LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U M E D A N G
NOMOR : 10 TAHUN 1985 SERI D
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG
NOMOR : 2 TAHUN 1981
TENTANG
B A N K K A R Y A P R O D U K S I D E S A
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUMEDANG
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan perekonomian
masyarakat di pedesaan, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 40 / BI / Pem / SK / 1965,
tanggal 21 Desember 1965, tentang Pembentukan Bank-bank Produksi
Desa dan Lumbung-lumbung Produksi Desa di Pedesaan ; Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang telah mendirikan sejumlah
BKPD yang untuk tahap pertama berkedudukan di tingkat Kecamatan ;
b. Bahwa BKPD dalam kegiatannya merupakan lembaga mempunyai arti
dan fungsi penting, karena disamping sebagai motor penggerak potensi
ekonomi pedesaan juga sebagai alat penanggulangan dan
pemberantasaan Ijon/Pelepas Uang berbunga tinggi, sehingga dengan
berkembangnya BKPD di pedesaan diharapkan sistim ijon dapat
dibendung dan pendapatan perkapita rakyat di pedesaan akan
meningkat dengan melalui perbaikan daya produksi dan daya tukar hasil
produksi masyarakat pedesaan ;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas yang
di tunjang dengan telah di berikan Ijin Usaha untuk BKPD dari Menteri
Keuangan maka dalam rangka menunjang Program Pemerintah di
bidang perekonomian dan perbankan pada khususmya, dianggap perlu
diadakan pengaturan mengenai status BKPD dalam Peraturan Daerah
ini sebagai Peraturan Dasar bagi BKPD-BKPD di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sumedang.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok
Perbankan ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang
Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Surat Ijin Usaha Bank dari Departemen Keuangan RI kepada BKPD-
BKPD dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
Nomor 14/BI/Pem/SK/1965 jo Instruksi Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat Nomor 17/Inst/A F/66 tentang Pembentukan
BKPD ;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
Nomor 12/Peg/7/B II/V/1966 jo Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1/Peg/7/AK/1968 tentang
Pembentukan Badan Pembina BKPD ;
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
Nomor 266/A III/SK/1975 jo Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 267/A III/SK/1975 tentang
Penetapan Jumlah Anggota Badan Pembina BKPD ;
10. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 194/A
III/Inst/1974 tentang Pengawasan terhadap perkembangan BKPD.
DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUMEDANG TENTANG BANK KARYA PRODUKSI DESA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sumedang ;
c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang ;
d. DPRD ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Sumedang ;
e. Kecamatan ialah kecamatan yang ada dalam Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sumedang ;
f. Desa ialah Desa-desa yang ada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat
II Sumedang ;
g. BKPB ialah Bank Karya Produksi Desa dalam Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sumedang ;
h. Pegawai ialah Pegawai Bank Karya Produksi Desa dalam Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
i. Pemimpin ialah Pemimpin Bank Karya Produksi Desa dalam Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
j. Badan Pembina ialah Badan Pembina Bank Karya Produksi Desa dalam
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
k. Inspektur ialah Inspektur Bank Karya Produksi Desa dalam Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
l. Inspektorat ialah Inspektorat Bank Karya Produksi Desa dalam Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
BAB II
KEDUDUKAN HUKUM DAN DAERAH USAHA
Pasal 2
(1) BKPD yang di maksud dalam Peraturan Daerah ini yang di bentuk
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Barat Nomor : 40/BI/Pem/SK/1965, statusnya disempurnakan sebagai Bank
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok
Perbankan ;
(2) BKPD adalah Badan Hukum yang berhak dan berkewajiban melaksanakan
usahanya berdasarkan peraturan Daerah ini ;
(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan Daerah ini
BKPD tunduk pada ketentuan Hukum Perbankan dan Peraturan yang
berlaku.
Pasal 3
BKPD dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Desa-desa
Pasal 4
(1) BKPD untuk tahap pertama berkedudukan di Tingkat Kecamatan dan
selanjutnya dapat diperlukan sampai di Tingkat Desa ;
(2) Daerah usaha BKPD pada tahap pertama meliputi Desa-desa/Kelurahan-
kelurahan yang berada di Wilayah Kecamatan yang bersangkutan, dan
selanjutnya daerah usaha BKPD adalah desa dimana BKPD itu berada ;
(3) Perluasan BKPD termasuk dalam ayat (1) pasal ini, pendiriannya
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah mendapat
persetujuan DPRD.
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5
Maksud dan tujuan BKPD ialah untuk meningkatkan teraf hidup masyarakat
Desa menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 dalam rangka meningkatkan peranan serta tanggung jawab
sosial masyarakat melalui sistem Perbankan antara lain dengan jalan :
a. Membantu masyarakat pedesaan dalam bentuk penambahan modal
usahanya ;
b. Membimbing masyarakat Pedesaan agar mengenal azas-azas ekonomi dan
perbankan ;
c. Memberantas praktek-praktek Ijon, mempersempit ruang gerak pada
pelepas uang berbunga tinggi dan usaha-usaha lainnya yang merugikan
masyarakat Pedesaan ;
d. Meningkatkan daya Produksi masyarakat Pedesaan ;
e. Meningkatkan daya tukar hasil produksi masyarakat Pedesaan.
BAB IV
U S A H A
Pasal 6
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut pada pasal 5 Peraturan Daerah ini
BKPD melakukan usaha-usaha sebagai berikut ;
a. Memberi kredit kepada perorangan, lembaga-lembaga dan badan-badan
usaha guna meningkatkan kemakmuran masyarakat ;
b. Menerima simpanan ;
c. Menerima pinjaman setelah mendapat persetujuan Badan Pembina Tingkat
Kabupaten ;
d. Dapat di tunjuk sebagai :
d.1. Pemegang Kas Desa/Kecamatan dari Kecamatan dan Desa-desa
dalam Wilayah Kecamatan yang bersangkutan ;
d.2. Penyalur Kredit Pemerintah baik yang berasal dari Pusat maupun
dari Daerah ;
d.3. Pembentukan Kas Daerah ;
e. Mengadakan kerja sama dalam usaha BKPD dengan Bank lainnya
Khususnya dengan Bank-bank yang ada di masing-masing daerahnya ;
f. Melakukan usaha-usaha BKPD lainya yang tidak bertentangan dengan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 7
(1) BKPD tidak diperkenankan menerima simpanan dalam bentuk Giro ;
(2) BKPD tidak diperkenankan memberikan kredit blanco.
BAB V
MODAL DAN CADANGAN
Pasal 8
(1) Modal BKPD adalah kekayaan Pemerintah Daerah dan Desa yang
dipisahkan ;
(2) Modal statutair setiap BKPD berjumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta
rupiah) ;
(3) Modal BKPD tersebut pada ayat (2) di atas terdiri dari kekayaan yang telah
ada, yaitu saham Pemerintah Daerah dan Desa ditambah modal tambahan
dari Anggaran Pemerintah Daerah dan Desa ;
(4) Ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut mengenai penyertaan modal
ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Badan Pembina dengan
memperhatikan petunjuk dan atas ketentuan yang berlaku setelah ada
persetujuan DPRD.
Pasal 9
Penyerataan modal seperti termaksud pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, tidak
boleh dipergunakan sebagai jaminan pinjaman pada pihak ke tiga kecuali atas
persetujuan Bupati Kepala Daerah dan DPRD.
Pasal 10
(1) BKPD mempunyai cadangan umum yang di tentukan pada pasal 26 ayat (4)
huruf g Peraturan Daerah ini ;
(2) Cadangan umum sebagaimana termaksud ayat (1) pasal ini dipergunakan
untuk menutup kerugian yang mungkin diderita ;
(3) Disamping cadangan umum BKPD mempunyai pula cadangan bertujuan
sesuai dengan ketentuan pada pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah ini.
BAB VI
SUKU BUNGA DAN BATAS MAXIMAL KREDIT
Pasal 11
Suku bunga BKPD yang dikenakan kepada kepada para peminjam ditetapkan
oleh Badan Pembina Kabupaten setelah dikonsultasikan dengan Badan
Pembina Propinsi atau berdasarkan ketentuan lain yang mengatur tentang hal
tersebut.
Pasal 12
Batas maximal Kredit yang dapat diberikan oleh setiap BKPD baik untuk
setiap debitur maupun untuk keseluruhannya ditetapkan oleh Badan Pembina
Kabupaten dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai
hal itu.
BAB VII
PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN BIAYA
Bagian Pertama
PENGAWASAN
Pasal 13
Pengawasan dan Pembinaan Umum Perbankan terhadap BKPD menurut
Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 dilaksanakan oleh
Bank Indonesia c/q Bank Rakyat Indonesia
Pasal 14
(1) Untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap BKPD secara
intern sebagai pelengkap dari pengawasan dan pembinaan sebagaimana
tercantum dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Pembina
Kabupaten dan Badan Pembina Kecamatan.
(2) Badan Pembinaan Kabupaten terdiri dari 5 (lima) orang anggota, dengan
susunan sebagai berikut :
a. Ketua merangkap Anggota
b. Wakil Ketua merangkap Anggota
c. Sekretaris merangkap Anggota
d. Bendaharawan merangkap Anggota
e. A n g g o t a
(3) Badan Pembina Kecamatan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dan
susunannya sebagai berikut :
a. Ketua merangkap Anggota
b. Sekretaris merangkap Anggota
c. Anggota (Kepala Desa/Kepala Kelurahan)
(4) Anggota Badan Pembina Kabupaten maupun Kecamatan diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah.
(5) a. Baik Badan Pembina Kabupaten maupun Kecamatan secara organisasi
mempunyai hubungan hierarchi dengan Badan Pembina Propinsi
b. Susunan anggota Badan Pembina Kabupaten dan Kecamatan harus
berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Badan
Pembina Propinsi.
(6) Masa jabatan anggota Pembina selama-lamanya 5 (lima) tahun dan setelah
waktu itu berakhir, dapat diangkat kembali.
Bagian kedua
Tugas Badan Pembina
Pasal 15
(1) Badan Pembina Kabupaten mempunyai tugas :
a. Sebagai pelaksanaan kebijakan yang telah digariskan oleh Badan
Pembina Propinsi.
b. Menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi Daerahnya guna
mengembangkan BKPD yang tidak bertentangan dengan kebijakan
yang telah ditetapkan oleh Badan Pembina Propinsi
(2) Badan Pembina Kecamatan bertugas :
a. Melaksanakan kebijakan yang telah digariskan oleh Badan Pembina
Kabupaten
b. Memberikan dorongan dan bantuan bagi kelancaran usaha-usaha
BKPD dengan jalan memberikan pengertian-pengertian dan
penerangan-penerangan mengenai kemanfaatan BKPD bagi
masyarakat.
c. Membantu mengamankan kekayaan BKPD
d. Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, tahunan dan laporan-
laporan periodik lainnya mengenai perkembangan BKPD yang ada di
daerah bimbingannya pada Badan Pembina Kabupaten
Bagian Ketiga
Inspektorat
Pasal 16
(1) Untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap semua BKPD
dibentuk Inspektorat yang dipimpin oleh seorang Inspektur.
(2) Inspektur sebagaimana termaksud ayat (1) pasal ini diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah selaku Ketua Badan Pembina.
(3) Inspektur pada pokoknya melaksanakan tugas sebagai berikut :
a. Melakukan pemeriksaan langsung secara intensif pada BKPD.
b. Memberikan laporan secepat mungkin bila terjadi hal-hal yang luar
biasa, penyalahgunaan wewenang/penyelewengan yang dilakukan oleh
Pimpinan atau pegawai BKPD kepada Badan Pembina Kabupaten
disertai saran untuk penyelesaiannya.
c. Menetapkan jadwal pengiriman laporan yang dibuat oleh Pimpinan
BKPD.
d. Menampung, memeriksa dan menganalisa laporan yang dikirimkan
oleh Pimpinan BKPD.
e. Menyelenggarakan rapat periodik minimal satu bulan sekali dengan
para pimpinan BKPD.
f. Melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi dalam hal
pengangkatan, pemberhentian dan mutasi Pimpinan/Pegawai BKPD
g. Menyusun dan memberikan laporan menurut jadwal waktu yang
ditetapkan kepada Badan Pembina Kabupaten Inspektorat Bank dan
lembaga Perkreditan Rakyat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
h. Melakukan Konsultasi dengan Badan Pembina Kabupaten, dalam hal
merumuskan dan memecahkan masalah-masalah yang berhubungan
dengan Pengawasan tehnik dan administrasi Perbankan.
Pasal 17
Biaya Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pembina dan
Inspektorat, dibebankan kepada BKPD.
BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 18
(1) BKPD dipimpin oleh seorang Pimpinan dan dibantu oleh beberapa orang
pegawai yang masing-masing berstatus pegawai BKPD.
(2) Pegawai termasuk Pemimpin diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
Kepala Daerah setelah mendapat keterangan/pertimbangan dari Badan
Pembina Kabupaten.
(3) Untuk diangkat menjadi pegawai harus memenuhi syarat-syarat
kepegawaian BKPD yang ditentukan dalam peraturan Kepegawaian
tersendiri dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.
Pasal 19
(1) Untuk diangkat menjadi Pemimpin, yang bersangkutan harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut :
a. Warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
b. Pendidikan minimal SLTA/sederajat
c. Memiliki pengetahuan Perbankan
d. Bermoral/berakhlak baik
(2) Masa jabatan Pemimpin di satu tempat ditentukan 5 (lima) tahun terhitung
mulai tanggal pengangkatannya, kecuali ada pertimbangan lain dari Badan
Pembina Kabupaten
(3) Pegawai termaksud Pemimpin berhenti atau diberhentikan dari jabatan
apabila :
a. Meninggal dunia
b. Atas permintaan sendiri
c. Melakukan sesuatu yang bersikap merugikan BKPD atau bertentangan
dengan Negara atau melanggar peraturan perundang-undangan yang
berlaku
d. Berakhir masa jabatan sebagaimana termaksud dalam ketentuan ayat (2)
pasal ini
e. Sakit terus menerus dan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik
(4) Bupati Kepala Daerah dapat melakukan pemberhentian sementara
terhadap pimpinan yang diduga telah melakukan perbuatan tersebut pada
ayat (3) sub c pasal ini, dan apabila berdasarkan keputusan Pengadilan
yang telah mempunyai hukum yang pasti dan tetap, yang bersangkutan
dinyatakan tidak bersalah maka pemberhentian sementara tersebut tidak
ditinjau kembali
(5) Untuk mengisi kekosongan jabatan Pemimpin yang disebabkan oleh hal-
hal tersebut dalam ayat 3 (tiga) pasal ini, Bupati Kepala Daerah
mengangkat seseorang Pejabat Pimpinan
(6) Setelah mengalami masa percobaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan
selambat lambatnya 6 (enam) bulan, maka Pejabat Pimpinan dapat
ditetapkan menjadi Pimpinan
(7) Pemimpin tidak diperkenankan merangkap jabatan diluar usaha BKPD
yang meminta tenaga penuh dari padanya, kecuali atas persetujuan Bupati
Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia c/q
Bank Rakyat Indonesia
(8) Pemimpin tidak diperkenankan merangkap jabatan lain kecuali atas
persetujuan tertulis dari Bupati Kepala Daerah
(9) Antara Pemimpin dan Anggota Badan Pembina tidak boleh ada hubungan
keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis
kesamping termasuk suami istri, menantu atau ipar
Pasal 20
(1) Pemimpin mewakili BKPD diluar dan didalam pengadilan
(2) Pemimpin dapat menyerahkan kekuasaan mewakili hal tersebut dalam ayat
(1) pasal ini secara tertulis kepada beberapa orang Pegawai suatu Badan
atau orang lain yang ditunjuk olehnya atas persetujuan Badan dan Pembina
Kabupaten
(3) Pemimpin menyampaikan laporan secara periodik kepada Badan Pembina
Kabupaten melalui Inspektur
Pasal 21
(1) Pemimpin melakukan kebijakan yang telah digariskan oleh Badan
Pembina Kabupaten
(2) Pemimpin mengurus dan menguasai kekayaan BKPD
Pasal 22
BKPD mengadakan dana tunjangan bagi Pegawai yang merupakan kekayaan
BKPD yang dipisahkan dan pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan
tersendiri
BAB IX
G A N T I R U G I
Pasal 23
(1) Pemimpin yang karena tindakannya melawan hukum atau melalaikan
kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung telah
menimbulkan kerugian kepada BKPD diwajibkan mengganti kerugian-
kerugian tersebut dengan tidak mengurangi tuntutan Pidananya
(2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai yang
bukan bendaharawan berlaku juga bagi Pimpinan
BAB X
ANGGARAN DAN RENCANA KERJA
Pasal 24
(1) Tahun buku adalah tahun Taqwin
(2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berjalan,
Pimpinan menyampaikan kepada Badan Pembina Kabupaten melalui
Inspektur Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja tahun buku untuk
mendapat pengesahan
(3) Apabila sampai dengan awal tahun buku, anggaran dan rencana kerja
tersebut berlaku sepenuhnya
(4) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Pimpinan
menyampaikan laporan realisasi Anggaran Perusahaan dan rencana kerja
dari tahun Buku yang telah berakhir tersebut, kepada Badan Pembina
Kabupaten melalui Inspektur untuk mendapat pengesahaan
BAB XI
PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 25
(1) Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, Pimpinan
menyampaikan perhitungan tahunan kepada Badan Pembina Kabupaten
melalui Inspektur
(2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya
perhitungan tahunan, Badan Pembina Kabupaten tahunan tersebut
dianggap telah disahkan
(3) Perhitungan tahunan yang telah disahkan pada ayat (2) pasal ini
disampaikan pula kepada Pemerintah Daerah
(4) Laba BKPD yang disahkan setelah dikurangi pajak penghapusan (10%)
dan cadangan tujuan (30%), dibagi sebagai berikut :
a. 55% Pemilik modal
b. 17% Kesejahteraan pegawai/ Jasa produksi
c. 5% Badan Pembina Kecamatan
d. 3% Badan Pembina Kabupaten
e. 1% Badan Pembina Propinsi
f. 4% Inspektorat
g. 10% Cadangan umum (cadangan kerugian)
h. 5% Dana pendidikan, Sosial dan lain-lain
BAB XII
PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 26
(1) Pemimpin bertanggung jawab atas kesempurnaan pelaksanaan pengusahaan
BKPD kepada Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pembina Kabupaten
(2) Badan Pembina Kecamatan atas segala sesuatu yang terjadi di BKPD
bertanggung jawab kepada Badan Pembina Kabupaten, serta Badan Pembina
Kabupaten bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah
BAB XIII
PEMBUBARAN
Pasal 27
(1) Pembubaran BKPD serta penunjukan Liqwidaturnya ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah
(2) Sisa kekayaan BKPD setelah diadakan Liqwidasi dibagikan kepada para
peserta modal yang bersangkutan
(3) Apabila setelah Liqwidasi masih ada kewajiban keuangan lainnya, hal
tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
(4) Liqwidatur memberikan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan
liqwidasi pada Pemerintah Daerah
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Hal-hal belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan Bupati Kepala
Daerah.
Pasal 29
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua surat-surat
Keputusan dan atau Peraturan lainnya yang telah ada sebelumnya yang
meterinya sudah tertampung atau bertentangan dengan Peraturan Daerah
ini dinyatakan tidak berlaku lagi
(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal
Sumedang, 27 April 1981
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II SUMEDANG
S U M E D A N G
Ketua
Ttd ttd
O Y O S U N A R Y O Drs. H KUSTANDI ABDOERAHMAN
Peraturan Daerah tersebut disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
dengan keputusannya tanggal 8 November 1985 Nomor 188. 342/Kep.1738-Huk/1985.
GUBERNUR DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT
Ttd
Y O G I E SM
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Sumedang tanggal
24 Desember 1985 Nomor 10 Tahun 1985 Seri D
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
Ttd
Drs DENNY SUGANDI
PENJELASAN UMUM : ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUMEDANG TENTANG BKPD
UMUM : Tertib dan tercapainya suatu tujuan tidak bisa terlepas dari Landasan Hukum
dan Peraturannya tentang tata cara dan usaha-usaha kearah terlaksananya
tujuan tersebut.
Demikian pula halnya dengan masalah pembentukan BKPD yang bersumber
kepada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
Nomor : 40 /BI/Pem/SK/1965, Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat Nomor : 446/A III/SK/1975.
Landasan pembentukan ini belumlah dapat terjamin kemungkinan-
kemungkinan terlaksana usaha BKPD secara sebaik-baiknya sesuai dengan
tujuan dan ketentuan yang berlaku.
Karena pembentukan BKPD dengan Surat Keputusan Gubernur belumlah
dapat dikatakan mempunyai landasan yang kuat.
Apalagi jenis dan cara pengurusan serta pengelolaan BKPD belum diatur
secara terperinci di dalam pembentukannya, hal mana adalah merupakan
masalah yang sangat prinsipil yang tidak bisa diabaikan untuk tetap
berlangsung karena kemungkinan akan menimbulkan hambatan karena
pelaksanaan usaha-usaha BKPD serta Pembangunan dan Pengembangan
BKPD itu sendiri walaupun pada kenyataannya sampai saat ini BKPD dapat
menjalankan fungsinya namun untuk memperoleh hasil yang semaksimal
mungkin dan pengembangannya yang pesat perlu dilengkapi dengan suatu
wewenang dan landasan hukum yang kuat.
Selanjutnya berdasarkan ketentuan pokok Perbankan dan ketentuan pokok
Bank Pembangunan Daerah termaksud dan Undang-undang Nomor 14 Tahun
1967 dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 serta hakekat pasal 63 ayat
(3) dan pasal 45 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, maka masalah
pembentukan dan pengurusan BKPD harus dituangkan dalam Peraturan
Daerah.
Adapun BKPD itu sendiri didirikan dengan menyisihkan sebagian kekayaan
milik Daerah dan menerima modal penyetoran dari Desa-desa dalam Wilayah
usaha tersebut.
BKPD selain melakukan usaha-usaha juga diusahakan dalam waktu yang
singkat mungkin dapat berfungsi sebagai pemegang Kas Desa/Pembantu
pemegang Kas Daerah
Hal mana didasarkan kepada Instruksi Menteri Negara EKUIN Nomor :
Instr/II Menkuin/II/ 1968 serta edaran Bank Indonesia tentang penyimpangan
uang Negara pada Bank-bank Swasta dan ketentuan pasal 62 ayat (2)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang keharusan penyimpanan uang
Daerah pada Kas Daerah atau Bank Pembangunan Daerah.
Walaupun ayat (3) pasal 62 tersebut klausule tentang dapat ditunjukan Bank
Pemerintah tertentu dalam Kas Daerah dan Bank Pembangunan Daerah
belum terbentuk. Sedangkan untuk peningkatan pengawasan dan kelancaran
pemasukan pendapatan Daerah/pemegang Kas Desa berfungsi cukup penting
dan merupakan yang harus kita capai berdasarkan peraturan-peraturan diatas.
Oleh karena itu untuk memberikan status dan kedudukan yang lebih jelas
melalui pembentukan yang memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku
serta untuk menjamin agar BKPD dapat berkembang dan melaksanakan
fungsinya semaksimal mungkin, seyogyanya ditetapkan Peraturan Daerah
yang mengatur masalah itu.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
BAB I : KETENTUAN UMUM
Pasal 1 : Cukup Jelas
BAB II : KEDUDUKAN HUKUM DAN DAERAH USAHA
Pasal 2 :
Ayat (1) : Sesuatu dengan maksud dikeluarkannya Peraturan Daerah ini seperti
telah dikemukakan dalam penjelasan umum, Bank Karya Produksi
Desa (BKPD) yang ditetapkan dalam Peraturan ini ialah Bank Karya
Produksi Desa yang telah ada dan dibentuk berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkap I Jawa Barat Nomor :
40/BI/Pem/SK/65, tetapi setatus hukumnya disempurnakan sesuai
dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967.
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Ayat (4) : Cukup Jelas
Ayat (5) : Cukup Jelas
Pasal 3 : BKPD dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, artinya
modal seluruhnya berasal dari Pemda Tk II. Tetapi bila Pemerintah
Daerah Tingkat II menghendaki Desa-desa yang ada di wilayahnya
ikut juga menanamkan modalnya di BKPD tersebut, pemilikan
Sahamnya dapat diatur, misalnya : 51 % dimiliki oleh Pemda Tk II
dan 49 % oleh Desa.
Pasal 4 :
Ayat (1) : Sehubungan dengan keuangan Pemda Tingkat II, mula-mula ditiap
Kecamatan hanya didirikan 1 (satu) BKPD tetapi apabila kemudian
hari Uangnya mengijinkan, pembentukan BKPD itu secara bertahap
dapat dilanjutkan ke tingkat Desa.
Dengan demikian dalam satu Kecamatan itu akan terdapat lebih dari
1 (satu) BKPD, dan mungkin pula banyaknya BKPD itu sama
dengan banyak Desa yang ada di Kecamatan yang bersangkutan,
atau dengan kata lain tiap Desa memiliki BKPD.
Ayat (2) : Apabila dalam 1 (satu) Kecamatan itu hanya memiliki 1 (satu)
BKPD, maka daerah Operasinya adalah seluruh Wilayah Desa
tempat BKPD itu menjalankan Usahanya.
Tetapi apabila di Kecamatan itu baru terdapat beberapa BKPD saja
(belum terdapat disetiap desa), maka daerah Operasinya dapat diatur
oleh Badan Pembina Kecamatan, setelah mengadakan konsultasi
dengan Badan Pembina Kabupaten.
Ayat (3) : Apabila Bupati Daerah Tingkat II akan mendirikan BKPD yang
baru, hal tersebut harus di bicarakan terlebih dahulu dalam sidang
DPRD, dan baru dibicarakan setelah DPRD menyetujuinya.
BAB III : MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5 : Dengan memberikan bantuan modal berupa kredit dengan bunga
yang rendah, diharapkan produksi Desa meningkat begitu pula
penghasilannya.
Umumnya karena terdesak oleh kebutuhan para pengusaha kecil di
Daerah Pedesaan, terpaksa menjual hasil produksi Perusahaannya
dengan harga yang murah. Tapi apabila penghasilan mereka
meningkat, mereka tak akan mempertahankan barang dagangannya
sampai mencapai harga yang layak (daya tukar hasil).
Karena bunga yang dilaksanakan BKPD kepada para nasabahnya
lebih rendah dibanding dengan bunga dari para pelepas uang yang
berbunga tinggi, mereka akan terlepas dari cengkraman lintah
darat/pengijon. Hubungan yang terus menerus dengan BKPD akan
memberikan kesadaran kepada mereka betapa besar manfaat BKPD
bagi masyarakat Pedesaan (menimbulkan Bankmindedness).
BAB IV : U S A H A
Pasal 6 :
Sub a : Cukup jelas
Sub b : Bank selain memberi kredit, juga dapat memberi simpanan dari
pihak ketiga baik perorangan maupun lembaga dalam bentuk
simpanan biasa/titipan dan simpanan berjangka/deposito dengan
ketentuan simpanan deposito mendapat jasa simpanan yang besarnya
diatur oleh Bank Indonesia cq Bank Rakyat Indonesia.
Sub c : Selain menerima simpanan BKPD dapat pula menerima pinjaman
dengan bunga rendah dan menguntungkan bagi perkembangan
usahanya dari pihak ketiga (Pemda, Bank Indonesia dsb), setelah
mendapat persetujuan Badan Pembina Kabupaten.
Sub d 1 : Bank Pembangunan Daerah (BPD) telah ditunjuk sebagai Kas
Daerah atau penyimpanan atau penyalur uang Daerah untuk
mengamankan uang Daerah yang ada di Desa-desa dan Kecamatan-
kecamatan, BKPD dapat diberi tugas untuk menerima dan
menyimpan uang tersebut, yang dalam waktu-waktu tertentu akan
diambil oleh Petugas Khusus dari Pemda Kabupaten, yang kemudian
menyetorkan ke BPD setempat.
Sub d 2 : Cukup jelas
Sub d 3 : Cukup jelas
Sub e : Semua BKPD yang ada di Daerah-daerah mempunyai tujuan yang
sama, yaitu untuk membantu Pemerintah dalam usaha meningkatkan
kesejahteraan masyarakat oleh karena itu antara BKPD-BKPD yang
ada di Daerah Pedesaan perlu diadakan kerja sama, dengan jalan
saling memberikan informasi, tukar menukar pengalaman dsb.
Sub f : Cukup jelas
Pasal 7 :
Ayat (1) : BKPD termasuk Bank Secundair tidak dapat diperkenankan ikut
dalam lalu lintas giral/kuitansi menyerupai ceque karena BKPD
tidak bisa menciptakan uang berdasarkan sebi Nomor : 3/829
BKPD/Pb B tanggal 21 Januari 1971.
Ayat (2) : BKPD tidak menerima kredit didalam jaminan, kecuali kredit yang
bersifat khusus seperti Modal Pangjeujeuh Bantuan Gubernur
(MPSG) dsb.
BAB V : MODAL DAN CADANGAN
Pasal 8 :
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cadangan-cadangan yang dimaksud dalam pasal ini adalah
merupakan bagian dari laba setelah dikurangi pajak dan disisihkan
untuk cadangan umum dan cadangan tujuan, antara lain
diperuntukan bagi pembiayaan milik tetap, investasi perluasan dana
Pendidikan, dana sosial serta apabila memungkinkan dapat pula
disediakan untuk pemberian.
BAB VI : SUKU BUNGA DAN DATA MAKSIMAL KREDIT
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Modal operasi BKPD diantaranya terdiri dari Pemda Tingkat II dan
Pemda Tingkat I Jawa Barat.
Plafon kredit yang modalnya berasal dari Pemda Tingkat II,
ditentukan oleh Pemda/Badan Pembina Tingkat II, sedangkan
modalnya yang bersumber pada bantuan Modal berupa kredit dari
Pemda Tingkat I ditetapkan oleh Badan Pembina cq Pemda Tingkat I
Jawa Barat (misalnya kredit bertujuan MPBG dll).
BAB VII : PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN BIAYA
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 :
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Anggota Badan Pembina pada umumnya adalah Pejabat/Pegawai
Pemerintah Daerah yang mewakili Pemilik BKPD karena
kesibukannya, kebanyakan tak mempunyai banyak waktu untuk
melaksanakan tugas Badan Pembina, karena itu untuk melancarkan
jalannya pekerjaan satu atau dua orang anggota Badan Pembina
dapat diambil dari luar Pemerintah sebagai full atau partimer.
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Cukup jelas
Ayat (6) : Cukup jelas
Pasal 15 :
Ayat (1) : Cukup jelas
Pasal 16 : Seluruh atau hampir semua anggota Badan Pembina terdiri dari
Pejabat Pemda, sehingga sebagian kecil saja dari tenaga dan
pikirannya dapat dicurahkan kepada kepentingan Bank dan Lembaga
Perkreditan Rakyat. Oleh karena itu untuk melakukan pengawasan
pembinaan terutama dalam bidang tehnik dan administrasi
Perbankan, dibentuklah suatu aparat pembina yang suatu saat dapat
menjalankan tugas tersebut yaitu Inspektorat yang dipimpin oleh
seorang Inspektur dan bertanggung jawab kepada seorang Badan
Pembina.
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
BAB VIII : KEPEGAWAIAN
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 :
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Pertimbangan khusus yang dimaksud adalah Pertimbangan-
pertimbangan yang berhubungan Kharisma Wibawa dsb dari
Pembina dalam mengembangkan usaha BKPD setempat.
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Cukup jelas
Ayat (6) : Cukup jelas
Ayat (7) : Cukup jelas
Ayat (8) : Cukup jelas
Ayat (9) : Cukup jelas
Pasal 20 :
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Pasal 21 :
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
BAB IX : GANTI RUGI
Pasal 23 :
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
BAB X : ANGGARAN DAN RENCANA KERJA
Pasal 24 :
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
BAB XI : PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 25 :
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Peraturan yang berlaku dan dimaksud bagi Pegawai Negeri/Daerah
adalah Undang-undang Pembendaharaan Indonesia (ICW)
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
BAB XII : PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 26 :
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
BAB XIII : PEMBUBARAN
Pasal 27 :
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
BAB XIV : KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Top Related