1 | L A P O R A N P P I D B P K P D P R O V . K A L B A R T A H U N 2 0 1 9
LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
PROVIINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019
A. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI
Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi
publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi
sebagai salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28
F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki dan meyampaikan informasi dengan menggunakan segala
jenis saluran yang tersedia, keberadaan UU No 14 tahun 2008 sangat penting sebagai
landasan hukum yang berkaitan dengan (1). Hak setiap orang untuk memperoleh
informasi publik (2). Kewajiban Badan publik dalam menyediakan dan melayani
permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/profosional
dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008
adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan
Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan
Undang - Undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP)
pada pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang
penyimpanan, pendekomnetasiaan, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di
Badan publik, selanjutnya Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Peraturan
Nomor 35 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan
dokumentasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 421/HUMPRO/2011
tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada
satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
sebagaimana diubah dalam surat keputusan Gubernur Nomor 109/HUMPRO/2013
tentang perubahan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimnatan
Barat direvisi kembali menjadi Keputusan Gubernur Nomor 667/HUMAS/Tahun
2 | L A P O R A N P P I D B P K P D P R O V . K A L B A R T A H U N 2 0 1 9
2015 tanggal 31 Juli 2015 dan terakhir kembali direvisi berdasarkan SK Gubernur
Kalimantan Barat Nomor 163/HUMPRO/2017 tentang penunjukan Pejabat
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimanatan Barat.
Diharapkan dengan adanya organisasi pengelola informasi dan dokumentasi dapat
membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses
masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun
2008 dapat lebih mudah, demikian juga badan publik termotivasi untuk bertanggung
jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat
mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya
strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya
kepemerintahan yang baik (good governance).
B. SARANA DAN PRA SARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri
atas :
1. Ruangan Desk Informasi Publik
Ruang pelayanan informasi publik yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat berada pada bagian depan
dan samping gedung kantor BPKPD Prov.Kalbar pada bagian samping lantai dasar
tersedia ruang pelayanan dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut :
- 1 meja layanan informasi dan 4 kursi petugas
- Seperangkat komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet
- Seperangkat alat tulis
- 1 Unit telepon
- 1 Unit dispenser air minum dan air mineral
- 1 Unit plasma
- Kamera pengawas CCTV
2. Penyediaan Akses Informasi Publik
Guna memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik
yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pemohon informasi
dapat melakukan permohonan dengan cara-cara sebagai berikut
3 | L A P O R A N P P I D B P K P D P R O V . K A L B A R T A H U N 2 0 1 9
- Pemohon informasi publik meyampaikan secara langsung maupun melalui
surat atau surat elektronik perihal permohonan data dan informasi yang
dibutuhkan, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan
- Permohonan informasi publik dapat dilakukan dalam jaringan
internet/online dengan menggunakan kaidah tata naskah dinas elektronik
- Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) BPKPD Prov.Kalbar
melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang diajukan oleh pemohon
informasi publik
- PPID melakukan pengecekan terhadap ketersediaan data dan informasi publik
yang diminta
- PPID mengajukan Nota Dinas kepada Kepala BPKPD Prov.Kalbar perihal
penyediaan data dan informasi kepada publik
- Setelah mendapat persetujuan resmi dari kepala BPKPD Prov.Kalbar, PPID
menyiapkan data dan informasi yang diminta dan menghubungi pihak
pemohon informasi perihal penyerahan data dan informasi
- Pemohon informasi menandatangani berita acara penerimaan data dan
informasi yang diminta
- PPID dapat menolak secara tertulis permintaan data dan informasi jika :
o Permohonan informasi tidak memenuhi persyratan yang telah ditentukan
o Data dan informasi tidak tersedia
o Data dan informasi yang diminta termasuk dalam klasifikasi informasi
yang dikecualikan
3. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib Diumumkan
Penyediaan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan dengan menyediakannya
melalui website http://bpkpd.kalbarprov.go.id sesuai yang diamanatkan dalam
peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010. Selain dapat mengakses
melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui E-mail
C. SUMBER DAYA MANUSIA
Pelayanan informasi publik di PPID Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Barat melibatkan seluruh Sumber Daya Manusia yang
ada dilingkungan BPKPD Prov.Kalbar
4 | L A P O R A N P P I D B P K P D P R O V . K A L B A R T A H U N 2 0 1 9
D. PENGHARGAAN
Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat terhadap
Implementasi UU No. 14 Tahun 2008. Dengan kriteria penilaian dilakukan terhadap
muatan atau content dari website pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) dan visiting ke desk layanan informasi serta berdasarkan jawaban kuesioner.
Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai dari Komisi Informasi Pusat. Dari hasil penilaian
tersebut PPID Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Barat untuk tahun 2019 sebagai Badan Publik Informatif kategori
perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
E. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Jam Pelayanan Informasi Publik
PPID BPKPD Prov.Kalbar memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja pada
pukul 07.30 – 16.00 Wib (Senin s/d Jumat) permohonan informasi dapat dilakukan
secara langsung di kantor BPKPD Prov.Kalbar
Pelayanan Informasi Publik
Pada tahun 2019 PPID BPKPD Prov.Kalbar melaksanakan kerja sama dengan PPKK
(Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama) Fisipol Universitas Gadjah Mada
Jogyakarta adapun maksud dan tujuan dari kerjasama ini adalah tersusunnya
Dokumen Standar Pelayanan Publik di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Barat sedangkan tujuan dari pekerjaan ini adalah
dengan adanya dokumen standar pelayanan publik tersebut dapat meningkatkan
pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat menjadi lebih baik dan prima.
Adapun pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, antara lain :
1. Pelayanan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak daerah
Kalimantan Barat
2. Pelayanan penetapan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) di Kalimantan Barat
3. Pelayanan restitusi (pegembalian) kelebihan pembayaran pajak daerah
Kalimnatan Barat
4. Pelayanan fasilitasi penetapan wajib pungut pajak bahan bakar kendaraan
bermotor di Kalimantan Barat
5. Pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui samsat induk, samsat
keliling, dan drive thrue
6. Pelayanan pembayaran pajak air permukaan
5 | L A P O R A N P P I D B P K P D P R O V . K A L B A R T A H U N 2 0 1 9
7. Pelayanan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D)
8. Pelayanan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan
dan belanja daerah atau perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala
daerah tentang penjabaran perubahan APBD Kabupaten/Kota di Provinsi
Kalimantan Barat
9. Pelayanan pengajuan, pencairan dan pertanggung jawaban dana hibah
10. Pelayanan, pencairan dan pertanggungjawaban dana bantuan sosial
11. Pelayanan penyediaan data informasi keuangan dan pendapatan
12. Penyediaan data dan informasi keuangan dan asset
13. Asistensi dan verifikasi penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) atau RKA
perubahan
14. Semua jenis pelayanan yang berkaitan dengan tupoksi dari BPKPD Prov.Kalbar
Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh PPID BPKPD Prov.Kalbar
pada Tahun 2019 :
a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara langsung sebanyak
1.061
b. Jumlah permohonan informasi yang dipenuhi sebanyak 1.061
c. Tidak ada permohonan yang ditolak di tahun 2019
Para tamu yang datang berkunjung ke Badan Pengelolaan Keungan dan Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya terdiri dari unsur :
a. Anggota dewan Provinsi Kab/Kota Se Kalimantan Barat
b. ASN Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
c. Para tamu dari luar Kalbar
d. Mahasiswa
e. LSM
f. Masyarakat umum
Dari ke lima unsur tamu diatas yang paling mendominasi kehadirannya adalah
masyarakat umum.
6 | L A P O R A N P P I D B P K P D P R O V . K A L B A R T A H U N 2 0 1 9
Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik
PPID BPKPD Prov. Kalbar Tahun 2019
No Bulan Permohonan
Informasi Publik Dipenuhi Ditolak
Alasan Penolakan
Media
Elektronik Langsung
1 Januari - 183 183 - - 2 Februari - 189 189 - - 3 Maret - 71 71 - - 4 April - 44 44 - - 5 Mei - 23 23 - - 6 Juni - 87 87 - - 7 Juli - 68 68 - - 8 Agustus - 86 86 - - 9 September - 65 65 - -
10 Oktober - 88 88 - - 11 November - 90 90 - - 12 Desember - 67 67 - -
Jumlah 1.061 1.061 Sumber : Buku Tamu BPKPD Prov.Kalbar Tahun 2019
F. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
Sepanjang tahun 2019 tidak terjadi sengketa informasi publik, semua permintaan
kami penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang No.14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.
G. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Anggaran pelanyan informasi pada Tahun 2019 merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Rencana Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi kegiatan Standar Pelayanan Publik,
Pengelolaan Website BPKPD Prov.Kalbar dan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi.
H. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Permintaan informasi publik yang masuk melalui PPID BPKPD Prov.Kalbar terutama
untuk jenis informasi atas dasar permintaan yang sangat beragam dan tidak bisa
diprediksi, kami masih sangat tergantung dari penghasil informasi, sedangkan untuk
informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan
setiap saat telah kami sajikan secara lengkap di website bpkpd.kalbarprov.go.id
7 | L A P O R A N P P I D B P K P D P R O V . K A L B A R T A H U N 2 0 1 9
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi
Publik
I. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja penghasil informasi agar dapat
mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi
publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang
sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.
Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam
mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Pontianak, Januari 2020 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kalimantan Barat
MOHAMMAD BARI, S.Sos., M.Si Pembina
NIP. 19731201 199803 1 007
8 | L A P O R A N P P I D B P K P D P R O V . K A L B A R T A H U N 2 0 1 9
DOKUMENTASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID BPKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Desk Pelayanan Informasi Publik BPKPD Prov.Kalbar
Ruang Tunggu Pelayanan Publik Pada BPKPD Prov.Kalbar
9 | L A P O R A N P P I D B P K P D P R O V . K A L B A R T A H U N 2 0 1 9
WEBSITE PELAYANAN ONLINE PADA PPID BPKPD PROV. KALBAR
10 | L A P O R A N P P I D B P K P D P R O V . K A L B A R T A H U N 2 0 1 9
WEBSITE PELAYANAN ONLINE PADA PPID BPKPD PROV. KALBAR
11 | L A P O R A N P P I D B P K P D P R O V . K A L B A R T A H U N 2 0 1 9
12 | L A P O R A N P P I D B P K P D P R O V . K A L B A R T A H U N 2 0 1 9
13 | L A P O R A N P P I D B P K P D P R O V . K A L B A R T A H U N 2 0 1 9
PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Top Related