LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL
REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA TAHUN 2016
[Document subtitle]
1
BAB I
Pendahuluan
A. Latar Belakang
Pembangunan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk
mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur,
sejahtera, mandiri dan bermartabat.
Keberhasilan pembangunan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia tidak mungkin
dapat terwujud tanpa didukung oleh Sumber Daya Pegawai yang memiliki kapasitas dan
kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan
akuntabel. Setiap penyelenggara pemerintahan harus mampu menampilkan akuntabilitas
kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi
antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang
dihasilkan. Untuk mewujudkan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia yang profesional serta
sesuai dengan tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi
yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis.
Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban
setiap penyelenggara Sosial dan Pemerintahan.
Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur
penyelenggara Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan
peranannya, dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan
kepadanya, berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan, serta berlandaskan
peraturan perundang-undangan, antara lain :
1. Ketetapan MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Bebas KKN.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Lanjut Usia
2
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian.
9. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas
Program Nasional tahun 2011.
11. Instruksi Presiden Nomor3 Tahun 2011 tentang Program Pembangunan yang
berkeadilan.
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Sosial, maka kedudukan, tugas, fungsi,
susunan organisasi dan tata kerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, di bawah
Kementerian Sosial RI.
1. Kedudukan
Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dipimpin oleh seorang Direktur yang
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.
2. Tugas Pokok
Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Rehabilitasi sosial
lanjut usia.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya;
3
b. Penyiapan pelaksanaan kebijaksanaan di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya;
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya;
e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya; dan
f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
Dalam rangka pelaksanaan fungsi Advokasi sebagai tindak lanjut dari upaya
peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia telah mendapat berbagai dukungan yang
dikoordinasikan melalui Komisi Nasional Lanjut Usia (KOMNAS LANSIA) yang
dibentuk berdasarkan Keppres No. 52 tahun 2004. Adapun tugas Komnas Lansia
adalah:
a. Mengkoordinasikan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.
b. Memberikan saran/masukan kepada Presiden dalam upaya peningkatan
kesejahteraan lanjut usia.
C. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Maksud penyusunan LAKIP sebagai bahan dokumentasi yang dapat dijadikan dasar
untuk pertanggungjawaban administratif dan teknis pelaksanaan Program dan
Kegiatan di lingkungan Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
2. Tujuan
a. Bahan evaluasi untuk mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah bagi pihak
yang membutuhkan.
b. Sarana untuk mengkomunikasikan hasil yang telah dicapai dan proses
pencapaiannya.
c. Penyempurnaan pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan.
d. Penyediaan dan Penyempurnaan dokumentasi program dan kegiatan.
4
D. Struktur Organisasi
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam susunan organisasi dan tata kerja
tersebut, sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2015
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Sosial, susunan Organisasi Direktorat
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia terdiri dari :
1. Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi;
2. Subdirektorat Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia;
3. Subdirektorat Reintegrasi dan Bimbingan Lanjut;
4. Subdirektorat Sumber Daya; dan
5. Subbagian Tata Usaha
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
Struktur dan Susunan Organisasi
Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
5
1. Kepala Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi
a. Tugas
Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang identifikasi dan rencana
intervensi.
b. Fungsi
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis dan identifikasi serta rencana intervensi;
2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan identifikasi serta rencana intervensi;
3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dan identifikasi serta rencana intervensi;
4) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis dan identifikasi serta rencana intervensi; dan
5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan identifikasi serta rencana intervensi.
c. Uraian Tugas
1) Merencanakan kegiatan Identifikasi dan Rencana Intervensi, meliputi
perumusan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
serta pemberian bimbingan teknis serta penyiapan evaluasi dan pelaporan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2) Memberikan arahan / petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada para Kepala Seksi
di lingkungan Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi baik secara
lisan maupun tertulis untuk meningkatkan kompetensi para Kepala Seksi.
3) Mendistribusikan kegiatan kepada para Kepala Seksi di lingkungan
Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi sesuai dengan bidang tugas
agar beban kerja terbagi rata sehingga tugas terlaksana sesuai tujuan.
4) Menyiapkan alternatif keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang
timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subdirektorat Identifikasi dan
Rencana Intervensi.
6
5) Membuat konsep, memeriksa dan menelaah isi surat atau bahan lain yang
terkait dengan tugas dan fungsi Subdirektorat Identifikasi dan Rencana
Intervensi untuk mengetahui permasalahan dan upaya tindak lanjut.
2) Mengkoordinasikan kegiatan Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi
secara lintas program/sektoral dengan Subdirektorat lain di lingkungan
Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, unit lain di lingkungan Direktorat
Jenderal Rehabilitasi Sosial, serta instansi terkait lainnya.
3) Melaksanakan pembinaan staf dalam rangka pelaksanaan kegiatan/ program
Identifikasi dan Rencana Intervensi.
4) Memberikan umpan balik informasi kegiatan Subdirektorat Identifikasi dan
Rencana Intervensi dalam rapat dan pertemuan lain sesuai dengan instruksi
Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
5) Menyelia, memantau, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subdirektorat
Identifikasi dan Rencana Intervensi.
6) Memonitor pelaksanaan kegiatan para Kasi di lingkungan Subdirektorat
Identifikasi dan Rencana Intervensi agar proses dan hasilnya sesuai dengan
rencana.
7) Melaporkan pelaksanaan tugas Subdirektorat Identifikasi dan Rencana
Intervensi kepada Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur Rehabilitasi
Sosial Lanjut Usia atau pimpinan terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku.
9) Melaksanakan penyusunan program dan sasaran tahunan Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia berdasarkan kebijakan dan program Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan pelaksanaan sebelumnya, serta perkiraan yang akan datang.
10) Melaksanakan penyusunan program kerja dan rencana kerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas.
1.a. Kepala Seksi Analisis dan Identifikasi Permasalahan.
a. Tugas
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan
7
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis dan identifikasi permasalahan.
b. Uraian Tugas :
1) Merencanakan kegiatan seksi Analisis dan Identifikasi Permasalahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2) Membagi tugas kepada staf seksi Analisis dan Identifikasi Permasalahan sesuai dengan bidang tugas dan kemampuan.
3) Memberikan arahan/petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada staf di lingkungan seksi Analisis dan Identifikasi Permasalahan baik secara lisan maupun tertulis untuk meningkatkan kompetensi staf.
4) Membimbing dan mengawasi staf seksi Analisis dan Identifikasi Permasalahan agar melaksanakan tugas dengan baik.
5) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis di bidang Analisis dan Identifikasi Permasalahan rehabilitasi sosial lanjut usia.
6) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Analisis dan Identifikasi Permasalahan rehabilitasi sosial lanjut usia.
7) Membuat konsep, memeriksa dan menelaah isi surat atau bahan lain yang terkait dengan tugas dan fungsi Seksi Analisis dan Identifikasi untuk mengetahui permasalahan dan upaya tindak lanjut.
8) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, instrumen pemantauan dan evaluasi serta indikator kinerja di bidang Analisis dan Identifikasi Permasalahan Rehabilitasi social lanjut usia.
9) Mengkoordinasikan kegiatan seksi Analisis dan Identifikasi Permasalahan dengan seksi lain di lingkungan Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
10) Melaksanakan evaluasi terhadap pekerjaan staf seksi di Analisis dan Identifikasi Permasalahan.
11) Melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Analisis dan Identifikasi Permasalahan kepada Kepala Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi.
12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi atau pimpinan yang terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2.b. Kepala Seksi Rencana Intervensi
a. Tugas Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rencana intervensi.
b. Uraian Tugas
8
1) Merencanakan kegiatan seksi Rencana Intervensi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2) Membagi tugas kepada staf seksi Rencana Intervensi sesuai dengan bidang tugas dan kemampuan.
3) Memberikan arahan/petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada staf di lingkungan seksi Rencana Intervensi baik secara lisan maupun tertulis untuk meningkatkan kompetensi staf.
4) Membimbing dan mengawasi staf seksi Rencana Intervensi agar melaksanakan tugas dengan baik.
5) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis Rencana Intervensi di bidang Rehabilitasi sosial lanjut usia.
6) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rencana Intervensi Rehabilitasi sosial lanjut usia.
7) Membuat konsep, memeriksa dan menelaah isi surat atau bahan lain yang terkait dengan tugas dan fungsi Seksi Rencana Intervensi untuk mengetahui permasalahan dan upaya tindak lanjut.
8) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, instrumen pemantauan dan evaluasi serta indikator kinerja di bidang Rencana Intervensi Rehabilitasi sosial lanjut usia.
9) Mengkoordinasikan kegiatan seksi Rencana Intervensi dengan seksi lain di lingkungan Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
10) Melaksanakan evaluasi terhadap pekerjaan staf seksi Rencana Intervensi pada Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi.
11) Melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Rencana Intervensi kepada Kepala Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi.
12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi atau pimpinan yang terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. Kepala Subdirektorat Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia
a. Tugas
Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemampuan lanjut usia.
b. Fungsi :
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kemampuan lanjut usia dalam dan luar institusi;
2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kemampuan lanjut usia dalam dan luar institusi;
9
3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kemampuan lanjut usia dalam dan luar institusi;
4) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supevisi di bidang pengembangan kemampuan lanjut usia dalam dan luar institusi; dan
5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kemampuan lanjut usia dalam dan luar institusi.
c. Uraian Tugas :
1) Merencanakan kegiatan operasional Subdirektorat Pengembangan Kemampuan
Lanjut Usia, meliputi perumusan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis serta penyiapan
evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2) Memberikan arahan/petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada para Kepala Seksi
di lingkungan Subdirektorat Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia baik
secara lisan maupun tertulis untuk meningkatkan kompetensi para Kepala
Seksi.
3) Mendistribusikan kegiatan kepada para Kepala Seksi di lingkungan
Subdirektorat Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia sesuai dengan bidang
tugas agar beban kerja terbagi rata sehingga tugas terlaksana sesuai tujuan.
4) Menyiapkan alternatif keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang
timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subdirektorat Pengembangan
Kemampuan Lanjut Usia.
5) Membuat konsep, memeriksa dan menelaah isi surat atau bahan lain yang
terkait dengan tugas dan fungsi Subdirektorat Pengembangan Kemampuan
Lanjut Usia untuk mengetahui permasalahan dan upaya tindak lanjut.
6) Mengkoordinasikan kegiatan Subdirektorat Pengembangan Kemampuan Lanjut
Usia secara lintas program/sektoral dengan Subdirektorat lain di lingkungan
Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, unit lain di lingkungan Direktorat
Jenderal Rehabilitasi Sosial, serta instansi terkait lainnya.
7) Melaksanakan pembinaan staf dalam rangka pelaksanaan kegiatan/ program
standarisasi, evaluasi dan pelaporan.
10
8) Memberikan umpan balik informasi kegiatan Subdirektorat Pengembangan
Kemampuan Lanjut Usia dalam rapat dan pertemuan lain sesuai dengan
instruksi Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
9) Menyelia, memantau, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subdirektorat
Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia.
10) Memonitor pelaksanaan kegiatan para Kasi di lingkungan Subdirektorat
Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia agar proses dan hasilnya sesuai
dengan rencana.
11) Melaporkan pelaksanaan tugas Subdirektorat Pengembangan Kemampuan
Lanjut Usia kepada Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur Rehabilitasi
Sosial Lanjut Usia atau pimpinan terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku.
2. a. Kepala Seksi Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia Dalam Institusi
a. Tugas :
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemampuan lanjut usia dalam institusi.
b. Uraian Tugas
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia
Dalam Institusisebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2) Membagi tugas kepada staf Seksi Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia
Dalam Institusisesuai dengan bidang tugas dan kemampuan.
3) Memberikan arahan/petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada staf di
lingkungan seksi Rehabilitasi sosial dalam pantibaik secara lisan maupun
tertulis untuk meningkatkan kompetensi staf.
4) Membimbing dan mengawasi staf Seksi Pengembangan Kemampuan Lanjut
Usia Dalam Institusiagar melaksanakan tugas dengan baik.
11
5) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta
pemberian bimbingan teknis di bidang Rehabilitasi sosial lanjut usia dalam
panti.
6) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi
sosial dalam panti.
7) Membuat konsep, memeriksa dan menelaah isi surat atau bahan lain yang
terkait dengan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Kemampuan Lanjut
Usia Dalam Institusiuntuk mengetahui permasalahan dan upaya tindak
lanjut.
8) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, instrumen pemantauan dan
evaluasi serta indikator kinerja di bidang Rehabilitasi sosial dalam panti.
9) Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia
Dalam Institusidengan seksi lain di lingkungan Direktorat Rehabilitasi Sosial
Lanjut Usia.
10) Melaksanakan evaluasi terhadap pekerjaan staf Seksi Pengembangan
Kemampuan Lanjut Usia Dalam Institusi pada Subdirektorat Pengembangan
Kemampuan Lanjut Usia .
11) Melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Kemampuan Lanjut
Usia Dalam Institusi kepada Kepala Subdirektorat Pengembangan
Kemampuan Lanjut Usia .
12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala
Subdirektorat Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia atau pimpinan yang
terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. b. Kepala Seksi Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia Luar Institusi a. Tugas :
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemampuan lanjut usia dalam institusi.
12
b. Uraian Tugas :
1) Merencanakan kegiatan Kepala Seksi Pengembangan Kemampuan Lanjut
Usia Luar Institusi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2) Membagi tugas kepada staf Kepala Seksi Pengembangan Kemampuan
Lanjut Usia Luar Institusi sesuai dengan bidang tugas dan kemampuan.
3) Memberikan arahan/petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada staf di
lingkungan seksi Rehabilitasi sosial luar pantibaik secara lisan maupun
tertulis untuk meningkatkan kompetensi staf.
4) Membimbing dan mengawasi staf Kepala Seksi Pengembangan
Kemampuan Lanjut Usia Luar Institusi agar melaksanakan tugas dengan
baik.
5) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria,
serta pemberian bimbingan teknis di bidang Rehabilitasi sosial lanjut
usia luar panti.
6) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi
sosial luar panti.
7) Membuat konsep, memeriksa dan menelaah isi surat atau bahan lain
yang terkait dengan tugas dan fungsi Kepala Seksi Pengembangan
Kemampuan Lanjut Usia Luar Institusi untuk mengetahui permasalahan
dan upaya tindak lanjut.
8) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, instrumen pemantauan dan
evaluasi serta indikator kinerja di bidang Rehabilitasi sosial luar panti.
9) Mengkoordinasikan kegiatan Kepala Seksi Pengembangan Kemampuan
Lanjut Usia Luar Institusi dengan seksi lain di lingkungan Direktorat
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
10) Melaksanakan evaluasi terhadap pekerjaan staf Kepala Seksi
Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia Luar Institusi pada
Subdirektorat Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia .
13
11) Melaporkan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengembangan Kemampuan
Lanjut Usia Luar Institusi kepada Kepala Subdirektorat Pengembangan
Kemampuan Lanjut Usia .
12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala
Subdirektorat Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia atau pimpinan
yang terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
3. Kepala Sub Direktorat Reintegrasi dan Bimbingan Lanjut
a. Tugas :
Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang reintegrasi dan bimbingan
lanjut.
b. Fungsi :
1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Reintegrasi dan Bimbingan
LanjutRehabilitasi sosial lanjut usia.
2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Reintegrasi dan Bimbingan
LanjutRehabilitasi sosial lanjut usia.
3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
Reintegrasi dan Bimbingan LanjutRehabilitasi sosial lanjut usia.
4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang Reintegrasi dan Bimbingan
LanjutRehabilitasi sosial lanjut usia.
5) Penyiapan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang. Reintegrasi dan
Bimbingan LanjutRehabilitasi sosial lanjut usia.
b. Uraian Tugas :
1) Merencanakan kegiatan operasional Subdirektorat Reintegrasi dan Bimbingan
Lanjut, meliputi perumusan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis serta penyiapan
evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2) Memberikan arahan / petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada para Kepala Seksi
di lingkungan Subdirektorat Reintegrasi dan Bimbingan Lanjut baik secara lisan
maupun tertulis untuk meningkatkan kompetensi para Kepala Seksi.
14
3) Mendistribusikan kegiatan kepada para Kepala Seksi di lingkungan
Subdirektorat Reintegrasi dan Bimbingan Lanjut sesuai dengan bidang tugas
agar beban kerja terbagi rata sehingga tugas terlaksana sesuai tujuan.
4) Menyiapkan alternatif keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang
timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subdirektorat Reintegrasi dan
Bimbingan Lanjut.
5) Membuat konsep, memeriksa dan menelaah isi surat atau bahan lain yang
terkait dengan tugas dan fungsi Subdirektorat Reintegrasi dan Bimbingan
Lanjut untuk mengetahui permasalahan dan upaya tindak lanjut.
6) Mengkoordinasikan kegiatan Subdirektorat Reintegrasi dan Bimbingan Lanjut
secara lintas program/sektoral dengan Subdirektorat lain di lingkungan
Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, unit lain di lingkungan Direktorat
Jenderal Rehabilitasi Sosial, serta instansi terkait lainnya.
7) Melaksanakan pembinaan staf dalam rangka pelaksanaan kegiatan/ program
Reintegrasi dan Bimbingan Lanjut.
8) Memberikan umpan balik informasi kegiatan Subdirektorat Reintegrasi dan
Bimbingan Lanjut dalam rapat dan pertemuan lain sesuai dengan instruksi
Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
9) Menyelia, memantau, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
SubdirektoratReintegrasi dan Bimbingan Lanjut serta kegiatan Rehabilitasi sosial
lanjut usia.
10) Memonitor pelaksanaan kegiatan para Kasi di lingkungan Subdirektorat
Reintegrasi dan Bimbingan Lanjut agar proses dan hasilnya sesuai dengan
rencana.
11) Melaporkan pelaksanaan tugas Subdirektorat Reintegrasi dan Bimbingan Lanjut
kepada Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia atau pimpinan terkait sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku.
15
3. a. Kepala Seksi Reintegrasi
a. Tugas :
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang reintegrasi.
b. Uraian Tugas :
1) Merencanakan kegiatan Seksi Reintegrasi sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas.
2) Membagi tugas kepada staf Seksi Reintegrasi sesuai dengan bidang tugas dan
kemampuan.
3) Memberikan arahan/petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada staf di lingkungan
Seksi Reintegrasi baik secara lisan maupun tertulis untuk meningkatkan
kompetensi staf.
4) Membimbing dan mengawasi staf Seksi Reintegrasi agar melaksanakan tugas
dengan baik.
5) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta
pemberian bimbingan teknis di bidang Pembinaan Lembaga.
6) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pembinaan
Lembaga.
7) Membuat konsep, memeriksa dan menelaah isi surat atau bahan lain yang
terkait dengan tugas dan fungsi Seksi Reintegrasi untuk mengetahui
permasalahan dan upaya tindak lanjut.
8) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, instrumen pemantauan dan
evaluasi serta indikator kinerja di bidang Pembinaan Lembaga.
9) Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Reintegrasi dengan seksi lain di lingkungan
Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
10) Melaksanakan evaluasi terhadap pekerjaan staf Seksi Reintegrasi pada
Subdirektorat Reintegrasi dan Bimbingan Lanjut.
11) Melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Reintegrasi kepada Kepala Subdirektorat
Reintegrasi dan Bimbingan Lanjut.
16
12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala
Subdirektorat Reintegrasi dan Bimbingan Lanjut atau pimpinan yang terkait
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
3.b. Kepala Seksi Bimbingan Lanjut
a. Tugas :
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bimbingan lanjut
b. Uraian Tugas :
1) Merencanakan kegiatan Seksi Bimbingan Lanjut sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas.
2) Membagi tugas kepada staf Seksi Bimbingan Lanjut sesuai dengan bidang
tugas dan kemampuan.
3) Memberikan arahan/petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada staf di
lingkungan Seksi Bimbingan Lanjut baik secara lisan maupun tertulis untuk
meningkatkan kompetensi staf.
4) Membimbing dan mengawasi staf Seksi Bimbingan Lanjut agar
melaksanakan tugas dengan baik.
5) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta
pemberian bimbingan teknis di bidang Kerjasama Kelembagaan.
6) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kerjasama
Kelembagaan.
7) Membuat konsep, memeriksa dan menelaah isi surat atau bahan lain yang
terkait dengan tugas dan fungsi Seksi Bimbingan Lanjut untuk mengetahui
permasalahan dan upaya tindak lanjut.
8) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, instrumen pemantauan dan
evaluasi serta indikator kinerja di bidang Kerjasama Kelembagaan.
9) Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Bimbingan Lanjut dengan seksi lain di
lingkungan Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
17
10) Melaksanakan evaluasi terhadap pekerjaan staf Seksi Bimbingan Lanjut
pada Subdirektorat Reintegrasi dan Bimbingan Lanjut.
11) Melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Bimbingan Lanjut kepada Kepala
Subdirektorat Reintegrasi dan Bimbingan Lanjut.
12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala
Subdirektorat Reintegrasi dan Bimbingan Lanjutatau pimpinan yang terkait
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
4. Kepala Sub Direktorat Sumber Daya a. Tugas :
Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya.
b. Fungsi :
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis, serta peningkatan kapasitas sumber daya;
2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis, serta peningkatan kapasitas sumber daya;
3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan analisis, serta peningkatan kapasitas sumber daya;
4) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan dan analisis, serta peningkatan kapasitas sumber daya
5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis, serta peningkatan kapasitas sumber daya
c. Uraian Tugas :
1) Merencanakan kegiatan operasional Subdirektorat Sumber Daya, meliputi
perumusan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
serta pemberian bimbingan teknis serta penyiapan evaluasi dan pelaporan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2) Memberikan arahan / petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada para Kepala Seksi
di lingkungan Subdirektorat Sumber Daya baik secara lisan maupun tertulis
untuk meningkatkan kompetensi para Kepala Seksi.
3) Mendistribusikan kegiatan kepada para Kepala Seksi di lingkungan
Subdirektorat Sumber Daya sesuai dengan bidang tugas agar beban kerja
terbagi rata sehingga tugas terlaksana sesuai tujuan.
18
4) Menyiapkan alternatif keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang
timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subdirektorat Sumber Daya.
5) Membuat konsep, memeriksa dan menelaah isi surat atau bahan lain yang
terkait dengan tugas dan fungsi Subdirektorat Sumber Daya untuk mengetahui
permasalahan dan upaya tindak lanjut.
6) Mengkoordinasikan kegiatan Subdirektorat Sumber Daya secara lintas
program/sektoral dengan Subdirektorat lain di lingkungan Direktorat
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, unit lain di lingkungan Direktorat Jenderal
Rehabilitasi Sosial, serta instansi terkait lainnya.
7) Melaksanakan pembinaan staf dalam rangka pelaksanaan kegiatan/ program
Sumber Daya.
8) Memberikan umpan balik informasi kegiatan Subdirektorat Sumber Daya dalam
rapat dan pertemuan lain sesuai dengan instruksi Direktur Rehabilitasi Sosial
Lanjut Usia.
9) Menyelia, memantau, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subdirektorat
Sumber Daya serta kegiatan Rehabilitasi sosial lanjut usia.
10) Memonitor pelaksanaan kegiatan para Kasi di lingkungan Subdirektorat Sumber
Daya agar proses dan hasilnya sesuai dengan rencana.
11) Melaporkan pelaksanaan tugas Subdirektorat Sumber Daya kepada Direktur
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur Rehabilitasi
Sosial Lanjut Usia atau pimpinan terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku.
4.a. Kepala Seksi Pemetaan dan Analisis Potensi Sumber Daya
a. Tugas :
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan dan analisis potensi sumber daya.
b. Uraian Tugas :
19
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pemetaan dan Analisis Potensi Sumber Daya
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2) Membagi tugas kepada staf Seksi Pemetaan dan Analisis Potensi Sumber
Daya sesuai dengan bidang tugas dan kemampuan.
3) Memberikan arahan/petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada staf di
lingkungan Seksi Pemetaan dan Analisis Potensi Sumber Daya baik secara
lisan maupun tertulis untuk meningkatkan kompetensi staf.
4) Membimbing dan mengawasi staf Seksi Pemetaan dan Analisis Potensi
Sumber Daya agar melaksanakan tugas dengan baik.
5) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta
pemberian bimbingan teknis di bidang Advokasi Sosial.
6) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Advokasi Sosial.
7) Membuat konsep, memeriksa dan menelaah isi surat atau bahan lain yang
terkait dengan tugas dan fungsi Seksi Pemetaan dan Analisis Potensi Sumber
Daya untuk mengetahui permasalahan dan upaya tindak lanjut.
8) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, instrumen pemantauan dan
evaluasi serta indikator kinerja di bidang Advokasi Sosial.
9) Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Pemetaan dan Analisis Potensi Sumber
Daya dengan seksi lain di lingkungan Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut
Usia.
10) Melaksanakan evaluasi terhadap pekerjaan staf Seksi Pemetaan dan Analisis
Potensi Sumber Daya pada Subdirektorat Sumber Daya.
11) Melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pemetaan dan Analisis Potensi Sumber
Daya kepada Kepala Subdirektorat Sumber Daya.
12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala
Subdirektorat Sumber Daya atau pimpinan yang terkait sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku.
20
4. b Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
a. Tugas :
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas sumber daya
b. Uraian Tugas :
1) Merencanakan kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2) Membagi tugas kepada staf Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya sesuai
dengan bidang tugas dan kemampuan.
3) Memberikan arahan/petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada staf di lingkungan
Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya baik secara lisan maupun tertulis
untuk meningkatkan kompetensi staf.
4) Membimbing dan mengawasi staf Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
agar melaksanakan tugas dengan baik.
5) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta
pemberian bimbingan teknis di bidang Rehabilitasi Sosial Kedaruratan.
6) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi Sosial
Kedaruratan.
7) Membuat konsep, memeriksa dan menelaah isi surat atau bahan lain yang
terkait dengan tugas dan fungsi Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
untuk mengetahui permasalahan dan upaya tindak lanjut.
8) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, instrumen pemantauan dan
evaluasi serta indikator kinerja di bidang Rehabilitasi Sosial Kedaruratan.
9) Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
dengan seksi lain di lingkungan Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
10) Melaksanakan evaluasi terhadap pekerjaan staf Seksi Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya pada Subdirektorat Sumber Daya.
21
11) Melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
kepada Kepala Subdirektorat Sumber Daya.
12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala
Subdirektorat Sumber Daya atau pimpinan yang terkait sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku.
5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha (TU)
a. Tugas :
Melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga serta administrasi perencanaan program dan anggaran Direktorat.
b. Uraian Tugas :
1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas.
2) Membagi tugas kepada staf Subbagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugas
dan kemampuan.
3) Membimbing dan mengawasi staf dalam pelaksanaan tugas.
4) Melakukan urusan persuratan dan kearsipan Direktorat.
5) Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan Direktorat.
6) Melakukan urusan keuangan Direktorat.
7) Melakukan urusan kepegawaian Direktorat.
8) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data lingkup Direktorat.
9) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta
pelaporan kegiatan di lingkungan direktorat.
10) Mendukung pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi Direktorat.
11) Menyiapkan urusan tata laksana, hukum dan humas Direktorat.
12) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha kepada Direktur.
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur atau pimpinan
terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
E. Lingkungan Strategis yang berpengaruh
Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan
masyarakat untuk melaksanakan peningkatan usaha Kesejahteraan Sosial. Hal ini
22
dilatarbelakangi oleh kenyataan akan besarnya permasalahan sosial yang tumbuh dan
berkembang serta dihadapi oleh sebagian besar masyarakat.
Kemiskinan, ketelantaran, kecacatan dan ketunaan sosial merupakan permasalahan
sosial yang menonjol serta memerlukan penanganan secara khusus dan
berkeseimbangan sebagai wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan
martabat bangsa.
Keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial dipengaruhi oleh lingkungan strategis
sebagai berikut :
1. Stabilitas ekonomi dengan mengutamakan perluasan lapangan kerja dan kesempatan
usaha bagi sebagian besar penduduk terutama PMKS (Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial).
2. Kecepatan penanganan wilayah tertinggal, terpencil dan terisolasi, daerah minus,
daerah kumuh perkotaan, daerah pantai dan kantong kemiskinan lainnya.
3. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya dan
lingkungan melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi.
4. Pengembangan dan penguatan kelembagaan sosial lanjut usia terutama yang berbasis
masyarakat baik lembaga maupun SDM-nya.
Dalam perencanaan dan pelaksanaannya, sektor/kegiatan strategis lain yang terkait
perlu diintegrasikan dengan strategi pembangunan dan penanganan masalah sosial.
23
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2016
A. Perencanaan
Perencanaan Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia pada hakekatnya merupakan
komitmen bersama mengenai upaya yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan
kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban,
penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-
undangan bidang Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia termasuk pembinaan terhadap akhlak
dan perilaku pelaksana Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia serta evaluasi, pengawasan dan
pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam
pelaksanaan pemerintahan.
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang harus diemban, maka
Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dalam penyelenggaraan pembangunan
kesejahteraan sosial lanjut usia dilaksanakan secara sistematis, terencana dan
berkesinambungan. Termasuk penyelenggaraan program/kegiatan tahun 2015
merupakan tindak lanjut kegiatan sebelumnya yang terarah, untuk pencapaian dan
penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan.
B. Visi dan Misi
Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia menetapkan Visi dan Misi sebagaimana
tersebut :
1. Visi
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Nilai dan Semangat Gotong Royong”
2. Misi
“Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera”
C. TUJUAN
1. Terlaksananya/ terwujudnya kesejahteraan sosial lanjut usia melalui rehabilitasi
sosial lanjut usia sesuai dengan standar pelayanan baik dalam maupun luar panti
2. Meningkatnya kemampuan, keterampilan dan kepadulian masyarakat dalam
memberikan rehabilitasi kepada lanjut usia
3. Tersalurkannya bantuan sarana dan prasarana rehabilitasi lanjut usia dan kepedulian
masyarakat dalam melayani lanjut usia melalui lembaga kesejahteraan sosial
24
D. Arah Kebijakan dan Strategi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
1. Arah Kebijakan
a. Mewujudkan dukungan keluarga dan masyarakat terhadap kehidupan lanjut
usia;
b. Mewujudkan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang dapat meningkatkan
kehidupan penduduk lanjut usia;
c. Mewujudkan kesempatan kerja dan aktivitas untuk mengaktualisasikan diri dalam
keluarga dan masyarakat;
d. Mewujudkan iklim kehidupan yang mendorong lanjut usia dapat melakukan
kegiatan sosial keagamaan dan kerohanian;
e. Mewujudkan aksesibilitas lanjut usia terhadap sarana dan rehabilitasi umum
serta sumber lainnya.
f. Mewujudkan profesionalisme petugas rehabilitasi sosial lanjut usia.
g. Mewujudkan lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia yang mandiri dan
mempunyai jaringan kerja yang luas
2. Strategi
a. Kemitraan
Yaitu kerjasama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan dan jaringan kerja untuk
menumbuhkembangkan kemanfaatan timbal balik antara pemerintah pusat dan
daerah serta masyarakat/orsos dan dunia usaha dalam penyelenggaraan
rehabilitasi sosial lanjut usia.
b. Pemberdayaan
Yaitu peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku rehabilitasi social lanjut
usia, termasuk aparatur pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah, masyarakat,
organisasi sosial, dunia usaha serta penerima rehabilitasi untuk mencegah dan
mengatasi masalah yang ada serta merealisasikan aspirasi dan harapan untuk
meningkatkan kualitas hidup lanjut usia.
c. Partisipasi
Yaitu meliputi prakarsa, peran aktif dan keterlibatan lanjut usia serta seluruh
unsur komponen masyarakat termasuk dunia usaha dalam penyelenggaraan
rehabilitasi sosial lanjut usia.
d. Advokasi Sosial
Meliputi pendampingan, konsultasi dan perlindungan dalam rangka pelaksanaan
rehabilitasi sosial bagi lanjut usia.
e. Rehabilitasi Sosial
Adalah proses bantuan pertolongan, perlindungan, bimbingan, santunan dan
perawatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan social lanjut usia.
25
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Perjanjian kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia tahun 2016 adalah sebagai
berikut :
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi lanjut usia
Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar Family Support Kedaruratan Bedah rumah
Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima bantuan sosial 31.250
orang
SDM yang melaksanakan pelayanan sosial lanjut usia
Pelatihan dan bimbingan teknis pendamping dan pelaksana rehabilitasi sosial lanjut usia
SDM yang meningkat kapasitasnya dalam melaksanakan rehabilitasi sosial lanjut usia
870 orang
Lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia
Pemberian bantuan kepada lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia
Jumlah lembaga kesejahteraan sosial (LKS) penyelenggaran rehabilitasi sosial lanjut usia yang dibantu/
60 lembaga
Pedoman, juklak dan juknis pelayanan sosial lanjut usia
Penyusunan dan penyempurnaan pedoman, juklak dan juknis, peraturan, produk literasi yang dirancang/ diterbitkan terkai akses lingkungan inklusif bagi lanjut usia
Jumlah inisiasi/ regulasi/ peraturan/ produk literasi yang dirancanag/ diterbitkan terkait akses lingkungan inklusif bagi lanjut usia
8 Pedoman
Perjanjian kinerja tersebut merupakan perjanjian untuk memberikan rehabilitasi sosial
lanjut usia yang dilaksanakan melalui kegiatan pusat. Selain kegiatan pusat masih ada
kegiatan yang dilaksanakan melalui UPT dan melalui dana dekosentrasi. Perjanjian kinerja
tersebut adalah sebagai berikut:
26
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi lanjut usia
Layanan SBK PSTW UEP Day care Home Care Nursing Care Penjangkauan PSTW
Jumlah lanjut yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti Jumlah lanjut yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan bantuan sosial
23.365 orang
SDM yang melaksanakan pelayanan sosial lanjut usia
Pelatihan dan bimbingan teknis pendamping dan pelaksana rehabilitasi sosial lanjut usia
SDM yang meningkat kapasitasnya dalam melaksanakan rehabilitasi sosial lanjut usia
3.111 orang
Lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia
Pemberian bantuan Operasional kepada Komda propinsi / Kab/Kota
Jumlah lembaga kesejahteraan sosial (LKS) penyelenggaran rehabilitasi sosial lanjut usia yang dibantu/
15 lembaga
Perjanjian kinerja yang dicapai melalui UPT dan dana dekonsentrasi dilaksanakan melalui
berbagai kegiatan yag mendukung berbagai sasaran rehabilitasi sosial lanjut usia. Sasaran
Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi lanjut usia dica[ai dengan program Layanan SBK
PSTW, UEP, Day care, Home Care, Nursing Care dan Penjangkauan yang dilaksanakan
oleh PSTW dengan target sebayak 23.365 orang.
Sasaran SDM yang melaksanakan pelayanan sosial lanjut usia dicapai dengan kegiatan
pelatihan dan bimbingan teknis pendamping dan pelaksana rehabilitasi sosial lanjut usia
yang ditujukan kepada pendamping ASLUT dengan target sebanyak 3.111 orang. Sasaran
Lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia dicapai dengan Pemberian bantuan Operasional
kepada Komda propinsi / Kab/Kota dengan target sebanyak 15 lembaga.
Untuk capaian yang dilaksanakan melalui UPT dan dana dekonsentrasi akan dilaporkan
oleh masing-masing kepala satker pelaksana kegiatan karena merupakan tanggung jawab
dan sebagai capaian kinerja masing-masing kepala satker.
27
BAB III
Akuntabilitas Kinerja
Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia menyusun penetapan kinerja tahun 2016
sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi. Penetapan kinerja tersebut menjadi tolak ukur
akuntabilitas kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
A. Pengukuran Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target di
penetapan kinerja dengan realisasi target yang dilaksanakan selama tahun 2016.
28
29
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
SASARAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA TARGET REALISASI
HASIL CAPAIAN (%) PROGRAM ANGGARAN
OUT PUT OUT COME
Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi lanjut usia
Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima bantuan sosial
31.250 orang
32.089 orang
103 %
20 % dari realisasi lanjut usia telah terpenuhi kebutuhan dasarnya
Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar Family Support Kedaruratan Bedah rumah
76.363.274.000
SDM yang melaksanakan pelayanan sosial lanjut usia
SDM yang meningkat kapasitasnya dalam melaksanakan rehabilitasi sosial lanjut usia
870 orang
770 orang 88 %
20 % SDM penyelenggaran pelayanan sosial lanjut usia meningkat kapasitasnya
Pelatihan dan bimbingan teknis pendamping dan pelaksana rehabilitasi sosial lanjut usia
5.970.560.000
Lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia
Jumlah lembaga kesejahteraan sosial (LKS) penyelenggaran rehabilitasi sosial lanjut usia yang dibantu/
60 lembaga
2 Lembaga 3 %
20 % meningkatnya kualitas rehabilitasi sosial lanjut usia yang dilakukan masyarakat melalui LKS LU
Pemberian bantuan kepada lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia
533.490.000
30
SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
HASIL CAPAIAN (%) PROGRAM ANGGARAN
OUT PUT OUT COME
Pedoman, juklak dan juknis pelayanan sosial lanjut usia
Jumlah inisiasi/ regulasi/ peraturan/ produk literasi yang dirancanag/ diterbitkan terkait akses lingkungan inklusif bagi lanjut usia
8 Pedoman
10 Pedoman 125
20 Meberikan pemahaman kepada pelaksana/ pendamping rehabilitasi sosial lanjut usia (petugas pusat, propinsi, kab/kota)
Penyusunan dan penyempurnaan pedoman, juklak dan juknis, peraturan, produk literasi yang dirancang/ diterbitkan terkai akses lingkungan inklusif bagi lanjut usia
1.141.750.000
31
B. Capaian Kinerja
Capaian Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia tahun 2016 dilakukan
dengan cara mengukur sasaran strategis. Sasaran strategis diukur dengan
indikator kinerja yang tercantum dalam penetapan kinerja tahun 2016. Capaian
kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia tahun 2016 adalah sebagai
berikut:
Sasaran 1 : Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi lanjut usia
Sasaran lanjut usia yang mendapatkan Rehabilitasi merupakan sasaran
Rehabilitasi yang ditujukan langsung kepada lanjut usia dan manfaatnya dapat
dirasakan oleh lanjut usia. Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah
lanjut usia miskin atau terlantar yang mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam
upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya.
Pengukuran sasaran ini masih bersifat kualitatif karena penerima bantuan
jumlahnya jauh lebih besar dari pada pelayanan yang ada. Selain itu kondisi
awal lanjut usia sebelum menerima bantuan tidak diketahui sehingga tidak bisa
mengukur perubahan yang terjadi terhadap lanjut usia pada saat sudah
menerima bantuan. Fokus utama sasaran ini adalah peningkatan jumlah lanjut
usia yang mendapatkan Rehabilitasi sosial. Target yang telah dicapai dalam
pemberian pelayanan kepada lanjut usia dari tahun 2011-2016 adalah sebagai
berikut :
32
Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2011 sampai tahun 2013
mengalami peningkatan jumlah target. Peningkatan terbesar terjadi pada
tahun 2012. Pada tahun 2012 terjadi kenaikan yang signifikan karena
mendapatkan reword anggaran yang digunakan sepenuhnya untuk
peningkatan sasaran langsung kepada lanjut usia. Pada tahun 2014 terjadi
penurunan sasaran. Penurunan ini terjadi karena adanya pengalihan target
yang semula ditangani oleh pusat dialihkan ke daerah baik dekon maupun
UPT, sehingga sasaran di pusat turun dan sasaran Rehabilitasi melalui dana
dekonsentrasi dan UPT meningkat.
Pada tahun 2015 terjadi peningkatan sasaran yang sangat signifikan hal ini
disebabkan karena adanya tambahan anggaran (APBNP). Penambahan
anggaran tersebut digunakan untuk program-program yang langsung
ditujukan pada peningkatan target lanjut usia.
Pada tahun 2016 terjadi penurunan sasaran lagi karena sasaran pelayanan
dialokasikan melalui dana dekonsentrasi. Selain itu adanya penghematan
anggaran yang terjadi sampai dua kali penghematan. Sebelum penghematan
target Direktorat Rehabilitasi Sosial lanjut usia berjumlah 31.750 orang turun
menjadi 31.250 orang serta bantuan ASLUT yang semula 12 bulan menjadi 10
bulan.
Permasalahan utama yang dihadapi adalah pengembangan sasaran sangat
tergantung dengan anggaran yang tersedia (APBN) dan belum adanya
kemampuan dalam menggali sumber dana lain baik dari dalam maupun luar
negeri sehingga target sasaran tidak dapat naik secara signifikan.
Capaian kinerja sasaran lanjut usia yang mendapatkan Rehabilitasi diukur
keberhasilannya melalui perbandingan target dan realisasi yang dapat dilihat
pada tabel berikut:
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
%
1 Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima bantuan sosial
31.250 32.089 103
33
Lanjut usia yang mendapatkan Rehabilitasi sosial di luar panti merupakan
Rehabilitasi yang diberikan langsung kepada lanjut usia. Lanjut usia penerima
Rehabilitasi adalah lanjut usia yang berada di masyarakat dan tidak tinggal di
dalam panti. Kriteria Lanjut Usia Terlantar yang mendapat Asistensi Sosial
Lanjut Usia Terlantar adalah lanjut usia miskin, sakit-sakitan dan atau
badridden untuk kriteria penerima bantuan pemenuhan kebutuah hidup.
Sedangkan kriteria Lanjut Usia yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar
Panti adalah lanjut usia miskin, masih memiliki keluarga maupun lanjut usia
yang berada dalam situas darurat baik bencana alam maupun bencana sosial
bagi lanjut usia yang menerima bantuan kedaruratan.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja ini adalah
sebagai berikut:
a. Asistensi Sosial Lanjut UsiaTerlantar
Asistensi Sosial Lanjut Usia adalah program pemberian bantuan secara
tunai kepada lanjut usia terlantar yang bertujuan untuk meningkatkan
tingkat kesejahteraan lanjut usia terlantar. Kegiatan ini dilakukan dengan
memberikan bantuan tunai sebesar Rp. 200.000,- per bulan selama satu
tahun. Sasaran asistensi sosial lanjut usia adalah berjumlah 30.000 orang
yang tersebar di 34 propinsi, 359 kabupaten/kota, 1188 Kecamatan dan
3.039 desa. Pelaksanaan program bekerjasama dengan PT. POS Indonesia
untuk lembaga penyalur. Kerjasama dilakukan dengan PT. POS Indonesia
karena sebagai pemenang lelang, PT. POS Indonesia mempunyai jaringan
sampai ke tingkat kecamatan yang berdekatan dengan penerima bantuan
agar pendamping dapat mengambil uang ke PT. Pos terdekat dengan
penerima bantuan dengan menunjukkan surat kuasa dan SK sebagai
pendamping dan selanjutnya diserahkan ke penerima.
Karena keterbatasan anggaran yang ada, penerima bantuan antara lain
ditentukan berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dana bantuan digunakan untuk
pemenuhan sebagian kebutuhan dasar lansia penerima program. Dalam
pelaksanaannya, selain mendapatkan dana bantuan ASLUT setiap
bulannya, lanjut Usia telantar penerima program mendapatkan
34
pendampingan psikososial dari seorang pendamping yang berasal dari
unsur masyarakat yang ditentukan oleh dinas/ instansi sosial
kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan tugasnya pendamping mendapatkan
honor dan transport secara berkala. Satu pendamping rata rata
mendampingi 10 – 15 orang lanjut usia di satu desa. Tugas dari
pendamping antara lain adalah memberikan kemudahan bagi lanjut usia
dalam menerima bantuan, memantau penggunaan bantuan serta
memberikan bimbingan dan konseling psikososial secara simple kepada
lanjut usia.
Pemberian bantuan kepada lanjut usia terlantar melalui program ASLUT
semula selama 12 bulan namun karena adanya penghematan anggaran
maka pemberian bantuan ASLUT hanya diberikan selama 10 bulan.
Perkembangan jumlah penerima bantuan ASLUT dari tahun 2012 sampai
dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:
JUMLAH PENERIMA ASLUT
TAHUN 2012-2016
Perkembangan jumlah penerima pada tahun 2012-2014 tidak ada kenaikan
target penerima ASLUT. Hal ini disebabkan alokasi anggaran sejak tahun
2012 cenderung untuk menurun. Peningkatan sasaran terjadi pada tahun
35
2015 sebanyak 500 lanjut usia, menjadi 27.000 lanjut usia dan pada tahun
2016, naik menjadi 30.000 orang.
36
b. Rehabilitasi Lanjut Usia Dalam Situasi Darurat
Kegiatan kedaruratan bertujuan untuk memberikan Rehabilitasi kepada
lanjut usia yang berada dalam situasi darurat baik berupa bencana,
penelantaran , tindak kekerasan dan eksploitasi. Bantuan diberikan dalam
bentuk konseling, penanganan trauma, Reunifikasi, pemenuhan kebutuhan
dasar dan rujukan dengan jumlah sasaran sebanyak 250 orang lanjut usia.
Namun karena adanya penghematan anggaran II yaitu berupa blokir
mandiri maka sasaran yang bisa teralisasi berjumlah 30 orang bagi korban
bencana tanah longsor di Desa Clapar Kecamatan Madukara Kabupaten
Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. Disamping pemberian bantuan sosial
dimaksud Dit RSLU juga melakukan penanganan kedaruratan dan
pendampingan bagi korban bencana, serta penanganan kasus lansia
terlantar dengan rincian sebagai berikut :
No Lokasi Jumlah Keterangan
1. Kab. Garut 41 Jiwa Banjir bandang
2. Kab. Sumedang 40 Jiwa Tanah longsor
3. Kab. Pidie jaya 650 Jiwa Gempa bumi
4. Kota Bima 171 Jiwa Banjir bandang
5. Kab. Karawang 38 Jiwa Konflik/sengketa tanah
6. DKI Jakarta 19 Jiwa Kasus lansia terlantar
Total 959 Jiwa
.
Secara keseluruhan target rehabilitasi sosial lanjut usia dalam situasi
darurat berjumlah 989 orang dengan rincian lanjut usia yang mendapat
bantuan sosial sebanyak 30 orang dan yang mendapatkan pendampingan
psikosial sebanyak 959 orang.
37
c. Program Fammily Support
Program family support merupakan kegiatan pemberdayaan terhadap
keluarga miskin yang memiliki lanjut usia tidak potensial. Kegiatan yang
dilaksanakan adalah memberikan bantuan kepada keluarga lanjut usia
melalui keluarganya untuk peningkatan ekonomi keluarga dan diharapkan
mampu memberikan pelayanan terhadap lanjut usia sehingga lanjut usia
terhindar dari keterlantaran. Dalam memberikan pelayanan Family Support
terdapat 5 (lima) dukungan terhadap keluarga :
1. Dukungan Emosional
Dukungan ini memberikan Lanjut Usia perasaan nyaman, merasa
dicintai saat mengalami depresi, bantuan dalam bentuk semangat,
empati, rasa percaya, perhatian sehingga Lanjut Usia merasa berharga.
2. Dukungan Penghormatan
Dukungan ini memberikan penghormatan yang positif, memberikan
pernyataan setuju, pujian dan penilaian positif terhadap ide-ide,
perasaan dan penampilan Lanjut Usia.
38
3. Dukungan Instrumental
Dukungan ini meliputi penyediaan dukungan jasmaniah seperti
pelayanan, bantuan finansial dan material berupa bantuan nyata, suatu
kondisi dimana benda atau jasa akan membantu memecahkan masalah
praktis, termasuk di dalamnya bantuan langsung, seperti saat
seseorang memberi atau meminjamkan uang, membantu pekerjaan
sehari-hari, menyampaikan pesan, menyediakan transportasi, menjaga
dan merawat saat sakit ataupun mengalami depresi yang dapat
membantu memecahkan masalah.
4. Dukungan Informasi
Jenis dukungan ini meliputi jaringan komunikasi dan tanggung jawab
bersama, termasuk di dalamnya memberikan solusi dari masalah,
memberikan nasehat, pengarahan, saran, atau umpan balik tentang
apa yang dilakukan oleh Lanjut Usia.
5. Dukungan Kelompok
Dukungan ini merupakan suatu bentuk dukungan yang dapat
memberikan motivasi bagi seseorang dalam usaha untuk mengurangi
tekanan yang dirasakan. Melalui dukungan ini Lanjut Usia merasa
menjadi bagian dari kelompok dimana anggotanya dapat saling berbagi
(network support).
Dalam pelaksanaan Family Support Lanjut Usia Kementerian Sosial
bekerjasama dengan Bank BNI 46 untuk pencairan dana melalui MOU.
Pendampingan dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk menjadi
pendamping program Family Support dengan perbandingan 1 orang
pendamping mendampingi 10 orang lanjut usia.
Program Family Support tahun 2016 merupakan penguatan dari tahun
sebelumnya. Sasaran tahun ini berjumlah 1.000 orang lanjut usia dan
keluarganya dengan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 1.500.000,- per
orang. Semula bantuan sebesar Rp. 3.000.000,- sehubungan dengan
adanya penghematan anggaran maka besaran bantuan menjadi Rp.
1.500.000,-. Bantuan digunakan untuk pengembangan usaha keluarga
39
lanut usia dan pemenuhan kebutuhan lanjut usia. Uji coba ini dilaksanakan
di propinsi Sumatera Barat, DIY, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Utara.
40
d. Bedah Rumah Lanjut Usia
Bedah rumah lanjut usia merupakan program rehabilitasi rumah lanjut usia
bagi lanjut usia miskin terlantar. Tujuan dari program ini adalah agar lanjut
usia memiliki rumah yang layak huni, sehat dan aman. Rehabilitasi rumah
dilakukan oleh masyarakat secara gotong royong. Besar bantuan yang
diberikan Rp. 15.000.000,-. Bantuan tersebut diperuntukkan hanya
pembelian bahan bangunan sedangkan untuk kebutuhan pendukung
lainnya berasal dari masyarakat atau pemerintah setempat.
Pada tahun 2016 target sebanyak 300 unit rumah. Namun karena adanya
penghematan anggaran maka bantuan untuk bedah rumah dihemat namun
sebagai pengganti bantuan diusulkan melalui dana hibah dalam negeri
dalam bentuk uang.
Foto bedah rumah
Sasaran 2 : SDM yang meningkat kapasitasnya dalam melaksanakan
rehabilitasi sosial lanjut usia
Sasaran yang ke dua adalah pengembangan SDM rehabilitasi sosial lanjut
usia. SDM yang dimaksud adalah masyarakat baik swasta maupun pemerintah
yang terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia. Unsur
masyarakat maupun pemerintah tersebut adalah pendamping program
41
rehabilitasi sosial lanjut usia, pimpinan dan petugas administrasi LKS LU,
lembaga/instansi terkait pemerintah daerah/propinsi yang terkait dengan
Rehabilitasi sosial lanjut usia.
Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan
SDM pelaksana rehabilitasi sosial lanjut usia dibidang kelanjutusiaan.
Saat ini masih banyak pendamping dan pimpinan/petugas administrasi LKS LU
yang belum memahami Rehabilitasi dan permasalahan sosial lanjut usia
sehingga dalam melaksanakan tugasnya hasilnya kurang maksimal. Hal ini
juga terjadi pada pegawai lembaga/instansi terkait yang disebabkan kerena
seringnya mutasi pegawai di daerah.
SDM perlu mendapatkan bimbingan teknis karena mereka secara langsung
memberikan Rehabilitasi terhadap lanjut usia sehingga dituntut untuk
mempunyai kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam memberikan
Rehabilitasi. Selain itu, pelaksana dilapangan baik tingkat desa,
kebupaten/kota dan propinsi merupakan kepanjangan tangan dan
implementator kegiatan yang merupakan hasil kebijakan dari pusat sehingga
memerlukan kemampuan dan keterampilan yang memadai.
Capaian kinerja SDM yang mendapatkan bimbingan teknis bidang Rehabilitasi
sosial lanjut usia dilakukan melalui indikator kinerja jumlah SDM yang
mendapatkan bintek melalui kegiatan Pembinaan Dan Pemantapan yang
target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
Jumlah SDM yang mendapatkan
bintek melalui kegiatan
Pembinaan Dan Pemantapan
870 770 90
Pencapaian indikator dilakukan melalui kegiatan :
1. Rakor Kerukunan Purnakaryawan
2. Rapat Koordinasi Penguatan Managerial Pengelolaan LKS LU
3. Penguatan dan Pengembangan Managerial Lembaga Kesejahteraan Sosial
(LKS) Lanjut Usia
42
4. Bimbingan Teknis Pelaksana UEP Lanjut Usia
5. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaksana Ekonomi
Produktif
6. Pengembangan Keterampilan Pendamping Home Care dan Day Care
7. Bimbingan Teknis Keterampilan Pendamping Asistensi Lanjut Usia
Terlantar
8. Koordinasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Lanjut Usia
9. Rapat Koordinasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Lanjut Usia
Jumlah target SDM yang mendapatkan bintek melalui kegiatan Pembinaan
Dan Pemantapan dari tahun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut:
Dari diagram di atas terlihat sasaran untuk SDM naik dan turun. Hal ini
dikarenakan sedikit banyak jumlah SDM tergantung pada kebutuhan
dilapangan. Namun setiap tahun diupayakan dapat meningkat karena
banyaknya SDM pelaksana Rehabilitasi yang belum memiliki keterampilan dan
pengetahuan yang memadai dalam penanganan permasalahan
kelanjutusiaan.
Sasaran 3 : Lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia
Sasaran ketiga yaitu lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia yang
mendapatkan bantuan. Sasaran ini bertujuan untuk membentuk dan
memberikan penguatan lembaga Rehabilitasi sosial lanjut usia yang baru
43
maupun yang lama sehingga lembaga tersebut mampu meningkatkan dan
mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan serta mampu
memberikan Rehabilitasi terhadap lanjut usia secara maksimal. Selain itu
lembaga penerima bantuan diharapkan menjadi lembaga yang mandiri.
Target lembaga yang mendapatkan bantuan adalah lembaga lanjut usia yang
dikelola oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena lembaga yang dikelola
oleh masyarakat masih lemah terutama dalam pelaksanaan operasional dan
pemberian Rehabilitasi terhadap lanjut usia. Dengan adanya dukungan
berupa bantuan baik operasional maupun pemberian bantuan untuk
rehabilitasi terhadap kelayannnya, diharapkan dapat memperkuat lembaga
dan meningkatkan rehabilitasi lembaga yang bersangkutan.
Disisi lain, sasaran ini dapat memacu daerah lain yang belum ada lembaga
kesejahteraan sosial lanjut usia untuk membentuk lembaga Rehabilitasi sosial
lanjut usia karena adanya perhatian dan dukungan yang diberikan sehingga
mempercepat dan mempermudah akses lanjut usia terlantar yang
membutuhkan pertolongan.
Sasaran ini dicapai melalui indikator kinerja jumlah lembaga lanjut usia yang
mendapatkan bantuan, dimana indikator kinerja target dan realisasinya dapat
dilihat pada tabel dibawah ini:
Indikator Target Realisasi Capaian
Jumlah lembaga kesejahteraan
sosial (LKS) penyelenggaran
rehabilitasi sosial lanjut usia yang
dibantu/dikembangkan
60 2 3
Perkembangan jumlah lembaga lanjut usia yang mendapatkan bantuan dari
tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:
44
Dilihat dari grafik diatas dari tahun 2012 dan 2014 mengalami penurunan dan
kanaikan, tahun 2015 mengalami kenaikan dan tahun 2016 kembali
mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan besar anggaran yang disalurkan
ke lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia tergantung dari alokasi anggaran
yang tersedia. Sebenarnya tren pertumbuhan lembaga lanjut usia dari tahun
ke tahun mengalami peningkatan namun yang dibantu melalui anggaran
pusat mengalami penurunan karena tergantung dari anggaran yang
teralokasi. Namun diharapkan bantuan terhadap lembaga kesejahteraan sosial
Lanjut Usia terus akan meningkat karena lembaga lanjut usia merupakan
ujung tombak dalam Rehabilitasi terhadap lanjut usia.
Pada tahun 2016, semula target pengembangan lembaga mempunyai sasaran
sebanyak 60 lembaga karena adanya penghematan dan blokir mandiri maka
pengembangan kelembagaan menjadi 2 lembaga.
Sasaran 4 : Pedoman, juklak dan juknis pelayanan sosial lanjut usia
Sasaran ke empat yaitu pedoman, juklak dan juknis pelayanan sosial lanjut
usia. Tujuan sasaran ini adalah memberikan pedoman, juklak dan juknis
pelaksanaan pelayanan sosial di bidang pelayanan sosial lanjut usia yang
merupakan implementasi kebijakan pusat. Sasaran ini digunakan untuk
45
panduan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial lanjut usia sehingga
dalam pelaksanaanya dapat berhasil dan tepat guna serta tidak melenceng
dari proses pelayanan yang telah ditetapkan.
Target sasaran ini adalah pelaksana kegiatan pelayanan sosial lanjut usia baik
itu pendamping, masyarakat, petugas kabupaten/kota dan propinsi,
Lembaga/instansi terkait, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan
permasalahan dan penanganan lanjut usia.
Sasaran pedoman, juklak dan juknis pelayanan sosial lanjut usia diukur
melalui indikator kinerja jumlah buku pedoman bidang pelayanan sosial lanjut
usia. Pengukuran capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:
Indikator Target Realisasi Capaian
Jumlah inisiasi/ regulasi/ peraturan/
produk literasi yang dirancanag/
diterbitkan terkait akses lingkungan
inklusif bagi lanjut usia
8
10
110
Indikator kinerja jumlah buku pedoman bidang pelayanan sosial lanjut usia
dengan keseluruhan target sebanyak 8 buku pedoman dengan realisasi target
sebanyak 10 buku pedoman dan literature bidang kelanut usiaan. Tambahan
capaian tersebut merupakan hasil optimaliasi anggaran dari sisa kegiatan
yang telah dilaksanakan. Apabula tidak ada blokir mandiri maka capaian yang
tercapai adalah 11 pedoman. Kegiatan penyusunan pedoman yang terkena
blokir mandiri sebanyak 1 kegiatan.
Pencapaian indikator kinerja dilakukan melalui kegiatan :
1. Penyempurnaan Pedoman Program ASLUT
2. Penyusunan Pedoman Bedah Rumah Bagi Lanut Usia
3. Penyempurnaan Pedoman Fammily Support
4. Penyempurnaan Pedoman Kedaruratan
5. Penyempurnaan Permensos Tentang Penghargaan Kesejahteraan Sosial
Lanjut Usia
6. Penyusunan Pedoman Standardisasi Program Home Care
7. Penyusunan Pedoman Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan RS LU
46
8. Penyempurnaan Permensos Tentang Pelayanan Home Care
9. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Dana Hibah Dalam Negeri Dalam
Bentuk Uang
10. Penyusunan Pedoman Pemantapan Dan Pengembangan Usaha Lanjut
Usia Potensial
11. Penyusunan NA Perubahan UU No 13 Tahun 1998
Kegiatan peyusunan pedoman yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya
blokir mandiri adalah Penyusunan Pedoman Pemantapan Dan Pengembangan
Usaha Lanjut Usia Potensial.
47
C. Rekapitulasi Capaian Target Tahun 2012 – 2016
No Indikator Kinerja 2012 2013 2014 2015 2016
Target Realisasi Target Realisasi Target Target Target Realisasi Target Realisasi
1
Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima bantuan sosial
39.895 39.895 39.910 39.910 31.250 31.250 43.070 42.818 31.250 32.089
2
SDM yang meningkat kapasitasnya dalam melaksanakan rehabilitasi sosial lanjut usia
950 950 1.44
6
1.29
6 870 870
1.24
0 1.240 870 770
3
Jumlah lembaga kesejahteraan sosial (LKS) penyelenggaran rehabilitasi sosial lanjut usia yang dibantu/dikembangkan
60 60 60 60 3 3 124 124 3 2
4
Jumlah inisiasi/ regulasi/ peraturan/ produk literasi yang dirancanag/ diterbitkan terkait akses lingkungan inklusif bagi lanjut usia
6 6 7 8 7
7
5 5 8 10
48
D. Langkah-Langkah Yang Dilakukan
Dalam mewujudkan indikator sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Membangun kerjasama dan dukungan yang baik antara Instansi/Dinas
sosial, instansi terkait, masyarakat Orsos/LSM di daerah dan lembaga
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
2. Memanfaatkan sarana yang ada di tingkat provinsi/kota/kabupaten untuk
melaksanakan kegiatan program.
3. Melaksanakan sinkronisasi antara program pusat dan daerah sehingga
terjadi efektifitas dan efisiensi program Rehabilitasi terhadap lanjut usia.
E. Kendala Yang Dihadapi
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi program Rehabilitasi dan perlindungan
sosial lanjut usia ditemukan beberapa permasalahan dan kendala sebagai
berikut:
1. Keterbatasan kualitas petugas layanan kelanjutusiaan.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang masalah kelanjutusiaan
3. Terbatasnya data yang akurat dari masing-masing provinsi.
4. Jangkauan Rehabilitasi yang sangat terbatas karena sasaran Rehabilitasi
tersebar sampai ke desa terpencil, dan jumlah Rehabilitasi tidak seimbang
dengan besarnya populasi lanjut usia terlantar .
5. Masih rendahnya dana bagi pendamping lanjut usia terlantar.
6. Sarana dan prasarana layanan sosial lanjut usia masih terbatas.
7. Rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam upaya penanganan
kelanjutusiaan.
F. Strategi Pemecahan Masalah
Untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi seperti diuraikan
diatas maka disusun beberapa strategi pemecahan masalah sebagai berikut:
1. Memantapkan petugas layanan kelanjutusiaan.
2. Meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya
penanganan permasalahan kelanjutusiaan.
49
3. Melakukan kerjasama dengan BPS, Pusdatin, dan dinas terkait dalam hal
penyediaan data.
4. Mengupayakan peningkatan anggaran dan mengembangkan model-model
serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Rehabilitasi
sosial lanjut usia.
5. Perlu adanya sharing budget dari pemerintah daerah untuk dana
pendamping lanjut usia terlantar.
6. Meningkatkan dan Mengoptimalkan sarana dan prasarana Layanan sosial
Lanjut Usia.
7. Mengadvokasi dan mendampingi Pemerintah Daerah dalam penyusunan
Peraturan Daerah tentang kelanjutusiaan.
8. Pemaksimalan penyusunan anggaran yang ada untuk mempertahankan
kualitas dan kuantitas Rehabilitasi sosial lanjut usia
G. Akuntabilitas Keuangan
Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran yang diwujudkan dalam
tahun 2016 adalah sebagai berikut :
NO SASARAN BIAYA
1 Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi lanjut usia 94.669.394.000
2 SDM yang melaksanakan pelayanan sosial lanjut usia 5.989.360.000
3 Lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia 978.500.000
4 Pedoman, juklak dan juknis pelayanan sosial lanjut usia 814.000.000
Jumlah Anggaran Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah Rp.
102.451.254.000,- setelah adanya penghematan maka anggaran pencapaian
sasaran adalah sebagai berikut:
50
NO SASARAN BIAYA
1 Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi lanjut usia 76.363.274.000
2 SDM yang melaksanakan pelayanan sosial lanjut usia 5.970.560.000
3 Lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia 533.490.000
4 Pedoman, juklak dan juknis pelayanan sosial lanjut usia 1.141.750.000
Jumlah Anggaran Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia setelah penghmatan
adalah Rp 84.009.074.000,-. Anggaran tersebut sudah termasuk blokir mandiri
sebesar Rp. 4.000.000.000,-
Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia selain melaksanakan kegiatan
Rehabilitasi sosial lanjut usia di pusat juga memberikan anggaran untuk
Rehabilitasi sosial lanjut usia di daerah atau dana dekonsentrasi. Anggaran yang
disediakan untuk dana dekonsentrasi sebesar Rp. 49,610,913,000,- untuk 34
propinsi dengan sasaran sebanyak 21,410 orang lanjut usia. Kegiatan yang
dilakukan adalah UEP, pendampingan dan perawatan lanjut usia di lingkungan
keluarga, Pengisian waktu luang lanjut usia dan Nursing Care. Pengembangan
SDM sebanyak 2.322 orang yang merupakan pertemuan dan pelatihan
pendamping ASLUT. Selain itu juga digunakan untuk operasional pendampingan
ASLUT, bantuan komda lanjut usia, monitoring dan evaluasi serta operasional
perkantoran dalam rangka pelaksanaan dana dekonsentrasi.
Selain itu, Rehabilitasi sosial lanjut usia juga dilaksanakan melalui 3 UPT yaitu
PSTW Budhi Dharma Bekasi, PSTW Gauma Baji dan PSTW Minaula Kendari
dengan jumlah Rehabilitasi sebanyak 940 orang lanjut usia dengan biaya
sebesar Rp. 24,354,039,000,-. Rehabilitasi yang diberikan adala pemenuhan
kebutuhan dasar berupa permakanan, papan, sandang, bimbingan dan
kesehatan serta Rehabilitasi lanjut dan perluasan penjangkauan luar panti
dengan kegiatan day care, home care dan kedaruratan atau penjangkauan.
Selain itu juga rehabilitasi sarana dan prasarana panti.
51
BAB IV
PENUTUP
Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia tahun 2016 dari alokasi anggaran
sebesar Rp. 102.451.254.000,- setelah penghematan menjadi Rp. 84.009.074.000,-
dan blokir mandiri sebesar Rp. 4.000.000,-. Sampai akhir bulan Desember 2016
untuk realisasi keuangan setelah penghematan dan blokir mandiri sebesar Rp.
79.247.710.958,- atau 99,04% sedangkan realisasi fisik sebesar 100%.
Beberapa faktor yang menjadi masalah/penghambat dan pendukung
keberhasilan program kegiatan Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia tahun 2016
diantaranya sebagai berikut :
1. Faktor penghambat
Pada umumnya tidak terdapat kendala yang berarti, karena seluruh program
kegiatan tahun 2016 dapat dilaksanakan dengan baik, namun karena adanya
penghematan anggaran maka target yang ditetapkan dalam kinerja tidak dapat
tercapai sepenuhnya.
2. Faktor pendukung
Berbagai faktor pendukung berhasilnya pelaksanaan kegiatan Direktorat
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia tahun 2016 diantaranya :
a. Perencanaan program kegiatan yang baik sesuai dengan tuntutan kebutuhan
permasalahan yang berkembang.
b. Tersedianya sumber daya manusia di Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
yang mempunyai komitmen tinggi terhadap kebijakan dan program
Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
c. Tersedianya tenaga Narasumber/penceramah yang kompeten dan profesional
dalam mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan Direktorat Rehabilitasi
Sosial Lanjut Usia.
d. Adanya dukungan, kerjasama dan koordinasi yang baik antara masyarakat,
LSM /Yayasan /Orsos / Instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun
daerah dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
52
Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
Pelaksanaan program kegiatan Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia tahun
2016 pada umumnya dapat berjalan dengan baik lancar.
2. Saran
a. Program kegiatan yang sudah berjalan perlu terus dikembangkan dengan
lebih menekankan pada pemberdayaan dan penguatan Lembaga
Kesejahteraan Sosial (LKS).
b. Peningkatan kualitas petugas layanan kelanjut usiaan perlu terus dilakukan
secara intensif untuk menjawab tantangan perkembangan permasalahan
lanjut usia yang semakin kompleks.
Top Related