Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat
Kesehatan Tahun 2019 dapat diselesaikan.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat
Kesehatan Tahun 2019 disusun sebagai wujud
pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan
perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan
kinerja ini disusun sesuai amanat Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan atas penggunaan anggaran. Selain itu laporan kinerja
merupakan salah satu kendali sekaligus alat untuk memacu peningkatan kinerja Direktorat
Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
Tahun 2019, Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan memasuki tahun terakhir
dalam pembangunan kesehatan periode 2015-2019. Program ini didesain untuk mencapai
sasaran meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan.
Pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan di tahun 2019 memiliki
berbagai inovasi dan terobosan, namun tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Untuk itu,
atas nama Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, saya berterima kasih atas
saran dan masukan perbaikan bagi penyempurnaan dokumen perencanaan serta
pelaksanaan program dan kegiatan di periode berikutnya.
ii Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun
2019 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan
perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan kinerja disusun sesuai amanat
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pada dasarnya laporan ini menginformasikan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2019 sebagai bagian dari pencapaian sasaran
strategis Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada Rencana Strategis
(Renstra) Kementerian Kesehatan 2015-2019.
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penilaian atas hasil evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Unit Organisasi Direktorat Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan memperoleh nilai AA. Rincian penilaian tersebut
sebagai berikut:
Tabel 1. Nilai Evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2014-2019
No. Tahun Hasil Penilaian Kategori
1 2014 97,65 AA
2 2015 96,73 AA
3 2016 97,50 AA
4 2017 97,75 AA
5 2018 97,01 AA
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017
tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yang
merupakan revisi pertama atas Renstra Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015, sasaran
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya akses, kemandirian
dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, dengan tujuan yang akan dicapai pada
tahun 2019 adalah:
a. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial sebesar
95%.
iv Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019
b. Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap diproduksi di dalam negeri dan
jumlah jenis/varian alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif)
sebanyak 73 jenis.
c. Persentase produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT)
di peredaran yang memenuhi syarat sebesar 90%.
Dari indikator kinerja tahun 2019 tersebut di atas, Direktorat Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu
dengan capaian:
a. Realisasi Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial sebesar
96,34%.
b. Realisasi jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap diproduksi di dalam negeri
dan jumlah jenis/varian alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif)
sebanyak 78 jenis.
c. Realisasi persentase produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah
tangga (PKRT) di peredaran yang memenuhi syarat sebesar 95,67%.
Keberhasilan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam
mencapai target indikator kinerja di tahun terakhir Renstra 2015-2019 merupakan hasil
kerja keras seluruh komponen, pendayagunaan sumber daya yang optimal dan
penguatan terutama dalam perencanaan program kegiatan dan penyusunan peraturan
perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat kesehatan serta monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Direktorat Jenderal Kefarmasian
dan Alat Kesehatan didukung oleh anggaran yang dituangkan dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 dengan alokasi sebesar
Rp.4.479.337.816.000,00 yang terdiri alokasi Kantor Pusat sebesar
Rp.4.417.337.816.000,00 dan alokasi Dekonsentrasi sebesar Rp.62.000.000.000,00.
Selama pelaksanaan kegiatan tahun 2019, alokasi APBN Direktorat Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengalami 5 kali revisi perubahan anggaran program
dikarenakan; 1) Penambahan alokasi kekurangan gaji dan tunjangan
Rp.3.577.207.000,00; 2) Efisiensi dan optimalisasi Anggaran Penyediaan Obat dan
Vaksin sebesar Rp.1.635.136.632.000,00; 3) Penerimaan Hibah Luar Negeri Langsung
pada Satker Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT sebesar Rp.1.137.872.000,00; 4)
Penerimaan Hibah Luar Negeri Langsung pada Satker Pelayanan Kefarmasian
Rp.1.623.552.000,00; dan 5) Penerimaan Hibah Luar Negeri Langsung pada Satker
Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan sebesar Rp.3.799.214.000,00,
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 v
sehingga alokasi anggaran Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
menjadi sebesar Rp.2.855.475.661.000,00 (Dua triliun delapan ratus lima puluh lima
miliar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).
Adapun realisasi anggaran tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.979.331.071.559,00 (Satu
triliun sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh
puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan persentase realisasi
sebesar 69,32%.
Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
memiliki upaya dan prestasi yang telah dicapai pada tahun 2019 antara lain:
1. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan berupaya untuk meningkatkan akses,
kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan bagi pembangunan
kesehatan. Salah satu bentuk upaya peningkatan akses, kemandirian, dan mutu
tersebut melalui diseminasi informasi, advokasi, dan fasilitasi lintas pemangku
kepentingan, dengan kegiatan ini diharapkan para lintas program, lintas sektor,
maupun mitra terkait dapat memperoleh informasi terkini di bidang kefarmasian
dan alat kesehatan, serta mengkolaborasikan berbagai masukan.
“Seminar Bidang Kefarmasian dan Alkes” dengan Tema ”The 1st Technofarmalkes 2019: Indonesian Health Tech Innovation” merupakan langkah pengembangan
inovasi dan daya saing produk dalam negeri, yang meliputi produk sediaan farmasi
dan alat kesehatan, inovatif hasil penelitian, dan instrumen kebijakan perdagangan
bilateral, regional, dan internasional; uji klinik alat kesehatan; serta fasilitasi
(business matching, sharing experience) academic-business-government-community-innovator (A-B-G-C-I). Melalui diseminasi informasi inovasi,
peningkatan daya saing, pembiayaan, dan pelayanan kesehatan kepada
pemangku kepentingan terkait, diharapkan mendorong kemandirian sediaan
farmasi dan alat kesehatan produksi dalam negeri.
vi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019
Gambar 1. The 1st Technofarmalkes 2019: Indonesian Health Tech Innovation
2. Website e-Fornas berfungsi tidak hanya sebagai media informasi satu arah namun
juga dikembangkan dengan menanamkan fitur baru chat online yang
memungkinkan masyarakat baik umum maupun tenaga kesehatan dapat
berkomunikasi secara langsung apabila memiliki pertanyaan atau keluhan seputar
penerapan Formularum Nasional (Fornas) atau kendala dalam memanfaatkan
website e-Fornas.
Gambar 2. e-Fornas
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 vii
3. Satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 sebagai upaya untuk
meningkatkan kinerja aparatur, sistem birokrasi yang lebih efektif dan efisien
dalam mendukung Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
Gambar 3. Sertifikat ISO 9001:2015
4. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan
organisasi dan memfasilitasi pengelolaan tata persuratan dan pengaturan jadwal
pimpinan, serta memberikan kemudahan dalam pelacakan tindak lanjut disposisi,
maka dikembangkanlah Sistem Informasi Persuratan secara Elektronik yang
disebut dengan Sistem Informasi Persuratan dan Agenda Pimpinan Internal
(SIPAPI). Akses SIPAPI ini diberikan mulai dari pejabat eselon I sampai dengan
pelaksana.
Gambar 4. Aplikasi SIPAPI
viii Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019
5. Kementerian Kesehatan menerima trofi dan piagam dari Pemerintah Indonesia
atas capaian opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) 6 kali berturut-turut untuk
laporan tahun 2014-2019 karena berhasil menyusun dan menyajikan laporan
keuangan. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan turut serta dalam
meraih WTP dengan melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara efektif,
efisien, transparan dan akuntabel sesuai aturan yang berlaku dalam rangka
mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
Gambar 5. Penghargaan dan Trofi WTP
6. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan meraih penghargaan tertinggi
di lingkungan Kementerian Kesehatan melalui Ahmad Hafiz, S.E. sebagai Petugas
Penyusun Laporan Keuangan Tahun 2018 dan Semester I tahun 2019 dengan
Kualitas Terbaik Pertama Tingkat Kementerian Kesehatan kategori Satuan Kerja
Non BLU. Penilaian didasarkan pada kualitas laporan keuangan tahun anggaran
2018 dan kualitas laporan keuangan semester 1 Tahun 2019.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 ix
Gambar 6. Penghargaan Petugas Penyusun Laporan Keuangan Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 Kualitas Terbaik Pertama Tingkat Kementerian Kesehatan
Kategori Satuan Kerja Non BLU
7. e-Post Border Alkes dan PKRT adalah aplikasi online yang berfungsi sebagai
sistem pengawasan secara elektronik untuk meningkatkan efektifitas verifikasi
serta tindak lanjut yang dilakukan oleh pusat maupun provinsi terhadap
perusahaan yang melakukan impor alat kesehatan dan PKRT.
Gambar 7. e-Post Border Alkes dan PKRT
x Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019
8. e-BBKOS merupakan aplikasi elektronik portal informasi bahan baku kosmetika,
berisi 15.923 bahan baku kosmetika, berupa search engine yang user friendly sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses informasi di mana pun dan
kapan pun melalui berbagai gawai yang dimiliki, baik berupa personal computer (PC), tablet, maupun smartphone. Informasi bahan baku kosmetika di e-BBKOS
terdiri dari International Nomenclature Cosmetic Ingredient (INCI) Name, Chemical Abstracts Service (CAS) Number, kegunaan, rumus molekul (RM), berat molekul
(BM), dan struktur kimia.
Gambar 8. e-BBKOS
9. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik maka sekretariat tim penilai angka
kredit jabatan fungsional apoteker dan asisten apoteker di Sekretariat Direktorat
Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan melakukan pengembangan aplikasi
Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit sehingga didapati rekap data pemangku
jabatan di setiap rumah jabatan secara realtime.
10. SIMEDANBAJA merupakan aplikasi untuk mempermudah alur proses data dan
informasi mengenai pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam bentuk elektronik
yang akan digunakan sebagai wadah untuk proses pengolahan data secara
elektronik dengan kemudahan, kecepatan dan ketepatan data yang tepat dalam
bentuk data yang terintegrasi. Aplikasi ini mengakomodir kebutuhan stakeholder dengan menampilkan data dan informasi terhadap proses PBJ secara terkini.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 xi
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR ....................................................................................................... i
IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................................. iii
DAFTAR ISI .................................................................................................................... xi
DAFTAR TABEL ............................................................................................................. xii
DAFTAR GRAFIK ........................................................................................................... xv
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................ xviii
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................................... xix
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1
A. LATAR BELAKANG ............................................................................................... 1
B. MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................................................ 1
C. SASARAN PROGRAM DAN ASPEK STRATEGIS ................................................ 2
D. STRUKTUR ORGANISASI..................................................................................... 5
E. SISTEMATIKA ....................................................................................................... 10
BAB II PERENCANAAN KINERJA................................................................................. 12
A. RENCANA STRATEGIS ........................................................................................ 12
B. PERJANJIAN KINERJA ......................................................................................... 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................................. 18
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ........................................................................ 18
1. PENGUKURAN KINERJA ................................................................................. 18
2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................. 20
B. REALISASI ANGGARAN ....................................................................................... 65
1. KANTOR PUSAT ............................................................................................... 68
2. DANA DEKONSENTRASI ................................................................................. 69
C. SUMBER DAYA MANUSIA .................................................................................... 72
BAB IV PENUTUP .......................................................................................................... 76
xii Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Nilai Evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat
Kesehatan Tahun 2014-2019 ................................................................. iii Tabel 2. Sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan .............................. 13 Tabel 3. Indikator Kinerja dan Target Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2015-2019 ................................................................................... 13 Tabel 4. Cara Perhitungan Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan .............................................................................................. 14 Tabel 5. Sasaran Kegiatan pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan ....... 14 Tabel 6. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 ............................................................................................ 15 Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 ............................................................................................ 18 Tabel 8. Cara Perhitungan Indikator Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin
di Puskesmas ......................................................................................... 21 Tabel 9. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Puskesmas
dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial Tahun 2019 ................ 22 Tabel 10. Daftar Obat dan Vaksin Indikator ........................................................... 25 Tabel 11. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Bahan Baku Sediaan
Farmasi yang Siap Diproduksi di Dalam Negeri dan Jumlah
Jenis/Varian Alat Kesehatan yang Diproduksi di Dalam Negeri
(Kumulatif) Tahun 2019 .......................................................................... 27 Tabel 12. Daftar Nama Bahan Baku Sediaan Farmasi yang Siap Diproduksi di
Dalam Negeri Tahun 2015-2019 ............................................................ 28 Tabel 13. Daftar Nama Jenis/Varian Alat Kesehatan yang Diproduksi di Dalam
Negeri Tahun 2015-2019 ....................................................................... 31 Tabel 14. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Produk Alat
Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) di
Peredaran yang Memenuhi Syarat Tahun 2019 ..................................... 35 Tabel 15. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Puskesmas yang
Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar Tahun 2019 ..... 37 Tabel 16. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Rumah Sakit yang
Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar Tahun 2019 ..... 39 Tabel 17. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Kabupaten/Kota
yang Menerapkan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas Tahun
2019 ....................................................................................................... 42
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 xiii
Tabel 18. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Instalasi Farmasi
Kabupaten/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan
Vaksin sesuai Standar Tahun 2019 ........................................................ 43 Tabel 19. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Instalasi Farmasi
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat
dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Tahun 2019 .............................. 48 Tabel 20. Percepatan waktu janji layanan/Service Level Agreement (SLA)
Perizinan Alat Kesehatan dan PKRT ...................................................... 49 Tabel 21. Jumlah Permohonan Izin Edar Produk Alat Kesehatan dan PKRT
Tahun 2019 ............................................................................................ 50 Tabel 22. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Penilaian Pre-
Market Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(PKRT) yang diselesaikan Tepat Waktu Sesuai Good Review Practices Tahun 2019 ............................................................................................ 50
Tabel 23. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Sarana Produksi
Alat Kesehatan dan PKRT yang Memenuhi Cara Pembuatan yang
Baik (GMP/CPAKB) Tahun 2019 ............................................................ 52 Tabel 24. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Industri Sediaan
Farmasi yang Bertransformasi Dari Industri Formulasi Menjadi Industri
Berbasis Riset (Kumulatif) Tahun 2019 .................................................. 55 Tabel 25. Industri Sediaan Farmasi yang Bertransformasi Dari Industri Formulasi
Menjadi Industri Berbasis Riset (Kumulatif)Tahun 2017-2019 ................ 55 Tabel 26. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Layanan Izin
Industri Sediaan Farmasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2019 . 60 Tabel 27. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Layanan
Dukungan Manajemen yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2019 ..... 63 Tabel 28. Pengukuran Persentase Layanan Dukungan Manajemen yang
Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2019 .................................................. 63 Tabel 29. Alokasi Dana dan Realisasi Anggaran Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan Tahun 2019 Berdasarkan Kegiatan ...................................... 65 Tabel 30. Alokasi Dana dan Realisasi Anggaran DIPA Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 ......................... 69 Tabel 31. Alokasi Dana dan Realisasi Anggaran DIPA Dekonsentrasi Direktorat
Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 ......................... 71 Tabel 32. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 Menurut Jabatan ............ 72
xiv Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019
Tabel 33. Pemenuhan Kebutuhan PNS di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan
Alat Kesehatan Tahun 2019 ................................................................... 73 Tabel 34. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 Menurut Pendidikan ....... 74 Tabel 35. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 Menurut Jenis Kelamin .. 75
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 xv
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan Tahun 2019 ....................................................................... 19 Grafik 2. Target dan Realisasi Indikator Persentase Ketersediaan Obat dan
Vaksin di Puskesmas Tahun 2015-2019 ............................................. 22 Grafik 3. Target dan Realisasi Indikator Persentase Puskesmas dengan
Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial Tahun 2017-2019 ................. 23 Grafik 4. Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial Tahun
2019 per Provinsi ................................................................................ 24 Grafik 5. Target dan Realisasi Indikator Jumlah Bahan Baku Obat dan Obat
Tradisional serta Alat Kesehatan (Alkes) yang Diproduksi di Dalam
Negeri (Kumulatif) Tahun 2015-2019 .................................................. 26 Grafik 6. Target dan Realisasi Indikator Jumlah Bahan Baku Sediaan Farmasi
yang Siap Diproduksi di Dalam Negeri dan Jumlah Jenis/Varian Alat
Kesehatan yang Diproduksi di Dalam Negeri (Kumulatif) Tahun 2015-
2019 .................................................................................................... 27 Grafik 7. Pertumbuhan Industri Alat Kesehatan dalam Negeri per 31 Desember
2019 .................................................................................................... 30 Grafik 8. Target dan Realisasi Indikator Persentase Produk Alat Kesehatan
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) di Peredaran
yang Memenuhi Syarat Tahun 2015-2019 ........................................... 34 Grafik 9. Target dan Realisasi Indikator Persentase Puskesmas yang
Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar Tahun 2015-
2019 .................................................................................................... 37 Grafik 10. Target dan Realisasi Indikator Persentase Rumah Sakit yang
Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar Tahun 2015-
2019 .................................................................................................... 39 Grafik 11. Target dan Realisasi Indikator Persentase Penggunaan Obat
Rasional di Puskesmas Tahun 2015-2019 .......................................... 41 Grafik 12. Target dan Realisasi Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang
Menerapkan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas Tahun 2015-
2019 .................................................................................................... 42 Grafik 13. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Instalasi Farmasi
Kabupaten/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan
Vaksin sesuai Standar Tahun 2015-2019 ............................................ 43
xvi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019
Grafik 14. Komposisi Jumlah IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan
Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2017-2019 ............................ 44 Grafik 15. Komposisi Jumlah IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan
Obat dan Vaksin Sesuai Standar per Provinsi Tahun 2017-2019 ........ 45 Grafik 16. Skor Rata-Rata Persentase IFK yang Melakukan Manajemen
Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar per Provinsi Tahun
2017-2019 ........................................................................................... 46 Grafik 17. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Instalasi Farmasi
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik
Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Tahun 2015-2019 ......... 48 Grafik 18. Target dan Realisasi Indikator Persentase Penilaian Pre-Market Alat
Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang
diselesaikan Tepat Waktu Sesuai Good Review Practices Tahun
2015-2019 ........................................................................................... 51 Grafik 19. Target dan Realisasi Indikator Persentase Sarana Produksi Alat
Kesehatan dan PKRT yang Memenuhi Cara Pembuatan yang Baik
(GMP/CPAKB) Tahun 2015-2019........................................................ 53 Grafik 20. Target dan Realisasi Indikator Jumlah Industri yang Memanfaatkan
Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Produksi Dalam Negeri
(Kumulatif) Tahun 2015-2019 .............................................................. 54 Grafik 21. Target dan Realisasi Indikator Jumlah Industri Sediaan Farmasi yang
Bertransformasi Dari Industri Formulasi Menjadi Industri Berbasis
Riset (Kumulatif) Tahun 2015-2019 ..................................................... 55 Grafik 22. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Layanan Izin
Industri Sediaan Farmasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun
2015-2019 ........................................................................................... 60 Grafik 23. Target dan Realisasi Indikator Persentase Kepuasan Klien Terhadap
Dukungan Manajemen Tahun 2015-2019 ........................................... 62 Grafik 24. Target dan Realisasi Indikator Persentase Layanan Dukungan
Manajemen yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2015-2019 .......... 63 Grafik 25. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian
Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun
2019 .................................................................................................... 66 Grafik 26. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian
Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun
2015-2019 ........................................................................................... 67
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 xvii
Grafik 27. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian
Indikator Kinerja Program Persentase Puskesmas dengan
Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial Tahun 2019 .......................... 67 Grafik 28. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian
Indikator Kinerja Program Jumlah Bahan Baku Sediaan Farmasi yang
Siap Diproduksi di Dalam Negeri, dan Jumlah Alat Kesehatan yang
Diproduksi di Dalam Negeri (kumulatif) Tahun 2019 ........................... 68 Grafik 29. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian
Indikator Kinerja Program Persentase Produk Alat Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) di Peredaran yang
Memenuhi Syarat Tahun 2019 ............................................................ 68 Grafik 30. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 Menurut Jabatan ......... 73 Grafik 31. Pemenuhan Kebutuhan PNS di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan
Alat Kesehatan Tahun 2019 ................................................................ 74 Grafik 32. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 Menurut Pendidikan .... 74 Grafik 33. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 Menurut Jenis Kelamin 75
xviii Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. The 1st Technofarmalkes 2019: Indonesian Health Tech Innovation ....................................................................................... vi
Gambar 2. e-Fornas ......................................................................................... vi Gambar 3. Sertifikat ISO 9001:2015 ................................................................. vii Gambar 4. Aplikasi SIPAPI ............................................................................... vii Gambar 5. Penghargaan dan Trofi WTP .......................................................... viii Gambar 6. Penghargaan Petugas Penyusun Laporan Keuangan Tahun 2018
dan Semester I Tahun 2019 Kualitas Terbaik Pertama Tingkat
Kementerian Kesehatan Kategori Satuan Kerja Non BLU .............. ix Gambar 7. e-Post Border Alkes dan PKRT ...................................................... ix Gambar 8. e-BBKOS ........................................................................................ x Gambar 9. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat
Kesehatan ...................................................................................... 6 Gambar 10. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian
dan Alat Kesehatan ........................................................................ 6 Gambar 11. Struktur Organisasi Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan ................................................................... 7 Gambar 12. Struktur Organisasi Direktorat Pelayanan Kefarmasian .................. 8 Gambar 13. Struktur Organisasi Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian 8 Gambar 14. Struktur Organisasi Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT 9 Gambar 15. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan
PKRT .............................................................................................. 10 Gambar 16. Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan
Alat Kesehatan Tahun 2019 ........................................................... 16 Gambar 17. Lampiran Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan
Alat Kesehatan Tahun 2019 ........................................................... 17 Gambar 18. Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan pada Program
Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 dalam Aplikasi e-
Monev DJA/Aplikasi SMART .......................................................... 20 Gambar 19. Pelaksanaan Sampling Alat Kesehatan .......................................... 36 Gambar 20. Kegiatan Inspeksi Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT ...... 53
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 xix
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT TATA KELOLA OBAT
PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN ............................... 77 LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PELAYANAN
KEFARMASIAN ......................................................................... 80 LAMPIRAN 3 PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PRODUKSI DAN
DISTRIBUSI KEFARMASIAN .................................................... 83 LAMPIRAN 4 PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PENILAIAN ALAT
KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH
TANGGA .................................................................................... 86 LAMPIRAN 5 PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN ALAT
KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH
TANGGA .................................................................................... 89 LAMPIRAN 6 PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN ............. 92 LAMPIRAN 7 DATA KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN DI PUSKESMAS
TAHUN 2019 .............................................................................. 95 LAMPIRAN 8 DATA HASIL UJI SAMPLING ALAT KESEHATAN DAN PKRT
TAHUN 2019 .............................................................................. 97 LAMPIRAN 9 KERTAS KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIT
KERJA DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN TAHUN 2018 ....................................................... 98 LAMPIRAN 10 SOP PEMANTAUAN CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM
KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN ................................. 102 LAMPIRAN 11 SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DIREKTORAT
JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN ............. 104
xx Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku
kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau
target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun
secara periodik. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyusun laporan
kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam
rangka mencapai tujuan atau sasaran strategis dan sekaligus sebagai alat kendali dan
pemacu peningkatan kinerja serta sebagai salah satu alat untuk mendapat masukan bagi
stakeholder demi perbaikan kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kefarmasian dan alat
kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan
tugas tersebut, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dituntut untuk
melaksanakan pemerintahan berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan birokrasi yang
bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
Penyusunan laporan kinerja mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan merupakan
bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat
Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan atas penggunaan anggaran. Pelaporan kinerja
memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.
2 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
C. SASARAN PROGRAM DAN ASPEK STRATEGIS
Program Indonesia Sehat merupakan bentuk pelaksanaan Nawacita ke-5, sasaran dari
program ini adalah meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui
upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan
finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Program Indonesia Sehat terdiri dari tiga
pilar, yaitu: 1). Paradigma Sehat; 2). Penguatan Pelayanan Kesehatan; dan 3). Pelaksanaan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan berperan dalam mendukung
Program Indonesia Sehat, dalam hal menjamin akses, kemandirian dan mutu sediaan
farmasi dan alat kesehatan, yang salah satunya diindikasikan oleh Puskesmas dengan
ketersediaan obat dan vaksin esensial.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan,
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan menjadi
tugas Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Berdasarkan Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan Tahun 2015-2019 yang merupakan revisi pertama atas Renstra Nomor
HK.02.02/Menkes/52/2015, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
melaksanakan salah satu dari 5 (lima) program teknis Kementerian Kesehatan yaitu
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
Sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya akses,
kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Indikator tercapainya sasaran
tersebut adalah:
1. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial.
2. Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap diproduksi di dalam negeri dan
jumlah jenis/varian alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif).
3. Persentase produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT)
di peredaran yang memenuhi syarat.
Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:
1. Pelayanan Kefarmasian
Sasaran kegiatan ini adalah (1) Puskesmas dan rumah sakit yang melaksanakan
pelayanan kefarmasian sesuai standar dan (2) Penggunaan obat rasional di
Puskesmas.
Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 3
a. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai
standar.
b. Persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai
standar.
c. Persentase kabupaten/kota yang menerapkan penggunaan obat rasional di
Puskesmas.
2. Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Sasaran kegiatan ini adalah (1) Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin
esensial; (2) Instalasi farmasi provinsi dan kabupaten/kota menerapkan sistem
informasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP); serta (3) Instalasi
farmasi kabupaten/kota melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai
standar.
Indikator pencapaian sasaran ini adalah:
a. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial.
b. Persentase instalasi farmasi provinsi dan kabupaten/kota yang menerapkan
aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
c. Persentase Instalasi farmasi kabupaten/kota yang melakukan manajemen
pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar.
3. Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Sasaran kegiatan ini adalah (1) Bahan baku sediaan farmasi yang diproduksi di
dalam negeri; (2) Transformasi industri sediaan farmasi dari industri formulasi
menjadi industri bahan baku berbasis riset serta; (3) Layanan izin industri sediaan
farmasi efektif.
Indikator dalam pencapaian sasaran ini adalah:
a. Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap diproduksi di dalam negeri
(kumulatif).
b. Jumlah industri sediaan farmasi yang bertransformasi (kumulatif).
c. Persentase layanan perizinan dan pelaporan yang sesuai standar.
4. Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(PKRT)
Sasaran kegiatan ini adalah: (1) Alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri dan
(2) Pengawasan pre-market alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah
tangga (PKRT) efektif.
Indikator dalam pencapaian sasaran ini adalah:
a. Jumlah jenis/varian alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif).
4 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
b. Persentase penilaian pre-market alat kesehatan dan perbekalan kesehatan
rumah tangga (PKRT) yang diselesaikan tepat waktu sesuai Good Review Practices.
5. Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(PKRT)
Sasaran kegiatan ini adalah pengawasan post-market alat kesehatan dan
perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) efektif.
Indikator dalam pencapaian sasaran ini adalah:
a. Persentase produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga
(PKRT) di peredaran yang memenuhi syarat.
b. Persentase sarana produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah
tangga (PKRT) yang memenuhi cara pembuatan yang baik (GMP/CPAKB).
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Sasaran kegiatan ini adalah layanan dukungan manajemen pada Program
Kefarmasian dan Alat Kesehatan tepat waktu.
Indikator dalam pencapaian sasaran ini adalah persentase layanan dukungan
manajemen yang diselesaikan tepat waktu.
Aspek Strategis pada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dapat
dilihat berdasarkan Analisis Mandat Peraturan yang menyatakan bahwa terdapat 5 (lima)
mandat terkait peraturan yang ada di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan,
antara lain:
1. komoditi;
2. sumber daya;
3. pelayanan kefarmasian;
4. pengawasan; dan
5. pemberdayaan masyarakat.
Bahwa dalam 5 (lima) mandat yang dimaksud di atas, maka peraturan terkait dengan
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan diatur dalam 12 (dua belas) Undang-
Undang, 7 (tujuh) Peraturan Pemerintah, 5 (lima) Peraturan Presiden, 1 (satu) Inpres dan 1
(satu) Perka Badan POM. Sehingga secara keseluruhan peraturan yang dimandatkan pada
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan terdapat 26 (dua puluh enam)
peraturan.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 5
D. STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
kefarmasian dan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan
dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan
kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan
kefarmasian;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan
perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan
kefarmasian;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi
sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga,
pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola
perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi dan distribusi sediaan
farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan,
dan pelayanan kefarmasian;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi,
alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan
dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan
pelayanan kefarmasian;
f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
6 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Gambar 9. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Susunan organisasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan terdiri atas:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dukungan manajemen merupakan strategic enabler untuk menjaga dan
memastikan bahwa sasaran dapat dicapai melalui siklus manajemen yang
terorganisasi dengan baik, pengalokasian sumber daya secara efektif dan efisien, serta
dengan mentaati (conformity) kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik.
Dukungan manajemen bagi pelaksanaan program meliputi lingkup perencanaan-
penganggaran-pemantauan-evaluasi, penyediaan data dan informasi, pelaksanaan
urusan kepegawaian-umum-rumah tangga, urusan keuangan dan Barang Milik Negara
(BMN) sesuai ketentuan, serta pelaksanaan urusan hukum-organisasi-hubungan
kemasyarakatan.
Gambar 10. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 7
b. Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola obat publik dan perbekalan
kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lingkup peran
dan fungsi tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan antara lain: 1)
Perencanaan dan penilaian ketersediaan; 2) Pengendalian harga dan pengaturan
pengadaan; 3) Pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan; serta 4)
Pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan.
Gambar 11. Struktur Organisasi Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
c. Direktorat Pelayanan Kefarmasian
Direktorat Pelayanan Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Lingkup peran dan fungsi pelayanan kefarmasian antara lain: 1)
Manajemen dan klinikal farmasi; 2) Analisis farmakoekonomi; 3) Seleksi obat dan alat
kesehatan; serta 4) Penggunaan obat rasional.
8 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Gambar 12. Struktur Organisasi Direktorat Pelayanan Kefarmasian
d. Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Lingkup peran dan fungsi bidang produksi dan
distribusi kefarmasian adalah: 1) Obat dan pangan; 2) Obat tradisional dan kosmetik;
3) Narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi; serta 4) Kemandirian obat dan bahan
baku sediaan farmasi.
Gambar 13. Struktur Organisasi Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 9
e. Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian alat kesehatan dan
perbekalan kesehatan rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Lingkup peran dan fungsi bidang penilaian alat kesehatan dan perbekalan
kesehatan rumah tangga adalah: 1) Penilaian alat kesehatan kelas A dan B; 2)
Penilaian alat kesehatan kelas C dan D; 3) Penilaian produk diagnostik dan alat
kesehatan khusus, dan 4) Penilaian PKRT dan produk mandiri.
Gambar 14. Struktur Organisasi Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT
f. Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan alat kesehatan dan
perbekalan kesehatan rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
10 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Gambar 15. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT
E. SISTEMATIKA
Sistematika Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 sebagai berikut:
Ikhtisar Eksekutif
Bab I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada sasaran program dan aspek strategis organisasi serta permasalahan
utama yang sedang dihadapi organisasi.
Bab II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.
Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 11
B. Realisasi Anggaran
Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran kantor pusat dan dana
dekonsentrasi yang digunakan dan yang telah digunakan untuk
mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian
kinerja.
C Sumber Daya Manusia
Pada subbab ini disajikan gambaran sumber daya manusia yang
mendukung pelaksanaan tujuan organisasi.
Bab IV Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
Lampiran
12 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Visi dan Misi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengikuti visi dan
misi Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan
berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”.
Tujuan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan:
1. Terwujudnya peningkatan Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial.
2. Terwujudnya kemandirian sediaan farmasi dan alat kesehatan.
3. Terjaminnya produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT)
yang memenuhi syarat di peredaran.
Salah satu strategi pembangunan kesehatan 2015-2019 adalah meningkatkan
ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan. Arah
kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan didasarkan pada
arah kebijakan dan strategi nasional yaitu meningkatkan akses, kemandirian, dan mutu
sediaan farmasi dan alat kesehatan. Strategi yang perlu dilakukan dari berbagai upaya
antara lain:
1. Regulasi perusahaan farmasi memproduksi bahan baku dan obat tradisional dan
menggunakannya dalam produksi obat dan obat tradisonal dalam negeri, serta bentuk
insentif bagi percepatan kemandirian nasional.
2. Regulasi penguatan kelembagaan dan sistem pengawasan pre dan post market alat
kesehatan.
3. Pokja ABGC (Academic-Business-Government-Community Colaboration) dalam
pengembangan dan produksi bahan baku obat, obat tradisional dan alat kesehatan
dalam negeri.
4. Regulasi penguatan penggunaan dan pembinaan industri alat kesehatan dalam negeri.
5. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dan tenaga kesehatan tentang
pentingnya kemandirian bahan baku obat, obat tradisional dan alat kesehatan dalam
negeri yang berkualitas dan terjangkau.
6. Mewujudkan instalasi farmasi pusat sebagai center of excellence manajemen
pengelolaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan di sektor publik.
7. Memperkuat tata laksana Health Technology Assessment (HTA) dan pelaksanaannya
dalam seleksi obat dan alat kesehatan untuk program pemerintah maupun manfaat
paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 13
8. Percepatan tersedianya produk generik bagi obat-obat yang baru habis masa
patennya.
9. Membangun sistem informasi dan jaringan informasi terintegrasi di bidang kefarmasian
dan alat kesehatan.
10. Menjadikan tenaga kefarmasian sebagai tenaga kesehatan strategis berbasis tim.
11. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional melalui
penguatan manajerial, regulasi, edukasi serta sistem monitoring dan evaluasi.
12. Menjalankan program promotif preventif yang berdasarkan pemberdayaan masyarakat,
termasuk yang ditujukan untuk meningkatkan penggunaan obat rasional di
masyarakat, dan melibatkan lintas sektor.
13. Law enforcement pengawasan alat kesehatan dan PKRT.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017
tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yang merupakan
revisi pertama atas Renstra Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015, Direktorat Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan melaksanakan salah satu dari 5 (lima) program teknis
Kementerian Kesehatan yaitu Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Sasaran Program
Kefarmasian dan Alat Kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. Sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Sasaran Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
Tercapainya sasaran tersebut direpresentasikan dengan indikator kinerja beserta
target Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
Tabel 3. Indikator Kinerja dan Target Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015-2019
Indikator Kinerja Target
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial - - 85% 90% 95%
Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap diproduksi di dalam negeri dan jumlah
jenis/varian alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif)
a. Target bahan baku sediaan farmasi 5 10 20 30 45
b. Target jenis/varian alat kesehatan 2 7 14 21 28
Persentase produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) di
peredaran yang memenuhi syarat 77% 80% 83% 86% 90%
14 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Cara perhitungan indikator kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan,
sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4. Cara Perhitungan Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Indikator Kinerja Cara Perhitungan
Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat
dan vaksin esensial
Jumlah Puskesmas yang memiliki obat dan vaksin esensialJumlah Puskesmas di Indonesia yang melapor
× 100%
Jumlah bahan baku sediaan farmasi serta alat kesehatan
(Alkes) yang diproduksi di dalam negeri
Dihitung jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap diproduksi dan jumlah jenis/varian alat kesehatan yang telah mampu diproduksi, oleh industri di dalam negeri (kumulatif)
Persentase produk alat kesehatan dan perbekalan
kesehatan rumah tangga (PKRT) di peredaran yang
memenuhi syarat
Jumlah sampel alkes dan PKRT yang diuji dan memenuhi syaratJumlah sampel alkes dan PKRT yang diuji
× 100%
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan sebagaimana
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 5. Sasaran Kegiatan pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kegiatan Sasaran
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian (1) Puskesmas dan rumah sakit yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar dan (2) Penggunaan obat rasional di Puskesmas
Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
(1) Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial; (2) Instalasi farmasi provinsi dan kabupaten/kota menerapkan sistem informasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP); serta (3) Instalasi farmasi kabupaten/kota melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar
Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian
(1) Bahan baku sediaan farmasi yang diproduksi di dalam negeri; (2) Transformasi industri sediaan farmasi dari industri formulasi menjadi industri bahan baku berbasis riset serta; (3) Layanan izin industri sediaan farmasi efektif
Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT)
(1) Alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri dan (2) Pengawasan pre-market alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) efektif
Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT)
Pengawasan post-market alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) efektif
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Layanan dukungan manajemen pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan tepat waktu
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 15
B. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian
kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan
pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang
serta sumber daya yang tersedia.
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyusun perjanjian kinerja
mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Target ini
menjadi komitmen bagi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk
mencapainya dalam tahun 2019.
Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Sasaran Indikator Kinerja Target 2019
Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu
sediaan farmasi dan alat kesehatan
Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial 95%
Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap diproduksi di dalam negeri dan jumlah jenis/varian alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif)
a. Target bahan baku sediaan farmasi 45
b. Target jenis/varian alat kesehatan 28
Persentase produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) di peredaran yang memenuhi syarat
90%
Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagai Pihak
Pertama dan Menteri Kesehatan sebagai Pihak Kedua. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut
dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
16 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Gambar 16. Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 17
Gambar 17. Lampiran Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
18 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
1. PENGUKURAN KINERJA Tahun 2019 merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan 2015-2019. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan
antara realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator kinerja yang telah
ditetapkan dalam perencanaan kinerja. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran
pencapaian masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan
kegiatan di masa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih
berhasil guna dan berdaya guna.
Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran
kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan
meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan
seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran
kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.
Pengukuran kinerja menggunakan alat ukur berupa indikator sebagaimana yang telah
ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja.
Hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun
2019 sebagai berikut:
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2019
Realisasi 2019
Capaian 2019
Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu
sediaan farmasi dan alat kesehatan
Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial
95% 96,34% 101,41%
Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap diproduksi di dalam negeri dan jumlah jenis/varian alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif)
a. Target bahan baku sediaan farmasi 45 50 111,11%
b. Target jenis/varian alat kesehatan 28 28 100,00%
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 19
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2019
Realisasi 2019
Capaian 2019
Persentase produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) di peredaran yang memenuhi syarat
90% 95,67% 106,30%
Grafik 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019
Ketiga Indikator Kinerja Program telah mencapai sasaran yang diharapkan. Hal ini
didukung dengan sumber daya yang tersedia sebagai bagian dari pencapaian kinerja
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
95% 96,34%
Persentase Puskesmas dengan ketersediaanobat dan vaksin esensial
73 78
Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siapdiproduksi di dalam negeri dan jumlah jenis alat
kesehatan yang diproduksi di dalam negeri(kumulatif)
90% 95,67%
Persentase produk Alat Kesehatan dan PKRT diperedaran yang memenuhi syarat
20 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Gambar 18. Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 dalam Aplikasi e-Monev DJA/Aplikasi SMART
Pada Gambar di atas, kondisi per 26 Januari 2020 terlihat nilai pencapaian kinerja
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan termasuk dalam kategori sangat baik,
terlihat dari nilai pencapaian kinerja sebesar 92,07 dengan realisasi volume keluaran
sebesar 105,44%.
2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari
tujuan. Sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya akses,
kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan.
Analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
1. Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan berperan dalam mendukung Program
Indonesia Sehat dalam hal menjamin akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat
kesehatan, yang salah satunya diindikasikan oleh Puskesmas dengan ketersediaan obat dan
vaksin esensial. Indikator ini bertujuan untuk memantau ketersediaan obat dan vaksin
esensial di Puskesmas.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 21
Kondisi yang dicapai:
Indikator Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial merupakan
indikator pada revisi Renstra sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/422/2017 yang mulai berlaku pada 29 Agustus 2017. Indikator
sebelumnya adalah persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas yang dihitung
dengan formulasi sebagai berikut:
Tabel 8. Cara Perhitungan Indikator Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas
INDIKATOR KINERJA CARA PERHITUNGAN
Persentase ketersedian obat
dan vaksin di Puskesmas
Jumlah kumulatif item obat yang tersedia di (n) Puskesmas
x 100% Jumlah (n) Puskesmas yang melapor x Jumlah total item obat indikator
Indikator ini juga merupakan indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 sehingga pemantauannya tetap dilakukan sampai
dengan tahun 2019 walaupun terdapat revisi Renstra sesuai dengan Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017 yang mulai berlaku pada 29 Agustus 2017.
Pada tahun 2015 sampai dengan pertengahan tahun 2017, dilakukan pemantauan
terhadap indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas yang memiliki
target pada tahun 2015 sebesar 77%, dengan capaian sebesar 79,38%. Pada tahun 2016,
indikator tersebut memiliki target sebesar 80% dengan capaian sebesar 81,57%. Pada tahun
2017, memiliki target sebesar 83% dan capaian sebesar 89,30%. Sementara pada tahun
2018, memiliki target sebesar 86% dan capaian sebesar 92,47%. Pada tahun 2019, memiliki
target sebesar 90% dan capaian sebesar 94,22%.
Bila dilakukan perbandingan antara capaian tahun 2019 dengan target akhir tahun
Renstra/RPJMN 2015-2019, capaian indikator dimaksud lebih tinggi sebesar 4,22% dengan
persentase capaian sebesar 104,69%. Hal ini menunjukkan indikator tersebut telah
mencapai target akhir tahun Renstra/RPJMN 2015-2019.
22 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Grafik 2. Target dan Realisasi Indikator Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Tahun 2015-2019
Revisi Renstra yang mulai berlaku di pertengahan tahun 2017 mengamanatkan
perubahan indikator yang semula persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
menjadi persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial dengan
definisi operasional yakni persentase Puskesmas yang memiliki 80% obat dan vaksin
esensial (pemantauan dilaksanakan terhadap 20 item obat indikator). Adapun realisasi
indikator tersebut pada tahun 2019 sebesar 96,34%, melebihi target yang telah ditetapkan
dalam Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019 yaitu sebesar 95% dengan capaian sebesar
101,41%.
Bila dilakukan perbandingan capaian tahun 2019 dengan target akhir tahun Renstra
2015-2019, capaian indikator dimaksud lebih tinggi sebesar 1,34% yang menandakan
indikator tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan.
Tabel 9. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial Tahun 2019
Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi 2019 Capaian 2019
Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin
esensial
95% 96,34% 101,41%
Capaian indikator dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir memiliki tren positif dimana
capaian pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 6,84% dari tahun 2017 dan kenaikan
sebesar 3,51% dari tahun 2018 ke tahun 2019.
77% 80% 83% 86% 90% 79,38% 81,57% 89,30% 92,47% 94,22%
2015 2016 2017 2018 2019
Target Realisasi
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 23
Grafik 3. Target dan Realisasi Indikator Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial Tahun 2017-2019
Hasil tersebut diperoleh dari periode pelaporan bulan November dimana jumlah
Puskesmas yang memiliki 80% obat dan vaksin essensial sebanyak 9.133 Puskesmas dari
Puskesmas yang melapor sebanyak 9.480. Sedangkan Puskesmas di seluruh Indonesia
adalah 9.994 sehingga baru 94,85% yang melapor.
Jumlah Puskesmas yang melapor mengalami peningkatan yang signifikan bila
dibandingkan tahun 2017, 2018 dan 2019 yaitu sebanyak 8.472 Puskesmas, 9.227
Puskesmas dan 9.480 Puskesmas.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk peningkatan pelaporan oleh Puskesmas
adalah dengan dibentuknya tim penanggungjawab pengumpulan data indikator kinerja tata
kelola obat publik dan perbekalan kesehatan merupakan salah satu upaya yang
meningkatkan ketaatan pelaporan data lebih optimal sehingga pencapaian output menjadi
maksimal.
Capaian tertinggi persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin
esensial pada tahun 2019 yakni sebesar 100% dan dicapai oleh 10 provinsi, yaitu Jambi,
Kepulauan Bangka Belitung, D.I. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Maluku. Capaian tertinggi
tersebut meningkat dibandingkan tahun 2018 dimana provinsi yang memiliki capaian
persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial sebesar 100%
sebanyak 4 provinsi. Untuk Provinsi dengan persentase Puskesmas dengan ketersediaan
obat dan vaksin esensial terendah tahun 2019 adalah Nusa Tenggara Timur dengan capaian
sebesar 82,46%.
85% 90% 95% 85,99% 92,83% 96,34%
2017 2018 2019
Target Realisasi
24 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Grafik 4. Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial Tahun 2019 per Provinsi
Pemantauan dilakukan terhadap 20 item obat dan vaksin yang dianggap esensial dan
harus tersedia di pelayanan kesehatan dasar, sebagaimana tabel berikut:
82,46% 90,36% 91,01% 91,52% 93,30% 93,37% 94,02% 94,69% 95,00% 95,63% 95,78% 95,84% 95,92% 96,67% 96,73% 97,86% 98,51% 98,53% 98,85% 99,22% 99,42% 99,43% 99,47% 99,55% 99,59% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%
NUSA TENGGARA TIMURSUMATERA SELATAN
KALIMANTAN TENGAHSULAWESI TENGGARA
BENGKULUPAPUA
LAMPUNGSULAWESI TENGAH
TARGET 2019PAPUA BARAT
SUMATERA UTARAJAWA BARAT
JAWA TENGAHGORONTALO
RIAUBANTEN
DKI JAKARTASUMATERA BARATKEPULAUAN RIAU
MALUKU UTARAJAWA TIMUR
ACEHKALIMANTAN TIMURSULAWESI SELATAN
KALIMANTAN BARATMALUKU
SULAWESI BARATSULAWESI UTARA
KALIMANTAN UTARAKALIMANTAN SELATAN
NTBBALI
D.I. YOGYAKARTAKEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JAMBI
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 25
Tabel 10. Daftar Obat dan Vaksin Indikator
NO NAMA OBAT BENTUK SEDIAAN
1 Albendazol Tablet
2 Amoxicillin 500 mg Tablet
3 Amoxicillin Sirup
4 Deksametason Tablet
5 Diazepam 5 mg/mL Injeksi
6 Epinefrin (Adrenalin) 0,1% (sebagai HCL) Injeksi
7 Fitomenadion (Vitamin K) Injeksi
8 Furosemid 40 mg / HCT Tablet
9 Garam Oralit Serbuk
10 Glibenklamid / Metformin Tablet
11 Kaptopril Tablet
12 Magnesium Sulfat 20 % Injeksi
13 Metilergometrin Maleat 0,200 mg-1 ml Injeksi
14 Obat Anti Tuberculosis dewasa Tablet
15 Oksitosin Injeksi
16 Parasetamol 500 mg Tablet
17 Tablet Tambah Darah Tablet
18 Vaksin BCG Injeksi
19 Vaksin DPT/ DPT-HB/ DPT-HB-Hib Injeksi
20 Vaksin Td Injeksi
Permasalahan:
Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja
persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial tahun 2019, yaitu
sebagai berikut:
1. Mekanisme perencanaan kebutuhan belum berjalan dengan optimal dikarenakan
keterbatasan koordinasi dan sumber daya.
2. Beberapa obat program belum terdapat di e-katalog nasional.
Upaya Pemecahan Masalah:
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain
sebagai berikut:
1. Mengoptimalkan koordinasi lintas program dalam hal perencanaan kebutuhan obat
program dan pemanfaatan obat buffer pusat dalam memenuhi ketersediaan obat
program.
2. Mendorong seluruh obat program untuk masuk dalam e-katalog nasional.
26 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
2. Jumlah Bahan Baku Sediaan Farmasi yang Siap Diproduksi di Dalam Negeri dan Jumlah Jenis/Varian Alat Kesehatan yang Diproduksi di Dalam Negeri (Kumulatif)
Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kemajuan atau perkembangan produksi
sediaan farmasi dan alat kesehatan di dalam negeri serta mendorong kemandirian sediaan
farmasi dan alat kesehatan produksi dalam negeri, hal ini sejalan dengan amanah Inpres
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat
Kesehatan.
Kondisi yang dicapai:
Pada tahun 2015 sampai dengan pertengahan tahun 2017, dilakukan pemantauan
terhadap indikator jumlah bahan baku obat dan obat tradisional serta alat kesehatan (Alkes)
yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif) dengan target pada tahun 2015 sebanyak 7 jenis
dan capaian sebesar 11 jenis, sedangkan target 2016 sebesar 14 jenis dan capaian sebesar
23 jenis.
Grafik 5. Target dan Realisasi Indikator Jumlah Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional serta Alat Kesehatan (Alkes) yang Diproduksi di Dalam Negeri (Kumulatif) Tahun 2015-2019
Pada tahun 2017, terjadi revisi Renstra sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017 yang mulai berlaku pada 29 Agustus 2017 dimana terjadi
perubahan nomenklatur dan target capaian indikator menjadi jumlah bahan baku sediaan
farmasi yang siap diproduksi di dalam negeri dan jumlah jenis/varian alat kesehatan yang
diproduksi di dalam negeri (kumulatif) dengan target sebanyak 34 jenis dan tercapai
sebanyak 37 jenis dengan rincian jumlah realisasi bahan baku sediaan farmasi sebesar 23
jenis dan jumlah jenis/varian alat kesehatan sebesar 14 jenis/varian. Pada tahun 2018, target
indikator jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap diproduksi di dalam negeri dan
jumlah jenis/varian alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif) ditetapkan
sebanyak 51 jenis dan tercapai sebanyak 54 jenis dengan rincian jumlah realisasi bahan
baku sediaan farmasi sebesar 33 jenis dan jumlah jenis/varian alat kesehatan sebesar 21
jenis/varian. Untuk tahun 2019, target indikator jumlah bahan baku sediaan farmasi yang
7 14
21 28
35
11
23
37
2015 2016 2017 2018 2019
Target Realisasi
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 27
siap diproduksi di dalam negeri dan jumlah jenis/varian alat kesehatan yang diproduksi di
dalam negeri (kumulatif) ditetapkan sebanyak 73 jenis dan tercapai sebanyak 78 jenis
dengan rincian jumlah realisasi bahan baku sediaan farmasi sebesar 50 jenis dan jumlah
jenis/varian alat kesehatan sebesar 28 jenis/varian sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 10
dan Grafik 6.
Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra (73 jenis), capaian tahun 2019
disimpulkan mencapai target akhir tahun Renstra 2015-2019 dalam indikator jumlah bahan
baku sediaan farmasi dan jenis/varian alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri
dengan hasil sebesar 78 atau dengan persentase capaian sebesar 106,85%.
Tabel 11. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Bahan Baku Sediaan Farmasi yang Siap Diproduksi di Dalam Negeri dan Jumlah Jenis/Varian Alat Kesehatan yang Diproduksi di
Dalam Negeri (Kumulatif) Tahun 2019
Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi 2019 Capaian 2019
Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap diproduksi di dalam negeri dan jumlah jenis/varian alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif)
73 78 106,85%
- Bahan Baku Sediaan Farmasi 45 50 111,11%
- Jenis/Varian Alat Kesehatan 28 28 100,00%
Capaian indikator dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir memiliki tren positif dimana
capaian pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 17 jenis dari tahun 2017 dan
kenaikan sebesar 24 jenis dari tahun 2018 ke tahun 2019.
Grafik 6. Target dan Realisasi Indikator Jumlah Bahan Baku Sediaan Farmasi yang Siap Diproduksi di Dalam Negeri dan Jumlah Jenis/Varian Alat Kesehatan yang Diproduksi di Dalam
Negeri (Kumulatif) Tahun 2015-2019
Target pencapaian kinerja untuk indikator jumlah bahan baku sediaan farmasi yang
siap diproduksi di dalam negeri (kumulatif) tahun 2019 ditetapkan sejumlah 45 (empat puluh
7 17
34 51
73
37 54
78
2015 2016 2017 2018 2019
Target Realisasi
28 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
lima) jenis. Adapun capaian jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap diproduksi di
dalam negeri tahun 2019 adalah sejumlah 17 jenis. Karena pengukuran indikator ini
dilakukan secara kumulatif, maka jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap diproduksi
di dalam negeri tahun 2019 adalah sejumlah 50 jenis atau mencapai 111,11% dari target
yang ditetapkan untuk tahun 2019 sejumlah 45 jenis. Jumlah 50 jenis tersebut terdiri dari
capaian tahun 2015 sejumlah 8 jenis, tahun 2016 sejumlah 8 jenis, tahun 2017 sejumlah 7
jenis, tahun 2018 sejumlah 10 jenis, dan tahun 2019 sejumlah 17 jenis.
Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2015-2019 (45 jenis), capaian
tersebut disimpulkan telah tercapai, dimana jumlah bahan baku sediaan farmasi yang
diproduksi di dalam negeri mendapat hasil lebih tinggi sebesar 5 jenis dari target dengan
persentase capaian sebesar 111,11%.
Upaya yang dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja ini adalah dengan
berkoordinasi dan bersinergi dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian melalui
fasilitasi peningkatan kapasitas produksi BBO dan BBOT. Pada tahun 2019 dilakukan kerja
sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT) dan Perguruan Tinggi yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM),
Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Andalas (UNAND), Universitas Sumatera Utara
(USU) dan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS).
Tabel 12. Daftar Nama Bahan Baku Sediaan Farmasi yang Siap Diproduksi di Dalam Negeri Tahun 2015-2019
NO BAHAN BAKU SEDIAAN FARMASI
Tahun 2015
1 Ekstrak Terstandar Daun Kepel (Stelechocarpus burahol (BI.) Hook.f. & Th)
2 Ekstrak Umbi Bengkoang (Pachyrrhizus erosus L.)
3 Ekstrak Aktif Terstandar Daun Mimba (Azadirachta indica)
4 Ekstrak Biji Klabet (Trigonella foenum-graecum L.)
5 Pemanis Alami Glikosida Steviol
6 Ekstrak Terstandar Strobilanthes crispus L.
7 Ekstrak Terstandar Kelopak Bunga Rosela (Hibiscus sabdariffa L.)
8 Karagenan Pharmaceutical Grade
Tahun 2016
9 Kristal PGV-6
10 Kristal HGV-6
11 Kristal GVT-6
12 Fraksi Gel dan Fraksi Antrakinon Terstandar Daun Lidah Buaya (Aloe vera L.)
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 29
13 Ekstrak Terstandar Daun Sendok (Plantago major)
14 Fraksi Polisakarida Buah Mengkudu (Morinda citrifolia L.)
15 Phlobaphene
16 Fraksi Bioaktif Biji Pala (Myristica fragrans Houtt)
Tahun 2017
17 Ekstrak Kayu Manis (Cinnamomum burmanii)
18 Asam Mefenamat
19 Kombinasi Ekstrak Air Tempuyung (Sonchus arvensis) dan Keji Beling (Strobilanthes cripus)
20 Amilum Sagu (Metroxylon SP) Terpregelatinasi
21 Fraksi Aktif Terstandar Herba Kumis Kucing (Orthosiphon arisatus (Blume))
22 Parasetamol
23 Ekstrak Terstandar Daun Pepaya (Carica papaya)
Tahun 2018
24 Sefalosporin C
25 1,3 bis (para hidroksifenil) urea/HP 2009
26 Fraksi Antosianin Daun Ubi Ungu (Ipomoea batatas L)
27 Ekstrak Daun Belimbing Manis (Averrhoa carambola L)
28 Fraksi Aktif dari Umbi Tanaman Talas (Collocasia esculenta)
29 Kuersetin Kalium Bisulfat dari Daun Beluntas (Pluchea indica (L.) Less)
30 Nobiletin dari Herba Bandotan (Ageratum conyzoides L.)
31 Isolat Phylantin dari Tanaman Meniran (Phyllanthus niruri)
32 Isolat Hypophylantin dari Tanaman Meniran (Phyllanthus niruri)
33 Isolat 6-Gingerol dari Rimpang Jahe (Zingiber officinale)
Tahun 2019
34 Ekstrak Terstandar Akar Pakis Tangkur (Polypodium feei)
35 Senyawa A-115
36 Senyawa B-143
37 Granul Larut Air dari Ekstrak Buah Cabe Jawa
38 Simplisia Buah Kapulaga (Amomum cardamomum Willd)
39 Simplisia Terstandar Daun Gaharu
40 Ekstrak Kering Terstandar Daun Gaharu
41 Simplisia Terstandar Rimpang Jahe Merah (Zingiber officinale Rosc.)
42 Simplisia Terstandar Rimpang Kencur (Kaempferia galanga)
43 Simplisia Terstandar Rimpang Kunyit (Curcuma domestica L.)
44 Ekstrak Terstandar Spirulina (Spirulina platensis)
45 Simplisia Terstandar Herba meniran (Phylanthus niruri Linn)
46 Ektrak Terstandar Daun Cengkeh (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & Perry.)
47 Glukosamin
30 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
48 7-ACA
49 Ekstrak Produk Rimpang Jahe (Zingiber officinale) Terstandar dengan Kadar 6 -shogaol yang optimal
50 Prekursor Insulin Glargine
Salah satu indikator kinerja kegiatan Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga adalah alat kesehatan yang diproduksi di dalam
negeri. Capaian sasaran kegiatan diukur dengan indikator kinerja kegiatan jumlah jenis alat
kesehatan yang diproduksi di dalam negeri. Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut
dilakukan melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan industri, peneliti dan pemerintah
yang mempertemukan antara regulator, industri alat kesehatan dalam negeri,
akademisi/peneliti dan stakeholder terkait, kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong
hilirisasi hasil riset alat kesehatan. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain: 1)
Melaksanakan survei dan pemetaan kemampuan industri alat kesehatan dalam negeri
dengan mendata kebutuhan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, dari
keseluruhan kebutuhan alat kesehatan tersebut berapa yang sudah dipenuhi oleh indusri
dalam negeri; 2) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi sistem informasi alat kesehatan
produksi dalam negeri (sisprokal.kemkes.go.id); 3) Workshop peningkatan kemanfaatan alat
kesehatan dalam negeri kepada tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan; 4)
Edukasi penggunaan alat kesehatan dan PKRT yang baik dan benar kepada masyarakat
dan pameran alat kesehatan produksi dalam negeri. Pameran produk alat kesehatan dan
PKRT dalam negeri telah dilaksanakan sebanyak 7 kali bersamaan dengan kegiatan Rapat
Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas), Rapat Koordinasi Nasional Direktorat Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka
Pengembangan Industri Alat Kesehatan Dalam Negeri dan Kemanfaatan Alat Kesehatan
Dalam Negeri.
Grafik 7. Pertumbuhan Industri Alat Kesehatan dalam Negeri per 31 Desember 2019
Dari grafik di atas, terlihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir industri alat
kesehatan dalam negeri tumbuh sebesar 120 industri atau naik sebesar 62%.
193 215 242
274 313
2015 2016 2017 2018 2019
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 31
Target pencapaian kinerja untuk indikator jumlah jenis/varian alat kesehatan yang
diproduksi di dalam negeri (kumulatif) sampai dengan tahun 2019 ditetapkan sejumlah 28
jenis/varian. Adapun capaian jumlah jenis/varian alat kesehatan yang diproduksi di dalam
negeri tahun 2019 adalah sejumlah 7 (tujuh) jenis/varian. Karena pengukuran indikator ini
dilakukan secara kumulatif, maka jumlah jenis/varian alat kesehatan yang diproduksi di
dalam negeri sampai dengan tahun 2019 adalah sejumlah 28 jenis/varian atau mencapai
100% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2019 sejumlah 28 jenis/varian. Jumlah 28
jenis/varian tersebut terdiri dari capaian tahun 2015 sejumlah 3 jenis/varian, tahun 2016
sejumlah 4 jenis/varian, tahun 2017 sejumlah 7 jenis/varian, tahun 2018 sejumlah 7
jenis/varian dan tahun 2019 sejumlah 7 jenis/varian.
Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2015-2019 (28 jenis/varian),
capaian tersebut disimpulkan telah tercapai, dimana jumlah jenis/varian alat kesehatan yang
diproduksi di dalam negeri mendapat persentase capaian sebesar 100%.
Tabel 13. Daftar Nama Jenis/Varian Alat Kesehatan yang Diproduksi di Dalam Negeri Tahun 2015-2019
NO JENIS/VARIAN ALAT KESEHATAN
Tahun 2015
1 Karixa Renograf
2 Triton Synthetic-Biological Sutures
3 Triton T-Skin Marker
Tahun 2016
4 DOMAS FLEXI-CORD Progressive
5 ORTHINDO Pedide Screw Titanium
6 ID BIOSENS Dengue NS1
7 INA-SHUNT Semilunar Flushing Valve System
Tahun 2017
8 RENOMA Blood Lancet
9 NPC Strip G
10 ENESERS Anaesthesia Machine
11 ONEMED Uro One Folley Catheter
12 TESENA Electrocardiograph 12 Channel Telemetry
13 ZENMED + Orthopedic Plate
14 Paket Benang Bedah Triton
Tahun 2018
15 Heron V
16 JMS Cell Washing
17 REFOCARE Calcium Alginate Dressing
32 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
18 CERASPON
19 BUDI Pengukur Kadar Lemak Digital
20 DERMATIX Ultra
21 ZETTA TeleCTG
Tahun 2019
22 BONEFILL ORTHO
23 VIRNA Glaucoma Implant by ROHTO®
24 FEMICAM Portable Medical Camera
25 BIOSAINS RAPID TEST GAD65
26 KARIXA Dentolaser
27 HEXAETCH Etching Gel
28 ONEMED® Alginate Impression Material
Permasalahan:
Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja
Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap diproduksi di dalam negeri dan jumlah
jenis/varian alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif) yaitu:
1. Beberapa rencana penggunaan anggaran penelitian kurang sesuai dengan yang
tertera pada dokumen kontrak yang disebabkan karena adanya perbedaan
kebijakan institusi penelitian terkait management fee.
2. Terdapat 1 (satu) kegiatan penelitian dilakukan dengan menggunakan metode
yang tidak sesuai dengan proposal.
3. Persepsi laporan keuangan dan laporan pekerjaan yang tidak seragam dan kurang
lengkap.
4. Masih kurangnya pemahaman industri alat kesehatan dalam negeri dan peneliti
pada saat proses pendaftaran izin edar produk alat kesehatan hasil riset.
5. Sekitar 60% industri alat kesehatan dalam negeri merupakan usaha mikro, kecil
dan menengah (UMKM), dengan fasilitas produksi yang terbatas dan pemahaman
mutu produk yang belum memadai.
6. Masih terbatasnya jumlah dan kemampuan industri alat kesehatan dalam negeri
untuk memproduksi alat kesehatan inovasi dan pengembangan baru, sebagian
besar masih fokus pada alat kesehatan teknologi rendah dan menengah.
Upaya Pemecahan Masalah:
Upaya pemecahan masalah terhadap kendala yang dialami dalam pencapaian
indikator kinerja Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap diproduksi di dalam negeri
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 33
dan jumlah jenis/varian alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif)adalah
sebagai berikut:
1. Melakukan addendum pada dokumen kontrak.
2. Memperkuat monitoring dan evaluasi serta meminta peneliti melakukan riset ulang
dengan metode yang sudah disetujui dan disepakati oleh Tim Reviewer. 3. Disusun petunjuk pelaksanaan teknis monitoring dan evaluasi untuk dapat
dipedomani peneliti dalam penyusunan administratif keuangan dan dokumen
teknis.
4. Memberikan bimbingan teknis kepada industri alat kesehatan dalam negeri dan
peneliti dalam pemenuhan persyaratan dokumen pendaftaran izin edar produk alat
kesehatan hasil riset.
5. Mengupayakan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di
bidang alat kesehatan untuk memberikan pengetahuan dalam mempertahankan
dan meningkatkan mutu produk.
6. Melaksanakan pertemuan koordinasi lintas sektor dalam rangka pengembangan
alat kesehatan dalam negeri berbasis riset.
3. Persentase Produk Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) di Peredaran yang Memenuhi Syarat
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan melakukan upaya pengendalian
post-market untuk memastikan bahwa alat kesehatan dan PKRT yang telah diberikan izin
edar tersebut, secara terus menerus sesuai dengan persyaratan keamanan, mutu, manfaat
dan penandaan yang telah disetujui.
Upaya kerja sama lintas sektor dilakukan secara berkesinambungan untuk
memperkuat pengawasan produk alat kesehatan dan PKRT. Selain itu juga dilakukan
pengawasan post border terhadap alat kesehatan dan PKRT serta peningkatan kompetensi
sumber daya manusia di dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota. Salah satu kegiatan
pengendalian post-market dilakukan melalui sampling produk alat kesehatan dan PKRT.
Sampling alat kesehatan dan PKRT merupakan kegiatan dalam rangka pembinaan,
pengendalian dan pengawasan terhadap keamanan, mutu dan manfaat alat kesehatan dan
PKRT yang telah beredar di wilayah Indonesia.
Kondisi yang dicapai:
Indikator persentase produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga
(PKRT) di peredaran yang memenuhi syarat mengalami perubahan target capaian indikator
34 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
pada revisi Renstra Tahun 2017 sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/422/2017 yang mulai berlaku pada 29 Agustus 2017. Target dan capaian
indikator produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) di
peredaran yang memenuhi syarat sebelum dan sesudah revisi adalah sebagai berikut:
Grafik 8. Target dan Realisasi Indikator Persentase Produk Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) di Peredaran yang Memenuhi Syarat Tahun 2015-2019
Pada tahun 2019 dilakukan pengambilan sampel alat kesehatan dan PKRT di 34
provinsi dan pengujian sampel dilakukan di beberapa laboratorium yaitu di Pusat
Pemeriksaaan Obat dan Makanan Nasional (PPOMN-BPOM), Laboratorium Balai Besar
Pemeriksaan Obat dan Makanan (BBPOM) Provinsi DKI Jakarta, Balai Pengujian Mutu
Produk Tanaman Kementerian Pertanian, IPB Culture Collection Departemen Biologi
Fakultas Matematika dan IPA, Unit Layanan Pengujian Fakultas Farmasi Universitas
Airlangga, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK), PT Sucofindo.
Produk yang disampling adalah produk yang berdasarkan analisa risiko, produk yang
banyak dipakai oleh tenaga kesehatan dan masyarakat, produk yang banyak beredar dan
memiliki dampak yang cukup luas pada masyarakat, produk yang memiliki riwayat Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) dan produk program pemerintah.
Jumlah sampel alat kesehatan yang memenuhi syarat terhadap parameter uji yang
telah ditetapkan sebanyak 1.142 sampel dari 1.153 sampel yang telah memiliki sertifikat
hasil uji. Sampel PKRT yang memenuhi syarat terhadap parameter uji sejumlah 778 sampel
dari 854 sampel yang telah memiliki sertifikat hasil uji. Total sampel yang memenuhi syarat
1.920 dari total sampel sejumlah 2.007 sehingga realisasi indikator kinerja sebesar 95,67%.
Bila dilakukan perbandingan antara capaian tahun 2019 dengan target akhir tahun
Renstra 2015-2019, capaian indikator dimaksud lebih tinggi sebesar 5,67% dengan
persentase capaian sebesar 106,30%. Hal ini menunjukkan telah tercapai target indikator
akhir tahun Renstra 2015-2019. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut
75% 77% 79% 81% 83% 77% 80% 83% 86% 90% 78,18%
94,80% 88,16% 98,63% 95,67%
2015 2016 2017 2018 2019
Target Target Revisi Realisasi
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 35
antara lain melakukan analisis dan evaluasi hasil uji sampling dan tindak lanjut pengawasan
produk alat kesehatan dan PKRT yang bertujuan sebagai post market control. Selain itu juga
dilakukan pengawasan post market di peredaran untuk memastikan alat kesehatan dan
PKRT yang telah diberikan persetujuan izin edarnya tetap memenuhi persyaratan,
keamanan, manfaat dan mutu.
Tabel 14. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Produk Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) di Peredaran yang Memenuhi Syarat Tahun 2019
Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi 2019 Capaian 2019
Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi
syarat
90% 95,67% 106,30 %
Permasalahan:
Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja
kegiatan persentase produk alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi syarat yaitu:
1. Terbatasnya kapasitas dan kemampuan laboratorium uji untuk produk alat
kesehatan dan PKRT.
2. Hasil uji sampling alat kesehatan dan PKRT yang dilaksanakan oleh satker dekon
belum terakomodir sebagai bagian dari indikator persentase produk alat kesehatan
dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat.
Upaya Pemecahan Masalah:
Upaya pemecahan masalah terhadap kendala yang dialami adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan prioritas sampling produk alat kesehatan dan PKRT untuk
pelaksanaan sampling pusat dan dana Dekonsentrasi tahun 2020 sesuai
kemampuan dan kapasitas laboratorium uji.
2. Hasil uji sampling alat kesehatan dan PKRT yang dilaksanakan oleh satker
Dekonsentrasi akan diakomodir sebagai bagian dari indikator persentase produk
alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat di tahun 2020.
36 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Gambar 19. Pelaksanaan Sampling Alat Kesehatan
Capaian kinerja dari indikator kinerja program kefarmasian dan alat kesehatan
didukung dengan beberapa kegiatan lainnya dengan indikator kinerja sebagai berikut:
1) Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar.
2) Persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar.
3) Persentase kabupaten/kota yang menerapkan penggunaan obat rasional di
Puskesmas.
4) Persentase instalasi farmasi kabupaten/kota yang melakukan manajemen pengelolaan
obat dan vaksin sesuai standar.
5) Persentase instalasi farmasi provinsi dan kabupaten/kota yang menerapkan aplikasi
logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).
6) Persentase penilaian pre-market alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah
tangga (PKRT) yang diselesaikan tepat waktu sesuai Good Review Practices. 7) Persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi cara
pembuatan yang baik (GMP/CPAKB).
8) Jumlah industri sediaan farmasi yang bertransformasi dari industri formulasi menjadi
industri berbasis riset (kumulatif).
9) Persentase layanan izin industri sediaan farmasi yang diselesaikan tepat waktu.
10) Persentase layanan dukungan manajemen yang diselesaikan tepat waktu.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 37
INDIKATOR KINERJA LAINNYA SEBAGAI INDIKATOR PENDUKUNG PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Analisis capaian kinerja dari indikator pendukung program kefarmasian dan alat
kesehatan sebagai berikut:
1) Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar
Kondisi yang dicapai:
Indikator persentase Puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai
standar meningkat setiap tahun. Peningkatan berkisar pada angka 5% pertahun, dengan
memperhitungkan bahwa setiap tahun jumlah Puskesmas di Indonesia selalu bertambah.
Hal inilah yang membuat Direktorat Pelayanan Kefarmasian perlu melakukan intervensi
terhadap stakeholder terkait agar realisasi capaian target indikator selalu mencapai angka
100% setiap tahunnya. Adapun tujuan dari indikator ini ditetapkan adalah untuk mengetahui
jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar dengan
parameter Puskemas yang telah melaksanakan pemberian informasi obat dan/atau
konseling. Indikator ini tidak mengalami perubahan pada revisi Renstra. Berikut merupakan
target, realisasi dan capaian persentase Puskesmas yang melakukan pelayanan
kefarmasian sesuai standar.
Tabel 15. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar Tahun 2019
Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi 2019 Capaian 2019
Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan
kefarmasian sesuai standar
60% 60,06% 100,10%
Grafik 9. Target dan Realisasi Indikator Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan
Kefarmasian Sesuai Standar Tahun 2015-2019
40% 45% 50% 55%
60%
40,01% 45,39% 50,01%
55,13% 60,06%
2015 2016 2017 2018 2019
Target Realisasi
38 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Capaian indikator kinerja persentase Puskesmas yang melakukan pelayanan
kefarmasian sesuai standar tahun 2019 adalah sebesar 60,06%. Bila dibandingkan dengan
target akhir tahun Renstra 2015-2019 yakni sebesar 60%, indikator yang dimaksud
mencapai hasil lebih tinggi 0,06% dengan persentase capaian sebesar 100,10%. Hal ini
menunjukkan telah tercapai target indikator akhir tahun Renstra 2015-2019.
Kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator tersebut antara lain: 1)
Melaksanakan pendampingan Puskesmas untuk mendukung pencapaian indikator
pelayanan kefarmasian; 2) Melakukan advokasi terkait penempatan tenaga kefarmasian di
Puskesmas; serta 3) Menyusunan Pedoman Pengelolaan Vaksin di Fasyankes.
Permasalahan:
Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja
kegiatan persentase Puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar
yaitu:
1. Belum semua Puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasian terutama PIO dan
atau Konseling yang terdokumentasi karena belum memiliki atau kurangnya tenaga
apoteker.
2. Tenaga apoteker dan tenaga kefarmasian di Puskesmas jarang/tidak pernah
mendapatkan pelatihan pelayanan kefarmasian.
3. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/382/2019 tentang
Penempatan Tenaga Apoteker di Puskesmas, belum ditindaklanjuti sesuai harapan.
Upaya Pemecahan Masalah:
Upaya pemecahan masalah terhadap kendala yang dialami adalah sebagai berikut:
1. Diselesaikannya penyusunan Kurikulum Pelatihan Pelayanan Kefarmasian Bagi
Tenaga Apoteker di Puskesmas.
2. Pembuatan google form pelaporan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
3. Sosialisasi dan pembinaan kepada dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan
kabupaten/kota.
4. Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar
Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 39
2) Persentase Rumah Sakit yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar
Kondisi yang dicapai:
Indikator persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai
standar merupakan indikator baru pada revisi Renstra tahun 2017. Akan tetapi pengukuran
indikator ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2016. Tujuan dari indikator ini ditetapkan adalah
untuk mengetahui jumlah rumah sakit yang telah melaksanakan pelayanan kefarmasian
sesuai standar dengan parameter rumah sakit yang telah melaksanakan pemberian
informasi obat dan konseling. Realisasi indikator persentase rumah sakit yang
melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar tahun 2019 sebesar 71,13%, melebihi
target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019 yakni sebesar
65%. Hal tersebut menunjukkan telah tercapaianya target indikator di tahun terakhir Renstra
2015-2019 ditandai dengan capaian indikator yang dimaksud lebih tinggi 0,28% dengan
persentase capaian sebesar 100,43%.
Tabel 16. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Rumah Sakit yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar Tahun 2019
Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi 2019 Capaian 2019
Persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan
kefarmasian sesuai standar
65% 65,28% 100,43%
Grafik 10. Target dan Realisasi Indikator Persentase Rumah Sakit yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar Tahun 2015-2019
Realisasi capaian indikator tahun 2017 adalah sebesar 57,40% dengan target sebesar
55%. Pada tahun 2018 meningkat 8,46% menjadi 65,86% dengan target sebesar 60%
sehingga menghasilkan persentase capaian sebesar 109,76%. Pada tahun 2019 mengalami
penurunan sebesar 0,58% menjadi 65,28%, namun telah melebihi target yang telah
ditetapkan yakni sebesar 65% sehingga menghasilkan persentase capaian sebesar
50% 55% 60% 65%
56,02% 57,40% 65,86% 65,28%
2015 2016 2017 2018 2019
Target Realisasi
40 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
100,43%. Penurunan tersebut dikarenakan adanya updating database rumah sakit
pemerintah pada tahun 2019 dari 873 rumah sakit menjadi 1.011 rumah sakit.
Kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung capaian indikator ini antara lain: 1)
Melaksanakan peningkatan kemampuan tenaga kefarmasian di rimah sakit untuk
mendukung akreditasi rumah sakit; 2) Hands On Practice penerapan analisis
farmakoekonomi dan penggunaan aplikasi e-case report form dan e-modelling di rumah
sakit; 3) Melakukan pengembangan Fornas sebagai acuan dalam penggunaan obat sebagai
kendali mutu dan kendali biaya pada pelayanan kesehatan di era JKN.
Permasalahan:
Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja
kegiatan persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar
yaitu:
1. Masih ditemui kekurangan jumlah tenaga kefarmasian, terutama tenaga apoteker,
di rumah sakit.
2. Untuk dapat memberikan dampak positif terhadap mutu pelayanan kesehatan
secara umum di rumah sakit, tenaga kefarmasian terutama apoteker di rumah
sakit hendaknya memiliki kompetensi yang memadai.
3. Sulitnya mendapatkan kelengkapan data dan informasi tentang pelaksanaan
pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
Upaya Pemecahan Masalah:
Upaya pemecahan masalah terhadap kendala yang dialami adalah sebagai berikut:
1. Advokasi kepada para pemangku kepentingan tentang pentingnya penempatan
tenaga kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian, termasuk rumah sakit.
2. Mengadakan upaya peningkatan mutu pelayanan kefarmasian dalam bentuk
bimbingan teknis, pelatihan dan workshop berbagai bidang terkait pelayanan
kefarmasian bagi tenaga apoteker di Rumah Sakit.
3. Mempermudah pelaporan pelayanan kefarmasian dari rumah sakit dengan
membuat inovasi pelaporan dengan menggunakan sistem informasi.
3) Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Penggunaan Obat Rasional di
Puskesmas
Kondisi yang dicapai:
Perhitungan capaian Indikator Penggunaan Obat Rasional berdasarkan rekapitulasi
data capaian Penggunaan Obat Rasional secara berjenjang mulai dari Puskesmas, dinas
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 41
kesehatan kabupaten/kota dan dinas kesehatan provinsi yang kemudian dilaporkan ke
Kementerian Kesehatan c.q. Direktorat Pelayanan Kefarmasian setiap tiga bulan.
Indikator Penggunaan Obat Rasional merupakan indikator majemuk/komposit yang
terdiri dari komponen penggunaan antibiotika pada ISPA non pneumonia, penggunaan
antibiotika pada diare non spesifik, penggunaan injeksi pada myalgia dan rerata jumlah
resep per lembar resep. Masing-masing komponen indikator dihitung terhadap jumlah kasus
ISPA non-pneumonia, diare non-spesifik dan Myalgia yang diambil di sarana yang sama,
dengan menggunakan rumus tertentu, kemudian dibandingkan dengan target capaian per
tahun.
Indikator Penggunaan Obat Rasional pada tahun 2015-2016 yaitu persentase
penggunaan obat rasional di Puskesmas, dengan target capaian 62% pada tahun 2015 dan
64% pada tahun 2016. Dari data berikut, target indikator Persentase Penggunaan Obat
Rasional di Puskesmas pada tahun 2015 dan 2016 telah tercapai. Pada akhir tahun 2015
tercapai realisasi sebesar 70,64% Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas, dengan
persentase capaian 113,94%. Pada akhir tahun 2016 tercapai realisasi sebesar 71,05%
Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas, dengan persentase capaian 111,01%.
Grafik 11. Target dan Realisasi Indikator Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas Tahun 2015-2019
Keterangan: Realisasi tahun 2018-2019 tidak terisi dengan adanya perubahan indikator Penggunaan Obat 2017-2019
Indikator Penggunaan Obat Rasional untuk tahun 2017-2019 yaitu persentase
kabupaten/kota yang menerapkan penggunaan obat rasional di Puskesmas. Definisi
operasional Kabupaten/kota yang menerapkan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas
adalah kabupaten/kota yang 20% Puskesmasnya memiliki nilai rerata Penggunaan Obat
Rasional minimal 60%. Target indikator kabupaten/kota yang menerapkan Penggunaan Obat
Rasional tahun 2017-2019 secara berurutan adalah 30%, 35%, dan 40%.
62% 64%
66% 68%
70% 70,64% 71,05% 73,41%
2015 2016 2017 (TW 2) 2018 2019
Target Realisasi
42 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Tabel 17. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas Tahun 2019
Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi 2019 Capaian 2019
Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas
40% 47,08% 117,70%
Grafik 12. Target dan Realisasi Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas Tahun 2015-2019
Permasalahan:
Terdapat beberapa kendala yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan
persentase kabupaten/kota yang menerapkan penggunaan obat rasional di Puskesmas
yaitu:
1. Masih kurangnya jumlah dan pemahaman SDM di Puskesmas dalam
pengumpulan, perhitungan, dan pelaporan data indikator Penggunaan Obat
Rasional (POR) secara benar dan tepat waktu.
2. Belum semua Puskesmas tersedia data peresepan yang dilengkapi dengan
diagnosis/kode penyakit.
3. Masih rendahnya kesadaran tentang manfaat pemantauan Penggunaan Obat
Rasional.
Upaya Pemecahan Masalah:
Upaya pemecahan masalah terhadap kendala yang dialami adalah sebagai berikut:
1. Advokasi tentang pentingnya penempatan tenaga kefarmasian di fasilitas
pelayanan kesehatan, termasuk Puskesmas.
2. Mengadakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui bimbingan teknis,
pelatihan, dan koordinasi dengan organisasi profesi.
30% 35%
40%
30,35% 37,55%
47,08%
2015 2016 2017 2018 2019
Target Realisasi
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 43
3. Menyusun instrumen pelaporan dinas kesehatan kabupaten/kota secara elektronik
sehingga waktu pengumpulan, monitoring dan evaluasi data menjadi lebih baik.
4) Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar
Kondisi yang dicapai:
Realisasi indikator persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) yang
melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar tahun 2019 sebesar
92,02%, melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun
2015-2019 yaitu sebesar 75% dengan capaian sebesar 122,69%. Realisasi tersebut lebih
tinggi bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu 89,69%. Indikator ini tidak
mengalami perubahan pada revisi Renstra tahun 2017. Berikut merupakan target, realisasi,
dan capaian indikator persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) yang melakukan
manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar:
Tabel 18. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin sesuai Standar Tahun 2019
Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi 2019 Capaian 2019
Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan
Vaksin sesuai Standar
75% 92,02% 122,69%
Grafik 13. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin sesuai Standar
Tahun 2015-2019
55% 60% 65% 70% 75% 57,34% 63,88%
81,32% 89,69% 92,02%
2015 2016 2017 2018 2019
Target Realisasi
44 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Grafik 14. Komposisi Jumlah IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2017-2019
Jumlah IFK di Indonesia tahun 2019 sebanyak 514. Tahun 2018 terdapat 17 provinsi
dengan persentase instalasi farmasi kabupaten/kota (IFK) yang melakukan manajemen
pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar tertinggi yaitu sebesar 100%.
Dari 34 provinsi yang telah mengumpulkan data capaian skor IFK yang melakukan
manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar di tahun 2018, terdapat dua
provinsi yang mempunyai skor rata-rata di bawah 70, yaitu Papua Barat dan DKI Jakarta.
Tahun 2019 jumlah tersebut berkurang menjadi hanya 1 provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta.
Provinsi Papua Barat telah berhasil meningkatkan skornya menjadi di atas 70.
Skor rata-rata tertinggi di tahun 2017 dan 2018 dimiliki oleh Provinsi D.I. Yogyakarta
dengan skor sebesar 90,03 dan 94,01. Pada tahun 2019 skor rata-rata tertinggi dimiliki oleh
Provinsi Kepulauan Riau dengan skor sebesar 92,43. Skor rata-rata terendah tahun 2017
dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2018 dan 2019 skor rata-rata terendah
dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta.
514 418
96
514 461
53
514 473
41
Jumlah IFK Seluruh Indonesia Jumlah IFK SesuaiStandar
Jumlah IFK Tidak SesuaiStandar
2017 2018 2019
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 45
Grafik 15. Komposisi Jumlah IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar per Provinsi Tahun 2017-2019
86,21%
7,69%
60,00%
27,27%
100,00%
73,33%
100,00%
82,35%
100,00%
75,00%
40,00%
92,86%
100,00%
100,00%
100,00%
86,36%
90,00%
88,89%
63,16%
100,00%
100,00%
88,89%
87,50%
0,00%
93,33%
82,35%
85,71%
100,00%
100,00%
100,00%
70,00%
100,00%
72,73%
78,26%
75,86%
38,46%
80,00%
45,45%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
83,33%
80,00%
92,86%
100,00%
100,00%
100,00%
95,45%
80,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
88,89%
87,50%
0,00%
86,67%
88,24%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
70,00%
100,00%
87,88%
100,00%
82,76%
53,85%
70,00%
81,82%
100,00%
80,00%
100,00%
100,00%
92,31%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
92,86%
90,91%
90,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
92,59%
100,00%
50,00%
86,67%
94,12%
100,00%
83,33%
100,00%
100,00%
90,00%
100,00%
87,88%
91,30%
0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%
PAPUA
PAPUA BARAT
MALUKU UTARA
MALUKU
GORONTALO
SULAWESI UTARA
SULAWESI BARAT
SULAWESI TENGGARA
SULAWESI TENGAH
SULAWESI SELATAN
KALIMANTAN UTARA
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
NUSA TENGGARA BARAT
BALI
JAWA TIMUR
D.I. YOGYAKARTA
JAWA TENGAH
JAWA BARAT
BANTEN
DKI JAKARTA
LAMPUNG
SUMATERA SELATAN
KEPULAUAN RIAU
RIAU
BANGKA BELITUNG
SUMATERA BARAT
BENGKULU
JAMBI
SUMATERA UTARA
ACEH
2019
2018
2017
46 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Grafik 16. Skor Rata-Rata Persentase IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar per Provinsi Tahun 2017-2019
78,18%
60,36%
73,59%
67,43%
85,81%
79,99%
87,12%
75,71%
80,30%
66,05%
31,68%
83,44%
83,34%
82,28%
86,01%
81,05%
88,23%
79,02%
55,01%
90,03%
88,87%
82,89%
81,75%
59,73%
83,71%
77,38%
86,30%
86,45%
85,02%
85,13%
75,83%
79,18%
73,95%
80,19%
76,85%
63,79%
74,99%
72,86%
86,48%
85,41%
86,13%
87,28%
80,90%
83,45%
77,22%
83,44%
93,32%
86,80%
88,73%
82,08%
87,52%
85,52%
88,13%
94,01%
90,68%
83,92%
80,57%
59,73%
83,08%
79,90%
90,12%
87,20%
85,02%
85,13%
75,83%
87,54%
82,76%
90,33%
77,47%
70,15%
76,32%
80,55%
85,64%
79,67%
92,40%
86,75%
85,40%
85,68%
87,74%
85,64%
91,31%
86,02%
86,28%
81,80%
86,98%
85,71%
86,87%
92,16%
91,67%
83,29%
82,39%
65,58%
79,58%
83,86%
92,43%
84,21%
84,77%
92,21%
81,80%
87,92%
81,82%
82,53%
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
PAPUA
PAPUA BARAT
MALUKU UTARA
MALUKU
GORONTALO
SULAWESI UTARA
SULAWESI BARAT
SULAWESI TENGGARA
SULAWESI TENGAH
SULAWESI SELATAN
KALIMANTAN UTARA
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
NUSA TENGGARA BARAT
BALI
JAWA TIMUR
D.I. YOGYAKARTA
JAWA TENGAH
JAWA BARAT
BANTEN
DKI JAKARTA
LAMPUNG
SUMATERA SELATAN
KEPULAUAN RIAU
RIAU
BANGKA BELITUNG
SUMATERA BARAT
BENGKULU
JAMBI
SUMATERA UTARA
ACEH
2019
2018
2017
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 47
Permasalahan:
Permasalahan dalam pencapaian indikator persentase instalasi farmasi kabupaten/kota
(IFK) yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar sepanjang
tahun 2019 adalah mekanisme pelaporan data yang masih manual dan sistem penilaian yang
bersifat self assessment.
Upaya Pemecahan Masalah:
Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain
dengan memanfaatkan sistem pelaporan data yang terintegrasi dengan mekanisme
pelaporan data daerah sebagai mekanisme pelaporan dan verifikasi hasil penilaian.
5) Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
Kondisi yang dicapai:
Penerapan sistem informasi manajemen logistik obat dan BMHP secara elektronik
memungkinkan perolehan data dan informasi terkait ketersediaan obat dan BMHP di setiap
tingkat pelayanan kesehatan secara otomatis. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai
dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan dalam
menjaga ketersediaan obat dan BMHP baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota,
sehingga masyarakat dapat menerima manfaat yang optimal dari pelayanan kesehatan.
Realisasi indikator persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang
menerapkan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) tahun 2019
sebesar 40,51%, melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian
Kesehatan Tahun 2015-2019 yaitu sebesar 40% dengan capaian sebesar 101,28%.
Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2017 dalam Direktorat Tata Kelola Obat
Publik dan Perbekalan Kesehatan yang dituangkan dalam revisi pertama Renstra 2015-2019
berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017.
48 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Tabel 19. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
(BMHP) Tahun 2019
Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi 2019 Capaian 2019
Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang
menerapkan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai
(BMHP)
40% 40,51% 101,28%
Grafik 17. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
(BMHP) Tahun 2015-2019
Permasalahan:
Permasalahan dalam pencapaian indikator persentase instalasi farmasi provinsi dan
kabupaten/kota yang menerapkan aplikasi logistik obat dan BMHP di tahun 2019 adalah
rendahnya kepatuhan terhadap penggunaan aplikasi logistik obat dan BMHP di Daerah.
Upaya Pemecahan Masalah:
Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara
lain:
1. Memanfaatkan hasil evaluasi penggunaan dana DAK Non Fisik untuk
pemanfaatan aplikasi logistik obat dan BMHP sebagai dasar pertimbangan
dalam pengalokasian dana DAK di tahun berikutnya.
2. Melakukan pengembangan terhadap aplikasi e-Logistik dengan mengakomodir
kebutuhan pengguna di daerah.
15% 20%
30%
40%
20,26%
34,49% 40,51%
2015 2016 2017 2018 2019
Target Realisasi
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 49
6) Persentase penilaian Pre-Market Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang diselesaikan tepat waktu sesuai Good Review Practices
Kondisi yang dicapai:
Dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 tahun 2017 tentang
Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga maka berlaku Service Level Agreement (SLA) yang baru. Lama waktu
penyelesaian permohonan perizinan menjadi jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya
terutama permohonan izin edar alat kesehatan dalam negeri. Perubahan waktu janji layanan
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 20. Percepatan waktu janji layanan/Service Level Agreement (SLA) Perizinan Alat Kesehatan dan PKRT
50 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Tabel 21. Jumlah Permohonan Izin Edar Produk Alat Kesehatan dan PKRT Tahun 2019
Jumlah permohonan perizinan alat kesehatan dan PKRT yang masuk selama tahun
2019 sejumlah 25.041 berkas dan yang telah selesai proses evaluasinya sejumlah 24.368
berkas. Dari jumlah tersebut, perizinan yang sudah selesai tepat waktu sesuai Good Review Practice tahun 2019 sejumlah 21.951 berkas. Sehingga capaian indikator kinerja kegiatan
persentase penilaian pre-market tepat waktu sesuai Good Review Practice tahun 2019
adalah 90,08% dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 22. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Penilaian Pre-Market Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang diselesaikan Tepat Waktu
Sesuai Good Review Practices Tahun 2019
Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi 2019 Capaian 2019
Persentase penilaian pre-market alat kesehatan dan perbekalan
kesehatan rumah tangga (PKRT) yang diselesaikan tepat waktu
sesuai Good Review Practices
85,00% 90,08% 105,98%
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 51
Grafik 18. Target dan Realisasi Indikator Persentase Penilaian Pre-Market Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang diselesaikan Tepat Waktu Sesuai Good
Review Practices Tahun 2015-2019
Pada tahun 2015, capaian indikator kinerja kegiatan persentase penilaian pre-market alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang diselesaikan tepat
waktu sesuai Good Review Practice adalah sebesar 70,68% dengan target sebesar 63%
sehingga diperoleh persentase capaian indikator kinerja sebesar 112,19%, sedangkan pada
tahun 2016 capaian indikatornya adalah sebesar 90,21% dengan target sebesar 66%
sehingga diperoleh persentase capaian indikator kinerja sebesar 136,68%. Dari data di atas
tampak bahwa target indikator kinerja kegiatan persentase penilaian pre-market tepat waktu
sesuai Good Review Practice pada tahun 2015 dan 2016 telah tercapai dengan kenaikan
25% dari tahun 2015 dengan capaian 32,44%. Untuk tahun 2017, indikator mengalami revisi
pada target yang akan dicapai. Target awal yang ditetapkan pada Renstra awal sebesar
69%, direvisi menjadi 80%. Adapun capaian indikator ini pada tahun 2017 sebesar 96,16%
dengan perolehan persentase capaian indikator sebesar 120,20%. Untuk tahun 2018, target
capaian indikator ini sebesar 82% dengan capaian indikator sebesar 89,09% dengan
persentase capaian sebesar 108,65%. Pada tahun 2019, target capaian yakni sebesar 85%
dan capaian indikator sebesar 90,08% dengan perolehan persentase capaian indikator
sebesar 105,98%.
Permasalahan:
Permasalahan dalam pencapaian indikator persentase penilaian pre-market alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang diselesaikan tepat waktu
sesuai Good Review Practice tahun 2019 diuraikan sebagai berikut:
1. Telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan
Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Kesehatan
dimana ada beberapa layanan yang mengalami perubahan tarif, mengakibatkan
adanya penambahan alur dan waktu dalam proses evaluasi.
63% 66% 80% 82% 85%
70,68% 90,21% 96,16% 89,09% 90,08%
2015 2016 2017 2018 2019
Target Realisasi
52 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
2. Keterbatasan kapasitas storage server co-location menyebabkan proses
persetujuan tanda tangan elektronik (digital signature approval) membutuhkan
waktu lebih lama.
Upaya Pemecahan Masalah:
Upaya pemecahan masalah terhadap kendala yang dialami dalam pencapaian
indikator kinerja kegiatan persentase penilaian pre-market tepat waktu sesuai Good Review Practices yaitu:
1. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian
Keuangan untuk melakukan penyesuaian tarif PNBP pada sistem agar sesuai
dengan regulasi terbaru.
2. Melakukan pemindahan sebagian server existing dari co-location ke server milik
Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan yang memiliki kapasitas yang
lebih memadai.
7) Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang Memenuhi Cara Pembuatan yang Baik (GMP/CPAKB)
Kondisi yang dicapai:
Jumlah sarana produksi alat kesehatan pada tahun 2019 sejumlah 188 sarana
produksi alat kesehatan dan PKRT. Jumlah sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang
memenuhi CPAKB sebanyak 171 sarana. Sehingga, persentase sarana produksi alat
kesehatan dan PKRT yang memenuhi cara pembuatan yang baik (CPAKB/GMP) pada tahun
2019 adalah 90,96% sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:
Tabel 23. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT yang Memenuhi Cara Pembuatan yang Baik (GMP/CPAKB) Tahun 2019
Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi 2019 Capaian 2019
Persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang
memenuhi cara pembuatan yang baik (GMP/CPAKB)
90% 90,96% 101,07%
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 53
Grafik 19. Target dan Realisasi Indikator Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT yang Memenuhi Cara Pembuatan yang Baik (GMP/CPAKB) Tahun 2015-2019
Permasalahan:
Permasalahan dalam mencapai indikator kinerja persentase sarana produksi alat
kesehatan dan PKRT yang memenuhi cara pembuatan yang baik tahun 2019 antara lain
masih rendahnya komitmen dari beberapa pimpinan perusahaan yang telah memenuhi cara
pembuatan yang baik (GMP/CPAKB/CPPKRTB) untuk menerapkan secara konsisten dan
mengajukan sertifikat cara produksi alat kesehatan yang baik (CPAKB) dan atau cara
produksi perbekalan kesehatan rumah tangga (CPPKRTB)
Upaya Pemecahan Masalah:
Upaya pemecahan masalah terhadap permasalahan yang dialami dalam pencapaian
indikator kinerja persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi cara
pembuatan yang baik tahun 2019 adalah adanya perubahan instrument inspeksi sarana
Produksi Alat Kesehatan/PKRT untuk mendorong percepatan penerapan
CPAKB/CPPKRTB sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Gambar 20. Kegiatan Inspeksi Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT
35% 40%
50%
70%
90%
35,44% 47,00% 50,20%
71,02%
90,96%
2015 2016 2017 2018 2019
Target Realisasi
54 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
8) Jumlah Industri Sediaan Farmasi yang Bertransformasi Dari Industri Formulasi Menjadi Industri Berbasis Riset (Kumulatif)
Kondisi yang dicapai:
Indikator jumlah industri sediaan farmasi yang bertransformasi dari industri formulasi
menjadi industri berbasis riset (kumulatif) merupakan indikator baru pada revisi Renstra
tahun 2017 sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/422/2017, sehingga pengukurannya baru di mulai pada tahun 2017.
Indikator ini menggantikan indikator sebelumnya yang terdapat di Renstra Awal yaitu jumlah
industri yang memanfaatkan bahan baku obat dan obat tradisional produksi dalam negeri
(kumulatif). Adapun target dan realisasi indikator jumlah industri yang memanfaatkan bahan
baku obat dan obat tradisional produksi dalam negeri (kumulatif) tahun 2015-2019 sebagai
berikut:
Grafik 20. Target dan Realisasi Indikator Jumlah Industri yang Memanfaatkan Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Produksi Dalam Negeri (Kumulatif) Tahun 2015-2019
Pada tahun 2017, indikator jumlah industri yang memanfaatkan bahan baku obat dan
obat tradisional produksi dalam negeri (kumulatif) sudah tidak lagi didukung sumber daya
anggaran sehingga pelaksanaannya dialihkan ke indikator jumlah industri sediaan farmasi
yang bertransformasi dari industri formulasi menjadi industri berbasis riset (kumulatif).
Realisasi capaian indikator jumlah industri sediaan farmasi yang bertransformasi dari industri
formulasi menjadi industri berbasis riset (kumulatif) adalah sebanyak 3 industri dari target
sebanyak 3 industri yang telah ditetapkan sehingga persentase capaian indikator ini sebesar
100%. Sedangkan pada tahun 2018, realisasi capaian indikator jumlah industri sediaan
farmasi yang bertransformasidari industri formulasi menjadi industri berbasis riset (kumulatif)
adalah sebanyak 6 industri dari target sebanyak 6 industri yang telah ditetapkan sehingga
persentase capaian indikator ini mencapai 100%. Pada tahun 2019, realisasi capaian
indikator jumlah industri sediaan farmasi yang bertransformasi dari industri formulasi menjadi
industri berbasis riset (kumulatif) adalah sebanyak 11 industri dari target sebanyak 9 industri
yang telah ditetapkan sehingga persentase capaian indikator ini mencapai 122,22%.
2
4 6
8
10
2
4 4
2015 2016 2017 (TW 2) 2018 2019
Target Realisasi
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 55
Tabel 24. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Industri Sediaan Farmasi yang Bertransformasi Dari Industri Formulasi Menjadi Industri Berbasis Riset (Kumulatif) Tahun
2019
Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi 2019 Capaian 2019
Jumlah industri sediaan farmasi yang bertransformasi dari industri
formulasi menjadi industri berbasis riset (kumulatif)
9 11 122,22%
Grafik 21. Target dan Realisasi Indikator Jumlah Industri Sediaan Farmasi yang Bertransformasi Dari Industri Formulasi Menjadi Industri Berbasis Riset (Kumulatif) Tahun
2015-2019
Daftar industri sediaan farmasi yang bertransformasi dari industri formulasi menjadi
industri berbasis riset (kumulatif) tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 25. Industri Sediaan Farmasi yang Bertransformasi Dari Industri Formulasi Menjadi Industri Berbasis Riset (Kumulatif)Tahun 2017-2019
2017 Maturity Level
BUMN farmasi produsen vaksin; memiliki fasilitas R&D dan produksi
vaksin virus dan vaksin bakteri; telah di-endorse oleh Organization of Islamic
Cooperation (OIC) sebagai center of excellence (CoE) pengembangan
bioteknologi dan vaksin;memungkinkan terus sustainable menjadi industri
farmasi life science
3
6
9
3
6
11
2015 2016 2017 2018 2019
Target Realisasi
56 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
PMDN yang telah melaksanakan riset dan pengembangan produk
inovatif obat tradisional maupun sediaan farmasi; telah memiliki infrastruktur
R&D bernama Dexa Development Center (DDC) yang menyelenggarakan R&D
formulasi, formulasi inovatif dan new drug delivery system (NDDS) serta Dexa
Laboratories of Biomolecular Science (DLBS) untuk R&D dan produksi produk
inovatif berdasarkan biomolecular science;
Dexa Medica dan DLBS telah melaksanakan riset terpadu dengan
research center of excellence internasional di bidang farmasi, biofarmasi, dan
nutraceutical
PMDN yang telah melaksanakan riset dan pengembangan riset
unggulan mulai dari stem cell sampai bioteknologi; Kalbe Farma telah
melaksanakan R&D dalam rangka transfer teknologi dan joint-venture
termasuk dalam hal pengembangan produk inovatif dan berteknologi tinggi
(insulin analog, long acting EPO, EPO, rituximab dan bevacizumab serta
transtuzumab); pipeline R&D dengan bersinergi dengan stakeholder terkait
secara sustainable dan sistematik antara lain dengan perguruan tinggi i3L,
UGM, ITB, UI, dan Udayana
2018 Maturity Level
PMA Industri Farrmasi bahan obat yang mengembangkan HFC (High Function
Chemistry) yang belum banyak dikembangkan di Indonesia. Selain itu PT.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 57
Kimia Farma Sungwun Pharmacopia melakukan kerjasama dengan Sungwun
Pharmacopia Co.Ltd di Korea Selatan dalam transfer teknologi dan
pengembangan sumber daya manusia dengan mengirimkan personel ke plant
Sungwun Pharmacopia di Korea Selatan. PT. Kimia Farma Sungwun
Pharmacopia juga telah mendapatkan penghargaan dari Menteri Kesehatan RI
pada pameran pembangunan kesehatan dan produk kesehatan dalam negeri
sebagai salah satu industri farmasi yang mewujudkan kemandirian akan obat
dan bahan baku obat di dalam negeri;
PT Kalbio Global Medika PMDN Industri Farmasi Obat dan Bahan Obat yang
melakukan pengembangan produk berinovasi tinggi, yaitu Konsentrat
Recombinant Protein dan produk biosimilar, yaitu Bio Better Product untuk
memenuhi kebutuhan pasar lokal dan internasional serta pengembangan
akan 10 (sepuluh) molekul produk bioteknologi secara komersial. PT. Kalbio
Global Medika juga melakukan investasi dalam pengembangan riset produk
biosimilar yang cukup besar serta melakukan pengembangan sumber daya
manusia untuk mengembangkan riset melalui kerja sama dengan Institute
Pendidikan. PT Kalbio Global Medika juga telah mendapatkan penghargaan
dari Menteri Kesehatan RI pada pameran pembangunan kesehatan dan
produk kesehatan dalam negeri sebagai salah satu industri farmasi yang
mewujudkan kemandirian akan obat dan bahan baku obat di dalam negeri
sebagai salah satu industri farmasi yg mewujudkan kemandirian akan obat
dan bahan baku obat di dalam negeri;
PT. Daewoong Infion mendukung trensformasi industri farmasi melalui
pengembangan riset produk berinovasi tinggi yaitu eryhropoeitin, EGF
(Epidermal Growth Factor) dan Human Growth Hormonel/Somatropin;
2019 Maturity Level
Industri farmasi PMA joint-venture antara PT. Otto Pharmaceutical Industries,
Indonesia dengan Chong Kun Dang Pharmaceuticals, Korea Selatan yang
mengembangkan obat anti kanker dengan rencana produksi lokal obat anti
kanker untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia, dimana belum terlalu
58 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
banyak industri farmasi di Indonesia yang melakukan pengembangan
terhadap obat anti kanker. Beberapa produk yang diproduksi oleh PT. CKD
Otto Pharmaceutical telah mendapatkan Nomor Izin Edar (NIE) dan Sertifikat
Halal.
Industri farmasi yang memiliki fasilitas produksi terbesar di Asia Tenggara
serta telah dilengkapi dengan fasilitas produksi yang terkoneksi dengan
internet/Internet of Things (IoT) yang mendukung industri di era industri 4.0.
PT. Kimia Farma Plant Banjaran juga dilengkapi dengan laboratorium
Research and Development (RnD) sebagai upaya untuk bertransformasi
menjadi industri berbasis riset.
Industri farmasi yang melakukan pengembangan produk biologi dengan fokus
pada pengembangan produk imuno onkologi serta memiliki pendanaan
khusus dalam pengembangan produk tersebut. Pendanaan khusus
mengimplikasikan bahwa industri farmasi berkomitmen untuk
bertransformasi menjadi industri berbasis riset.
Industri farmasi yang berkomitmen untuk bertransformasi menjadi industri
berbasis riset dengan melakukan pengembangan riset terhadap produk
enoksaparin yang akan dikembangkan melalui domba untuk menjamin
kehalalan produk yaitu sebagai produk non porcine.
Industri farmasi yang melakukan transfer teknologi dalam pengembangan
produk biologi dengan perusahaan farmasi Dong A, Korea Selatan. PT
Combiphar Dong A melakukan investasi pembangunan pabrik biosimilar,
dengan tahap awal memproduksi produk biologik berjenis rekombinan
protein dan telah mendapatkan sertifikasi CPOB dari Badan POM.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 59
Permasalahan:
Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja
kegiatan jumlah industri formulasi menjadi industri berbasis riset (kumulatif) tahun 2019
yaitu:
1. Terdapat perbedaan pemahaman dari industri farmasi dalam melakukan pengisian
tools self assessment maturity level sehingga mempengaruhi penilaian terhadap
level dari transformasi dari industri farmasi yang bersangkutan.
2. Masih kurangnya komitmen industri farmasi dalam melaksanakan transformasi.
Upaya Pemecahan Masalah:
Upaya pemecahan masalah terhadap kendala yang dialami dalam pencapaian
indikator kinerja kegiatan jumlah industri formulasi menjadi industri berbasis riset (kumulatif)
tahun 2019 yaitu adalah sebagai berikut:
1. Melakukan klarifikasi pada saat desk self assessment maturity level kepada
industri farmasi sehingga industri farmasi memiliki pemahaman yang sama dalam
pengisian tools self assessment maturity level. 2. Melakukan pembinaan serta sosialisasi terhadap industri farmasi terkait Instruksi
Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri
Farmasi dan Alat Kesehatan, serta koordinasi dengan kementerian/lembaga
terkait untuk dapat dilakukan pemberian insentif kepada industri farmasi yang
bertransformasi.
9) Persentase Layanan Izin Industri Sediaan Farmasi yang Diselesaikan Tepat Waktu
Kondisi yang dicapai:
Indikator persentase layanan izin industri sediaan farmasi yang diselesaikan tepat
waktu merupakan indikator baru pada Revisi Renstra tahun 2017 sesuai dengan Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017, sehingga pengukurannya baru
dimulai di tahun 2017. Capaian indikator kinerja kegiatan persentase layanan izin industri
sediaan farmasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2017 adalah sebesar 85,11% dari
target yang telah ditetapkan sebesar 85% sehingga persentase capaian indikator ini menjadi
106,76%. Sedangkan pada tahun 2018 persentase capaian indikator kinerja kegiatan
layanan izin industri sediaan farmasi yang diselesaikan tepat waktu mencapai 93,95% dari
target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 88%, sehingga persentase capaian indikator
60 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
layanan izin industri menjadi 106,76%, naik dari pencapian tahun 2017 sebesar 100,13%.
Pada tahun 2019, persentase capaian indikator kinerja kegiatan layanan izin industri sediaan
farmasi yang diselesaikan tepat waktu mencapai 94,09% dari target yang telah ditetapkan,
yaitu sebesar 90%, sehingga persentase capaian indikator layanan izin industri menjadi
104,54%.
Tabel 26. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Layanan Izin Industri Sediaan Farmasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2019
Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi 2019 Capaian 2019
persentase layanan izin industri sediaan farmasi yang diselesaikan
tepat waktu
90% 94,09% 104,54%
Grafik 22. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Layanan Izin Industri Sediaan Farmasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2015-2019
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Produksi dan Distribusi
Kefarmasian melaksanakan kegiatan perizinan di bidang produksi dan distribusi
kefarmasian. Kegiatan perizinan Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian meliputi
perizinan bidang obat yang dilaksanakan di Subdirektorat Obat dan Pangan, bidang obat
tradisional dan kosmetika yang dilaksanakan di Subdirektorat Obat Tradisional dan
Kosmetika, dan bidang narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang dilaksanakan di
Subdirektorat Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.
Kegiatan perizinan bidang produksi dan distribusi kefarmasian menjadi salah satu
indikator kinerja Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian dengan diukur persentase
layanan izin industri sediaan farmasi yang diselesaikan tepat waktu.
85%
88% 90%
85,11%
93,95% 94,09%
2015 2016 2017 2018 2019
Target Realisasi
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 61
Permasalahan:
Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja
kegiatan persentase layanan izin industri sediaan farmasi yang diselesaikan tepat waktu
tahun 2019 yaitu:
1. Adanya proses pengembangan sistem pada aplikasi perizinan, seperti
pembaharuan menu (modul) dan digital signature.
2. Adanya kendala pada integrasi sistem antara sistem perizinan Kementerian
Kesehatan dengan sistem perizinan kementerian/lembaga lain terkait.
3. Penyesuaian sistem digital signature dengan sistem perizinan Internasional (I2ES)
terkait impor dan ekspor komoditi narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi.
4. Adanya kendala koordinasi dengan Badan Narkotika Internasional (International Narcotic Control Board) terkait diterapkannya sistem digital signature pada
perizinan impor dan ekspor komoditi narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi.
Upaya Pemecahan Masalah:
Upaya pemecahan masalah terhadap kendala yang dialami dalam pencapaian
indikator kinerja kegiatan persentase layanan izin industri sediaan farmasi yang diselesaikan
tepat waktu tahun 2019 yaitu:
1. Koordinasi secara intensif degan berbagai stakeholder sehingga dapat
mempercepat penyelesaian proses pengembangan sistem pada aplikasi perizinan
di lingkup Kementerian Kesehatan.
2. Koordinasi dan tindak lanjuti untuk integrasi sistem aplikasi perizinan internal
Kementerian Kesehatan dengan kementerian/lembaga terkait .
3. Sosialisasi penerapan digital signature kepada pelaku usaha dan
menggunakan/bergabung dengan sistem perizinan impor dan ekspor Internasional
(I2ES) untuk menjamin validitas perizinan impor dan ekspor narkotika,
psikotropika, dan prekursor farmasi (SPI/SPE) dengan digital signature.
4. Melakukan koordinasi dengan Badan Narkotika Internasional (International Narcotic Control Board) melalui teleconference terkait penerapan digital signature
perizinan impor dan ekspor komoditi narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi
secara internasional.
62 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
10) Persentase Layanan Dukungan Manajemen yang Diselesaikan Tepat Waktu
Kondisi yang dicapai:
Persentase layanan dukungan manajemen yang diselesaikan tepat waktu
menggambarkan kinerja kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya di Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Yang dimaksud dengan layanan
dukungan manajemen yang diselesaikan tepat waktu adalah tersedianya pelayanan
kesekretariatan yang diselesaikan tepat waktu sesuai janji layanan dari Sekretariat Direktorat
Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
Indikator Persentase layanan dukungan manajemen yang diselesaikan tepat waktu
mengalami perubahan nomenklatur dan target capaian indikator pada pada revisi Renstra
tahun 2017 sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/422/2017 yang mulai berlaku pada 29 Agustus 2017. Indikator
sebelumnya adalah Persentase kepuasan klien terhadap dukungan manajemen dengan
capaian dan target sebagai berikut.
Grafik 23. Target dan Realisasi Indikator Persentase Kepuasan Klien Terhadap Dukungan Manajemen Tahun 2015-2019
Realisasi indikator persentase layanan dukungan manajemen yang diselesaikan tepat
waktu tahun 2017 sebesar 93,35%, melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra
Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yaitu sebesar 87% dengan capaian sebesar
107,30%. Pada tahun 2018, target indikator tersebut sebesar 90% dan realisasi indikatornya
mencapai 97,70% sehingga persentase capaiannya adalah 108,56%. Tahun 2019, indikator
tersebut memiliki target sebesar 95% dan realisasi indikator mencapai 98,30% dengan
persentase capaian sebesar 103,47%.
75% 80% 85% 90% 95%
85,71% 87,03% 89,97%
2015 2016 2017 (TW 2) 2018 2019
Target Realisasi
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 63
Tabel 27. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Layanan Dukungan Manajemen yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2019
Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi 2019 Capaian 2019
Persentase layanan dukungan manajemen yang diselesaikan tepat
waktu
95% 98,30% 103,47%
Grafik 24. Target dan Realisasi Indikator Persentase Layanan Dukungan Manajemen yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2015-2019
Indikator ini diukur dengan jumlah layanan dukungan manajemen yang diselesaikan
tepat waktu sesuai dengan janji layanan dibandingkan dengan jumlah layanan dukungan
manajemen. Adapun 8 (delapan) jenis pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan beserta capaiannya di tahun 2019, dapat dilihat pada tabel
di bawah ini: Tabel 28. Pengukuran Persentase Layanan Dukungan Manajemen yang Diselesaikan Tepat
Waktu Tahun 2019
No Jenis Pelayanan Tahun 2019
TW I TW II TW III TW IV Persentase
1 Penerbitan STRA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2 Penyelesaian Penilaian Angka Kredit (PAK) Apoteker dan Asisten Apoteker
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3 Penyelesaian Layanan Pengadaan 100,00% 85,71% 100,00% 100,00% 96,43%
4 Penyelesaian Rancangan Permenkes 100,00% 100,00% 100,00% 60,00% 90,00%
5 Respon Time terhadap Keluhan Pelanggan 100,00% - - 100,00% 100,00%
6 Penyelesaian Revisi 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
7 Tindak Lanjut LHP - 100,00% 100,00% - 100,00%
8 Pencairan Dana 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Layanan Dukungan Manajemen Tepat Waktu 100,00% 97,96% 100,00% 94,29% 98,30%
80% 85% 87% 90%
95% 93,35% 97,70% 98,30%
2015 2016 2017 2018 2019
Target Realisasi
64 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Permasalahan:
Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator
kinerja kegiatan persentase layanan dukungan manajemen yang diselesaikan tepat
waktu tahun 2019 yaitu:
1. Adanya penumpukan paket pengadaan pada waktu tertentu ada sehingga
membutuhkan waktu evaluasi yang lebih panjang
2. Adanya usulan draf rancangan PMK yang masuk dari unit teknis yang butuh
pembahasan intensif serta mengalami perubahan substansi materi
Upaya Pemecahan Masalah:
Upaya pemecahan masalah terhadap kendala yang dialami dalam pencapaian
indikator kinerja kegiatan persentase layanan dukungan manajemen yang diselesaikan
tepat waktu tahun 2019 yaitu adalah sebagai berikut:
1. Dilakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan serta memperkuat
komitmen pelaku pengadaan
2. Dilakukan sosialisasi dalam pembahasan rancangan peraturan, apabila ada
perubahan substansi unit teknis harus segera meyampaikan ke Setditjen
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 65
B. REALISASI ANGGARAN
Alokasi APBN Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada tahun 2019
yang tertera pada perjanjian kinerja adalah sebesar Rp.4.479.337.816.000,00 yang terdiri
alokasi Kantor Pusat sebesar Rp.4.417.337.816.000,00 dan alokasi Dekonsentrasi sebesar
Rp.62.000.000.000,00. Selama pelaksanaan kegiatan tahun 2019, alokasi APBN Direktorat
Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengalami 5 kali revisi perubahan anggaran
program dikarenakan; 1) Penambahan alokasi kekurangan gaji dan tunjangan
Rp.3.577.207.000,00; 2) Efisiensi dan optimalisasi Anggaran Penyediaan Obat dan Vaksin
sebesar Rp.1.635.136.632.000,00; 3) Penerimaan Hibah Luar Negeri Langsung pada satker
Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT sebesar Rp.1.137.872.000,00; 4) Penerimaan Hibah
Luar Negeri Langsung pada satker Pelayanan Kefarmasian Rp.1.623.552.000,00; dan 5)
Penerimaan Hibah Luar Negeri Langsung pada satker Tata Kelola Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan sebesar Rp.3.799.214.000,00 sehingga alokasi anggaran Direktorat
Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan menjadi sebesar Rp.2.855.475.661.000,00 (Dua
triliun delapan ratus lima puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam
puluh satu ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran tahun 2019 adalah sebesar
Rp.1.979.331.071.559,00 (Satu triliun sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus
tiga puluh satu juta tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan
persentase realisasi sebesar 69,32%.
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan didukung dengan anggaran Kantor Pusat
dan Dana Dekonsentrasi. Rincian alokasi dan realisasi Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 29. Alokasi Dana dan Realisasi Anggaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 Berdasarkan Kegiatan
NO KEGIATAN ALOKASI REALISASI %
1 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Rp. 35.677.387.000 Rp. 33.888.780.422 94,99
2 Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekkes
Rp. 2.586.340.977.000 Rp. 1.731.168.019.656 66,94
3 Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Rp. 50.257.371.000 Rp. 43.694.381.608 86,94
4 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alkes
Rp. 118.681.654.000 Rp. 110.349.462.387 92,98
5 Peningkatan Penilaian Alkes & PKRT Rp. 32.638.271.000 Rp. 31.310.010.752 95,93
6 Peningkatan Pengawasan Alkes & PKRT Rp. 31.880.001.000 Rp. 28.920.416.774 90,72
TOTAL Rp. 2.855.475.661.000 Rp. 1.979.331.071.599 69,32
66 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Anggaran yang dialokasikan untuk Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun
2019 sebesar Rp.2.855.475.661.000,00 dan realisasi anggaran untuk pelaksanaan program
tersebut sebesar 69,32% atau Rp.1.979.331.071.559,00. Rerata capaian Indikator Kinerja
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2019 adalah sebesar 104,71%. Rerata
capaian Indikator tersebut didapat dari perhitungan rerata tertimbang antara 4 Indikator
Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang terdiri dari Persentase Puskesmas
dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial dengan persentase capaian sebesar
101,41%, Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap diproduksi di dalam negeri, dan
jumlah alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif) dengan persentase
capaian untuk target sediaan farmasi sebesar 111,11% dan persentase capaian untuk target
alkes sebesar 100,00%, serta Persentase produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan
rumah tangga (PKRT) di peredaran yang memenuhi syarat dengan persentase capaian
sebesar 106,30%. Hal tersebut menyatakan terwujudnya efisiensi anggaran terhadap
capaian kinerja, karena capaian kinerja sebesar 104,71% dapat terwujud dengan 69,32%
penyerapan anggaran.
Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja
pada tahun 2019 antara lain dengan
1. Mengoptimalkan penggunaan buffer stok obat di semua tingkat, baik
Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat
2. Mengoptimalkan pelaksanaan penelitian sediaan farmasi sehingga dihasilkan
bahan baku yang melampaui target
Grafik 25. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, efisiensi penggunaan sumber daya terhadap
capaian Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah tercapai. Berikut
merupakan gambaran analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang
menggambarkan kondisi lima tahun terakhir.
104,71%
69,32%
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 67
Grafik 26. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015-2019
Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian Indikator Kinerja Program yang
pertama yaitu Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial telah
tercapai. Hal tersebut dikarenakan capaian kinerja sebesar 101,41% dapat terwujud dengan
66,65% penyerapan anggaran.
Grafik 27. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Indikator Kinerja Program Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial
Tahun 2019
Untuk Indikator Kinerja Program yang kedua yakni Jumlah bahan baku sediaan farmasi
yang siap diproduksi di dalam negeri, dan jumlah alat kesehatan yang diproduksi di dalam
negeri (kumulatif), efisiensi penggunaan sumber daya dapat tercapai dengan terwujudnya
efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja, karena capaian kinerja sebesar 111,11% dapat
terwujud dengan 90,27% penyerapan anggaran untuk target bahan baku sediaan farmasi
dan capaian kinerja sebesar 100,00% dapat terwujud dengan 98,28% penyerapan anggaran
untuk target alat kesehatan.
121,49% 129,79% 105,60% 106,96% 104,71%
95,19% 83,74%
99,09% 82,32%
69,32%
2015 2016 2017 2018 2019
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran
101,41%
66,65%
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran
68 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Grafik 28. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Indikator Kinerja Program Jumlah Bahan Baku Sediaan Farmasi yang Siap Diproduksi di Dalam Negeri,
dan Jumlah Alat Kesehatan yang Diproduksi di Dalam Negeri (kumulatif) Tahun 2019
Sedangkan untuk Indikator Kinerja Program yang ketiga yaitu Persentase produk alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) di peredaran yang memenuhi
syarat, efisiensi penggunaan sumber daya dapat tercapai dengan terwujudnya efisiensi
anggaran terhadap capaian kinerja, karena capaian kinerja sebesar 106,30% dapat terwujud
dengan 94,04% penyerapan anggaran.
Grafik 29. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Indikator Kinerja Program Persentase Produk Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(PKRT) di Peredaran yang Memenuhi Syarat Tahun 2019
1. KANTOR PUSAT Keberhasilan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam mencapai
target indikator kinerja di tahun keempat Renstra 2015-2019 merupakan hasil kerja keras
seluruh komponen, pendayagunaan sumber daya yang optimal dan penguatan terutama
dalam perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian dan
alat kesehatan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan
Alat Kesehatan didukung oleh anggaran yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) tahun 2019 dengan alokasi sebesar Rp. 4.416.809.696.000,00. Selama
pelaksanaan kegiatan tahun 2019, anggaran Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat
111,11%
90,27%
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran
Target Bahan Baku Sediaan Farmasi
100,00%
98,28%
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran
Target Alat Kesehatan
106,30%
94,04%
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 69
Kesehatan mengalami 5 kali revisi perubahan anggaran program dikarenakan; 1)
Penambahan alokasi kekurangan gaji dan tunjangan Rp.3.577.207.000,00; 2) Efisiensi dan
optimalisasi Anggaran Penyediaan Obat dan Vaksin sebesar Rp.1.635.136.632.000,00; 3)
Penerimaan Hibah Luar Negeri Langsung pada Satker Pengawasan Alat Kesehatan dan
PKRT sebesar Rp.1.137.872.000,00; 4) Penerimaan Hibah Luar Negeri Langsung pada
Satker Pelayanan Kefarmasian Rp.1.623.552.000,00; dan 5) Penerimaan Hibah Luar Negeri
Langsung pada Satker Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan sebesar
Rp.3.799.214.000,00, sehingga alokasi anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan menjadi sebesar Rp.2.793.475.661.000,00 (Dua triliun
tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam
puluh satu ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran tahun 2019 adalah sebesar
Rp.1.921.448.952.814,00 (Satu triliun sembilan ratus dua puluh satu miliar empat ratus
empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat belas
rupiah) dengan persentase realisasi sebesar 69,78%.
Tabel 30. Alokasi Dana dan Realisasi Anggaran DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
NO SATUAN KERJA ALOKASI AWAL ALOKASI REALISASI REALISASI %
1 Direktorat Pelayanan Kefarmasian
Rp. 21.523.529.000 Rp. 23.147.081.000 Rp. 22.278.603.530 96,25
2 Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekkes
Rp. 4.198.405.718.000 Rp. 2.567.912.396.000 Rp. 1.713.794.599.187 66,74
3 Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Rp. 44.172.717.000 Rp. 44.172.717.000 Rp. 38.081.836.207 86,21
4 Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Rp. 99.332.824.000 Rp. 103.202.567.000 Rp. 95.980.939.136 93,00
5 Direktorat Penilaian Alkes dan PKRT
Rp. 28.677.767.000 Rp. 28.677.767.000 Rp. 27.489.626.617 95,86
6 Direktorat Pengawasan Alkes dan PKRT
Rp. 25.225.261.000 Rp. 26.363.133.000 Rp. 23.823.348.137 90,37
TOTAL Rp. 4.417.337.816.000 Rp. 2.793.475.661.000 Rp. 1.921.448.952.814 68,78
2. DANA DEKONSENTRASI Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Gubernur
sebagai wakil Pemerintah di daerah. Dengan demikian, dekonsentrasi disusun untuk
mempercepat pencapaian tujuan dan target program. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan
Alat Kesehatan mengalokasikan dana dekonsentrasi untuk mendukung tercapainya prioritas
nasional dan target-target Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019, melalui peran serta
pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Peran serta tersebut tertuang dalam bentuk
kegiatan yang sudah ditetapkan, sehingga bila dilaksanakan dengan baik akan mendukung
tercapainya peningkatan akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan.
70 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Pada tahun 2019, sasaran kegiatan dan indikator kinerja beserta target dekonsentrasi
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan antara lain: 1) Peningkatan pelayanan
kefarmasian dengan indikator kinerja Fasyankes yang mampu dalam melaksanakan
pelayanan kefarmasian sesuai standar memiliki target sebesar 2.018 fasyankes; 2)
Peningkatan tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan dengan indikator kinerja dinas
kesehatan provinsi dan yang Melaksanakan Program Tata Kelola Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan memiliki target sebesar 34 provinsi; 3) Peningkatan produksi dan
distribusi kefarmasian dengan indikator kinerja Sarana Produksi dan Distribusi sediaan
Farmasi dan Pengamanan Pangan yang di binamemiliki target sebesar 2.300 sarana; 4)
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kefarmasian dan
alat kesehatan dengan indikator kinerja layanan perencanaan, konsolidasi dan evaluasi
terhadap manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya memiliki target sebesar 34 prov;
5) Peningkatan penilaian alat kesehatan dan PKRT dengan indikator kinerja Tenaga
Kesehatan dan Masyarakat di provinsi/kabupaten/kota Yang Terpapar Tentang Penggunaan
Alat Kesehatan dan PKRT Yang Tepat Gunamemiliki target sebesar 5.038 orang; serta 6)
Peningkatan pengawasan alat kesehatan dan PKRT dengan indikator kinerja Produk dan
Sarana Distribusi Alat Kesehatan Serta Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang
di uji memiliki target sebesar 1.407 produk.
Untuk mencapai sasarankegiatan dari Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan di
daerah, tahun 2019 disediakan dana Dekonsentrasi sebesar Rp.62.000.000.000,00 (Enam
puluh dua miliar rupiah). Realisasi dana Dekonsentrasi tahun 2019 adalah
Rp.57.882.118.785,00 (Lima puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus
delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) dengan persentase realisasi
sebesar 93,96%. Alokasi dana dan realisasi DIPA Dekonsentrasi Direktorat Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan seperti diuraikan pada tabel berikut ini:
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 71
Tabel 31. Alokasi Dana dan Realisasi Anggaran DIPA Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
NO SATUAN KERJA 2018
ALOKASI REALISASI %
1 Dinkes Provinsi DKI Jakarta 1,619,396,000 1,561,465,448 96.42%
2 Dinkes Provinsi Jawa Barat 2,393,564,000 2,088,546,573 87.26%
3 Dinkes Provinsi Jawa Tengah 2,575,686,000 2,334,011,150 90.62%
4 Dinkes Provinsi D.I. Yogyakarta 1,249,927,000 1,200,109,899 96.01%
5 Dinkes Provinsi Jawa Timur 2,438,153,000 2,249,905,319 92.28%
6 Dinkes Provinsi Aceh 2,142,505,000 2,069,232,200 96.58%
7 Dinkes Provinsi Sumatera Utara 2,550,702,000 2,483,654,750 97.37%
8 Dinkes Provinsi Sumatera Barat 1,768,503,000 1,616,790,436 91.42%
9 Dinkes Provinsi Riau 1,977,850,000 1,862,037,300 94.14%
10 Dinkes Provinsi Jambi 1,340,674,000 1,298,239,912 96.83%
11 Dinkes Provinsi Sumatera Selatan 1,508,142,000 1,425,427,109 94.52%
12 Dinkes Provinsi Lampung 1,486,070,000 1,460,759,450 98.30%
13 Dinkes Provinsi Kalimantan Barat 1,914,812,000 1,752,529,660 91.52%
14 Dinkes Provinsi Kalimantan Tengah 1,601,735,000 1,568,071,724 97.90%
15 Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan 1,405,290,000 1,368,484,460 97.38%
16 Dinkes Provinsi Kalimantan Timur 1,958,657,000 1,700,312,682 86.81%
17 Dinkes Provinsi Sulawesi Utara 2,004,974,000 1,993,802,000 99.44%
18 Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah 1,959,535,000 1,940,835,234 99.05%
19 Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan 1,911,360,000 1,800,315,824 94.19%
20 Dinkes Provinsi Sulawesi Tenggara 1,868,440,000 1,774,818,500 94.99%
21 Dinkes Provinsi Maluku 2,046,700,000 1,895,280,562 92.60%
22 Dinkes Provinsi Bali 1,391,537,000 1,351,345,655 97.11%
23 Dinkes Provinsi Nusa Tenggara Barat 1,658,942,000 1,595,189,740 96.16%
24 Dinkes Provinsi Nusa Tenggara Timur 2,309,488,000 2,154,863,413 93.30%
25 Dinkes Provinsi Papua 2,448,748,000 2,150,319,416 87.81%
26 Dinkes Provinsi Bengkulu 1,293,515,000 1,282,063,900 99.11%
27 Dinkes Provinsi Maluku Utara 2,042,656,000 2,016,844,000 98.74%
28 Dinkes Provinsi Banten 1,742,587,000 1,183,286,809 67.90%
29 Dinkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1,397,644,000 1,381,083,265 98.82%
30 Dinkes Provinsi Gorontalo 1,223,014,000 1,212,147,582 99.11%
31 Dinkes Provinsi Kepulauan Riau 1,776,018,000 1,538,547,500 86.63%
32 Dinkes Provinsi Papua Barat 1,927,232,000 1,680,321,610 87.19%
33 Dinkes Provinsi Sulawesi Barat 1,324,954,000 1,276,636,585 96.35%
34 Dinkes Provinsi Kalimantan Utara 1,740,990,000 1,614,839,118 92.75%
TOTAL 62,000,000,000 57,882,118,785 93.36%
72 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
C. SUMBER DAYA MANUSIA
Pada perayaan Kemerdekaan RI yang ke 74 mengangkat tema SDM “Unggul
Indonesia Maju” yang merupakan penegasan pentingnya pembangunan SDM. Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menetapkan nilai-nilai yang
harus diterapkan oleh ASN yaitu tuntas, berinovasi, beretika, berpikir strategis, berkolaborasi
dan berkeputusan tegas. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Sekretariat
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengacu pada Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana manajemen ASN diselenggarakan
berdasarkan Sistem Merit, yaitu kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar,
tanpa membedakan latar belakang. Menjalankan strategi untuk mewujudkan SMART ASN
dengan pengembangan SDM menuju manusia unggul mempunyai korelasi yang erat dengan
produktivitas kerja.
Perbedaan mendasar manajemen ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 dengan manajemen PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
adalah bahwa di era ASN, pangkat melekat pada jabatan, dan jabatan seorang ASN terbagi
menjadi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional. Salah satu
rencana aksi meningkatkan profesionalisme ASN adalah melalui kebijakan penguatan
jabatan fungsional.
Keadaan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
sampai akhir tahun 2019 berjumlah 235 orang dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 32. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 Menurut Jabatan
Jabatan Jumlah
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya 1
Pratama 6
Jabatan Administrasi Administrator 23
Pengawas 57
Pelaksana 139
Jabatan Fungsional Ahli Madya 1
Ahli Muda 6
Jumlah 235
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 73
Grafik 30. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 Menurut Jabatan
Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
PNS (sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara), Kementerian/Lembaga sedang melakukan penataan ASN. Penataan
ASN adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk memperoleh kuantitas,
kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi
sehingga dapat mewujudkan visi dan misi organisasi. Tahun 2018 adalah tahun percepatan
penataan ASN dengan target pada tahun 2019 dapat diwujudkan postur ASN yang ideal
sesuai dengan kebutuhan organisasi. Strategi penataan ASN meliputi program
pengembangan, mutasi, dan promosi untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi.
Penataan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
sampai dengan akhir tahun 2019 masih dalam tahap identifikasi antara peta jabatan dengan
syarat jabatan. Peta jabatan menggambarkan personel yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan tugas dan fungsi suatu unit organisasi yang didasarkan pada analisis beban
kerja. Tingkat pemenuhan peta jabatan oleh PNS di lingkungan Direktorat Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan dirangkum pada tabel berikut.
Tabel 33. Pemenuhan Kebutuhan PNS di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Satuan Organisasi Kebutuhan
(berdasarkan ABK)
Bezetting (Keadaan Pegawai)
Persentase
Sekretariat Direktorat Jenderal 125 67 53,6%
Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekkes 118 33 27,97%
Direktorat Pelayanan Kefarmasian 107 35 32,71%
Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian 107 33 30,84%
Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT 113 37 32,74%
Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT 93 30 32,26%
Jumlah 663 235 35,44%
SEKRETARIATDIREKTORAT
JENDERAL
DIREKTORATTATA KELOLA
OBAT PUBLIK DANPERBEKKES
DIREKTORATPELAYANAN
KEFARMASIAN
DIREKTORATPRODUKSI &DISTRIBUSI
KEFARMASIAN
DIREKTORATPENILAIAN ALAT
KESEHATAN &PKRT
DIREKTORATPENGAWASAN
ALAT KESEHATAN& PKRT
PimpinanMadya
PimpinanPratama
Administrator Pengawas
Pelaksana Ahli Madya Ahli Muda Ahli Pertama
74 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Grafik 31. Pemenuhan Kebutuhan PNS di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Tabel 34. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat
Kesehatan Tahun 2019 Menurut Pendidikan
Pendidikan Jumlah
S3 1
S2 dan sederajat 157
Spesialis 1/2/A V 1
S1 55
D3 14
Akademi 1
SMA 6
Jumlah 235
Grafik 32. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian
dan Alat Kesehatan Tahun 2019 Menurut Pendidikan
0
20
40
60
80
100
120
140
SekretariatDirektoratJenderal
Direktorat TataKelola Obat
Publik &Perbekkes
DirektoratPelayanan
Kefarmasian
DirektoratProduksi &Distribusi
Kefarmasian
DirektoratPenilaian AlatKesehatan &
PKRT
DirektoratPengawasan Alat
Kesehatan &PKRT
Kebutuhan (berdasarkan ABK) Bezetting (Keadaan Pegawai)
0,43%
66,81%
0,43%
23,40%
5,96%
0,43% 2,55%
8,94%
S3
S2 dan sederajat
Spesialis 1/2/A V
S1
D3
Akademi
SMA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 75
Tabel 35. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 Menurut Jenis Kelamin
Jenis Kelamin Jumlah
Pria 81
Wanita 155
Jumlah 236
Grafik 33. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 Menurut Jenis Kelamin
34%
66%
Pria
Wanita
76 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun upaya dalam mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan didalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan program Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada tahun anggaran 2019, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Program (IKP) serta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Pencapaian seluruh Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2019 telah mencapai target yang telah ditetapkan.
Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan kegiatan yang telah dicanangkan pada periode berikutnya sehingga pelaksanaan kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sinergi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan sehingga terjadi keterpaduan dalam mencapai akuntabilitas kinerja. Upaya yang akan dilakukan pada tahun 2020 antara lain membangun Sistem Digital Inventory Nasional, membentuk Center of Excellent Pelayanan Kefarmasian dan kendali mutu kendali biaya obat di rumah sakit, menyusun Roadmap pengembangan vaksin halal, deregulasi perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), dan menerapkan Sistem Stakeholder Informasi (SSI) dalam pengawasan post border.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja dalam penyempurnaan dokumen perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 77
LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN
PERBEKALAN KESEHATAN
78 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 79
80 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PELAYANAN KEFARMASIAN
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 81
82 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 83
LAMPIRAN 3 PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN
84 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 85
86 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
LAMPIRAN 4 PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PENILAIAN ALAT KESEHATAN DAN
PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 87
88 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 89
LAMPIRAN 5 PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN ALAT KESEHATAN DAN
PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA
90 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 91
92 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
LAMPIRAN 6 PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN
ALAT KESEHATAN
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 93
94 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 95
LAMPIRAN 7 LAMPIRAN 7
DATA KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN DI PUSKESMAS TAHUN 2019
96 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 97
LAMPIRAN 8 DATA HASIL UJI SAMPLING ALAT KESEHATAN DAN PKRT TAHUN 2019
98 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
LAMPIRAN 9 KERTAS KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIT KERJA DIREKTORAT
JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN 2018
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 99
100 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 101
102 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
LAMPIRAN LAMPIRAN 10
SOP PEMANTAUAN CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 103
104 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
LAMPIRAN 11 SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL
KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019 105
Top Related