Kedudukan Keuangan Sekretaris Desa
yang belum diisi dari Pegawai Negeri Sipil
disesuaikan dengan Perangkat Desa
Lainnya.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan
Daerah ini sepanjang menyangkut teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh
Bupati.
32
Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan Pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.
Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 30 Juni 2009
BUPATI PEKALONGAN,
Ttd.
SITI QOMARIYAH
Diundangkan di Kajen Pada tanggal 1 Agustus 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttd
SUSIYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009
NOMOR 9
Salinan sesuai aslinya, Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pekalongan
Bambang Supriyadi, SH, M.Hum. Penata Tk. I
NIP. 500 084 340 / 19630308 198701 1 003
33
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
KEUANGAN DESA
I. UMUM
Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah desa
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah berimplikasi pada penyesuaian
sistem Pemerintahan Desa sesuai dengan amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip
dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai
desa tetap yaitu : (1) Kenaekaragaman, (2) partisipasi, (3)
otonomi asli, (4) demokratisasi. Pemberian otonomi asli
kepada desa bertujuan untuk memandirikan desa dalam
penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan
34
pelayanan optimal kapada masyarakat yang bermuara pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian
dalam penyelenggaraan pemerintahan, desa diberikan
kewenangan mencakup urusan pemerintahan yang sudah
ada bedasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan
pengaturannya kepada desa. Dalam rangka melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan
untuk peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat
desa diberikan pendanaan yang berasal dari dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima
kabupaten diberikan kepada desa paling sedikit 10 %
selanjutnya disebut alokasi dana desa, disamping adanya
sumber-sumber pendapatan desa yang meliputi
pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi
daerah kabupaten, bantuan dari pemerintah dan pemerintah
daerah serta hibah dan sumbangan pihak ketiga. Sumber-
sumber pendapatan desa diatur dalam APBDesa secara
terstruktur agar pengelolaannya dapat
dipertanggungjawabkan.
35
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat ( 1 )
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota
paling sedikit 10% (sepuluh per seratus)
diberikan langsung kepada Desa.
Huruf c
Dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian
diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan
secara proporsional.
Huruf d
Yang dimaksud dengan bagian dari dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah"
adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan
sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum
setelah dikurang belanja pegawai.
36
Dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung
kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah
Desa, dengan ketentuan 30% (tigapuluh per
seratus) digunakan untuk biaya operasional
pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh
per seratus) digunakan untuk kegiatan
pemberdayaan masyarakat.
Huruf e
Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk
tunjangan penghasilan Kepala Desa dan
Perangkat Desa. Bantuan dari Propinsi dan
kabupaten/kota digunakan untuk percepatan
atau akselerasi pembangunan Desa.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "sumbangan dari pihak
ketiga" dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf,
dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian
sumbangan dimaksud tidak mengurangi
kewajiban pihak penyumbang.
Yang dimaksud dengan "wakaf” dalam ketentuan
ini adalah perbuatan hukum wakif untuk
memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian
harta benda miliknya untuk dimanfaatkan
37
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan
ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut
syariah.
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
38
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
39
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 7
40
Top Related