LAPORAN ZEMI
TEORI KEGIATAN PETUGAS POLMAS
I. PENDAHULAN
1. Latar Belakang
Polri sebagai ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban
masyarakat di era globalisasi ini telah menyadari betapa perlunya suatu
strategi yang efektif dan efisien guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas
pokoknya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13 UU RI No. 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam atmosfer
masyarakat yang kia berkembang saat ini, Polri tidak dapat hanya dengan
mengandalkan metode mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat
dengan menggunakan crime control model yang hanya mengandalkan
upaya-upaya yang bersifat represif dalam rangka menekan berbagai
gangguan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat tanpa
memperhatikan efek-efek yang ditimbulkannya. Dengan semakin
meningkatnya ancaman gangguan keamanan dan ketertiban dalam
masyarakat sementara penggunaan crime control model dianggap tidak
efektif lagi, mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki Polri, baik dalam
hal ketersediaan personel (men), anggaran (money), sarana dan prasarana
(materials) serta teknik dan taktik kepolisian (methodes), maka Polri pun
mencari bentuk baru upaya pengendalian kemananan dan ketertiban
masyarakat yang lebih dapat menyesuaikan dengan tuntutan situasi dan
kondisi masyarakat saat ini. Salah satunya yang telah ditempuh Polri adalah
dengan meluncurkan Polmas sebagai paradigma baru upaya Polri dalam
rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dituangkan
secara formil dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi :
SKEP/737/VII/2005, tanggal 13 Oktober 2005, tentang Kebijakan dan Strategi
Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas
Polri.
Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi : SKEP/737/VII/2005,
tanggal 13 Oktober 2005, tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model
Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri tersebut, setiap
satuan wilayah Polri khususnya pada level KOD (Komando Operasional
Dasar) yaitu Polres/Polresta/Polrestro telah berupaya semaksimal mungkin
menjabarkan Polmas dalam tataran operasional kepolisian bahkan hingga
terjadi salah kaprah dalam mengimplementasikan Polmas dengan
memandangnya sebagai ”proyek” dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang
bersifat kantitatif. Padahal seharusnya, Polmas diimplementasikan sebagai
falsafah yang melandasi kebijakan operasional Polri di lapangan. Sebagai
contohnya, jika di suatu daerah tertentu terdapat institusi tradisonal yang telah
berfungsi sebagai lembaga keamanan lingkungan setempat, maka secara
struktural lembaga seperti FKPM/BKPM tidak perlu dibentuk lagi. Satuan
kewilayahan Polri setempat cukup mendorong pemberdayaan (empowering)
lembaga-lembaga yang sudah ada di dalam masyarakat tersebut tanpa perlu
menggunakan nama FKPM.
Tidak dapat dipungkiri bahwa operasionalisasi Polmas saat ini,
khususnya di tingkat KOD masih banyak mengalami kerancuan dengan tidak
adanya keseragaman model Polmas yang diterapkan oleh masing-masing
kesatuan kewilayahan tersebut. Terkait dengan anggota Polri yang ditugaskan
untuk melaksanakan kegiatan Polmas pun, hingga saat ini belum ada
kesatuan operasionalisasi, baik pada level praktik maupun secara teoritis.
Oleh karena itu, melalui laporan ini akan disajikan hasil diskusi yang
membahas tentang ”Kegiatan Petugas Polmas” dari sisi teori terkait dengan
permasalahan-permasalahan yang ada hingga saat ini sampai dengan
konsepsi pemecahan permasalahan-permasalahan dimaksud oleh para
Mahasiswa PTIK Angkatan 55 yang termasuk dalam kelas Zemi Polmas
Angkatan kelima, yang telah dilaksanakan pada pertemuan ketiga, tanggal 20
Oktober 2009.
2. Permasalahan
Permasalahan teoritis yang telah dibahas pada pertemuan ketiga
dimaksud yaitu sebagai berikut :
”Babinkamtibmas, Petugas Polmas, Petugas BKPM di Bekasi dan Petugas
Polpos di Jakarta tugasnya bekerja di dalam masyarakat dan melayani
masyarakat secara langsung. Mahasiswa diharapkan menganalisa dan
menjelaskan beberapa kegiatan mereka misalnya patroli, kunjungan ke
rumah-rumah, konsultan, menyelesaikan masalah. Bagaimana kegiatan ini
harus dilaksanakan ? Untuk apa kegiatan ini dilaksanakan ? Melalui kegiatan
2
ini apa sebenarnya yang dapat diperoleh ? Mahasiswa juga diharapkan dapat
menjelaskan pengalaman pribadi sendiri di lapangan mengenai kerja masing-
masing.”
II. PRESENTASI
1. Langkah-Langkah Manajerial
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Polmas oleh para petugas Polmas
diperlukan mekanisme yang tepat sehingga kegiatan dimaksud dapat berjalan
dengan efektif dan efisien serta tercapai tujuan maupun hasil yang diharapkan.
Oleh karena itu, diperlukan suatu langkah-langkah manajerial tertentu sebagai
kerangka utama bagi berjalannya kegiatan Polmas tersebut oleh para
petugasnya. Langkah-langkah manajerial tersebut, adalah sebagai berikut :
a. Kegiatan Perencanaan
Pertama, perencanaan menitikberatkan pada penataan,
pemutakhiran dan pengolahan data secara berlanjut, yang meliputi :
1) Data internal tentang kondisi kesatuan diperoleh dari fungsi-fungsi
operasional dan pembinaan sesuai tugas pokok masing-masing
fungsi yang berkaitan dengan program kegiatan Polmas.
2) Data eksternal tentang kondisi situasi masyarakat/komunitas (profil
komunitas) pemerintah, swasta dan masyarakat setempat yang
berpotensi mendukung Polmas.
Kedua, pemetaan kondisi internal, meliputi :
1) Pemetaan kualitas dan kuantitas kondisi personel pelaksana
Polmas.
2) Penyiapan dukungan materiil, logistik dan dukungan anggaran
pelaksanaan Polmas.
3) Pembinaan dan pelatihan kepada anggota yang ditempatkan pada
lini terdepan pelayanan masyarakat dan personil pelaksana Polmas.
4) Pembinaan karir bagi pelaksana Polmas dalam rangka penempatan,
perawatan maupun promosi pagkat/jabatan.
e) Pengembangan sistem informasi dengan pemanfaatan jalur
komunikasi dan transportasi yang ada.
Ketiga, pemetaan situasi dan kondisi eksternal, meliputi : geografi,
demografi, sumberdaya alam dan/atau buatan, bidang politik, sosial
ekonomi, sosial budaya, keamanan, kalender kamtibmas.
3
Setelah pemetaan dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah
penilaian situasi, melalui identifikasi dan analisa hal-hal sebagai berikut :
1) Struktur sosial masyarakat (suku, agama, adat istiadat/kebiasaan,
pekerjaan/profesi).
2) Sistem nilai dan infrastruktur penanggulangan kriminalitas (IPK) dan
mekanisme penyelesaian konflik yang ada di dalam masyarakat
setempat.
3) Tokoh-tokoh yang berpengaruh dan dihormati masyarakat.
4) Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada, berkembang dan
dihormati masyarakat.
5) Potensi gangguan kamtibmas.
6) Sikap penerimaan masyarakat terhadap Polri termasuk pemerintah.
Pemutakhiran dan penilaian situasi harus dilakukan secara berlanjut
agar penentuan prioritas sasaran pencegahan dan penangkalan
gangguan kamtibmas dan masalah sosial ditangani oleh Polri dan
masyarakat.
b. Penyusunan Rencana Kegiatan
Berdasarkan penilaian situasi, perkembangan dan tuntutan/harapan
masyarakat, penyusunan rencana kegiatan meliputi :
1) Rencana kegiatan tahunan disusun oleh tim manajemen dan
Kapolsek untuk memadukan rencana kerja tahunan dalam DIPA
KOD.
2) Rencana kegiatan bulanan disususn oleh tim manajemen,
selanjutnya dijabarkan dalam rencana kegiatan mingguan pada
tingkat Polsek.
3) Rencana kegiatan harian dibuat oleh pelaksana terdepan Polmas.
c. Pola Penerapan
Pola kegiatan Polmas dirumuskan berdasarkan pola yang pernah
dan sedang dilaksanakan di satuan kewilayahan Polri, antara lain
sebagai berikut :
1) Pola Umum, yaitu Polmas yang melekat pada setiap kegiatan
anggota Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2) Pola Babinkamtibmas, yaitu setiap anggota Polri, yang karena
penugasannya, bertempat tinggal menetap atau tidak menetap di
rumah dinas/rumah pribadi, rumah hibah/pinjaman
4
masyarakat/rumah yang disewa/balai desa/kelurahan atau
bangunan/kantor pada komunitas tertentu, Balai-balai Polmas yang
dibangun oleh dinas atau tempat/bangunan lainnya atas persetujuan
masyarakat pada wilayah desa/kelurahan/komunitas yang menjadi
tempat penugasannya dalam melaksanakan kegiatan Polmas.
Babinkamtibmas yang tinggal di wilayah tersebut di atas dapat
mengembangkan dan menerapkan bentuk-bentuk kegiatan Polmas
pada Desa/Kelurahan/Komunitas tertentu :
a) Binaan, yaitu apabila upaya pencegahan kejahatan dan
pemecahan masalah sosial yang dilakukan oleh
masyaraka/komunitas tertentu secara mandiri belum terbentuk,
maka wilayah tersebut menjadi prioritas kegiatan Polmas.
Kehadiran petugas Polmas harus selalu menetap di wilayah
tersebut.
b) Sentuhan, yaitu apabila upaya pencegahan kejahatan dan
pemecahan masalah sosial yang dilakukan oleh
masyarakat/komunitas secara mandiri telah terbentuk, maka
kegiatan Polmas dilakukan melalui kunjungan/sambang.
Kehadiran petugas Polmas pada daerah tersebut dilakukan
secara menetap disesuaikan dengan perkembangan situasi.
c) Pantauan, yaitu apabila upaya pencegahan dan penangkalan
kejahatan serta pemecahan masalah sosial yang dilakukan
oleh masyarakat/komunitas secara mandiri telah berjalan
dengan baik dan menjadi nilai-nilai yang dipatuhi oleh
masyarakat, maka kegiatan Polmas dilakukan melalui
kunjungan/sambang bersifat sewaktu-waktu dan tidak
menetap. Kehadiran petugas Polmas dalam rangka upaya
memelihara dan meningkatkan mekanisme penanggulangan
kejahatan yang telah ada di masyarakat tersebut.
3) Pola Pos Pol/Pol Pos; secara struktur berfungsi sebagai pelayanan
kepolisian terdepan dan dalam rangka Polmas dapat berfungsi
sebagai BKPM.
4) Pola Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM) yaitu
Babinkamtibmas atau anggota Polri karena penugasannya sebagai
pelaksana terdepan Polmas menjadi anggota dari BKPM, bertempat
5
tinggal menetap/tidak menetap pada balai tersebut yang dibangun
oleh Polri atau swadaya masyarakat/komunitas sebagai tempat
kegiatan forum kemitraan polisi dan masyarakat yang ada di wilayah
tersebut.
5) Pola Bimmas Lingkungan; yaitu setiap anggota Polri yang bertempat
tinggal di masyarakat/komunitas tertentu untuk melaksanakan
kegiatan Polmas.
6) Pola Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FKPM); yaitu kegiatan
yang dilakukan oleh anggota Polri/Babinkamtibmas dan masyarakat
dengan membudayakan institusi masyarakat/pranata sosial yang
telah ada dan dibentuk oleh masyarakat setempat, dalam rangka
pencegahan dan penangkalan kejahatan, maupun pemecahan
masalah sosial.
d. Pelaksanaan
Pelaksanaan Polmas melekat pada tampilan sikap dan perilaku
setiap anggota Polri yang dapat memberikan teladan. Pelaksana Polmas
berperan sebagai tokoh masyarakat, guru, sahabat, seorang yang bijak
dan pemimpin Polri yang mampu memberikan perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta praktek
penegakan hukum non diskriminatif yang mampu memancing rasa
kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum sesuai amanah rakyat
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1) Pola penerapan umum, merupakan kegiatan pokok Polmas yang
melekat pada setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas dan
fungsinya untuk memberikan pelayanan kepolisian sesuai standar
bidang tugasnya, di kantor, di lapangan maupun di luar kedinasan.
Kegiatan pokok tersebut :
a) Patroli diikuti dengan kegiatan kunjungan, sambang dan tatap
muka dengan warga masyarakat, serta dengan segera
mendatangi dan melakukan tindakan pertama di tempat
kejadian.
b) Ikut serta secara aktif dalam kegiatan masyarakat untuk
Harkamtibmas serta untuk menampung dan menindaklanjuti
keluhan dan aduan masyarakat yang berkaitan dengan
masalah-masalah kamtibmas serta pelayanan kepolisian.
6
c) Membina kemitraan dengan masyarakat untuk meningkatkan
kesadaran dan ketaatan warga terhadap hukum.
d) Membangun partisipasi aktif masyarakat dalam rangka
pemecahan masalah-masalah sosial di lingkungannya yang
berkaitan dengan masalah-masalah sosial sebelum ditangani
oleh instansi dan/atau pihak yang berwajib.
e) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
kepentingannya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi
kepolisian.
2) Pola penerapan Polmas, yaitu bentuk-bentuk kegiatan dalam rangka
percepatan dan pemantapan implementasi Polmas KOD yang
disesuaikan dan/atau dapat dikembangkan sesuai situasi
masyarakat setempat, dengan kegiatan antara lain :
a) Bimmas Lingkungan. Pertama, memperkenalkan diri dan
melakukan silaturrahmi dengan warga masyarakat setempat.
Kedua, mengenal secara individu warga masyarakat yang
bertempat tinggal di sekitarnya, minimal radius 200 meter
dan/atau disesuaikan dengan kondisi pemukiman warga
masyarakat serta menyerap segala informasi yang berkenaan
dengan kamtibmas. Ketiga, secara aktif ikut serta dalam
kegiatan masyarakat dalam rangka pencegahan kejahatan,
pemeliharaan kamtibmas maupun pemecahan masalah-
masalah sosial budaya lainnya, seperti : kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT), musibah bencana alam, wabah
penyakit dan lain-lain serta melaporkan pada Baninkamtibmas
atau satuan Polri terdekat. Keempat, membantu masyarakat
secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan
dengan pelayanan kepolisian, seperti : memberikan informasi
pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK),
STNK, SIM, laporan polisi, perijinan keramaian, dll.
b) Babinkamtibmas
(1) Memperkenalkan diri dan melakukan silaturrahmi dengan
masyarakat setempat.
(2) Membantu masyarakat dalam pemberian informasi
maupun bantuan pengurusan yang berkaitan dengan
7
pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang
membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan
penanganan laporan/pengaduan dan permintaan
bantuan/pertolongan, pengaduan atas tindakan anggota
Polri dan pelayanan surat-surat ijin/keterangan sesuai
ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dalm
organisasi Polri.
(3) Bekerja sama dan koordinasi dengan Kades, Lurah,
Badan Permusayawaratan Desa (BPD) dalam rangka
Harkamtibmas dan peningkatan kepatuhan hukum warga
masyarakat.
(4) Tatap muka dengan tokoh masyarakat adat, tokoh agama
dan komponen masyarakat lainnya dalam rangka
Harkamtibmas.
(5) Sambang dan kunjungan ke RT/RW, proyek-proyek
pembangunan, obyek wisata, tempat ibadah, kawasan
industri, sentra ekonomi dan lain-lain.
(6) Mendatangi dan membantu warga masyarakat yang
menjadi korban kejahatan dan terkena musibah.
(7) Memfasilitasi pertemuan dengan warga, untuk identifikasi
dan pemecahan masalah sosial secara bersama-sama.
(8) Menerima dan menindaklanjuti informasi,
laporan/pengaduan masyarakat terkait masalah
kamtibmas.
c) Pos Pol/ Pol Pos
(1) Tempat pelayanan kepolisian terbatas untuk membantu
masyarakat dalam pemberian informasi maupun
pengurusan yang berkaitan dengan pelayanan kepolisian
kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk
penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan dan
permintaan bantuan/pertolongan, pengaduan atas
tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat
ijin/keterangan sesuai ketentuan hukum dan peraturan
yang berlaku dalam organisasi Polri.
8
(2) Menjadikan Pospol/Polpos sebagai tempat pertemuan
bersama warga untuk menyampaikan pesan kamtibmas,
koordinasi dan pemecahan masalah di lingkungan
masyarakat/komunitas setempat.
(3) Bekerja sama dengan pemerintahan desa dan warga
masyarakat/komunitas, membuat dan mensosialisasikan
pamflet, leaflet, brosur atau spanduk tentang pesan-
pesan dan himbauan kamtibmas.
(4) Bersama masyarakat setempat menjaga ketertiban setiap
kegiatan pemerintahan maupun kegiatan masyarakat
tersebut sendiri.
(5) Merespon secara cepat setiap
keluhan/pengaduan/laporan masyarakat.
(6) Anggota Pospol/Polpos juga melaksanakan kegiatan
dengan pola Babinkamtibmas, baik karena pengawasan
maupun kegiatan-kegiatan lain di bidang operasional.
d) Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat
(1) Menyediakan pelayanan kepada masyarakat yang
memerlukan pertolongan, bantuan, konsultasi dan/atau
informasi.
(2) Melakukan patroli sambang, berdialog dengan
masyarakat, menyerap informasi, memberikan informasi
pesan dan himbauan Kamtibmas sesuai dengan
kerawanan lingkungan.
(3) Melakukan kunjungan ke pemukiman warga, kawasan
bisnis, sekolah dan instansi pemerintahan untuk
mengidentifikasi dan mendokumentasi data sosial yang
berkaitan dengan kamtibmas.
(4) Bekerja sama dengan warga, media massa, pemerintah
daerah setempat dan kelompok-kelompok masyarakat
dalam kegiatan pencegahan kejahatan, Harkamtibmas
maupun pemecahan-pemecahan masalah sosial.
e) Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)
(1) Mendorong dan meningkatkan berlakunya adat istiadat,
norma, nilai-nilai serta secara efektif mengikuti
9
pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh lembaga adat
dalam proses pemecahan masalah secara adat agar
proses dan keputusan yang ditetapkan tidak bertentangan
dengan hukum dan hak sasi manusia.
(2) Memfasilitasi pertemuan warga untuk mengidentifikasi
masalah, membahas dan mencari alternatifpenyelesaian
bersama.
(3) Mendorong warga masyarakat untuk lebih aktif
menyelenggarakan pertemuan dalam rangka musyawarah
dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat/komunitas
dalam rangka pencegahan dan penangkalan kejahatan.
(4) Secara rutin mengunjungi warga dalam rangka
pemutakhiran data dan informasi yang berkembang di
masyarakat yang berkaitan dengan masalah-masalah
kamtibmas dan masalah-masalah sosial budaya lainnya.
(5) Mendorong masyarakat untuk membangun dan
meningkatkan sistem keamanan swakarsa yang berbasis
komunitas masyarakat.
(6) Memberikan suri tauladan kepada masyarakat untuk
berperilaku tertib dan tidak menyimpang dari aturan
hukum, adat istiadat, norma dan nilai-nilai lokal yang
berlaku dalam komunitas setempat.
(7) Melibatkan tokoh masyarakat, adat, agama, pemuda,
perempuan, anak, manula, orang dengan kebutuhan
khusus (cacat) dan kelompok masyarakat lainnya dalam
proses identifikasi dan pemecahan masalah.
(8) Menampung keluhan/pengaduan masyarakat yang
berkaitan dengan masalah kejahatan/pelanggaran dan
masalah sosial lainnya untuk membahas, mencari jalan
keluarnya dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
e. Sosialisasi dan Koordinasi
1) Koordinasi, bekerja sama dengan dengan pemerintah
daerah/instansi-instansi pemerintah, tokoh-tokoh
masyarakat/komunitas/lembaga pendidikan/lembaga sosial
kemasyarakatan dalam rangka membuat kesepakatan (MoU) antara
10
elemen Polri dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan
Polmas.
2) Mensosialisasikan ke seluruh masyarakat tentang kegiatan-kegiatan
Polmas, termasuk di dalamnya yaitu percepatan dan implemantasi
Polmas.
3) Membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam
berpartisipasi terhadap kegiatan-kegiatan Polmas.
f. Dukungan Personel dan Materiil Logistik
1) Personel : yang disiapkan/ditunjuk
a) Personel Polri sebagai petugas Polmas didasari pada
ketentuan/petunjuk yang berlaku di internal Polri.
b) Penunjukan personel Polri sebagai petugas Polmas pada
wilayah/kawasan tertentu terlebih dahulu mendapat
rekomendasi dari pimpinan satuan kewilayahan Polri setempat.
2) Materiil dan Logistik menggunakan dukungan :
a) Material dan logistik, sarana alat komunikasi, fasilitas
perkantoran/perumahan yang menjadi milik KOD dan yang
bersumber dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
b) materiil/alat-alat khusus yang diperuntukkan khusus pada
personel pelaksana Polmas.
c) Pengadaan baru sesuai dengan anggaran KOD.
g. Dukungan Anggaran
1) Sumber dukungan anggaran :
a) Dari anggaran operasional masing-masing KOD.
b) Dari pemerintah daerah setempat.
c) Dari masyarakat yang bersifat tidak mengikat.
2) Sumber dukungan anggaran :
a) Mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dalam penggunaan anggaran Polmas.
b) Mensinkronkan dukungan anggaran kegiatan Polmas sesuai
daftar penggunaan anggaran KOD dengan anggaran yang
bersumber dari non Polri (dari Pemda atau masyarakat).
c) Prioritas dukungan anggaran pada kegiatan nyata Polmas.
h. Monitoring dan Evaluasi
1) Aspek Manajerial
11
a) Situasi internal dan situasi eksternal berkaitan dengan
dinamika kehidupan masyarakat setempat.
b) Penyusunan Rencana Kegiatan dan pelaksanaannya..
c) Penyusunan penggelaran kekuatan pelaksanaan Polmas.
d) Penyusunan alokasi dukungan anggaran dan material serta
logistik.
2) Aspek Pelaksanaan :
a) Perilaku personel pelaksanaan kegiatan Polmas.
b) Dukungan dan kesiapan masyarakat terhadap kegiatan
Polmas.
c) Permasalahan yang menonjol berkaitan dengan situasi
kamtibmas dan masalah sosial yang menonjol dan memerlukan
penanganan segera termasuk perilaku personel pelaksanan
Polmas.
d) Menerima masukan berkaitan dengan kendala atau masalah
yang menjadi hambatan bagi unsur pelaksana Polmas dan
memerlukan penanganan segera.
3) Sistem pelaporan pelaksanaan memedomani petunjuk yang ada
dan dapat dikembangkan sesuai dengan sistem pelaporan dan
komunikasi yang ada di KOD.
a) Tingkat Polsek : Laporan dihimpun oleh Perwira / Bintara tata
urusan dalam (bagian administrasi) selanjutnya dilaporkan
kepada Kapolsek.
b) Tingkat KOD : (1) Laporan pelaksanaan kegiatan Polmas
setiap bulan dievaluasi dan dilaporkan kepada pimpinan KOD
dengan disertai pemberitahuan (tembusan) kepada
Bupati/Walikota setempat; (2) Laporan kegiatan Polmas KOD
ke Polda dilaksanakan minimal tiga bulan sekali, disertai
evaluasi dan rencana tindak lanjut tiga bulan yang akan
datang.
4) Evaluasi percepatan dan pemantapan implementasi Polmas.
Evaluasi percepatan dan pemantapan implementasi Polmas
dilakukan dalam rangka untuk mengukur tingkat keberhasilan
kegiatan nyata maupun tanggapan masyarakat terhadap
pelaksanaan Polmas, dengan kegiatan yaitu :
12
a) Analisa dan evaluasi dilaksanakan pada setiap 6 (enam) bulan
sekali berdasarkan laporan hasil kegiatan dan persepsi
berdasarkan laporan hasil kegiatan dan persepsi masyarakat,
diikuti oleh unsur pimpinan KOD, perwakilan Polda serta
perwakilan pemerintah daerah setempat.
b) Pelaksanaan gelar operasional dalam rangka memecahkan
permasalahan-permasalahan tertentu yang memerlukan
penanaganan melalui kegiatan Polmas.
c) Melakukan penelitian dan pengembangan sekurang-kurangnya
satu tahun sekali untuk meningkatkan efektifitas Polmas untuk
menyesuaikan perkembangan tantangan yang dihadapi.
2. Penguatan Kapasitas Pelayanan Kepada Masyarakat
Esensi dari pelaksanaan kegiatan Polmas sebenarnya yaitu
mendekatkan pelayanan Polri kepada masyarakat. Dengan kehadiran petugas
Polmas sepanjang waktu secara langsung di tengah masyarakat, misalnya
pada komunitas industri, komunitas pekerja, komunitas adat, instansi
pemerintah daerah maupun warga masyarakat pada umumnya, akan semakin
mendorong terjalin hubungan dan komunikasi yang baik antara petugas
Polmas dan masyarakat setempat sehingga melalui kedekatan antara petugas
Polmas dengan masyarakat tersebut akan dapat memacu partisipasi
masyarakat dalam hal pencegaham kejahatan, pemeliharaan kamtibmas serta
penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial.
3. Hasil Pelaksanaan Polmas
Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Polmas yang dilakukan dengan
dukungan aspek manajerial yang tepat akan dapat mendorong keberhasilan
implementasi Polmas. Keberhasilan itu dapat diketahui dengan indikator-
indikator tertentu, khususnya perubahan budaya pelayanan Polri, yang selama
ini bercorak militeristik yang dikarenakan pengaruh dari masa lalu sewaktu
Polri masih bergabung dengan TNI dalam wadah ABRI menuju budaya
pelayanan Polri yang baru dengan paradigma civillian police. Perubahan
positif atas budaya pelayanan Polri melalui implementasi Polmas tersebut
akan merubah juga pola upaya Polri dalam menanggulangi kejahatan maupun
permasalahan lainnya dari upaya-upaya yang cenderung represif semakin
berkurang dan lebih menekankan pada penggunaan soft power melalui
implementasi upaya-upaya preventif maupun pre-emtif. Perubahan pola upaya
13
penanggulangan kejahatan memberikan keuntungan dan efektivitas kegiatan
kepolisian secara umum dan Polmas pada khususnya, yaitu :
a. Keuntungan
1) Polri mudah mendapatkan berbagai informasi dalam masyarakat.
2) Polri memperoleh kepercayaan dari masyarakat
3) Terjadi kerja sama antara Polri dan masyarakat dalam menciptakan
Kamtibmas.
4) Masyarakat secara sukarela memberikan bantuan moril maupun
materiil dalam pelaksanaan tugas polisi.
a. Efektivitas
1) Pelaksanaan identifikasi dan pembuatan skala prioritas penanganan
masalah-masalah yang sering terjadi di masyarakat dapaqt
dilaksanakan dengan baik.
2) Pengembangan dan pemberian tanggapan yang inovatif dan efektif
terhadap masalah-masalah tersebut, baik oleh petugas Polmas
maupun pihak-pihak lain yang terkait..
3) Pengalokasian sumberdaya secara tepat.
4) Evaluasi dan modifikasi respon, sesuai keperluan, untuk mencapai
hasil-hasil yang diinginkan.
III. DISKUSI
1. Diskusi I
a. Pertanyaan
Mahasiswa AGUNG NUGROHO
Sebagai seorang Kepala Satuan Wilayah (Kapolres/Kapolsek dll) dengan
rasio polisi dan masyarakat yang belum ideal, apa strategi untuk
menjalankan program Polmas agar terjadi kedekatan antara polisi
dengan masyarakat selama 1 x 24 jam ?
b. Jawaban
Mahasiswa HANDIK ZUSEN
Agar tercapai kondisi dimana polisi, khususnya petugas Polmas dekat
dengan masyarakat selama 1 x 24 jam, walaupun rasio polisi dan
masyarakat belum ideal, maka dapat ditempuh upaya dengan melakukan
pemetaan wilayah berdasarkan karakteristik kerawanan daerah
(Kakerda) tersebut, agar kehadiran petugas Polmas dapat diprioritaskan
14
pada daerah-daerah tertentu yang tingkat kerawanannya lebih tinggi
daripada daerah-daerah lainnya yang dinilai stabil tingkat keamanannya.
Strategi yang dapat ditempuh, antara lain adalah sebagaimana yang
ditentukan oleh Tim Perumus Polmas Mabes Polri, yang membagi
kategori daerah operasional Polmas ke dalam 3 (tiga) kategori, sebagai
berikut :
d) Daerah Binaan, yaitu apabila upaya pencegahan kejahatan dan
pemecahan masalah sosial yang dilakukan oleh
masyaraka/komunitas tertentu secara mandiri belum terbentuk, maka
wilayah tersebut menjadi prioritas kegiatan Polmas. Kehadiran
petugas Polmas harus selalu menetap di wilayah tersebut.
e) Daerah Sentuhan, yaitu apabila upaya pencegahan kejahatan dan
pemecahan masalah sosial yang dilakukan oleh
masyarakat/komunitas secara mandiri telah terbentuk, maka kegiatan
Polmas dilakukan melalui kunjungan/sambang. Kehadiran petugas
Polmas pada daerah tersebut dilakukan secara menetap disesuaikan
dengan perkembangan situasi.
f) Daerah Pantauan, yaitu apabila upaya pencegahan dan penangkalan
kejahatan serta pemecahan masalah sosial yang dilakukan oleh
masyarakat/komunitas secara mandiri telah berjalan dengan baik dan
menjadi nilai-nilai yang dipatuhi oleh masyarakat, maka kegiatan
Polmas dilakukan melalui kunjungan/sambang bersifat sewaktu-waktu
dan tidak menetap. Kehadiran petugas Polmas dalam rangka upaya
memelihara dan meningkatkan mekanisme penanggulangan
kejahatan yang telah ada di masyarakat tersebut.
c. Tanggapan
Mahasiswa Ronaldo MTPPS
Sebenarnya Polmas merupakan strategi yang digunakan oleh berbagai
organisasi kepolisian di dunia saat ini untuk mengatasi adanya
keterbatasan jumlah personil polisi, sehingga dengan strategi Polmas
tersebut tidak dibutuhkan jumlah personil yang besar tetapi cukup dengan
personil yang tersedia namun memiliki kemampuan yang handal tentang
pelaksanaan tugas-tugas Polmas maupun tugas-tugas kepolisian lainnya
secara umum.
15
2. Diskusi II
a. Pertanyaan
Mahasiswa ANDI CHANDRA
Bagaimana menanggulangi kekurangan/keterbatasan dukungan logistik
dalam rangka pelaksanaan kegiatan Polmas oleh petugas Polmas ?
b. Jawaban
Mahasiswa HANDIK ZUSEN
Realita dalam organisasi Polri saat ini memang belum memungkinkan
terlaksananya dukungan logistik secara maksimal bagi petugas Polmas
dalam rangka pelaksanaan kegiatan Polmas sehingga perlu ditempuh
upaya-upaya alternatif, antara lain dengan melibatkan partisipasi
masyarakat. Misalnya, dengan melalui mekanisme hibah, yaitu
masyarakat memberikan sumbangsih berupa dukungan logistik bagi
satuan kewilayahan Polri setempat dalam rangka mendukung kegiatan
Polmas. Mekanisme hibah ini dilakukan agar dalam tidak terjadi
penyimpangan hukum karena mekanisme tersebut sah sacara hukum.
3. Diskusi III
a. Pertanyaan
Mahasiswa YULIAN PERDANA
Bagaimana hubungan tata cara kerja (HTCK) yang berlaku bagi petugas
Polmas beserta parameter keberhasilan pelaksanaan tugasnya ?
b. Jawaban
Mahasiswa HANDIK ZUSEN
Sampai dengan saat ini belum terdapat HTCK maupun parameter
keberhasilan yang jelas dan seragam dalam rangka pelaksanaan
kegiatan Polmas di dalam organisasi Polri. HTCK kegiatan Polmas
masih rancu dengan HTCK dalam fungsi Binamitra, termasuk parameter
keberhasilannya pun tidak menjangkau sampai dengan tataran kuantitatif.
Hal-hal tersebut menyebabkan pelaksanaan kegiatan Polmas menjadi
tidak maksimal. Oleh karena itu, diharapkan, melalui kegiatan-kegiatan
akademis, antara lain seperti kelas Zemi Polmas ini diaharapkan dapat
membuahkan konsep-konsep baru dan riil tentang hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan kegiatan Polmas, termasuk di dalamnya terkait
dengan HTCK dan parameter keberhasilan kegiatan Polmas.
16
4. Diskusi IV
a. Pertanyaan
Mahasiswa RICKO A. A. TARUNA
Bagaimana kategori kasus yang dapat diselesaikan oleh petugas Polmas
secara langsung di lapangan ?
b. Jawaban
Mahasiswa HANDIK ZUSEN
Di dalam organisasi Polri, hingga saat ini belum terdapat petunjuk
pelaksanaan khusus untuk hal tersebut. Yang terjadi di Indonesia,
kegiatan Polmas dilakukan dengan tidak adanya kesamaan persepsi di
antara berbagai kesatuan kewilayahan Polri di seluruh Indonesia, mulai
Polda sampai Polsek. Sehingga banyak terjadi kesalahan persepsi juga
di dalam masyarakat, bahwa perkara-perkara yang merupakan tindak
pidana (kejahatan) dapat diselesaikan oleh petugas Polmas, padahal
sebenarnya tidak demikian. Yang ada saat ini, hanya ketentuan-
ketentuan general terkait penangnan suatu perkara, misalnya terhadap
perkara-perkara pidana tetap harus diteruskan penangannnya oleh
petugas Polmas kepada petugas Polri yang berwenang di bidang
penegakan hukum, yaitu petugas pada fungsi Reskrim-jika terkait dengan
berbagai tindak pidana umum maupun khusus; fungsi Lantas-jika terkait
dengan kecelakaan lalu lintas; dan/atau fungsi Samapta-jika terkait
dengan tindak pidana ringan. Oleh karena itu, seharusnya Mabes Polri
merumuskan lebih detail tentang kewenangan-kewenangan administratif
kepolisian bagi petugas Polmas, seperti misalnya di organisasi kepolisian
Jepang, seorang pertugas Polmas memiliki wewenang multi fungsi, yaitu
dapat melakukan berbagai kewenangan kepolisian, baik yang termasuk
dalam ruang lingkup wewenang fungsi Reskrim, fungsi Lantas, fungsi
Samapta, dll.
3. Diskusi V
Pembulatan dari Bapak SUZUKI Motoyuki
Di dalam organisasi kepolisian Jepang, sekitar 60% dari jumlah personil polisi
adalah anggota Polmas sedangkan di Indonesia, petugas Polmas masih
terbatas jumlahnya, sehingga kemungkinan dapat diatasi dengan
mengoptimalkan fungsi dari anggota Polri yang bertugas pada fungsi Samapta
dan/atau petugas SPK. Para petugas tersebut dapat melaksanakan patroli
17
rutin sambil menjalankan kegiatan-kegiatan Polmas, antara lain dengan
memberikan bantuan/pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan
kehadiran petugas Polri untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi.
IV. KESIMPULAN
Agar kegiatan Polmas dapat terlaksana secara maksimal, maka diperlukan
suatu langkah-langkah manajerial tertentu dengan pendekatan fungsi manajemen,
yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang baik.
Dengan langkah-langkah manajerial tersebut, kegiatan Polmas akan dapat
terlaksana secara transparan dan akuntabel sehingga legitimasinya pun dapat
dipertanggungjawabkan di hadapan publik.
Dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, maka melalui
kegiatan Polmas tesebut akan didapatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri
dikarenakan masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan Polri melalui
kegiatan-kegiatan Polmas sehingga partisipasi masyarakat pun akan dapat timbul
dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan di lingkungannya masing-
masing, termasuk dalam hal pencegahan kriminalitas bahkan turut serta dalam
penanggulangan kriminalitas.
18
Top Related