8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
1/144
REPUBLIK INDONESIA
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
2/144
LAPORAN PENCAPAIAN
TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM
DI INDONESIA
2011
©2012 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
ISBN 978-979-3764-79-5
Diterbitkan oleh:Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Tim Penyusun:Penanggung Jawab : Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, SE, MA
Ketua Tim Pengarah : Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA
Sekretaris : Dra. Nina Sardjunani, MA
Anggota : Ir. Rudy Soeprihadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D; Dr. Ir. Subandi, MSc;
Dr. Sanjoyo, M.Ec; Dr. Hadiat, MA; Ir. Wahyuningsih Darajati, MSc;
Dra. Tuti Riyati, MA; Dra. Rahma Iryanti, MT; Dadang Rizki Ratman, SH, MPA;
Prof. Dr. Fasli Jalal, Ph.D.; Dr. Arum Atmawikarta, MPH; Dedi Darmadji, SE, MSc;Mukhlis Hanif Nurdin, SKM; Aisyah Putri Mayangsari, SKM
Mitra Pendukung : United Nations Development Programme (UNDP)
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
3/144
LAPORAN PENCAPAIAN
TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM
DI INDONESIA
2011
Diterbitkan Oleh:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
4/144
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011
| ii
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
5/144
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011
| iii
Kata Pengantar
Keikutsertaan Indonesia dalam menyepakati Deklarasi Milenium bersama dengan 189 negara lain
pada tahun 2000 bukan semata-mata untuk memenuhi tujuan dan sasaran Millenium Development
Goals (MDGs), namun keikutsertaan itu ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tujuan dan sasaran
MDGs sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Indonesia. Konsisten dengan itu,
Pemerintah Indonesia telah mengarusutamakan MDGs dalam pembangunan sejak tahap
perencanaan sampai pelaksanaannya sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 dan 2010-2014
serta Rencana Kerja Tahunan berikut dokumen penganggarannya. Berdasarkan strategi pro-growth,
pro-job, pro-poor, dan pro-environment alokasi dana dalam anggaran pusat dan daerah untuk
mendukung pencapaian berbagai sasaran MDGs terus meningkat setiap tahunnya. Kemitraan
produktif dengan masyarakat madani dan sektor swasta berkontribusi terhadap percepatan
pencapaian MDGs.
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011 ini merupakan laporan ke
tujuh yang bersifat nasional sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2004. Penerbitan laporan ini
bertujuan untuk melaporkan berbagai keberhasilan yang telah kita capai sebagai perwujudan dari
komitmen dan kerja keras Pemerintah dan segenap komponen masyarakat untuk menuju Indonesia
yang lebih sejahtera. Disamping itu, laporan ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen Indonesia
sebagai bagian dari Masyarakat bangsa-bangsa dalam mewujudkan cita-cita Deklarasi Milenium
Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2000. Laporan ini secara ringkas menguraikan keadaan dan
kecenderungan serta upaya penting untuk percepatan pencapaian MDGs sampai dengan posisi
tahun 2011, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun kegiatan yang diperlukan
agar sasaran MDGs tahun 2015 dapat dicapai.
Laporan ini disusun oleh Tim yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis/Kelompok Kerja yang
bertanggungjawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS.
Kepada seluruh anggota Tim Penyusun disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-
tingginya atas kerja keras dan kontribusinya sehingga Laporan Pencapaian MDGs ini tersusun dengan
baik.
Penghargaan dan ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada:
Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA, Wakil Menteri Negara PPN/Wakil Kepala Bappenas dan Dra.
Nina Sardjunani, MA, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Bappenas yang telah
mengkoordinasikan penyusunan dan sekaligus melakukan quality assurance atas substansi
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia 2011.
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan
Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan
Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan,
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Luar Negeri, Bank Indonesia, Komisi
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
6/144
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011
| iv
Pemilihan Umum, dan Badan Pusat Statistik yang telah memberikan kontribusi dalam penyediaan
data, informasi, dan penyiapan naskah.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada mitra pembangunan dari United Nations
Development Programme (UNDP) yang telah membantu penyusunan Laporan Pencapaian MDGs
ini, serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
Semoga laporan ini menjadi kontribusi berharga bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita
pembangunan manusia yang lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera di masa yang akan
datang.
Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, SE, MAMenteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
7/144
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011
| v
Daftar Isi
Kata Pengantar iiiDaftar Isi v
Daftar Gambar vi
Daftar Tabel vii
Daftar Kotak Viii
Daftar Foto Viii
Daftar Singkatan ix
Pendahuluan 1
Ringkasan Status Pencapaian MDGs di Indonesia 5
Tinjauan Status Pencapaian MDGs di Indonesia 9
TUJUAN 1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN 15Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat
pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per hari dalam kurun waktu
1990-2015
17
Target 1B: Menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan
yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda
24
Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita
kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015
27
TUJUAN 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA 29
Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak, laki-laki maupun perempuan
dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar
31
TUJUAN 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 37
Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan
lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih
dari tahun 2015
39
TUJUAN 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK 45
Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua-pertiga dalam
kurun waktu 1990-2015
47
TUJUAN 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU 53Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga-perempat dalam kurun
waktu 1990 - 2015
55
Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 55
TUJUAN 6: MEMERANGI HIV DAN AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA 67
Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru
HIV dan AIDS hingga tahun 2015
69
Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan AIDS bagi semua
yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010
69
Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru
Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015
74
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
8/144
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011
| vi
TUJUAN 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP 83
Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan
dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan
sumberdaya lingkungan yang hilang
85
Target 7C: Menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses
terhadap sumber air minum layak dan fasilitasi sanitasi dasar layakpada 2015
93
Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk
miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020
102
TUJUAN 8: MEMBANGUN KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN 107
Target 8A: Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka,
berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif
109
Target 8D: Menangani utang negara berkembang melalui upaya nasional maupun
internasional untuk dapat mengelola utang dalam jangka panjang
114
Target 8F: Bekerjasama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru,
terutama teknologi informasi dan komunikasi
117
Daftar Gambar
Gambar 1.1. Persentase Penduduk Yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional Tahun
2011
17
Gambar 1.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2000-2011 17
Gambar 1.3. Proporsi Penduduk Miskin di Perdesaan dan Perkotaan, Menurut Provinsi
Tahun 2011
18
Gambar 1.4. Pencapaian Target Penyaluran KUR (Rp Miliar) 20
Gambar 1.5.
Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja Tahun 2011 24
Gambar 1.6. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Tahun
2011
25
Gambar 1.7. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga
Terhadap Total Kesempatan Kerja
26
Gambar 1.8. Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita 27
Gambar 1.9. Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori < 1.400 Kkal dan < 2.000 Kkal 28
Gambar 2.1.
Perkembangan APM dan APK Jenjang SD/MI dan SMP/MTs tahun 1992-2011 32
Gambar 2.2.
Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar, Tahun 2011 33
Gambar 2.3.
Gambar 2.4.
Perkembangan Proporsi Melek Huruf Perempuan dan Laki-Laki Umur
15-24 Tahun, 2000-2011
Angka Melek Huruf Penduduk Berusia 15-24 Tahun Menurut Provinsi, 2011
33
34
Gambar 3.1.
IPG/Rasio APM Perempuan Terhadap Laki-Laki, 2000-2011 40
Gambar 3.2.
Keragaman Tingkat Keaksaraan Laki-Laki dan Perempuan, 2011 40
Gambar 3.3. Keragaman Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor
Nonpertanian Antarprovinsi, 2011
41
Gambar 4.1. Penurunan Angka Kematian Balita, Bayi, dan Neonatal, 1991-2007 47
Gambar 4.2.
Keragaman Pemberian Imunisasi Dasar Bagi Anak Usia 12-23 bulan, 2010 48
Gambar 4.3.
Persentase anak usia 1 tahun yang pernah mendapatkan imunisasi campak,
2011
49
Gambar 5.1.
Angka Kematian Ibu dari Tahun 1991-2007 dan Target MDG tahun 2015 56
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
9/144
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011
| vii
Gambar 5.2. Kemajuan dalam penolong kelahiran oleh tenaga medis, 1995-2011 56
Gambar 5.3. Penolong Kelahiran di Perdesaan dan Perkotaan, 2011 57
Gambar 5.4. Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih dan Bukan-Tenaga
Kesehatan, 2011
58
Gambar 5.5.
Pemakaian Kontrasepsi pada Perempuan Menikah Usia 15-49 tahun,
1991-2007
58
Gambar 5.6. Disparitas Angka Pemakaian dan Cara Kontrasepsi Antarprovinsi, 2011 59
Gambar 5.7. Keragaman Layanan Antenatal K1 dan K4 Antarprovinsi, 2010 60
Gambar 5.8. Data Cakupan K1, K4, dan Pn tahun 2009, 2010, 2011 Puskesmas Jembatan
Kembar
64
Gambar 6.1. Jumlah Kumulatif Kasus HIV, Desember 2011 70
Gambar 6.2. Jumlah Kumulatif Kasus AIDS, Desember 2011 70
Gambar 6.3. AIDS Case Rate Provinsi dan Nasional sampai dengan 2011 71
Gambar 6.4 Keragaman Angka Kejadian Malaria, 2011 74
Gambar 6.5.
Kemajuan Penemuan Kasus dan Pengobatan 1996-2011 78
Gambar 6.6. Keragaman Angka Penemuan Kasus Baru Tuberkulosis, Keberhasilan
Pengobatan dan Kesembuhan, 2011.
78
Gambar 7.1.
Persentase Tutupan Hutan dari Luas Daratan 86
Gambar 7.2. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Sumber Air Minum dan
Fasilitasi Sanitasi Dasar Layak
93
Gambar 7.3. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum
Layak, Perkotaan, Perdesaan, serta perkotaan dan Perdesaan, 2011
95
Gambar 7.4.
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sanitasi Layak,
Perkotaan, Perdesaan, serta Perkotaan Dan Perdesaan, 2011
95
Gambar 7.5. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan, 1993-2011 102
Gambar 7.6. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Per Provinsi, 2011 106Gambar 7.7. Target Rencana Dan Alokasi PLP2K-BK Tahun 2010-2014 104
Gambar 8.1.
Perkembangan Tingkat Keterbukaan Ekonomi, Ekspor dan Impor, serta GDPHarga Berlaku, 1990-2011 110
Gambar 8.2. Model Kerjasama Apex-BPR 113
Gambar 8.3. Perkembangan Total Utang, Rasio Total Utang Terhadap PDB (Debt to GDP
Ratio), dan Rasio Pembayaran Pokok Utang dan Bunga Utang Luar Negeri
Terhadap Penerimaan Hasil Ekspor (DSR)
115
Daftar Tabel
Tabel 1.1. Lokasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 21
Tabel 1.2. Perkembangan Program Raskin 2004-2011 22
Tabel 7.1. Ringkasan Emisi GRK Nasional Tahun 2000 (dalam Gg CO2e) 87
Tabel 7.2. Ringkasan Emisi GRK Tahun 2000-2005 untuk Semua Sektor (dalam
Gg CO2e)
87
Tabel 7.3. Kawasan Konservasi Perairan Tahun 2011 89
Tabel 7.4. Capaian Pelaksanaan Program Penanganan Kawasan Permukiman
Kumuh
104
Tabel 7.5. Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Permukiman 105
Tabel 8.1. Beberapa Indikator Terpilih Kondisi Bank Umum di Indonesia,
2010-2011
110
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
10/144
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011
| viii
Daftar KotakKotak 1.1. Program Keluarga Harapan (PKH) 21
Kotak 1.2. Program Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) 22
Kotak 1.3. Pelaksanaan Program Raskin oleh Pemerintah Kab. Boalemo, Provinsi
Gorontalo
23
Kotak 2.1. SIPBM, Pendataan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Polewali
Mandar
36
Kotak 3.1.
Upaya percepatan Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) di
Indonesia
42
Kotak 4.1. Pelaksanaan MTBS di Puskesmas Sei Malang, Kab. Hulu Sungai Utara,
Provinsi Kalimantan Selatan
51
Kotak 5.1. Kelas Ibu Hamil Puskesmas Jembatan Kembar, Lombok Barat, NTB 64
Kotak 5.2. Rumah Tunggu Kelahiran ‘Mitra Sehat’ Desa Nilo Dingin, KecamatanLembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi
65
Kotak 5.3. Kesuksesan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam Meningkatkan
Peserta KB Pria
65
Kotak 6.1 Desentralisasi Obat Antiretroviral (ARV) 73
Kotak 6.2. Upaya Malaria Center di Maluku Utara Memerangi Malaria dalam
Rangka Percepatan Pencapaian Goal 6 MDG dan Menuju Eliminasi
2020
75
Kotak 6.3.
Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian TB melalui Pos TB Desa 81
Kotak 7.1. Indonesia HCFC Phase-Out Management Plan (HPMP) 90
Kotak 7.2. Terobosan Pendanaan bagi Penyediaan Air Minum 97
Kotak 7.3. Pelaksanaan STBM di Kabupaten Sumedang untuk Mencapai Target
MDGs 7C
99
Kotak 7.4. Upaya Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
Kotak 7.5. Kontribusi PNPM Perkotaan dalam Pencapaian MDGs 105Kotak 7.6. Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh
Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)
106
Kotak 8.1. Generic Model Apex-BPR untuk Mengoptimalkan Peran BPR dalam
Pembiayaan UMKM
112
Kotak 8.2.
Desa Berdering dan Desa Pinter 119
Daftar FotoFoto 4.1. Kegiatan Puskesmas Sei Malang 52
Foto 5.1. Kelas Ibu Hamil di Puskesmas Jembatan Kembar, Lombok Barat, NTB 62Foto 5.2. Rumah Tunggu Kelahiran ‘Mitra Sehat’, Desa Nilo Dingin, Kec. Lembah
Masurai, Kab. Merangin, Provinsi Jambi
63
Foto 5.3. Pelayanan KB di Kabupaten Situbondo 66
Foto 6.1. Kegiatan Pencidukan Larva Anopheles (PLA) 76
Foto 6.2. Kader kesehatan di Kabupaten Maumere (Provinsi NTT) dan
Kabupaten Sentani (Provinsi Papua) sedang Berdiskusi dengan Petugas
Kesehatan untuk Kegiatan Layanan TB Desa yang Merupakan Bagian
Kegiatan UKBM
81
Foto 7.1. Berbagai Kegiatan STBM dan Penandatanganan Deklarasi Stop BABS
oleh Bupati Sumedang
99
Foto 7.2. Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan 105Foto 8.1. Pusat Pelayanan Telekomunikasi dan Informasi Perdesaan 119
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
11/144
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011
| ix
Daftar Singkatan
ABAT Aku Bangga Aku Tahu
AKBA Angka Kematian Balita
APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
APK Angka Partisipasi Kasar
APM Angka Partisipasi Murni
APS
ARG
Angka Partisipasi Sekolah
Anggaran Responsif Gender
ART Antiretroviral Treatment
ARV Antiretroviral
ASEAN
ASFR
ASI
Association of South-East Asia Nations
Age Specific Fertility Rate
Air Susu Ibu
Balita Bawah Lima TahunBappenas
BBLR
BBM
BCG
BKKBN
BLM
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Berat Badan Lahir Rendah
Bahan Bakar Minyak
Bacillus Calmette Guerin
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Bantuan Langsung Masyarakat
BOK Bantuan Operasional Kesehatan
BOS Bantuan Operasional Sekolah
BP3AKB Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
BPD
BPO
Bank Pembangunan Daerah
Bahan Perusak Ozon BPR Bank Perkreditan Rakyat
BPS Badan Pusat Statistik
Perum Bulog
BUMN
Perusahaan Umum Bulog (Badan Urusan Logistik)
Badan Usaha Milik Negara
CAR Capital Adequacy Ratio
CBEIS
CDR
Community-Based Education Information System
Case Detection Rate
CFCD
CFCs
Corporate Forum for Community Development
Clorofluorocarbons
CLTS
CO2 CPE
CPR
Comunity Led Total Sanitation
Carbon dioxideCustomer Premises Equipment
Contraceptive Prevalence Rate
CSR Corporate Social Responsibility
CTU Contraceptive Technology Update
DAD Dana Alokasi Desa
DAK Dana Alokasi Khusus
Desa Pinter
DO
Desa Punya Internet
Definisi Operasional
DOTS
DPR
DPT-HBDSR
Directly Observed Treatment Shortcourse
Dewan Perwakilan Rakyat
Diphteria-Pertusis-Tetanus–
Hepatitis BDebt Service Ratio
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
12/144
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011
| x
Fasyankes
FWT
Fasilitas pelayanan kesehatan
Fixed Wireless Telephone
GBS
GPI
GRK
GWM LDR
Gender Budget Statement
Gender Parity Index
Gas Rumah Kaca
Giro Wajib Minimum Loan to Deposit ratio HCFCs Hydrochlorofluorocarbons
HIV dan AIDs
HPB
Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome
Harga pembelian beras
HPMP HCFC Phase-Out Management Plan
IIX
IPG
Indonesia Internet Exchange
Indeks Paritas Gender
Jamkesda Jaminan kesehatan daerah
Jamkesmas Jaminan kesehatan masyarakat
Jampersal Jaminan Persalinan
JPS Jaring Pengaman Sosial
K1 Kunjungan Kehamilan ke-1K4 Kunjungan Kehamilan ke-4
KB
Kemendagri
Kemdikbud
Kemenhut
Kemenkes
Kemenkeu
Kemenkokesra
Kemen PPN
Kemen PU
KementanKominfo
KH
KIA
Keluarga Berencana
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Kehutanan
Kementerian Kesehatan
Kementerian Keuangan
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan rakyat
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian PertanianKementerian Komunikasi dan Informasi
Kelahiran Hidup
Kesehatan Ibu dan Anak
KIE
KKP
KLB
KLH
KPP&PA
KPU
KRR
Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kejadian Luar Biasa
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Komisi Pemilihan Umum
Kesehatan Reproduksi Remaja
KS-1 Keluarga Sejahtera I
KUR Kredit Usaha Rakyat
LDR Loan to Deposit Ratio
LPA Line Probe Assay
LSM
LULUCF
Lembaga Swadaya Masyarakat
Land Use, Land Use Change and Forestry
MDGs
MDR-TB
MI
Millennium Development Goals (Tujuan Pembangunan Milenium)
Multi-Drug Resistant Tuberculosis
Madrasah Ibtidaiyah
MKJP
MOP
MOW
MP3EI
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
Medis Operasi Pria
Medis Operasi Wanita
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
13/144
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011
| xi
MRV Measurable, Reportable dan Verifiable
MTBS
MTs
Manajemen Terpadu Balita Sakit
Madrasah Tsanawiyah
NPL Non-Performing Loans
NTRL
NUSSP
National Tuberculosis Referral Laboratory
Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project OJK Otoritas Jasa Keuangan
Opsus Operasi Pasar Khusus
P2DTK PNPM Pengembangan Daerah Tertinggal dan Khusus
PAMSIMAS
PAUD
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
Pendidikan Anak Usia Dini
PBB
PDB
Perda
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Produk Domestik Bruto
Peraturan Daerah
PISEW PNPM Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
PKBR Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja
PKH Program Keluarga Harapan PKK Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PLIK Pusat Layanan Internet Kecamatan
PLP2K-BK Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan
PMK
PMT
PMT-AS
Peraturan Menteri Keuangan
Pemberian Makanan Tambahan
Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah
PNPM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PNPM-KP PNPM Kelautan dan Perikanan
PONED Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar
PONEK Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif
Poskesdes Pos Kesehatan DesaPosyandu Pos Pelayanan Terpadu
PPIP PNPM Infrastruktur Perdesaan
PPN
PPP
PPP
PPRG
Perencanaan Pembangunan Nasional
Public-Private Partnership
Purchasing Power Parity
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
Pra-KS Pra- Keluarga Sejahtera
PSK
PT
PUAP
Pekerja Seks Komersial
Perguruan TInggi
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
PUG Pengarus-utamaan Gender
PUGAR Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
Puskesmas
PUS
Pusat Kesehatan Masyarakat
Pasangan Usia Subur
PUMP Pengembangan Usaha Mina Perdesaan
Pustu Puskesmas Pembantu
RA Raudlatul Afthal
RAD Rencana Aksi Daerah
Raskinda Beras Miskin Daerah
Raskindes Program Beras Miskin Desa
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
14/144
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011
| xii
RDT
Renstra
Riskesdas
Risti
Rapid Diagnostic Test
Rencana Strategis
Riset Kesehatan Dasar
Resiko Tinggi
RK Ruang Kelas
RKB Ruang Kelas BaruROA Return on Assets
RPJMN
RPJPN
RPJMD
RS
RTS
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rumah Sakit
Rumah Tangga Sasaran
RTSM Rumah Tangga Sangat Miskin
Sakernas
SBI
SBN
Survei Angkatan Kerja Nasional
Sertifikat Bank Indonesia
Surat Berharga Negara
SDSDKI
SDLB
Sekolah DasarSurvei Demografi dan Kesehatan Indonesia
Sekolah Dasar Luar Biasa
SDM
SIP
Sumber Daya Manusia
Surat Ijin Praktek
SIPBM Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat
SKRRI
SMA
SMP
SMPLB
Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia
Sekolah Menengah Atas
Sekolah Menengah Pertama
Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
SPAM Sistem Penyediaan Air Minum
SR Succes RateSSL Satuan Sambungan Layanan
STBM Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
STBP Surveilans Terpadu Biologis dan Perilaku
STR
Susenas
Surat Tanda Register
Survei Sosial Ekonomi Nasional
TAC Total Allowable Catch
TB
TPA
TOMA
TOGA
Tuberkulosis
Tempat Pembuangan Akhir
Tokoh Masyarakat
Tokoh Agama
UKBMULN Upaya Kesehatan Berbasis MasyarakatUtang Luar Negeri
UMKM
UNDP
UNESCO
UNFCCC
UNICEF
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
United Nations Development Programme
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
United Nations Framework Convention on Climate Change
United Nations Children’s Fund
USO Universal Service Obligation
Valas
VCT
Wajar Dikdas
WHO
Valuta Asing
Voluntary Counseling and Testing
Wajib belajar pendidikan dasar
World Health Organization
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
15/144
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011
| 1
Pendahuluan
Komitmen Indonesia untuk mencapai tujuan MDGs mencerminkan komitmen negara untuk
menyejahterakan rakyatnya sekaligus menyumbang pada kesejahteraan masyarakat dunia.
Berkenaan dengan itu maka MDGs merupakan acuan penting dalam penyusunan dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahunan,
dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam memenuhi komitmen tersebut Indonesia menghadapi tantangan global yang tidak ringan.
Perdagangan bebas, harga minyak yang masih meningkat yang diikuti oleh subsidi BBM yang
semakin membengkak, perubahan iklim dan pemanasan global dan dampaknya pada harga pangan
yang semakin mahal, mewarnai dinamika sosial dan ekonomi pembangunan nasional.
Capaian Tujuan MDGs 2011
Capaian tujuan MDGs dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, tujuan yang telah berhasil
dicapai. Kedua, tujuan yang menunjukkan kemajuan bermakna dan diharapkan dapat dicapai pada
atau sebelum tahun 2015. Ketiga, tujuan yang masih memerlukan upaya keras untuk mencapainya.
Tujuan-tujuan MDGs yang telah tercapai adalah:
MDG 1, yaitu proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per
hari.
MDG 3, yaitu rasio APM perempuan terhadap laki-laki SMA/MA/Paket C dan rasio angka melekhuruf perempuan terhadap laki-laki umur 15-24 tahun.
MDG 6, yaitu pengendalian penyebaran dan penurunan jumlah kasus baru tuberkulosis (TB).
Pencapaian ini diindikasikan oleh angka kejadian dan tingkat kematian, serta proporsi
tuberkulosis yang ditemukan, diobati dan disembuhkan dalam program DOTS.
Tujuan-tujuan MDGs yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dan diharapkan dapat tercapai
pada tahun 2015 (on-track) adalah:
MDG 1, yaitu terdapat kemajuan yang sangat besar dari indeks kedalaman kemiskinan, proporsi
tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja,
dan prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi.
MDG 2, yaitu APM SD, proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar, sertaangka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki yang semuanya sudah
mendekati 100 persen.
MDG 3, yaitu rasio APM perempuan/laki-laki di tingkat SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, dan
pendidikan tinggi yang hampir mendekati 100 persen serta kontribusi perempuan dalam
pekerjaan upahan di sektor nonpertanian, dan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR
yang meningkat.
MDG 4, yaitu penurunan yang sudah mendekati dua pertiga angka kematian neonatal, bayi, dan
balita serta proporsi anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak yang meningkat pesat.
MDG 5, yaitu berupa peningkatan angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah
dengan menggunakan cara modern, penurunan angka kelahiran remaja perempuan umur 15-19
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
16/144
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011
| 2
tahun, peningkatan cakupan pelayanan antenatal baik 1 maupun 4 kali kunjungan, dan
penurunan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need).
MDG 6, yaitu mengendalikan penyebaran dan penurunan jumlah kasus baru HIV dan AIDS berupa
peningkatan proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan
Antiretroviral (ARV). Selain itu, pengendalian penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus
baru malaria yang diindikasikan oleh peningkatan proporsi anak balita yang tidur dengan kelambuberinsektisida belum memadai dalam rangka menurunkan jumlah kasus baru malaria.
MDG 7, yaitu berupa penurunan konsumsi bahan perusak ozon, proporsi tangkapan ikan yang
tidak melebihi batas biologis yang aman, serta rasio luas kawasan lindung untuk menjaga
kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan dan rasio rasio kawasan
lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial yang keduanya meningkat.
MDG 8, yaitu berupa keberhasilan pengembangan sistem keuangan dan perdagangan yang
terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi dan tidak diskriminatif yang diindikasikan oleh rasio
ekspor dan impor terhadap PDB, rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum, dan rasio
pinjaman terhadap simpanan di BPR yang semuanya meningkat pesat. Selain itu juga
keberhasilan dalam menangani utang untuk dapat mengelola utang dalam jangka panjang yang
diindikasikan oleh rasio pinjaman luar negeri terhadap PDB dan rasio pembayaran pokok utangdan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan hasil ekspor yang menurun tajam.
Keberhasilan selanjutnya adalah dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi,
yang diindikasikan oleh peningkatan proporsi penduduk yang memiliki jaringan telepon tetap dan
telepon seluler.
Tujuan-tujuan MDGs yang telah menunjukkan kemajuan namun masih diperlukan kerja keras
untuk mencapainya adalah:
MDG 1, yaitu berupa penurunan hingga setengahnya persentase penduduk yang hidup di bawah
garis kemiskinan nasional.
MDG 5, yaitu berupa penurunan hingga tiga perempatnya angka kematian ibu per 100.000
kelahiran hidup. MDG 6, yaitu mengendalikan penyebaran dan penurunan jumlah kasus baru HIV dan AIDS berupa
penurunan prevalensi HIV dan AIDS, penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi,
dan peningkatan proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif
tentang HIV dan AIDS, baik laki-laki maupun perempuan menikah dan belum menikah.
MDG 7, yaitu berupa rasio luas kawasan tertutup pepohonan, jumlah emisi CO2, konsumsi energi
primer per kapita, elastisitas energi, serta proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan
terhadap sumber air minum layak dan fasilitasi sanitasi dasar layak di perkotaan dan perdesaan.
MDG 8, yaitu berupa peningkatan proporsi rumah tangga dengan akses internet dan kepemilikan
komputer pribadi yang belum memadai.
Prestasi pembangunan kesejahteraan yang dicapai oleh Indonesia telah berhasil memperolehberbagai penghargaan global. Indonesia diundang oleh negara-negara maju yang tergabung dalam
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk masuk dalam kelompok
negara-negara yang makin ditingkatkan keterlibatannya (enhanced engagement countries) dengan
negara-negara maju. Bersama-sama dengan keterlibatan internasional dengan negara-negara maju,
Indonesia telah masuk pada forum G-20, yaitu kelompok 20 negara yang menguasai 85 persen dari
pendapatan domestik bruto (PDB) dunia, peran serta Indonesia dalam penetapan kebijakan global
menjadi sangat penting.
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
17/144
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011
| 3
Upaya-Upaya Penting dalam Percepatan Pencapaian MDGs di Indonesia
Untuk mempercepat pencapaian sasaran MDGs, Presiden telah menetapkan Instruksi Presiden No. 3
Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Salah satu amanat yang tercantum
dalam Inpres tersebut adalah agar setiap Kementerian/Lembaga, Gubernur, dan Para
Bupati/Walikota mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenanganmasing-masing dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan, antara
lain meliputi program pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals-
MDGs).
Implementasi dari Inpres No. 3 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:
1. Pengintegrasian tujuan, target, dan indikator MDGs ke dalam sistem perencanaan dan
penganggaran Pemerintah baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota baik jangka
menengah (5 tahunan) maupun jangka pendek (tahunan);
2.
Penyusunan Peta Jalan Percepatan Pencapaian MDGs di Indonesia 2010 – 2015 yang digunakan
sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan,
memantau, dan mengevaluasi berbagai program dan kegiatan dalam rangka percepatanpencapaian MDGs;
3. Pembentukan Tim Koordinasi MDGs Nasional di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas dengan beranggotakan seluruh Kementerian/Lembaga yang
terkait dalam upaya percepatan pencapaian MDGs. Tugas pokok dari tim tersebut adalah
bertanggung jawab dalam koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring-evaluasi
pencapaian sasaran MDGs;
4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) percepatan pencapaian MDGs di 33 Provinsi dengan
rangkaian kegiatan sebagai berikut:
a. Penyusunan pedoman teknis Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi tentang percepatan
pencapaian tujuan MDGs untuk memberikan panduan bagi daerah, khususnya provinsi
dalam menyusun dokumen rencana aksi percepatan pencapaian target MDGs di daerah,sehingga dapat dihasilkan dokumen rencana aksi yang jelas, operasional dan selaras
dengan kebijakan nasional;
b. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi oleh Tim Koordinasi
MDGs Nasional kepada Tim Koordinasi MDGs Provinsi untuk menyamakan persepsi dalam
penyusunan target dan indikator MDGs di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, menyusun
langkah-langkah penyusunan RAD MDGs Provinsi, dan melakukan exercise penyusunan
draft RAD Percepatan Pencapaian Target MDGs di Provinsi termasuk penyusunan target,
sasaran dan indikator;
c. Penyusunan pedoman teknis Definisi Operasional Indikator MDGs yang berisikan tentang
daftar tujuan, target, dan indikator MDGs, konsep definisi, manfaat, metode perhitungan,
dan sumber data yang digunakan untuk menyamakan persepsi sehingga data daninformasi MDGs dapat dibandingkan antarprovinsi;
d. Penyusunan pedoman teknis Review RAD MDGs Provinsi sebagai acuan dalam mereview
RAD MDGs Provinsi yang sejalan dengan kebijakan program, dan sasaran MDGs Nasional;
e. Penyusunan pedoman teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RAD MDGs Provinsi
untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan MDGs yang tertuang didalam RAD
MDGs Provinsi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, mengidentifikasi dan
mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program percepatan
pencapaian MDGs sehingga dapat diatasi, dan merumuskan langkah tindak lanjut
percepatan pencapaian target MDGs;
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
18/144
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011
| 4
5. Penetapan Surat Edaran Kementerian PPN dan Kemendagri Nomor: 0068/M.PPN/02/2012 dan
Nomor: 050/583/SJ tentang Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium
(Millennium Development Goals) Tahun 2011-2015 antara lain untuk mendorong agar daerah
menyusun program dan kegiatan serta pengalokasian anggaran dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah agar mengacu pada RAD MDGs dimasing-masing provinsi untuk percepatan pencapaian tujuan target dan indikator MDGs.
6. Peningkatan dukungan pembiayaan untuk percepatan pencapaian MDGs, yaitu :
a. Penyusunan kerangka kebijakan pendanaan percepatan sasaran MDGs melalui Public
Private Partnership (PPP) untuk mendorong pihak swasta bermitra dengan Pemerintah
dalam upaya percepatan pencapaian MDGs;
b. Penyusunan pedoman harmonisasi Pelaksanaan Corporate Social Responsibilities (CSR)
untuk mensinergikan pelaksanaan kegiatan CSR dengan program dan kegiatan dalam
rangka pencapaian MDG yang mencakup upaya (i) pencapaian keselarasan antara tujuan
pelaksanaan CSR dengan MDG, (ii) keselarasan targeting atau sasaran kelompok
masyarakat, (iii) keselarasan lokasi pelaksanaan CSR dengan lokasi target pencapaian
MDG; dan, (iv) keselarasan indikator kinerja yang dipakai dalam pencapaian MDG dengankegiatan CSR;
7. Penyusunan pedoman pemberian insentif bagi daerah untuk mendukung percepatan
pencapaian MDGs sebagai panduan dalam penetapan, pelaksanaan dan pemantauan
pemberian insentif daerah yang memiliki kinerja baik dalam upaya pencapaian tujuan MDGs.
8.
Pelaksanaan diseminasi dan advokasi percepatan pencapaian MDGs kepada seluruh
stakeholders meliputi DPR, organisasi profesi, perguruan tinggi, media masa, lembaga swadaya
masyarakat, Kementerian/Lembaga di tingkat Pusat, dan SKPD;
9. Pemberian MDGs Award dengan tujuan memberikan apresiasi kepada para pemangku
kepentingan dan pelaku pembangunan yang telah menghasilkan prestasi terbaik dalam upaya
mendorong percepatan pencapaian MDGs di Indonesia dan membangun sistem insentif dan
disinsentif berkesinambungan yang dapat menjadi katalis bagi upaya percepatan pencapaianMDGs di Indonesia. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Kantor Utusan Khusus Presiden (KUKP) RI
untuk Millennium Development Goals;
10. Penguatan ketersediaan data dan informasi mengenai indikator-indikator MDGs untuk
memperkuat sistem perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja pencapaian MDGs.
Kegiatannya merupakan kerjasama antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan
KemenPPN/Bappenas.
11. Dalam lingkup regional, khususnya ASEAN, Indonesia juga berperan aktif dalam mendukung
upaya peningkatan kerjasama MDGs dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan di
kawasan. Diadopsinya ASEAN Roadmap for the Attainment of the Millennium Development
Goals selama Keketuaan Indonesia untuk untuk ASEAN pada tahun 2011 mencerminkan
komitmen dan kontribusi signifikan Indonesia untuk turut mendukung penetapan kebijakan
regional terkait dengan upaya percepatan pencapaian MDGs.
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
19/144
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011
| 5
Ringkasan Pencapaian Status MDGs Di Indonesia
TUJUAN 1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN
Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia menunjukkan kemajuan yang berarti dan ini sudah
sesuai dengan target MDGs yang ditunjukkan dengan menurunnya proporsi penduduk yang hidup di
bawah garis kemiskinan nasional dari 15,10 persen (tahun 1990) menjadi 12,49 persen (2011) dan
Indeks Kedalaman Kemiskinan dari 2,70 menjadi 2,08 pada periode yang sama. Laju pertumbuhan
PDB per tenaga kerja meningkat dari 3,52 persen (tahun 1990) menjadi 5,04 persen (tahun 2011). Di
samping itu, terjadi penurunan proporsi penduduk yang menderita kelaparan dari tahun 1989 ke
tahun 2010 yang ditunjukkan dengan prevalensi balita dengan berat badan rendah dari 31,00 persen
menjadi 17,91 persen, serta proporsi penduduk dengan asupan kalori kurang dari 1400Kkal/kapita/hari dari 17,00 persen (tahun 1990) menjadi 14,65 persen (tahun 2011).
TUJUAN 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA
Upaya pencapaian pendidikan dasar untuk semua telah sejalan dengan sasaran MDGs, hal ini
ditunjukkan dengan sudah diterapkannya pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia. Pada tahun 2011,
angka partisipasi murni SD telah mencapai 95,55 persen; proporsi murid kelas I yang berhasilmencapai kelas VI adalah 96,58 persen; dan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun,
perempuan sudah mencapai 98,75 persen dan laki-laki mencapai 98,80 persen.
TUJUAN 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Upaya untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagian besar telah
mencapai sasaran MDGs tahun 2015. Pada tahun 2011, Rasio APM perempuan/laki-laki di tingkat SD
adalah 98,80; di tingkat SMP adalah 103,45; dan di tingkat pendidikan tinggi adalah 97,82. Rasio
melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 telah mencapai 99,95 persen
pada tahun yang sama.
Sementara sasaran yang sejalan dengan target MDGs adalah untuk rasio APM perempuan/laki-laki di
SMA telah mencapai 101,40 pada tahun 2011. Di bidang ketenagakerjaan, terlihat adanya
peningkatan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian, yaitu 36,67
persen pada tahun 2011. Di samping itu, proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR juga
mengalami peningkatan, menjadi 18,4 persen (2011).
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
20/144
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011
| 6
TUJUAN 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK
Upaya untuk menurunkan angka kematian anak sudah sejalan dengan sasaran MDGs. Hal ini
ditunjukkan dengan penurunan angka kematian balita dari 97 (tahun 1991) menjadi 44 per seribu
kelahiran hidup (tahun 2007); penurunan angka kematian bayi dari 68 menjadi 34 per seribu
kelahiran; dan neonatal dari 32 menjadi 19 per seribu kelahiran. Sedangkan proporsi anak usia 1
tahun yang diimunisasi campak meningkat dari 44,50 persen (tahun 1991) menjadi 87,30 persen
(tahun 2011).
TUJUAN 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU
Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih telah berhasil ditingkatkan dari 40,70
persen (tahun 1992) menjadi 81,25 persen (tahun 2011), namun di sisi lain angka kematian ibu baru
dapat ditekan dari 390 (tahun 1991) menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup (tahun 2007).
Sementara itu angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun dengan cara
modern meningkat dari 47,10 persen (tahun 1991) menjadi 60,42 persen (tahun 2011).
TUJUAN 6: MEMERANGI HIV DAN AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR
LAINNYA
Upaya mengendalikan penyebaran, menurunkan jumlah kasus baru dan mewujudkan akses
terhadap pengobatan HIV dan AIDS masih memerlukan upaya keras, inovatif, dan kreatif untuk
mencapainya. Prevalensi HIV dan AIDS masih cukup tinggi yaitu 0,30 persen pada tahun 2011, selain
itu akses terhadap ARV sudah mencapai 84,10 persen dari penduduk terinfeksi HIV dan AIDs lanjut.Angka kejadian malaria menurun pesat dari 4,68 (tahun 1990) menjadi 1,75 per 1.000 penduduk
(tahun 2011). Sementara itu, angka kejadian Tuberkulosis sudah berhasil mencapai target MDGs
2015 pada tahun 2011 yaitu dari 343 (1990) menjadi 189 kasus per 100.000 penduduk/tahun.
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
21/144
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011
| 7
TUJUAN 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
Sebagian besar sasaran untuk memastikan kelestarian lingkungan hidup masih memerlukan upaya
keras untuk mencapainya. Rasio luas kawasan tertutup pepohonan terhadap luas daratan menurun
dari 59,97 persen pada tahun 1990 menjadi 52,52 persen pada 2010, sedangkan jumlah emisi CO2 meningkat dari 1.377.983 Gg CO2e (2000) menjadi 1.791.372 GgCO2e (2005). Lebih lanjut, proporsi
rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak meningkat dari 37,73
persen (1993) menjadi 42,76 persen (2011), sedangkan untuk fasilitasi sanitasi dasar layak dari
24,81 persen (1993) menjadi 55,60 persen (2011).
TUJUAN 8: MEMBANGUN KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN
Sistem keuangan dan perdagangan Indonesia kini semakin terbuka, berbasis peraturan, dapat
diprediksi dan tidak diskriminatif. Hal ini diukur dari indikator keterbukaan ekonomi yang
ditunjukkan dengan peningkatan rasio ekspor dan impor terhadap PDB dari 41,60 persen tahun 1990
menjadi 45,00 persen tahun 2011. Sedangkan rasio pinjaman luar negeri terhadap PDB menurun dari
24,59 persen pada tahun 1996 menjadi 8,28 persen pada tahun 2011.
Proporsi penduduk yang memiliki telepon seluler meningkat dari 14,79 persen pada tahun 2004
menjadi 103,90 persen pada tahun 2010. Namun pada tahun 2011 proporsi rumah tangga dengan
akses internet baru mencapai 26,21 persen dan proporsi rumah tangga yang memiliki komputerpribadi baru mencapai 12,30 persen pada tahun 2011.
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
22/144
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011
| 8
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
23/144
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011
| 9
Tinjauan Status Pencapaian MDGs di Indonesia
Status : ● Sudah Tercapai►Akan Tercapai▼Perlu Perhatian Khusus
Indikator Acuan Dasar Saat IniTarget
MDGs 2015Status Sumber
TUJUAN 1. MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN
Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam
kurun waktu 1990-2015
1.1
Proporsi penduduk dengan pendapatan
kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per
hari
20,60%
(1990)5,90% (2008) 10,30% ●
Bank Dunia
dan BPS
1.1aPersentase penduduk yang hidup di bawah
garis kemiskinan nasional
15,10%
(1990)12,49% (2011) 7,55% ▼
BPS, Susenas
1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan 2,70% (1990) 2,08% (2011) Berkurang ► BPS, Susenas
Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum
muda
1.4 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja 3,52% (1990) 5,04% (2011) -PDB Nasional
dan Sakernas
1.5Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk
usia 15 tahun ke atas65% (1990) 63,85% (2011) -
BPS, Sakernas
1.7
Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri
dan pekerja bebas keluarga terhadap total
kesempatan kerja
71% (1990) 44,24% (2011) Menurun ►
Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015
1.8 Prevalensi balita dengan berat badan rendah/ kekurangan gizi
31,00%(1989)*
17,90% (2010)** 15,50% ► *BPS, Susenas
**Kemenkes
Riskesdas
1.8a Prevalensi balita gizi buruk7,20%
(1989)*4,90% (2010)** 3,60% ►
1.8b Prevalensi balita gizi kurang23,80%
(1989)*13,00% (2010)** 11,90% ►
1.9Proporsi penduduk dengan asupan kalori di
bawah tingkat konsumsi minimum: ▼
BPS, Susenas- 1400 Kkal/kapita/hari17,00%
(1990)14,65 % (2011) 8,50%
- 2000 Kkal/kapita/hari64,21%
(1990)60,03 % (2011) 35,32%
TUJUAN 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA
Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan di manapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar
2.1 Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar88,70%
(1992)*95,55 % (2011)** 100,00% ►
*BPS, Susenas
**Kemdikbud
2.2.Proporsi murid kelas 1 yang berhasil
menamatkan sekolah dasar
62,00%
(1990)96,58 % (2011) 100,00% ► Kemdikbud
2.3Angka melek huruf penduduk usia 15-24
tahun, perempuan dan laki-laki
96,60%
(1990)
98,78 % (2011)
Perempuan: 98,75 %
Laki-laki: 98,80 %
100,00% ► BPS, Susenas
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
24/144
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011
| 10
Indikator Acuan Dasar Saat IniTarget
MDGs 2015Status Sumber
TUJUAN 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang
pendidikan tidak lebih dari tahun 2015
3.1Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat
pendidikan dasar, menengah dan tinggi
- Rasio APM perempuan/laki-laki di SD100,27%
(1993)98,80% (2011) 100,00 ►
BPS, Susenas
- Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP99,86%
(1993)103,45% (2011) 100,00 ►
- Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA93,67%
(1993)101,40% (2011) 100,00 ●
- Rasio APM perempuan/laki-laki di
Perguruan Tinggi
74,06%
(1993)97,82% (2011) 100,00 ►
3.1aRasio melek huruf perempuan terhadap laki-
laki pada kelompok usia 15-24 tahun
98,44%
(1993)99,95% (2011) 100,00 ●
3.2 Kontribusi perempuan dalam pekerjaanupahan di sektor nonpertanian
29,24%(1990)
36,67% (2011) Meningkat ► BPS, Sakernas
3.3Proporsi kursi yang diduduki perempuan di
DPR
12,50%
(1990)18,40% (2011) Meningkat ► KPU
TUJUAN 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK
Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015
4.1Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran
hidup97 (1991) 44 (2007) 32 ►
BPS, SDKI
1991, 2007;
*BPS, Susenas
2011
4.2Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000
kelahiran hidup68 (1991) 34 (2007) 23 ►
4.2aAngka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran
hidup32 (1991) 19 (2007) Menurun ►
4.3 Persentase anak usia 1 tahun yangdiimunisasi campak
44,50%(1991)
87,30% (2011)* Meningkat ►
TUJUAN 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU
Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015
5.1Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran
hidup390 (1991) 228 (2007) 102 ▼ BPS, SDKI
5.2Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga
kesehatan terlatih
40,70%
(1992)81,25% (2011) Meningkat ► BPS, Susenas
Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015
5.3Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi
perempuan menikah usia 15-49, semua cara
49,70%
(1991)61,34% (2011)* Meningkat ►
BPS, SDKI
1991, 2007
*BPS, Susenas
2011
**Kemenkes
Riskesdas
2010
5.3a
Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) pada
perempuan menikah usia 15-49 tahun, caramodern
47,10%(1991) 60,42% (2011)* Meningkat ►
5.4
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-
19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19
tahun
67 (1991) 35 (2007) Menurun ►
5.5
Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya
satu kali kunjungan dan empat kali
kunjungan)
- 1 kunjungan: 75,00% 92,70% (2010)**
Meningkat
►
- 4 kunjungan:56,00%
(1991)61,40% (2010)** ►
5.6
Unmet Need (kebutuhan keluarga
berencana/KB yang tidak terpenuhi)
12,70%
(1991)
9,10% (2007) Menurun ►
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
25/144
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011
| 11
Indikator Acuan Dasar Saat IniTarget
MDGs 2015Status Sumber
TUJUAN 6: MEMERANGI HIV dan AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA
Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV dan AIDS hingga tahun 2015
6.1Prevalensi HIV dan AIDS (persen) dari total
populasi- 0,30% (2011) Menurun ▼
Kemenkes
2011
6.2Penggunaan kondom pada hubungan seks
berisiko tinggi terakhir
12,80%
(2002/03)*
Perempuan :
35,00% (2011)**
Meningkat
▼ *BPS,
SKRRI
2002/2003
**STBP,
Kemenkes
2011
Laki-laki: 14,00%
(2011)** ▼
6.3
Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun
yang memiliki pengetahuan komprehensif
tentang HIV dan AIDS
- 11,40% (2010) Meningkat ▼ Kemenkes,
Riskesdas
2010
Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan AIDs bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010
6.5
Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang
memiliki akses pada obat-obatan
antiretroviral
- 84,10% (2011) Meningkat ► Kemenkes,
2011
Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun
2015
6.6Angka kejadian dan tingkat kematian akibat
Malaria
66.aAngka kejadian Malaria (per 1,000
penduduk):4,68 (1990) 1,75% (2010) Menurun ►
Kemenkes,
2010
6.7Proporsi anak balita yang tidur dengan
kelambu berinsektisida-
16,50% (2010)
Rural: 13.5%
Urban: 11.4%
Meningkat ► Kemenkes,
Riskesdas
2010
6.8Proporsi anak balita dengan demam yang
diobati dengan obat anti malaria yang tepat- 34,70% (2010)
Kemenkes,
Riskesdas
2010
Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun
2015
6.9Angka kejadian, prevalensi dan tingkat
kematian akibat Tuberkulosis
6.9aAngka kejadian Tuberkulosis (semua
kasus/100,000 penduduk/tahun)343 (1990) 189 (2011)
Dihentikan,
mulai
berkurang
● Laporan TB
Global WHO,
2011
6.9bTingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100,000
penduduk)443 (1990) 289 (2011) ●
6.9cTingkat kematian karena Tuberkulosis (per
100,000 penduduk)92 (1990) 27 (2011) ●
6.10Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang
terdeteksi dan diobati dalam program DOTS
6.10aProporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang
terdeteksi dalam program DOTS
20,00%
(2000)*83.48% (2011)** 70,00% ●
*Laporan TB
Global WHO
**Laporan
Kemenkes,
20116.10b
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan
sembuh dalam program DOTS
87,00%
(2000)*90,30% (2011)** 85,00% ●
TUJUAN 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta
mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang
7.1
Rasio luas kawasan tertutup pepohonan
berdasarkan hasil pemotretan citra satelit
dan survei foto udara terhadap luas daratan
59,97%
(1990)52,52% (2010) Meningkat ▼
Kementerian
Kehutanan
7.2 Jumlah emisi karbon dioksida (CO2)
1.377.983
Gg CO2e(2000)
1.791.372 Gg CO2e
(2005)
Berkurang
26% pada2020 ▼
Kementerian
LingkunganHidup
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
26/144
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011
| 12
Indikator Acuan Dasar Saat IniTarget
MDGs 2015Status Sumber
7.2a. Jumlah konsumsi energi primer (per kapita)2,64 BOE
(1991)4,95 BOE (2010)
Menurun
dari kondisi
BAU 6,99Kementerian
Energi dan
Sumber Daya
Mineral
7.2b. Intensitas Energi
5,28 SBM/
USD 1,000(1990)
4,61 SBM/USD
1,000 (2010) Menurun
7.2c. Elastisitas Energi 0,98 (1991) 1,6 (2010) Menurun
7.2d. Bauran energi untuk energi terbarukan 3,50% (2000) 5,00% (2010) -
7.3Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO)
dalam metrik ton
8.332,7
metric tons
(1992)
0 CFC, Halon, CTC,
TCA, metil bromida
6.689,21 metrik ton
HCFC (2010)
0 CFCs
denganmengurangi
HCFCs
► Kementerian
Lingkungan
Hidup
7.4Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam
batasan biologis yang aman
66,08%
(1998)96,86% (2011)
tidak
melebihi
batas►
Kementerian
Kelautan &
Perikanan
7.5
Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga
kelestarian keanekaragaman hayati terhadap
total luas kawasan hutan
26,40%
(1990)27,54% (2010) Meningkat ►
Kementerian
Kehutanan
7.6Rasio kawasan lindung perairan terhadap
total luas perairan teritorial
0,14%
(1990)*
4,97%
(2011)**Meningkat ►
*Kementerian
Kehutanan
**
Kementerian
Kelautan &
Perikanan
Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap sumber layak dan fasilitasi
sanitasi dasar layak hingga tahun 2015
7.8
Proporsi rumah tangga dengan akses
berkelanjutan terhadap air minum layak,
perkotaan dan perdesaan
37,73%
(1993)42,76% (2011) 68,87% ▼
BPS, Susenas
7.8a Perkotaan50,58%
(1993)40,52% (2011) 75,29% ▼
7.8b Perdesaan31,61%
(1993)44,96% (2011) 65,81% ▼
7.9
Proporsi rumah tangga dengan akses
berkelanjutan terhadap sanitasi layak,
perkotaan dan perdesaan
24,81%
(1993)55,60% (2011) 62,41% ▼
7.9a Perkotaan53,64%
(1993)72,54% (2011) 76,82% ►
7.9b Perdesaan11,10%
(1993)38,97% (2011) 55,55% ▼
Target 7D:Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada
tahun 2020
7.10 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan20,75%
(1993)12,57% (2011) 6% (2020) ▼ BPS, Susenas
TUJUAN 8: MENGEMBANGKAN KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN
Target 8A: Mengembangan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi dan tidak
diskriminatif
8.6aRasio Ekspor + Impor terhadap PDB
(indikator keterbukaan ekonomi)
41,60%
(1990)*45,00% (2011)** Meningkat ►
*BPS dan
Bank Dunia
**BPS dan
Kemendag
8.6bRasio pinjaman terhadap simpanan di bank
umum
45,80%
(2000)*78,80% (2010)** Meningkat ►
*Laporan
Perekonomian
BI 2008, 2009
**Statistik
Perbankan
Indonesia, BI
(2011)
8.6c Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR101,30%
(2003)*107,60% (2011)** Meningkat ►
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
27/144
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011
| 13
Indikator Acuan Dasar Saat IniTarget
MDGs 2015Status Sumber
Target 8D: Menangani utang negara berkembang melalui upaya nasional maupun internasional untuk dapat mengelola utang dalam
jangka panjang
8.12 Rasio pinjaman luar negeri terhadap PDB24,59%
(1996)8,28% (2011) Berkurang ►
Kementerian
Keuangan
8.12a
Rasio pembayaran pokok utang dan bunga
utang luar negeri terhadap penerimaan hasil
ekspor (DSR)
51,00%
(1996)*
21,10%
(2011)**Berkurang ►
*Laporan
Tahunan BI
2009
**Statistik
Utang Luar
Negeri, BI
(2011)
Target 8F: Bekerja sama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi
8.14
Proporsi penduduk yang memiliki jaringan
PSTN (kepadatan fasilitas telepon per jumlah
penduduk)
4,02%
(2004)3,60% (2010) Meningkat ►
Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika
20108.15Proporsi penduduk yang memiliki telepon
seluler
14,79%
(2004)103,90% (2010) 100,00% ►
8.16 Proporsi rumah tangga dengan akses internet - 26,21% (2011) 50,00% ▼ BPS, Susenas
20118.16a
Proporsi rumah tangga yang memiliki
komputer pribadi- 12.30% (2011) Meningkat ▼
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
28/144
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011
| 14
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
29/144
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011
| 15
TUJUAN 1:
MENANGGULANGI
KEMISKINAN
DAN KELAPARAN
Sumber : PNPM Support Facility
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
30/144
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011
| 16
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
31/144
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011
| 17
TUJUAN 1:
MENANGGULANGI KEMISKINAN
DAN KELAPARAN
TARGET 1A MENURUNKAN HINGGA SETENGAHNYA PROPORSI PENDUDUK DENGAN
TINGKAT PENDAPATAN KURANG DARI USD 1,00 (PPP) PER HARI DALAM
KURUN WAKTU 1990-2015
IndikatorAcuan
dasarSaat ini
Target
MDGs 2015Status Sumber
1.1
Proporsi penduduk dengan pendapatan
kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per
hari
20,60%
(1990)
5,90%
(2008)10,30% ●
Bank Dunia
dan BPS
1.1aPersentase penduduk yang hidup di bawah
garis kemiskinan nasional
15,10%
(1990)
12,49
(2011)7,55% ▼ BPS, Susenas
1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan2,70%
(1990)
2,08
(2011)Berkurang ► BPS, Susenas
Status : ● Sudah Tercapai ► Akan Tercapai ▼ Perlu Perhatian Khusus
KEADAAN DAN KECENDERUNGAN
Gambar 1.1. Persentase penduduk yang hidup Gambar 1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan
di bawah garis kemiskinan nasional Sumber: BPS, Susenas berbagai tahun Sumber: BPS, Susenas berbagai tahun
Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia menunjukkan kemajuan yang berarti. Kemajuan ini
ditunjukkan oleh dua indikator, yaitu persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinannasional dan Indeks Kedalaman Kemiskinan.
Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional terus berkurang, yaitu dari 13,33
persen pada tahun 2010 menurun menjadi 12,49 persen pada tahun 2011. Tingkat kesejahteraan
penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan mengalami perbaikan. Hal ini ditunjukkan oleh
adanya penurunan indeks kedalaman kemiskinan nasional pada tahun 2010, yaitu dari 2,21 persen
menurun menjadi 2,08 persen pada tahun 2011. Namun demikian, tingkat kemiskinan di daerah
perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan sehingga memerlukan peningkatan
pembangunan perdesaan. Tingkat kemiskinan di daerah perdesaan Indonesia adalah 15,72 persen
pada tahun 2011 sedangkan di wilayah perkotaan hanya 9,23 persen (Gambar 1.1.).
2.992.77
2.5
2.212.08
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
2007 2008 2009 2010 2011
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
32/144
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011
| 18
Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih beragam, baik antarprovinsi
maupun antarperdesaan dan perkotaan di dalam provinsi (Gambar 1.2). Papua, Papua Barat,
Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat merupakan lima provinsi dengan tingkat
kemiskinan tertinggi. Namun demikian, tingginya tingkat kemiskinan di Papua, Papua Barat, Maluku,
dan NTT hanya terjadi di perdesaan. Proporsi penduduk miskin perkotaan di Papua dan Papua Barat
lebih rendah dan di Maluku kurang lebih sama dengan nilai rata-rata nasional, namun di NTTproporsi penduduk miskin perkotaan justru lebih besar dibandingkan dengan perdesaan. Papua,
Papua Barat, Maluku, dan Gorontalo memang merupakan provinsi tertinggi dalam kesenjangan
proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan di perdesaan dan perkotaan. Selanjutnya, keragaman
proporsi kemiskinan perdesaan antarprovinsi juga sangat besar, yaitu dari 4,65 sampai 41,58 persen.
Proporsi tertinggi penduduk perdesaan yang hidup dibawah garis kemiskinan berada di Papua,
Papua Barat, Maluku, dan Gorontalo.
Gambar 1.3. Proporsi Penduduk Miskin di Perdesaan dan Perkotaan, Menurut Provinsi Tahun 2011
Sumber : BPS, Susenas 2011
UPAYA PENTING UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN
Upaya-upaya affirmative telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan,
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan yang dilanjutkan dengan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Program penanggulangan Kemiskinan dilakukan
melalui empat klaster program penanggulangan kemiskinan, yaitu klaster (1) kegiatan yang bersifat
bantuan dan perlindungan sosial (Jamkesmas, bantuan siswa miskin, Program Keluarga Harapan,
dan Raskin); klaster (2) pemberdayaan masyarakat miskin (PNPM Mandiri); klaster (3)
pemberdayaan usaha kecil dan menengah (KUR dan program UKM lainnya; serta klaster (4)
program-program pro rakyat yang diarahkan untuk memberikan subsidi dalam pemenuhan
kebutuhan fasilitas dasar pada wilayah-wilayah khusus (masyarakat nelayan di Pangkalan
Pendaratan Ikan/PPI, masyarakat miskin perkotaan dan masyarakat daerah tertinggal).
2 3 ,
0 0
2 1 ,
2 3
1 9 ,
7 3
1 9 ,
5 7
1 8 ,
7 5
1 7 ,
5 0
1 6 ,
9 3
1 6 ,
0 8
1 5 ,
8 3
1 5 ,
7 6
1 4 ,
5 6
1 4 ,
2 4
1 4 ,
2 3
1 3 ,
8 9
1 1 ,
3 3
1 0 ,
6 5
1 0 ,
2 9
9 ,
1 8
9 ,
0 4
8 ,
6 5
8 ,
6 0
8 ,
5 1
8 ,
4 7
7 ,
4 0
6 ,
7 7
6 ,
5 6
6 ,
3 2
5 ,
7 5
5 ,
2 9
4 ,
2 0
3 ,
7 5
3 1 ,
9 2
3 1 ,
9 8
1 2 ,
4 9
4 1 , 5 8
3 9 , 5 6
3 0 , 5 4
2 3 , 3 6
2 1 , 8 7 2
5 , 6 5
1 7 , 3 9
1 8 , 5 4 2
1 , 8 2
1 7 , 8 9
1 8 , 2 4
1 8 , 1 9
1 5 , 7 2
1 3 , 5 7
1 1 , 5 8
1 6 , 9 0
1 3 , 3 2
9 , 5 9
9 , 3 7
9 , 8 3
7 , 6 5
1 1 , 2 1
7 , 8 9
9 , 7 5
7 , 3 5
6 , 3 4
4 , 6 5
0 , 0 0
7 , 5 3
1 0 , 0 7
1 1 , 8 9
1 4 , 8 3
1 3 , 7 3
1 7 , 1 4
6 ,
0 5
1 0 ,
2 4
1 2 ,
5 0
1 3 ,
6 9
1 2 ,
2 7
1 3 ,
1 6
9 ,
4 6
9 ,
8 7
9 ,
2 3
1 0 ,
7 5
4 ,
6 1
4 ,
6 0
2 ,
8 0
4 ,
8 0
5 ,
3 7
2 3 ,
6 7
9 ,
2 6
6 ,
3 3
7 ,
4 6
6 ,
3 7
7 ,
3 5 4
, 0 6
3 ,
9 1
4 ,
6 1
4 ,
1 1
3 ,
8 4
3 ,
9 1
3 ,
7 5
1 1 ,
1 9
7 ,
4 2
1 0 ,
7 7
1 5 ,
1 5
1 4 ,
1 2
1 7 ,
7 4
0
10
20
30
40
50
P a p u a
P a p u a
B a r a t
M
a l u k u
N T T
N T B
N A D
G o r o n t a l o
B e n g k u l u
L a m
p u n g
D I Y o g y a k a r t a
S u l a w e s i T e n g a h
J a w a T e n g a h
S u l a w e s i T e n
g g a r a
S u m a t e r a S e
l a t a n
J a w a
T i m u r
S u l a w e s i
B a r a t
I N D O
N E S I A
S u m a t e r a
U t a r a
J a w a
B a r a t
S u l a w e s i S e
l a t a n
M a l u k u
U t a r a
S u m a t e r a
B a r a t
J a m b i
K a l i m a n t a n
B a r a t
S u l a w e s i
U t a r a
R i a u
K e p u l a u a n R i a u
K a l i m a n t a n
T i m u r
K a l i m a n t a n T e n g a h
B
a n t e n
B a n g k a B e
l i t u n g
K a l i m a n t a n s e
l a t a n
B a l i
D K I J a k a r t a
Perkotaan & perdesaan
Perdesaan
Perkotaan
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
33/144
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011
| 19
Pada tahun 2011 telah diberikan bantuan siswa miskin untuk 4.666.220 siswa SD/MI/SDLB,
1.995.100 siswa SMP/MTs/SMPLB, 1.292.374 siswa SMA/SMK/MA, dan 126.538 mahasiswa PT/PTA.
Selanjutnya, pada tahun 2012 akan diberikan bantuan siswa miskin untuk 4.390.780 siswa
SD/MI/SDLB, 1.946.020 siswa SMP/MTs/SMPLB, 1.489.813 siswa SMA/SMK/MA, dan 303.856
mahasiswa PT/PTA.
Selanjutnya, hasil pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) telah mencakup sebesar
59,1 persen penduduk miskin pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 63,1 persen pada tahun
2011. Jamkesmas dasar dan rujukan telah meningkatkan cakupan rawat jalan tingkat pertama (RJTP)dari 34.397.878 pasien tahun 2010 menjadi 61.790.618 pasien pada tahun 2011. Sementara itu,
cakupan rawat inap tingkat pertama (RITP) meningkat dari 1.268.294 pasien tahun 2010 menjadi
1.690.618 tahun 2011. Untuk cakupan rawat jalan tingkat lanjut (RJTL) meningkat dari 4.743.591
pasien tahun 2010 menjadi 5.244.215 pasien tahun 2011. Cakupan rawat inap tingkat lanjut (RITL)
meningkat dari 1.189.885 pasien tahun 2010 menjadi 1.194.419 tahun 2011. Selain itu, cakupan
jaminan persalinan (Jampersal) sebanyak 1.572.751 Persalinan (496 kabupaten/kota dari 497
kabupaten/kota) pada tahun 2011.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri inti telah dilaksanakan di 6.622
kecamatan yang terdiri dari 5.020 kecamatan PNPM Perdesaan, 1.153 kecamatan PNPM Perkotaan,
215 kecamatan PNPM Infrastruktur Perdesaan (PPIP/RIS), 237 kecamatan PNPM PengembanganInfrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan 7 kabupaten untuk Program Pengembangan
Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK). Total alokasi dana PNPM Mandiri Inti yang bersumber dari
APBN dan APBD untuk tahun 2011 adalah sebesar Rp13,14 triliun dengan proporsi Rp9,58 triliun
untuk PNPM Perdesaan, Rp1,67 triliun untuk PNPM Perkotaan, Rp1,01 miliar untuk PPIP/RIS,
Rp527,8 miliar untuk PISEW dan Rp345,9 miliar untuk P2DTK. Pada tahun 2011 juga telah disetujui
untuk penambahan dana PNPM melalui dana APBN-P sebesar Rp1,82 triliun yang ditujukan untuk
PNPM perdesaan sebesar Rp1,29 triliun dan PNPM perkotaan sebesar Rp524 miliar. Anggaran ini
dialokasikan sebagai penambahan untuk memenuhi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bagi
lokasi-lokasi PNPM Perkotaan dan Perdesaan, serta untuk meningkatkan kesempatan kerja melalui
usaha ekonomi produktif terutama di kecamatan-kecamatan dengan tenaga kerja Indonesia yang
tinggi. Sedangkan pada tahun 2012, PNPM Mandiri inti dilaksanakan di 6.680 kecamatan yang terdiridari 5.100 kecamatan PNPM Perdesaan, 1.151 kecamatan PNPM Perkotaan, 187 kecamatan PNPM
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
34/144
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011
| 20
Infrastruktur Perdesaan (PPIP/RIS), dan 237 kecamatan PNPM Pengembangan Infrastruktur Sosial
Ekonomi Wilayah (PISEW). Total alokasi dana PNPM Mandiri Inti yang bersumber dari APBN dan
APBD untuk tahun 2012 adalah sebesar Rp13,60 triliun dengan proporsi Rp10,49 triliun untuk PNPM
Perdesaan, Rp1,71 triliun untuk PNPM Perkotaan, Rp862,5 miliar untuk PPIP/RIS, dan Rp536,5 miliar
untuk PISEW.
Pelaksanaan PNPM Mandiri juga didukung oleh pelaksanaan PNPM Penguatan (pendukung) yaitudiantaranya: (i) PNPM Generasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan
kesehatan generasi penerus, yang pada tahun 2011 dilakukan di 120 kecamatan di 25 kabupaten
pada 5 provinsi; (ii) PNPM Kelautan dan Perikanan (PNPM-KP) pada tahun 2011 telah dilaksanakan di
KP 351 kabupaten/kota melalui pemberian BLM dengan capaian 1.106 kelompok nelayan di 132
kabupaten/kota, 2.070 kelompok pembudidaya di 300 kabupaten/kota, 408 kelompok pengolah di
53 kabupaten/kota, dan 1.670 kelompok usaha garam rakyat di 40 kabupaten/kota; (iii)
Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) yang pada tahun 2011 dilaksanakan di 10.000
gapoktan (gabungan kelompok tani), ditujukan agar usaha agribisnis berkembang dan meningkat
kualitasnya; (iv) PNPM Pariwisata dengan tujuan mengembangkan kapasitas masyarakat dan
memperluas kesempatan berusaha dalam kegiatan kepariwisataan, pada tahun 2011 telah
melaksanakan kegiatannya di 569 desa pada 83 kabupaten/kota.
Pelaksanaan program-program pemberdayaan koperasi dan UMKM pada klaster 3 program
penanggulangan kemiskinan untuk tahun 2011 menunjukkan pencapaian target yang cukup
signifikan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM dan koperasi selama tahun 2011 dapat
disalurkan sebesar Rp 29,0 triliun dengan jumlah nasabah lebih dari 1,9 juta serta rata-rata kredit
pembiayaan sebesar Rp 15,12 juta. Sebagian besar KUR merupakan KUR mikro, yaitu sebesar 47,3
persen dan diterima oleh usaha skala mikro sebesar 89,1 persen dari debitur KUR yang pada
umumnya tergolong kelompok masyarakat miskin. Sementara itu, tingkat pengembalian KUR juga
cukup baik dengan non performing loan (NPL) hanya sebesar 2,1 persen.
Program KUR ini ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan
dasar, namun masih memerlukan bantuan untuk akses permodalan dalam rangka mendukungstabilitas tingkat pendapatan dan peningkatan kesejahteraannya melalui pengembangan usaha-
usaha produktif skala mikro dan kecil. Kelompok sasarannya yaitu usaha-usaha masyarakat yang
layak namun belum bankable, serta Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Gambar 1.4. Pencapaian Target Penyaluran KUR (Rp Miliar)
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011
35/144
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011
| 21
Selain itu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2011 tentang Percepatan
Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Aksi
Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tahun 2011-2014. Kebijakan
pembangunan sosial ekonomi yang diambil, antara lain meliputi: (a) Program penanggulangan
kemiskinan, dengan memprioritaskan pada pemberian bantuan jaminan sosial, pengembangan
kapasitas dan pemberian modal usaha bagi masyarakat tertinggal; (b) Program pelayananpendidikan, dengan memprioritaskan pada peningkatan pelayanan pendidikan dasar terutama untuk
memastikan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan di seluruh kampung dengan fasilitas dan
jumlah guru yang memadai, serta menyiapkan pendidikan kejuruan; (c) Program pelayanan
kesehatan, dengan memprioritaskan pada peningkatan pelayanan pos pelayanan terpadu, pusat
kesehatan masyarakat pembantu, dan pusat kesehatan masyarakat dalam peningkatan pelayanan
pos kesehatan di tingkat kampung.
Kotak 1.1. Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga
Sangat Miskin (RTSM) dengan kewajiban melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah
ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam
jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi, sehingga
generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Persyaratan yang harus dipenuhi
berupa kewajiban dalam bidang kesehatan dan pendidikan. RTSM merupakan penduduk dengan
berpendapatan terendah yang diperoleh melalui pendataan Program Perlindungan Sosial tahun
2008 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pelaksanaan PKH diharapkan juga mampu mengurangi
kemiskinan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Terdapat lima komponen MDGs
yang secara tidak langsung terbantu pencapaiannya jika PKH dilaksanakan optimal, yaitu:
pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, peningkatan akses pendidikan dasar, kesetaraan
gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu karena
melahirkan. Pada awal pelaksanaan, tahun 2007, program PKH hanya dicakup 387.928 RTSM di 7
provinsi, 48 kabupaten/ kota, dan 337 kecamatan. Untuk tahun 2011 direncanakan dicakup
1.116.000 RTSM di 25 provinsi, 119 kabupaten/kota dan 1.379 kecamatan.
Tabel 1.1. Lokasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
Tahun
2007
Pelaksanaan awal di 7 provinsi (DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Gorontalo,
Sulawesi Utara, NTT), 48 kabupaten/kota, dan 337 kecamatan. Jumlah penerima sebanyak
387.928 RTSM
Tahun
2008
Dikembangkan di 6 provinsi (Banten, Aceh, Sumatera Utara, D.I. Yogyakarta, Kalimantan
Selatan, dan NTB) sehingga menjadi 13 provinsi, 70 kabupaten/kota, dan 629 kecamatan.Jumlah penerima sebanyak 620.484 RTSM
Tahun
2009
Pengembangan di 150 kecamatan di 12 provinsi dan 43 kabupaten/kota (lokasi PKH 2007-
2008) dengan tambahan penerima sebanyak 105.892 RTSM, sehingga menjadi 726.376 RTSM
Tahun
2010
Dikembangkan di 7 Provinsi (Bengkulu, Kep. Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Te-ngah,
Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan), sehingga menjadi 20 Provinsi, 88 kabupaten/kota,
954 kecamatan, sebanyak 816.376 RTSM
Tahun
2011
Dikembangkan di 5 Provinsi (Riau, Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Maluku Utara),
sehingga menjadi 25 Provinsi, 119 Kabupaten/Kota, 1.379 kecamatan. Jumlah penerima
sebanyak 1.116.000 RTSM
Top Related