LOGO
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH SESUAI DENGAN
PP NOMOR 71 TAHUN 2010
Akhmad Alfin Y0910233005Dimas Triaji P0910233076Dito Mahar P105020315111011Eko Prianggono105020315111014
DASAR HUKUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH MENURUT PP 71 TAHUN 2010
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH MENURUT PP 71 TAHUN 2010
CONTOH BENTUK LAPORAN MENURUT PP 71 (LAP. PERUBAHAN SAL, LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS, LAPORAN OPERASIONAL)
DA
SA
R H
UKU
M Psl 36 ayat (1) UU 17/2003, Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun
Psl 70 ayat (2) UU 1/2004, Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
SAP DISUSUN OLEH KOMITE STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (KSAP)
Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah
DEFINISI
Standar Akuntansi Pemerintahan
• SAP yang ditetapkan dengan PP 24/2005 berbasis ”Kas Menuju Akrual” sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual.
• SAP berbasis akrual disempurnakan melalui PP 71 Tahun 2010 .
SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitasBerisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 12 PSAPBerlaku sepenuhnya paling lambat TA 2015
SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis AkrualBerisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 11 PSAPTidak berlaku mulai TA 2015
LAMPIRAN I
LAMPIRAN II
PP 71/2010 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan
(SAP)
Lampiran II
PP 71/2010
PP 24/2005 CTA Menjadi
PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Konsepsi Basis Akrual
• Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan
• Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh (earned) dan beban (belanja) diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi
Manfaat Basis Akrual
• Manfaat basis akrual antara lain:
Meningkatkan kualitas pelaporan dan evaluasi keuangan serta
kinerja organisasi pemerintah
Membuka peluang untuk menerapkan prinsip cost against revenue
Memberikan pondasi untuk melakukan perhitungan biaya produk
atau pelayanan yang lebih baik
Memberikan sarana penghitungan nilai subsidi yang lebih baik
atas setiap produk dan atau pelayanan yang diberikan pemerintah
kepada masyarakat
Membantu penerapan pendekatan anggaran kinerja (performance
budget) dan medium term expenditure framework (MTEF) dalam
penganggaran
PENTAHAPAN PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL
1. Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dengan ketentuan penerapan sepenuhnya paling lambat tahun anggaran 2015
2. Tahapan penerapan SAP Berbasis Akrual pada pemerintah pusat diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan (PMK No 238/PMK.05/2011 Tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan)
3. Tahapan penerapan SAP Berbasis Akrual pada pemerintah daerah diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanPernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP No 01 tentang Penyajian Laporan
Keuangan; PSAP No 02 tentang Laporan Realisasi
Anggaran; PSAP No 03 tentang Laporan Arus Kas; PSAP No 04 tentang Catatan atas Laporan
Keuangan; PSAP No 05 tentang Akuntansi Persediaan; PSAP No 06 tentang Akuntansi Investasi; PSAP No 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; PSAP No 08 tentang Akuntansi Konstruksi
Dalam Pengerjaan; PSAP No 09 tentang Akuntansi Kewajiban; PSAP No 10 tentang Koreksi Kesalahan,
Perubahan Kebijakan Akuntansi, & Peristiwa Luar Biasa;
PSAP No 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;
PSAP No 12 tentang Laporan Operasional.
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanPernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP No 01 tentang Penyajian Laporan
Keuangan; PSAP No 02 tentang Laporan Realisasi
Anggaran; PSAP No 03 tentang Laporan Arus Kas; PSAP No 04 tentang Catatan atas Laporan
Keuangan; PSAP No05 tentang Akuntansi Persediaan; PSAP No06 tentang Akuntansi Investasi; PSAP No 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; PSAP No 08 tentang Akuntansi Konstruksi
Dalam Pengerjaan; PSAP No 09 tentang Akuntansi Kewajiban; PSAP No 10 tentang Koreksi Kesalahan,
Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa;
PSAP No 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;
Kerangka Konseptual SAP Menurut PP 71 2010(LAMPIRAN I) (LAMPIRAN II)
Komponen LK Menurut PP 71 2010
Lamp I PP 71/2010 Laporan keuangan pokok terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan
Perubahan SAL);3. Neraca;4. Laporan Operasional (LO);5. Laporan Arus Kas (LAK);6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Laporan Kinerja Keuangan pada Lampiran II PP 71/2010 menjadi Laporan Operasional pada Lampiran I PP 71/2010Ekuitas dana pada Lampiran II PP 71/2010 jadi Ekuitas pada Lampiran I PP 71/2010Ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan Ekuitas dana cadangan dihapus.
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH:PERBEDAAN ANTARA PP 24/2005 DAN PP 71/2010
LK Menurut PP 24 2005
LAPORAN PERUBAHAN SAL
NERACAEkuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana InvestasiEkuitas Dana Cadangan
LK Menurut PP 71 2010
LAPORAN PERUBAHAN SAL
Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan
periode sebelumnya
NERACA Hanya Ekuitas
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH:PERBEDAAN ANTARA PP 24/2005 DAN PP 71/2010
LK Menurut PP 24 2005
LAPORAN ARUS KAS aktivitas operasi
investasi aset non keuanganPembiayaan
non anggaran
LAPORAN KINERJA KEUANGAN (opsional)
Pendapatan dari kegiatan operasional
Beban berdasarkan klasifikasi fungsional /ekonomisSurplus atau defisit
LK Menurut PP 71 2010
LAPORAN ARUS KAS operasi
InvestasiPendanaantransitoris
LAPORAN OPERASIONAL Merupakan Laporan Keuangan
Pokok
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH:PERBEDAAN ANTARA PP 24/2005 DAN PP 71/2010
LK Menurut PP 24 2005
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
(opsional)Sisa Lebih/Kurang
Pembiayaan AnggaranSetiap pos pendapatan
dan belanja beserta yang diakui secara
langsung dalam ekuitas; Efek kumulatif atas
perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi
kesalahan
LK Menurut PP 71 2010
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Merupakan Laporan Keuangan Pokok
LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN
LAPORAN FINANSIALAKUNTANSIBERBASIS AKRUAL
ANGGARANBERBASIS
KAS
LO Surplus/Defisit-LO
Laporan Perubahan
EkuitasEkuitas Neraca
LRA SILPA/SIKPA Laporan Perubahan SAL
Keterkaitan Antar Laporan Menurut PP 71
Pendapatan 500Beban (200)Surplus/Defisit Opr 300Kegiatan non operasional 60Surplus/Defisit LO 360
Laporan Operasional
Laporan Perubahan Ekuitas
Ekuitas Awal 1.000Surplus/Defisit LO 360Ekuitas Akhir 1.360
Neraca
Aset 2.000Kewajiban 640Ekuitas 1.360
LRA
Pendapatan 450Belanja (0)Surplus/(defisit) 450Pembiayaan 1.000SILPA 1.450
Laporan Perubahan SAL
SAL Awal 100Penggunaan SAL (30)SILPA 1.450SAL Akhir 1.520
Keterkaitan Antar Laporan
LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :
Saldo Anggaran Lebih awal,
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih,
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan,
Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya,
Saldo Anggaran Lebih Akhir.
Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.
Laporan Perubahan SAL (LP-SAL)
Laporan Perubahan Ekuitas
LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, ekuitas akhir.
Ekuitas hanya satu komponen tidak terbagi atas Ekuitas dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dll.
Struktur Laporan Perubahan Ekuitas baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi & Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.
Laporan Operasional (LO)
LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO dari kegiatan operasional Beban dari kegiatan operasional Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional,
bila ada Pos luar biasa, bila ada Surplus/defisit-LO
21
Besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam menjalankan pelayanan
Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi
Memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang dengan menyajikan laporan secara komparatif
Peningkatan ekuitas (bila surplus operasional) dan penurunan ekuitas (bila defisit operasional)
COST
Performace
Estimation
Equity
LO menyediakan informasi
mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas
pelaporan yang penyajiannya disandingkan
dengan periode sebelumnya
PP 71/2010 AKRUAL
Laporan pendapatan dan beban akrual
PP 24/2005 CTAOpsional (Laporan Kinerja
Keuangan)
Informasi Dalam Laporan Operasional
Struktur Laporan Operasional
22
• Pendapatan/Beban yg bukan n operasi biasa
• Tidak diharapkan sering/rutin terjadi
• Di luar kendali/ pengaruh entitas ybs
• Sifat & jumlah diungkap dalam CalK
• Sifatnya tidak rutin, termasuk surplus/defisit dari penjualan aset non lancar dan penyelesaian kewajiban jangka panjang
• Penurunan manfaat ekonomi/potensi jasa dalam periode pelaporan
• menurunkan ekuitas
• berupa pengeluaran/ konsumsi aset atau timbulnya kewajiban
• Hak pemerintah• Diakui sebagai penambah ekuitas
• Dalam tahun anggaran yg bersangkutan
• Tidak perlu dibayar kembali
Pendapatan-LO (dari kegiatan
operasional)
Beban (dari kegiatan
operasional)
Pos Luar Biasa
Kegiatan Non
Operasional
Struktur Laporan Operasional
Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
a) Pendapatan-LO b) Beban c) Surplus/Defisit dari operasid) Kegiatan non operasionale) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasaf) Pos Luar Biasag) Surplus/Defisit-LO
Struktur Laporan Operasional
Pendapatan LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal transaksi dan diungkap dalam CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan).
Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.
Pembiayaan tidak diperhitungkan dalam perhitungan surplus/defisit LO karena transaksi pembiayaan tidak terkait dengan operasi pada periode pelaporan
PEMERINTAH PROVINSILAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah)
No URAIAN 20X1 20X0Kenaikan/ Penurunan
(%)
KEGIATAN OPERASIONAL 1 PENDAPATAN 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3 Pendapatan Pajak Daerah xxx xxx xxx xxx4 Pendapatan Retribusi Daerah xxx xxx xxx xxx5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan xxx xxx xxx xxx6 Pendapatan Asli Daerah Lainnya xxx xxx xxx xxx7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah( 3 s/d 6 ) xxx xxx xxx xxx9 PENDAPATAN TRANSFER
10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN 11 Dana Bagi Hasil Pajak xxx xxx xxx xxx12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam xxx xxx xxx xxx13 Dana Alokasi Umum xxx xxx xxx xxx14 Dana Alokasi Khusus xxx xxx xxx xxx
15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) xxx xxx xxx xxx17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA 18 Dana Otonomi Khusus xxx xxx xxx xxx19 Dana Penyesuaian xxx xxx xxx xxx20 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19 ) xxx xxx xxx xxx21 Jumlah Pendapatan Transfer (15 +20 ) xxx xxx xxx xxx23 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 24 Pendapatan Hibah xxx xxx xxx xxx25 Pendapatan Dana Darurat xxx xxx xxx xxx26 Pendapatan Lainnya xxx xxx xxx xxx27 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (24 s/d 26) xxx xxx xxx xxx28 JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27) xxx xxx xxx xxx
PEMERINTAH PROVINSILAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah)
29 30 BEBAN 31 Beban Pegawai xxx xxx xxx xxx32 Beban Persediaan xxx xxx xxx xxx33 Beban Jasa xxx xxx xxx xxx34 Beban Pemeliharaan xxx xxx xxx xxx35 Beban Perjalanan Dinas xxx xxx xxx xxx36 Beban Bunga xxx xxx xxx xxx37 Beban Subsidi xxx xxx xxx xxx38 Beban Hibah xxx xxx xxx xxx39 Beban Bantuan Sosial xxx xxx xxx xxx40 Beban Penyusutan xxx xxx xxx xxx41 Beban Transfer xxx xxx xxx xxx42 Beban Lain-lain Xxx xxx xxx xxx43 JUMLAH BEBAN (31 s/d 42) Xxx xxx xxx xxx44 SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL (28-43) Xxx xxx xxx xxx46 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 47 Surplus Penjualan Aset Nonlancar Xxx xxx xxx xxx48 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Xxx xxx xxx xxx49 Defisit Penjualan Aset Nonlancar Xxx xxx xxx xxx50 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Xxx xxx xxx xxx51 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Xxx xxx xxx xxx
52JML SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL (47 s/d 51) Xxx xxx xxx xxx
53 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (44+ 52) Xxx xxx xxx xxx55 POS LUAR BIASA Xxx xxx xxx xxx56 Pendapatan Luar Biasa Xxx xxx xxx xxx57 Beban Luar Biasa Xxx xxx xxx xxx58 POS LUAR BIASA (56-57) Xxx xxx xxx xxx59 SURPLUS/DEFISIT-LO (53 + 58) xxx xxx xxx xxx
Masa Transisi Menuju Full Akrual
Dasar hukum Perdirjen Perbendaharaan No 62 tahun 2009, mulai berlaku pada tahun anggaran 2009.
Bagi satuan kerja yang belum menerapkan akuntansi berdasarkan PP 71 tahun 2010 dengan basis akuntansi akrual maka, ”Satuan kerja pada kementerian negara/ lembaga selaku UAKPA menyajikan informasi pendapatan dan belanja secara akrual (pasal 3) “
Informasi pendapatan dan belanja secara akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suplemen yang dilampirkan pada laporan keuangan tingkat UAKPA tahunan.
Kesimpulan
PP 71 Tahun 2010 mewajibkan setiap instansi pemerintah baik pusat daerah menggunakan Akuntansi berbasis akrual dan berlaku secara penuh pada tahun 2015.
Akuntansi berbasis akrual mengakui pendapatan dan beban pada saat jasa diberikan atau diterima, tidak melihat pada pembayaran/penerimaan kas.
Manfaat dari penerapan akuntansi berbasis akrual antara lain:• Mendukung manajemen kinerja. • Menfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baik. • Memperbaiki pengertian akan biaya program. • Memperluas dan meningkatkan informasi alokasi sumber
daya. • Meningkatkan pelaporan keuangan. • Memfasilitasi dengan meningkatkan manajemen aset
(termasuk kas).
LOGO
Top Related